pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam rpjmd ... · pdf filegambar 3.7 emisi gas rumah...
TRANSCRIPT
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018
© 2013
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Sumatera SelatanJalan Kapt. A. Rivai No. 23 Palembang 30129
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Gedung Wirausaha Kuningan, Lantai 7Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12920
Phone / Fax: +62-21-527-9081
www.greenclimateproject.org
Published by : PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM KE DALAM RPJMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2014-2018
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke Dalam
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018
© 2014
Tim Penyusun :
Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Ketua Tim Pengarah : Kepala Bidang UPTB Penataan Ruang Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan
Tenaga Ahli : DR. Wilmar Salim
Editor : Norma Puspita, Titi Handayani
Diterbitkan Oleh : Japan International Cooperation Agency
Project of Capacity Development of Climate
Change in Indonesia
Pengarusutamaan
Isu Perubahan Iklim
ke Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan
2014 - 2018
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | i
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
Rahmat dan Karunia-Nya, Dokumen Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim ke
Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014 - 2018 dapat diselesaikan. Pada
kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Tim Penyusun dokumen ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga
ditujukan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah
memberikan dukungan teknis dan pendanaaan.
Dokumen ini merupakan hasil telaah dari Dokumen Kajian Risiko dan Adaptasi
Perubahan Iklim (KRAPI) dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
Provinsi Sumatera Selatan yang menggarisbawahi isu perubahan iklim untuk
diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Semoga hasil kerja yang baik ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang
lebih besar bagi semua pihak yang terkait.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | ii
Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Ringkasan Eksekutif
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Studi
1.3 Pendekatan
Bab II Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
BAB 3 Kondisi Wilayah Sumatera Selatan
3.3. Kondisi Umum
3.4. Status Emisi Gas Rumak Kaca
3.5. Perkiraan Dampak Perubahan Iklim
BAB 4 Rekomendasi Untuk Pengarusutamaan Perubahan Iklim
4.1. Mengacu Pada Agenda Pembangunan RPJP Sumatera Selatan Tahun 2005-
2025
4.2. Pertimbangkan Isu Lingkungan Strategis Dalam RTRW Sumatera Selatan
Tahun 2030
4.3. Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim dan Target Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
4.4. Kembangkan Program Pembangunan Yang Sesuai Iklim
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | iii
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Kerangka Pengarusutamaan Perubahan Iklim ke Dalam Perencanaan
Pembangunan
Gambar 1.2 Kerangka Pembangunan Sesuai Iklim (Mitchell dan Maxwell, 2010,
diadopsi dari Zadek, 2009)
Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.2 Persentase Tutupan Lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.3 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.5 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.6 Peta Sebaran Kawasan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.7 Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan menggunakan Skenario BAU
Gambar 3.8 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan hingga
tahun 2020
Gambar 3.9 Risiko Kenaikan Muka Laut Tahun 2030 di Sumatera Selatan
Gambar 3.9 Peta Risiko Banjir dan Banjir + Kenaikan Muka Laut Sumatera Selatan
Gambar 3.10 Peta Risiko Penurunan Ketersediaan Air Sumatera Selatan
Gambar 3.11 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Sawah Th 2030 Sumatera Selatan
Gambar 3.12 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Ladang Th 2030 Sumatera
Selatan
Gambar 3.13 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.14 Risiko Eksisting Demam Berdarah Dengue di Sumatera Selatan
Gambar 3.15 Risiko Eksisting Jangkitan Malaria di Sumatera Selatan
Gambar 3.16 Jangkitan Diare di Sumatera Selatan Tahun 2008
Gambar 3.17 Risiko Eksisting Jangkitan Diare di Sumatera Selatan
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | iv
Daftar Tabel
Tabel 4.1 Usulan Program Pembangunan Rendah Karbon
Tabel 4.2 Usulan Program Pembangunan Tahan Iklim
Tabel 4.3 Usulan Program Pembangunan Bermanfaat Ganda Adaptasi dan Mitigasi
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | v
Ringkasan Eksekutif
Indonesia adalah negara kepulauan tropis yang perlu melakukan adaptasi untuk
mengurangi risiko dampak perubahan iklim dan mengupayakan tindakan mitigasi
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dunia. Indonesia telah berkomitmen untuk
menurunkan emisi gas rumah kacanya yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden
No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAN-GRK). Indonesia juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN-API) untuk mengupayakan kegiatan adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim. Pelaksanaan kedua upaya tersebut membutuhkan peran
serta daerah-daerah, baik yang terkena dampak perubahan iklim, maupun yang
berpotensi menurunkan emisi gas rumah kacanya.
Untuk memastikan hal tersebut, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu
diarusutamakan ke dalam rencana pembangunan daerah yang memiliki kekuatan
hukum seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. RPJMD memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang dapat terkena dampak
perubahan iklim dan juga dapat memitigasi perubahan iklim. RPJP Provinsi Sumatera
Selatan memiliki visi menjadikan Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan di Tahun
2025, dengan misi sbb: menjadi penggerak utama perekonomian wilayah berbasis
pertanian dan pertambangan, didukung sektor industri dan jasa; memperkuat
pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlanjutan energi dan ketahanan
pangan; mencapai kualitas hidup yang tinggi; dan memperkuat kapasitas
pengelolaan pemerintah. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Provinsi
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | vi
Sumatera Selatan perlu mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam penjabaran
visi dan misi tersebut ke dalam rencana pembangunan daerahnya.
Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim
yang memetakan dampak perubahan iklim dan upaya adaptasinya di sektor
pertanian, pesisir, sumber daya air, dan kesehatan. Provinsi Sumatera Selatan juga
telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
yang mengidentifikasi emisi GRK saat ini, aksi penurunan emisi, dan target
penurunan emisi GRK di tahun 2020 pada sektor pertanian; kehutanan dan lahan
gambut; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Untuk memastikan
bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sinkron dengan
pembangunan daerah Sumatera Selatan, maka upaya-upaya tersebut perlu
dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018 yang akan
disusun.
Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Sumatera Selatan dilakukan dalam
kerangka mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan perubahan iklim (climate
compatible development), yang bersifat rendah karbon (low carbon) untuk memitigasi,
tahan perubahan iklim (climate resilient) untuk beradaptasi, dan bermanfaat ganda
untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (co-benefits).
