pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana alokasi
TRANSCRIPT
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 1
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel
Moderasi
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)
Eny Dwi Jayanti
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Kristen Satya Wacana Salatiga
Priyo Hari Adi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Kristen Satya Wacana Salatiga
Abstract: The purpose of this study is to examine the influence of Local Own Revenue or
Pendapatan Asli Daerah (PAD) and General Allocation Grant or Dana Alokasi Umum (DAU) to
regional government performance of Indonesia’s districts/cities and audit opinion as its moderate
variabel. This research uses 1135 districts/cities with purposive sampling methods that are listed
in Badan Pusat Statistik (BPS). Data analyzes method used in this paper is multiple linear
regression. The results show that PAD and Audit Opinion has a significant and positive
relationship with regional government performance. On the other hand, DAU has a significant
and negative relationship with regional government performance. Meanwhile, moderation
variabel (auidit opinion) is able to moderate the relationship between PAD and regional
government performance to a positive direction and be able to moderate DAU relationship with
regional government performance to a negative direction.
Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Grant, Audit Opinion, Regional
Government Performance
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 2
1. Pendahuluan
Adanya perubahan pola sistem pemerintahan sentralisasi pada masa orde baru ke pola
desentralisasi pada masa reformasi, telah menghasilkan konsep baru mengenai kebijakan
pemerintahan di dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan dibentuknya otonomi daerah dimaksudkan agar ketergantungan pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang sehingga kemandirian daerah dapat terwujud
(Hasthoro dan Sunardi 2016). Jadi Otonomi daerah dapat memberikan kebebasan bagi
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta menggali potensi yang dimiliki
daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja daerah dan
pelayanan publik.
Tercapainya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat juga berasal dari tata
cara pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang
efektif dan efisien akan berdampak pada kinerja daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pembiayaan daerah bukan hanya berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, namun juga berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri
dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH)
(Mulya dan Bustamam 2016). Kebijakan dari pemerintah tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi
kesenjangan fiskal dan perbedaan kemampuan pada setiap daerah. Namun penggunaan DAU
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 3
dianggap yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sejumlah penggunaan Dana
Perimbangan lainnya, dengan harapan penggunaan DAU tersebut dapat dikelola secara tepat
sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian di daerah.
Menurut Kuncoro (2007) sumber dana kegiatan pembiayaan belanja pemerintah daerah
yang berasal dari PAD hanya mampu berkontribusi 20%. Lebih lanjut, Calvin dan Yuliana
(2016) menyatakan bahwa penerimaan DAU yang lebih besar akan diberikan kepada daerah
dengan kapasitas fiskal yang rendah sehingga ketergantungan daerah pada transfer dari pusat
menjadi meningkat. Untuk dapat melihat kondisi ketidakefisienan pada dana tersebut, dapat
dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori Flypaper Effect
(Mulya dan Bustamam 2016). Apriliawati dan Handayani (2016) menyatakan bahwa suatu daerah
dapat dikatakan mengalami flypaper effect apabila respon (belanja) daerah terhadap transfer lebih
tinggi. Sehingga dampak yang timbul dengan adanya flypaper effect adalah daerah akan kesulitan
untuk berkembang dan kesenjangan fiskal pada tiap daerah menjadi sulit untuk diatasi.
Kemudian muncul fenomena bahwa pada saat penerimaan bantuan transfer DAU besar,
pemerintah daerah kemudian menginginkan agar penerimaan DAU pada periode berikutnya tetap
besar atau malah dapat bertambah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ndadari dan Adi (2008)
yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berperilaku asimetris dengan cara melakukan
manipulasi data pada jumlah pengeluaran pemerintah menjadi setinggi mungkin dan tidak
berusaha meningkatkan PAD dengan maksud supaya dapat memperoleh bantuan berupa transfer
dari pemerintah pusat. Padahal semestinya dengan adanya kebijakan bantuan transfer dana
tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber dana yang diterima guna
pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga dapat meningkatkan investasi daerah yang
kemudian berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.
Peningkatan PAD yang seharusnya menjadi ciri kemajuan suatu daerah pada
kenyataannya belum dapat terlaksana di sejumlah daerah, dikarenakan daerah masih sering
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 4
bergantung pada dana transfer pusat. Bagi pemerintah pusat, pembagian DAU dijadikan sebagai
instrumen untuk mengatasi kesenjangan horizontal (horizontal imbalance) atau fiscal gap,
sedangkan bagi pemerintah daerah DAU digunakan sebagai sarana untuk mendukung kecukupan
(sufficiency) (Ndadari dan Adi 2008).
Indikator keberhasilan daerah tidak hanya dilihat dari peningkatan PAD atau
pengelolaan keuangan saja tetapi juga dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini
dikarenakan otonomi daerah belum benar-benar diikuti dengan pelimpahan penuh dari sisi
finansial. Pemerintah pusat beranggapan bahwa politik otonomi daerah tidak harus diikuti dengan
desentralisasi fiskal. Sehingga menyebabkan kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dari sisi finansial masih tetap ada (Saragih 2014). Lebih lanjut Brodjonegoro (2001) menyatakan
bahwa mulai tahun 2001 sebagian besar tugas pengeluaran akan ditanggung oleh pemerintah
kabupaten dan kota, namun untuk tugas pengeluaran seperti penerimaan pajak utama dari pajak
penghasilan dan pajak pertambahan nilai masih menjadi milik pusat pemerintah, sementara
pemerintah daerah hanya memiliki akses terhadap pajak daerah yang tidak signifikan. Oleh karena
itu, apabila indikator keberhasilan pemerintah daerah dilihat dari sisi finansial saja sudah tidak
relevan karena pemerintah pusat masih ikut campur tangan dalam sisi finansial. Dengan adanya
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan dasar mengukur kinerja pemerintah
daerah untuk mewujudkan keberhasilan suatu daerah.
