penghargaan penatausahaan barang milik negara...
TRANSCRIPT
1
2
3
Penghargaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
Penghargaan ini diberikan kepada PKP2A III LAN atas prestasinya sebagai unit kerja dengan
penatausahaan BMN terbaik ketiga di wilayah kerja Kanwil DJKN Kaltim dan Kaltara.
4
i
Kata Pengantar
Alhamdulillah, Puji dan syukur
kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan
rahmat-Nya sehingga Laporan
Kinerja Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur III Lembaga
Administrasi Negara (PKP2A III
LAN) Tahun 2018 dapat
diselesaikan sesuai dengan
waktu yang ditentukan. Laporan
ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban PKP2A III
LAN terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi yang
diembannya melalui
pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja
PKP2A III LAN Tahun 2018.
Laporan ini merupakan
portofolio aktivitas dan kinerja organisasi sebagai salah satu mekanisme
akuntabilitas penggunaan sumber daya yang diberikan dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban kepada masyarakat, pemerintah
sebagai pemberi amanah, dan stakeholders terkait untuk mengetahui sekaligus
mengevaluasi capaian kinerja pelayanan yang diberikan.
Secara internal, pimpinan dan anggota organisasi dapat mengevaluasi capaian
kinerja dan kendala yang menghambat kinerja organisasi selama setahun untuk
kemudian menjadi bahan perbaikan dan menetapkan strategi pada tahun - tahun
yang akan datang.
Dalam penyusunan laporan ini kami telah berupaya maksimal untuk mewujudkan
target yang telah ditetapkan, namun kami sadari masih terdapat kekurangan,
kelemahan serta kendala baik secara instrumental maupun substansial. Untuk itu
ii
saran konstruktif kami harapkan agar penyusunan Laporan Kinerja PKP2A III LAN
ini dapat diwujudkan lebih baik lagi, tepat sasaran dan berdaya guna.
Samarinda, Desember 2018
Kepala PKP2A III LAN
Dr. Mariman Darto, M.Si.
NIP. 19720207 200501 1 001
iii
Executive Summary
Transparansi dan keterbukaan penggunaan sumber daya negara dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi pemerintah yang diamanahkan
tidak bisa ditawar-tawar. Setiap tahunnya, PKP2A III LAN terus berupaya untuk
meningkatkan performance-nya baik dari sisi pengkajian kebijakan,
pengembangan inovasi administrasi negara, penyelenggaraan dan pembinaan
pelatihan bagi aparatur, maupun dari sisi pencapaian kinerja lainnya. Kinerja
PKP2A III LAN di tahun 2018 ini dapat dilihat melalui capaian Indikator Kinerja (IK)
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PKP2A III LAN Tahun 2018.
Melalui laporan ini diharapkan pelaksanaan evaluasi kinerja PKP2A III LAN dapat
terus terpantau dan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Adapun capaian
masing-masing sasaran strategis PKP2A III LAN untuk tahun 2018 dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini:
SASARAN STRATEGIS (SS)
INDIKATOR KINERJA
(IK)
TARGET REALISASI
Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2 2
Jumlah jurnal yang diterbitkan 3 3
Untuk sasaran strategis termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan capaiannya
digambarkan oleh 2 indikator kinerja, yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang
Menjadi Wacana Publik dan Jumlah Jurnal yang Diterbitkan. Untuk target indikator
kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Menjadi Wacana Publik berhasil
direalisasikan seluruhnya atau 100% dengan dihasilkannya 2 rekomendasi
kebijakan, yaitu Rekomendasi tentang Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
dan Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN. Kedua
rekomendasi tersebut telah didiseminasikan ke beberapa pihak/instansi terkait
dan dipublikasikan di www.academia.edu, dan website PKP2A III LAN
(www.samarinda.lan.go.id).
Sementara itu, untuk indikator kinerja Jumlah Jurnal yang Diterbitkan, PKP2A III LAN
selama tahun 2018 juga telah berhasil menerbitkan Jurnal Borneo Administrator (JBA)
sebanyak 3 kali sesuai dengan yang ditargetkan. Jurnal yang diterbitkan adalah JBA
iv
Volume 14 Nomor 1, 2, dan 3, dengan masing-masing terbitan berisi 5 artikel yang telah
lolos dari reviu mitra bebestari. Capaian JBA yang lain di tahun ini adalah JBA berhasil
disertifikasi oleh Kemenristekdikti di peringkat 2 (SINTA 2). JBA juga telah berhasil
terindeks di 9 lembaga indexer nasional dan internasional.
SASARAN STRATEGIS (SS)
INDIKATOR KINERJA
(IK)
TARGET REALISASI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik
Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation
100 219
Kriteria pengukuran dari indikator kinerja jumlah inovasi yang merupakan hasil co-
creation adalah digunakan untuk mengukur capaian PKP2A III LAN dalam sasaran
strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi
sektor publik. Dari target 100 inovasi berhasil terealisasi sebesar 219% (219
inovasi). Inovasi yang berhasil didiseminasikan, 58 diantaranya dihasilkan dari
kegiatan Laboratorium Inovasi di Kab. Tanah Bumbu, sedangkan sisanya (161
inovasi) dihasilkan dari kegiatan Laboratorium Inovasi di Kab. Kotawaringin Timur.
Tingginya capaian indikator kinerja ini disebabkan adanya kerjasama yang baik
antara PKP2A III LAN dengan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu dan Pemerintah Kab.
Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan kegiatan laboratorium inovasi,
sehingga banyak gagasan inovatif yang muncul dalam kegiatan tersebut.
SASARAN STRATEGIS (SS)
INDIKATOR KINERJA
(IK)
TARGET REALISASI
Terwujudnya penyelenggaraan diklat yang berkualitas
Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran pelatihan
100% 97,66%
Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan
100% 98,83%
Selanjutnya, pengukuran tercapainya sasaran strategis terwujudnya
penyelenggaraan diklat yang berkualitas dilakukan melalui 2 indikator kinerja,
v
yaitu persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan
pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran pelatihan dan persentase
peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami
peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan.
Capaian untuk indikator kinerja yang pertama sudah cukup baik meskipun masih
dibawah dari target. Dari 100% yang ditargetkan, tercapai 97,66% peserta
pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge
improvement) sesuai sasaran pelatihan. Begitupula dengan capaian indikator
kinerja yang kedua, sudah cukup baik capaiannya meskipun masih dibawah dari
target. Dari 100% yang ditargetkan, tercapai 98,83% peserta pelatihan teknis,
fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan
(knowledge) sesuai sasaran pelatihan. Tidak tercapainya 2 indikator kinerja ini
disebabkan oleh beberapa hal yang di luar kendali PKP2A III LAN. Dalam pelatihan
kepemimpinan, teknis, fungsional, dan sosial terdapat beberapa peserta yang
tidak lulus dikarenakan sakit, mengundurkan diri dan meninggal dunia.
