pengelolaan bmd prov.dki jkt.ppt
TRANSCRIPT
-
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik DaerahDisampaikan Oleh:Ika Aprilia
-
INERACA PEMERINTAH DAERAH
REALISASI ANGGARAN
Lampiran-4
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
NoURAIANAPBD
MurniRealisasi(%)
(Rp.)(Rp.)
1PENDAPATAN
2PENDAPATAN ASLI DAERAH
3Pendapatan Pajak Daerahxxxxxxxx
4Pendapatan Retribusi Daerahxxxxxxxx
5Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnyaxxxxxxxx
6Lain-lain Pendapatan Asli Daerahxxxxxxxx
7Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6)xxxxxxxxxx
8PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
9Pendapatan Bagian Daerah dari PBBxxxxxxxx
10Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTBxxxxxxxx
11Pendapatan Bagian Daerah dari SDAxxxxxxxx
12Dana Alokasi Umumxxxxxxxx
13Dana Alokasi Khususxxxxxxxx
14Total Dana Perimbangan (9+10+11+12+13)xxxxxxxxxx
15
16LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
17Hibahxxxxxxxx
18Dana Daruratxxxxxxxx
19Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilanxxxxxxxx
20Lain lainxxxxxxxx
21Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (17+18+19+20)xxxxxxxx
22TOTAL PENDAPATAN (7+14+21)xxxxxxxxxxxx
23BELANJA
24Belanja Operasi
25Belanja Pegawaixxxxxxxx
26Belanja Barang Non Investasixxxxxxxx
27Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman dan Obligasi Pemerintahxxxxxxxx
28Belanja Subsidixxxxxxxx
29Belanja Operasi Lainnyaxxxxxxxx
30Total Belanja Operasi (25+26+27+28+29)xxxxxxxxxx
31Belanja Modal
32Pembelian Aset Tetapxxxxxxxx
33Lain-lainxxxxxxxx
34Total Belanja Modal (32+33)xxxxxxxxxx
35Belanja Tak Tersangkaxxxxxxxx
36TOTAL BELANJA (30+34+35)xxxxxxxxx
37BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTAXXXXXXXXX
38Pembentukan Dana Cadanganxxxxxxxx
39Transfer Masuk dari Dana Cadanganxxxxxxxx
40DANA CADANGAN NETTO (38-39)xxxxxxxx
41SURPLUS/DEFISIT (22-36-37-40)xxxxxxxx
42PEMBIAYAAN
43Penerimaan
44Sisa Anggaran Lebihxxxxxxxx
45Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkanxxxxxxxx
46Pinjaman Dalam Negerixxxxxxxx
47Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxxxxxxx
48Pinjaman dari Sumber Lainxxxxxxxx
49Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
50Total Penerimaan (44+45+47+48+49)xxxxxxxxxx
51Pengeluaran
52Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerixxxxxxxx
53Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
54Penyertaan Modal Pemerintahxxxxxxxx
55Pemberian Pinjaman Jangka Panjangxxxxxxxx
54Total Pengeluaran (52+53+54+55)xxxxxxxx
55PEMBIAYAAN NETTO(50-54)xxxxxxxxxx
&L&8 C: Draft/&F&A&R&8&D &T
Neraca
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam rupiah)
Uraian20X120X0
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas DaerahXXXXXX
Kas di Bendaharawan PembayarXXXXXX
Piutang/Tagihan ke Pihak KetigaXXXXXX
PersediaanXXXXXX
Jumlah Aset LancarXXXXXX
INVESTASI PERMANEN
Penyertaan Modal Pemerintah DaerahXXXXXX
Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah OtonomXXXXXX
Investasi Permanen LainnyaXXXXXX
Jumlah Investasi PermanenXXXXXX
ASET TETAP
TanahXXXXXX
