NAMA KELOMPOK :AGIS IKBAL PM. PRIANGGA

RIJKI SETIAWANNURSADI

AKMAD HAERUDINRIKRI SURYA RIO IRAWAN

TUGAS PKP (PROFESI KEPERAWATANN)

PENGERTIAN PPNIPPNI ADALAH : ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN YANG MEMPERSATUKAN PARA PERAWAT DI SELURUH INDONESIA.

TUJUAN PPNI1. MEMELIHARA STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN2. MENGEMBANGKAN KEPROFESIAN3. MENINGKATKJAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN

PERAN PPNI DALAM LEGALISASI PELAKSANAAN YANKESPENGATURAN PROFESIONAL MELALUI PENYUSUNAN DAN PENENTUAN STANDAR

PENDIDIKAN DAN PRAKTEK BAGI PERAWAT DAN SPESIALIS .PENGATURAN DAPAT DI TEMPUH MELALUI ADOPSI KODE ETIK NORMA PRILAKU (STYLES)

PPNI BERPERAN DALAM PEMBERIAN DISENSI UNTUK PELAKSANAAN PRAKTEK KEPERAWATAN DIMANA PADA DASARNYA PELAKSANAAN PRAKTEK KEPERAWATAN ADALAH MEMBERIKAN ASUHAN RASA NYAMAN DAN MEMBERIKAN BANTUAN TERHADAP POLA HIDUP SEHARI HARI DALAM KEADAAAN TERANCAM.SEHINGGA PPNI BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMBERIAN IZIN PRAKTEK PELAKSANAAN KEPERAWATAN .

PADA PASAL 10 AYAT 3 TERCANTUM FUNGSI PPNI ADALAH MENAMPUNG,MEMADUKAN,MENYALURKAN DAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI TENAGA KEPERAWATAN SERTA MENGEMBANGKAN KEPROFESIAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPERAWATAN .

PERAN ORGANISASI PROFESI (PPNI) DALAM PRAKTEK PELAKSANAAN LEGALISASI

KEPERAWATAN DI INDONESIA

FUNGSI PPNI 1. BERTINDAK SEBAGAI WADAH KEPROFESIAN 2. MENJALANKAN FUNGSI PENDIDIKAN 3. MENGATUR MUTU KERJA ANGGOTA MENJALANKAN FUNGSI PENGENDALIAN

FUNGSI PPNI DI BIDANG LAINNYA ADALAH1. DI BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI- MEMBINA KELEMBAGAAN - MEMBINA ANGGOTA - MEMBINA KADER KEPEMIMPINAN2. DI BIDANG PEMBINAAN PROFESI- MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN- PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - PENGABDIAN MASYARAKAT - PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN KODE ETIK KEPERAWATAN - MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA PERUNDANG-UNDANGAN KEPERAWATAN SERTA MENGEMBANGKAN IPTEK.3. DI BIDANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA- BERTUGAS MEMBINA HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI4. DI BIDANG PEMBINAAN KERJASAMA- BERTUGAS MEMBINA HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI DAN LEMBAGA DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI.

PROGRAM KERJA PPNIPEMBENTUKAN PPNI SANGAT PENTING ARTINYA BAGI KEBERADAAN PROFESI KEPERAWATAN

DASAR DIATAS. MAKA PPNI MENYADARI UNTUK MENGEMBANGKAN DAN MEMBINA PROFESI KEPERAWATAN SESUAI KEMAMPUAN SEHINGGA TERCAPAI PROFESIONALISMEKEPERAWATAN YAITU SETIAP ANGGOTA PROFESI MEMILIKI KEMAMPUAN PROFESIONAL

ADAPUN SASARAN YANG INGIN DICAPAI PPNI SALAH SATUYA ADALAH :- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA UNTUK MENDUKUNG KARIR DAN PRESTASI KERJA