Hasil penelitian Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) membuktikan adanya
pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Aceh. Kemudian Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) menyimpulkan bahwa secara
parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
pada 275 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian lainnya oleh Rukmana (2013) yang
menyatakan bahwa DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja
keuangan di Provinsi Riau.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 5
Namun hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim
(2008) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berupa DAU tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Kemudian diperkuat oleh Hamara
(2014) yang menyatkan bahwa Dana Perimbangan berupa DAU, DAK tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat adanya inkonsistensi hasil-hasil penelitian
sebelumnya, sehingga peneliti bermaksud untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh
Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun indikator
pengukuran kinerja pada penelitian ini menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
untuk mengetahui serta mengukur keberhasilan dan kinerja suatu daerah dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia. Sedangkan Dana Perimbangan yang digunakan yaitu Dana
Alokasi Umum saja. Hal ini dikarenakan, kegiatan pembiayaan pemerintah daerah lebih
didominasi menggunakan PAD dan DAU.
Penelitian ini menambah opini audit sebagai variabel moderasi untuk mengetahui
pernyataan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tingkat kewajaran
informasi dan perbandingan keuangan ataupun kinerja pemerintah pada setiap daerah. Lebih
lanjut opini audit melalui pemeriksaan oleh BPK dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas
keuangan negara dapat terwujud, dan untuk mengetahui upaya instansi pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat (Badan Pemeriksa Keuangan 2015). Kemudian Hasthoro dan
Sunardi (2016) menyatakan bahwa di dalam era reformasi sektor publik, pemerintah juga
diharapkan bisa melaporkan hasil dari program yang telah dijalankan untuk dapat dinilai apakah
pemerintah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien. Menurut Hartati (2011), salah satu
kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 6
satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (full disclosure). Oleh karena itu
pengungkapan (disclosure) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk
mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Sehingga penilaian opini dapat dilihat dari
pengungkapan laporan keuangan tersebut. Dengan adanya opini audit oleh BPK sebagai variabel
moderasi dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kebijakan pengalokasian dana yang dilakukan
oleh pemerintah daerah, dengan dikaitkan antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan
keadaan yang ada.
Opini audit sebagai variabel moderasi dapat memperkuat ataupun memperlemah
hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya opini audit oleh BPK sebagai Sehingga rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Opini Audit sebagai variabel moderasi dapat berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh PAD, DAU dan Opini Audit sebagai variabel moderasi terhadap kinerja
pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pembaca sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat
memberikan pedoman bagi pemerintah pusat agar dapat menindaklanjuti kinerja pemerintah
daerah dan ikut serta berperan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan
bagi pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi agar kedepannya menjadi
lebih baik dalam peningkatan kinerja daerah.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 7
2. Kajian Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis
2.1. Kajian Pustaka
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah
dalam mengelola sumber kekayaan ataupun potensi yang dimiliki daerah, yang kemudian
nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan, baik untuk belanja daerah ataupun untuk
membiayai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya jumlah PAD
yang dihasilkan pemerintah daerah akan menentukan kinerja keuangan daerah. Penerimaan PAD
tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan pemerintah daerah dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat
memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing agar penerimaan PAD dapat
meningkat dan kinerja pemerintah daerah menjadi semakin baik.
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33
Tahun 2004). DAU yang nantinya akan dibagikan pada setiap daerah ditentukan berdasarkan
fiscal gap suatu daerah, yang merupakan selisih antara potensi suatu daerah dengan kebutuhan
daerah. Daerah yang memiliki potensi sumber kekayaan yang besar namun kebutuhan fiskalnya
kecil maka DAU yang diterima akan relatif kecil. Sebaliknya, pembagian DAU yang relatif besar
akan diberikan kepada daerah yang memiliki potensi sumber kekayaan kecil namun kebutuhan
fiskal yang dibutuhkan relatif besar (Harahap 2011).
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 8
Opini Audit
Kegiatan audit merupakan suatu bentuk pembuktian independen yang dilakukan oleh
auditor. Beberapa tujuan audit kinerja adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di
suatu organisasi/instansi pemerintah kemudian memberikan alternatif penyelesaiannya,
mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan maupun
ketidakefisienan, melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal agar dapat menilai apakah
mekanisme pada pelaporan telah menyediakan informasi tentang efektivitas dan efisiensi
operasional, melaporkan ketidakberesan ataupun adanya penyimpangan yang terjadi di dalam
organisasi/instansi pemerintah (Rai 2008).
Opini audit BPK merupakan pernyataan profesional sebagai suatu kesimpulan pemeriksa
mengenai tingkat kewajaran informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan. Tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan dapat berubah naik ataupun turun dengan mengetahui opini
audit yang telah disajikan oleh BPK (Masdiantini dan Erawati (2016). Auditor pemerintah harus
memberikan fakta spesifik yang berkaitan dengan sejauh mana kesalahan yang terjadi pada
sampel dalam laporan audit agar dapat memperkuat temuan auditnya. (Rahardja 2008). Dari hasil
pemeriksaan oleh BPK, seharusnya dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan sistem
kedepannya, bukan hanya mengungkap “keberhasilan” laporan keuangan di suatu daerah, tetapi
juga menemukan fakta mengenai penyelewengan penggunaan dana yang menyebabkan kerugian
negara (Gutomo 2018).
Setiap tahun BPK melakukan kegiatan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) serta pemberian opini atas hasil laporan tersebut. Opini yang diberikan oleh auditor
sering dijadikan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, sehingga sering
timbul gejala di daerah yang terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
(Suryaningsih dan Sisdyani 2016). Begitu pula menurut Marfiana dan Kurniasih (2013) bahwa
opini oleh auditor dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 9
kepentingan mengenai hasil laporan atas pihak yang diaudit, dalam hal ini adalah entitas
pemerintah daerah.
Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah
Kinerja merupakan hasil suatu pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya, baik
oleh pribadi maupun organisasi. Apabila hasil pencapaian sesuai dengan apa yang telah
direncanakan maka suatu kinerja sudah berjalan dengan baik, dan apabila hasil pencapaian
melebihi perencanaan sebelumnya maka kinerja tersebut dapat dikatakan sangat baik. Sebaliknya,
suatu kinerja dapat dikatakan buruk apabila hasil pencapaian tidak sesuai dengan perencanaan
sebelumnya (Sularso dan Restianto 2011).
Penelitian mengenai adanya faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah,
diantaranya Mustikarini dan Fitriasari (2012) menemukan hasil penelitian bahwa tingkat
kekayaan daerah yang diukur dengan PAD, tingkat ketergantungan daerah terhadap dana dari
pemerintah pusat, temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpengaruh signifikan
terhadap skor kinerja pemeirntah daerah. Kemudian Rustiyaningsih dan Immanuel (2014) juga
menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan hasil temuan audit berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah.
Penelitian lainnya mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh
Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa variabel opini audit oleh BPK
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila ditemukan opini wajar, maka semakin
mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
Dalam menjalankan tugasnya, BPK mengeluarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP)
pada tahun 1995 sebagai acuan standar pemeriksaan dan juga merupakan standar audit kinerja
terhadap APBN, APBD, BUMN dan BUMD, serta yayasan yang didirikan oleh pemerintah
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 10
ataupun yang menerima bantuan dari pemerintah. Audit di dalam organisasi pemerintahan bisa
dilakukan oleh badan audit pemerintahan ataupun auditor independen (Suhayati 2011).
Indikator untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, dapat
menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memuat penjelasan mengenai
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan,
pendapatan, dan sebagainya. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja
pemerintah daerah serta alokator penentuan DAU. Selain itu, penggunaan IPM juga berguna ntuk
mengetahui serta mengukur keberhasilan pada setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (Badan Pusat Statistik 2017).
Menurut Ridhanie (2012) , IPM merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator
yang dapat menggambarkan pembangunan manusia secara terukur dan representative, semakin
tinggi capaian IPM di suatu negara/daerah maka akan menunjukkan pencapaian pembangunan
manusia yang semakin baik dan hal tersebut perlu dipertahankan supaya kualitas dari sumber daya
manusia menjadi produktif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Putra dan Ulupui
2015).
2.2. Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja
Pendapatan asli daerah sangat menentukan jalannya pemerintahan daerah. Semakin
banyak pendapatan asli daerah, maka daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan
masyarakat (Putra dan Ulupui 2015). Apabila pengalokasian dana PAD, DAU dan DAK dikelola
secara tepat, hal tersebut dapat meningkatkan PAD, DAU, dan DAK. Sehingga memungkinkan
adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Budi (2017).
PAD merupakan sumber pembiayaan daerah, pelaksanaan kemampuan ekonomi diukur
dari besarnya kontribusi PAD kepada APBD. PAD mempengaruhi IPM dikarenakan penggunaan
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 11
PAD sebagai pembiayaan belanja daerah dapat membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait
pembangunan manusia yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
Wenny (2011) menyatakan bahwa PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian secara
parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Penelitian lainnya oleh Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) membuktikan adanya
pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Aceh, yang berjumlah 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Penelitian
ini mengambil data lengkap dalam laporan APBD kabupaten/kota serta laporan realisasi APBD
dalam kurun waktu tiga tahun yaitu mulai dari tahun 2009-2011. Kemudian adanya pengaruh
PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah juga terjadi di kabupaten/kota se-Sumatera Bagian
selatan periode 2011-2013 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini
sebanyak 29 kabupaten dan kota yang terdaftar di DJPK (Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah
2015). Lebih lanjut Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) menyimpulkan bahwa secara parsial
PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada 275
kabupaten/kota di Indonesia.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar kontribusi PAD dalam membiayai
belanja pemerintah dan upaya peningkatan pelayanan masyarakat, maka kinerja pemerintah
daerah dapat dikatakan semakin meningkat (Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah 2015).
Dari latar belakang diatas, maka hipotetis yang diusulkan peneliti sebagai berikut:
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 12
H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Kinerja
DAU yang bersumber dari pemerintah pusat digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan
daerah untuk dalam rangka desentralisasi. Hal tersebut, berarti bahwa DAU dapat digunakan oleh
pemerintah daerah untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat
menciptakan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan
menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang panjang (Harahap 2011).
Sumarjo (2010) menyatakan bahwa intergovernmental revenue (DAU) berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan pada 333 kabupaten/kota di Indonesia, penelitian tersebut
dibuktikan dengan adanya ketersediaan dana pemerintah tersebut digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Julitawati, Darwanis
dan Jalaluddin (2012) membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan
periode waktu dari tahun 2009-2011. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian
Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah pada 275
kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian diperkuat oleh Rukmana (2013) yang menyatakan bahwa
DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi
Riau.
