PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN

PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI

KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Banyu Ageng Wahyu Utomo

NIM : 207082000155

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Banyu Ageng Wahyu Utomo

No. Induk Mahasiswa : 207082000155

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan

mempertanggungjawabkan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau

tanpa ijin pemilik karya

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya

ini

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah

melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang

ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap

untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ciputat, 15 September 2011

Yang menyatakan,

Materai

Rp.6000,-

( ............................................... )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Banyu Ageng Wahyu Utomo

2. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 1989

4. Alamat : Jl. Pinus Raya AG 2/16, RT 04 RW 021

a. Komp. Reni Jaya Kel. Pamulang Barat

b. Kec. Pamulang Tangerang Selatan

15417

5. No Telepon/ Handphone : 085691302521

6. Status : Belum menikah

7. Agama : Islam

8. Kewarganegaraan : Indonesia

9. Alamat Email : banyu_theblues@yahoo.co.id

B. Data Pendidikan Formal

1. 1995 – 2001 : SD Negeri 3 Pamulang

2. 2001 – 2004 : SMP Negeri 1 Pamulang

3. 2004 – 2007 : SMA Negeri 1 Pamulang

4. 2007 – 2011 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan

Akuntansi, Universitas Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

C. Data Pengalaman Organisasi

2008 – 2009 Pengurus BEM (Badan Eksekutif

Mahasiswa) Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

D. Kursus dan Training

1. Kursus Bahasa Inggris di ”New Concept Pamulang”, pada tahun 2006.

2. Kursus Bahasa Inggris di ”Intensive English Course (IEC) Ciputat” pada

tahun 2007.

3. Training Sertifikasi ISO 9000 : 2008 di Center For Economic and

Entrepreneurship Development (CEED) UIN Jakarta pada tahun 2009.

4. Training Soft Skill Academy di Student Center (SC) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009.

5. Seminar dan Kunjungan Ilmiah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) di Fakultas

Syariah & Hukum dan Fakultas Ekonomi & Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the attitude of the taxpayer, the taxpayer awareness, and knowledge of taxation, on taxpayer compliance in paying land and building tax. Data obtained in the form of a questionnaire distributed primary data in the District of South Tangerang city Pamulang(kec. Pamulang, kota tangerang selatan). Statistical method used multiple regression analysis. Test results show that the partial attitude of the taxpayer does not significantly affect taxpayer compliance, taxpayer awareness significantly influence taxpayer compliance, knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance, and simultaneously the taxpayer attitudes, awareness of the taxpayer, and knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance.

Keywords : Attitudes Taxpayers, Taxpayer Awareness, Knowledge of Taxation, and Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebarkan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah

SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, shalawat serta salam sehingga saya

dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Skripsi ini

disusun sebagai suatu syarat untuk mencapai tahap kelulusan dalam proses

perkuliahan, mudah-mudahan menjadi karya yang spektakuler.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan

dalam rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi

dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya tidak lupa menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung

dalam penyusunan skripsi saya ini, antara lain kepada :

1. Orang tua saya Bapak Suprapto, SE., MM. dan Ibu Sri Budiningsih, S.Sos

yang telah membesarkan saya dan mendoakan serta memberikan

dukungan yang sangat besar terhadap saya, sehingga tersusunnya skripsi

yang menjadi persyaratan mencapai suatu kelulusan.

2. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA, selaku Rektor Universitas

Islam Negeri (UIN) Jakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku dosen pembimbing I yang telah

memberikan masukan, semangat, dan bimbingan dengan kesabaran dan

ketabahannya.

5. Ibu Yusro Rahma, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi saya dengan sabar

dan penuh keikhlasan.

6. Bapak Arif Mufraini, Lc, M.si selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Seluruh dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya

jurusan akuntansi yang memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam

proses perkuliahan.

8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang yang sudah

melayani saya dan teman-teman dalam proses pendaftaran, mulai dari

ujian KOMPRE dan SKRIPSI dan telah bekerja dengan baik melayani

para mahasiswa, semoga amalnya diterima Allah SWT.

9. My brother and My sister (Agung dan Sekar) yang sudah mendukung saya

dalam proses tersusunnya skripsi ini.

10. Kawan-kawanku seperjuangan di Akuntansi A dan Akuntansi B yang telah

membantu saya, dan memberikan semangat sehingga tersusunnya skripsi.

Maju Terus Pantang Mundur...!!!

11. Kawan-kawanku di Pajak, yang sudah menjadi pendorong/motivasi

semangat saya, dalam penyelesaian skripsi. Semangat Teman-Teman ...!!!

12. Agung, Siddik, Rachmat, Resa, Nisa, Farah, Nadia, Puji, Yusuf, Rusli,

Rahmad yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya dari

mulai ujian kompre sampai dengan selesainya skripsi saya, “Semoga kita

semua bisa menjadi penyemangat satu sama lainnya”.

13. Oktifiliana Setyaningrum yang selalu menemani dan memberikan

dukungannya selama proses penyusunan skripsi ini.

14. Kawan-kawanku dalam BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, makasih atas

do’anya.

15. Kawan-kawanku yang telah membantu, baik secara materil maupun secara

moril, semoga amalnya diterima Allah SWT.

16. Pihak-pihak lain, yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu.

Saya menyadari sekali bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf dan berharap

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Dan saya berharap skripsi

yang saya susun ini menjadi suatu karya yang baik serta menjadi suatu

persembahan terbaik bagi para dosen-dosen dan teman-teman yang berada di

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Demikianlah kata pengantar dari saya dan sebagai suatu introspeksi diri,

saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Dan kekurangan hanya

terdapat pada diri saya, karena kebenaran sejati hanya milik Allah SWT saya

ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2011

(Banyu Ageng Wahyu Utomo)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................. i

ABSTRACT .......................................................................................... iii

ABSTRAK .…………………………………………………………... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................... v

DAFTAR ISI ......................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xiii

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian ................................................. 1

B. Perumusan Masalah ........................................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Mengenai Pajak ..................................... 7

1. Pengertian Pajak ........................................................... 7

2. Fungsi Pajak ................................................................. 8

3. Jenis - Jenis Pajak ........................................................ 9

4. Tata Cara Pemungutan Pajak ....................................... 11

5. Sistem Pemungutan Pajak ............................................ 12

B. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan .................................. 13

1. Definisi Wajib Pajak …………………………………. 13

2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak …………………….. 14

3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak ………………….. 15

4. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak …………………… 16

5. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ……….. 17

6. Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan

NPWP .................................................................... 18

C. Pajak Bumi dan Bangunan ………………………………… 18

1. Dasar Hukum ................................................................. 18

2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .......................... 18

3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan .................................... 19

4. Termasuk Dalam Pengertian Bangunan ................... 19

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak ………............... 20

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang..................... 20

7. Nilai Jual Objek Pajak ................................................ 21

8. Objek Pajak ................................................................. 22

9. Subjek Pajak ................................................................ 24

10. Tarif Pajak ................................................................. 26

11. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ....... 26

12. Cara Menghitung Pajak ........................................... 26

13. Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan

Pajak Terutang .......................................................... 27

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat

Ketetapan Pajak ........................................................ 28

D. Variabel – Variabel Penelitian ........................................... 29

1. Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak ........... 29

a. Definisi Kepatuhan ................................................ 29

b. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan

Perpajakan ............................................................... 31

2. Sikap Wajib Pajak ........................................................ 32

3. Kesadaran Wajib Pajak ................................................ 33

4. Pengetahuan Perpajakan ............................................... 33

E. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis ....... 34

F. Penelitian Terdahulu ........................................................... 38

G. Kerangka Pemikiran ............................................................ 41

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................... 42

B. Metode Penentuan Sampel ................................................... 42

C. Metode Pengumpulan Data .................................................. 43

D. Metode Analisis Data ........................................................... 43

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian .............................. 48

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian .......................... 52

1. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................... 52

2. Karakteristik Responden ............................................... 53

B. Hasil Uji Validitas Data ........................................................ 53

1. Hasil Uji Validitas ......................................................... 53

2. Hasil Uji Reliabilitas ..................................................... 55

C. Hasil Uji Asumsi Klasik ........................................................ 56

1. Hasil Uji Multikolinieritas ............................................. 56

2. Hasil Uji Heterokedastisitas …………………………... 57

3. Hasil Uji Normalitas ...................................................... 58

D. Hasil Uji Hipotesis ................................................................. 59

1. Hasil Uji koefisien Determinasi (R2) ............................. 59

2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (uji F) .......................... 60

3. Hasil Uji signifikansi Parsial (uji t statistik) .................. 60

V. PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 65

B. Implikasi ................................................................................. 66

C. Saran ....................................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

2.1 Penelitian Terdahulu 39

3.1 Operasional Variabel 49

4.1 Data sampel penelitian 52

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden 53

4.3 Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak 54

4.4 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak 54

4.5 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan 55

4.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 55

4.7 Hasil Uji Reliabilitas 56

4.8 Hasil Uji Multikolinieritas 56

4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 59

4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 60

4.11 Hasil Uji signifikansi Parsial (Uji t) 61

DAFTAR GAMBAR

Nomor Keterangan Halaman

4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas 57

4.2 Hasil Uji Normalitas 58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Keterangan Halaman

1 Surat Kesediaan Responden 71

2 Identitas Responden 72

3 Pernyataan Sikap Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak 73

4 Pernyataan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 74

5 Jawaban Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1) 75

6 Jawaban Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X2) 77

7 Jawaban Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3) 79

8 Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 81

9 Validitas dan Reliabilitas Sikap Wajib Pajak (X1) 83

10 Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2) 84

11 Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X3) 85

12 Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 86

13 Multikolinieritas & Heterkedastisitas Data 87

14 Normalitas Data 88

15 Koefisien Determinasi (R2) & Signifikansi Simultan (Uji F) Data 89

16 Signifikansi Parsial (Uji t) 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan

nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut

pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada

berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa

diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat

potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek

penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional

selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya

lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari

sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan

antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan

Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup

potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan

dengan setor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan

Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang

berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak bumi dan

Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti dimana sumber

penerimaannya dapat diandalkan (Hasra, 2007:1). Objek Pajak PBB yaitu

bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya

yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk

dipantau (Karnanto, 2006:36). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak

yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan

dikembalikan untuk pembangunan dareah yang bersangkutan (Suhardito dan

Sudibyo, 1999:3). Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah

merupakan salah satu sumber penerimaan yag penting bagi daerah dalam era

otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan

peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran

wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan

kesadaran masyarakat (Misbach, 1997:17).

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah

daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa

sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Ditinjau dari aspek

ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor

privat/perusahaan ke sektor publik/negara yang digunakan untuk membiayai

keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Sistem

pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam

bentuk kepatuhan untuk membayar pajak, merupakan impian setiap

pemerintahan.

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat

diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut

memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran

pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan

nasional (Imaniyah dan Handayani, 2008:2). Meskipun pajak dianggap

sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun

dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal

ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan

kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini

membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk

meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan

kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan

yang berlaku, yaitu untuk kesejateraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak

tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola

pajak yang telah mereka bayarkan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self

Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan

pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia,

2006:109). Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut

keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat

Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak

terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan

menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan Self Assesment System sehingga

patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan

jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan

kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya

pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri,

mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang

pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang

seharusnya ia bayarkan.

Penerimaan negara bersumber dari sektor minyak dan gas bumi

(migas) dan non-migas, serta penerimaan lain yang bersumber dari luar negeri.

Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi proporsi penerimaan migas

terus menurun. Sedangkan tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan aktivitas-aktivitas

kenegaraan semakin bertambah kompleks dan banyak. Hal inilah yang

mendorong pemerintah untuk menggalakan sumber penerimaan lainnya,

khususnya penerimaan yang bersumber dari dalam negeri yaitu pajak. Dengan

tersedianya penerimaan pajak dalam APBN membuat tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana

dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan (departemen,

kementerian, badan dan lembaga negara lainnya) setiap tahun (Pandiangan,

2008:69). Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya

sebagian dari beberapa pajak lain. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah

daerah salah satu penerimaan yang potensial berasal dari Pajak Bumi dan

Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti

merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh

Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di

Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalah penelitian

sebagai berikut :

Apakah sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi

dan Bangunan secara parsial maupun simultan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial maupun simultan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan

yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

b. Bagi pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang

Selatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi

tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah

serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak

bumi dan bangunan.

c. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar sikap, kesadaran wajib pajak,

dan pengetahuan perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan

kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan

penerimaan pajak di Kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.

d. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan

masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian

yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Mengenai Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli

(Waluyo, 2008:2) diantaranya adalah :

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

c. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi diatas yaitu pajak merupakan

iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada

rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan

undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat

menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

pembangunan. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi

mengatur (regulerend).

Fungsi budgetair maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi

mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,

2009:2).

Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi anggaran (budgetair / financial)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-

tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan

biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang

dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun

harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

semakin meningkat ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan

berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi

produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi

untuk produk luar negeri.

Jadi kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi

pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan yang

pemerintah.

3. Jenis – Jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah,

bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat

yang pungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya sebagai berikut :

a. Pajak Pusat / Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya

ada pada pemerintah pusat yang pelaksnaannya dilakukan oleh

Departemen Keuangan melalui Direktoral Jenderal Pajak (Suandy,

2008:38). Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN &

PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo,

2009:11)

b. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah

(Mardiasmo, 2009:12).

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2009:13), yaitu :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari :

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan jalan.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak lain-lain.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa

dilakukan (Suandy, 2008:40), yaitu :

a. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau

tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib

Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak

tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh,

baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau

kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/

penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi

sumber pendapatan / penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa

memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan (Nationaliteit)

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau

kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber

pendapatan / penghasilan tersebut maupun di negara mana tinggal

(domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku (Suandy,

2008:130), yaitu :

a. Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana

jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung

dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib

Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dngan demikian, jika

dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official

Assesment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran

formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada keteapan pajak dari

Fiskus.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak, dimana

Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan jumlah pajak yang terutang. Untuk mensukseskan sistem Self

Assessment Systemini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak,

antara lain kesadaran Wajib Pajak (Tax consciousness), kejujuran Wajib

Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax mindedness), dan

kedisiplinan Wajib Pajak (Tax disciplin).

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri.

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak dimana

besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak

ketiga yang dimaksud antara lain pemebri kerja dan bendaharawan

pemerintah.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

B. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

1. Definisi Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(Suandy, 2008:107). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu”. (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Berdasarkan definisi wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib

pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan

pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2009:54) antara lain sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

5. Menyelenggarakanpembukuan / pencatatan

6. Jika diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan.

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan

itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berikut ini adalah Hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:55) :

1. Mengajukan keberatan dan surat banding

2. Menerima tanda bukti pmasukan SPT

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan

4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran

pajak

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam

surat ketetapan pajak

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak

11. Mengajukan keberatan dan banding

3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23). Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2008:108).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok

Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas

Wajib Pajak atau tanda pengenal diri yang digunakan untuk sarana administrasi

perpajakan.

4. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Fungsi dari NPWP yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24). NPWP wajib dipunyai

oleh semua wajib pajak, tetapi untuk satu wajib pajak hanya mempunyai satu

NPWP, walaupun mempunyai dari satu penghasilan. Fungsi dari NPWP

(Suandy, 2008:111) adalah sebagai berikut :

a. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan

satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban

dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

5. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan

Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib

Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan

NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang

dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan

dan harta. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk

mendaftarkan NPWP dapat pula WP memperoleh secara jabatan yaitu apabila

berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan mempenuhi syarat untuk

diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau yang diberi kuasa khusus

untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh wajib mengisi, menandatangani,

dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan

Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah

permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. Wajib

Pajak yang telah terdaftar yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata

usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP yang terdiri

dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode

Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak

diberikan kartu NPWP ini diterbitkan oleh KPP (Waluyo, 2008:25).

6. Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP

Berikut ini adalah wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan

mendapatkan NPWP (Suandy, 2008:112) :

a) Badan

b) Perorangan, yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (jika hanya

bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib).

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang

No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12

tahun 1994 (Mardiasmo, 2009:20).

2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa,

tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. (Mardiasmo,

2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Mardiasmo, 2009:311).

Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak

yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh

keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Undang-Undang Nomor

12 tahun 1994). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan

terhadap objek pajak berupa bumi dan / atau bangunan (Setiawan dan Hardi,

2006:125). Sedangkan menurut (Waluyo, 2010:196) Pajak Bumi dan Bangunan

adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang

ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan

Subjek ( siapa yang membayar ) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak

yang terutang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan

Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi

tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut

wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut ini adalah asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:311) :

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

b. Adanya kepastian hukum

c. Mudah dimengerti dan adil

d. Menghindari pajak berganda

4. Termasuk Dalam Pengertian Bangunan

Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan baik pendirian

untuk perumahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan

lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 adalah :

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.

b. Jalan tol, galangan kapal, dermaga.

c. Tempat olahraga, kolam renang.

d. Pagar mewah, taman mewah.

e. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.

f. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:157).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 definisi Surat Pemberitahuan

Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan

Bangunan.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Pasal 10 ayat 1 Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak

terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat SPPT

(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan

Objek Pajak) wajib pajak.

7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti

(Mardiasmo, 2009:312).

Yang dimaksud dengan :

c. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu

pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara

membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

d. Nilai Perolehan Baru adalah suatu cara pendekatan/ metode penentuan

nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik

objek tersebut.

e. Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai ual

suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak

tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

1) Objek pajak sektor peedesaan.

2) Objek pajak sektor perkebunan.

3) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha

hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak

pengusaha hutan tanaman industri.

4) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman

industri.

5) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi.

6) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.

7) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain penambangan energi

panas bumi dan galian C.

8) Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C.

9) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan karya atau

kontrak kerjasama.

10) Objek pajak bidang usaha perikanan laut.

11) Objek pajak bidang usaha perikanan darat.

12) Objek pajak yang bersifat khusus.

8. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan

menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk

memudahkan perhitungan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:313).

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai

berikut :

a. Letak

b. Peruntukan

c. Pemanfaatan

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai

berikut :

a. Bahan yang digunakan

b. Rekayasa

c. Letak

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah negara

kita ini bisa dimasukkan sebagai “objek Pajak”. Namun terhadap tanah dan

bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak

Bumi dan Bangunan.

Objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan

Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:314) adalah sebagai berikut :

1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak

untuk mencari keuntungan, antara lain :

a) Dibidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara, pura.

b) Diidang sosial, contoh : panti asuhan, tanah wakaf.

c) Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit pemerintah.

d) Di bidang pendidikan, contoh : sekolah/ madrasah, pesantren.

e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis

dengan itu.

a) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.

b) Tanah atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik

atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila

tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenai PBB,

hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung negara

tersebut yang ada disini.

c) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan

pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.

4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan

untuk masing-masing kabupaten/ kota dengan besar setinggi-tingginya Rp.

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang

diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar,

sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa

dikurangi NJOPTKP.

9. Subjek Pajak

Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2009:316) yaitu :

a) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi,

dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan

merupakan bukti kepemilikan hak.

b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan

kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

c) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur

Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud

dalam no.1 sebagai wajib pajak.

d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaiman dimaksud dalam no.3 dapat

memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak

bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui,

maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib

pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak

diterimanya surat keterangan dimaksud.

f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal

Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-

alasannya.

g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya

keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidak

memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap

disetujui.

10. Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994

tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per

sepuluh persen).

11. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)".

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Mentri Keuangan

dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah

Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-

rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan

memperhatikan kondisi ekonomi nasional. NJOP ditentukan per wilayah

berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

dengan terlebih dahulu memperhatikan :

1. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya

berdekatan dan telah diketahui harga jualnya

3. Nilai perolehan baru

4. Penentuan nilai jual objek pengganti

12. Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak

dengan NJKP (Mardiasmo, 2009:317).

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

a. Sebesar 40% dari NJOP untuk :

1) Objek pajak perkebunan;

2) Objek pajak kehutanan;

3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP

atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

b. Sebesar 20% dari NJOP untuk :

1) Objek pajak pertambangan;

2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

c. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

13. Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP = 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

Berikut ini adalah Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan

Pajak Terutang (Mardiasmo, 2009:318) :

a. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu

tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember.

b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan

objek pajak pada tanggal 1 Januari.

c. Tempat pajak yang terutang :

1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/ Kota.

Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah propinsi Riau.

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berikut ini adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

(Mardiasmo, 2009:319) :

a.Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya

dengan mengisi SPOP.

b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan tepat waktu serta

ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal

diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

c.Ditjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang

diterimanya.

d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak

dalam hal sebagai berikut :

1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata

jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak

yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib

pajak.

e.Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebgaimana dimaksud dalam no.4

huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar

25% dihitung dari pokok pajak.

f. Jumlah pajak uang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam

No.4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang

dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25%

dari selisih pajak yang terutang.

D. Variabel - Variabel Penelitian

1. Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995:1013), istilah

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam

perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan

ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang

taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Imaniyah dan

Handayani, 2008:6). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku (Tjahjono, 2006:29).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

(Nurmantu: 2003, 148). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk

melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya

seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak

tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan dan

melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak (Kusumawati, 2006:40) yaitu :

1) Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan

pengetahuan wajib pajak.

2) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan

bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah

anggota keluarga yang masih harus dibiayai.

3) Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian

informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan

penyaranan.

4) Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan

dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan

pemeriksaan.

5) Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media

sosialisasi.

b. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan untuk melakukan ketentuan –

ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Selain itu, wajib pajak paham tentang UU perpajakan mengisi formulir pajak

dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak

tepat pada waktunya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000,

kriteria wajib pajak patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam

dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang

terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi

fiskal.

2. Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak

tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2001:11). Perspektif individu

sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan

dengan dunia di sekelilingnya (Nimran, 1999:11). Berdasarkan dari pengertian

sikap tersebut Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau

pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak

menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77).

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan

kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib

pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil

dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap

wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau

dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan,

pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar

interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak

menguntungkan mengenai suatu objek.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan

perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan

mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan

memenuhhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak,

berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi

dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan

wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan,

dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah

(Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala

perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud

barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang

dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan

masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Jadi kesimpulannya pengetahuan

perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui

peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang – undang

yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi

kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan

akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan

sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan

diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan

tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah

mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga

akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

E. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Indrawijaya mendefinisikan sikap (attitude) dapat didefinisikan sebagai

suatu cara bereaksi terhadap suatu ransangan yang tinggi dari seseorang atau

dari suatu situasi (Indrawijaya 2000:40). Sikap wajib pajak merupakan

pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang

menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa

(Hardika, 2006:77).

Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah “sebagai

semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara

tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam defnisi ini

sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon” (Azwar,

1998:3). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan

kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib

pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil

dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap

wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau

dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Adanya

pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan

administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengacu kepada pengertian yang dijlaskan menurut Robbin, sikap

adalah “Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai

objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang

merasakan mengenai sesuatu” (Robbins 1999:169), penelitian Frengki C H

Siahaan menyatakan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung untuk

membayar pajak bumi dan bangunan secara disiplin dikarenakan kebanyakan

wajib pajak masih belum mengetahui dan memahami informasi tentang

prosedur PBB dan proses perhitungan PBB.

