pengertian urbanisasi sudah umum diketahui oleh mereka yang banyak bergelut di bidang kependudukan

8/3/2019 PENGERTIAN Urbanisasi Sudah Umum Diketahui Oleh Mereka Yang Banyak Bergelut Di Bidang Kependudukan

1/5

PENGERTIAN urbanisasi sudah umum diketahui oleh mereka yang banyakbergelut di bidang kependudukan, khususnya mobilitas penduduk. Namundemikian, mereka yang awam dengan ilmu kependudukan sering kalikurang tepat dalam memakai istilah tersebut. Dalam pengertian yangsesungguhnya, urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di

daerah perkotaan. Sedangkan mereka yang awam dengan ilmukependudukan seringkali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahanpenduduk dari desa ke kota. Padahal perpindahan penduduk dari desa kekota hanya salah satu penyebab proses urbanisasi, di samping penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan,perluasan wilayah, maupun perubahan status wilayah dari daerahpedesaan menjadi daerah perkotaan, dan semacamnya itu.

Proses urbanisasi sangat terkait mobilitas maupun migrasi penduduk. Adasedikit perbedaan antara mobilitas dan migrasi penduduk. Mobilitaspenduduk didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati

batas administratif tingkat II, namun tidak berniat menetap di daerahyang baru. Sedangkan migrasi didefinisikan sebagai perpindahanpenduduk yang melewati batas administratif tingkat II dan sekaligusberniat menetap di daerah yang baru tersebut. Di dalam pelaksanaanperhitungannya, data yang ada sampai saat ini baru merupakan datamigrasi penduduk dan bukan data mobilitas penduduk. Di samping itu,data migrasi pun baru mencakup batasan daerah tingkat I. Dengandemikian, seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jikapropinsi tempat tinggal orang tersebut sekarang ini, berbeda denganpropinsi dimana yang bersangkutan dilahirkan. Selain itu seseorangdikategorikan sebagai migran risen jika propinsi tempat tinggal sekarang

berbeda dengan propinsi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Oleh karena itu, pemerintah di samping mengembangkan kebijaksanaanpengarahan persebaran dan mobilitas penduduk, termasuk di dalamnyaurbanisasi, juga berkewajiban menyempurnakan sistem pencatatanmobilitas dan migrasi penduduk agar kondisi data yang ada lebih sesuaikondisi di lapangan. Terutama bila diperlukan untuk perumusan suatukebijakan kependudukan.

Perkembangan urbanisasi

Di masa mendatang, para ahli kependudukan memperkirakan bahwa

proses urbanisasi di Indonesia akan lebih banyak disebabkan migrasidesa-kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhanalamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahanstatus dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatifkuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang urban bias,sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yangtinggal di daerah pedesaan . Itulah sebabnya di masa mendatang, isuurbanisasi dan mobilitas atau migrasi penduduk menjadi sulit untuk


2/5

dipisahkan dan akan menjadi isu yang penting dalam kebijaksanaankependudukan di Indonesia.

Jika di masa lalu dan dewasa ini, isu kelahiran (fertilitas) dan kematian(mortalitas) masih mendominasi kebijaksanaan kependudukan, di masamendatang manakala tingkat kelahiran dan kematian sudah menjadi

rendah, ukuran keluarga menjadi kecil, dan sebaliknya kesejahteraankeluarga dan masyarakat meningkat, maka keinginan untuk melakukanmobilitas bagi sebagian besar penduduk akan semakin meningkat danterutama yang menuju daerah perkotaan.

Jika pada tahun 1980 migran di Indonesia berjumlah 3,7 juta jiwa, makaangka tersebut meningkat menjadi 5,2 juta jiwa pada tahun 1990 dansedikit menurun menjadi 4,3 juta jiwa pada periode 1990-1995. Secarakumulatif diketahui bahwa sampai tahun 1980, jumlah pendudukIndonesia yang pernah melakukan migrasi adalah 11,4 juta jiwa,sedangkan pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 17,8 juta

jiwa.