Pembangunan Rendah Karbon (Mitigasi)
Sasaran Sektor Program/Kegiatan
Pengelolaan pertanian - Penanaman padi varietas rendah emisi dan System Rice Intensification (SRI)
- Penggunaan dan pengembangan pakan ternak rendah emisi
- Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber biogas
Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan perhubungan darat
- Pengembangan Park and Ride - Pembangunan Infrastruktur untuk pejalan kaki dan
pesepeda - Kebijakan Peningkatan Transportasi Multimoda - Centre of Excellence for Multimodal Transportation
Pengelolaan energi - Penyuluhan hemat energi - Pembinaan dan pengawasan pengusahaan
ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota - Pengembangan potensi dan kecukupan bahan bakar - Soisialisasi pemanfaatan konversi energi ke gas - Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kondisi PLTS
dan PLTMH terpasang - Pengembangan pemanfaatan energi baru dan
terbarukan
Peningkatan kapasitas - Penerapan biomassa sebagai bahan bakar alternatif
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | vii
Sasaran Sektor Program/Kegiatan
teknologi industri industri - Bantuan peralatan produksi hemat energi dan bimbingan
teknis pengoperasian bagi IKM
Pengembangan sistem pengelolaan persampahan
- Peningkatan pengelolaan Gas Sampah - Inventori dan pengeolaan limbah industri
Pembangunan Tahan Perubahan Iklim (Adaptasi)
Sasaran Sektor Program/Kegiatan
Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
- Perbaikan dan optimalisasi sistem irigasi dan pintu air - Peningkatan teknik budidaya pangan - Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Pengelolaan Pengairan - Pengembangan sumber daya air - Penyediaan dan Pengelolaaan air baku/tanah - Program pengendalian banjir
Pengelolaan Wilayah Pesisir - Pengembangan perikanan tangkap - Pengelolaan kawasan pesisir terpadu
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Pembangunan dan pengelolaan saluran drainase - Pengembangan dan pengelolaan air minum
Pembangunan Bermanfaat Ganda (Adaptasi dan Mitigasi)
Sasaran Sektor Program/Kegiatan Pengelolaan pertanian dan peningkatan ketahananan pangan
- Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim
- Optimalisasi pemanfaatan lahan - Pembangunan Desa Mandiri Pangan
Pengelolaan lingkungan hidup
- Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi kawasan hutan lindung
- Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional
- Pengembangan Kampung Iklim dan Gerakan Menuju Indonesia Hijau
Pengelolaan kehutanan dan lahan gambut
- Peningkatan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa
- Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan
- Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi dengan konversi lahan terlantar menjadi lahan sawah
- Perlindungan Hutan dan Konservasi SDH - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gambut
Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah dan sampah
- Pengembangan kinerja, perencanaan dan pengelolaan sampah dan air limbah
- Peningkatan sarana-prasarana persampahan dan air limbah
- Pemberdayaan kesehatan lingkungan dan masyarakat - Minimasi sampah dengan prinsip 3R (TPST, Bank
Sampah, Komposting, dll)
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | viii
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 1
Bab 1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disusun untuk
jangka waktu lima tahunan. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal (5) menyebutkan RPJM Daerah
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Perencanaan dan pembangunan daerah harus mempertimbangkan unsur
perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pronsip pembangunan
berkelanjutan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal (15) ayat (2) disebutkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, RPJP, dan RPJM
skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota. KLHS wajib dimasukkan dalam
penyusunan atau evaluasi kebijakan/rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS dibuat untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar integrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Muatan kajian KLHS disebutkan dalam pasal (16) yang terdiri dari kapasitas daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan
mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem;
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
2 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah.
Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan daerah yang
mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan penting untuk masuk
dalam koridor perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini akan memberi koridor
perencanaan dan pembangunan di berbagai sektor yang terintegrasi terhadap
pertimbangan faktor lingkungan. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah
yang dapat terkena dampak perubahan iklim dan juga dapat memitigasi perubahan
iklim. RPJP Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi menjadikan Sumatera Selatan
Unggul dan Terdepan di Tahun 2025, dengan misi sbb: menjadi penggerak utama
perekonomian wilayah berbasis pertanian dan pertambangan, didukung sektor
industri dan jasa; memperkuat pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlanjutan
energi dan ketahanan pangan; mencapai kualitas hidup yang tinggi; dan
memperkuat kapasitas pengelolaan pemerintah. Untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut, Provinsi Sumatera Selatan perlu mempertimbangkan isu perubahan iklim
dalam penjabaran visi dan misi tersebut ke dalam rencana pembangunan daerahnya.
Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim
yang memetakan dampak perubahan iklim dan upaya adaptasinya di sektor
pertanian, pesisir, sumber daya air, dan kesehatan. Provinsi Sumatera Selatan juga
telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
yang mengidentifikasi emisi GRK saat ini, aksi penurunan emisi, dan target
penurunan emisi GRK di tahun 2020 pada sektor pertanian; kehutanan dan lahan
gambut; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Untuk memastikan
bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sinkron dengan
pembangunan daerah Sumatera Selatan, maka upaya-upaya tersebut perlu
dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018 yang akan
disusun.
1.2 Tujuan Studi
Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan sintesa dalam mengarusutamakan
hasil Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dan Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 3
RTRWN
RPJMN
Nasional
Sumatera
Selatan
Kab/Kot
a
RPJM
RPJM
RPJPN
RPJP
RPJP
RTRWP
RTRWK
Adaptasi Mitigasi
PerPres
61/2011
RAN-GRK
RAN-
API
PerGub
34/2012
RAD-GRK
KRAPI
UU 25/2004 UU 26/2007 UU 32/2009
Upaya Menghadapi
Perubahan Iklim
KLHS
wajib
dilaksanak
an dalam
penyusun
an RTRW,
RPJP,
RPJM,
Kebijakan/
Rencana/
Program
Pemerinta
h
1.3 Pendekatan
Kerangka pikir yang melandasi upaya pengarusutamaan tindakan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada
diagram di bawah. Landasan hukum yang digunakan adalah UU 25/2004, UU
26/2007, dan UU 32/2009. Upaya pengarusutamaan perubahan iklim di tingkat
nasional telah dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim (RAN-API) dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAN-GRK). Sementara itu untuk Provinsi Sumatera Selatan telah
disusun studi Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dan Rencana
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).
Gambar 1.1 Kerangka Pengarusutamaan Perubahan Iklim ke Dalam Perencanaan
Pembangunan
Studi ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni inisiasi studi, kajian terhadap
dokumen perencanaan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembangunan,
kajian terhada studi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mengidentifikasi isu
terkait daerah, dan diskusi mengenai prioritas bagi Provinsi Sumatera Selatan untuk
4 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
direkomendasikan sebagai masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018.
Program prioritas tersebut akan mengikuti kerangka pembangunan yang sesuai
dengan iklim (climate compatible development) seperti yang digambarkan oleh
Mitchell dan Maxwell (2010) di bawah. Climate compatible development diartikan
sebagai pembangunan yang meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh perubahan
iklim dan memaksimalkan kesempatan pembangunan yang rendah emisi dan lebih
tangguh di masas depan. Konsep Climate compatible development menghindari
pemisahan antara strategi pembangunan yang ada dengan strategi adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Konsep ini mendorong program-program yang
menguntungkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dan sekaligus menurunkan
emisi gas rumah kaca.