SASARAN STRATEGIS
(SS)
INDIKATOR KINERJA (IK)
TARGET REALISASI
Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A III LAN
Indeks tata kelola internal PKP2A III LAN
90 88,84
Tata kelola internal PKP2A III LAN sangat signifikan mendukung kesempurnaan
tertinggi pencapaian kinerja organisasi. Oleh karenanya hal itu menjadi sasaran
strategis PKP2A III LAN yang terakhir, yaitu terwujudnya tata kelola yang baik
berbasis kinerja di PKP2A III LAN. Adapun indikator kinerja indeks tata kelola
internal PKP2A III LAN ditentukan oleh akuntabilitas organisasi, melalui penilaian
SAKIP; kinerja anggaran dilihat dari realisasi anggaran sesuai dengan yang
direncanakan; Deviasi rencana penarikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA;
profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kapasitas pegawai
sesuai dengan kompetensinya, dan ketepatan waktu pertanggungajwaban UP dan
TUP. Pada tahun 2018, PKP2A III LAN berhasil mendapatkan nilai indeks tata kelola
internal sebesar 88,84, sedikit dibawah yang ditargetkan yaitu 90,00.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, kinerja anggaran PKP2A III LAN tahun 2018 masuk
dalam kategori “Baik”. Kondisi terebut didasarkan pada perolehan Nilai Kinerja
vi
Anggaran atas Aspek Implementasi yang mencapai 88,53%. Komponen yang
berkontribusi cukup besar terhadap capaian kinerja anggaran tersebut adalah
capaian keluaran (output) kegiatan yang mencapai 43,56%, dilanjutkan komponen
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan yang mencapai 18,12%.
Besarnya kontribusi komponen tersebut disebabkan tingginya capaian kinerjanya
ditambah dengan bobot nilainya yang tinggi pula. Adapun komponen Nilai Efisiensi
kontribusinya cukup kecil karena capaiannya memang kecil, sedangkan komponen
Penyerapan Anggaran kontribusinya cukup kecil dikarenakan bobot nilainya yang
kecil, meskipun capaiannya sangat tinggi.
Pencapaian kinerja tahun 2018 tidak lepas dari berbagai kendala sehingga ada
beberapa capaian yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kendala yang dihadapi antara lain: peserta pelatihan
tidak dapat menyelesaikan pelatihannya dikarenakan alasan yang di luar
jangkauan PKP2A III LAN, perencanaan dan stategi pencapaian Indikator Kinerja
yang kurang matang, dan kebijakan optimalisasi anggaran.
Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka tindak lanjut kendala tersebut
antara lain: adanya fokus dan target mingguan/bulanan dalam pelaksanaan
kegiatan yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan;
konsisten dalam pelaksanaan kegiatan terhadap RPPA; realistik dalam penetapan
target kinerja; menetapkan stategi percepatan pencapaian Indikator Kinerja; dan
mengintegrasikan penilaian kinerja individu dan kinerja lembaga.
vii
Daftar Isi
i Kata Pengantar
iii Executive Summary
vii Daftar Isi
1 Bab I Pendahuluan
Latar Belakang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PKP2A III LAN
Kebijakan dan Isu-isu Strategis
13 Bab II Perencanaan Kinerja
17 Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja Anggaran
35 Bab IV Penutup
Kesimpulan
Saran
39 Lampiran
viii
1
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PKP2A III LAN
Kebijakan dan Isu-isu Strategis
2
Latar Belakang
Akuntabilitas menjadi salah satu syarat mutlak bagi terwujudnya good
governance. Akuntabilitas organisasi publik memiiliki makna luas, tidak hanya
sekedar kesadaran mempertanggungjawabkan amanah yang dijalankan, namun
dimulai dari akuntabilitas yang mendasar berupa kejujuran dan hukum dalam
menjalankan birokrasi, penyusunan dan penetapan kebijakan, proses pelaksanaan
kebijakan, dan akuntabilitas program/kegiatan. Laporan Kinerja instansi
pemerintah sendiri merupakan salah satu mekanisme akuntabilitas birokrasi di
Indonesia yang menjabarkan penerapan akuntabilitas dalam makna luas tersebut.
Laporan Kinerja PKP2A III LAN merupakan salah satu media pertanggungjawaban
PKP2A III LAN atas penggunaan sumber daya yang diberikan dalam mewujudkan
visi dan misi organisasi selama satu tahun sekaligus sebagai bentuk keterbukaan
informasi dalam mewujudkan good governance. Good governance sendiri
menurut World Bank adalah “the way state power is used in managing economic
and social resources for development society”. Definisi lain mengenai good
governance diberikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yaitu “the
exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s
affair at all levels”. Dari 9 (sembilan) prinsip good governance dari UNDP, satunya
adalah akuntabilitas, yaitu perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas
kinerja secara periodik sehingga akuntabilitas mengandung dua unsur utama,
yaitu keterbukaan dan kepercayaan. Tanpa adanya dua unsur tersebut, mustahil
akuntabilitas dapat diwujudkan. Keterbukaan ditujukan kepada publik dan
pemberi amanah serta kepercayaan yang diberikan oleh pemberi amanah dan
juga publik kepada organisasi pemerintah.
Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung
jawab tertentu, oleh karena itu kepadanya diberikan kewenangan atau mandat
untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat
umum ini perlu adanya akuntabilitas yang memadai, tertib, dan teratur, serta
diwujudkan oleh instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kewenangan dan mandat tersebut.
PKP2A III LAN merupakan salah satu satuan kerja mandiri di lingkungan LAN
berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja instansinya secara berkala. PKP2A
III LAN terus berupaya untuk meningkatkan performance baik dari sisi pengkajian
3
kebijakan dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara, pelatihan
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari sisi pencapaian kinerja lainnya.
Melalui laporan ini diharapkan pemerintah sebegai pemberi amanat dan
masyarakat dapat menilai tingkat akuntabilitas PKP2A III LAN serta evaluasi kinerja
dapat terus terpantau dengan baik dan ditingkatkan setiap tahunnya.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PKP2A III LAN
Berdasarkan Surat Kepala LAN No. 537/IX/1/10/2002 tertanggal 29 Agustus 2002
Tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran dalam Pengembangan Pusat Kajian
dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Samarinda, sebagai tindak lanjut dari
pertemuan yang dilaksanakan antara Asisten IV, Kepala BKD, Kepala Badan Diklat
Provinsi Kalimantan Timur dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta
Tanggal 8 Agustus 2002, akhirnya disepakati pendirian PKP2A III yang
berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur.
Kesepakatan tersebut selanjutnya dilegalkan dengan keluarnya Surat Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61/7232/Org, tanggal 27 November 2002
perihal persetujuan pembentukan PKP2A III regional wilayah Kalimantan, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor
14/Kep/I/2003 jo. Nomor 173 B/ Kep/ VIII/003 Tanggal 28 Agustus 2003, Perihal
Rancangan Organisasi LAN, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan MENPAN
Nomor B/1021/M.PAN/6/2004 Tentang Pembentukan PKP2A III LAN. Semenjak
berdiri tahun 2005, PKP2A III LAN memiliki peran strategis di daerah khususnya
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan
tupoksinya, PKP2A III LAN menyelengarakan fungsi di bidang kediklatan aparatur
dan kelitbangan dalam pengembangan sistem administrasi negara. Wacana
reformasi birokrasi yang semakin kuat berkembang merupakan peluang sekaligus
tantangan bagi PKP2A III LAN untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan
Good Governance di daerah.
Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang
semakin memperkuat fungsi LAN dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
LAN memiliki fungsi dalam pengembangan standar kualitas pendidikan dan
pelatihan ASN; pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN. Dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, LAN dibekali kewenangan untuk
mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang
melangggar ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan
rekomendasi dalam kebijakan dan manajemen ASN; dan mencabut akreditasi
4
lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang tidak memenuhi standar
akreditasi.
Berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, tugas dan fungsi Pusat Kajian dan
pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) di Lembaga Administrasi Negara
adalah menyelenggarakan kajian kebijakan dan inovasi di bidang administrasi
negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur, serta
melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya. Fungsi terkait
dengan inovasi administrasi negara dan pengembangan sistem informasi yang
baru berjalan secara efektif selama setahun memperkuat fungsi-fungsi yang ada
sebelumnya, yaitu penyelenggaraan kajian dan diklat aparatur. Sedangkan fungsi
pembinaan dalam bidang kediklatan menjadi kegiatan yang bersifat administratif,
mendukung dan memperkuat fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LAN Pusat.
Fungsi yang diemban oleh PKP2A III LAN sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
kepala LAN adalah:
1. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian
dan pendidikan dan pelatihan aparatur;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan pusat;
4. Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan,
teknis, dan fungsional;
6. Penyelenggaraan administrasi pembinaan diklat, widyaiswara dan analis
kebijakan;
7. Pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan,
kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh kepala.
Kebijakan dan Isu - isu Strategis
Laporan Kinerja PKP2A III LAN Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut juga disusun dengan berpedoman pada
Rencana Strategis (Renstra) PKP2A III LAN Tahun 2015-2019. Adapun secara
ringkas, Renstra PKP2A III LAN Tahun 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
5
Visi
PKP2A III LAN telah merumuskan pernyataan visi organisasi sebagai cita-cita yang
ingin diwujudkan bersama (shared vision) diantara para pegawai. Visi bersama
tersebut adalah:
“ MENJADI RUJUKAN DALAM PEMBAHARUAN ADMINISTRASI NEGARA DI
DAERAH “
Sebagai Visi bersama (shared vision) maka cita-cita tersebut sekaligus menjadi
tekad bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk senantiasa
mengarah kepada pencapaian Visi. Pernyataan Visi tersebut mengandung
pengertian sebagai berikut:
a. Pada masa depan PKP2A III LAN diharapkan dapat menjadi sebuah pusat
unggulan yang memiliki kinerja tinggi dan mampu menghasilkan produk-
produk yang berkualitas dalam bidang inovasi dan pengkajian kebijakan
administrasi negara serta pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur
sehingga dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pembaharuan
administrasi negara;
b. Kedudukan institusi PKP2A III LAN sebagai mitra strategis dan terpercaya
yang berada di daerah serta senantiasa hadir di manapun
dibutuhkan oleh para stakeholders baik di tingkat daerah, regional maupun
nasional;
c. Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kehadiran PKP2A III LAN
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata kepada para stakeholders
dalam membangun dan mengembangkan sistem administrasi negara yang
baik;
d. Untuk mencapai visi tersebut maka PKP2A III LAN harus didukung oleh sumber
daya yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan bersama tersebut maka disusun
Misi yang merupakan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan. Misi
yang dirumuskan PKP2A III LAN yaitu:
a. Pengkajian kebijakan;
b. Pengembangan inovasi Administrasi Negara;
6
c. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
d. Pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara.
Tujuan
Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari masing-masing rumusan misi
dalam rangka mewujudkan visi bersama. Setelah mengidentifikasi potensi dan
permasalahan yang ada maka dirumuskan tujuan untuk masing-masing misi
sebagai berikut:
MISI TUJUAN
Pengkajian kebijakan Meningkatkan kualitas kebijakan
Pengembangan inovasi Administrasi Negara
Meningkatkan pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi Negara
Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN
Pengembangan dan penerapan ilmu Administrasi Negara
Mengembangkan ilmu administrasi negara
Mewujudkan organisasi yang professional dan akuntabel
Sasaran Strategis
Masing-masing tujuan yang telah dirumuskan diatas selanjutnya dituangkan
kedalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis (SS) tersebut disusunlah Indikator
Kinerja sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan
• Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
• Jumlah jurnal yang diterbitkan
7
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik
• Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation
Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas
• Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan
• Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan
Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A III LAN
• Indeks tata kelola internal PKP2A III LAN
Pembagian peran dan tugas diantara unit-unit kerja (bidang dan bagian) di
lingkungan internal PKP2A III LAN akan mempermudah pelaksanaan dan
pencapaian misi. Untuk misi pertama dan kedua diwujudkan oleh Bidang Kajian
Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN). Misi ketiga dilakukan oleh
Bidang Diklat Aparatur, dan Misi keempat diwujudkan oleh Bidang KKIAN. Misi
keempat bersifat terbuka, artinya misi ini diwujudkan oleh semua Bidang dan
Bagian, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yaitu Bidang KKIAN,
Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur, dan Bagian Administrasi di
bawah koordinasi Bidang KKIAN. Misi yang diemban oleh masing-masing unit kerja
tersebut pada hakekatnya adalah “visi bidang/bagian” yang akan dicapai oleh
masing-masing unit kerja yang bersangkutan. Pencapaian semua misi oleh masing-
masing unit kerja atau “visi bidang/bagian” tersebut pada akhirnya akan
mengerucut dan mengarah kepada pencapaian visi bersama PKP2A III LAN.
Misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah dirumuskan
tersebut di atas dimaksudkan sebagai panduan dan arahan bagi organisasi untuk
mencapai visi yang telah ditetapkan, dan diharapkan bisa terwujud dalam jangka
waktu selama 5 tahun, yaitu 2015 hingga 2019. Dengan demikian diharapkan pada
tahun 2019 sudah bisa mencapai visi bersama yang telah ditetapkan dengan kata
lain cita-cita bersama yang dirumuskan bisa terwujud. Untuk bisa mencapai visi
bersama tersebut perlu didukung oleh komitmen dari semua pegawai dan sumber
daya lain yang memadai.
8
Arah kebijakan serta strategi PKP2A III LAN dalam pencapaian visi secara sistematis
meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dan strategi
tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategis yang secara terstruktur
mengilustrasikan suatu proses hubungan sebab-akibat antar sasaran stratejik.
Peta strategis secara mudah akan dapat dilihat terhadap kesesuaian hubungan
antar sasaran stratejik menuju terciptanya visi organisasi. Peta strategis PKP2A III
LAN mempunyai tiga perspektif, yaitu: Perspektif Stakeholders, Perspektif Proses
Kerja Internal, dan Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran. Peta strategis
PKP2A III LAN dapat digambarkan seperti yang terlihat di bawah ini:
Cakupan kerja (working coverage) PKP2A III LAN meliputi seluruh wilayah
Kalimantan, adapun stakeholders (pemangku kepentingan) adalah pemerintah
provinsi di 5 (lima) wilayah pulau Kalimantan yaitu: Kalimantan Utara, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat serta
pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal yang berada di wilayah
Kalimantan. Peran PKP2A III LAN difokuskan pada:
9
1. Kebutuhan kajian administrasi negara terkait dengan potensi, karakteristik,
dan permasalahan kebijakan daerah.
