pengawasan dai{ pengai}ia'tn{ iiai(m pengawas danrepository.um-palembang.ac.id › id › eprint ›...
TRANSCRIPT
-
PEII\KSANAAN PENGAWASAN DAI{ PENGAI}IA'TN{ OT,EEIIAI(M PENGAWAS DAN PENGAI}IA-T TERHADAP
TERPIDANA PERCOBAAN
SKRIPSI
DtrirLD S.b.gi S.hL S.b Sy.ratIhtrkMqGD@Ulirr
SnrlrnrHcht!
OI;EE:
AI{GGARENALDINIIII:50 201t t2,l
rAKI'LTASET'KTJMI'NIYERIIITAS MTJflAMMADIYAH PALEMBANG
2019
-
TJNIVERSITAS MI'}IAMMADIYAH PALEMBANGFAKI'LTAS HI,JKI.IM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
JLrDtlL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAI.I DAN PENGAMATAI.IOIEH HAKIM PENGA\VAS DAN PENGAI|,IATTERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN
NAMA :NIM :PROGRAM STTJDI :PROGRAMKEKHUSUS$I :
Pembimbing,Reny Okpirianti, SH., M.Hum
PERSETUruA}{ O[.EH TIM PENGUJI:
Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
Anggota :1. YrdistinRusydi, SH., M.Hum
2. Heni Marlina, SH., MH
AnggrRcnaldi502015324IImu HukmrHulumPid
PaIcmbmg, 2019
EMBANG
DISAHKANOLEHKAN FAKTJLTAS HUKI'M
-
PERNYATAANXEASIIIAN
Yang bertanda hngan dibawah ini:
Nama
NIM
Plogram Stdi
Progrm Kelfiusumn : HukumPidana
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
*PEI-A,KSANAAN PENGAWASAN DA}.I PENGAMATA}I OLEH
IIAKM PENGAWAS DA}.I PENGAMAT TERIIADAP TER}IDANA
PERCOBAAN'
Adalah hkm m€n4nlrm ksya tulis ormg laia 1qffi &larn bduk
kutipan yang tclah saya sebrdrm sumbernya. Apabila pemyatam k@slie
ini tidak b€nar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik
Demikianlah pernymm ini saya bud dengatr sebenr$enrnfa.
Palsmgen&2SAgustus 2019
enyatakan,
: AI',{GGARENALDI
:502015324
: Ilmu Hukum
lV
ARENALDI
-
KATAPENGA}{TAR
Aseahmu'alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta
shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini denganjudul:
.PELAKS.ANAAAI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HA,KIM
PENGAWAS DAN PENGAMAT TERIIADAP TERPIDANA PERCOBAAN'
Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangarl
kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai
manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi
berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak,
akhimya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:
l. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas
lvluhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan Makultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang.
-
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah
banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalarr
penulisan dan penyusunan slripsi ini.
6. Ibu Hj. Kumiati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adind4 serta selunrh keluarga yang
telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
membacanya, akhimya segala laitik dan saran penulis terima guna perbaikan
dimesa-masa mendatanB.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Palembang, Z8Agustus 201 9
YI
-
MOITO
'Doa boczng siqa yutg ra *q* Itbh de, Rosul'Ir[yo futtt*u k@ Altoh dan tertqw *qsbNys, npha no*acfubh ovttgorwtg y6t ncnfinl Isanunngan'
(QS: An-Nrn 52)
Ku Perscnbrhkar kepdr:-Aylhendr den Ibunde yergtcrdntr- Seudan-$udrrrku yrng tcrlrlteDg- Sahebat-crhrbltku- Almematcr yang Luhnggelcn
vu
-
ABSTRAKPELAKSANAA}I PENGAWASA]\ DAII PENGAMATAIT OLEH
HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAPTERPIDA}{A PERCOBAAI{
OLEHANGGAR.ENALDI
Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mongatur mengenai pengawasanhakim pengawas dan pengamat tentu saja dikatakan sebagai tugas tambahan selaintugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka epektifitasnyaperlu untuk dipertanyakan, khususnya yang terjadi setelah keputusan tersebutmempwryai kekuatan hukum tetap.
Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan danpengamatan oleh hakim pengawas dan pengarnat terhadap terpidana percobaen,dan juga untr.rk mengetahui dan memahami personel yang diawasi oleh hakimpengawas dan pengamat.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami pelaksanaan pengawasan danpengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaanadalah: dilahkan dengan cara mengawasi dan mengamati sendiri tingkah lakuterpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus dalam masapercobaannya, tetapi sampai saat ini hal tersebut belum berjalan sebagaimanayang diharapkan.
