pengaruh retribusi pelayanan persampahan,...
TRANSCRIPT
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
1
PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN,RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang)
Deny Saputra
090462201073
Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kepulauan Riau
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Garbage Service Retribution, Slaughterhouse
Retribution, Service Fees for Parking Retribution and Building Permit Retribution
Against Regional Retribution either partially or simultaneously in Tanjungpinang City
Government during the years 2009 through 2013. The study also aims to determine
which Retribution has the most significant effect on the Regional Retribution in
Tanjungpinang City Government. The data used is the time series data for the year
2009-2013 in the form of Realization Revenues and Expenditures Budget Report
Tanjungpinang which is obtained from the Department of Revenue Management and
Asset Finance Tanjungpinang. The analysis method used in this research is quantitative
method with classic assumption test, as well as statistical analysis of multiple linear
regression analysis. These results indicate that simultaneous Garbage Service
Retribution, Slaughterhouse Retribution, Service Fees for Parking Retribution and
Building Permit Retribution has a significant effect on Regional Retribution with
Adjusted R2 by 31% which means that 31% of the change in the variable Regional
Retribution can be explained by the independent variable, the remaining 69% is
influenced by other variables that are not explained by this research model. In partially
variable Garbage Service Retribution, Service Fees for Parking Retribution and
Building Permit Retribution has a significantly influence on Regional Retribution while
Slaughterhouse Retribution has no significant effect on regional Retribution.
Keywords: Garbage Service Retribution, Slaughterhouse Retribution, Service Fees
for Parking Retribution, Building Permit Retribution, Regional
Retribution
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
2
PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan
pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,
atau kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi
daerah merupakan salah satu sumber asli daerah yang mampu diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka dari itu diperlukan sebuah kerja keras
bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber ini. Hal ini dilakukan demi
meningkatkan kesejateraan rakyat
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang
Tahun Jumlah Pendapatan
Retribusi Daerah
2009 15,324,007,232
2010 4,241,642,770
2011 5,043,830,674
2012 6,711,712,254
2013 6,602,402,049
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang
Berdasarkan dari diatas, tingkat pendapatan dari retribusi daerah Kota
Tanjungpinang selalu tidak stabil atau mengalami penurunan dan peningkatan setiap
tahunnya. Terlihat pada tahun 2010 jumlah pendapatan retribusi daerah mengalami
penurunan yang cukup signifikan . Namun pada tahun 2010 sampai tahun 2012
kembali mengalami peningkatan jumlah pendapatan retribusi daerah walaupun angka
peningkatannya tidak terlalu besar. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun
2013. Hal ini membuktikan bahwa sistem pemungutan retribusi daerah di kota
Tanjungpinang masih bisa dikatakan belum maksimal. Bukan hanya itu, sumber-
sumber untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya juga masih
tergolong sangat kecil sehingga pendapatan retribusi ini tidak terlalu banyak
membantu Pendapatan Asli Dareah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, pemerintah
kota Tanjungpinang kembali dituntut untuk memaksimalkan sumber-sumber
pendapatan retribusi daerah ini agar retribusi daerah di Kota Tanjungpinang menjadi
stabil bahkan meningkat setiap tahunnya.
Menurut Undang-Undang, terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum
adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas pelayanan yang
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
3
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang
meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah
sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan Retribusi
Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga retribusi ini merupakan bagian vital dalam
peningkatan retribusi suatu daerah. apabila suatu daerah mampu memanfaatkan
ketiga bagian ini maka bukan tidak mungkin pemerintah akan berhasil dalam
meningkatkan retribusi daerah yang berasal dari setiap-setiap retribusi yang ada.
