pengawasan dan penegakan - unhas.ac.id · pdf file(amdal / ukl upl /sppl dan dpl) 2....
TRANSCRIPT
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PPLH
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SULAWESI DAN MALUKU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
MUHAMMAD NUR
KABID PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG & SDA
PENCEMARAN AIR
PENCEMARAN UDARA
EROSI
ABRASI
SAMPAH
BANJIR
ILLEGAL LOGGING
Permasalahan LingkunganPermasalahan Lingkungan
Pengawasan Lingkungan Hidup(Pasal 71 – 75)
MenteriGubernur
Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)
•• PUU Bidang PPLHPUU Bidang PPLH
TingkatKetaatan
KEGIATAN DAN/ATAU USAHA
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pengawasandapatgasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ab
c•• Izin LingkunganIzin Lingkungan
KEWAJIBAN PELAKU USAHA
Setiap orang yang melakukan usaha dan/ataukegiatan berkewajiban:a. memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepatwaktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkunganhidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutulingkungan hidup dan/atau kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.
PENGAWASAN
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (PASAL 71 AYAT 1)
PENGAWASAN RUTIN, UJI
PETIK
PENGAWASAN KASUS
Pemantauan
IndikasiPenyimpangan
KerusakanLingkungan
Laporan Masyarakat
PENGAWASAN
Kesesuaianperuntukan dgn
Dok RTRW
KeabsahanPerizinan
PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; AMDAL,
PPA, PPU & PLB3
DIAGRAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN
ASPEK LINGKUNGAN BERDASARKAN JENIS PENGAMATAN
PerkembanganPengamatan di Lapangan
APA YANG DIAWASI dan
Instrumen yang digunakan didalam Pengawasan?
APA YANG DIAWASI ?UU 18/2008 & UU 32/2009
Personal :Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Domestik
Korporasi :Kegiatan Jasa (Pelabuhn & LB3, dll)ManufakturKegiatan PertambanganKegiatan MigasKegiatan AgroindustriKegiatan Industri Kecil/Mengh
PPLH
1. Memiliki SK Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi dari Instansi yang berwenang berkaitan dengan Dokumen Lngkungan (AMDAL / UKL UPL/SPPL dan DPL)
2. Implementasi RKL-RPL / UKL-UPL3. Pelaporan pelaksanaan RKL RPL / UKL UPL
Instrumen yang digunakan didalam Pengawasan?
Pengendalian Pencemaran Air
Ketaatan Terhadap Parameter
Ketaaan Thd TitikPenaatan
(Jumlah Outlet)
Ketaatan Terhadap Izin
Pemenuhan BMAL (Data
Sekunder dan Data Primer)
PelaporanKualitas, Debit,
Kap.Prod
Persyaratan TeknisIPAL
Pemanfaatan Air Limbah
Pemanfaatan Air Limbah
Ketaaan Thd TitikPenaatan
(Jumlah Outlet)
III. Pengendalian Pencemaran Udara
ParameterEmisi Udara
Titik Penaatan (cerobong emisi)
Pembuangan Gas Melalui Cerobong
Data Primer KLH
Pemenuhan BMEU
PelaporanManual / CEM
Persyaratan TeknisCerobong
PengendalianPencemaran
UdaraPP No.41 / 99
Pedoman Teknis PengendalianPencemaran
Udara Sumber Tidak Bergerak
Kepdal No. 205/1996
Peraturan pelaksanaan(Kepmen/Permen LH)
Pengelolaan Limbah B3
Penyimpanan&
PengumpulanPemanfaatan Pengangkutan Pengolahan Penimbunan
Perizinan dari KLH / PEMDA
Hasil Pengawasan
Hasil Pengawasan
Indikasi PidanaIndikasi Pidana PenyidikanPenyidikan
Indikasi Kerugian
Lingkungan
Indikasi Kerugian
LingkunganPerdataPerdata
Pelanggaran Pasal 100 (1)Pelanggaran Pasal 100 (1)
