pengawasan dana desa oleh badan permusyawaratan …
TRANSCRIPT
Skripsi
PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
HAIRIL SAKTHI HR
E211 13 307
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2017
ABSTRAK
Hairil Sakthi Hr ( E211 13 307 ) Pengawasan Dana Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar, Xi + 69 Halaman + 6 Gambar + 7 Tabel + 33
Kepustakaan + 17 Lampiran
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengawasan dana desa oleh badan permusyawaratan desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriftif untuk mengetahui masalah masalah yang di teliti di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan.
Penelitian ini merupakan Studi Pengawasan yang menggunakan indikator pengawasan Dana Desa yang dikemukan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri yaitu Pengawasan pada Pra Penyaluran dana desa, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran.
Hasil penelitian Menunjukkan bahwa aturan yang berkaitan dengan Pegawasan dana desa dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengumpulan informasi dapat dilihat dari ketiga tahap pengawasan dana desa yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran, dan tahap pasca penyaluran dana desa yang dilakukan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
Kata Kunci : Pengawasan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRACT
Hairil Sakthi Hr (E211 13 307) Monitoring of Village Funds by Village
Consultative Agency in Sampulungan Village, North Galesong Sub-District,
Takalar District, Xi + 69 Pages + 6 Images + 7 Tables + 33 Library + 17
Attachments
The purpose of this research is to know the monitoring of village fund by the village consultative agency in Sampulungan Village, North Galesong Sub-district, Takalar Regency.The research method used is descriptive qualitative research method to find out the problem in carefully in Sampulungan Village North Galesong Sub-District Takalar Regency by interviewing some informants.
This study is a supervision study that uses indicators of monitoring of the Village Funds which are met by the Inspectorate of the Ministry of Home Affairs that is Supervision on the Pre Distribution of village funds, channeling, and post-channeling.
Research results Indicates that the rules relating to Village Funds Monitoring can be clearly seen from the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on Village Financial Management. The collection of information can be seen from the three stages of monitoring the village funds, namely the pre-channeling stage, the distribution stage, and the post-distribution Stage of village funds conducted in Sampulungan Village, North Galesong sub-District, Takalar Regency.
Keywords: Monitoring of Village Funds, The Village Consultative Agency
Kata Pengantar
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah
dan limpahan rahmat serta kasih sayangNya, sehingga skripsi yang berjudul “Pengawasan
Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan
Galesong Utara Kabupaten Takalar” ini dapat penulis selesaikan.
Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh
karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak
kekurangan, olehnya itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang
bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.
Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari
pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam
tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa
tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material
maupun moril.
Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:
1. Kedua Orang tuaku tercinta, ayahanda Abd. Hakim MT dan ibunda
Risnawati HT yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang,
cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada
henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya.
Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu ayah dan ibuku
terkasih. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA , selaku Rektor Universitas
Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
4. Ibu Dr.Hasniati,S.Sos.M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi
FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Rakhmat, M.S selaku Pembimbing I, dan Ibu
Dr.Hasniati,S.Sos.M.Si selaku Pembimbing II, dan juga mentor dalam
berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan
mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr, Suryadi Lambali,MA , Bapak Dr. La Tamba,M.Si , Bapak Drs.
Ali Fauzy Ely,M.Si , selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan
kritikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di
lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Saudara-saudaraku, Record 013 Ilmu Administrasi Negara Fisip Unhas
kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu
mendapat tempat didalam hati, semoga persahabatan dan perjuangan
kita tidak berhenti sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin
dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.
Jika tua nanti kita telah hidup masing masing ingatlah hari ini. Maaf saya
tidak sebutkan nama kalian satu per satu.
9. Eka Fitrianingsih S.H, rekan, dan sahabat yang kesemuanya tak bisa
penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis
dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan
motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini,
terima kasih.
Penlitian untuk tugas akhir ini merupakan bagian dari penelitian dosen
yang berjudul Model Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Takalar,
oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti, Dr.
Hasniati, S.Sos., M.Si.
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya
jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan
maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas
Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai
manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai
kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala
kesempurnaan hanyalah milik-Nya.
Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat
bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!
Sekian dan terimakasih.