2. Pengembangan inovasi administrasi negara di daerah.
3. Kebutuhan konsultasi, advokasi, fasilitasi penyelenggaraan kajian, bimbingan
teknis, dan diklat teknis dan fungsional.
4. Pembinaan kediklatan dan widyaiswara.
5. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.
6. Penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. IV, III, II dan diklat prajabatan.
7. Supervisi pelaksanaan pengembangan administrasi Negara dan peningkatan
SDM aparatur daerah.
Untuk lebih meningkatkan peran PKP2A III LAN tersebut, serta sejalan dengan arah
kebijakan LAN dan strategi nasional, maka PKP2A III LAN dalam periode tahun
2015-2019 merumuskan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas kebijakan dan pembinaan JFAK;
b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN;
c. Pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara;
d. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;
e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, tata laksana, dan SDM Aparatur LAN
yang profesional serta akuntabilitas lembaga.
Dalam periode 2015-2019 ini, beberapa isu strategis yang dinilai berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PKP2A III LAN antara lain:
1. ASEAN Economic Community (AEC)
Tujuan utama dari AEC 2015 yaitu untuk mendorong efisiensi dan daya saing
ekonomi kawasan ASEAN. PKP2A III LAN mempunyai tantangan yang harus
dilaksanakan dalam menyambut AEC ini dengan memberikan kontribusi agar
dapat dilaksanakan secara optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, LAN mempunyai peran strategis dalam
konteks manajemen aparatur sipil negara yaitu pembinaan pendidikan dan
pelatihan aparatur sipil negara. Hal ini menegaskan kembali bahwa selain
pelaksanaan kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, LAN
mempunyai tugas dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara di seluruh
Indonesia.
Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
memberikan penguatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan ini
diperlukan sebagai upaya melakukan transformasi terhadap manajemen ASN,
yang diharapkan dapat menjadikan sektor publik menjadi lebih kompetitif,
10
efisien dan efektif. Undang-Undang tentang ASN ini menjadi modalitas utama
untuk mencapai the world-class civil service. UU ini memberikan pengakuan
terhadap ASN sebagai profesi yang memiliki standar kompetensi, standar
pendidikan dan pelatihan, standar pelayanan profesi, nilai-nilai dasar, kode
etik, dan kode perilaku. Bahkan organisasi profesinya (Komisi Aparatur Sipil
Negara, KASN) dapat menyantuni dan peduli pada pengembangan profesi
ASN. Namun demikian yang lebih penting dari itu adalah bahwa profesi ASN
memiliki standar integritas dan perilaku yang berorientasi pada kepentingan
publik.
2. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor utama
dalam peningkatan kapasitas organisasi pada khususnya dan peningkatan
kapasitas daerah pada umumnya, terutama pada era persaingan global saat
ini dalam menghadapi ASEAN Economic Community. Upaya dalam
menginternalisasi prinsip profesionalisme ASN sesuai dengan Undang-undang
Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut: sistem
rekrutmen pegawai yang komprehensif, melaksanakan remunerasi,
menciptakan rancangan kerja, menetapkan indikator kerja, sistem penilaian
kinerja PNS dan memberikan reward, mengembangkan kompetensi ASN,
mempersiapkan ASN menghadapi Revolusi Industri 4.0, meningkatkan disiplin
PNS, serta pola pembinaan karir PNS.
3. Otonomi dan Inovasi Daerah
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hadir
dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, namun akan lebih baik jika pengaturan mengenai
urusan tersebut memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah
pusat dengan daerah, dan antar daerah, potensi serta keanekaragaman
daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan keluarnya Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 ini maka perlu adanya penyesuaian kebijakan tentang
pembagian urusan pemerintahan mengingat Undang-undang tersebut telah
mengatur penarikan beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota
pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam UU tersebut terdapat isu
krusial antara lain isu perangkat daerah, isu pelayanan publik serta isu inovasi
daerah. Hal ini menjadi peluang bagi PKP2A III LAN bersama-sama dengan
perangkat daerah tersebut untuk menata perangkat daerah, meningkatkan
pelayanan publik, serta memperbesar arus inovasi di wilayah Kalimantan.
11
4. Desa Mandiri
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
desa selain untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Pengaturan desa sebagaimana
yang tertuang dalam UU Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan
umum. Berdasarkan Undang-undang ini yang dimaksud dengan
pembangunan kawasan desa meliputi: penggunaan dan pemanfaatan wilayah
desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata
ruang Kabupaten/Kota; pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur,
peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi.
5. Administrasi Pemerintahan
Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dimaksudkan untuk
menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga
masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas Negara. Undang-
undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan
sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dengan demikian, UU AP harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin
baik, transparan, dan efisien. UU AP bisa dikatakan menjadi salah satu
“manual book of governance activity”, yaitu buku manual yang menjadi
standarisasi administrasi dalam pelaksanaan tindakan atau aktivitas
pemerintahan, dan dengan adanya manual book tersebut, “bahasa” pejabat
dalam melaksanakan pemerintahan bisa sama sehingga tidak terjadi
kesalahpahaman dalam penyampaian kewenangan, baik itu atribusi, delegasi,
mandat maupun kewenangan diskresi.
6. Perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional Berbasis Pembangunan
Ekonomi Maritim
Wilayah perbatasan daratan Indonesia terhampar dari bagian utara pulau
Kalimantan, sebelah barat pulau Papua serta sebelah selatan Nusa Tenggara
Timur dan Timor Leste. Permasalahan yang seringkali timbul berkenaan
dengan perkonomian masyarakat perbatasan adalah masih banyak kegiatan
ekonomi Indonesia yang masih bergantung kepada negara tetangga.
Masyarakat Indonesia di Kalimantan banyak melakukan kegiatan
perekonomian ke Malaysia. Hal ini terjadi dikarenakan di daerah perbatasan
12
masih belum ditemukannya produk lokal yang mampu kompetitif dengan
produk negara tetangga. Permasalahan lainnya di bidang perekonomian
rakyat adalah produk-produk lokal kurang inovatif sehingga kurang bisa
bersaing bila dibandingkan dengan produk sejenis yang berasal dari negara
tetangga.
13
BAB II PERENCANAAN
KINERJA
14
Perencanaan kinerja instansi pemerintah disusun agar kinerja yang telah
direncanakan dapat berjalan maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sekaligus
sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen instansi. Berdasarkan hal tersebut,
maka dirasa perlu untuk membuat perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang di instansi tersebut.