Semakin besar penerimaan DAU maka pengawasan pemerintah pusat akan semakin ketat
(Mustikarini dan Fitriasari 2012). Dengan demikian, adanya penerimaan DAU yang besar akan
mempengaruhi pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat dan pembelanjaan kebutuhan
daerah secara efektif dan efisien. Sehingga terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Dari latar belakang diatas, maka hipotetis yang diusulkan peneliti sebagai berikut:
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 13
H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh Opini Audit dengan Kinerja
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 pasal 2 menyatakan bahwa Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dihasilkan
oleh BPK berupa hasil opini audit, temuan audit, kesimpulan audit, serta rekomendasi yang
dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Pada penelitian ini menggunakan
variabel hasil audit oleh BPK yang berupa opini audit. Opini audit yang disampaikan oleh BPK
dijadikan acuan sebagai penilaian untuk mengetahui tingkat materialitas penyajian laporan
keuangan pada setiap daerah dan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini kemudian
diperkuat oleh penelitian Artha, Basuki dan Alamsyah (2015) bahwa pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi
pelanggaran ataupun penyelewengan terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya
pemeriksaan oleh auditor tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam
mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rustiyaningsih dan Immanuela (2014)
menyatakan bahwa hasil audit atau hasil oleh BPK pada 275 kabupaten/kota di Indonesia secara
bersama-sama variabel ukuran/size pemerintah daerah, PAD, belanja daerah, pinjaman, DAU,
jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian
tersebut selaras dengan Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa opini audit
BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2013 dengan
jumlah sampel sebanyak 295 pemerintah daerah di Indonesia.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila ditemukan opini wajar oleh BPK di suatu
pemerintah daerah, maka kinerja pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik
(Suryaningsih dan Sisdyani 2016). Dengan adanya opini audit juga dapat mempengaruhi
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 14
interaksi antara PAD terhadap kinerja pemerintah daerah serta DAU terhadap kinerja pemerintah
daerah , dikarenakan opini audit memuat tentang hasil pemeriksaan mengenai kewajaran laporan
keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem
pengendalian internal (Budianto 2012).
Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Hasthoro dan Sunardi (2016) menyebutkan
bahwa dalam era reformasi sektor publik pemerintah diharapkan melaporkan hasil dari program
yang telah dijalankan untuk dapat dinilai apakah pemerintah bekerja secara ekonomis, efektif dan
efisien. Sehingga dengan adanya opini audit, dapat mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi
lebih baik khususnya pengelolaan keuangan daerah seperti PAD dan DAU .
Dari latar belakang diatas, maka hipotetis yang diusulkan peneliti sebagai berikut:
H3a: Hasil Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
H3b: Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap
kinerja pemerintah daerah.
H3c: Interaksi Dana Alokasi Umum dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja
pemerintah daerah.
2.3. Kerangka Konseptual
Berikut merupakan gambar kerangka koseptual dari penjelasan diatas.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 15
Gambar 1 Kerangka Konseptual
3. Metoda Penelitian
3.1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD (X1), DAU (X2), dan Opini Audit (X3) sebagai
variabel moderasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Berdasarkan uraian diatas, maka
penelitan yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
yang bersumber dari website resmi BPS dan BPK.. Sedangkan objek penelitian yang digunakan
adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder mulai tahun 2011-2015 dari Pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
website resmi instansi terkait. Untuk variabel PAD, DAU , dan data Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) sebagai pengukuran kinerja pemerintah daerah, menggunakan sumber data
Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat
Pendapatan Asli Daerah
(X1)
(
Hasil Opini Audit
(X3)
Dana Alokasi Umum
(X2)
Kinerja Pemerintah Daerah
(Y)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 16
Statistik (BPS). Kemudian untuk Opini Audit oleh BPK diperoleh dari Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester I dan II.
3.3. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 514 pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia pada tahun 2011-2015 (Badan Pusat Statistik 2015). Sedangkan untuk pengambilan
sampel yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Hal tersebut dikarenakan
pemilihan sampel yang dipilih berdasarkan kelengkapan sampel yang telah ditentukan. Sampel
penelitian diambil, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2011-2015 yang
dipublikasikan oleh BPS.
2. Opini Audit tahun sebelumnya pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada tahun
2010-2014 yang dipublikasikan oleh BPK.
3. Data Indeks Pengembangan Manusia (IPM) dari tahun 2011-2015 yang dipublikasikan
oleh BPS.
3.4. Definisi Operasional Variabel
Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah.
Sedangkan variabel bebas (independent variable) adalah PAD, DAU. Kemudian variabel
moderasi yang digunakan adalah Opini Audit.
1. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan angka
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur
panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi yang pertama,
mengenai umur panjang dan hidup sehat dapat diukur dengan menggunakan indikator
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 17
Angka Harapan Hidup (AHH) yang mempresentasikan aspek kesehatan. Semakin tinggi
AHH, maka mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik.
Dimensi yang kedua, mengenai pengetahuan dapat diukur dengan menggunakan Angka
Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Kemudian terakhir adalah
dimensi yang ketiga, mengenai standar hidup layak dapat diukur dengan indikator
pengeluaran per kapita per tahun yang telah disesuaikan dan menggambarkan tingkat
kesejahteraan penduduk (Badan Pusat Statistik 2017).
2. Variabel Bebas (Independent Variable)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Data Statistik
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2011-2015. PAD yang digunakan terdiri
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain
PAD yang sah. Untuk mengetahui total PAD pada setiap daerah, dapat menggunakan
rumus:
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Lain-
lain PAD yang sah
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Pengukuran jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran
dapat menggunakan satuan Rupiah (Rp). Untuk dapat mengetahui jumlah DAU yang
diterima, dapat dilihat di Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun
2011-2015. Menurut Suparmoko (2002), cara untuk menghitung DAU pada
kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah sebagai berikut:
DAU = (% x bobot) x (DAU kabupaten/kota)
3. Variabel Moderasi
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 18
Opini Audit
Penelitian ini menggunakan opini audit oleh BPK pada setiap pemerintah kabupaten/kota
di Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan
keuangan pemerintah. Penggunaan opini audit dikarenakan, apabila dilihat dari
perkembangan masyarakat pada saat ini mengenai tuntutan pelaksanaan akuntabilitas
publik oleh organisasi sektor publik semakin menguat. Oleh karena itu, diperlukan
adanya bukti yang menggambarkan upaya kinerja pemerintah daerah baik dalam hal
keuangan maupun non keuangan melalui pelaksanaan kegiatan audit oleh BPK.