Peralatan dan MesinXXXXXX
Gedung dan BangunanXXXXXX
Jalan, Irigasi dan JaringanXXXXXX
Aset Tetap LainnyaXXXXXX
Konstruksi dalam pengerjaanXXXXXX
Jumlah Aset TetapXXXXXX
DANA CADANGANXXXXXX
ASET LAINNYA
Dana CadanganXXXXXX
Jumlah Aset LainnyaXXXXXX
TOTAL ASETXXXXXXXX
HUTANG
HUTANG JANGKA PENDEKXXXXXX
Bagian Lancar Hutang Jangka PanjangXXXXXX
Hutang PFKXXXXXX
Jumlah Hutang Jangka PendekXXXXXX
HUTANG JANGKA PANJANG
Hutang Kepada Pemerintah PusatXXXXXX
Pinjaman Dalam NegeriXXXXXX
Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
Jumlah Hutang Jangka PanjangXXXXXX
TOTAL HUTANGXXXXXX
NET ASETXXXXXXXX
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana LancarXXXXXX
Ekuitas Dana Yang DiinvestasikanXXXXXX
Ekuitas Dana Yang DicadangkanXXXXXX
NET EKUITAS DANAXXXXXXXX
$15
CF
Lampiran-6
LAPORAN ALIRAN KAS
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
Uraian20X120X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah BersihXXXXXX
Pendapatan RetribusiXXXXXX
Pendapatan Asli Daerah LainnyaXXXXXX
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
Pendapatan Bagi Hasil PajakXXXXXX
Pendapatan Bagi Hasil Bukan PajakXXXXXX
Pendapatan Dana Alokasi UmumXXXXXX
Pendapatan Dana Alokasi KhususXXXXXX
Pendapatan Dana DaruratXXXXXX
PENERIMAAN HIBAH
Pendapatan HibahXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Belanja PegawaiXXXXXX
Belanja Barang Non InvestasiXXXXXX
Belanja Pembayaran Bunga Hutang dan Obligasi PemerintahXXXXXX
Belanja SubsidiXXXXXX
Belanja Operasi LainnyaXXXXXX
Belanja Tak TersangkaXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas OperasiXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk Kas
Pendapatan dari Bagian Laba BUMDXXXXXX
Pendapatan Investasi LainnyaXXXXXX
Pendapatan dari Penjualan Aset TetapXXXXXX
Pendapatan dari Penjualan Aset LainnyaXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Penyertaan Modal Pemerintah DaerahXXXXXX
Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada BUMN / BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah OtonomXXXXXX
Pembelian Aset TetapXXXXXX
Pembeliaan Aset LainnyaXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas InvestasiXXXXXXXX
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Masuk Kas
Privatisasi BUMDXXXXXX
Divestasi LainnyaXXXXXX
Hutang Kepada Pemerintah PusatXXXXXX
Pinjaman ke Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
Pinjaman Dalam NegeriXXXXXX
Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah PusatXXXXXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriXXXXXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas PembiayaanXXXXXXXX
Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran
Arus Masuk Kas
Penerimaan PFKXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Pengeluaran PFKXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-AnggaranXXXXXXXX
Kenaikan (Penurunan Kas)XXXXXXXXXX
Saldo Awal KasXXXXXX
Saldo Akhir KasXXXXXXXXXXXX
16
-
NERACA PEMERINTAH DAERAH(lanjutan)
REALISASI ANGGARAN
Lampiran-4
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
NoURAIANAPBD
MurniRealisasi(%)
(Rp.)(Rp.)