Melihat pentingnya kontribusi dari ketiga retribusi ini terhadap peningkatan
retribusi daerah di kota tanjungpinang maka dilakukanlah penelitian untuk melihat
seberapa besar pengaruh dari penerimaan ketiga retribusi daerah tersebut terhadap
retribusi daerah. Namun dalam penelitian itu, penulis tidak mengambil seluruh total
dari ketiga varibael tersebut melainkan hanya mengambil variabel yang dianggap
mewakili dari ketiga variabel tersebut. Adapun variabel tersebut adalah variabel
retribusi pelayanan persampahan dari retribusi jasa umum, retribusi pelayanan parkir
dan retribusi rumah potong hewan dari retribusi jasa usaha, dan retribusi izin
mendirikan bangunan dari retribusi perizinan tertentu. Adapun judul penilitian ini
adalah: Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong
Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut:
1. Apakah Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh terhadap Retribusi
Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013?
2. Apakah Retribusi Rumah Potong Hewan berpengaruh terhadap Retribusi
Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013?
3. Apakah Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh terhadap Retribusi Daerah
Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013?
4. Apakah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap Retribusi
Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013?
5. Apakah Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan,
Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
berpengaruh terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
periode 2009 – 2013?
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
4
LANDASAN TEORI
Reribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah dan
pembangunan daerah demi meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Siahaan (2006:5), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada
negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya
secara perorangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan
pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,
atau kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
Objek retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan
tertentu dan retribusi lain-lain.
Retribusi Pelayanan Persampahan
Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang retribusi
pelayanan persampahan, retribusi pelayanan persampahan adalah retribusi atas
penyediaan pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Retribusi
pelayanan persampahan kebersihan dipungut bagi setiap orang dan atau badan yang
mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan. Objek retribusi ini adalah setiap
pelayanan persampahan/kebersihan. Subjek retribusi ini adalah setiap orang atau
badan yang menghasilkan sampah. Wajib retribusi ini adalah orang pribadi atau badan
yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari
Pemerintah Daerah.
Retribusi Rumah Potong Hewan
Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan
adalah bangunan atau komplek bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya
yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Walikota.
Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang memungkinkan daging yang terdiri dari
pemeriksaan ante mortem, penyelenggaraan penyembelihan dan pemeriksaan post
morten. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi rumah potong hewan adalah retribusi
yang dipungut dari setiap rumah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan
pemotongan hewan atau Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas
layanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan/ternak termasuk pemeriksaan
kesehatan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah. Objek
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
5
Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Subjek retribusi
adalah orang pribadi atau badan yang memakai/ menggunakan fasilitas rumah potong
hewan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retri busi
termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
Retribusi Pelayanan Parkir
Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan
parkir ditepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai
tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir dan/atau petugas parkir di tepi
jalan umum. Objek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib retribusi adalah orang
pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin
mendirikan bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh
Walikota atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan atas
nama Walikota. Pengawas bangunan adalah kepala dinas pemukiman dan prasarana
wilayah kota tanjungpinang atau pegawai yang ditunjuk. Objek retribusi izin
mendirikan bangunan adalah setiap bangunan yang diwajibkan memiliki izin
mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan subjek
retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang wajib
membayar retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan retribusi.
Setiap pemberian izin mendirikan bangunan dikenakan biaya sempadan, biaya
pemeriksaan pendahuluan dan biaya pengawasan bangunan yang besarnya ditetapkan
oleh Walikota. Biaya yang dimaksud harus dibayar atau dilunasi oleh si pemohon
sebelum yang bersangkutan menerima surat izin mendirikan bangunan. Biaya
sebagaimana dimaksud diatas tidak dikenakan terhadap bangunan untuk kepentingan
umum (sosial). Namun bangunan pemerintah dikenakan biaya biasanya kecuali biaya
pengawasan bangunan. Besarnya retribusi untuk setiap izin mendirikan bangunan
diperinci menurut sifat dan peruntukan bangunan yang bersangkutan. Hasil
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
6
penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut harus disetorkan ke kas
daerah sebagai penerimaan daerah.
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat dirumuskan
hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.
H1: Terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap
Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013.
H2: Terdapat pengaruh antara Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi
Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013.
H3: Terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Retribusi
Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013.