Berdasarkan penelitian Kautzar Riza Salman dan Mochammad Farid

sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang tidak

mampu membentuk konstruk dengan baik, sedangkan ketiga indikator lainnya

yaitu sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap

administrasi pajak, dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak mampu

membentuk konstruk sikap wajib pajak dengan baik

Ha1 : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhhi kewajibannya,

termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah

dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan

berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan

kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar

kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan

Sawarjuwono, 2005:126).

Berdasarkan penelitian Arief Rachman dkk., kesadaran wajib pajak

merupakan konstelasi komponen kognitif, affektif, konatif, yang berinteraksi

dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi

pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar

mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan,

dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan

penerimaan PBB.

Ha2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka

bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan,

mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan

pajak (Noormala, 2008:6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan

mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan

mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan

mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan

meningkat.

Berdasarkan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani

pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir

wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PBB, pengetahuan

tentang aturan PBB, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang

dan sanksi perpajakan.

Ha3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak.

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan

kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib

pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil

dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap

wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau

dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak

yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam

melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak

mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan pajak akan

mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan

mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan

mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan

meningkat.

Ha4 : Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi

dan bangunan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya, Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian

terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib

Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Tabel 2.1Penelitian Sebelumnya

No Nama Peneliti

Judul Penelitian

Variabel yang diteliti

Alat analisis

Hasil Penelitian (Kesimpulan)

1 Nur Imaniyah dan Bestari Dwi handayani(2008)

Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan

1. Penghasilan Wajib Pajak

2. Pengetahuan Perpajakan

3. Kepatuhan Membayar PBB

Regresi Berganda

1. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB

2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB

2 Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida(2008)

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

1. Pemahaman Wajib Pajak

2. Kesadaran Wajib Pajak

3. Kepatuhan Wajib Pajak

4.Keberhasilan Penerimaan PBB

Regresi Berganda

1. Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB

2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB

3. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB

3 Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid (2007)

Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

1. Sikap Wajib Pajak

2. Moral Wajib Pajak

3. Kepatuhan pada

Analisis Faktor

1. Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada

Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya

Industri Perbankan

Industri Perbankan

2. Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada Industri Perbankan

4 Dhani Kurniawan (2006)

Pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus

1. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis Deskriptif Prosentase dan Analisis Regresi

1. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

5 Frengki C H Siahaan (2008)

Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kora Semarang

1. Sikap Masyarakat

2. Motivasi Masyarakat

3. Partisipasi Masyarakat

Analisis Kuantitatif dan Analisis Tabel Epsilon

1. Variabel sikap dan variabel motivasi dengan partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh sikap,

kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan kerangka

konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Variabel Independen Variabel Dependen

Sikap Wajib Pajak (X1)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Pengetahuan Perpajakan (X3)

Keterangan :

Parsial

Simultan

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan

(Y)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan bangunan yang

berada di wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Variabel bebas

(Independent Variable) dalam penelitian ini faktor-faktor yang melekat pada

wajib pajak yaitu sikap wajib pajak terhadap peraturan PBB, kesadaran wajib

pajak, dan pengetahuan perpajakan tentang tata cara pembayaran pajak.

Sedangkan variabel tidak bebas (Dependen Variable) dari penelitian ini adalah

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

B. Metode Penentuan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini

adalah metode Conveniance Sampling. Metode Conveniance Sampling adalah

istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden.

Conveniance Sampling, berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi tidak

menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18).

Metode Conveniance Sampling merupakan metode memilih sampel dari elemen

populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan

elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan

untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indrianto & Supomo,

2002:130)

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu

penelitian lapangan dan penelitian pustaka.

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan,

peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer) (Indrianto

& Supomo, 2002:130). Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian

adalah wajib pajak yang membayar PBB di kecamatan Pamulang kota

Tangerang Selatan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survey

yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan

dan tertulis. Data penelitian ini dikumpulkan mengirimkan kuesioner.

Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak PBB secara acak

kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

2. Penelitian Pustaka (Library Research)

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder

(Indrianto & Supomo, 2002:130). Peneliti memperoleh data yang berkaitan

dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik,

analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

1. Uji Kualitas Data

Dalam suatu penelitian diperoleh instrumen yang valid dan reliabel.

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa

saja yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu nilai yang

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang

sama. Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti

menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh keusioner tersebut.

Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaiu dengan

cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-

pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai

dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden.

Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran

reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang.

2. One shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian

dilakukan dengan menggunakan pengujiian Cronbach Alpha (α).

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach

Alpha > 0,60. Pada penelitian ini peneliti menggunakan

pengukuran sekali saja atau One Shot.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model

regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai

distribusi normal dan mendekati normal (Santoso, 2004:212). Model

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal P-Plot.

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik

data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik

data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (tidak

terjadi multikolinearitas) (Ghozali, 2009:91). Uji multikolinearitas dilihat

dari nilai tolerance dan variance inflantion factor (VIF). Suatu model

regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF

lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1

(Ghozali, 2009:92).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan lain

tetap, maka disebut Homokesdastisitas dan jika berbeda disebut

Heterokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

Homokesdastisitas atau tidak terjadi Heterokesdatisitas. Uji

Heterokesdatisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara

nilai prediksi veriabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Jika grafik plot menunjukan suatu pola titik seperti titik yang

bergelombang atau melebar kemudian mengemput, maka dapat

disimpulkan bahwa terjadi homokesdatisitas, tidak terjadi

heterokesdatisitas (Ghozali, 2005:105).

3. Analisis Regresi Berganda

Uji penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (multiple

regression analysis). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi

besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang

sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan

untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak

dalam membayar PBB, sedangkan variable bebasnya terdiri dari : sikap wajib

pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3).

Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP dalam membayar PBB

Βo = Konstanta

Β1 = Koefisien regresi sikap WP saat membayar PBB

Β2 = Koefisien regresi kesadaran WP dalam hal pembayaran PBB

Β3 = Koefisien regresi pengetahuan tentang perpajakan oleh WP

X1 = Sikap WP

X2 = Kesadaran WP

X3 = Pengetahuan perpajakan

e = Standart Error

Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam

penggunaan alat uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan,

yaitu:

a. Uji R dan R Square (R2)

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel

independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Nilai

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti

independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel dependen.

b. Uji Stastitik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Kriteria yng dipakai untuk

membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat

signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

c. Uji Statistik t

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

yang dimasukkan dalam model regresi secara individu terhadap variabel

dependen (Ghozali, 2005:84). Kriteria yng dipakai untuk membuat keputusan

terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar

0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain (Indrianto dan Supomo, 2002:63).

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari sikap wajib pajak,

kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel

dependen meliputi kepatuhan wajib pajak.

a. Sikap wajib pajak (X1)

Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau

pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan

atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa

(Hardika, 2006:77).

b. Kesadaran wajib pajak (X2)

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi

kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban

pajaknya.

c. Pengetahuan perpajakan (X3)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib

pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak

yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna

bagi kehidupan mereka.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002:63).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Nurmantu, 2003:148).