1PENDAPATAN
2PENDAPATAN ASLI DAERAH
3Pendapatan Pajak Daerahxxxxxxxx
4Pendapatan Retribusi Daerahxxxxxxxx
5Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnyaxxxxxxxx
6Lain-lain Pendapatan Asli Daerahxxxxxxxx
7Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6)xxxxxxxxxx
8PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN
9Pendapatan Bagian Daerah dari PBBxxxxxxxx
10Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTBxxxxxxxx
11Pendapatan Bagian Daerah dari SDAxxxxxxxx
12Dana Alokasi Umumxxxxxxxx
13Dana Alokasi Khususxxxxxxxx
14Total Dana Perimbangan (9+10+11+12+13)xxxxxxxxxx
15
16LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
17Hibahxxxxxxxx
18Dana Daruratxxxxxxxx
19Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilanxxxxxxxx
20Lain lainxxxxxxxx
21Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (17+18+19+20)xxxxxxxx
22TOTAL PENDAPATAN (7+14+21)xxxxxxxxxxxx
23BELANJA
24Belanja Operasi
25Belanja Pegawaixxxxxxxx
26Belanja Barang Non Investasixxxxxxxx
27Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman dan Obligasi Pemerintahxxxxxxxx
28Belanja Subsidixxxxxxxx
29Belanja Operasi Lainnyaxxxxxxxx
30Total Belanja Operasi (25+26+27+28+29)xxxxxxxxxx
31Belanja Modal
32Pembelian Aset Tetapxxxxxxxx
33Lain-lainxxxxxxxx
34Total Belanja Modal (32+33)xxxxxxxxxx
35Belanja Tak Tersangkaxxxxxxxx
36TOTAL BELANJA (30+34+35)xxxxxxxxx
37BAGI HASIL PAJAK KE KABUPATEN/KOTAXXXXXXXXX
38Pembentukan Dana Cadanganxxxxxxxx
39Transfer Masuk dari Dana Cadanganxxxxxxxx
40DANA CADANGAN NETTO (38-39)xxxxxxxx
41SURPLUS/DEFISIT (22-36-37-40)xxxxxxxx
42PEMBIAYAAN
43Penerimaan
44Sisa Anggaran Lebihxxxxxxxx
45Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkanxxxxxxxx
46Pinjaman Dalam Negerixxxxxxxx
47Pinjaman dari Pemerintah Pusatxxxxxxxx
48Pinjaman dari Sumber Lainxxxxxxxx
49Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
50Total Penerimaan (44+45+47+48+49)xxxxxxxxxx
51Pengeluaran
52Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerixxxxxxxx
53Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negerixxxxxxxx
54Penyertaan Modal Pemerintahxxxxxxxx
55Pemberian Pinjaman Jangka Panjangxxxxxxxx
54Total Pengeluaran (52+53+54+55)xxxxxxxx
55PEMBIAYAAN NETTO(50-54)xxxxxxxxxx
&L&8 C: Draft/&F&A&R&8&D &T
Neraca
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam rupiah)
Uraian20X120X0
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEKXXXXXX
Bagian Lancar Hutang Jangka PanjangXXXXXX
Hutang PFKXXXXXX
Jumlah Hutang Jangka PendekXXXXXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Hutang Kepada Pemerintah PusatXXXXXX
Pinjaman Dalam NegeriXXXXXX
Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
Jumlah Hutang Jangka PanjangXXXXXX
TOTAL KEWAJIBANXXXXXX
XXXXXXXX
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana LancarXXXXXX
Ekuitas Dana InvestasiXXXXXX
Ekuitas Dana CadanganXXXXXX
NET EKUITAS DANAXXXXXXXX
$15
CF
Lampiran-6
LAPORAN ALIRAN KAS
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
Uraian20X120X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah BersihXXXXXX
Pendapatan RetribusiXXXXXX
Pendapatan Asli Daerah LainnyaXXXXXX
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
Pendapatan Bagi Hasil PajakXXXXXX
Pendapatan Bagi Hasil Bukan PajakXXXXXX
Pendapatan Dana Alokasi UmumXXXXXX
Pendapatan Dana Alokasi KhususXXXXXX
Pendapatan Dana DaruratXXXXXX
PENERIMAAN HIBAH
Pendapatan HibahXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Belanja PegawaiXXXXXX
Belanja Barang Non InvestasiXXXXXX
Belanja Pembayaran Bunga Hutang dan Obligasi PemerintahXXXXXX
Belanja SubsidiXXXXXX
Belanja Operasi LainnyaXXXXXX
Belanja Tak TersangkaXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas OperasiXXXXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk Kas
Pendapatan dari Bagian Laba BUMDXXXXXX
Pendapatan Investasi LainnyaXXXXXX
Pendapatan dari Penjualan Aset TetapXXXXXX
Pendapatan dari Penjualan Aset LainnyaXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Penyertaan Modal Pemerintah DaerahXXXXXX
Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada BUMN / BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah OtonomXXXXXX
Pembelian Aset TetapXXXXXX
Pembeliaan Aset LainnyaXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas InvestasiXXXXXXXX
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Masuk Kas
Privatisasi BUMDXXXXXX