MANFAAT PPNI BAGI PARA PRAKTISI KEPERAWATAN 1. MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL DAN MORAL DALAM MENAMPILKAN PERANNYA SEBAGAI PROFESIONAL2. LINDUNGI ATAU MEMPERBAIKI KONDISI KERJA SEHINGGA MEMUNGKINKAN PRAKTISI DAPAT MELAKUKAN PEKERJAAN PROFESIONALNYA DENGAN LEBIH EFEKTIF3. MEMBANTU MENYIAPKAN PARA PRKTISI UNTUK DAPAT SECARA EFEKTIF MELAKSANAKAN PERAN PROFESIONAL 4. MEM BANTU MEMOTIVASI PARA PRAKTISI UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN DAN MEMPERLUAS PENGETAHUA

DALAM PASAL 9 AYAT 2 MENGENAI TUGAS POKOK PPNI TERCANTUM BAHWA :- MENINGKATKAN MUTU DAN PELAYANAN - PENDIDIKAN DAN LATIHAN - PENGABDIAN MASYARAKAT- PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN KODE ETIK - MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA PERATURA PERUNDANG-UNDANGAN SERTA MENGEMBANGKAN IPTEK KEPERAWATAN

DALAM PASAL 4 AYAT 2 SEMUA ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN KESEMPATAN MENAMBAH DAN MENGEMBANGKAN ILMU DAN KECAKAPANNYA YANG DIADAKAN ORGANISASI SESUAI DENGAN PROGRAM DAN KEMAMPUAN ORGANISASI.

DENGAN DEMIKIAN PPNI SANGAT BESAR PERANANNYA DALAM PRAKTEK PELAKSANAAN LEGALISASI KEPERAWATAN DIINDONESIA, DAPAT DIURAIKAN SBB :- MEMBERIKAN IZIN PRAKTEK BAGI PELAKSANAAN PERAWATAN- MENGEMBANGKAN KEPROFESIAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PERAWAT- MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPERAWATAN SERTYA IPTEK- MENJAMIN DAN MENGUPAYAKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN BAGI TENAGA KEPERAWATAN UNTUK MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATIN- MENJAMIN BAHWA SETIAP ANGGOTANYA BERADA DALAM JALUR YANG LEGAL, KARENA ANGGOTA AKAN HILANG BILA TERBUKTI BERBUAT HAL-HAL YANG MERUGIKAN ORGANISASI

DALAM PASAL 5 MENGENAI KEBERHENTIAN ANGGOTANYA TERCANTUM DALAM :1. PASAL 5 AYAT 1 POIN 3 “ BAHWA ANGGOTA BERHENTI ATAU HILANG KEANGGOTAANNYA KARENA DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS PUSAT ATAS USUL DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT 1 SETELAH MENDENGAR SARAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT KARENA TERBUKTI BERBUAT HAL-HAL YANG MERUGIKAN ORGANISASI”2. PASAL 2 “ TATACARA PEMBERHENTIAN DAAN HAK MEMBELA DIRI ANGGOTA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI

SELURUH ANGGOTA PPNI AKAN TERJAMIN SEGALA HAKNYA DALAM PELAKSANAAN LEGALISASI KEPERAWATAN DIINDONESIA KARENA ITU MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PPNI

ORGANISASI PROFESI DIBENTUK DALAM RANGKA- MENGEMBANGKAN - MENIGKATKAN - MEMANTAPKAN

BIDANG PROFESI YANG BERNAUNG DIBAWAH ORGANISASI TERSEBUT

PENGEMBANGAN BIDANG PROFESI BERLANDASKAN - ANGGARAN DASAR - ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN TERSEBUT

LAMBANG ORGANISASIMENCERMINKAN PERWUJUDAN DARI :- KEPRIBADIAN PANCASILA- PERS DAN PERSATUAN PROFESI PERAWAT INDONESIA YANG DINAMIS - PARTISIPASI DAN TANGGUN JAWAB SESUAI DENGAN TUGAS DALAM BIDANG PERAWAT KESEHATAN- PENCIPTAAN KEMAKMURAN BAGI SEGENAP WARGA PERAWAT KHUSUSNYA DAN RAKYAT INDONESIA UMUMNYA