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

No Variabel Sub variabel Indikator Skala Butir Pertanyaan1 Sikap

(Kautsar Riza Salman dan

Mochammad Farid )(2008)

Reaksi Terhadap Peraturan

Pajak

1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak

2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Sanksi Pajak

3. Sikap Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak yang Berlaku

4. Sikap Wajib Pajak Terhadap Administrasi

Interval

1.Pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam membayar pajak

2.Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik

3. Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda

4. Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya

Pajak untuk menghindari sanksi denda

5. Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak

6. Tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak

2 Kesadaran(Arief

Rachman, Rindah

Febriana Suryawati, dan Gita

Arasy Harwida)

(2008)

Kerelaan Untuk

Membayar Pajak

1 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak

2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tujuan Pemungutan Pajak

3, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Pajak

4. Kesadaran Wajib Pajak Untuk Memberikan Informasi

Interval

1.Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik

2.Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat

3.Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional

4. Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah

5.Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak

6. Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya

3 Pengetahuan Perpajakan

(Nur Imaniyah dan Bestari Dwi handayani)

(2008)

Pengetahuan Perpajakan

Tentang Tata Cara Membayar

Pajak

1. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak

2. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak

3. Pengetahuan Interval

1. Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar

2. Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik

3. Dengan membayar

Wajib Pajak Terhadap Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak

4. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak

5. Pengetahuan Pajak Terhadap Tarif Pajak

pajak, saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum

4. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting

5. Saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

6. Saya mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan

7. Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar

4 Kepatuhan Wajib Pajak

(Arief Rachman,

Rindah Febriana

Suryawati, dan Gita

Arasy Harwida)

(2008)

Ketaatan Terhadap Peraturan

Perpajakan

1. Membayar Pajak Tepat Pada Waktunya

2. Membayar Pajak Tanpa Ada Pemaksaan

3. Kepatuhan Terhadap Kewajiban Wajib Pajak

4. Kepatuhan Terhadap Sanksi Pajak

5. Melaporkan informasi yang diperlukan

Interval

1. Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu

2. Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus

3. Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar

4. Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu

5. Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi

6. Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari

penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB yang bertempat tinggal di

wilayah Kabupaten Tangerang Selatan. Pengiriman kuesioner dilakukan

dari awal bulan Juni 2011 dan proses pengembaliannya dilakukan sampai

dengan awal bulan Juli 2011.

Kuesioner disebarkan kepada 100 respoden. Dari 100 kuesioner

yang disebarkan, sebanyak 82 kuesioner yang dikembalikan. Dari 82

kuesioner yang diterima, 9 kuesioner diantaranya tidak dapat digunakan

akibat pengisian yang kurang lengkap, sehingga total kuesioner yang

memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 73 kuesioner. Data sampel

ini dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1Data Sampel Penelitian

No. Keterangan Jumlah1 Jumlah kuesioner yang disebar 1002 Jumlah kuesioner yg tidak kembali 183 Jumlah kuesioner yang kembali 824 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 95 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 73

Sumber : Data Primer Diolah

2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang

bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan. Karakteristik

responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2Statistik Deskriptif Identitas Responden

Jenis Kategori Keterangan Jumlah PersentasePendidikan a. SMA/Sederajat

b. D3

c. S1

d. S2

29

10

31

3

39.73 %

13,70 %

42,46 %

4,11 %Jenis Kelamin a. Laki-laki

b. Perempuan

54

19

73,98 %

26,02 %Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat responden rata-rata

berpendidikan tingkat akhir, tingkat pendidikan responden yang

berpendidikan tingkat akhir perguruan tinggi yang meliputi D3, S1, S2

lebih banyak yaitu berjumlah 44 orang, kemudian diikuti responden yang

berpendidikan tingkat SMA/sederajat berjumlah 29 orang. Responden

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang, kemudian diikuti yang

berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang.

B. Hasil Uji Validitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson

Correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikan

di bawah 0,05 maka butir pertanyaan itu dikatakan valid.

Tabel berikut menunjukan hasil uji validitas dari empat variabel dengan 73

sampel responden :

Tabel 4.3Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Sikap Wajib Pajak

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Skp 01 0,646** 0,000 ValidSkp 02 0,595** 0,000 ValidSkp 03 0,565** 0,000 ValidSkp 04 0,616** 0,000 ValidSkp 05 0,387** 0,001 ValidSkp 06 0,615** 0,000 Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan

dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di

bawah 0,05.

Tabel 4.4Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Ksd 01 0,545** 0,000 ValidKsd 02 0,653** 0,000 ValidKsd 03 0,469** 0,000 ValidKsd 04 0,469** 0,000 ValidKsd 05 0,669** 0,000 ValidKsd 06 0,619** 0,000 Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan

dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di

bawah 0,05.

Tabel 4.5Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Png 01 0,632** 0,000 ValidPng 02 0,693** 0,000 ValidPng 03 0,601** 0,000 ValidPng 04 0,305** 0,009 ValidPng 05 0,564** 0,000 ValidPng 06 0,575** 0,000 ValidPng 07 0,505** 0,000 Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan

dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di

bawah 0,05.

Tabel 4.6Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Png 01 0,634** 0,000 ValidPng 02 0,606** 0,000 ValidPng 03 0,520** 0,000 ValidPng 04 0,477** 0,000 ValidPng 05 0,778** 0,000 ValidPng 06 0,464** 0,000 Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan

dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di

bawah 0,05.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Pedoman alat pengukur dikatakan reliabel adalah jika nilai

koefisien alpha di atas 0,60. Tabel berikut menunjukkan hasil uji

reliabilitas terhadap 73 responden.

Tabel 4.7Hasil Uji Reliabilitas Data

Instrumen Cronbach's Alpha KeteranganSikap Wajib Pajak 0.727 ReliabelKesadaran Wajib Pajak 0.726 ReliabelPengetahuan Perpajakan 0.639 ReliabelKepatuhan Wajib Pajak 0.729 Reliabel

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa variabel Sikap

Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu

sebesar 0,727. Variabel independen lainnya yaitu Kesadaran Wajib Pajak

juga dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu sebesar

0,726. Variabel independen yang terakhir yaitu pengetahuan perpajakan

wajib pajak juga dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60

yaitu sebesar 0,639. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu

kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas

0,60 yaitu sebesar 0,729.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinieritas semua variabel :

Tabel 4.8Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIFSikap Wajib Pajak .552 1.813

Kesadaran Wajib Pajak .613 1.632Pengetahuan Perpajakan .450 2.220

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji multikolinieritas dapat dilihat

melalui Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel

independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance > 0,1,

maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi

multikolinieritas.

2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Keterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaiknya jika varians berbeda

maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Ga

GA

Gambar 4.1Hasil Grafik Scatter Plot

Gambar 4.1 menunjukkan tidak terjadi heteroskesdatisitas karena

titik-titik tidak menyebar diatas dan dibawah nilai angka nol (0) pada

sumbu Y dan tidak membentuk pola.

3. Hasil Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil uji normalitas menggunakan grafik P-Plot:

Gambar 4.2Normal P.Plot

Gambar 4.2 diatas menunjukkan data (titik) menyebar di sekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

D. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji

pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X).

1. Hasil Uji koefisien Determinasi (R2)

Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R2) :

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate Durbin-Watson

dim

ensi

on0

1 .694a .482 .460 2.292 1.832

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, sikap, kesadaranb. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan tabel 4.9 diatas besarnya adjusted R2 adalah 0,460 hal

ini berarti 46,0 % variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel

independen yang meliputi sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan

pengetahuan perpajakan perpajakan wajib pajak. Sedangkan sisanya

sebesar 54,0 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti penghasilan wajib

pajak (Imaniyah & Handayani, 2008:17), sosialisasi perpajakan

(Kurniawan, 2006:32) ,pemahaman tentang tata cara membayar pajak

(Rachman, 2008:19), dan lain-lain.

2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.1 Regression 337.575 3 112.525 21.421 .000a

Residual 362.452 69 5.253

Total 700.027 72

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, kesadaran, sikapb. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung

diperoleh sebesar 21.421 dengan tingkat signifikasi 0,000. Karena tingkat

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa sikap wajib

pajak, kesadaran wajb pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh

secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan di kota Kecamatan Pamulang Kota

Tangerang Selatan.