Gambar 1.2 Kerangka Pembangunan Sesuai Iklim (Mitchell dan Maxwell,
2010, diadopsi dari Zadek, 2009)1
1 Tom Mitchell dan Simon Maxwell, “Defining climate compatible development”,
CKDN Policy Brief, November 2010.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 5
Bab 2
Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah sebagai acuan oleh seluruh perencanaan pembangunan
dalam rentang waktu 20 tahun (2005-2025) dengan visi “Sumatera Selatan Unggul
dan Terdepan Tahun 2025”. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat 4 misi yang
telah dicanangkan dalam RPJPD, yaitu:
Misi 1 : Menjadi penggerak utama perekonomian wilayah, berbasis pertanian
dan pertambangan, didukung sektor industri dan jasa
Misi 2 : Memperkuat pemanfaatan sumber daya alam untuk keberlanjutan
energi danketahanan pangan
Misi 3 : Mencapai kualitas hidup yang tinggi
Misi 4 : Memperkuat kapasitas pengelolaan pemerintah
Dalam upaya pencapaian visi pembangunan jangka panjang maka diperlukan
penetapan tahapan dan skala prioritas selama kurun waktu 20 tahun ke depan.
Dalam tahapan tersebut program pembangunan diprioritaskan kepada:
1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan
ekonomi:
- Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan
produktivitas sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata.
- Pembangunan struktur ekonomi primer (pertanian, pertambangan, dan
penggalian) yang didukung oleh sektor sekunder melalui peningkatan nilai
tambah sektor primer, manufaktur, dan jasa yang memiliki keterkaitan erat.
- Perluasan sektor unggulan daerah melalui penggalian sektor-sektor baru
yang berpotensi memiliki nilai tambah.
6 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
- Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui peningkatan
investasi, penngkatan daya saing, peningkatan ekspor komoditi unggulan
yang mampu bersaing, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan
produk lokal.
- Pengurangan angka pengangguran di perkotaan
- Pengurangan angka kemiskinan dan angka kesenjangan pendapatan
melalui pemberdayaan penduduk miskin, pemerataan, kesempatan bekerja
dan berusaha, dan peningkatan pertumbuhan sektor riil.
- Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.
2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
- Perbaikan kualitas dan pelayanan pendidikan
- Perbaikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemerataan
kesempatan dan akses terhadap informasi dan teknologi, pemberdayaan
lembaga penelitian, dan penyebarluasan hasil implementasi hasil penelitian.
- Perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemeriksaan
dan pelayanan ibu dan bayi, peningkatan fasilitas melahirkan dan
pemerataan ketersediaan paramedik beserta sarana kesehatannya.
- Perbaikan kualitas pemukiman dan perumahan melalui pemerataan
penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan
drainase serta air limbah, dan perbaikan kawasan kumuh.
3. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang
berkelanjutan
- Perbaikan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan
melalui mengidentifikasi kawasan lindung geologi dan kawasan budidaya
secara geologis, perbaikan sistem pengelolaan energi dan dan teknologi
energi, dan pemenuhan kecukupan cadangan energi.
- Perencanaan dan penerapan tata ruang yang adil dan seimbang melalui
penetapan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam
setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya.
- Perbaikan sistem transportasi melalui peningkatan panjang jalan,
pemerataan akses antar pusat-pusat pemukiman dan akses pada kawasan
sentra produksi.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 7
- Perluasan pembangunan jaringan infrastruktur udara, jalan, kereta api,
laut/sungai melalui perluasan dan pemerataan pelayanan territorial dengan
membuka keran investasi dengan pemberian insentif pajak dan non pajak
serta alokasi APBD yang menyertainya.
- Revitalisasi pertanian, perbaikan sistem agribisnis, dan perbaikan institusi
dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal
tanam dan ternak, perbaikan sarana produksi, peningkatan produksi,
peningkatan produktivitas, perbaikan sistem produksi, pemasaran, dan
lembaga pertanian.
4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab.
Pada RPJP 2005-2025 ini terdapat agenda pembangunan terkait dengan pengelolaan
lingkungan pada umumnya, yaitu:
Pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan
tujuan-tujuan:
◦ Pengelolaan energi dan lingkungan, dengan inventarisasi data fisik dan
lingkungan dan pengembangan sumber daya energi
◦ Pembangunan spasial yang adil dan seimbang antara kawasan budidaya
dan lindung
◦ Revitalisasi pertanian, khususnya dengan ekstensifikasi lahan produksi
pertanian dan pengelolaan klaster komoditas utama
Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan:
◦ Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
◦ Pembangunan perumahan dan permukiman
Perlindungan masyarakat dan pengelolaan bencana, dengan tujuan
peningkatan pengelolaan bencana dan institusinya
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Selatan merupakan tahapan 5 tahun kedua dalam rangka mewujudkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. RPJMD harus
terintegrasi pada perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang
8 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Wilayah (RTRW), Renstra SKPD, dan RKPD. Terdapat 4 misi pembangunan yang
termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2009 – 2013, yaitu:
Misi 1 : Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif
dan inovatif
Misi 2 : Pembangunan pertanian dan perkebunan berskala besar dengan
infrastruktur yang memadai dan teknologi tepat guna
Misi 3 : Pemanfaatan pertambangan dan sumber daya energi
Misi 4 : Pengembangan kegiatan industri manufaktur dan pengolahan hasil
pertanian
Misi 5 : Pengembangan pusat-pusat inovasi berbasis universitas dan
lembaga penelitian, untuk meningkatkan nilai tambah dan
produktivitas sektor perekonomian
Berdasarkan visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan serta strategi dan arah
kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dirumuskan beberapa program
utama pembangunan yang ditetapkan pada RPJMD, yaitu:
1. Program pengembangan pendidikan
2. Program peningkatan kesehatan masyarakat
3. Program revitalisasi lembaga kepelatihan dan keterampilan
4. Program pembangunan pertanian, yang bertujuan:
- Mengoptimalkan pengembangan lahan gambut dan daerah pasang surut
untuk produksi pertanian
- Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi, jalan,
dan logistik
- Memperluas dan meningkatkan akses untuk memperoleh pembiayaan
pertanian (input) dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian
- Meningkatkan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian dari pra panen
hingga distribusi hasil pertanian dengan dukungan tenaga penyuluh dan
pendamping, serta jaringan kemitraan dengan usaha besar, untuk
mendapatkan nilai tambah berbasis agroindustri serta perluasan pasar
ansional dan internasional
- Menginisiasi pembangunan pertanian yang sesuai dengan skala ekonomi,
teknis, dan lingkungan menurut kondisi daerah
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 9
5. Program pembangunan sumberdaya energi, dengan tujuan:
- Meningkatkan kapasitas dan produksi energi listrik dari pemanfaatan
berbagai sumber energi daerah untuk melayani kebutuhan dasar, komersial,
dan pemasokan regional (luar daerah) secara berkelanjutan
- Menambah dukungan dana APBD untuk pengembangan dan memanfaatkan
sumber energi terbarukan yang dapat menjamin ketersediaan energi dalam
jangka panjang, baik regional maupun nasional
6. Program pembangunan industri pengolahan dan manufaktur, dengan tujuan:
- Mendorong pembentukan klaster industri karet, kelapa sawit dan kopi.