Perjanjian Kinerja PKP2A III LAN tahun 2018 ditandatangani oleh Kepala PKP2A III
LAN dan Kepala LAN RI. Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja ini sekaligus sebagai bentuk komitmen
PKP2A III LAN untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan adanya supervisi dan
evaluasi dari Kepala LAN RI. Perjanjian Kinerja ini dibuat berdasarkan 4 (empat)
Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan dalam Indikator Kinerja dengan target
- target yang telah dirumuskan dalam rangka pencapaian keempat Sasaran
Strategis tersebut. Adapun Perjanjian Kinerja PKP2A III LAN Tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan
• Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2
• Jumlah jurnal yang diterbitkan 3
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik
• Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation
100
Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas
• Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan
100%
• Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan
100%
15
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A III LAN
• Indeks tata kelola internal PKP2A III LAN
90
Dalam Perjanjian Kinerja tersebut Kepala PKP2A III LAN berjanji mewujudkan
target kinerja yang disepakati, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi
tanggung jawab Kepala PKP2A III LAN. Adapun Kepala LAN dalam Perjanjian
Kinerja tersebut menyatakan bersedia melakukan supervisi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
16
17
BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja Anggaran
18
Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu
atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik
dan yang bersangkutan dengannya dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggungjawaban penggunaannya. Akuntabilitas terkait erat dengan
instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada
pelayanan publik dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.
Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan
pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai
dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab
mengelola organisasi. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan
kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan
melaporkannya secara transparan.
Salah satu elemen kunci untuk mengukur level kinerja organisasi adalah dengan
menetapkan serangkaian Indikator Kinerja yang dianggap relevan dan penting.
Indikator Kinerja merupakan kriteria yang bersifat terukur dan dianggap sebagai
parameter kunci untuk menentukan keberhasilan organisasi. Dengan menetapkan
Indikator Kinerja, maka dapat diukur sejauh mana suatu instansi telah berhasil
mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator
Kinerja PKP2A III LAN Tahun 2018 ditetapkan dalam Peraturan Kepala LAN Nomor
4 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi
Negara Tahun 2018-2019.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PKP2A III LAN pada tahun 2018
menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja untuk
mengukur kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang
diembannya. Adapun capaian Indikator Kinerja tahun 2018 beserta perbandingan
dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah
sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
REALISASI CAPAIAN 2018 2015 2016 2017 2018
Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2 1 2 4 3 100%
19
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
REALISASI CAPAIAN 2018 2015 2016 2017 2018
Jumlah jurnal yang diterbitkan
3 3 3 3 3 100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik
Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation
100 na 311 9 219 219%
Terwujudnya penyelenggaraan diklat yang berkualitas
Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran pelatihan
100% 99,81% 99,73% 100% 97,66% 97,66%
Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan
100% 100% 100% 97,92% 98,83% 98,83%
Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A III LAN
Indeks tata kelola internal PKP2A III LAN
90 na na 86,6 88,84 98,71%
20
Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja dapat direalisasikan
sesuai dengan target yang ditetapkan, 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya
melebihi target yang ditetapkan, dan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan
capaian di bawah target yang ditetapkan. Adapun capaian masing-masing
indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:
IK01 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang menjadi Wacana Publik
Pencapaian Indikator Kinerja ini dibuktikan dengan rekomendasi kebijakan telah
didiseminasikan kepada stakeholders terkait dan dimuat dalam pemberitaan/
publikasi media cetak dan elektronik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
PKP2A III LAN pada tahun 2018, terkait dengan pelaksanaan Kajian Naskah
Akademik: Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Pengawasan
Netralitas Aparatur Sipil Negara. Dari kajian tersebut dihasilkan 2 rekomendasi
kebijakan, yaitu Rekomendasi tentang Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
dan Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN. Dengan
demikian capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 telah sesuai dengan target
yang ditetapkan atau tercapai 100%.
Sebagai bukti ketercapaian Indikator Kinerja ini, 2 rekomendasi kebijakan yang
telah disusun tersebut telah dipublikasikan melalui media online di
www.academia.edu, dan website PKP2A III LAN (www.samarinda.lan.go.id) serta
didiseminasikan ke beberapa pihak/instansi terkait. Untuk rekomendasi kebijakan
tentang Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN dapat diakses di alamat
http://samarinda.lan.go.id/2018/12/28/policy-brief-optimalisasi-pengawasan-
netralitas-asn/ dan alamat https://www.academia.edu
/38022832/Policy_Brief_Optimalisasi_Pengawasan_Netralitas_ASN. Sedangkan
untuk rekomendasi kebijakan tentang Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN dapat
diakses di alamat http://samarinda.lan.go.id/2018/12/28/policy-brief-
pelaksanaan-kebijakan-netralitas-asn/ dan alamat https://www.academia.edu/
38022831/Policy_Brief_Pelaksanaan_Kebijakan_Netralitas_ASN.
Disamping publikasi melalui website, publikasi sekaligus desiminasi rekomendasi
kebijakan ke berbagai stakeholder juga dilakukan dengan mendistribusikan hasil
kajian yang berbentuk Policy Brief dan Buku melalui pos. Beberapa stakeholders
yang mendapatkan hasil kajian ini diantaranya adalah instansi Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang terkati dengan tema
kajian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
21
DPD, perpustakaan Nasional dan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain
sebagainya. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak
yang berkepentingan mengingat di tahun 2019 akan diadakan pemilu serentak di
Indonesia yang tentunya sangat rawan dengan isu netralitas ASN.
Capaian Indikator Kinerja ini pun telah sesuai dengan perencanaan di jangka
menengah atau Renstra PKP2A III LAN 2015-2019. Keterbatasan anggaran menjadi
kendala dalam pencapain indikator kinerja ini, dimana hanya satu kajian yang bisa
diselenggarakan di tahun 2018. Untuk mengatasi kondisi tersebut Bidang Kajian
Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A III LAN melakukan beberapa
inovasi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan se-efesien mungkin,
diantaranya menggunakan media telepon untuk berdiskusi dengan narasumber
ahli (Expert on Call). Selain itu dilakukan pula pemecahan tema kajian menjadi 2
sub tema sehingga dapat dihasilkan 2 rekomendasi kebijakan yang lebih
mendalam.
Desiminasi Rekomendasi Kebijakan kepada Stakeholders dan Publikasi di Media Online Internal dan Eksternal
22
IK02 Jumlah Jurnal yang Diterbitkan
Untuk indikator kinerja jumlah jurnal yang diterbitkan, PKP2A III LAN selama tahun
2018 juga telah berhasil menerbitkan Jurnal Borneo Administrator (JBA) sebanyak
3 kali sesuai dengan yang ditargetkan. Jurnal yang diterbitkan adalah JBA Volume
14 Nomor 1, 2, dan 3, dengan masing-masing terbitan berisi 5 artikel yang telah
lolos dari reviu mitra bebestari. Semenjak diterbitkan di tahun 2005, JBA hingga
kini masih secara konsisten terbit 3 kali dalam satu tahun yakni di bulan April,
Agustus, dan Desember dengan menghadirkan 5 artikel khusus yang berisi analisa,
hasil penelitian, ataupun pemikiran-pemikiran baru yang dapat membuka
cakrawala berpikir terkait administrasi negara. Kondisi ini menggambarkan bahwa
capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 telah sesuai dengan target yang
ditetapkan atau tercapai 100%.