Makassar, Mei 2017
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ....................................................................................
ABSTRAK .......................................................................................................
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................
LEMBAR PERSETUAJUAN SKRIPSI ............................................................
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................
KATA PENGANTAR .......................................................................................
i
ii
iv
v
vi
vii
DAFTAR ISI ....................................................................................................
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................
DAFTAR TABEL ............................................................................................
x
xiii
xiv
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1
I.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
I.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 8
I.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................... 8
I.4 Manfaat Penelitian .................................................................................... 8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 10
II.1 Konsep Dasar Dana Desa ....................................................................... 10
II.1.1 Pengertian Dana Desa.......................................................................... 10
II.1.2 Penyaluran Dana Desa ......................................................................... 12
II.1.3 Penggunaan Dana Desa ...................................................................... 14
II.1.4 Pengawasan Dana Desa .....................................................................
II.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)....................................................
II.2.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ................................................
II.2.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....................................
II.2.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa ...........................
II.3 Kerangka Fikir .........................................................................................
17
20
22
24
25
28
BAB III. METODE PENELITIAN ..................................................................... 32
III.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................ 32
III.2 Lokasi Penelitian ..................................................................................... 32
III.3 Informan …….......................................................................................... 32
III.4 Unit Analisis ...........................................................................................
III.5 Jenis dan Sumber Data...........................................................................
III.6 Teknik Pengumpulan Data......................................................................
III.7Teknik Analisis Data ................................................................................
33
33
34
34
Bab IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ...................................................
IV.1.1 Kondisi Geografis .................................................................................
36
36
IV.1.2 Sejarah Desa Sampulungan ................................................................
IV.1.3 Keadaan Penduduk, Pemukiman, dan Pendidikan ............................
IV.1.4 Keadaan Ekonomi ................................................................................
IV.1.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sampulungan .........................
Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan .....................................................
V.1 Pengawasan Dana Desa di Tahap Pra Penyaluran ............................
V.1.1 Kesiapan PerangkatDesa Dan Regulasi Dalam Menerima Dana Desa.
V.1.2 Kesesuaian Proses Penyusunan Perencanaan Dana Desa ...............
V.2 Pengawasan Dana Desa di tahap Penyaluran dan Penggunaan ........
V.2.1 Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa ..............................
V.3 Pengawasan Dana Desa di tahap Pasca Penyaluran ..........................
V.3.1 Penatausahan, Pelaporan dan PertanggungJawaban Dana Desa ......
V.4 Analisis Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa
BAB VI Penutup .............................................................................................
VI.1 Kesimpulan .........................................................................................
VI.2 Saran...................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................
37
39
43
43
48
48
48
53
60
60
63
63
66
68
68
68
70
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 : Kerangka Fikir............................................................................ 31
Gambar 2 : Struktur Pemerintahan Desa Sampulungan.............................. 44
Gambar 3 : Struktur Pemerintahan Desa Sampulungan.............................. 48
Gambar 4 :Undangan menghadiri MUSRENBANG..................................... 55
Gambar 5 : Undangan pembahasan RKPdes.............................................. 56
Gambar 6 : Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja
desa............................................................................................. 62
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Jumlah Pembagian Dana Desa Provins Sulawesi Selatan
Tahun 2016................................................................................ 4
Tabel 2 : Prosedur Pengawasan Dana Desa........................................... 18
Tabel 3 : Keadaan Penduduk Desa Sampulungan.................................. 39
Tabel 4 : Keadaan Pemukiman Desa Sampulungan .............................. 40
Tabel 5 : Distribusi Penduduk Berdasarkan Penghasilan ........................ 43
Tabel 6 : Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)................... 57
Tabel 7 : Laporan Realisasi....................................................................... 64
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal
ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa.
Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Desa berarti suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki
kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan masyarakatnya.
Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang
kesuksesan pemerintah nasional, bahkan desa merupakan garda terdepan
dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.
Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di
bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan
pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan
otonomi desa menuju kemandirian desa.
Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar
tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat
dengan pemerintahan desa. Dana desa merupakan bentuk bantuan dari
pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut
digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan
produktivitas sebuah desa.
Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya
digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai
dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan
pemerintah Indonesia.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan,
serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal Dana Desa ini diberikan dengan
mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional
Pembangunan Mandiri (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini,
memicu terciptanya program-program yang bertujuan meningkatkan
pembangunan dan pemberdayaan desa.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer
kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap
Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah
desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%),
dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga
dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan
luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan
penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan
prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam Permendes Nomor 21
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab
Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal
72 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya
bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang
sama pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit
10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi
dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat
berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya
sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi dalam
Hasniati 2016)
Untuk tahun 2016, jumlah dana desa yang dianggarkan untuk Provinsi
Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
No. Nama Kabupaten Jumlah Desa
Alokasi Per desa Alokasi per Kab/Kota
1. Kab. Bantaeng 46 Rp 565.640.000 Rp 26.019.440.000
2. Kab. Barru 40 Rp 565.640.000 Rp 22.625.600.000
3. Kab. Bone 328 Rp 565.640.000 Rp 185.529.920.000
4. Kab. Bulukumba 109 Rp 565.640.000 Rp 61.654.760.000
5. Kab. Enrekang 112 Rp 565.640.000 Rp 63.351.680.000
6. Kab. Gowa 122 Rp 565.640.000 Rp 69.008.080.000
7. Kab. Jeneponto 82 Rp 565.640.000 Rp 46.382.480.000
8. Kab. Luwu 207 Rp 565.640.000 Rp 117.087.480.000
9. Kab. Luwu Utara 166 Rp 565.640.000 Rp 93.896.240.000
10. Kab. Maros 80 Rp 565.640.000 Rp 45.251.200.000
11. Kab. Pangkep 65 Rp 565.640.000 Rp 36.766.600.000
12. Kab. Luwu Timur 124 Rp 565.640.000 Rp 70.139.360.000
13. Kab. Pinrang 69 Rp 565.640.000 Rp 39.029.160.000
14. Kab. Sinjau 67 Rp 565.640.000 Rp 37.897.880.000
15. Kab. Selayar 81 Rp 565.640.000 Rp 45.816.840.000
16. Kab. Sidrap 68 Rp 565.640.000 Rp 38.463.520.000
17. Kab. Soppeng 49 Rp 565.640.000 Rp 27.716.360.000
18. Kab. Takalar 76 Rp 565.640.000 Rp 42.988.640.000
19. Kab. Tana Toraja 113 Rp 565.640.000 Rp 63.917.320.000
20. Kab. Wajo 142 Rp 565.640.000 Rp 80.320.880.000
21. Kab. Toraja Utara 107 Rp 565.640.000 Rp 60.523.480.000
Jumlah Total 2253 Rp11.878.440.000 Rp 1.274.386.920.000
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI 2015
setelah diolah
Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD (Badan
Permusyawaratan Desa). Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian
Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh
masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah
diatasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan
pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan
anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Disamping itu
audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua
penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55
disebutkan :
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja
Kepala Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan
Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi
pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh
terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya
untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme
„check and balance‟ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.
Kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C
mengemukakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51
disebutkan bahwa:
1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c
setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan
Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan
Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi
penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan
oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka
diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan
dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan
peruntukkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan
Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan
akuntabel.
Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program
pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang
secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.
Menurut Pramesti dalam Hasniati (2016) Fenomena yang terkait dengan
pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa
belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun
tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Kemudian
menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hasniati (2015), dalam aspek
pengawasan Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni:
efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat
belum dikelola dengan baik, dan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah
belum jelas. Oleh karena itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika
pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi
penerapan program-program yang di danai dari dana desa sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dapat
mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)?
2. Apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada?
I.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah
sebagai beritkut :
1. Mengetahui mekanisme pengawasan dana desa yang dilakukan oleh
Badan Permuysawaratan Desa (BPD)!
2. Mengetahui apakah pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada!
I.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
1. Manfaat Akademik
Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi
pihak-pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten
dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai partisipasi
masyarakat dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Takalar.
2. Manfaat Praktis
Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bertambahnya sumbangan
informasi dan pemikiran bagi Kecamatan Galesong Utara mengenai
Alokasi Anggaran Dana Desa.