pengelolaan keuangan dan perlengkapan litbang...
TRANSCRIPT
MAK: 1800.951.012.055
PROPOSAL MANAJEMEN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
Dra. Atin Kentjanasari S. S.
BALAI PENELITIAN TANAH
BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017
LEMBAR PENGESAHAN
1 Judul Kegiatan RKTM Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
2 Unit Kerja Balai Penelitian Tanah
3 Alamat Unit Kerja Jln. Tentara Pelajar No 12 A, Cimanggu, Bogor e-mail : [email protected]
4 Sumber dana DIPA/RKAKL Balai Penelitian Tanah Tahun 2017
5 Status Kegiatan Rutin
6 PenanggungJawab
a. Nama Dra. Atin Kentjanasari S. S.
b. Pangkat/Golongan Penata TK I/ IIId
c. Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7 Lokasi Jawa dan Luar Jawa
8 Agroekosistem
9 Tahun Mulai Januari 2017
10 Tahun Selesai Desember 2017
11 Output Tahunan 1. Laporan Keuangan dan Perlengkapan 2017, 2. Laporan CALK (Catatan Atas Laporan
Keuangan) dan BMN (Barang Milik Negara ) Balittanah 2017.
12 Output Akhir Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan
Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan
Pertanian Satker Balittanah melalui kegiatan
Manajemen keuangan dan Pengelolaan SAPP-
BMN (sistem akutansi pemerintahan pusat –
barang milik negara).
13 Biaya Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah)
Koordinator Program
Dr. Ir. I Wayan Suastika, M.Si NIP. 19610815 199003 1 001
Penanggung Jawab RKTM
Dra. Atin Kentjanasari S.S. NIP. 19610421 199203 2 001
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian
Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. NIP. 19640623 198903 1 002
Kepala Balai Penelitian Tanah
Dr. Husnain, SP., MP NIP. 19730910 200112 2 001
ii
RINGKASAN USULAN RKTM
1 Judul Kegiatan RKTM/RDHP : Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang
Sumberdaya Lahan Pertanian
2 Nama dan Alamat Unit Kerja : Balai Penelitian Tanah
Jl. Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114
3 Sifat Usulan Kegiatan : Rutin
4 Penanggungjawab : Dra. Atin Kentjanasari S.S.
5 Jastifikasi : Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140
/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah; tanggal 1
Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f menyebutkan
bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah adalah
melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga
Balai, yang mencakup urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan
kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan tugas dan
fungsi tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja
Balai Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa
Rencana Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM) yang
meliputi: a) Manajemen Keuangan dan b)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan
Sistem Akutansi Pemerintahan Pusat (SAAP-BMN)
6 Tujuan
a. Jangka Pendek : 1. Mengelola keuangan satker Balittanah 2017
2. Mengelola barang milik negara (BMN)
berdasarkan Sistem Akutansi Pemerintahan Pusat
(SAPP-BMN)
b. Jangka Panjang : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan
Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
Satker Balittanah melalui kegiatan Pengelolaan
Keuangan, dan Pengelolaan SAPP-BMN (sistem
akutansi pemerintahan pusat – barang milik negara).
7 Luaran yang diharapkan
a. Jangka Pendek : 1. Laporan Keuangan dan Perlengkapan 2017,
2. Laporan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
dan BMN (Barang Milik Negara ) Balittanah 2017.
b. Jangka Panjang : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan
Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
Satker Balittanah melalui kegiatan Manajemen
keuangan dan Pengelolaan SAPP-BMN (sistem
iii
akutansi pemerintahan pusat – barang milik negara).
8 Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan
Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
Satker Balittanah yang baik, benar, akuntable dan
transparan
9 Sasaran akhir : Terlaksananaya pengelolaan manajemen keuangan
dan SAPP -BMN pada Satker Balittanah
10 Lokasi Kegiatan : Balai Penelitian Tanah, Bogor
11 Jangka waktu : Januari T.A. 2017 - Desember T.A. 2017
12 Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker: Balai Penelitian Tanah, T.A.
2017
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)
Nomor 26/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Penelitian Tanah huruf f yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumahtangga, maka
diperlukan kegiatan berupa Rencana Kegiatan Tahunan Manajemen (RKTM) dengan
judul Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
Satker (Satuan Kerja) Balai Peneltian Tanah 2017.
Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Satker sangat penting artinya dalam
mendukung tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah. Kegiatan ini mencakup 2 sub
kegiatan, yaitu: 1). Pengelolaan keuangan, dan 2). Pengelolaan barang milik negara
(SAPP-BMN),
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penelitian Tanah sebagai
lembaga penelitian (Research Institution), diantaranya tergantung kepada pelaksanaan
manajemen ketatausahaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Balai Penelitian Tanah pada umumnya, dan berbagai urusan yang berhubungan
dengan bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah
tangga perlu mendapat dukungan dana dan pegawai (SDM) yang memadai serta
fasiltas dan prosesdur kerja yang memadai melalui penerapan ISO 9001/2008.
Kegiatan yang terkait dengan ”Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang
Sumberdaya Lahan Pertanian” TA 2017 adalah sebagai berikut:
Pengelolaan Keuangan
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara,
dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan
sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi
perbendaharaan tersebut meliputi, perencanaan kas yang baik, dan pencegahan agar
jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan.
2
Pemberlakuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengelolaan anggaran
belanja Negara berbasis kinerja memerlukan sistem manajemen pengelolaan yang
sangat ketat. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran
berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran
agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam
pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang obyektif dan
proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar
akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan peningkatan kredibilitas
statistik keuangan pemerintah.
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Kegiatan Pengelolaan SAPP dan SABMN untuk memberikan layanan dan
memperlancar kegiatan Satuan Kerja Balai Penelitian. Kegiatan ini untuk
mengamankan keuangan Negara, baik keuangan maupun fisik/Asset. Yang mengacu
pada peraturan yang ada.
Sumberdaya manusia menopang kegiatan dari segi administrasi penelitian dan
keuangan dengan menyediakan laporan hasil-hasil kegiatan pemeriksaan dan tindak
lanjut untuk perbaikan yang diusahakan dan menyediakan peraturan yang tidak boleh
dilanggar sesuai ketentuan. Dengan demikian aturan yang ada harus dipatuhi dan
dilaksanakan guna menambah kualitas manusia yang mandiri dan berkreasi dengan
motivasi yang memadai dalam usaha mengelola keuangan dan barang milik negara
sesuai ketentuan yang berlaku
1.2. Dasar Pertimbangan
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26/Permentan/OT.140/3/2013
tanggal 1 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah
menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah adalah melaksanakan
urusan tata usaha dan rumah tangga Balai, yang mencakup urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan
tugas dan fungsi tersebut dan dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian
Tanah, perlu disusun kegiatan berupa Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Rencana yang meliputi: a). Pengelolaan
3
Keuangan, dan b) Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akutansi
Pemerintahan Pusat (SAAP-BMN). Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Penataan perlu dilaksanakan dengan baik dan
terencana, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian Tanah dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan.
1.3. Tujuan
Tujuan Jangka Pendek
1. Mengelola keuangan satker Balittanah 2017
2. Mengelola barang milik negara (BMN) berdasarkan Sistem Akutansi
Pemerintahan Pusat (SAPP-BMN)
Tujuan Jangka Panjang
Melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya
Lahan Pertanian Satker Balittanah melalui kegiatan Pengelolaan Keuangan, dan
Pengelolaan SAPP-BMN (system akutansi pemerintah pusat - barang milik
negara)
1.4. Luaran yang diharapkan
Luaran Jangka Pendek
1. Laporan Keuangan dan Perlengkapan,
2. Laporan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan BMN (Barang Milik
Negara ) Balittanah 2017.
Luaran Jangka Panjang
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya
Lahan Pertanian Satker Balittanah melalui kegiatan Manajemen keuangan dan
Pengelolaan SAPP-BMN (sistem akutansi pemerintahan pusat - barang milik
negara).
1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak
Manfaat dari terlaksananya kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian di Satker Balittanah adalah : (a) Laporan catatan
4
keuangan menjadi lebih baik, transparan dan akuntable, (b) pengelolaan BMN tertata
dan berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.
Dampak kinerja individu dan institusi/Balai meningkat, reformasi birokrasi
berjalan, BMN tertata dan terpelihara dengan baik.