- Meningkatkan kapasitas dan keterpaduan produksi industri hulu dan hilir
yang menunjang pembangunan ekonomi daerah berbasis klaster industri
yang berkelanjutan.
- Memperluas pasar (nasional dan internasional) seiring dengan peningkatan
mutu produk atau komoditas unggulan daerah.
- Membangun kemitraan strategis antara koperasi, serta usaha mikro, kecil,
dan menengah (KUMKM) dengan usaha besar dalam rangka mengurangi
tingkat pengangguran.
7. Program pengembangan inovasi
- Membangun inkubator bisnis dan teknologi untuk membangkitkan kreativitas
masyarakat umum serta akademis (pendidikan tinggi) dan lembaga
penelitian dalam menemukan dan mengembangkan inovasi baru yang
berbasis temuan daerah.
- Menambah dukungan dana APBD untuk meningkatkan kapasitas pendidikan
tinggi dan pusat-pusat penelitian dalam merintis, mengembangkan dan
membina inovasi daerah menuju industri kreatif.
- Menyediakan dana ventura daerah yang bersumber dari pemerintah maupun
dunia usaha bagi pemanfaatan inovasi yang memiliki prospek komersil.
- Meningkatkan produksi dan produktivitas barang dan jasa melalui inovasi
berkesinambungan
8. Program peningkatan dan pemerataan pembangunan
- Membentuk forum bupati sebagai wahana komunikasi dan interaksi
pembangunan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
10 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
- Menegaskan kewenangan provinsi dan kabupaten dalam percepatan dan
pemerataan pembangunan.
- Membangun keterkaitan ekonomi perkotaan dan perdesaan serta lintas
daerah dalam satu sistem ekonomi terpadu.
- Memberikan dukungan khusus bagi unggulan daerah (kabupaten) untuk
penguatan kapasitas dan percepatan pembangunan.
- Menyediakan fasilitas internet oleh provider untuk mewujudkan infrastruktur
ICT dalam penumbuhan daerah ekonomi baru dan e-government.
9. Program kerjasama ekonomi dan kelembagaan
- Memperbaiki kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui
regulasi, deregulasi, dan keberpihakan pada masyarakat.
- Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan dan usaha besar untuk
pembiayaan pembangunan usaha dan ekonomi berbasis potensi daerah.
- Membangun aliansi strategis dengan daerah tetangga baik regional, nasional
maupun internasional, dalam mewujudkan klaster ekonomi unggulan.
Dalam dokumen RPJMD dirumuskan agenda pembangunan untuk kurun waktu 2009-
2013, di mana fokus pembangunan Sumatera Selatan terdiri dari: 1) Sumber Daya
Manusia, 2) Sumber Daya Alam, dan 3) Tata Pemerintahan. Agenda pembangunan
lintas sektor yang dicanangkan Sumatera Selatan terdiri dari:
Pembangunan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional
Pembangunan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api
Pembangunan Pusat-Pusat Wilayah
2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dokumen perencanaan dalam skala provinsi
dapat dijadikan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta
mendayagunakan sumberdaya alam secara seimbang. Penataan Ruang Provinsi
Sumatera Selatan memiliki tujuan “Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Selatan Yang Produktif, Efisien dan Berkualitas Menuju Provinsi Unggul dan
Terdepan Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan”
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 11
Kebijakan dan strategi penataan ruang yang dirumuskan dalam RTRW Sumatera
Selatan terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola
ruang.
1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang
Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah:
1) Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan
Strategi untuk Menciptakan Keterpaduan Sistem Perkotaan meliputi:
a. Memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan PKN dan
PKW;
b. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan sentra-sentra
produksi;
c. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan;
d. Membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah hinterlandnya;
e. Meningkatkan peran PKW terutama PKW yang jauh dari Kota Palembang
(seperti Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja) sebagai penghubung pergerakan
dari PKL ke PKN terdekat sehingga kota-kota tersebut dapat berperan
lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang melalui
pengembangan prasarana dan permukiman yang memperhatikan tata air
secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di
wilayah sekitarnya.
f. Meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
g. Menguatkan sistem kota-kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki
kota serta aksesibilitas kota-kota yang berada pada kawasan perbatasan
atau pinggiran tersebut.
2) Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah,
pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah
untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan.
12 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Strategi untuk mengembangkan infrastruktur utama wilayah meliputi:
a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan
antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat
kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
b. Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi,
pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api, dan terminal peti
kemas, transportasi laut, transportasi sungai/danau dan transportasi
udara;
c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik
menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas;
d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum,
bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul
transportasi;
e. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana
wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan
perkotaan lintas Sumatera bagian timur maupun bagian tengah.
f. Mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan
Palembang dan kawasan perkotaan PKW untuk mengurangi masalah
transportasi perkotaan.
g. Mengembangkan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-api untuk
memantapkan peran Provinsi Sumatera Selatandalamskala regional
dannasional.
h. Memantapkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai bandara
penyeberangan sekunder.
3) Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong
pengembangan wilayah. Strategi untuk mengembangkan infrastruktur wilayah
meliputi:
a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta
fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 13
b. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk
memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta
mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat
memantapkan fungsi PKW dan PKL serta Sumatera Selatan sebagai
lumbung energi.
c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air
berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta
kebijakan lumbung pangan nasional.
d. Pengembangan sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional
sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan
perkotaan dan ekonomi.
e. Pengembangan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk
menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKWdan PKL.
f. Peningkatan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya
terutama di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta
mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKN dan
PKW.
4) Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam
mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.
Strategi untuk mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran
penduduk meliputi :
a. Penentuan fungsi setiap KSP agar terjadi sinergitas pembangunan.
b. Penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di
setiap KSP.
c. Pencapaian fungsi PKW dan PKL di seluruh provinsi.
d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung
mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam KSP.
14 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan dan strategi
pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi:
1. Pemantapan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria
kawasan lindung, dengan strategi sbb:
- Peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan.
- Pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- Pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung
untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih
fungsi lahan kawasan lindung.
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung, dengan strategi sbb:
- Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui
jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan
pada kawasan lindung.
- Pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya.
- Rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung.
- Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove.
- Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam
hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di
dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
1. Peningkataan produktifitas lahan tidur (lahan non produktif) serta peningkatan
produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
guna menjaga ketahanan pangan Sumatera Selatan dan menjadikan
Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional.
Strategi:
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 15
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai
kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh
sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan
kapasitas kelembagaan.
- Revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal
untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan pertanian.
- Pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerjasama
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
masyarakat.
- Peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan untuk mengganti lahan
sawah irigasi teknis yang telah beralih fungsi.
- Peningkatan produktivitas pertanian lahan sawah tadah hujan.
- Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola
tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta
disesuaikan dengan perubahan iklim global.
- Stabilisasi pasokan dan harga sarana produksi pertanian serta harga jual
gabah untuk mempertahankan pertanian tanaman pangan.
- Menyelenggarakan prinsip produksi bersih dan kelestarian lingkungan
- Menyelenggarakan keseimbangan areal dengan produksi agribisnis.
2. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna
mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang
karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Strategi:
- Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta pengembangan ekonomi di
kawasan budidaya wilayah tertinggal.
- Peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor
primer.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Pusat Kegiatan Lokal.
- Peningkatan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan
keterkaitan hulu dan hilir.
- Pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan
memperhatikan daya dukung lingkungan.
16 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
- Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi.
- Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata
berbasis keunikan budaya.
Beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam RTRW Sumatera Selatan adalah
sbb:
◦ Potensi wilayah belum dimanfaatkan secara optimal
◦ Belum optimalnya peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan
◦ Sebagian wilayah pusat pelayanannya mengarah ke Provinsi Lampung
◦ Sistem transportasi yang kurang terpadu dan kapasitas moda transportasi
masih rendah
◦ Potensi dan persoalan terkait sungai-sungai
Sementara itu berbagai isu lingkungan strategis yang ditemui adalah sbb:
◦ Konflik antara fungsi kawasan lindung dan pertambangan
◦ Konflik pemanfaatan lahan untuk perkebunan dengan pertambangan
◦ Alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun dan lainnya
◦ Penurunan kualitas sungai-sungai akibat berkurangnya hutan lindung di
daerah hulu dan penggalian pasir batu
◦ Konflik pemanfaatan lahan kawasan pesisir antara perikanan tambak dan
hutan bakau
◦ Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan di sekitar Taman Nasional
Sembilang
◦ Reklamasi lahan gambut menjadi perkebunan dan lainnya
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 17
Bab 3
Kondisi Wilayah
Sumatera Selatan
3.1. Kondisi Umum
Provinsi Sumatera Selatan terletak pada 1°- 4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur
Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah 91.806,36 km2.
dimana secara administratif
dibagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota, serta 217 kecamatan. Wilayah sebelah utara
berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi
Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah timur
berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan
18 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Klimatologi
Pola iklim di Sumatera Selatan ditandai dengan perbedaan musim kering dan dua
puncak curah hujan sekitar Desember dan Maret dengan curah hujan rata-rata
bulanan sekitar 250 mm (Hadi, 2011). Suhu rata-rata bulanan dengan dua puncak
kelihatan tertinggal satu bulan atau lebih dari equinoxes dengan nilai rata-rata sedikit
diatas 27°C. Perbedaan suhu diantara bulan terpanas (Mei) dan bulan terdingin
(Januari) hanya sekitar 1°C. Terjadinya kekeringan di Sumatera Selatan berkorelasi
dengan kejadian El Niño kuat serta Dipole Mode (+). Dampak ENSO/ Dipole Mode
terhadap kekeringan di Sumatera Selatan yang paling signifikan terjadi pada musim
kemarau dan pada saat peralihan dari musim kemarau memasuki musim penghujan.
Tingkat kekeringan kritis dapat juga diidentifikasi dari dry spell yaitu lamanya hari
kering tanpa hujan. Panjang rata-rata dry spell gabungan untuk September-Oktober-
November (SON) sepanjang lebih dari 8 hari yang sangat dipengaruhi oleh Dipole
Mode +.
Topografi Topografi Provinsi Sumatera Selatan berupa daerah pantai, dataran rendah, dataran
tinggi, dan pegunungan di mana wilayah pantai timur sebagian besar merupakan
daerah rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah provinsi
ini berada di ketinggian 400 - 1.700 mdpl dimana 37% areal berada di ketinggian 400
– 500 mdpl. Bukit Barisan berada pada ketinggian rata-rata antara 900 – 1200 mdpl
sementara ke arah timur lahannya berbukit dan bergelombang.
Tutupan Lahan
Pola penggunaan lahan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh
pertanian lahan kering yaitu 3.509.121,849 Ha (38,236%) yang tersebar hampir di
setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 19
Gambar 3.2 Persentase Tutupan Lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan
Jenis penggunaan lahan semak belukar merupakan jenis penggunaan yang cukup
luas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.696.092 Ha (18,48%). Hal ini menunjukkan
masih cukup luasnya lahan non produktif yang masih dapat ditingkatkan
produktifitasnya menjadi kegiatan budidaya produktif. Berdasarkan hasil analisis
kesesuaian lahan, lahan semak belukar ini memiliki kesesuaian untuk dikembangkan
sebagai kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian
tanaman tahunan.
0.00
4.052.511.881.18 1.04
2.040.85
16.61
1.980.36
3.51
33.47
1.001.574.81
6.47
14.41
1.150.780.32
0
5
10
15
20
25
30
35
20 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Gambar 3.3 Peta Tutupan Lahan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan
Potensi Sumber Daya Alam
1) Kawasan Gambut
Persentase kawasan gambut di Sumatera Selatan adalah sekitar 15,46% (1,42 juta
ha) dari total luas wilayah. Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi
Sumatera Selatan memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50 - 400 cm atau
termasuk kategori dangkal hingga dalam. Namun demikian 96,8 % termasuk gambut
dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 % atau 45.009 ha merupakan gambut dalam
yang sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin,
Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Keppres
Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk
dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 21
Gambar 3.3 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan
2) Hutan
Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas 3.829.522,43 ha
atau sekitar 41,73% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada saat ini
dengan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan yang tidak
dibarengi dengan kontrol dari pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan sering
terjadinya penebangan kayu liar dan perambahan hutan. Selain itu Provinsi Sumatera
Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana
kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun yang
disebabkan oleh musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di
Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi
Sumatera Selatan saja, tapi dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah
provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional hingga
ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
22 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Gambar 3.5 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan
3) Mineral dan Energi
Potensi sumberdaya energi Sumatera Selatan cukup melimpah baik sumberdaya
energi fosil maupun nonfosil. Jenis sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak,
dan gas bumi merupakan cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional
karena potensinya yang cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non
fosil yang bersifat terbarukan seperti panas bumi, biomasa, dan mini/mikro-hidro,
terdapat dalam jumlah yang signifikan.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 23
Gambar 3.6 Peta Sebaran Kawasan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan
3.2. Status Emisi Gas Rumah Kaca
Berdasarkan perhitungan emisi gas rumah kaca dalam Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Selatan, emisi
gas rumah kaca Provinsi Sumatera Selatan akan meningkat dari sekitar 2 juta ton
ekivalen CO2 pada tahun 2010 menjadi sekitar 3,5 juta to ekivalen CO2.