Pihak yang diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat adalah: (a)terpidana, mengawasi dan mengamati tingkah laku terpidana" (b) terhadap jaks4apakah jaksa telak melaksanakan putusan pengadilan, (c) paniter4 apakah telahmembuat tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dalam register,(d) kepala Iembaga pengawasan, apakah telah melaksanakan tugasnya yaitumemasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.
Kata kunci: Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadapterpidna percobaan
vrlr
-
DAX'TAR.ISI
HALAMANJI,JDIJL
PERSETUruANPEMBIMBING
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI...................
PERNYTAAN KEASLIAN........ -..
KATAPENGANTAR
HAI-AMAN MOTTO DA}.I PERSEMBAIIAN
ABSTRAK
DAFTARISI
BAB. I. PENDAHI]LUANA. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. RuangLingkupdanT 5
5D. Kerangka Konseptual
E. Metode Pmlitian
F. Sistematika Penulisan................
BAB. II. TINJAUANPUSTAKA
A. Hakim Dalam SistemPemdilm Pidma-..........
B. Tinjaum tlakim Pengewas Dm Pengamd.....................
C. Tinjauan Pidana Percobaan.. . . .. .
8
I{alaman
l't/
lt
lI1
vll
vllt
lX
t0
t6
lx
20
-
BAB. M. PEMBNIASAN
A Peleksmam nengamm Dm Pagmtu Oleh
Ilakim Pengaums Dan pengpmd T€,fiadry
TerpidanaPercobaan........,........... 30B. Personel YugDiawasi Oleh Hakim
Pcng[wasDanPmgamaa .. 35BAB.[V. PENUTI.]P
l" Kesimfmbn. 42
B. Srm-sum. 44DAFTARPUSTAKA
LAI\,PIRA}.I-I,AMPIRAN
x
-
BAB. I
PE]\IDAIil]LIIAN
A. Latar Belakang
Sebelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat
nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (Het Herziene
Inlands Reglement) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda.
Dalam HIR tugas jaksa adalah penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan
perkara di depan sidang pengadilan.
Sebelum berlakunya hukum pidana nasional, yaitu Undang-undang Nomor
8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-mdang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan
eksekusi saj4 sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.
Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
brq maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi
perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah
salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
dalam rangka pembangrrnan hukum nasional, merupakn hasil pe{uangan cita-cita
bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau
ryirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan
zman Untr.rk itulah jaksa perlu didorong di samping pen$ursiuu.l hukum materiil
dn formil secara bailq juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial,
-
2
budaya dan filsafat bagi kalengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap
hukum dan masalah kemasyarakatan.
Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai
tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti
oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara
dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini
mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidan4 perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut
KIJIIAP, Pasal 1 butir 6 dipisahkan:
(a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum sertamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap
(b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukanpenunfutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Pemisahan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP tersebut
mengandung konsekuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum dan
melaksanakan keputusan pegadilan, sedangkan penuntut umum melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim akan tetapi tidak biasa
menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal I (b) a-b
KUIIAP tersebut dapat dianggap sebagai "pertumbuhan dari pada kualitas pejabat
kejaksaan yaitu selakujaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta
fi"rngsi masing-masing". I
Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya
adalah Pasal 14 ayat (1) KUIIAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270
'Djoko Prakoso dan I Ketut Mwtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesiq, B][i,aAksar4 Jakarta 1997, hlm. 9
-
3
KLJHAP, yaitu: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan
salinan surat putusan kepadanya".
Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas jaksa tersebut
menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana jaksa mempunyai kedudukan
strategis dalam usaha penegakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan
langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa
perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik,
sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.
Memperhatikan isi Pasal 270 KUHAP, dapat diketahui bahwa sebelum
memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dieksekusi yang
berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim
dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila mempunyai unsur:
l. Terdakwa atau penuntut umum menerima putusan.2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum temyata tidak
dimanfaatkan, atau karena lewat waktu dari yang ditentukan.3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanya putusan diterima
atau tidakny4 permohnan upaya hukum ditarik kembali.
Apabila hakim menjatuhkan piclana bagi terdakwa clalam hal ini pidana
percobaan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUTIAP yang
menyebutkan bahwa: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat,
maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang
sunguh-sungguh dan menururt ketentan Undang-undang".2
zBambang Poemomo, Orientasi HukumYogakarta" 1984, blm. 42
Acara Pidanq lndoesia, Amata B*u
-
4
Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan
pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan
den pengamatan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan.