Divestasi LainnyaXXXXXX
Hutang Kepada Pemerintah PusatXXXXXX
Pinjaman ke Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
Pinjaman Dalam NegeriXXXXXX
Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah PusatXXXXXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriXXXXXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom LainnyaXXXXXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar NegeriXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas PembiayaanXXXXXXXX
Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran
Arus Masuk Kas
Penerimaan PFKXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Keluar Kas
Pengeluaran PFKXXXXXX
XXXXXXXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-AnggaranXXXXXXXX
Kenaikan (Penurunan Kas)XXXXXXXXXX
Saldo Awal KasXXXXXX
Saldo Akhir KasXXXXXXXXXXXX
16
-
IILINGKUP KEKAYAAN
Dikuasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnyaDisebut Kekayaan Negara Potensial sebagian urusan pengaturannya diserahkan kepada daerah
Dimiliki Negara Kekayaan yang tidak dipisahkan:Barang Milik Negara (BMN)Barang Milik Daerah (BMD)Kekayaan yang dipisahkan: Investasi Pemt pusat pd BUMN/Badan Hukum lainnyaInvestasi pemt Daerah pd BUMD/Badan Hukum lainnya
-
Barang Milik Daerah meliputi:barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBD barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah.
Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari:hibah/sumbangan atau yg sejenis.pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.IIILINGKUP BARANG MILIK DAERAH
-
EXISTINGKeputusan Mendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang DaerahKeputusan Mendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah yang dipisahkan
PARADIGMA BARUUU No. 17/2003 ttg. Keuangan NegaraUU No. 1/2004 ttg. Perbendaharaan NegaraPP No. 6/2006 ttg. Pengelolaan BMN/D Permendagri 17 tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah IVLANDASAN HUKUM
-
PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAANPENGELOLA. KEU. NEG( PSL. 6 )MENTERI KEUANGANPENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI/PIMP.LBGSELAKU PENGGUNAANGGARAN/BARANG
GUB/BUPT/WALKOTAKEPL. PEMR. DRHUTK MENGELOLA KEU DAERAH &WK PEMDA ATAS KEKAYAANDAERAH YG DIPISAHKAN DISERAHKANDIKUASAKANUU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D MENTERI KEUANGANBEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLA BMN)MENTERI/PIMP LMBGPENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBGPUSAT. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43)PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH DAERAHPP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/DMENTERI KEUANGANSELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4)MENTERI / PIMP. LBGSELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6)KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNABMN DI LINGKUNGNNYA(PS 7)GUB./BUPT/WALIKOTAPEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5)SEKRETARIS DAERAHADALAH PENGELOLA BMD (PS 5)KASATKER PERANG-KAT DAERAHADALAH PENGGUNA BMD (PS 8)UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
-
PP No.6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/DDiperlukan:Usaha ke arah unifikasi peraturanPengelolaan sec. tertib, tepat dan benarMenampung kebutuhan dalam praktekAdanya prosedur yg bakuAdanya validitas data BMN/D PELAKSANAAN UU NO.1/2004VLATAR BELAKANG PENGATURAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
-
EXISTINGKepala Daerah sbg pemegang kuasa barangSekretaris daerah sbg pembantu pemegang kuasa barang.Kepala biro/kepala bagian perlengkapan sbg pembantu kuasa barang.Kepala unit kerja adalah penyelenggara pembantu kuasa barang.PARADIGMA BARUGubernur/bupati/walikota Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMDSekretaris Daerah Pengelola BarangKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna BarangVI SUBJEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
-
Dipakainya istilah Pengelola Barang dan Pengguna Barang BMD pd dasarnya digunakan dlm rangka penyelenggaraan tupoksi pemda, shg BMD yg sedang digunakan dilarang utk dipindahtangankanTanah dan/atau bangunan pemda yg tdk digunakan utk tupoksi wajib diserahkan kpd Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota berwenang utk:a. menetapkan status penggunaanb. pemanfaatan dan c. pemindahtanganan tanah dan bangunan yang diserahkan tsb.Tanah pemda hrs disertifikatkan a.n. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota . VII PRINSIP DASAR PENGELOLAAN