Lebih lanjut, data survei penduduk antarsensus (Supas) 1995memperlihatkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 1995adalah 35,91 persen yang berarti bahwa 35,91 persen pendudukIndonesia tinggal di daerah perkotaan. Tingkat ini telah meningkat darisekitar 22,4 persen pada tahun 1980 yang lalu. Sebaliknya proporsipenduduk yang tinggal di daerah pedesaan menurun dari 77,6 persenpada tahun 1980 menjadi 64,09 persen pada tahun 1995.

Gambaran pertumbuhan penduduk daerah perkotaan itu dapat dicermatidari Tabel.

Meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaanpembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yangdikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnyaurbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitasperekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkatkonsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antarakonsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akanmenyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehinggamenimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan.

Di sini dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitasekonomi dengan konsentrasi penduduk. Para pelaku ekonomi cenderungmelakukan investasi di daerah yang telah memiliki konsentrasi pendudukyang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Karenadengan demikian mereka dapat menghemat berbagai biaya, antara lainbiaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk akan cenderungdatang kepada pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka


3/5

akan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkanpekerjaan . Dengan demikian, urbanisasi merupakan suatu prosesperubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraanpenduduk atau masyarakat.

Jika urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar, mengapa

proses urbanisasi tetap harus dikendalikan atau diarahkan? Ada duaalasan mengapa urbanisasi perlu diarahkan.

Pertama, pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkinmeningkatkan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Halini berkaitan dengan kenyataan bahwa meningkatnya penduduk daerahperkotaan akan berkaitan erat dengan meningkatnya pertumbuhanekonomi negara. Data memperlihatkan bahwa suatu negara atau daerahdengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi, juga memiliki tingkaturbanisasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Negara-negara industri padaumumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 persen. Bandingkan

dengan negara berkembang yang sekarang ini. Tingkat urbanisasinyamasih sekitar 35 persen sampai dengan 40 persen saja.

Kedua, terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan, atau tidakterkendali, dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada pendudukitu sendiri. Ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi biasanyadikenal dengan ukuran primacy rate, yang kurang lebih diartikan sebagaikekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu negara atau wilayahterhadap kota-kota di sekitarnya. Makin besar tingkat primacymenunjukkan keadaan yang kurang baik dalam proses urbanisasi.Sayangnya data mutahir mengenai primacy rate di Indonesia tidak

tersedia.Kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia

Ada dua kelompok besar kebijaksanaan pengarahan urbanisasi diIndonesia yang saat ini sedang dikembangkan.

Pertama, mengembangkan daerah-daerah pedesaan agar memiliki ciri-cirisebagai daerah perkotaan. Upaya tersebut sekarang ini dikenal denganistilah urbanisasi pedesaan .

Kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ataudikenal dengan istilah daerah penyangga pusat pertumbuhan.

Kelompok kebijaksanaan pertama merupakan upaya untukmempercepat tingkat urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhanekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan yang bersifatnon-ekonomi. Bahkan perubahan tingkat urbanisasi tersebut diharapkanmemacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu didorongpertumbuhan daerah pedesaan agar memiliki ciri-ciri perkotaan, namuntetap dikenal pada nuansa pedesaan. Dengan demikian, penduduk


4/5

daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai orang kota walaupunsebenarnya mereka masih tinggal di suatu daerah yang memiliki nuansapedesaan .

Beberapa cara yang sedang dikembangkan untuk mempercepat tingkaturbanisasi tersebut antara lain dengan memodernisasi daerah pedesaan

sehingga memiliki sifat-sifat daerah perkotaan. Pengertian modernisasidaerah pedesaan tidak semata-mata dalam arti fisik, seperti misalnyamembangun fasilitas perkotaan, namun membangun penduduk pedesaansehingga memiliki ciri-ciri modern penduduk perkotaan. Dalam hubunganinilah lahir konsep urbanisasi pedesaan. Konsep urbanisasi pedesaanmengacu pada kondisi di mana suatu daerah secara fisik masih memilikiciri-ciri pedesaan yang kental, namun karena ciri penduduk yanghidup didalamnya sudah menampakkan sikap maju dan mandiri, sepertiantara lain mata pencaharian lebih besar di nonpertanian, sudahmengenal dan memanfaatkan lembaga keuangan, memiliki aspirasi yangtinggi terhadap dunia pendidikan, dan sebagainya, sehingga daerahtersebut dapat dikategorikan sebagai daerah perkotaan.