Tidak hanya jumlah terbitan, capaian penting JBA lainnya di tahun ini adalah JBA
memasuki babak baru dengan berhasil memperoleh pengakuan kembali sebagai
jurnal ilmiah terakreditasi nasional dengan peringkat 2 (SINTA 2) dari Kemenristek-
Dikti dengan No.21/E/KPT/2018 tertanggal 9 Juli 2018. Berdasarkan Permenristek-
Dikti No. 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Selain itu capaian terbaik
lainnya adalah terindeksnya JBA di Directory of Open Access Journals (DOAJ)
setelah melalui proses penilaian selama 1 tahun secara intensif. DOAJ merupakan
direktori online yang secara independen mengindeks dan menyediakan akses ke
jurnal berkualitas tinggi, akses terbuka, dan peer-reviewed. DOAJ juga merupakan
salah satu pengindeks internasional bereputasi menengah yang selama ini
digunakan oleh Kemenristek-Dikti sebagai acuan penting bagi penilaian jurnal
berkualitas. Dengan demikian saat ini JBA telah berhasil terdaftar di 19 lembaga
pengindeks bereputasi baik nasional maupun internasional.
Tidak berhenti disitu saja, tahun ini JBA kembali menyelenggarakan Bedah Jurnal
Ilmiah sebanyak 2 kali yang terbuka untuk umum dan fokus pada peneliti,
widyaswara maupun dosen. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan menulis pada jurnal ilmiah khusunya untuk aparatur pemerintah
serta mengajak publik untuk memberikan kontribusi dalam penulisan jurnal
ilmiah. Untuk materi pembahasan dalam Bedah Jurnal, pengelola mengundang
seorang pakar dibidangnya untuk membedah sebuah artikel serta memberikan
materi terkait penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu JBA juga telah melakukan
promosi yang lebih intens dengan Goes to Campus ke universitas-universitas yang
ada di Samarinda sehingga jumlah artikel yang diterima semakin meningkat.
23
Capaian indikator kinerja ini dalam kerangka perencanaan jangka menengah pun
telah sesuai, yaitu 3 kali terbitan, yang tentunya akan sangat mendukung
ketercapaian target akhir dari renstra 2015-2019. Pengelolaan sebuah jurnal
memang bukan pekerjaan yang mudah apalagi untuk menjaga kesinambungan
sebuah produk agar terus eksis dan bisa mencapai peringkat tertinggi di masa
mendatang. Untuk sampai pada titik tersebut ada kendala yang dihadapi terutama
policy, pendanaan, dan penunjang. Terlebih lagi dengan digunakannya Open
Journal System dalam pengelolaan jurnal sehingga dibutuhkan sumberdaya
manusia yang ahli di bidang tersebut serta anggaran untuk pemeliharaanya.
Meskipun demikian dengan capaiaan saat ini semoga JBA dapat
terus mempertahankan eksistensinya di dunia jurnal dan
menginspirasi setiap orang
untuk terus menulis di
jurnal ilmiah.
Sertifikat Akreditasi JBA dari Kemenristekdikti
dan Lembaga Indexer JBA
24
IK03 Jumlah Inovasi yang Merupakan Hasil Co-Creation
Dalam mengembangkan inovasi administrasi negara, PKP2A III LAN memiliki dua
peran sekaligus, sebagai aktor dan sebagai fasilitator. Sebagai aktor, PKP2A III LAN
berupaya secara berkelanjutan menciptakan inovasi dalam mempermudah dan
meningkatkan kualitas pelayanan, baik internal maupun eksternal serta
membangun budaya inovasi. Sebagai fasilitator, PKP2A III LAN menyelenggarakan
kegiatan laboratorium inovasi untuk membudayakan inovasi di daerah. Adapun
indikator kinerja jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation terkait dengan
peran PKP2A III LAN yang kedua, yaitu fasilitator kegiatan laboratorium inovasi.
Capaian indikator ini di tahun 2018 ditentukan oleh kegiatan Laboratorium Inovasi
yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin
Timur. Kegiatan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahap
Design berhasil mendapatkan 239 gagasan inovasi dari 52 OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Namun setelah dilakukan verifikasi jumlah
gagasan inovasi menyusut menjadi 198, dan kembali berkurang menjadi 196
gagasan inovasi saat launching. Dari sekian banyak gagasan inovasi yang telah
disusun ternyata setelah dilakukan monitoring, hanya sekitar seperempatnya yang
dapat diimplementasikan, yaitu 58 inovasi.
Sedangkan kegiatan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Kotawaringin Timur pada
tahapan Design berhasil mendapatkan 314 gagasan inovasi. Jumlah gagasan
inovasi tersebut berkurang di saat launching, yakni menjadi 218, dan kembali
berkurang saat monitoring menjadi 161 inovasi yang diimplementasikan di 55 OPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian
diperoleh 219 inovasi yang merupakan hasil co-creation melalui kegiatan
Laboratorium Inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotawaringin
Timur. Capaian tersebut jauh di atas target yang ditetapkan, yakni 100 inovasi.
Tingginya capaian indikator kinerja ini, yang mencapai 219%, disebabkan adanya
kerjasama yang baik antara PKP2A III LAN dengan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
dan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan kegiatan
laboratorium inovasi, sehingga banyak gagasan inovatif yang muncul dalam
kegiatan tersebut.
Terkait penumbuhkembangan inovasi di daerah, selain kegiatan Laboratorium
Inovasi, PKP2A III LAN di tahun ini juga menyelenggarakan Workshop Champions
Innovation. Workshop Champions Innovation merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk mencetak champion-champion innovation di daerah, dimana peserta
25
diajarkan materi mengenai 5D, yaitu Drum up, Diagnose, Design, Deliver, dan
Display. Dari kegitan ini, peserta yang berjumlah 38 orang dan berasal dari
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ini diharapkan
dapat memiliki kompetensi lunak maupun teknis terkait penumbuhkembangan
inovasi di daerah dan dapat menginspirasi rekan kerja di unitnya untuk berinovasi
sehingga akan tercipta budaya kerja yang lebih baik.
Jika dikaitkan dengan perencanaan jangka menengah, capaian indikator jumlah
inovasi yang merupakan hasil co-creation juga diatas dari yang ditargetkan. Cukup
sulit membuat target indikator kinerja ini, mengingat banyak faktor yang berada
di luar kendali PKP2A III LAN dan memiliki peran yang cukup besar, seperti
komitmen pemerintah daerah. Komitmen Pemerintah Kab. Tanah Bumbu dan Kab.
Kotawaringin Timur yang cukup tinggi untuk menindaklanjuti gagasan inovasi yang
dibuat oleh aparaturnya menjadi salah satu penyebab tingginya capaian indikator
kinerja ini.