H4 : Terdapat pengaruh antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap
Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013.
H5: Terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah
Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode
2009-2013.
METODOLOGI PENELITIAN
Variabel Operasional Penelitian
Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta
skala-skala yang terlibat dalam variabel penelitian. Operasionalisasi variabel dapat
dilihat dari tabel berikut ini.
Definisi Operasional Variabel
Variabel Defenisi Variabel Parameter Satuan
Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan enyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah demi meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat
Besarnya Retribusi Daerah dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Ribuan
Retribusi Pelayanan Persampahan
Retribusi pelayanan persampahan adalah retribusi atas penyediaan pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Ribuan
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas layanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan/ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah
Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Ribuan
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
7
Retribusi Pelayanan Parkir
Retribusi Pelayanan Parkir penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Ribuan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan atas nama Walikota
Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Ribuan
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi Penelitian
Menurut Sugiyono (2011:61), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang
diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kota Tanjungpinang.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2011:62). Sampel dalam penelitian ini adalah Retribusi
Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir,
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Daerah yang tertera dalam Laporan
Relisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau periode
Januari 2009 – Desember 2013 (60 bulan).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (Sebelum Transformasi) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 60
Normal Parametersa,b
Mean -1E-7 Std. Deviation 462608199.05145776
Most Extreme Differences Absolute .184 Positive .184 Negative -.175
Kolmogorov-Smirnov Z 1.423 Asymp. Sig. (2-tailed) .035
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
8
Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai signifikansi adalah lebih
kecil dari 0,05 yakni 0.035 < 0.05 maka dapat disimpulkan data dalam penilitian ini
tidak terdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2013:35), Data yang tidak
berdistribusi secara normal, dapat ditransformasikan agar menjadi normal Oleh karena
itu, untuk mengubah data ini menjadi normal, maka peneliti menggunakan metode
transformasi data. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah data
ke dalam bentuk Logaritma (Log10). Setelah melakukan transformasi, peneliti
melakukan pengujian ulang untuk melihat apakah data residual dalam penelitian ini
sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Maka berikut ini disajikan hasil
pengujian normalitas setelah transformasi data:
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (Setelah Transformasi) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 60
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7 Std. Deviation .15066265
Most Extreme Differences Absolute .116 Positive .115 Negative -.116
Kolmogorov-Smirnov Z .897 Asymp. Sig. (2-tailed) .396
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Dari hasil pengolahan data diatas, besarnya nilai signifikansi adalah lebih besar
dari 0,05 yakni 0.396 > 0.05 maka dapat disimpulkan data dalam penilitian ini telah
terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi secara normal tersebut juga dapat
dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot data.
Uji Multikolonieritas
Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant) Retribusi Pelayanan Persampahan .481 2.079
Retribusi Rumah Potong Hewan .974 1.027
Retribusi Pelayanan Parkir .469 2.131
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .938 1.066
a. Dependent Variable: Retribusi Daerah
Tabel diatas menyimpulkan bahwa untuk uji multikolonieritas, data
terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai tolerance
menunjukkan variabel independen memiliki nilai tolerance > 0.10 dan hasil
perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen
memiliki nilai VIF < 10. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolonieritas antar variabel independen dalam model ini..
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
9
Uji Heteroskedastisitas
Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Adanya titik-
titik yang menyebar menjauh dari titik-titik yang lain dikarenakan adanya data
observasi yang sangat berbeda dengan data observasi yang lain. Hasil uji grafik
scatterplot ini juga diperkuat dengan hasil uji Spearman’s Rho dengan ketentuan
apabila jika signifikansi terjadi < 0.05 maka pada model terjadi masalah
Heteroskedastisitas.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearmans Rho Correlations
Unstandardized Residual
Spearman's rho
Unstandardized Residual
Correlation Coefficient 1.000
Sig. (2-tailed) .