3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual bertujuan untuk

menginterpretasikan koefisien variabel independen. Untuk dapat

menentukan persamaan regresi dalam penelitian ini harus ditentukan

besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi yang terdapat dalam tabel

Coefficients (a) hasil uji data penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.11Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constanta) 2.639 2.759 .957 .342

sikap .101 .126 .094 .806 .423

kesadaran .345 .133 .287 2.596 .012

pengetahuan .356 .112 .411 3.183 .002

a. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = 2,639 + 0,101X1 + 0,345X2 + 0,356X3 + e

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan

X1 = Sikap wajib pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Pengetahuan perpajakan

e = Kesalahan pengganggu

Persamaan regresi di atas mengandung makna bahwa:

a. Konstanta sebesar 2,639 berarti bahwa dengan mengesampingkan

pengaruh besarnya sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak

(X2) dan pengetahuan perpajakan (X3), maka besarnya kepatuhan

wajib pajak adalah 2,639.

b. Koefisien regresi variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar 0,101

berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel sikap wajib pajak

(X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka

besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,101 satuan.

c. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,345

berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak

(X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka

besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,345 satuan.

d. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,356

berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak

(X3), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka

besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,356 satuan.

Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 0,356 berarti

bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X2), sebesar

satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan

wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,356 satuan.

Berdasarkan uji t stastitik pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa :

a. Variabel Sikap Wajib Pajak

Variabel sikap wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,423

nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,423>0,05). Dapat disimpulan bahwa sikap

wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang

kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan

penelitian Frengki C H Siahaan (2008) tetapi bertentangan dengan

penelitian Kautzar Riza Salman dan Mochammad Farid (2007).

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau

pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau

tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa. Berdasarkan

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang

mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar

0,012 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulan bahwa kesadaran

wajib pajak (X2) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di

kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini

konsisten sejalan dengan penelitian Arief Rachman, dkk (2008).

Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi

kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban

pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu

semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan.

c. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar

0,002 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulan bahwa pengetahuan

perpajakan (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di

kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini

konsisten sejalan dengan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi

Handayani (2008).

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib

pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang

akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan

mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka

wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar

pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan hasil penelitian bahwa

pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

a. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan

Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil ini mendukung dari penelitian

Frengki C H Siahaan (2008).

b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan

Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian

Arief Rachman, dkk (2008).

c. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan

Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nur

Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008).

d. Sikap wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan

wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota

Tangerang Selatan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat

memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan pajak bumi dan

bangunan.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan yang penting bagi

pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sebagai

bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut

keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak bumi dan bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan

atau sumber fiskal daerah, pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota

Tangerang Selatan harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dari

pajak dan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan yang lebih

besar kepada pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang

Selatan dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung

jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.

2. Penduduk yang memiliki hak atas bumi dan bangunan merupakan salah

satu faktor yang berpengaruh dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Karena semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki bumi dan

bangunan, semakin banyak pula wajib pajak yang harus membayar pajak

bumi dan bangunan. Sebagai salah satu sasaran obyek pajak,

perkembangan jumlah penduduk yang memiliki bumi dan bangunan akan

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak, termasuk pajak daerah. Dengan

bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki bumi dan bangunan maka

akan mempengaruhi luas obyek pajak sehingga akan meningkatkan

penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3. Peran dan partisipasi seluruh masyarakat sangatlah dibutuhkan demi

kelancaran pelaksanaan otonomi daerah khususnya kepada wajib pajak

untuk lebih patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga

terwujud pencapaian target penerimaan pajak daerah dalam pembayaran

pajak bumi dan bangunan secara disiplin oleh wajib pajak guna membiayai

pembangunan daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan harus

bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah

daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dituntut untuk selalu

meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Sosialisasi yang

baik dari pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang

Selatan mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan

secara disiplin diharapkan dapat menciptakan sikap, kesadaran wajib

pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak untuk membayar pajak

bumi dan bangunan secara patuh.

C. Saran

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini

masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu

dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain :

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel

independen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening

yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat

mempengaruhi variabel dependen.

b. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk

mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan cara mendatangi

langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner

serta melakukan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga

jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

c. Penelitian diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta

memperluas wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di

propinsi lain sehingga nanti hasilnya dapat digeneralisasikan untuk

lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. “Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Hamid, Abdul. “ Buku Pedoman Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.

Hasra, Herianto. “Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”, Jurnal, 2007.

Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya.

Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. “Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan”, Jurnal, 2008.

Indrawijaya, Adam. “Perilaku Organisasi” Pustaka Sinar Baru, Bandung, 2003.

Indrianto dan Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management”, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, 2002.

Karnanto. “Kenaikan PBB Yang Merisaukan”, Indonesian Tax Review Volume V/ Edisi 5/ 2006.

Kurniawan, Dhani. “Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus”, Jurnal, 2006.

Kurniawan, V.B. “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sistem Pemungutan yang Melekat pada Wajib Pajak (Studi Kasus di Kelurahan Ngagel Rejao Kecamatan Wonokromo)”, Skripsi UPN Jawa Timur, 2006.

Kusumawati, Atika. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”, Skripsi, FE UNNES, Semarang, 2006.

Mardiasmo. “Perpajakan”, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2009

Misbach, Moch. Lutfie. “Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surabaya”, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Nimran, Umar, 1999, Perilaku Organisasi, Surabaya CV. Citra Media

Noormala, Siti Sheikh Obid, “Voluntary compliance : tax education preventive. International Cenference on Business and Aconomy 6-8 November 2008 Constanta Romania”, International Islamic University Malaysi,. 2008.

Nurmantu, Safri. “Pengantar Perpajakan”, Edisi Dua, Granit, Jakarta, 2003.

Pandiangan, Liberti. “Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru”, PT. Elex media Komputindo, Jakarta, 2008.

Robbinson, Stephen. P.”Perilaku Organisasi : Konsep, kontroversi, aplikasi”, Jakarta, Prenhallindo, 2001

Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. 2007. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya.

Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

Siahaan, Frengki C H. “Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang”, Jurnal, 2008.

Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Edisi Empat, Salemba Empat, Jaarta, 2008.

Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”, Simposium Nasional Akuntansi II, 1999.

Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus 2005.

Tjahjono. “Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I”, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi Delapan, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Lampiran 1 : Surat Kesediaan Responden

Nama : Banyu Ageng Wahyu Utomo

NIM : 207082000155

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program Strata 1

(S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya meminta kesediaannya untuk membantu

penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”.

Dengan mengisi kuisioner yang telah disediakan atas perhatian dan bantuannya

saya ucapkan terima kasih.

Lampiran 2 : Identitas Responden

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Data Responden

Nama : (boleh tidak diisi)

Alamat : (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *

Pendidikan Terakhir : SMA / D3 / S1 / S2 *

Status : Menikah / Belum Menikah *

* Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara

memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan.

Setiap butir pertanyaan berikut ini terdiri dari atas 5 pilihan jawaban :

SS = Sangat Setuju dimasukkan dalam kelompok 5

S = Setuju dimasukkan dalam kelompok 4

R = Ragu-ragu dimasukkan dalam kelompok 3

TS = Tidak Setuju dimasukkan dalam kelompok 2

STS = Sangat Tidak Setuju dimasukkan dalam kelompok 1

Lampiran 3 : Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Sikap Wajib Pajak (X1)

No Pertanyaan STS TS R S SS1 Pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam

membayar pajak 2 Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan

dengan baik3 Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan

denda4 Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada

waktunya untuk menghindari sanksi denda5 Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak6 Tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan

saya dalam membayar pajak

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No Pertanyaan STS TS R S SS1 Saya membayar pajak karena sadar merupakan

kewajiban saya sebagai warga negara yang baik 2 Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan

kembali ke masyarakat3 Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi

pembangunan nasional4 Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai

sumber pendapatan daerah 5 Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan

senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak6 Saya melaporkan detail perubahan tanah dan

bangunan saya

Lampiran 4 : Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Pengetahuan Perpajakan (X3)