Sanksi Administratif
Sanksi Administratif
Dapat dilakukan sekaligus
Dapat dilakukan sekaligus
Hubungan antara Pengawasan dengan Penegakan Hukum Pejabat
PengawasPejabat
Pengawas
UU No. 32 Tahun 2009UU No. 32 Tahun 2009
PerdataAdministrasi Pidana
Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan
1. ADMINISTRATIF (TEGURAN TERTULIS, PAKSAAN PEMERINTAH, PEMBEKUAN IZIN LINGK, PENCABUTAN IZIN LINGK.)
2. PERDATA (GANTI RUGI MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN DAN MELALUI PENGADILAN)
3. PIDANA - PENCEMARAN, PERUSAKAN, DUMPING LB3, TANPA IZIN LINGKUNGAN, DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL ATAU UKL-UPL)
UNSUR PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ADALAH :1.PENCEMARAN LINGKUNGAN (DARAT & LAUT) Adm (psl 100 (1&2), Perdata dan Pidana2.PERUSAKAN LINGKUNGAN (DARAT & LAUT) perdata & pidana 3.TANPA IZIN LINGKUNGAN Pidana4.TANPA DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL ATAU UKL-UPL) Pidana5.DUMPING LIMBAH B3 pidana6.PEJABAT PENGAWAS YG TDK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN TERJADI INSIDEN LINGKUNGAN pidana7.MEMBERIKAN INFORMASI PALSU, MENYESATKAN, MENGHILANGKAN INFORMASI, MEMBERIKAN KETERANGAN YG TDK BENAR KAITAN DGN PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM pidana 8. PENANGGUNGJAWAB USAHA YG TDK MELAKSANAKAN PAKSAAN PEMERINTAH pidana9. MENGHALANG-HALANGI ATAU MENGGAGALKAN PELAKSANAAN TUGAS PPLH DAN/PPNS pidana
1. keterangan saksi;2. keterangan ahli;3. surat;4. petunjuk;5. keterangan terdakwa; dan/atau6. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
ALAT BUKTI YG SAH DALAM TUNTUTAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (pasal 96 UU 32/2009
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
Pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan
Sanksi Administrasi
Tidak melaksanakan
sanksi administrasi(Psl. 100 ayat (2))
Pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
(Psl. 100 ayat (2))
PIDANA & DENDA
Psl. 100 ayat (1)
Delik Formil Tertentu dalam UU No. 32/2009
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Lingkungan
Hidup
Penyidik Polri
PenyidikPsl. 94 ayat (1)
PENCEMARAN LINGKUNGANSENGAJA ATAU LALAI YG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, AIR DAN AIR LAUT- SENGAJA : PENJARA PALING SINGKAT 3 TH,
PALING LAMA 10 TH DAN DENDA Rp. 3 M – 10 M; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN (PENJARA 4 – 10 TH DAN DENDA Rp. 4 – 12 M); MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT ATAU MATI (PENJARA 5 – 15 TH DAN DENDA Rp. 5 – 15 M)
LALAI : PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 3 TH; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN
(PENJARA 2– 6 TH DAN DENDA Rp. 2 – 6 M); MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT ATAU MATI (PENJARA 3 – 9 TH DAN DENDA Rp. 3– 9 M
SETIAP ORANG YG MELANGGAR BM AIR LIMBAH, BM EMISI, BM GANGGUAN DIPIDANA DGN PENJARA PALING LAMA 3 TH DAN DENDA Rp.3 M CATATAN :TINDAK PIDANA PELANGGARAN BM HANYA DAPAT DIKENAKAN BILA SANKSI ADMINISTRATIF YG TELAH DIJATUHKAN TDK DIPATUHI ATAU PELANGGARAN DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI
PERUSAKAN LINGKUNGAN
SENGAJA ATAU LALAI YG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP- SENGAJA : PENJARA PALING SINGKAT 3 TH,
PALING LAMA 10 TH DAN DENDA Rp. 3 M – 10 M; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN (PENJARA 4 – 10 TH DAN DENDA Rp. 4 – 12 M); MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT ATAU MATI (PENJARA 5 – 15 TH DAN DENDA Rp. 5 – 15 M)