Secara sektoral, sumber emisi Sumatera Selatan terdiri dari 6 sumber:
a. Sumber emisi sektor pertanian
b. Sumber Emisi sektor kehutanan dan lahan gambut
c. Sumber emisi sektor energi
d. Sumber emisi sektor transportasi
e. Sumber emisi sektor industri
f. Sumber emisi sektor sampah
Seperti dapat dilihat pada diagram di bawah, sektor energi menjadi kontributor emisi
terbesar (>90%) di Provinsi Sumatera Selatan, diikuti oleh sektor kehutanan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperhatikan pengembangan kedua
24 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
sektor tersebut karena saling berkaitan. Pembukaan areal hutan untuk kegiatan
pertambangan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan hutan untuk menyerap
karbon di udara. Sementara itu penambangan batubara dan penggunaannya sebagai
bahan bakar pembangkit listrik akan meningkatkan emisi karbon di atmosfer.
RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan telah menargetkan penurunan emisi gas rumah
kaca sebesar 10,16% dari angka perkiraan di tahun 2020, seperti data dilihat pada
gambar di bawah. Hal ini akan dilakukan dengan menggunakan kapasitas lokal,
termasuk penganggaran kegiatan dari APBD Provinsi. Sektor yang diharapkan dapat
menurunkan emisi terbesarnya adalah sektor kehutanan. Untuk itu perhatian khusus
perlu diberikan agar target penurunan tersebut tercapai.
Gambar 3.7 Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan menggunakan Skenario BAU
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Emis
i to
n C
O2
/ta
hu
n
Sampah/LimbahIndustri
Transportasi
Energi
Kehutanan
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 25
Gambar 3.8 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan hingga
tahun 2020
3.3. Perkiraan Dampak Perubahan Iklim
Kajian Risiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) dilakukan berdasarkan analisis dari
bahaya (hazard) yang diterima dan tingkat kerentanan (vulnerability). Pada bagian ini
akan dipaparkan dampak perubahan iklim berdasarkan hasil KRAPI terhadap sektor
pesisir, sumber daya air, pertanian, dan kesehatan.
1. Bidang Pesisir
Perubahan genangan tingkat permukaan laut yang menyebabkan bahaya banjir di
pesisir Selatan wilayah Sumatera tidak hanya disebabkan oleh fenomena kenaikan
permukaan laut global tetapi juga oleh elemen lain seperti pasang surut
(menyebabkan permukaan air tertinggi tinggi, HHWL), variabilitas ENSO (La Nina),
badai, dan gelombang angin, serta banjir dari dalam.
Dampak primer yang dialami oleh Kabupaten/Kota yang diperkirakan terkena
rendaman pada proyeksi tahun 2030 adalah:
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Em
isi to
n C
O2 /
tah
un
BAU - Baseline Target Penurunan
10. 16 %
26 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
a. Terjadinya peningkatan frekuensi banjir di wilayah pesisir, hal ini perlu mendapat
perhatian serius karena wilayah yang terkena dampak ini masih berada pada
sistem Sungai Musi yang dipengaruhi kenaikan muka air laut.
b. Pemanfaatan air tanah yang tidak memperhitungkan keseimbangan,
mengakibatkan turunnya permukaan air tanah yang kemudian memberikan
kemudahan terjadinya intrusi air laut ke darat. Hal ini menyebabkan perubahan
vegetasi, pertanian dan kesuburan tanah pesisir. Dengan kenaikan muka laut juga
mengakibatkan volume air laut yang mendesak ke dalam sugai semakin besar.
Masuknya air laut ke sungai akan mengubah salinitas perairan pesisir.
c. Kemunduran ke arah darat batas antara perairan tawar dan payau; dan
perubahan lokasi fisik, yaitu batas perairan darat, pengurangan luas kawasan
pantai dan semakin mengecilnya garis pantai. Hal ini berpengaruh pada luas
administratif kota-kabupaten di kawasan pesisir.
Kabupaten/Kota yang terkena rendaman di antaranya adalah OKI, Banyuasin, Musi
Banyuasin dan Kota Palembang. Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2030
beberapa rencana pola ruang akan terkena dampak rendaman kenaikan muka air
laut. Pola ruang yang terkena bahaya rendaman adalah kawasan hutan lindung,
hutan produksi, pertanian lahan basah, hutan suaka alam, perkebunan, permukiman,
dan kawasan pelabuhan Tanjung Api-api. Berdasarkan kajian kerentanan, terdapat 6
Kabupaten/Kota yang terkena risiko genangan pada tingkat risiko sangat tinggi yaitu
Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, dan
Kota Palembang.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 27
Gambar 3.9 Risiko Kenaikan Muka Laut Tahun 2030 di Sumatera Selatan
2. Bidang Sumber Daya Air
Dampak perubahan iklim pada sektor sumber daya air pada dasarnya dipengaruhi
oleh curah hujan. Dampak perubahan iklim berupa banjir, longsor, dan penurunan
ketersediaan air akan memberi dampak khusus pada penyediaan air Sumatera
Selatan.
Banjir
Persentase cakupan wilayah risiko banjir Kota Prabumulih memiliki risiko potensi
banjir tertinggi. Luas total potensi risiko tertinggi di Prabumulih adalah 33,82%.
Namun, daerah resiko banjir terbesar adalah di Kabupaten Muara Enim. Dalam
peristiwa ekstrim yang dipengaruhi oleh kenaikan tingkat pasang surut dan laut, Kota
Palembang dan Kabupaten Banyuasin memiliki potensi risiko daerah genangan
tertinggi. Hal ini disebabkan oleh banjir dan naiknya permukaan laut sehingga
menenggelamkan 59.36% dari luas Kota Palembang dan 57.33% dari wilayah
Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, berdasarkan hasil proyeksi, daerah dengan
risiko banjir tertinggi terletak di Ogan Ilir di mana 43,39% dari luas Kabupaten
terendam. Sementara itu, dalam kondisi peristiwa ekstrim, daerah potensi risiko
28 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
tertinggi akan berlokasi di Kota Palembang karena 60,57% dari luas Kota Palembang
akan tergenang.
Gambar 3.9 Peta Risiko Banjir dan Banjir + Kenaikan Muka Laut Sumatera Selatan
Penurunan Ketersediaan Air
Secara umum, risiko penurunan ketersediaan air dalam kondisi baseline di Sumatera
Selatan cukup rendah. Risiko tinggi ditemukan di wilayah Muara Telang, Kabupaten
Banyuasin. Sementara itu, risiko dengan tingkat “sedang” terdapat di 22 wilayah di 7
(tujuh) kabupaten / kota yaitu: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas,
Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur. Risiko kekurangan air meningkat
disebabkan oleh penurunan pasokan air akibat turunnya tren curah hujan dan
meningkatnya kebutuhan evapotranspirasi dan air.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 29
Gambar 3.10 Peta Risiko Penurunan Ketersediaan Air Sumatera Selatan
Risiko Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan
Berdasarkan kajian dalam dokumen KRAPI (2012), diperkirakan terdapat penurunan
luas wilayah tanaman pangan pokok di Sumatera Selatan 2030 di mana Kabupaten
Banyuasin dan OKI memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari penurunan luas sawah
padi tadah hujan, Muara Enim memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari penurunan
lahan kering, Musi Banyuasin dan Banyuasin memiliki risiko yang “sangat tinggi” dari
penurunan luas pertanian jagung, dan OKU Timur dan Lahat memiliki risiko yang
“sangat tinggi” dari penurunan luas pertanian kedelai. Selain itu, Musi Banyuasin,
OKI, Muara Enim, Banyuasin, Lahat, dan OKU Timur memiliki risiko serius dari
penurunan luas panen padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2030.