Dengan demikian, apa yang harus dikembangkan adalah membangunpenduduk pedesaan agar memiliki ciri-ciri penduduk perkotaan dalam artipositif tanpa harus merubah suasana fisik pedesaan secara berlebihan.Namun, daerah pedesaan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagaidaerah perkotaan. Sudah barang tentu bersamaan dengan pembangunanpenduduk pedesaan tersebut diperlukan sistem perekonomian yang cocokdengan potensi daerah pedesaan itu sendiri. Jika konsep urbanisasipedesaan seperti di atas dapat dikembangkan dan disepakati, makatingkat urbanisasi di Indonesia dapat dipercepat perkembangannya tanpa

merusak suasana tradisional yang ada di daerah pedesaan dan tanpamenunggu pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi. Bahkansebaliknya, dengan munculnya para penduduk di daerah pedesaanyang bersuasana perkotaan tersebut, mereka dapat menjadi motorpertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan aspek keserasian,keseimbangan, dan keselarasan antara tuntutan pertumbuhan ekonomidan keseimbangan ekosistem serta lingkungan alam.

Kelompok kebijaksanaan kedua merupakan upaya untuk mengembangkankota-kota kecil dan sedang yang selama ini telah ada untuk mengimbangipertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan. Pada kelompok ini,

kebijaksanaan pengembangan perkotaan diklasifikasikan ke dalam tigabagian, yaitu:

(a) kebijaksanaan ekonomi makro yang ditujukan terutama untukmenciptakan lingkungan atau iklim yang merangsang bagipengembangan kegiatan ekonomi perkotaan. Hal ini antara lain meliputipenyempurnaan peraturan dan prosedur investasi, penetapan suku bungapinjaman dan pengaturan perpajakan bagi peningkatan pendapatan kota;


5/5

(b) penyebaran secara spesial pola pengembangan kota yang mendukungpola kebijaksanaan pembangunan nasional menuju pertumbuhan ekonomiyang seimbang, serasi dan berkelanjutan, yang secara operasionaldituangkan dalam kebijaksanaan tata ruang kota/ perkotaan, dan

(c) penanganan masalah kinerja masing-masing kota.

Dengan demikian, kebijaksanaan pengembangan perkotaan di Indonesiadewasa ini dilandasi pada konsepsi yang meliputi: (i) pengaturanmengenai sistem kota-kota; (ii) terpadu; (iii) berwawasan lingkungan, dan(iv) peningkatan peran masyarakat dan swasta. Dengan makinterpadunya sistem-sistem perkotaan yang ada di Indonesia, akanterbentuk suatu hierarki kota besar, menengah, dan kecil yang baiksehingga tidak terjadi dominasi salah satu kota terhadap kota-kotalainnya.

Urbanisasi merupakan proses yang wajar dan tidak perlu dicegahpertumbuhannya. Karena, proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkanpertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, proses urbanisasitersebut perlu diarahkan agar tidak terjadi tingkat primacy yangberlebihan. Pada saat ini pemerintah telah mengembangkan duakelompok kebijaksanaan untuk mengarahkan proses urbanisasi, yaitumengembangkan apa yang dikenal dengan istilah urbanisasi pedesaandan juga mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Diharapkan dengan makin bertumbuhnya daerah pedesaan dan jugamenyebarnya daerah-daerah pertumbuhan ekonomi, sasaran untukmencapai tingkat urbanisasi sebesar 75 persen pada akhir tahun 2025,dan dibarengi dengan makin meratanya persebaran daerah perkotaan,

akan dapat terwujud.

(* Prijono Tjiptoherijanto, Guru Besar Fakultas Ekonomi, UniversitasIndonesia.

pengertian urbanisasi sudah umum diketahui oleh mereka yang banyak bergelut di bidang kependudukan

Documents