UPAYA – UPAYA ORGANISASIKOMUNITAS DAN ORGANISASI1. MENGADAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SERTA EDUKASI SECARA BERKALA DAN TERATUR DENGAN JALAN MENERBITKAN MAJALAH BUKU-BUKU CERAMAH ILMIAH TERSEBUT2. MELAKUKAN KORDINASI DAN MENINGKATKAN KERJASAMA ANTARA ORGANISASI 3. MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI LAIN BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH MAUPUN PROGRAM ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN YANKES

PARTISIPASI1. BERUPAYA AGAR ORGANISASI PPNI DIKENAL DAN DIAKUI SERTA DAPAT DITERIMA OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI SUATU LEMBAGA UNTUK MEMECAHKAN SUATU MASALAH-MASALAH PERAWAT KHUSUSNYA DAN KESEHATAN PADA UMUMNYA 2. MENYELENGGARAKAN UPAYA-UPAYA YANG BERSIFAT MENUNJANG PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PERAWAT PADA KHUSUSNYA DAN KESEHATAN PADA UMUMNYA

PENINGKATAN PROFESI1. MENYELENGGARAKAN PERTEMUAN-PERTEMUAN ILMIAH PENELITIAN DLL, YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENINGKATAN MUTU DAN KETERAMPILAN DIBIDANG PERAWAT2. MENGADAKAN UPAYA AGAR STANDARISASI YANG JELAS BAGI SETIAP TENAGA PERAWAT SESUAI DANGAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMANNYA UNTUK MENGEMBANGKAN KARIR YANG BERSANGKUTAN3. MEMELIHARA DAN MEMATUHI PERUNDANG-UNDANGAN DAN KODE ETIK PERAWAT

KESEJAHTERAAN ANGGOTAMENYELENGGARAKAN SEGALA UPAYA YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA ANGGOTA, KESEHATAN FISIK MATERIAL, MAUPUN KESEHATAN MENTALSPIRITUAL YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS DAN TUJUAN ORGANISASI

KEANGGOTAAN- ANGGOTA BIASA- ANGGOTA KEHORMATAN

1. SYARAT-SYARAT ANGGOTAa. ANGGOTA BIASA

- WARGA NEGARA INDONESIA- LULUS DARI PENDIDIKAN FORMAL DIBIDANG KEPERAWATAN YANG TELAH DISAHKAN

OLEH PEMERINTAH- SANGGUP AKTIF MENGIKUTI KEGIATAN YANG DITENTUKAN OLEH ORGANISASI - MENYATAKAN DIRI UNTUK MENJADI ANGGOTA PPNI MELALUI PROSES PENCALONAN

ANGGOTA PADA UNIT ORGANISASI TERKAIT b. ANGGOTA KEHORMATAN

PERSYARATAN SAMA DENGAN BUTIR DIATAS ANTARA LAIN 3.4 BUKAN BERASAL DARI PENDIDIKAN KEPERAWATAN TETAPI DINILAI TELAH BERJASA TERHADAP ORGANISASI

2. KEWAJIBAN ANGGOTAa. MENJUNJUNG TINGGI, MENTAATI DAN MENGAMALKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASIb. MEMBAYAR UANG PANGKAL DAN UANG IURAN ORGANISASI, KECUALI ANGGOTA KEHORMATAN c. MENTAATI DAN MELAKSANAKAN SEGALA KEPUTUSAN ORGANISASId. MENGHARGAI RAPAT-RAPAT YANG DIADAKAN OLEH ORGANISASI e. MENYAMPAIKAN USUL-USUL DAN SARAN-SARAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIGARISKAN DALAM PROGRAM KERJAf. MEMELIHARA KERUKUNAN DALAM ORGANISASI SECARA KONSEKUEN DAN KONSISTEN HAL BERSIFAT POSITIFg. SETIAP CALON ANGGOTA YANG DITERIUMA MENJADI ANGGOTA MEMBAYAR UANG PANGKAL ORGANISASI SEBESAR YANG SUDAH DITENTUKAN, SETIAP ANGGOTA

DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG IURAN ORGANISASI SETIAP BULAN SEBESARYANG SUDAH DITENTUKAN

HAK-HAK ANGGOTAa. SEMUA ANGGOTA BERHAK MENDAPAT PEMBELIAN DAN PERLIDUNGAN DARI ORGANISASI b. SEMUA ANGGOTA BERHAK MENDAPAT KESEMPATAN DALAM MENAMBAH DAN PENGEMBANGAN ILMU DAN KECAKAPAN YANG DIADAKAN OLEH ORGANISASI SESUAI DENGAN PROGRAM DAN KEMAMPUAN ORGANISASIc. SEMUA ANGGOTA MENGHADIRI RAPAT-RAPAT MENGAJUKAN USUL DAN PENDAPAT DALAM ORGANISASI BAIK DENGAN TULISAN MAUPUN LISAN d. SEMUUA ANGGOTA KECUALI ANGGOTA KEHORMATAN, MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH SEBAGAI PENGURUS DAN PERWAKILAN ORGANISASI

4. PEMBERHENTIAN ANGGOTAa. ANGGOTA BERHENTI / HILANG KEANGGOTAANYA KARENA :

- MENINGGAL DUNIA- PERMINTAAN SENDIRI SECARA TERTULIS- DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS PUSAT ATAS USUL DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT 1

KARENA TERBUKTI BERBUAT HAL-HAL YANG MERUGIKAN ORGANISASIb. TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN HAK MEMBELA DIRI ANGGOTA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI

SUSUNAN ORGANISASI- DAWAN PIMPINAN PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DIIBU KOTA NEGARA- DEWAN PIMIPINAN DAERAH TING, 1 YANG BERKEDUDUKAN DIIBU KOTA PROVINSI/DAERAH YANG SETIGKAT- DEWAN PIMPINAN DAERAH TING, 2 YANG BERKEDUDUKAN DIIBU KOTA KABUPATEN/ KOTAMADYA/ K. ADMINISTRATIF

SUSUNAN PENGURUS (PASAL 13)SUSUNAN PENGURUS TERDIRI DARI- DEWAN PIMPINAN PUSAT- DEWAN PIMPINAN DAERAH TK. I- DEWAN PIMPINAN DAERAH TK. II- KOMISARIAT

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BENTUK ORGANISASI- BENTUK KESATUAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP NASIONAL DAN MENJADI BADAN PERWAKILAN DARI PROF.PERAWAT.- UNTUK MENGEMBANGKAN KEAHLIAN DI BIDANG PERAWATAN DAPAT DIBENTUK IKATAN : KEAHLIAN DI BIDANG PERAWATAN YANG BERINDUK KEPADA PPNI.

SIFAT ORGANISASI INI BERSIFAT PROFESI DALAM BIDANG PERAWATAN.

WAKTU PENDIRIAN 17 MARET 1974

KEDUDUKANDPP ORGANISASI BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NEGARA R.I .

DEWAN PIMPINAN PUSAT1. DEWAN PEMBINA2.KETUA UMUM3.KETUA I ( BID.ORGANISASI)4.KETUA II ( BID.KEPROFESIONAL)5.KETUA III ( BID.KESEJAHTERAAN)6.KETUA IV ( BID.HUKUM,PENERANGAN & HUBUNGAN)7.SEKRETARIS JENDERAL8.SEKRETARIS I ( BID.ORGANISASI)9.SEKRETARIS II ( BID.KEPROFESIONAL)10.SEKRETARIS III ( BID.KESEJAHTERAAN )11.SEKRETARIS IV ( BID.HUKUM HUBUNGAN )12.BENDAHARA UMUM 13.BENDAHARA I14.BENDAHARA II

SUMBER KAEUANGAN - UANG PANGKAL ANGGOTA- UANG IURAN- USAHA LAIN YANG SAH- UANG SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT.

RAPAT-RAPAT ORGANISASI

- MUSYAWARAH NASIONAL - RAPAT PIMPINAN PUSAT- RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT- MUSYAWARAH DAERAH TK I.- RAPAT PIMPINAN DAERAH TK I- RAPAT ANGGOTA DEWAN PIMPINAN DAERAH TK II- RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH TK II .