Ketentuan tentang adanya pengawasan da pengamatan tersebut merupakan
suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUFIAP pada tanggal 13 Desember
1981. adanya pengawasan dan pslgam2tan oleh hakim pengavms dan pengamat
tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan pengadilan telah
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pegawasan
hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan
selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka
efektifitasnya perlu untuk dipertanyakan, khususnya yang te{adi setelah
keputusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dari apa yang telah diuraiakan di dalam latar belakang tetsebutt di atas,
penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya
akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:
"PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM
PENGAWAS DAN PENGAMAT TERIIADAP TERPIDANA PERCOBAAN"
B. Permasalahan
Adapun yang menjadi pemrasalahan adalah sebagai berikut:
l. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengarnatan oleh hakim
pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ?
-
5
2. Siapakah yang diawasi dan diamati oleh hakim pengaw.rs dan pengamat ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap pelaksanaan pengawzrsan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan
pengamat terhadap terpidana percobaan, tanpa menutup kemungkinan
menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.
Tujuan penelitian adalah:
l. Untuk mengetahui dan
pengamatan oleh hakim
percobaan.
menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan
pengawas dan pengamat terhadap terpidana
2. Unhrk mengetahui dan memahami personel yang diawasi oleh hakim
pengawas dan pengarnat.
Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi iknu
pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, s€kaligus merupakan sumbangan
pemikiran yang dipersembakan kepada alarnater.
D. Kerangka Konseptual
Kerangka konsephral merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran
-
6
penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini
akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul slaipsi ini sebagai berikut:
l. Hakim adalah: Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-rmdang untuk mengadili.3
2. Pidarc Percobaan adalah: orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman
itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian temyata bahwa terhukum
sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau
melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya
3. Perbuatan Pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.a
E. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,
terutama yang ada sangkut pautrya dengan pelaksanaan pengawasan dan
p€ngamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan,
'Andi HNnzah, Konus Hukum, Ghalialndonesia Jakarta l986,hhn- 229aMoeljatno,lsas-as as Hukum Pidana,Rmeka Cipt4 Jakarta, 1993, hlm. 54
-
7
maka jenis penelitiannya adalah penelitian httklurr normatif yang bersifat
desl
-
8
besifal deslriptif analitis yarrg menguraikan gambaran dari data yang
diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suat
kesimpulan yang bersifat umum.s
F. Sisematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunuur skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan
tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, pemtasalahan, ruang
serta
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
oleh hakim
personel yang
mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan
pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaab,
diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat.
tBambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Penad4 lakart4 1997,hlm. 129
lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,
sistematika penulisan
Bab. II. Tinjauan pustak4 memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai hakim dalam sistem peradilan pidan4 pengertian hakim
pengawas dan pengamat, ruang lingkup tugas dan jumlah hakim
pengawas dan pengamat, metode yang digunakan dalam melakukan
pengawasan, jenis-jenis pidana, pengartian pidana percobaan serta
ketentuanny4 berakhimya pidana percobaan basi terpidana.
Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
-
9
Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi
ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
-
DAI'TARPUSTAKA
Buku-buku:
Andi Hamzah, Penganlar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia [ndonesia,Jakarta 1983
-----------------, Kamus Hukum, Ghalia Indonesi4 Jakart4 1986
Andi Hamzah Dan Siti Rahayl Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan diIndonesia, Akademika Pressindo, Jakart4 1983
Ansorie Sabuan, Syariftdin Petanasse, Ruben Achma{ Hukwn Acqra Pidona,Angkas4 Baadung, 1990
Bambang Poemomo, Orientosi Huhtm Acara Pidana Indoneslc, Amarta Buku,Yogyakart4 1984
Bambang Sunggonq Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakart41997
Djoko Prakoso dan I Ketut Mwt*yMengenal Lembaga Kejal
-
Roscoe Paound, An Intoduction to the Philosophy of Law, New Heven, YaleUniversity Press, 1973
Soejono Koesoemo Sisworo, Tinjauon Sepintas Beberapa Aliran Filsafat HuhrmDalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembinaan Huhtm Indonesia,Jakarta 1988
Sudilmo Mertokusumo dan Pitlo, Bab-bab Tentang Penetmtan Huhm, CitraAditya Bakti, Yogyakarta, 1993
Yesmil Anwar Dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen DanPelaksanaannya Dalam Penegakan Huhtm di Indonesia, WidyaPadj adj aran, Bandung 2001
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 8 Tahrm 1981 tentang Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana
Artikel:
Absar Kartabrata Akuntabilitas Hukum Dalam Mengemban Prinsip KebebasanHukum, Artikel Litigasi FH-UNPAS, Bandung, 1998