N 60
Retribusi Pelayanan Persampahan
Correlation Coefficient .227
Sig. (2-tailed) .081
N 60
Retribusi Rumah Potong Hewan
Correlation Coefficient .062
Sig. (2-tailed) .638
N 60
Retribusi Pelayanan Parkir
Correlation Coefficient .049
Sig. (2-tailed) .708
N 60
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Correlation Coefficient .088
Sig. (2-tailed) .506
N 60
Dari tabel diatas, jelas menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel
indipenden yang siginifikan. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi diatas diatas
0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
10
Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Model Summary
b
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1 .787a .620 .592 .156045 1.445
a. Predictors: (Constant), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir b. Dependent Variable: Retribusi Daerah
Keputusan yang diambil Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-
Watson sebesar 1,445, karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.
Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -.618 2.118 -.292 .772
Retribusi Pelayanan Persampahan -.487 .059 -.984 -8.203 .000
Retribusi Rumah Potong Hewan .117 .080 .124 1.466 .148
Retribusi Pelayanan Parkir 1.425 .325 .532 4.383 .000
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .176 .047 .319 3.718 .000
a. Dependent Variable: Retribusi Daerah
Berdasarkan tabel di atas, didapatlah persamaan regresi sebagai beikut:
RD = -0.618 – 0,487 RPS + 0,117 RPH + 1,425 RPP + 0,176 RIMB + e
Keterangan :
1. Konstanta sebesar -0.618 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel
independen (X1=0, X2=0, X3=0, dan X4=0) maka retribusi daerah sebesar -0,618
rupiah.
2. β1 sebesar -0,487 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Pelayanan
Persampahan sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh penurunan Retribusi Daerah
sebesar 0,487 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
3. β2 sebesar 0,117 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Rumah Potong
Hewan sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh peningkatan Retribusi Daerah
sebesar 0,117 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
4. β3 sebesar 1,425 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Pelayanan
Parkir sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh peningkatan Retribusi Daerah sebesar
1,425 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
5. β4 sebesar 0,176 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh peningkatan Retribusi
Daerah sebesar 0,176 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
11
Uji Parsial (Uji t)
Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -.618 2.118 -.292 .772
Retribusi Pelayanan Persampahan -.487 .059 -.984 -8.203 .000
Retribusi Rumah Potong Hewan .117 .080 .124 1.466 .148
Retribusi Pelayanan Parkir 1.425 .325 .532 4.383 .000
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .176 .047 .319 3.718 .000
a. Dependent Variable: Retribusi Daerah
1. Retribusi Pelayanan Persampahan
Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Pelayanan
Persampahan sebesar 8,203 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji statistik tersebut
dapat menyimpulkan t hitung adalah 8,203 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1)
sehingga t hitung > t tabel (8,203 > 2,004), maka Retribusi Pelayanan Persampahan
secara individual mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian menunjukkan
angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha diterima, artinya Retribusi Pelayanan
Persampahan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah.
2. Retribusi Rumah Potong Hewan
Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Rumah
Potong Hewan sebesar 1,466 dengan nilai signifikan 0,148. Hasil uji statistik tersebut
dapat menyimpulkan t hitung adalah 1,466 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1)
sehingga t hitung < t tabel (1,466 < 2,004), maka Retribusi Rumah Potong Hewan
secara individual tidak mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian
menunjukkan angka > 0,05 (0,148 > 0,05), maka Ha ditolak, artinya Retribusi Rumah
Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah.
3. Retribusi Pelayanan Parkir
Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Pelayanan
Parkir sebesar 4,383 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji statistik tersebut dapat
menyimpulkan t hitung adalah 4,383 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga
t hitung > t tabel (4,383 > 2,004), maka Retribusi Pelayanan Parkir secara individual
mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian menunjukkan angka > 0,05
(0,000 < 0,05), maka Ha diterima, artinya Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh
signifikan terhadap Retribusi Daerah.
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebesar 3,718 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji statistik
tersebut dapat menyimpulkan t hitung adalah 3,718 sedangkan t tabel adalah 2,004
(54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (3,178 > 2,004), maka Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan secara individual mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
12
menunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha ditolak, artinya Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah.