Kegiatan Laboratorium Inovasi di Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotawaringin Timur
26
IK04 Persentase Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan (Knowledge Improvement) sesuai Sasaran Pelatihan
Indikator Kineja ini digunakan untuk mengukur kinerja PKP2A III LAN yang
ditujukan pada pencapaian sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan diklat
yang berkualitas, khususnya untuk pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar
CPNS. Indikator Kinerja ini digunakan karena pada dasarnya pelatihan
diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan peserta. Adapun pendekatan
untuk mengukur indikator persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang
mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran
pelatihan adalah standar kelulusan pelatihan, sesuai dengan Peraturan Kepala LAN
Nomor 4 Tahun 2018.
Terkait indikator kinerja ini, PKP2A III LAN di tahun 2018 menyelenggarakan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
diselenggarakan sebanyak 1 kelas, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
diselenggarakan sebanyak 2 kelas, serta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
diselenggarakan sebanyak 2 kelas. Total peserta Pelatihan Kepemimpinan
berjumlah 214 orang yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat
maupun daerah, serta dari berbagai daerah di Indonesia. Jika dirinci, peserta
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 58 orang, peserta Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 78 orang, dan peserta Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 78 orang.
Hasil evaluasi peserta menyatakan bahwa dari total peserta tersebut, 97,66%
peserta atau sejumlah 219 peserta dinyatakan lulus, sedangkan sisanya (5 peserta)
dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi standar kelulusan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini masih di bawah target
yang ditentukan, yakni 100%. Peserta yang tidak lulus paling banyak di Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III yang mencapai 3 orang, sedangkan di Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV masing-masing
1 peserta yang tidak lulus. Ketidaklulusan peserta tersebut disebabkan oleh
beberapa hal diantaranya kondisi kesehatan, mengundurkan diri, dan meninggal
dunia. Adapun peserta yang lulus sebagian besar lulus dengan predikat
Memuaskan, kemudian Sangat Memuaskan, dan Cukup Memuaskan.
Dalam kerangka perencanaan jangka menengah, capaian indikator kinerja
persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan
pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran pelatihan di tahun ini lebih
27
rendah dari yang ditargetkan. Bahkan selama periode perencanaan strategis (5
tahunan) yang akan berakhir tahun depan, capaian ini merupakan capaian yang
terendah dibandingkan capaian 3 tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya akan
menjadi pembelajaran bagi PKP2A III LAN di tahun-tahun mendatang. Sebenarnya
peserta pelatihan tidak harus lulus seluruhnya, namun upaya untuk mendorong
peserta memenuhi standar kelulusan telah dilakukan melalui kegiatan bimbingan
dan lain-lain. Jika pun ada peserta yang tetap tidak memenuhi standar kelulusan
setelah melalui seluruh proses yang ada, maka hal tersebut sudah di luar kendali
PKP2A III LAN.
Status Kelulusan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Tahun 2018
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Tahun 2018
28
IK05 Persentase Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan (Knowledge) sesuai Sasaran Pelatihan
Sama halnya dengan indikator kinerja sebelumnya, Indikator Kinerja ini digunakan
untuk mengukur kinerja PKP2A III LAN yang ditujukan pada pencapaian sasaran
strategis terwujudnya penyelenggaraan diklat yang berkualitas, bedanya indikator
kinerja ini khususnya untuk pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural.
Adapun pendekatan untuk mengukur indikator persentase peserta pelatihan
teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan
(knowledge) sesuai sasaran pelatihan adalah standar kelulusan pelatihan atau
adanya peningkatan pengetahun peserta (yang dapat diketahui melalui Pre test
dan Post test), sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2018.
Terkait indikator kinerja ini, PKP2A III LAN di tahun 2018 hanya menyelenggarakan
pelatihan yang masuk dalam kategori pelatihan teknis, yaitu Pelatihan Reform
Leader Academy (RLA), Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik,
Pelatihan Teknis Penyusunan Analisi Jabatan, dan Training of Facilitator (TOF)
Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS. Total peserta pelatihan teknis
berjumlah 256 orang yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat
maupun daerah, serta dari berbagai daerah di Indonesia. Jika dirinci, peserta
Pelatihan RLA sebanyak 25 orang, peserta Pelatihan Revolusi Mental untuk
Pelayanan Publik sebanyak 125 orang, peserta Pelatihan Teknis Penyusunan
Analisi Jabatan sebanyak 18 orang, dan peserta Training of Facilitator (TOF)
Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 88 orang.
Hasil evaluasi peserta menyatakan bahwa dari total peserta tersebut, 98,83%
peserta atau sejumlah 253 peserta dinyatakan lulus, sedangkan sisanya (3 peserta)
dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi standar kelulusan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini masih di bawah target
yang ditentukan, yakni 100%. Peserta yang tidak lulus seluruhnya merupakan
peserta dari Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik, dimana 2 orang
dinyatakan tidak lulus dikarenakan alasan kesehatan, dan 1 orang lainnya
mengundurkan diri dari pelatihan. Adapun peserta yang lulus sebagian besar lulus
dengan predikat Memuaskan, kemudian Cukup Memuaskan, dan Sangat
Memuaskan.
Dalam kerangka perencanaan jangka menengah, capaian indikator kinerja
persentase peserta teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami
peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan di tahun ini juga
29
lebih rendah dari yang ditargetkan. Namun demikian capaian tahun ini lebih baik
jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 97,92%. Sama halnya
dengan tahun ini, sebagian besar peserta yang tidak lulus pelatihan teknis di tahun
2017 adalah peserta Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik. Pelatihan
yang masuk dalam Program Prioritas Nasional ini memang relatif baru (dimulai
tahun 2017) dengan kompleksitas tugas yang cukup tinggi sehingga diperlukan
waktu untuk penyesuaian. Ditambah dengan faktor komitmen peserta dan
instansinya dalam mengimplementasikan rencana aksi revolusi cara pandang, cara
pikir, serta cara kerja pelayanan publik yang relatif rendah. Kondisi ini tentunya
akan menjadi pembelajaran bagi PKP2A III LAN di tahun-tahun mendatang,
khususnya terkait komitmen peserta pelatihan dan instansi pengirimnya.
Status Kelulusan Peserta Pelatihan Teknis Tahun 2018
Kegiatan Peserta Pelatihan Teknis Tahun 2018
30
IK06 Indeks Tata Kelola Internal PKP2A III LAN
Tata kelola internal PKP2A III LAN sangat signifikan mendukung kesempurnaan
tertinggi pencapaian kinerja organisasi. Oleh karenanya hal itu menjadi sasaran
strategis PKP2A III LAN yang terakhir, yaitu terwujudnya tata kelola yang baik
berbasis kinerja di PKP2A III LAN. Sasaran strategis tersebut merupakan
tanggungjawab dan wewenang dari Bagian Administrasi, sebagai unit pendukung
di PKP2A III LAN yang mengelola urusan internal. Untuk mengukur capaian sasaran
strategis tersebut telah disusun Indeks Tata Kelola Internal PKP2A III LAN yang
mengkombinasikan beberapa indikator kinerja di Bagian Administrasi. Indeks Tata
Kelola Internal PKP2A III LAN dengan nilai bobot tertentu ditentukan oleh
akuntabilitas organisasi yang dilihat melalui nilai evaluasi internal AKIP; kinerja
anggaran yang dilihat dari persentase realisasi anggaran pada tahun berjalan;
deviasi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilihat dari rata-rata
konsistensi realisasi anggaran dengan rencana penarikan anggaran;
profesionalisme sumberdaya manusia yang dilihat melalui persentase pegawai
yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun; serta ketepatan
waktu pertanggungjawaban anggaran yang dilihat melalui persentase GUP yang
tepat waktu.