Pernyataan opini bisa dalam bentuk:
a. Tidak Memberikan Pendapat, diberi skor = 1
b. Tidak Wajar, diberi skor = 2
c. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diberi skor = 3
d. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), diberi skor = 4
e. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diberi skor = 5
Jadi, apabila skor dari opini audit yang dihasilkan semakin tinggi maka kinerja
pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik.
3.5. Metode Analisis Data
Metode Analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Sebelum
melakukan pengujian hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Sedangkan
untuk pengolahan dan analisis data menggunakan software SPSS 22.0 for Windows.
Dengan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + b1PADt + b2DAUt + b3Audit(t-1)
Y = a + b1PADt + b2DAUt + b3Audit(t-1) + b4PADt . Audit(t-1) + b5DAUt . Audit(t-1) + e
Keterangan:
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 19
Y = Kinerja Pemerintah Daerah
a = Konstanta
b1b2b3b4 = Koefisien Regresi
e = error term
4. Hasil Dan Pembahasan
4.1. Hasil
Jumlah sampel data kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak
1135, mulai dari tahun 2011-2015 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang diambil
berdasarkan kelengkapan datanya, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Tabel pengambilan sampel Keterangan Jumlah
Jumlah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015 514 kabupaten/kota
(-) Daerah pemekaran selama tahun 2011-2015 34 kabupaten/kota
(-) Daerah yang tidak lengkap datanya 173 kabupaten/kota
Jumlah data pengujian 227 kabupaten/kota
Sumber: Statistika Keuangan (Badan Pusat Statistik), diolah 2017
Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan kejelasan mengenai
karakteristik setiap variabel penelitian. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel
berikut ini:
Tabel 2. Tabel Analisis Statistik Deskriptif
Minimum Maksimum Mean Std.
Deviasi
IPM 3,94 4,44 4,2194 0,08440
PAD 22,34 28,25 25,0289 1,03925
DAU 26,06 28,11 26,9999 0,38410
Opini Audit 1 5 3,22 1,993
PADxAudit 15,48 65,03 45,1227 10,32307
DAUxAudit 18,17 64,15 48,5758 10,64268
Sumber: Data sekunder, diolah 2017
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 20
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai
variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 3,94, nilai maksimum sebesar 4,44, mean
sebesar 4,2194 dan standar deviasi sebesar 0,08440.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki mean sebesar 25,0289 dengan nilai minimum sebesar
22,3, PAD maksimum sebesar 28,25 dan standar deviasi sebesar 1,03925. Dana Alokasi Umum
(DAU) memiliki mean sebesar 26,9999 dengan nilai minimum sebesar 26,06 , nilai maksimum
sebesar 28,11 dan standar deviasi sebesar 0,38410.
Opini Audit memiliki mean sebesar 3,22 dengan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum
sebesar 5 dan standar deviasi sebesar 1,993. Semakin tinggi skor yang di dapat maka tingkat
kewajaran laporan keuangan semakin baik. Variabel moderasi PAD x Audit memiliki mean
sebesar 45,1227 dengan nilai minimum sebesar 15,48, nilai maksimum sebesar 65,03, dan standar
deviasi sebesar 10,32307. Variabel moderasi DAU x Audit memiliki mean sebesar 48,5758
dengan nilai minimum sebesar 18,17, nilai maksimum sebesar 64,15 dan standar deviasi sebesar
10,64268.
Analisis Regresi Linier Berganda
Sebelum dilakukan analisia regresi berganda untuk pengujian hipotesis, serangkaian pengujian
asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas autokorelasi maupun heteroskedastisitas) dilakukan
terhadap data penelitian. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian layak
untuk diuji dengan pendekatan multivariat dengan menggunkan regresi berganda. Pengujian
hipotesis dengan menggunakan regresi berganda tampak dalam tabel 3 berikut ini
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 21
Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan (1)
Variabel Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t. Sig.
B Std. Eror Beta
(Constant) 5,389 0,159 - 33,852 0,000
PAD 0,065 0,003 0,810 23,367 0,000
DAU -0,105 0,007 -0,481 -14,181 0,000
Opini Audit 0,018 0,005 0,085 3,401 0,001
R2
0,362
Adjusted R2 0,361
F Hitung 213,579
Sig. F 0,000
Sumber: Data Sekunder, diolah 2017
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05,
maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan angka IPM atau dapat dikatakan
variabel PAD, DAU, dan Opini Audit berpengaruh terhadap variabel dependen nya yaitu IPM.
Sedangkan, Adjusted R2 sebesar 0,361 yang mempunyai arti bahwa 36,1 % perubahan
IPM dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, Opini Audit. Sedangkan sisanya 63,9 % dapat
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
Persamaan regresi (1) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
IPM = 5,389 + 0,065 PAD – 0,105 DAU + 0,018 Audit
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 22
Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda (Variabel Moderasi)
Persamaan (2)
Variabel Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t. Sig.
B Std. Eror Beta
(Constant) 2,005 0,725 - 2,766 0,006
PAD 0,011 0,012 0,142 0,919 0,358
DAU 0,070 0,033 0,320 2,093 0,037
Opini Audit 1,940 0,398 8,947 4,872 0,000
PAD x Audit 0,031 0,007 3,753 4,499 0,000
DAU x Audit -0,100 0,019 -12,566 -5,372 0,000
R2
0,379
Adjusted R2 0,376
F Hitung 137,290
Sig. F 0,000
Sumber: Data Sekunder, diolah 2017
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa p-value untuk variabel moderasi yaitu PAD x
Audit dan DAU x Audit sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima.
Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pemerintah daerah yang
diukur dengan angka IPM atau dapat dikatakan bahwa variabel moderasi berpengaruh terhadap
variabel dependen nya yaitu IPM.