LALAI : PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 3 TH; MENGAKIBATKAN LUKA DAN ATAU BAHAYA KESEHATAN
(PENJARA 2– 6 TH DAN DENDA Rp. 2 – 6 M); MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT ATAU MATI (PENJARA 3 – 9 TH DAN DENDA Rp. 3– 9 M
MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN’, DIPIDANA DGN PENJARA PALING SINGKAT 3 TH & > 10 TH DAN DENDA Rp. 3-10 M)
IZIN LINGKUNGAN
PIDANA IZIN LINGKUNGAN1.PEJABAT YG MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN TANPA DILENGKAPI AMDAL atau UKL-UPL, DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 3 M (PSL 111 (1)2.PEJABAT PEMBERI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YG MENERBITKAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA DILENGKAPI DGN IZIN LINGKUNGAN, DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 3 M (PSL 111 (2)
PENGELOLAAN LIMBAH B31.TPS LB3, 2.TRANSPOR LIMBAH B3,3.PEMANFAATAN LIMBAH B34.PENGOLAHAN LIMBAH B35.PENIMBUNAN LIMBAH B3
PSL 102Setiap or yg melakukan pengelolaan LB3 tanpa izin, dipidana dgn pidana penjara paling singkat 1 th & paling lama 3 th dan denda paling sedikit Rp. 1 M dan paling banyak Rp. 3 M
PSL 104Setiap or yg melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dgn pidana penjara paling lama 3 th dan denda paling banyak Rp. 3 M.
Sampah Domestik
Kontaminasi Tumpahan Minyak Emisi Udara
Limbah Cair
Penimbunan Sludge IPAL yangmengandung Logam Berat Krom (Cr) di kebun kelapa sawit
1. PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS KE TPS DOMESTIK
2. PEMANFAATAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (INCENERATOR RS)
TRANSPOR LIMBAH B3
1. IZIN LINGKUNGAN TANPA AMDAL ATAU UKL-UPL
2. IZIN USAHA DAN ATAU KEGIATAN TANPA IZIN LINGKUNGAN
CONTOH LANGKAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
PENYELESAIAN HUKUM ADMINISTRATIF
1. HOTEL CLARION MAKASSAR2. HOTEL ARYADUTA MAKASSAR3. RS. UNHAS MAKASSAR4. RS. GRESTELINA MAKASSAR5. PT. KATINGAN TIMBER MAKASSAR6. PT. KURNIA LUWUK SEJATI LUWUK BANGGAI7. HOTEL SWISSBELT KENDARI8. HOTEL ASTON AMBON9. PT. SINERGI BERJAYA AMBON10.PT. ANEKA SUMBER TATABAHARI AMBON
PENYELESAIAN HUKUM ADMINISTRATIF
1. HOTEL CLARION MAKASSAR2. HOTEL ARYADUTA MAKASSAR3. RS. UNHAS MAKASSAR4. RS. GRESTELINA MAKASSAR5. PT. KATINGAN TIMBER MAKASSAR6. PT. KURNIA LUWUK SEJATI LUWUK BANGGAI7. HOTEL SWISSBELT KENDARI8. HOTEL ASTON AMBON9. PT. SINERGI BERJAYA AMBON10. PT. ANEKA SUMBER TATABAHARI AMBON
PAKSAAN PEMERINTAH
TIDAK DIINDAHKAN
PENEGAKAN PIDANA LINGKUNGAN
PENYELESAIAN SENGKETA (PERDATA)
TUNTUTAN PERDATA PT. BARAWAJA
PERTEMUAN DENGAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK
MASYARAKAT DEKAT LOKASI PT.BARAWAJA
PERSIDANGAN PT. BARAWAJA
LANGKAH PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN KAWASAN MANGROVE
Rona Awal Delta Bua-BuaTahun 2006
Sketsa Ekosistem Mangrove Bua-Bua, Kepulauan Selayar, Sulsel
Perbedaan penutupan dan tingkat kerapatan mangrove delta Bua-Bua
Perbedaan penutupan dan tingkat kerapatan mangrove delta Bua-Bua
40
Status Mutu Laut untuk Air Laut
Air Laut
Memenuhi BMAL
Tidak Memenuhi BMAL
Status Mutu: Baik
Status Mutu: Tercemar
Kawasan Perairan yang diukur kualitas air laut dan ditetap status mutunya adalah:
• Pelabuhan• Wisata Bahari• Biota Laut (Mangrove, terumbu karang, padang
lamun dll)
41
Status Mutu Laut untuk Lingkungan Laut
Lingkungan Laut
Memenuhi KBKL