5
II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan
Pertanian Satker Balittanah dilaksanakan berdasarkan kerangka pemikiran bahwa
Kegiatan Balai yang bersifat pengelolaan perkantoran harus dilaksanakan berdasarkan
penataan yang baik dan mendukung kinerja Balai, baik yang bersifat manajemen
administrasi perkantoran maupun umum. Kegiatan ini meliputi unsur-unsur yang
berperan dan saling terkait demi terlaksananya roda aktivitas keseharian Balai maupun
secara keseluruhan yang meliputi: manajemen ketatausahaan, sumber daya manusia,
alat dan faslitas, keuangan, serta adanya dukungan prosedur kerja yang efektif dan
efisien sebagai dasar acuan kerja.
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang Sumberdaya Lahan
Pertanian Satker Balittanah meliputi 2 sub kegiatan, yang masing-masing kegiatannya
terkait satu dengan lainnya, yaitu: 1. Pengelolaan Keuangan dan 2. Pengelolaan SAPP
dan BMN.
Adapun ruang lingkup masing-masing sub kegiatan tersebut meliputi:
a. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan : SPM, SP2D; laporan keuangan : mingguan, bulanan,
semester, akhir, PNBP, pendampingan audit.
b. Pengelolaan SAPP dan BMN
Pengelolaan aset BMN : pencacatan, penataan, pemutahiran data,
sertifikat/hak kepemilikan.
2.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan
2.3.1. Bahan
Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data manajeman
ketatusahaan, kepegawain, keuangan, fasilitas dan sarana (aset), serta dokumen
Sistem Manejem Mutu (ISO 9001/2008) yang telah diperoleh Balittanah sejak tahun
2010. Bahan yang digunakan dapat berupa data fisik, dokumen manual, maupun data
dalam bentuk software maupun softcopy. Walaupun sejak beberapa tahun yang lalu
6
bahwa semua data telah didukung dengan program dalam bentuk digital, namun
demikian dokumentasi dalam bentuk fisik masih diperlukan guna membantu
kelancaran pelaksanaan kegiatan Satker.
2.3.2. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Litbang
Sumberdaya Lahan Pertanian terdiri dari Prosedur Kerja atau SOP yang dikelompokan
menjadi :
2.3.2.1. Pengelolaan Keuangan
Prosedur Pengelolaan keuangan pada Satker Balittanah harus mengikuti SOP
yang telah dibuat. Mengingat pengelolaan keuangan merupakan bagian yanag sangat
penting dalam manajemen ketatausahaan Satker, maka komitmen maupun kepatuhan
semua pihak yang terlibat haruslah dapat bekerja sama dengan baik. Pihak-pihak
yanag terlibat dalam pengelolaan keuangan adalah: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (P3-
SPM), Bendahara pengeluran dan Bendahara penerimaan, Pemegang Uang Muka
(PUMK), dan para peneilti atau struktural sebagai pengguna anggaran. SOP
Manajemen Keuangan terdiri dari 7 jenis seperti tersajai pada tabel berikut:
Tabel 1. SOP Manajemen Keuangan
No Nomor SOP Judul SOP
1 027/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pembuatan Dokumen Pengadaan Barang & Jasa
2 028/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengajuan Perjalanan dinas
3 029/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pemrosesan Pengajuan Uang Muka Kegiatan
4 030/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Penerimaan SPJ Keuangan
5 031/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengajuan Pencairan Dana DIPA
6 047/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Pengajuan Uang Muka
2.3.2.2. Pengelolaan SAPP dan BMN
Pengelolaan SAPP (sistem akutansi pemerintah pusat) dan BMN (barang milik
negara) merupakan bagian yang sangat vital dan tidak bisa dipisahkan dalam
7
mengamankan barang atau aset pemerintah. Keharmonisan data antara pencatatan
keuangan yanag dilakukan oleh petugas SAPP harus sama dengan jumlah maupun nilai
aset secara fisik di bagian BMN. Oleh karena itu dirperlukan kerjasama yang sinerji
antara dua bagian tersebut. Dibawah ini disajikan SOP terkait dengan pengelolaan
SAPP dan BMN.