Sedangkan, Adjusted R2 sebesar 0,376 yang mempunyai arti bahwa 37,6 % perubahan
IPM dapat dijelaskan oleh variabel moderasi. Sedangkan sisanya 62,4 % dapat dipengaruhi oleh
variabel lain diluar model. Adjusted R2 pada model persamaan kedua mengalami kenaikan sebesar
1,5% apabila dibandingkan dengan Adjusted R2 pada persamaan pertama.
Persamaan regresi (2) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
IPM = 2,005 + 0,011 PAD + 0,070 DAU + 1,940 Audit + 0,031 (PAD*Audit) –
0,100 (DAU*Audit)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 23
4.2. Pembahasan
Hasil hipotesis pertama (H1) diperoleh hasil nilai tingkat signifikan uji t untuk variabel
PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,065. Hal ini
dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada angka
Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian menunjukka bahwa
semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh suatu daerah maka angka IPM yang dihasilkan akan
semakin tinggi. Hal tersebut mempunyai arti apabila semakin tinggi PAD, maka kinerja
pemerintah daerah dapat dikatakan semakin baik dalam membiayai kebutuhan masyarakat daerah
antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan serta sektor-sektor pembangunan lainnya dalam
upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) yang membuktikan adanya pengaruh PAD
terhadap kinerja pemerintah daerah di 275 kabupaten dan kota di Indonesia.
Hasil hipotesis kedua (H2) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel
DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,105. Hasil ini
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan pada angka IPM,
sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima
dari pemerintah pusat kepada suatu daerah, maka angka Indeks Pembangunan Manusia pada
daerah tersebut akan semakin menurun. Hal tersebut berarti bahwa transfer DAU yang diberikan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah
daerah. Adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, menyebabkan pemerintah daerah lebih
bergantung pada DAU, sehingga kinerja pemerintah daerah semakin menurun, dengan dibuktikan
dengan adanya transfer DAU yang semakin meningkat dari tahun 2011-2015 pada data Statistik
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Lugastoro dan Ananda (2012) dan Budi (2017) yang menyatakan bahwa DAU
berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penjelasan di dalamnya
mengatakan bahwa adanya peningkatan transfer DAU tetapi menyebabkan penurunan IPM,
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 24
disebabkan oleh komponen alokasi dasar masih menjadi menjadi komponen utama yang
mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar yang dimaksud yaitu
merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai daerah. Padahal semestinya
dengan adanya kebijakan bantuan transfer dana tersebut, pemerintah daerah dapat
mengalokasikan sumber dana yang diterima guna pengembangan pada sektor-sektor produktif.
Hasil hipotesis ketiga (H3a) diperoleh hasil nilai tingkat signifikan uji t untuk variabel
Opini Audit sebesar 0,001 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,018. Hal ini
menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan pada angka Indeks
Pembangunan Manusia, sehingga H3a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin
tinggi skor opini audit yang dimiliki oleh suatu daerah maka angka IPM yang dihasilkan akan
semakin tinggi. Sehingga opini audit dikatakan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
Semakin baik opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan kinerja
pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang
dilakukan oleh Kusumawardani (2015) dan (Masdiantini dan Erawati (2016) yang menyatakan
bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Hasil hipotesis ketiga untuk variabel moderasi (H3b) diperoleh hasil nilai tingkat
signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara PAD
dengan IPM sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,031, sehingga
H3b diterima. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan sehingga
dapat memoderasi hubungan PAD pada IPM. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin
tinggi skor opini audit maka pengaruh PAD pada IPM semakin meningkat. Keadaan ini
menunjukkan bahwa dengan adanya opini audit dapat mendorong kinerja pemerintah daerah
menjadi meningkat dengan diikuti peningkatan PAD yang kemudian di alokasikan ke sektor-
sektor produktif IPM, antara lain pendidikan, kesehatan, dan sektor pembangunan manusia
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 25
lainnya. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan oleh BPK dalam bentuk opini audit
dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud (Badan Pusat
Statistik 2015). Selain itu, opini audit juga sebagai bentuk penilaian apakah pemerintah sudah
bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.
Hasil hipotesis ketiga untuk variabel moderasi (H3c) diperoleh hasil nilai tingkat
signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara DAU
dengan IPM sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,100. Hal
ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan
DAU pada IPM dengan arah yang negatif, sehingga H3c ditolak. Hasil penelitian ini memiliki arti
bahwa semakin tinggi skor opini audit maka pengaruh DAU pada IPM semakin menurun.
Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan adanya opini audit mendorong pemerintah daerah lebih
berupaya meningkatkan PAD sebagai pembiayaan kebutuhan daerahnya dan pengalokasian dana
untuk sektor-sektor produktif dalam peningkatan kualitas pembagunan manusia, daripada
menggunakan DAU yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga dengan ada atau tidaknya
opini audit, penggunaan DAU tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk lebih
dialokasikan ke sektor-sektor produktif.
5. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran
5.1. Simpulan
Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka simpulan yang diperoleh adalah
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015.
Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015. Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 26
Indonesia tahun 2011-2015. Interaksi Dana Alokasi Umum dan Opini Audit berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015.
