PENGERTIAN, KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI UUD 1945

PENGERTIAN HUKUM DASAR

Hukum dasar ialah peraturan hukum yang menjadi dasar berlakunya seluruh peraturan perundangan dalam suatu negara.

Hukum dasar merupakan :

1. Sumber hukum tertinggi bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah.

2. Sarana pengawasan (control) berlakunya semua peraturan dalam negara.

Hukum Dasar Tertulis(UUD / Konstitusi tertulis)

Hukum Dasar

Hukum Dasar Tak Tertulis

(Konvensi atau Kebiasaan ketata

Negaraan)

UUD atau Konstitusi negara adalah peraturan negara dan merupakan batang tubuh suatu negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara.

1

UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR (TERTULIS) ialah :

1. Hukum yang pokok, hukum yang tertinggi (yang tertulis).2. UUD 1945 merupakan sumber hukum artinya : semua peraturan

yang berlaku (TAP atau Kep MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Peraturan daerah).

3. UUD 1945 adalah mengikat pemerintah dan lembaga negara dan lembaga masyarakat.

4. UUD 1945 adalah hukum yang berlaku, sebab UUD 1945 berisi norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Hukum Dasar Yang Tak Tertulis adalah :

1. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, umumnya disebut konvensi. Misalnya : Pidato kenegaraan Presiden pada tiap-tiap tanggal 16 Agustus dan Pidato Presiden sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada minggu pertama bulan januari stiap tahun.

2. Konvensi menurut UUD 1945 harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan isi, arti dan maksud UUD 1945 oleh karena itu sifatnya melengkapi, mengisi, kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945.

3. Terjadi berulang kali dan dapat diterima masyarakat.4. Konvensi hanya terjadi pada tingkat nasional saja.

2

PENGERTIAN UUD 1945

Konstitusi negara kesatuan RI ialah UUD 1945 yang terdiri dari :

1. Pembukaan yang meliputi empat alinea. 2. Batang Tubuh atau isi yang meliputi :

- 16 BAB.- 37 Pasal.- Aturan Peralihan.- Aturan Tambahan.

KEDUDUKAN UUD 1945

a. Hukum Dasar Tertulis.b. Hukum Dasar Tak Tertulis.

Baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tak tertulis adalah norma hukum yang :

1. Mengikat :a. Pemerintah.b. Setiap Lembaga Negara. c. Setiap Lembaga masyuarakat.d. Setiap Wareganegara.

2. Berisi norma-norma yang :a. Harus dilaksanakan.b. Harus ditaati.

3

Sebagai hukum dasar:1. Merupakan sumber hukum tertinggi bagi:

a. Produk-produk hukum. b. Kebijakan pemerintah.

2. Alat control [ pengawasan ].

Merupakan aturan-aturan pokok yang merupakan garis besar sebagai intruksi: a. Kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara. b. Menyelenggarakan kehidupan negara dan menyelenggarakan

kesejahteraan social.

Fungsi UUD 1945UUD 1945 sebagai sumber hukum maka UUU 1945 mempunyai fungsi sebagai alat control yaitu alat untuk mengecek apakah, norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

Cara Mengubah Konsitusi [UUD]Ada dua cara mengubah UUD antara lain:

1. UUD diubah dengan cara prosedur yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat UU biasa [luwes/fleksibel].

2. Perubahan UUD yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat UUD itu adalah rigid [kaku], seperti: dinyatakan dalam pasal 37 UUD 1945 dan dinegara USA. Pada zaman ORBA UUD 1945 sulit dirubah dengan mengeluarkan TAP MPR tentang REFERENDUM.

4

Menurut KAKLOEWESTEIN ada tiga jenis penilaian terhadap konsitusi antara lain:

1. Nilai Normatif Apa bila suatu konsitusi [UUD] telah resmi diterima oleh

suatu bangsa, maka konsitusi itu saja berlaku dalam arti hukum legal melainkan merupakan suatu kenyataan dan efektif artinya konsitusi itu dilaksanakan secara mumi dan konsekuen.

2. Nilai Nominal Suatu konsitusi secara hukum berlaku, namun berlakunya itu

tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataanya tidak berlaku. Contoh: Pasal 28 UUD 1945 [ORBA] praktek pelaksanaanya pasal itu banyak tergatung pada kemauan penguasa.

3. Nilai Semantik [simbotik]. Konsitusi itu secara umum tetap berlaku, tetapi dalam

kenyataanya hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konsitusi disini hanya sekedar istilah sedangkan pelaksanaanya digantikan dengan kepentingan penguasa. Contoh: pelaksanaan UUD 1945 ORLA.

5