Uji Simultan (F-test)
Hasil Uji Simultan (F-test) ANOVA
a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 2.182 4 .545 22.400 .000b
Residual 1.339 55 .024
Total 3.521 59 a. Dependent Variable: Retribusi Daerah b. Predictors: (Constant), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir
Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh F hitung sebesar 22,400 dengan tingkat
signifikansi 0,000, sedangkan F tabel sebesar 2,540 dengan signifikansi 0,05.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan Retribusi Pelayanan Persampahan,
Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi
Daerah atau Ha diterima karena F hitung > F tabel (22,400 > 2,540) dan sig. penelitian <
0,05 (0,000 < 0,05).
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summary
b
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1 .787a .620 .592 .156045 1.445
a. Predictors: (Constant), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir b. Dependent Variable: Retribusi Daerah
Pada model summary, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,620 yang berarti
bahwa korelasi atau hubungan antara kinerja dengan variabel independennya
(Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) kuat karena berada diatas
0,5. Angka adjusted R square atau koefisien determinasi adalah 0,592. Hal ini berarti
59,2% variasi atau perubahan dalam Retribusi Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari
Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sedangkan sisanya (40,8%)
dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
Pembahasan Hasil Penelitian
Pada model summary, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,620 yang berarti
bahwa korelasi atau hubungan antara kinerja dengan variabel independennya
(Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) kuat karena berada diatas
0,5. Angka adjusted R square atau koefisien determinasi adalah 0,592. Hal ini berarti
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
13
59,2% variasi atau perubahan dalam Retribusi Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari
Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sedangkan sisanya (40,8%)
dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
Retribusi Pelayanan Persampahan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial
diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan terhadap
Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa
t hitung adalah 8,203 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t
tabel (8,203 > 2,004) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka < 0,05 (0,000 <
0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama diterima atau terdapat
pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Retribusi Daerah di
Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi
pelayanan persampahan sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah kota
Tanjungpinang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya
terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi pelayanan persampahan selalu
meningkat dan stabil setiap tahunnya sehingga memberikan pengaruh yang cukup
signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan Perda Kota
Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan persampahan, bahwa
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini adalah retribusi daerah dan
pelayanan pada masyarakat perlu dikenakan pungutan retribusi bagi pelayanan
persampahan dan kebersihan Kota Tanjungpinang. Maka, pemerintah wajib untuk
lebih memaksimalkan lagi penyerapan retribusi pelayanan persampahan guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkitkan Pendapatan Asli
Daerah melalui retribusi daerah.
Retribusi Rumah Potong Hewan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial
diketahui bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan
terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang
menyimpulkan bahwa t t hitung adalah 1,466 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1)
sehingga t hitung < t tabel (1,466 < 2,004) dan signifikansi penelitian menunjukkan
angka > 0,05 (0,148 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua ditolak
atau tidak terdapat pengaruh antara Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap
Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Artinya bahwa
retribusi rumah potong hewan kurangh diperhatikan oleh pemerintah kota
Tanjungpinang dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya
terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi rumah potong hewan mengalami
peningkatan dan penurunan atau tidak stabil setiap tahunnya sehingga tidak
memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah.
Sesuai dengan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang retribusi
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
14
rumah potong hewan, bahwa kegiatan pemotongan hewan harus memenuhi standar
mutu dan kesehatan agar aman untuk di konsumsi, oleh karena itu diperlukan
pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah dan penggunaan rumah
potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa pelayanan
yang dapat dikenakan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
Berdasarkan Perda tersebut maka, pemerintah seharusnya wajib untuk
memperhatikan dan memaksimalkan penyerapan retribusi rumah potong hewan yang
nantinya diharapkan kegiatan pemotongan hewan tersebut telah memenuhi standar
mutu dan kesehatan agar aman untuk di konsumsi dan juga penungutan dari retribusi
ini berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah
sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah.