5.2. Keterbatasan dan Saran
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan hanya sampai tahun 2015
dikarenakan data yang terbaru belum tersedia, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menggunakan data yang terbaru. Variabel bebas dan variabel moderasi yang digunakan
dalam penelitian ini hanya dapat menerangkan sebagian kecil dari variabel terikat, sisanya dapat
diterangkan oleh variabel lain diluar model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
dapat menggunakan variabel lain yang lebih relevan sebagai pengukuran kinerja pemerintah
daerah. Variabel moderasi hasil audit yang digunakan di penelitian ini hanya menggunakan opini
audit dikarenakan kelengkapan data hasil audit yang lain belum memadai, sehingga untuk
penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan hasil audit yang lainnya seperti temuan
audit, dan kesimpulan audit. Untuk penggunaan variabel opini audit terkait dengan adanya kasus
manipulasi opini audit BPK di beberapa daerah pada tahun 2014, diharapkan untuk penelitian
selanjutnya dapat mengamati ataupun menggunakan opini audit secara berkelanjutan agar dapat
melihat perbedaan hasil opini audit dari tahun ke tahun untuk lebih mewaspadai adanya dugaan
manipulasi hasil opini audit. Objek penelitian yang digunakan hanya menguji pada tingkat
kabupaten dan kota saja, untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan data
pemerintah daerah pada tingkat provinsi. Kemudian untuk saran yang dapat direkomendasikan
kepada pemerintah daerah, yaitu sebaiknya dapat memanfaatkan sumber sumber potensi dan
sektor ekonomi daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat sehingga daerah
akan lebih mandiri dan dapat mendanai kegiatan pembiayaan daerahnya sendiri. Sedangkan untuk
penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya dapat dimanfaatkan sebijak mungkin agar
ketimpangan yang terjadi antar daerah dapat segera teratasi dan kegiatan prasarana publik dapat
dilaksanakan dengan baik.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 27
6. Daftar Pustaka
Abdullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan.” Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 1 41-67.
Angelina, Novita, dan Irsutami. 2014. “Hubungan Antara Opini Audit Atas Laporan Keuangan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kinerja
keuangan daerah kabupaten/kota.” Jurnal ABEC 1-6.
Apriliawati, Kiki Ninda, dan Nur Handayani. 2016. “Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja
Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume
5 No.2 1-16.
Apriliawati, Kiki Ninda, dan Nur Handayani. 2016. “Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja
Daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Timur.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5
No.2 1-16.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Artha, Risma Diri, Prayitno Basuki, dan Alamsyah. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah
Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi NTB).” Jurnal
InFestasi Volume 11, No.2 214-229.
Badan Pemeriksa Keuangan. 31 August 2015. www.bpk.go.id.
Badan Pusat Statistik. 2015. Diakses 2016. www.bps.go.id.
Badan Pusat Statistik. 8 July 2017. Diakses July 8, 2017. ww.bps.go.id.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 28
Brodjonegoro, Bambang. 2001. “Indonesian Intergovernmental Transfer In Decentralization Era:
The Case Of General Allocation Fund.” An International Symposium on
Intergovernmental Transfers in Asian Countries : Issues and Practices Asian Tax and
Public Policy Program, Hitotsubashi University. Jakarta: Research Associate, The
Institute Of Economic and Social Research, University Of Indonesia (LPEM-FEUI). 1-
35.
Budi, Aris Setia. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja
Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2012-2014.”
Budianto. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kierja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi, Depok:
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Budianto, dan Stanly W Alexander. 2016. “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.” Jurnal
EMBA Voume 4, No.4 844-851.
Calvin, Yesdi Christian, dan Lia Yuliana. 2016. “Deteksi Ilusi Fiskal pada Keuangan Daerah
Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2013.” Jurnal Ilmiah WIDYA 152-
159.
Dengah, Stefandy, Vicky Rumate, dan Audie Niode. 2014. “Analisis Pengaruh Pendapatan
Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun
2003-2012.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No. 3 71-81.
Ekawarna, Shita Unjaswati. 2017. “Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi
Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi).” Jurnal
Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.4 No.3 167-184.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 29
Hamara, Krisna Dwipayana. 2014. “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya).” Jurnal
Universitas Siliwangi 1-12.
Harahap, Riva Ubar. 2011. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana
Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./kota Propinsi Sumatera
Utara.” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 11, No 1 47-58.
Hartati, Yenni. 2011. “Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian .” Jurnal Universitas Andalas 1-20.
Hasthoro, Handoko A, dan Sunardi. 2016. “Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah di Indonesia.” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Volume XIX, No 1 53-68.
Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior,
Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics 3 305-360.
Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di
Provinsi Aceh.” Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1 No.
1 15-29.
Khoiri, Rifki Hasan Al. 2015. “Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat.”
Signifikan Volume 4 No.2 211-230.
Kuncoro, Haryo. 2007. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas
Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat.” The 1st Accounting Conference
Faculty Of Economic Universitas Indonesia.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 30
Kusumadewi, Dyah Ayu, dan Arief Rahman. 2007. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada
Kabupaten/kota di Indonesia.” JAAI Volume 11 No. 1 Juni 67-80.
Kusumawardani, Tri. 2015. Pengaruh Opini dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2013. Skripsi,
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Maimunah, Mutiara. 2006. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.”
Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi. Padang 23 –26 Agustus
2006.
Marfiana, Nandhya, dan Lulus Kurniasih. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan
Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota .” Journal and Proceeding FEB Unsoed Voume 3, No.1 1-16.
Marfiana, Nandhya, dan Lulus Kurniasih. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan
Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.” Jurnal 1-16.
Marliana, Mukhtaruddin, dan Ika Sasti Ferina. 2012. “Analysis of Flypaper Effect Revenue
Sharing Fund (DBH) and Regionally Generated Revenue (PAD) Toward Capital
Expenditure by District/town in South Sumatera 2009-2011.” Akuntanbilitas: Jurnal
Penelitian dan Pengembangan Akuntansi 1-22.
Masdiantini, Putu Riesty, dan Ni Made Adi Erawati. 2016. “Pengaruh Ukuran Pemerintah
Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada
Kinerja Keuangan.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 1150-1182.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 31
Mulya, Rahmatul, dan Bustamam. 2016. “Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum
(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda
Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014).” Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No.2 190-198.
Munir, Misbahul, dan Nera Mandira Mahdar. 2016. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Jurnal Bisnis dan
Komunikasi Vol. 3 No.2 30-37.