Risiko Penurunan Luas Area Sawah Tadah Hujan
Risiko penurunan produktivitas padi sawah bervariasi dari rendah ke tingkat tinggi,
kecuali untuk OKU Timur. Daerah ini memiliki potensi risiko yang tinggi penurunan
produktivitas padi sawah, sedangkan Lubuk Linggau dan Pagar Alam memiliki tingkat
risiko yang sangat rendah. Adapun untuk produktivitas jagung, Sumatera Selatan
30 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
sangat rendah dengan tingkat resiko yang tinggi, kecuali untuk OKI yang memiliki
potensi tingkat risiko sangat tinggi. Untuk produktivitas kedelai, Sumatera Selatan
akan mengalami tingkat moderat dan resiko yang tinggi, kecuali untuk OKU Selatan,
Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan Palembang, tanpa risiko tingkat yang sangat tinggi.
Risiko Penurunan Luas Area Sawah Irigasi
Analisis risiko dari penurunan luas panen irigasi menunjukkan Sumatera Selatan
memiliki potensi risiko penurunan luas panen padi irigasi pada tingkat rendah dan
sangat rendah. Hanya beberapa kabupaten yang mengalami risiko penurunan luas
sawah pada tingkat sedang dan tinggi, seperti OKU Timur (tingkat sedang), OKI
(tingkat sedang), dan Banyuasin (tingkat tinggi). Tahun 2030, beberapa bagian
Sumatera Selatan diperkirakan mengalami dampak perubahan iklim dengan risiko
penurunan luas sawah padi karena peningkatan evapotranspirasi dan variasi curah
hujan.
Gambar 3.11 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Sawah Th 2030 Sumatera Selatan
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 31
Gambar 3.12 Risiko Penurunan Produktivitas Padi Ladang Th 2030 Sumatera
Selatan
3. Bidang kesehatan
Faktor iklim berupa temperatur dan curah hujan dinilai berpengaruh pada penyebaran
penyakit DBD, malaria, dan diare di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan
memiliki perbedaan yang tinggi antar kabupaten, khususnya dalam hal pola geografis
dan sosial.
Curah hujan mempengaruhi habitat nyamuk dengan mengubah kelembaban dan air
yang tersedia. Gambar di bawah menunjukkan curah hujan rata-rata bulanan dari
Sumatera Selatan selama tiga tahun berikutnya. Curah hujan terendah terjadi sekitar
bulan Juli, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi sekitar November.
Tingkat curah hujan dinilai berpengaruh pada penyebaran populasi nyamuk penyebab
Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berbeda berdasarkan tingkat kejadian, curah
hujan bulanan dan temperatur, dan populasi. Puncak kejadian DBD biasa terjadi pada
masa transisi tahunan sekitar November-Januari tahun berikutnya. Data iklim
menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi juga terjadi pada periode yang sama. Oleh
karena itu, ini menunjukkan bahwa faktor iklim seperti curah hujan sangat mungkin
berkaitan dengan kejadian epidemi DBD.
32 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
0
100
200
300
400
500
600
Jan-0
8
Mar-
08
Ma
y-0
8
Jul-08
Sep-0
8
Nov-0
8
Jan-0
9
Mar-
09
Ma
y-0
9
Jul-09
Sep-0
9
Nov-0
9
Jan-1
0
Mar-
10
Ma
y-1
0
Jul-10
Sep-1
0
Nov-1
0
Rain
fall
(m
m)
Period
Monthly Average Rainfall of South Sumatera
Gambar 3.13 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Provinsi Sumatera Selatan
Terdapat 6 wilayah berisiko tinggi terjangkit DBD yang disebabkan oleh berbagai
faktor. Sebagian besar faktor jangkitan DBD disebabkan oleh tingkat kepadatan
penduduk yang tinggi yang mempercepat epidemik, kurangnya fasilitas kesehatan,
dan tidak tertutupnya saluran air.
Gambar 3.14 Risiko Eksisting Demam Berdarah Dengue di Sumatera
Selatan
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 33
Sementara itu persebaran jangkitan malaria di Provinsi Sumatera Selatan
diperlihatkan pada gambar berikut. Faktor utama penyebab tingginya risiko terhadap
malaria banyaknya penduduk yang tinggal dekat tempat berkembang biaknya
nyamuk.
Gambar 3.15 Risiko Eksisting Jangkitan Malaria di Sumatera Selatan
Pengaruh pada bidang kesehatan lainnya adalah jangkitan diare. Gambar berikut
menunjukkan bahwa Palembang memiliki prevalensi tertinggi diare pada tahun 2008,
diikuti oleh Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Kabupaten tersebut memiliki
karakteristik yang sama, yaitu tingkat pertumbuhan tinggi dan kepadatan penduduk.
Secara umum, jumlah penduduk yang tinggi menjadi penyebab utama yang
mengakibatkan resiko yang sangat tinggi diare.
34 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Gambar 3.16 Jangkitan Diare di Sumatera Selatan Tahun 2008
Gambar 3.17 Risiko Eksisting Jangkitan Diare di Sumatera Selatan
0.05.0
10.015.020.025.030.035.040.045.0
Pre
vale
nce
Rat
e
2008 2009 2010
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 35
Bab 4
Rekomendasi Untuk
Pengarusutamaan Perubahan
Iklim
Rekomendasi untuk pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan
Tahnu 2014-2018 dapat dibagi ke dalam 4 hal sebagai berikut.
4.1 Mengacu Pada Agenda Pembangunan RPJP Sumatera Selatan
Tahun 2005-2025
Beberapa agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 terkait dengan perubahan iklim. Oleh
karenanya agenda pembangunan tersebut perlu menjadi acuan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2014-2018 yang akan disusun. Agenda
pembangunan yang dapat terkait dengan perubahan iklim adalah sebagai berikut.
a. Pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan
tujuan-tujuan:
Pengelolaan energi dan lingkungan, dengan inventarisasi data fisik dan
lingkungan dan pengembangan sumber daya energi
Pembangunan spasial yang adil dan seimbang antara kawasan budidaya
dan lindung
Revitalisasi pertanian, khususnya dengan ekstensifikasi lahan produksi
pertanian dan pengelolaan klaster komoditas utama
b. Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan:
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
36 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Pembangunan perumahan dan permukiman
c. Perlindungan masyarakat dan pengelolaan bencana, dengan tujuan peningkatan
pengelolaan bencana dan institusinya.