MASA KEPENGURUSANBERDASARKAN PASAL 15 AD/ART/2000

a. PENGURUS PPNI DIPILIH UNTUK MASA BAKTI 5 ( LIMA TAHUN )b. KETUA UMUM,KETUA PENGURUS PROVINSI,KETUA PENGURUS KABUPATEN / KOTA HANYA DAPAT

DIPILIH UNTUK 2 PERIODE KEPENGURUSAN BERTURUT-TURUT.

WEWENANG & KEWAJIBANWEWENANG & KEWAJIBAN MENURUT PASAL 16 AD/ART 2000,ADALAH :a. PENGURUS PUSAT ADALAH PELAKSANA ORGANISASI TERTINGGI YANG BERSIFAT KOLEKTIF DITINGKAT PUSAT.

DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA PENGURUS PPNI BERWENANG :- MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TINGKAT NASIONAL BERDASARKAN AD / ART. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA, KEPUTUSAN MUNAS,HASIL RAPAT TINGKAT NASIONAL SERTA PERATURAN ORGANISASI LAINNYA.- PENGURUS PPNI PUSAT BERKEWAJIBAN a. MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI PADA MUNAS.b. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN & KEBIJAKAN ORGANISASI BERDASARKAN AD/ART . GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA, KEPUTUSAN MUNAS,HASIL RAPAT TINGKAT NASIONAL PERATURAN ORGANISASI LAINNYA.

B. PENGURUS PROVINSI ADALAH PELAKSANA ORGANISASI YANG BERSIFAT KOLEKTIF DI PROVINSI- PENGURUS PROVINSI BERWENANGa. MENENTUKAN KEBIJAKAN ORGANISASI DI WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN AD/ART, GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA, KEPUTUSAN MUNAS HASIL RAPAT TK NASIONAL SERTA PERATURAN ORGANISASI LAINNYAb. MENSAHKAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA PERNGURUS KABUPATEN ATAU KOTAc. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN DAN KEBIJAKSANAAN DI WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN AD/ART, KEP MUNAS DAN HASIL TK NASIONAL MAUPUN DAERAH

C. PENGURUS KABUPATEN ATAU KOTA ADALAH BADAN PELAKSANAAN ORGANISASI YANG BERSIFAT KOLEKTIF DI KABUPATEN KOTA- PENGURUS KABUPATEN KOTA BERWENANG:a. MENETUKAN KEBIJAKAN ORGANISASI DI WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN AD/ART, GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA, KEPTUSAN MUSYAWRAH PROVINSI DAN HASIL RAPAT TK NASIONAL PROVINSI DAN KABUPATEN ATAU KOTA SERTA PERATURAN ORGANISASI LAINNYAb. MENSAHKAN KOMPOSISI DAN PERSONAL PENGURUS KOMISARIAT- PENGURUS KABUPATEN ATAU KOTA BERKEWAJIBAN a. MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI PADA MUSYAWARAH KABUPATEN ATAU KOTAb. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI BERDASRAKAN AD/ART, GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

DEWAN PERTIMBANGAN (BAB VII)PPNI MEMPUNYAI DEWAN PERTIMBANGAN UNTUK TINGKAT PUSAT, DAERAH TINGKAT 1 DAN 2KEWENANGAN DEWAN PERTIMBANGAN (PASAL 18)1. DEWAN MERUPAKAN BADAN YANG MRMBERI PRNGARAHAN, PETUNJUK PERTIMBANGAN, SARAN DAN NASIHAT KEPADA PENGURUS PPNI SESUAI DENGAN TK ORGANISASI2. SUSUNAN KEDUDUKAN TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PERTIMBANGAN DIATUR DALAM ARTTANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP TUGAS1. PERAWAT SENANTIASA MEMELIHARA MUTU PELAYANAN PERAWAT YANG TINGGI SERTA KEJUJURAN PROFESIONAL DALAM MENERAPKAN PENNGETAHUAN SERTA KETERAMPILAN PERAWATAN SESUAI DENGAN KBUTUHAN ORANG ATAU PENDERITA KELUARGA DAN MASYARAKAT2. PERAWAT WAJIB MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUINYA SESUAI DENGAN TUGAS YANG DIPERCAYAKAN KEPADANYA