-
Perolehan BMDPenyelesaian Dok. Kepemilikan (ps 33)Penetapan Status Penggunaan BMD (ps 13-14)Penggunaan sebatasuntuk penyelenggaraanTupoksi (ps 16 ayat 1)Barang Milik Daerah:Tidak sesuai TupoksiBerlebihTanah / bangunan yg telah diserahkanTindak Lanjut:Pengalihan Status PenggunaanPemanfaatanPemindahtanganan(ps 17 ayat 4)Tanah/bang idle wajib diserahkan kpd Gub/Bup/Walikota (ps 16 ayat 2)Penggunaan sebatasutk penyelenggaraanTupoksi (ps 16 ayat 1)Fungsi PelayananPemindahtanganan:JualTukar menukarHibahPMPD(pasal 45)Pemanfaatan:SewaKSPBSG/BGSPinjam pakai(pasal 20)ALUR PENGELOLAAN BMDNon tanah dan bangunan Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtangananFungsi BudgeterUsulan PenetapanStatus Penggunaan BMD (ps 14 ayat 2b)
Kepala satuan kerjaSelaku Pengguna BarangSekretaris DaerahSelakuPengelola BarangGubernur/Bupati/WalikotaPengguna Barang LainnyaPihak Lain
-
SIKLUS PENGELOLAAN Perencanaan dan penganggaran;Pengadaan;Penggunaan;Pemanfaatan;Pemeliharaan; Penilaian;Penghapusan;Pemindahtanganan; Penatausahaan;Pengawasan/pengendalian.
-
Perencanaan dan Penganggaran disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Perencanaan dan Penganggaran disusun berdasarkan standarisasi BMD, standarisasi kebutuhan BMD dan standarisasi harga;Kuasa Pengguna mengajukan usul rencana kebutuhan barang kepada Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang;
Usulan tersebut ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) setelah dibahas oleh Pengelola bersama Pengguna dengan memperhatikan hasil inventarisasi barang yang dikuasai pengguna barang.
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
-
Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;Pedoman pelaksanaan BMD di luar tanah diatur dalam Peraturan Presiden;Pengaturan pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;PENGADAAN
-
Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota ;2. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan:Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi;Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan.3. Penetapan status penggunaan atas BMD yang digunakan oleh selain Satuan Perangkat Kerja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum
PENGGUNAAN
-
Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pemanfaatan meliputi:a. Sewa: adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
b. Pinjam Pakai: adalah penyerahan penggunaan BMD antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. PEMANFAATAN
-
c. Kerjasama pemanfaatan:
adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya
d. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
e. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.PEMANFAATAN (LANJUTAN)
-
Pemanfaatan BMD tidak perlu dengan persetujuan DPRD. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yg tlh diserahkan kpd Gubernur/Bupati/Walikota utk BMD dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan bmd selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.PEMANFAATAN (LANJUTAN)
-
PENGAMANAN:Lingkup: Pengamanan administrasi, fisik, dan hukumPengamanan Adminisrasi: pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMDPengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll.Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status kepemilikan BMD
PEMELIHARAANPengguna Barang mongkoordinir & bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD di bawah penguasaannya.Pemeliharaan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Brg & Pejabat yg ditunjuk.Pemeliharaan dilaksanakan dgn berpedoman pd Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd Pengguna Brg secara periodik
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
-
Penilaian BMD dlm rangka penyusunan neraca awal , berpedoman pd SAP oleh Tim Penilai, dan dapat melibatkan Penilai Independen yg bersertifikat;Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai (yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) dan dapat melibatkan Penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi dgn estimasi terendah menggunakan nilai NJOPPenilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa selain tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dpt melibatkan penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi.