Mustikarini, Widya Astuti, dan Debby Fitriasari. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah
Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di
Indonesia Tahun Anggaran 2007.” Proceding SNA Volume 15 1-22.
Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah
Terhadap Transfer Pemerintah Pusat.” The 2nd National Conference UKWMS.
Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah
Terhadap Transfer Pemerintah Pusat.” The 2nd National Conference UKWMS.
Nurdini, Rini, Adi Wiratno, dan Yusriati Nur Farida. 2014. “Analisis Flypaper Effect pada Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/kota di Jawa
Barat.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 79-92.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintah Daerah.” Jakarta: Sekretariat Negara.
—. 2004. “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 mengenai Pendapatan Asli
Daerah.” Jakarta: Sekretariat Negara.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 32
Putra, Putu Gde Mahendra, dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. “Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia.” E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 863-877.
Rahim, Syamsuri. 2008. “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan
Daerah Kabupaten Takalar.”
Rahmawati, Luluk Atika, dan Bambang Suryono. 2015. “Flypaper Effect Dana Alokasi Umum
dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi
Volume 4 No.9 1-20.
Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Ridhanie, Azhar. 2012. “Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap
Kualitas Pembangunan Manusia.” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume
1 Edisi 2 73-92.
Rukmana, Wan Vidi. 2013. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.” Jurnal Universitas
Maritim Raja Ali Haji 1-15.
Rustiyaningsih, Sri, dan Intan Immanuela. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Pemerintah Daerah.” Widya Warta No. 2 190-202.
Sagbas, Iga, dan Naci Tolga Saruc. 2004. “Intergovernmental Transfers and The Flypaper Effect
in Turkey.” 1-22.
Saragih, Juli Panglima. 2014. “Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi
.” Politica Volume 5, No. 2 November 200-224.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 33
Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. “Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa
pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.” E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana 7.2 477-495.
Suhayati, Ely. 2011. “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Audit Performance.”
Majalah Ilmiah Unikom Volume 6, No.2 204-212.
Sukardi. 2010. Evaluasi Pendidikan, Prinsip, dan Operasionalnya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sularso, Havid, dan Yanuar E Restianto. 2011. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah.” Media Riset
Akuntansi Volume 1 No. 2 109-124.
Sumarjo, Hendro. 2010. “Pengaruh Karakterisitik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Indonesia .” Skripsi Sarjana.
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta:
Andi.
Suryaningsih, Ni Made, dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. “Karakteristik Pemerintah Daerah dan
Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” E-Jurnal Akuntansu
Universitas Udayana Voume 15, No.2 1453-1481.
Wandansari, Nini D. 2013. “Perlakuan Akuntansi Atas PPh Pasal 21 pada PT Artha Prima Finance
Kotamobagu.” Jurnal EMBA Volume 1 No. 3 558-566.
Wenny, Cherrya Dhia. 2011. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.”
Jurnal Ilmiah STIE MDP Volume 2 No. 1 39-51.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 34
7. Daftar Lampiran
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
a. Sebelum Data Berdistribusi Normal
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Unstandardized Residual ,063 1135 ,000 ,930 1135 ,000
a. Lilliefors Significance Correction
b. Setelah Data Berdistribusi Normal
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic Df Sig. Statistic df Sig.
Unstandardized Residual ,023 1132 ,200* ,996 1132 ,002
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
2. Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardiz
ed
Coefficien
ts
t Sig.
Correlations
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta
Zero-
order Partial Part
Toleran
ce VIF
1 (Constant) 2,005 ,725 2,766 ,006
LNPAD ,011 ,012 ,142 ,919 ,358 ,494 ,027 ,022 ,023 43,228
LNDAU ,070 ,033 ,320 2,093 ,037 ,117 ,062 ,049 ,024 42,496
ln_audit_pad ,031 ,007 3,753 4,499 ,000 ,298 ,133 ,106 ,001 1260,699
ln_audit_dau -,100 ,019 -12,566 -5,372 ,000 ,226 -,158 -,126 ,000 9916,260
AUDIT 1,940 ,398 8,947 4,872 ,000 ,222 ,144 ,114 ,000 6110,828
a. Dependent Variable: LNIPM
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 35
3. Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Mo
del R
R
Square
Adjusted
R Square
Std. Error
of the
Estimate
Change Statistics
Durbin-
Watson
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 ,615a ,379 ,376 ,06644 ,379
137,29
0 5 1126 ,000 ,352
a. Predictors: (Constant), ln_audit_dau, LNDAU, LNPAD, ln_audit_pad, AUDIT
b. Dependent Variable: LNIPM
4. Uji Heterokedastisitas
Correlations
PAD DAU AUDIT
PAD X
AUDIT
DAUX
AUDIT
Unstandard
ized
Residual
Spearman's
rho
PAD Correlation
Coefficient 1,000 ,693** ,322** ,708** ,550** -,011
Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,723
N 1132 1132 1132 1132 1132 1132
DAU Correlation
Coefficient ,693** 1,000 ,264** ,512** ,658** -,018
Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,538
N 1132 1132 1132 1132 1132 1132
AUDIT Correlation
Coefficient ,322** ,264** 1,000 ,856** ,858** ,003
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,922
N 1132 1132 1132 1132 1132 1132
PAD X
AUDIT
Correlation
Coefficient ,708** ,512** ,856** 1,000 ,904** -,018
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,553
N 1132 1132 1132 1132 1132 1132
DAU X
AUDIT
Correlation
Coefficient ,550** ,658** ,858** ,904** 1,000 -,016
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,588
N 1132 1132 1132 1132 1132 1132
Unstanda
rdized
Residual
Correlation
Coefficient -,011 -,018 ,003 -,018 -,016 1,000
Sig. (2-tailed) ,723 ,538 ,922 ,553 ,588 .
N 1132 1132 1132 1132 1132 1132
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).