Tidak Memenuhi KBKL
Status Mutu: Baik
Status Mutu: Rusak
Lingkungan Laut yang diukur tingkat kerusakannya dan ditetapkan status mutunya adalah:
• Sempadan pantai dan sungai Mangrove;• Padang Lamun• Terumbu karang
PROSES PENANGANAN KASUS PERUSAKAN LINGKUNGAN DELTA
BUA-BUA KAB.SELAYAR
Foto Sita Barang Bukti Sebagian Akar dan Batang Tanaman Mangrove yang rusak
Dilakukan Oleh Penyidik Di Lokasi TKP Delta Bua-bua Kel. Benteng Utara
Kec. Benteng Selayar
Foto Sita Barang Bukti Oleh Penyidik Alat Berat Excavator yang Digunakan untuk Merusak
Tanaman Mangrove Di Lokasi TKP Delta Bua-bua Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Selayar
Adminsitrasi persuratan
1. Surat perintah pulbaket2. SPDP
3. Sprindik4. Springas peninjauan dan pengukuran lapangan
5. Surat persetujuan sita kasus Bua-bua ke Pengadilan6. Surat Perintah Penyitaan
7. Suarat Persetujuan Sita Barang Bukti (Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan)
8. Surat Lainnya9. Surat Panggilan
Gelar perkara
Menghadirkan unsur-unsur terkait, untuk menguatkan BAP
Berkas perkara P21
Penitipan barang bukti barang
SURAT PERINTAH PENITIPAN BARANG BUKTIMelakukan Penitipan Barang Bukti ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana melakukan perbuatan perusakan mangrove di delta Bua-bua Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang diduga dilakukan oleh H. Ali Gandong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa 1 (satu) escavator Komatsu PC 200 warna kuning untuk disimpan dan disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.
Penyerahan tersangka dan barang
bukti barang Surat Perintah Penyerahan Tersangka dan Barang
BuktiMelaksanakan tindakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kasus perusakan ekosistem hutan mangrove di delta Bua-bua Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Makassar, 8 Maret 2010Nomor : 07/PDP/PPNS-LH/3/2010 Kepada Yth. :Sifat : Biasa KEPALA KEJAKSAAN TINGGILampiran : 1 (satu) Bundel SULAWESI SELATAN Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan di
-Makassar
1. Nama : H. Ali GandongTempat / Tanggal Lahir : Sidenreng-Rappang / 14 Agustus 1944.Agama : IslamPekerjaan : PengusahaAlamat : Jl. Arif Rahman Hakim Nomor 3 Makassar
atas dugaan perusakan mangrove di delta bua-bua Kelurahan Bua-bua Utara Kecamatan Benteng Kabupaten KepulauanSelayar Sulawesi Selatan.
2. Rujukan :1.Pasal 109 ayat (1) KUHAP.2.Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.3.Laporan Kejadian No. : LK-05/PPNS-LH/02/2010, Tanggal 3 Februari 2010.4.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN. DIK-06/PPNS-LH/03/2010.
3. Demikian untuk menjadi maklum.
Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin, 8 Maret 2010 telah dimulai penyidikan tindak pidana melakukan perbuatanperusakan hutan mangrove di delta Bua-bua Kelurahan Bua-bua Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayaryang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh H. Ali Gandong dan Muhammadong alias Ronalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Nama : Muhammadong alias RonalTempat / Tanggal Lahir : Pinrang / 15 Mei 1971.Agama : IslamPekerjaan : Operator ExcavatorAlamat : Dusun Baddo-Baddo RT.02, RW Desa Baji Mangai Kecamatan Mandai
Pemberian keterangan saksi ahli dipangadilan
Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi & Maluku Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp. 0411-555701, 555702, Fax. 0411-555703