PENILAIANPasal 37 40 PP 6/2006 Pasal 50 52 Permendagri 17/2007
-
PENGHAPUSAN: a) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pd Pengguna Barang (dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Kepala Daerah)b) Penghapusan dari Daftar BMD pd Pengelola Barang (dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah) PEMUSNAHAN: Pemusnahan sbg tindak lanjut dari penghapusan karena: tdk dpt dimanfaatkan tdk dpt dipindahtangankan; atau alasan lain sesuai ketentuan perUUanVII PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN Pasal 53 55 Permendagri 17/2007
-
PemindahtangananPemusnahanPenjualanHibahTukar MenukarPMPTidak dapat digunakanPENGHAPUSANTidak dapat dimanfaatkanTidak dapat dipindahtangankanPelaksanaan UU, seperti (UU Kepabenanan, selundupan, dll)Pemerintah digugat, kalah, hapuskanAlasan lain Bencana Alam, KebakaranPutusan PengadilanForce majeurePENGHAPUSAN (LANJUTAN)
-
Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.Pemindahtanganan BMD meliputi:a. Penjualan: adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.b. Tukar-menukar: adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.PEMINDAHTANGANAN
-
c. Hibah: adalah pengalihan kepemilikan BMD antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
d. Penyertaan Modal Pemerintah: adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN/D, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah. PEMINDAHTANGANAN (LANJUTAN)
-
Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan harus persetujuan DPRD dengan beberapa pengecualian.Pengecualian tersebut meliputi tanah dan/atau bangunan yang :sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;diperuntukkan bagi pegawai negeri;diperuntukkan bagi kepentingan umum;dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yg tlh memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yg jika status kepemilikannya dipertahankan tdk layak secara ekonomis.Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan dengan nilai diatas Rp. 5 M (BMD) harus dengan persetujuan DPRD;PEMINDAHTANGANAN (LANJUTAN)
-
PEMBUKUANMencatat pada Daftar Barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannyaINVENTARISASIPengguna Barang melakukan inventarisasi BMD minimal 5 th sekali, yg hasilnya disampaikan kpd Pengelola Barang;Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; Laporan hasil inventarisasi disampaikan kpdPengelola Barang. PELAPORANPengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kpd Pengelola Barang;Pengelola Barang menyusun Laporan BMN/D utk NERACA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH.
PENATAUSAHAAN
-
Pengguna Barang pemantauan secara teknis dan penertiban terhadap penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan yang berada di bawah penguasaannya Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pada kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta pengawas fungsional untuk mengaudit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban tsb.Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang ditindaklanjuti secara administratif dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
-
PENGAWASAN/PENGENDALIAN (Lanjutan )Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, dalam rangka penertiban penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku. Gubernur/bupati/walikota dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan BMD. Hasil audit tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
-
PEMANFAATAN
Terminologi Kriteria Pemanfaatan SewaPinjam PakaiKerjasama PemanfaatanBangun Guna Serah - Bangun Serah Guna
-
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. I TERMINOLOGI
-
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.PENGERTIAN (LANJUTAN)
-
Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur /bupati/walikota.
Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;
Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
II KRITERIA PEMANFAATAN
-
Penyewaan BMD dapat dilakukan sepanjang menguntungkan daerah.Jangka waktu penyewaan BMD paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.Formula besaran tarif sewa ditetapkan oleh gubernur /bupati/walikota.Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan Jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional & pemeliharaan selama jangka waktu sewa; d. persyaratan lain yang dianggap perlu.Hasil penyewaan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas daerah.III SEWA
-
Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara pem pusat dgn pem daerah atau antar pemerintah daerah.
Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan,dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional & pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; d. persyaratan lain yang dianggap perlu IV PINJAM PAKAI
-
KSP BMD dilaksanakan dengan ketentuan: a. tdk tersedia/tidak cukup tersedia dana dlm APBD; b. mitra KSP ditetapkan melalui tender dgn mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/ peminat, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP; d. dilarang menjaminkan/menggadaikan obyek KSP; e. jangka waktu KSP paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Semua biaya KSP tdk dpt dibebankan pd. APBDV KERJASAMA PEMANFAATAN
-
Jangka waktu paling lama 30 tahun;Penetapan mitra melalui tender dgn mengikut sertakan sekurang2nya lima peserta/ peminat;Mitra wajib membayar kontribusi kpd daerah/tahun;Mitra dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindah-tangankan objek BGS-BSG;Mitra wajib memelihara objek BGS-BSG;Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian hasilnya hrs dpt digunakan langsung utk penyelenggaraan tupoksi; Pelaksanaannya dituangkan dlm surat perjanjian, memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek BGS-BSG; c. jangka waktu BGS-BSG; d. hak dan kewajiban para pihak; e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
VI BGS-BSG
-
PEMINDAHTANGANAN
Terminologi Kriteria Pemanfaatan PenjualanHibahTukar-menukarPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
-
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.Tukar-menukaradalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.ITERMINOLOGI
-
Hibahadalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. PENGERTIAN (LANJUTAN)
-
Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, dgn beberapa pengecualian
Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas 5 miliar per paket usulan
IIPERSETUJUAN DPRD
-
PEMINDAHTANGANAN BMD YANG HARUS DGN PERSETUJUAN DPRDPengguna BarangGubernur/bupati/walikotaPengelola BarangDPRDPenyerahan BMD1Usul Pemindahtanganan BMD2Persetujuan34.aSK PenghapusanPelaksanaan pemindahtanganan4.bPersetujuanPelaksanaan 5.Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan
-
Tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggarandiperuntukkan bagi pegawai negeri;diperuntukkan bagi kepentingan umum;dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
Selain tanah dan/atau bangunannilai per paket usulan sampai dengan Rp. 5 miliar
IIITANPA PERSETUJUAN DPRD
-
PEMINDAHTANGANAN BMD YANG TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPRDPengguna BarangGubernur/bupati/walikotaPengelola BarangPenyerahan BMD12.aSK PenghapusanPelaksanaan pemindahtanganan2.bPersetujuanPelaksanaan 3.Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan
-
Pertimbangan: a. Optimalisasi BMD berlebih atau idle; b. lebih menguntungkan apabila dijual; c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundangan;
Cara Penjualan: secara lelang, kecuali BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya dgn penetapan dari yang berwenang
Objek Penjualan: a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan; b. BMD selain tanah dan/atau bangunan;
Subjek Penjualan:Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur / Bupati / WalikotaIVPENJUALAN
-
Pertimbangan: Dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah.
Syarat: a. Bukan merupakan barang rahasia negara; b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; c. Tidak digunakan lagi dlm penyelenggaraan tupoksi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.VHIBAH
-
Pertimbangan:a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; c. tidak tersedia dana dalam APBD.
Objek tukar menukar: a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. Tanah dan/atau bangunan yg masih dipergunakan utk penyelengga- raan tupoksi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; c. Barang Milik Daerah selain tanah/ bangunan.
Mitra tukar-menukar: Pemerintah Pusat, BUMN/D, Badan Hukum Milik Pemerintah Lainnya, Swasta.
VTUKAR MENUKAR
-
Pertimbangan:PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; b. BMD yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau c. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Objek PMPD: a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemda sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; c. BMD selain tanah dan/atau bangunan
VIPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
-
Pointers Pengelolaan BMD di Provinsi DKI JakartaPemahaman mengenai konsep dasar pengelolaan BMDPaham karakteristik SKPD dan asetnyaTitik-titik kritis pengelolaan BMD:Aset Lancar vs Aset TetapDatabase Aset sebagai titik awalPencatatan 2008 2011
-
Lanjutan
Penghapusan dan mekanisme nya Perencanaan vs Realisasi Bendahara Keuangan vs Pengurus Barang Pengamanan Aset Koordinasi yang sangat lemah antar SKPD
-
Terima Kasih
************************************************