Tabel 2. SOP Pengelolaan SAPP dan BMN
No Nomor SOP Judul SOP
1 071/OT.225/I.6.2/1/2011 SOP Izin Peminjaman Peralatan Lapang
2 117/OT.225/I.2/4/2011 SOP Pemeliharaan peralatan laboratorium
3 118/OT.225/I.2/4/2011 SOP Bendahara pengeluaran
4 118/OT.225/I.2/4/2011 SOP Bendahara penerimaan
5 120/OT.225/I.2/4/2013 SOP Belanja barang
6 121/OT.225/I.2/4/2013 SOP Persediaan barang
7 122/OT.225/I.2/4/2013 SOP Aset tetap
8
II. ANALISIS RISIKO
3.1. Daftar Resiko
No. RESIKO PENYEBAB DAMPAK
A. Manajemen Keuangan
1. Data keungan di
masing-masing unit
kerja tidak tersedia
tepat waktu
Kurangnya kontrol
dan koordinasi
Laporan keuangan dan CALK akan
terlambat dan tidak lengkap
2. Keuangan tersedia
tidak tepat waktu
Keterlambatan
pengurusan
adminstrasi di unit
kerja keuangan
Kegiatan manjemen maupun penelitian
akan terhambat
3. Lambatnya pengajuan
dari masng-masing
penangungjawab
Keterlambatan
penyelesaian SPPD di
masing-masing
kegiatan (PUMK)
Serapan tidak sesuai dengan target
B. Pengelolaan SAPP dan BMN
4. Tidak sinkronya data
SAPP dengan BMN
Kurang koordinasi
antara petugas SAPP
dan BMN
Data menjadi tidak akurat, sehingga
menghambat dalam pembuatan
laporan keuangan dan CALK
5. Pencatatan data
barang milik negara
yang tidak up to date
Kurangnya
pengontrolan dan
updating rutin
petugas BMN
Asset Balai yang tecatat tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya
9
3.2. Daftar Penanganan resiko
No. RESIKO PENYEBAB PENANGANAN RESIKO
A. Manajemen Keuangan
1. Data keuangan di masing-masing
unit kerja tidak tersedia tepat
waktu
Kurangnya kontrol
dan koordinasi
PPK selalu mengadakan
koordinasi pengontrolan
rutin antara seluruh staf
dan para
penanggungjawab
2. Keuangan tersedia tidak tepat
waktu
Keterlambatan
pengurusan
adminstrasi di unit
kerja keuangan
Seluruh persyaratan
administrasi penguruan
dengan KPKN harus
dipersiapkan dengan baik
dan tepat waktu
3. Lambatnya pengajuan dari
masing-masing penanggungjawab
Keterlambatan
penyelesaian SPPD
di masing-masing
kegiatan (PUMK)
Para PUMK harus segera
menyelesaiakan
pertanggungjawaban SPPD
dan melapor kepada unit
keuangan (Bendahara)
B. Pengelolaan SAPP dan BMN
4. Tidak sinkronya data SAPP dengan
BMN
Kurang koordinasi
antara petugas SAPP
dan BMN
Petugas SAPP dan BMN
harus selaku melakukan
koordinasi
5. Pencatatan data barang milik
negara yang tidak up to date
Kurangnya
pengontrolan dan
updating rutin
petugas BMN
Melakukan updating secara
kontinyu dengan sesuai
dengan sistem pencatatan
BMN
10
IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
4.1. Tenaga yang terlibat dalam kegiatan
No Nama, Gelar dan NIP Jabatan Struktural Kedudukan dalam
RKTM Alokasi waktu
(OB)
1.
Dra. Atin Kentjanasari S. S 19610421 199203 2 001
Ka. Sub. Bag TU Penanggungjawab 4 OB
2.
