PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJOPEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanan UU Nomor 14 Tahun 2008

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

UU No. 14 tahun 2008

Pasal 3

Undang undang ini bertujuan untuk: 1.menjamin hak warga negara untuk

mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2.mendorong partisipasi masyarakat; 3.mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik, 4.mengembangkan ilmu pengetahuan

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

5.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

INFO

RMASI PU

BLIKInformasi Publik vs Informasi privat

TerbukaTertutup

Dikecua-likan

Diijinkan Terbuka

INFORMASI PRIVAT INFORMASI PUBLIK UU KIP:Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik.

Apa bedanya?

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 2012Ditetapkan tanggal

PPID PEMBANTU

PETUGAS PETUGAS INFORMASI INFORMASI

PPID KAB PPID KAB

ATASAN PPID( Kepala SKPD )

PPID pada Pemerintah aerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berkedudukan pada SKPD. (pasal 8 ayat 6 Permendagri 35 Tahun 2010)

1. Kriteria PPID Pembantu meliputi :

a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PID pada SKPD;

b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. PPID Pembantu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/ Bupati atas usulan Kepala SKPD.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA/KABUPATENPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA/KABUPATEN

Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi melekat pada Pejabat struktural yang memidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi (pasal 9 Kepmendagri 35 Tahun 2010 )PPID mempunyai tugas antara lain:1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan nformasi dan

dokumentasi dari PPID Pembantu2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi

kepada publik; 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik.4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;5. pemutakiran informasi dan dokumentasi; dan6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

DISEDIAKAN DAN

DIUMUMKAN

DIUMUMKAN

TERSEDIA

SECARA BERKALA

SECARA SERTA MERTA

SETIAP SAAT

ALASAN

JANGKA WAKTU

INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI

PUBLIK

INFORMASI LAINYG BERKAITAN

DG BP

ATASPERMINTAA

N

SECARA 0FF LINE

SECARA ELEKTRONI

K

UU KEARSIPAN

1. Model Enkripsi Protection- HTTPS

2. Virtual Line: proteksi bersifat intranet

3. Otorisasi Akses4. Pengamanan

System database: firewall, data base management acces

Cara Pengamanan

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

SECARA SECARA BERKALABERKALA

1. Informasi tentang Pemerintah Daerah/ SKPD/ BUMD/

Satuan Pendidikan ( SP )

2. Informasi mengenai program dan atau kegiatan yang

sedang dijalankan Pemda/ SKPD/ BUMD/ SP;

3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau;

4. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan atau

kebijakn yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik

yang dikeluarkan

5. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan

6. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan

atau jasa sesuai peraturan perundangan terkait

7. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi

publik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali;

8. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan

dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan

dalam bahasa yang mudah dipahami.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN

SECARA SECARA SERTASERTA MERTAMERTA

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup

orang

banyak dan ketertiban umum antara lain:

1. Informasi tentg bencana alam seperti

kekeringan, kebakaran hutan krn alam, hama

tanam, epidemik, wabah, KLB, kejadian

antariksa atau benda-benda angkasa;

2. Bencana non-alam sprti kegagalan industri atau

teknologi, dampak industri, pencemaran

lingkungan;

3. Bencana sosial sprt kerusuhan sosial, konflik

sosial antar kelompok/ komunitas dan teror;

4. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi

masyarakat

5. Info tentang rencana gangguan terhadap

kepentingan publik

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA

SETIAP SETIAP SAATSAAT

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada

dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi

yang dikecualikan;

2. Hasil keputusan Walikota/Kepala SKPD masing2

dan latar belakang pertimbangannya;

3. Seluruh kebijakan yang ada berikt dokumen

pendukungnya;

4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya

perkiraan pengeluaran tahunan Pemkot/ SKPD

masing2;

5. Perjanjian Pemkot/ SKPD masing2 dengan pihak

ketiga;

6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat

publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

7. Prosedur kerja pegawai Pemkot/ SKPD masing2

yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;

dan/atau

8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi

publik .

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

ALASAN ALASAN DANDAN

JANGKA JANGKA WAKTUWAKTU

a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;

b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat;

c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;

e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:

f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :

g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;

h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008;

2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan :

a. KetatKetat artinya harus benar-benar mengacu pada pedoman yang valid dan mengedepankan objektivitas b. TerbatasTerbatas artinya harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang bersifat subyektif dan kesewenangan ; c. Tidak Mutlak Tidak Mutlak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.3. Harus melalui metode uji konsekuensi bahaya ( consequential harm test ) yang

mendasari penetuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka ;

4. Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas harus dilengkapi dengan uji kepentingan publik ( balancing public interst test ) salah satu caranya dengan diumumkan pada media sebelum ditetapkan;

5. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;

6. Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dilakukan melalui rapat internal SKPD yang selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan Walikota /Bupati

Bagaimana melakukan uji Konsekuensi?

1. PPID melakukan pengujian konsekuensi ber-dasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menya-takan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.• Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permo-

honan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena ada-nya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID.

2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

HAK PEMOHON HAK PEMOHON INFORMASIINFORMASI

HAK BADAN PUBLIKHAK BADAN PUBLIK

1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan;

4. Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

5. Menyebarluaskan Informasi Publik ;

6. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

1.Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

1.Badan publik wajib

menyediakan, memberikan

dan/atau menerbitkan

Informasi Publik yang akurat,

benar, dan tidak menyesatkan

yang berada di bawah

kewenangannya kepada

pemohon Informasi Publik;

2.Badan Publik harus

membangun dan

mengembangkan sistem

informasi dan dokumentasi

untuk mengelola informasi

publik secara baik dan efisien

sehingga dapat diakses dengan

mudah.

1. Pengguna Informasi Publik

wajib menggunakan Informasi

Publik sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Pengguna Informasi Publik

wajib mencantumkan sumber

dari mana ia memperoleh

Informasi Publik, baik yang

digunakan untuk kepentingan

sendiri maupun untuk

keperluan publikasi sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEWAJIBAN PENGGUNA KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASIINFORMASI

KEWAJIBAN BADAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIKPUBLIK

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;

2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;

3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;

4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik ( bukti biaya penggadaan bila ada ) kepada pemohon informasi publik.

MEKANISME PENGELOLAAN, DOKUMENTASI/ARSIP, PELAYANAN MEKANISME PENGELOLAAN, DOKUMENTASI/ARSIP, PELAYANAN INFORMASIINFORMASI

Dasar: Lampiran Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

KERANG

KA LEGAL KEBEBASAN

INFO

RMASI

Undang-Undang Terkait Keterbukaan informasi Publik

UU KerahasiaanNegara

UU KerahasiaanPribadi

UU KerahasiaanPerusahaan

Terima Kasih