Retribusi Pelayanan Parkir, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui
bahwa Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah.
Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t t hitung adalah
4,383 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (4,383 >
2,004) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka > 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga
dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga diterima atau terdapat pengaruh antara
Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang
periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi pelayanan parkir sudah cukup
diperhatikan oleh pemerintah kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pendapatan
retribusi daerah setiap tahunnya terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi
Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi
pelayanan parkir selalu meningkat dan stabil setiap tahunnya sehingga memberikan
pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan
Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan parker di
tepi jalan umum, bahwa perparkiran di tepi jalan umum dapat dikategorikan sebagai
objek yang dapat dikenakan retribusi perparkiran yang pungutannya termasuk ke
dalam retribusi daerah, dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah
sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah. Maka, pemerintah wajib untuk lebih memaksimalkan lagi penyerapan retribusi
pelayanan parkir yang nantinya diharapkan mampu memberikan pelancaran lalu lintas
dengan tingkat gangguan kepentingan umum seminimal mungkin dan juga untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah sebagai penunjang
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial
diketahui bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap
Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa
t hitung adalah 3,718 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t
tabel (3,178 > 2,004), dan signifikansi penelitian menunjukkan angka < 0,05 (0,000 <
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
15
0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat diterima atau terdapat
pengaruh antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah di
Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi izin
menidirikan bangunan juga sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah kota
Tanjungpinang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya
terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi izin menidirikan bangunan
merupakan pendapatan retribusi yang paling besar dibandingkan dengan retribusi
lainnya sehingga secara tidak langsung akan memberikan pengaruh yang cukup
signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan Perda Kota
Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi izin mendirikan bangunan,
bahwa perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan
berdirinya bangunan-bangunan yang berkembang semakin pesat di wilayah kota yang
pengaturannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Tanjungpinan. Maka,
melalui retribusi ini akan terciptalah penataan bangunan yang baik sesuai Rencana
Tata Ruang Kota Tanjungpinang dan melalui pemungutan biaya retribusi ini akan
mampu meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa secara simultan
Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi
Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan
terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA atau F test,
diperoleh F hitung sebesar 22,400 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F tabel
sebesar 2,540 dengan signifikansi 0,05, karena F hitung > F tabel (22,400 > 2,540) dan
sig penelitian < 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kelima
diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi
Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-
2013.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Penelitian
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam
bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Secara parsial Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan
terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode
2009 – 2013.
2. Secara parsial Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan
terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode
2009 – 2013.
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
16
3. Secara parsial Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap
Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 –
2013.
4. Secara parsial Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan
terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode
2009 – 2013.
5. Secara simultan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong
Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota
Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013.
Saran Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik bagi
pemerintah daerah dan bagi peneliti selanjutnya.
1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah kota Tanjungpinang harus lebih memaksimalkan
penyerapan retribusi daerah khususnya retribusi rumah potong hewan untuk
meningkatkan retribusi daerahnya karena tanjungpinang adalah daerah
otonom dan daerah otonom diharuskan mengurus sendiri rumah tangga
pemerintahannya dengan cara menghasilkan retribusi yang banyak. Hal ini
bertujuan agar daerah otonom tersebut bisa memajukan daerahnya masing-
masing dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan untuk menambah variabel independen lainnya atau menambah
tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar
penilaian tentang hasil retribusi daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Jurnal Akuntansi FE UMRAH Deny Saputra (090462201073)
17
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo.
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Nordiawan, Dendi., Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2009. Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Daerah. Republik Indonesia. 2004. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004.
TentangRetribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005.
Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan DanPemeriksaan Kesehatan Hewan.
Republik Indonesia. 2004. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. TentangPerimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah Dan Reribusi Daerah.
Siahaan, Marihot P.. 2006. Pajak Daerah dan Reribusi Daerah. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan ke Delapan Belas. Bandung: Alfabeta.