Dr. Husnain, SP., MP 19730910 200112 2 001
Kepala Balai Nara Sumber -
3. Drs. Oyok Sumarja 19630216 199203 1 001
Staf Sub. Bag TU PPK 4 OB
4. Asep Sumarna 19680708 200604 1 015
Staf Sub. Bag TU Petugas SAI 4 OB
5. Reni Damayanti 19771116 200701 2 001
Staf Sub. Bag TU Bendahara Penerimaan
4 OB
6. Agusman 19590801 199703 1 001
Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB
7. Sulaeman 19590421 199803 1 001
Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB
8. Heri Supiyono 19701128 200701 1 001
Staf Sub. Bag TU Anggota 4 OB
9. Widaryati 19730727 200604 2 031
Staf Sub. Bag TU PUMK/Anggota 4 OB
10. Achmad Riyadi 19500925 199003 1 001
Staf Sub. Bag TU Koord. Pengelola Gaji
2 OB
11. Saleh Iskandar, SE 19761012 200910 1 001
Staf Sub. Bag TU Pengelola gaji 2 OB
12. Omang 19601027 19903 1 001
Staf Sub. Bag TU Koord. Pengelola BMN
2 OB
13. Asep Sumarna 19680708 200604 1 015
Staf Sub. Bag TU Koord. Pengelola SAPP
2 OB
14. Edi Rahmat 19590403 199203 1 001
Staf Sub. Bag TU Anggota Pengelola BMN
2 OB
15. Heri Supiyono 19701128 200701 1 001
Staf Sub. Bag TU Anggota SAPP 2 OB
16. Agusman 19590801 199703 1 001
Staf Sub. Bag TU Anggota 2 OB
17 Widaryati 19730727 200604 2 031
Staf Sub. Bag TU PUMK/Anggota 2 OB
18. Sofyan Taruna Staf Sub. Bag TU - 2 OB
4.2. Jangka waktu kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Satker Balittnah 2017, sejak
persiapan sampai pelaporan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan
Desember 2017, dengan jadwal sebagai berikut:
11
1.2.1. Jadwal palang kegiatan pengelolaan keuangan
Kegiatan Bulan, tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan : penyusunan
proposal, SK, blanko, dll. xx
Pelaksanaan
SPM/SP2D xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
LapKeu/CalK tk.
Litbang Sem II-2016 xx
Lap Keu/Calk tk.
Kemtan II 2016 xx
LapKeu/CalK tk.
Litbang Sem I-2017 xx
LapKeu/CalK tk.
Litbang Sem I-2017 xx
Pendampingan audit xx xx xx xx
PNBP xx xx xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx
Workshop/sosialisasi
keuangan xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
4.2.2. Jadwal palang kegiatan Pengelolaan SAPP dan BMN
Kegiatan Bulan, tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan : penyusunan
proposal, SK, dll.. xx xx
LapKeu/CalK tk.
Litbang Sem II-2016 xx
Lap Keu/Calk tk.
Kemtan II 2016 xx
LapKeu/CalK tk.
Litbang Sem I-2017 xx
LapKeu/CalK tk.
Litbang Sem I-2017 xx
Pendampingan audit xx xx xx xx
Workshop/sosialisasi
asset xx xx
Updating data asset xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx
4.3. Anggaran
Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan dibiayai dengan dana DIPA
Balittanah 2017 sebesar Rp 155.000.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan untuk belanja
barang (belanja bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang non operasional
12
lainnya, belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja perjalanan, dan
belanja sewa).
No Jenis Belanja Triwulan (RP,_) Jumlah
(Rp,-) I II III IV
1 Belanja Bahan
(521211) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000
2 Honor Output Kegiatan(521213)
4.200.000 6.300.000 6.300.000 4.200.000 21.000.000
3
Belanja barang
peresdiaan (521811)
2.500.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 15.000.000
4 Belanja Perjalanan
biasa (524111) 25.000.000 22.500.000 25.000.000 22.500.000 95.000.000
J U M L A H 37.700.000 39.800.000 42.300.000 35.200.000 155.000.000
13
DAFTAR BACAAN
Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;
Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2009
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005 ,tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.164/K/06/2000 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan 2000. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4614).
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Depertemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Per -03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).
Undang-Undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
Keputusan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
Keputusan Menteri Pertanian No. 69/OT.210/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah;
Keputusan Menteri Pertanian No. 417 /Kpts/KU.510/11/2005,tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;
Keputusan Menteri Pertanian 4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, dan IV-B lingkup Badan Litbang Petanian;
Keputusan Menteri Pertanian No. 1959/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 29 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara
Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian T.A. 2011;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005;
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun 2012 No : 0443/018-09.2.01/12/2012, tanggal 9 Desember 2011.