No Pertanyaan STS TS R S SS1 Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar2 Dengan membayar pajak maka pembangunan

fasilitas umum menjadi lebih baik3 Dengan membayar pajak, saya dapat menikmati

sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum4 Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat

penting 5 Saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib

pajak 6 Saya mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan

bangunan7 Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya

bayar

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

No Pertanyaan STS TS R S SS1 Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan

tepat waktu2 Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak

karena ada paksaan dari pihak fiskus3 Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib

pajak secara benar4 Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu

saya untuk membayar pajak tepat waktu5 Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan

bangunan akan dikenakan sanksi 6 Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak

jika fiskus membutuhkan informasi tersebut

Lampiran 5 : Jawaban Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1)

Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1)

Responden Skp 1 Skp 2 Skp 3 Skp 4 Skp 5 Skp 6 Total Skp1 3 3 4 4 4 4 222 4 4 4 4 4 4 243 4 3 2 4 5 4 224 4 4 2 4 4 4 225 5 4 5 4 4 4 266 4 4 2 4 4 4 227 4 4 3 5 5 4 258 5 4 2 5 4 5 259 4 3 4 5 5 2 23

10 4 3 3 5 5 4 2411 5 4 4 4 4 5 2612 4 5 4 4 4 3 2413 4 3 4 5 4 4 2414 3 4 4 4 4 3 2215 4 5 5 4 5 4 2716 3 5 4 4 4 3 2317 2 3 4 4 4 4 2118 4 4 2 4 4 4 2219 5 4 4 4 4 4 2520 5 4 4 4 4 4 2521 3 4 3 5 4 3 2222 4 3 2 4 5 3 2123 4 4 2 2 4 4 2024 5 3 4 4 4 4 2425 3 3 4 4 4 3 2126 3 5 4 4 4 2 2227 4 4 2 2 4 5 2128 2 2 4 4 4 3 1929 4 4 2 2 4 3 1930 4 4 5 2 5 5 2531 4 3 4 3 4 4 2232 3 3 2 2 4 3 1733 4 4 3 3 5 4 2334 4 3 2 4 4 3 2035 5 2 3 2 5 4 2136 2 4 4 2 4 4 2037 4 4 4 3 4 1 2038 5 2 2 5 5 5 2439 3 3 5 5 3 3 2240 3 4 4 3 4 4 22

Bersambung pada halaman selanjutnya

Responden Skp 1 Skp 2 Skp 3 Skp 4 Skp 5 Skp 6 Total Skp41 4 5 3 4 3 2 2142 2 3 4 4 3 3 1943 3 2 1 1 5 3 1544 4 5 2 3 5 5 2445 5 3 3 3 4 4 2246 4 4 3 4 5 4 2447 4 4 4 5 4 5 2648 4 4 3 4 4 3 2249 3 3 2 4 5 4 2150 4 4 4 4 4 4 2451 5 5 5 5 5 5 3052 4 4 3 4 4 4 2353 5 5 5 5 5 5 3054 4 4 5 4 4 4 2555 5 5 5 5 5 5 3056 4 4 4 4 4 4 2457 4 4 4 4 4 4 2458 5 4 4 4 5 4 2659 5 5 5 5 5 5 3060 4 4 4 5 4 4 2561 5 4 4 5 5 4 2762 4 4 4 4 4 4 2463 4 5 4 4 4 5 2664 4 5 4 5 4 5 2765 5 4 4 4 5 4 2666 3 4 5 4 3 4 2367 4 4 4 4 4 4 2468 2 4 4 4 2 4 2069 4 4 4 4 4 4 2470 4 4 4 4 4 4 2471 3 3 4 4 2 3 1972 4 5 4 5 4 5 2773 5 3 4 4 5 3 24

Lampiran 6 : Jawaban Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Responden Ksd 1 Ksd 2 Ksd 3 Ksd 4 Ksd 5 Ksd 6 Total Ksd1 5 4 4 3 5 4 252 4 4 4 4 4 4 243 5 5 5 4 3 4 264 5 5 5 5 5 5 305 5 3 5 4 4 5 266 5 2 4 5 2 3 217 5 4 4 3 4 4 248 5 4 4 3 4 4 249 5 3 4 4 5 5 26

10 4 3 5 3 4 4 2311 4 4 4 4 4 3 2312 4 3 3 2 5 4 2113 5 5 5 4 4 4 2714 4 3 4 4 2 4 2115 5 3 4 4 4 5 2516 4 5 3 3 4 4 2317 5 4 3 5 2 5 2418 5 5 5 3 5 4 2719 4 4 4 4 4 4 2420 4 4 4 4 4 4 2421 4 3 5 4 5 5 2622 5 5 4 5 4 3 2623 4 4 5 4 4 4 2524 4 3 4 4 4 4 2325 4 4 4 5 4 4 2526 4 1 5 4 3 3 2027 4 4 4 4 5 4 2528 4 4 3 4 4 3 2229 4 4 4 5 4 2 2330 4 3 4 4 4 4 2331 4 4 4 4 3 3 2232 5 3 4 5 5 4 2633 4 3 4 3 4 5 2334 4 4 4 3 3 4 2235 5 2 5 4 4 3 2336 5 3 5 4 5 4 2637 4 2 4 4 2 4 2038 5 5 5 4 4 3 2639 5 4 4 3 3 4 2340 4 3 4 3 3 4 21

Bersambung pada halaman selanjutnya

Responden Ksd 1 Ksd 2 Ksd 3 Ksd 4 Ksd 5 Ksd 6 Total Ksd40 4 3 4 3 3 4 2141 4 2 3 4 4 3 2042 4 4 4 4 3 3 2243 5 3 3 5 5 3 2444 5 5 4 4 5 4 2745 4 3 5 3 4 3 2246 3 4 3 5 5 4 2447 3 4 5 4 1 2 1948 4 3 4 5 3 4 2349 4 3 3 3 3 3 1950 4 3 4 3 4 3 2151 5 5 5 5 5 5 3052 3 4 4 4 3 4 2253 5 5 5 5 5 5 3054 5 4 4 4 5 4 2655 5 5 5 5 5 5 3056 4 4 4 4 4 4 2457 4 4 4 4 4 4 2458 4 4 5 4 4 4 2559 5 5 5 5 5 5 3060 4 5 4 4 4 5 2661 4 5 5 4 4 5 2762 4 4 4 4 4 4 2463 4 4 4 5 5 4 2664 4 5 4 5 5 5 2865 4 4 5 4 4 4 2566 5 4 5 4 5 4 2767 4 4 4 4 4 5 2568 4 4 2 4 4 5 2369 4 4 4 4 4 4 2470 4 4 4 4 3 4 2371 4 4 2 3 4 4 2172 4 5 4 5 4 5 2773 4 4 5 3 5 4 25

Lampiran 7 : Jawaban Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3)

Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3)

Responden Png 1 Png 2 Png 3 Png 4 Png 5 Png 6 Png 7 Total Png1 4 3 4 4 4 4 3 262 4 4 4 4 4 4 4 283 4 3 4 4 4 4 4 274 4 4 4 4 4 4 4 285 4 4 4 5 4 4 4 296 3 4 3 4 4 4 4 267 3 3 4 5 4 3 4 268 4 4 4 4 3 3 4 269 3 3 4 4 4 4 3 25

10 4 3 3 5 4 4 5 2811 3 3 4 4 4 4 4 2612 2 3 4 4 4 4 4 2513 3 2 3 4 4 4 5 2514 4 4 4 4 3 3 3 2515 4 4 4 5 3 4 4 2816 4 4 3 4 3 3 3 2417 4 1 2 4 3 3 3 2018 4 3 4 5 3 5 3 2719 2 3 2 4 3 2 4 2020 4 5 5 4 4 4 4 3021 4 3 4 5 3 4 4 2722 3 4 4 4 3 5 3 2623 4 4 4 4 4 4 4 2824 3 3 3 5 3 3 3 2325 3 4 4 4 4 4 4 2726 4 4 4 4 4 4 4 2827 5 4 4 4 4 4 4 2928 3 4 3 5 4 4 4 2729 4 3 3 4 2 2 2 2030 4 4 4 5 4 4 4 2931 3 4 4 4 3 3 4 2532 4 4 4 5 3 3 3 2633 4 5 3 3 4 5 5 2934 3 3 3 4 3 3 3 2235 4 3 4 4 3 2 2 2236 3 4 3 5 2 3 3 2337 4 1 4 5 2 2 2 2038 5 5 5 4 3 2 5 2939 3 3 4 4 4 3 4 2540 3 3 3 4 2 2 3 20