4.2 Pertimbangkan Isu Lingkungan Strategis Dalam RTRW Sumatera
Selatan Tahun 2030
Beberapa isu lingkungan strategis telah diidentifikasi dalam dokumen Rencana Tata
Ruang Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2030, oleh karenanya isu-isu terkait dengan
perubahan iklim perlu dijadikan pertimbangan di dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Isu-isu lingkungan strategis tersebut
antara lain:
a) Konflik antara fungsi kawasan lindung dan pertambangan
b) Konflik pemanfaatan lahan untuk perkebunan dengan pertambangan
c) Alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun dan lainnya
d) Penurunan kualitas sungai-sungai akibat berkurangnya hutan lindung di
daerah hulu dan penggalian pasir batu
e) Konflik pemanfaatan lahan kawasan pesisir antara perikanan tambak dan
hutan bakau
f) Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan di sekitar Taman Nasional
Sembilang
g) Reklamasi lahan gambut menjadi perkebunan dan lainnya
4.3 Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim dan Target Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
Seperti telah dijelaskan di atas risiko dampak perubahan iklim pada beberapa sektor
di Sumatera Selatan telah diidentifikasi pada studi KRAPI. Dampak tersebut di
antaranya adalah: banjir dan kenaikan muka laut; penurunan ketersediaan air dan
kekeringan; kekeringan pada sawah ladang; banjir pada sawah di daerah pesisir; dan
penurunan produktivitas sawah. Antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut pada
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 37
wilayah-wilayah yang berisiko tinggi harus menjadi proritas dalam perencanaan
pembangunan di Sumatera Selatan.
Sementara itu, emisi gas rumah kaca dan target penurunan sebesar 10,16% pada
semua sektor di tahun 2020 telah digariskan di dalam Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan, berikut
rekomendasi tindakan mitigasinya. Rencana Aksi tersebut telah menjadi Peraturan
Gubernur No. 34/2012 dan harus menjadi dasar bagi program-program sektoral yang
telah diberi tugas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada sektor masing-
masing.
4.4 Kembangkan Program Pembangunan Yang Sesuai Iklim
Untuk menerapkan program pembagunan yang sesuai iklim di Sumatera Selatan, tiga
buah strategi telah diidentifikasi berdasarkan tindakan adaptasi dan mitigasi yang
direkomendasikan dalam dokumen KRAPI dan RAD-GRK, yakni sebagai berikut:
a. Program pembangunan rendah karbon berdasarkan RAD-GRK
Ada empat buah sektor yang termasuk di dalam program pembangunan rendah
karbon ini, yakni: pertanian, transportasi, energi, dan sampah. Program ataupun
kegiatan masing-masing sektor menurut sasarannya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 4.1 Usulan Program Pembangunan Rendah Karbon
Sasaran Sektor Program/Kegiatan Pengelolaan pertanian - Penanaman padi varietas rendah emisi dan System Rice
Intensification (SRI) - Penggunaan dan pengembangan pakan ternak rendah
emisi - Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber biogas
Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan perhubungan darat
- Pengembangan Park and Ride - Pembangunan Infrastruktur untuk pejalan kaki dan
pesepeda - Kebijakan Peningkatan Transportasi Multimoda - Centre of Excellence for Multimodal Transportation
Pengelolaan energi - Penyuluhan hemat energi - Pembinaan dan pengawasan pengusahaan
ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota - Pengembangan potensi dan kecukupan bahan bakar - Soisialisasi pemanfaatan konversi energi ke gas - Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kondisi PLTS
dan PLTMH terpasang
38 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Sasaran Sektor Program/Kegiatan - Pengembangan pemanfaatan energi baru dan
terbarukan
Peningkatan kapasitas teknologi industri
- Penerapan biomassa sebagai bahan bakar alternatif industri
- Bantuan peralatan produksi hemat energi dan bimbingan teknis pengoperasian bagi IKM
Pengembangan sistem pengelolaan persampahan
- Peningkatan pengelolaan Gas Sampah - Inventori dan pengeolaan limbah industri
b. Program pembangunan tahan iklim berdasarkan rekomendasi KRAPI
Terdapat empat buah sektor yang termasuk di dalam program pembangunan yang
tahan iklim, yakni: pertanian, sumber daya air, daerah pesisir, dan kesehatan.
Program ataupun kegiatan masing-masing sektor menurut sasarannya dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Usulan Program Pembangunan Tahan Iklim
Sasaran Sektor Program/Kegiatan
Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
- Perbaikan dan optimalisasi sistem irigasi dan pintu air - Peningkatan teknik budidaya pangan - Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Pengelolaan Pengairan - Pengembangan sumber daya air - Penyediaan dan Pengelolaaan air baku/tanah - Program pengendalian banjir
Pengelolaan Wilayah Pesisir - Pengembangan perikanan tangkap - Pengelolaan kawasan pesisir terpadu
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Pembangunan dan pengelolaan saluran drainase - Pengembangan dan pengelolaan air minum
c. Program pembangunan bermanfaat ganda (Adaptasi dan Mitigasi)
Juga terdapat empat buah sektor yang termasuk di dalam program pembangunan
yang dapat bermanfaat ganda ini, yakni pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan
kesehatan. Program ataupun kegiatan masing-masing sektor menurut sasarannya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim | 39
Tabel 4.3 Usulan Program Pembangunan Bermanfaat Ganda Adaptasi dan Mitigasi
Sasaran Sektor Program/Kegiatan
Pengelolaan pertanian dan peningkatan ketahananan pangan
- Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim
- Optimalisasi pemanfaatan lahan - Pembangunan Desa Mandiri Pangan
Pengelolaan lingkungan hidup
- Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi kawasan hutan lindung
- Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional - Pengembangan Kampung Iklim dan Gerakan Menuju
Indonesia Hijau
Pengelolaan kehutanan dan lahan gambut
- Peningkatan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa
- Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan - Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut
terlantar dan terdegradasi dengan konversi lahan terlantar menjadi lahan sawah
- Perlindungan Hutan dan Konservasi SDH - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gambut
Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah dan sampah
- Pengembangan kinerja, perencanaan dan pengelolaan sampah dan air limbah
- Peningkatan sarana-prasarana persampahan dan air limbah - Pemberdayaan kesehatan lingkungan dan masyarakat - Minimasi sampah dengan prinsip 3R seperti TPST, Bank
Sampah, Komposting, dll
40 | Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
52 Pengarusutamaan Isu Perubahan Iklim
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Sumatera SelatanJalan Kapt. A. Rivai No. 23 Palembang 30129
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Gedung Wirausaha Kuningan, Lantai 7Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12920
Phone / Fax: +62-21-527-9081
www.greenclimateproject.org
Published by : PENGARUSUTAMAAN ISU PERUBAHAN IKLIM KE DALAM RPJMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2014-2018