3. PERAWAT TIDAK MEMPERGUNAKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PERAWAT UNTUK TUJUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA-NORMA KEMANUSIAAN 4. PERAWAT DALAM MENUNAIKAN TUGAS KEWAJIBANNYA SENANTIASA BERUSAHA DENGAN PENUH KESADARAN AGAR TIDAK TERPENGARUHI OLEH PERTIMBANGAN KEBANGSAAN, KESUKUAN,KEAGAMAAN, WARNA KULIT, UMUR, JENIS KELAMIN, ALIRAN POLITIK, AGAMA YANG DIANUT SERTA KEDUDUKAN SOSIAL5. PERAWAT SENANTIASA MENGUTAMAKAN PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PENDERITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPERAWATAN SERTA MATANG DALAM PERTIMBANGAN KEMAMPUAN JIKA MENERIMA / MENGALIH TUGASKAN TANGGUNG JAWAB YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN PERAWATAN

TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP SESAMA PERAWAT & PROFESI KESEHATAN LAIN 1. PERAWAT SENANTIASA MEMELIHARA HUBUNGAN BAIK ANTARA SESAMA PERAWAT DENGAN TENAGA KESEHATAN LAIN, BAIK DALAM MEMELIHARA KERAHASIAAN SUASAN ALINGKUNGAN KERJA MAUPN DALAM MENCAPAI TUJUAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH2. PERAWAT SENANTIASA MENYEBAR LUASKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILANNYA KEPADA SESAMA PERAWAT SERTA MENERIMA PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN DARI PROFESI LAIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM BIDANG KEPERAWATAN

TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP PROFESI KEPERAWATAN 1. PERAWAT SENATIASA BERUPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROFESIONAL SECARA SNEDIRI-SENDIRI DAN ATAU BERSAMA-SAMA DENGAN JALAN MENAMBAH ILMU PENETAHUAN DAN PENGALAMAN SERTA KETERAMPILAN YANG BERMANFAAT BAGI PERKEMBANGAN KEPERAWATAN2. PERAWAT SENANTIASA MENJUNJUNG NAMA BAIK PROFESI KEPERAWATAN DENGAN MENUNJUKAN PRILAKU DAN SIFAT-SIFAT PRIBADI YANG LUHUR3. PERAWAT SENANTIASA BERPERAN DALAM MENETUKAN PEMBAKUAN PENDIDIKAN DAN PELAYAN PERAWATAN SERTA MENERAPKAN DALAM KEGIATAN PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KEPERAWATAN 4, PERAWAT SECARA BERSAMA-SAMA MEMBINA DAN MEMELIHARA MUTU ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN SEBAGAI SARANA PENGBDIANNYA

TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP PEMERINTAH BANGSA DAN TANAH AIR1. PERAWAT SENANTIASA MELAKSANAKAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI KEBIJAKSANAAN YANG DIGARISKAN OLEH PEMERINTAH DALAM BIDANG KESEHATAN DAN KEPERAWATAN 2. PERAWAT SENATIASA BERPERAN SECARA AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN PIKIRAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN & KEPERAWATAN KEPADA MASYARAKAT

HAL-HAL YANG DAPAT DIKERJAKAN ORGANISASI PROFESI1. SELALU BERKELOMPOK & BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PERAWATAN & PENDIDIKAN KEPERAWATAN SECARA BERKESINAMBUNGAN 2. MENETAPKAN PERSYARATAN PROFESIONAL UNTUK MENJADI PEDOMAN ATAU PETUNJUK BAHKAN PENGAYOM BAGI ANGGOTA PROFESI MISALNYA ;

- MERUMUSKAN KODE ETIK PROFESI - MENUSUN STANDAR KEPERAWATAN UNTUK PRAKTEK PROFESIONAL DISEMUA LINGKUNGAN KEPERAWATAN- MENGUSAHAKAN TERLAKSANANYA LEGISLASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KEPERAWATAN- MENYEMPURNAKAN, MELUASKAN CAKUPAN ORGANISASI MISALNYA DENGAN KLASIFIKASI FUNGSI ANGGOTA PROFESI SEPERTI ; PERAWAT PENDIDIK, PENGELOLA, PELAKSANA PERAWATAN BEDAH, ANAK, DLL.