Bersambung pada halaman selanjutnya

Responden Png 1 Png 2 Png 3 Png 4 Png 5 Png 6 Png 7 Total Png41 4 4 4 4 3 3 4 2642 4 3 3 4 3 2 3 2243 3 3 3 5 3 3 3 2344 4 3 1 3 4 3 3 2145 4 3 3 4 4 4 5 2746 4 4 3 3 5 4 5 2847 1 2 3 3 4 4 5 2248 3 3 2 4 4 3 3 2249 4 4 3 4 4 4 4 2750 3 3 2 4 4 3 3 2251 5 5 5 5 5 5 5 3552 4 4 3 4 4 4 3 2653 5 5 5 5 5 5 5 3554 4 4 5 4 4 4 5 3055 5 5 5 5 5 5 5 3556 4 4 4 4 4 4 4 2857 4 4 4 4 4 4 4 2858 5 4 4 4 5 4 4 3059 5 5 5 5 5 5 5 3560 4 4 4 5 4 4 4 2961 5 4 4 5 5 4 4 3162 4 4 4 4 4 4 4 2863 4 5 4 4 4 5 4 3064 4 5 4 5 4 5 4 3165 5 4 4 4 5 4 4 3066 3 4 5 4 3 4 5 2867 4 4 4 4 4 4 4 2868 2 4 4 4 2 4 4 2469 4 4 4 4 4 4 4 2870 4 4 4 4 4 4 4 2871 2 3 4 4 2 3 4 2272 4 5 4 5 4 5 4 3173 5 3 4 4 5 3 4 28

Lampiran 8 : Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden Kpth 1 Kpth 2 Kpth 3 Kpth 4 Kpth 5 Kpth 6 Total Kpth1 4 5 2 4 4 3 222 4 2 4 4 4 4 223 4 4 4 4 4 4 244 4 2 4 3 4 4 215 4 4 4 4 4 4 246 3 4 4 4 4 3 227 4 5 4 5 4 3 258 5 2 4 4 4 3 229 5 1 5 5 3 5 24

10 4 4 4 5 5 4 2611 4 3 3 3 3 4 2012 3 4 4 4 4 4 2313 4 4 4 2 4 4 2214 4 4 4 4 4 4 2415 5 5 5 2 5 3 2516 4 2 4 4 4 3 2117 3 4 4 4 5 5 2518 4 4 5 2 5 5 2519 2 3 4 3 2 4 1820 4 2 4 4 4 4 2221 4 4 4 4 4 5 2522 5 4 3 3 4 4 2323 4 3 4 2 4 4 2124 4 4 4 4 5 4 2525 4 3 4 4 4 4 2326 4 3 3 4 4 4 2227 4 4 3 5 5 4 2528 4 4 4 2 5 5 2429 4 4 4 2 4 4 2230 4 5 4 2 4 4 2331 2 3 4 4 2 2 1732 4 4 4 2 3 4 2133 5 2 4 3 5 4 2334 4 3 4 4 4 3 2235 4 2 3 2 2 4 1736 3 3 3 4 5 5 2337 2 1 4 5 1 4 1738 5 2 3 2 2 4 1839 3 1 4 3 3 4 1840 3 3 4 4 2 5 21

Bersambung pada halaman selanjutnya

Responden Kpth 1 Kpth 2 Kpth 3 Kpth 4 Kpth 5 Kpth 6 Total Kpth41 2 2 3 2 2 3 14

42 3 4 3 2 4 3 1943 4 5 4 1 5 3 2244 4 1 4 3 3 3 1845 4 3 4 4 4 2 2146 3 5 4 4 3 2 2147 1 3 2 4 1 5 1648 4 4 4 4 4 3 2349 4 4 4 3 4 4 2350 4 4 4 4 4 3 2351 5 1 5 5 5 5 2652 3 2 4 4 3 4 2053 5 5 5 5 5 5 3054 5 4 4 4 5 4 2655 5 5 5 5 5 5 3056 4 4 4 4 4 4 2457 4 4 4 4 4 4 2458 4 4 5 4 4 4 2559 5 5 5 5 5 5 3060 4 5 4 4 4 5 2661 4 5 5 4 4 5 2762 4 4 4 4 4 4 2463 4 4 4 5 4 4 2564 4 5 4 5 4 5 2765 4 4 5 4 4 4 2566 5 4 3 4 5 4 2567 4 4 4 4 4 4 2468 4 4 2 4 4 4 2269 4 4 4 4 4 4 2470 4 4 4 4 4 4 2471 4 4 2 3 4 4 2172 4 5 4 5 4 5 2773 4 4 5 3 4 4 24

Lampiran 9 : Validitas dan Reliabilitas Sikap Wajib Pajak (X1)

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Sikap Wajib Pajak

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Skp 01 0,646** 0,000 ValidSkp 02 0,595** 0,000 ValidSkp 03 0,565** 0,000 ValidSkp 04 0,616** 0,000 ValidSkp 05 0,387** 0,001 ValidSkp 06 0,615** 0,000 Valid

Reliability StatisticsCronbach's Alpha N of Items

.727 7

Lampiran 10 : Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Ksd 01 0,545** 0,000 ValidKsd 02 0,653** 0,000 ValidKsd 03 0,469** 0,000 ValidKsd 04 0,469** 0,000 ValidKsd 05 0,669** 0,000 ValidKsd 06 0,619** 0,000 Valid

Reliability StatisticsCronbach's Alpha N of Items

.726 7

Lampiran 11 : Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X3)

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Png 01 0,632** 0,000 ValidPng 02 0,693** 0,000 ValidPng 03 0,601** 0,000 ValidPng 04 0,305** 0,009 ValidPng 05 0,564** 0,000 ValidPng 06 0,575** 0,000 ValidPng 07 0,505** 0,000 Valid

Reliability StatisticsCronbach's Alpha N of Items

.639 7

Lampiran 12 : Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan Perason Correlation Sig (2-tailed) Keterangan Png 01 0,634** 0,000 ValidPng 02 0,606** 0,000 ValidPng 03 0,520** 0,000 ValidPng 04 0,477** 0,000 ValidPng 05 0,778** 0,000 ValidPng 06 0,464** 0,000 Valid

Reliability StatisticsCronbach's Alpha N of Items

.729 7

Lampiran 13 : Multikolinieritas & Heterkedastisitas Data

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIFSikap Wajib Pajak .552 1.813

Kesadaran Wajib Pajak .613 1.632Pengetahuan Perpajakan .450 2.220

Lampiran 14 : Normalitas Data

Lampiran 15 : Koefisien Determinasi (R2) & Signifikansi Simultan (Uji F) Data

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

ModelR

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watsondim

ensi

on0

1 .694a .482 .460 2.292 1.832

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, sikap, kesadaran

b. Dependent Variable: kepatuhan

ANOVAb

Model Sum of

Squares df Mean Square F Sig.1 Regression 337.575 3 112.525 21.421 .000a

Residual 362.452 69 5.253Total 700.027 72

a. Predictors: (Constant), pengetahuan, kesadaran, sikap

b. Dependent Variable: kepatuhan

Lampiran 16 : Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t STatistik)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficientst Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.639 2.759 .957 .342sikap .101 .126 .094 .806 .423kesadaran .345 .133 .287 2.596 .012pengetahuan .356 .112 .411 3.183 .002

a. Dependent Variable: kepatuhan