Pada tahun 2018, PKP2A III LAN berhasil mendapatkan nilai indeks tata kelola
internal sebesar 88,84, sedikit dibawah yang ditargetkan yaitu 90,00. Capaian
tersebut merupakan kontribusi dari nilai evaluasi internal AKIP (20,48), persentase
realisasi anggaran pada tahun berjalan (19,09), rata-rata konsistensi realisasi
anggaran dengan rencana penarikan anggaran (9,95), persentase pegawai yang
menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun (30,00), dan
persentase GUP yang tepat waktu (9,32). Relatif rendahnya pencapaian indikator
kinerja ini dikarenakan rendahnya pencapaian komponen evaluasi internal AKIP
yang hanya memperoleh nilai 68,25, sedangkan pencapaian komponen lainnya
relatif cukup tinggi yaitu di atas 93, bahkan komponen persentase pegawai yang
menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun mencapai nilai 100.
Bersamaan dengan komponen persentase pegawai yang menerima
pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun yang nilai bobotnya 30%,
capaian nilai evaluasi internal AKIP tentunya berpengaruh sangat signifikan pada
capaian indeks tata kelola internal PKP2A III LAN dibandingkan dengan komponen
lainnya.
Namun demikian capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 bukanlah capaian
yang buruk karena lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
31
yaitu 86,60. Dalam kerangka perencanaan jangka menengah pun, capaian tahun
ini masih realistis untuk mendukung target akhir indikator kinerja ini di tahun 2019
yaitu, 92. Ditambah dengan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk
memperbaiki tata kelola internal di PKP2A III LAN seperti reviu terhadap arsitektur
kinerja di lingkungan LAN RI yang tentunya akan berdampak positif terhadap nilai
evaluasi internal AKIP dan juga nilai indeks tata kelola internal PKP2A III LAN.
Selain itu untuk menjamin tata kelola internal dapat berjalan dengan baik sesuai
standar, pada tahun ini PKP2A III LAN telah melakukan sertifikasi ISO 9001:2015
dan ISO 37001:2016. Khusus untuk ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen
mutu diharapkan dapat mengarahkan PKP2A III LAN untuk memiliki sistem
manajemen mutu yang dapat menjamin organisasi untuk menghasilkan produk
yang dapat memenuhi kualifikasi stakeholders serta mendorong tumbuhnya
perbaikan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya akan mendorong PKP2A III
LAN untuk terus melakukan upaya perbaikan tata kelola internal di lingkungan
PKP2A III LAN menjadi lebih baik.
Beberapa Kegiatan Terkait Perbaikan Tata Kelola Internal di Lingkungan PKP2A III LAN Tahun 2018
32
Kinerja Anggaran
Proses penganggaran bagi instansi pemerintah merupakan sebuah siklus yang
tidak berhenti pada satu titik, anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang
perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu
periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang
sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu.
Anggaran ini disusun untuk dapat digunakan sebagai alat bagi PKP2A III LAN dalam
rangka mencapai tujuan organisasi dengan sasaran kinerja yang telah ditentukan.
Setelah melalui proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan, kemudian
ditetapkanlah anggaran PKP2A III LAN pada tahun 2018 dengan beberapa sasaran
kinerja yang telah ditentukan. Namun dalam perjalanannya, anggaran PKP2A III
LAN pada tahun 2018 yang telah ditetapkan tersebut mengalami beberapa kali
perubahan atau revisi. Revisi dilakukan agar penggunaan anggaran menjadi lebih
optimal sekaligus sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan dan kebijakan
yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran tahun 2018, tercatat 5 kali
anggaran (DIPA) PKP2A III LAN mengalami perubahan. Secara detil
perubahan/revisi DIPA pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
REVISI DIPA KEWENANGAN
REVISI KETERANGAN
Pertama DJA Pengalihan anggaran untuk biaya Latsar CPNS; dan Penambahan kegiatan bedah jurnal
Kedua DJA Optimalisasi/Pemotongan anggaran; dan Penambahan sub kegiatan diklat untuk JIK dan SINOPADIK
Ketiga DJA Penambahan belanja pegawai
Keempat DJA Optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengalihkan ke belanja modal
Kelima Kanwil DJPB Pengalihan anggaran untuk menutup pagu minus
Dari 5 revisi DIPA PKP2A III LAN tahun 2018, 4 kali revisi diajukan ke Ditjen
Anggaran (DJA) bersamaan dengan revisi anggaran di lingkungan LAN RI,
sedangkan 1 kali revisi diajukan ke Kanwil DJPB Kalimantan Timur.
33
Total alokasi anggaran PKP2A III LAN setelah revisi untuk tahun 2018 adalah
sebesar Rp.14.085.473.000, sedikit lebih rendah dari pagu awal yang ditetapkan
yaitu sebesar Rp.14.596.068.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran secara
total pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.13.444.514.651 atau
95,45% dari total pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi anggaran berdasarkan
program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh PKP2A III LAN pada tahun 2018 dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini.
PROGRAM/ KEGIATAN PAGU REALISASI %
Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN
7.115.529.000 6.815.159.898 95,78
Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN
6.969.944.000 6.629.354.753 95,11
Total Anggaran 14.085.473.000 13.444.514.651 95,45
Adapun penyerapan anggaran per bulan tahun 2018 jika dibandingkan dengan
tahun 2017 relatif sama yang cenderung konsisten setiap bulannya sebagaimana
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Realisasi Anggaran Per Bulan Tahun 2017 dan 2018
1.29 6.69
11.07 17.19
22.21
36.71
49.35
58.89
69.12 74.91
82.07
91.40
1.38 5.27 11.62
20.52 26.63
38.61 45.90
52.46
66.01 70.41
79.13
95.45
-
20
40
60
80
100
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
2017 2018
34
Adapun capaian kinerja anggaran PKP2A III LAN berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, kinerja anggaran PKP2A III LAN tahun 2018 masuk dalam
kategori “Baik”. Kondisi terebut didasarkan pada perolehan Nilai Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi yang mencapai 88,53%. Bahkan jika diukur hingga aspek
manfaat atau ketercapaian sasaran strategis diperoleh Nilai Kinerja Anggaran atas
Aspek Manfaat dan Implementasi yang mencapai 110,00%.
Komponen yang berkontribusi cukup besar terhadap capaian kinerja anggaran
atas aspek implementasi tersebut adalah capaian keluaran (output) kegiatan yang
mencapai 43,56%, dilanjutkan komponen Konsistensi Penyerapan Anggaran
terhadap Perencanaan yang mencapai 18,12%. Besarnya kontribusi komponen
tersebut disebabkan tingginya capaian kinerjanya ditambah dengan bobot nilainya
yang tinggi pula. Adapun komponen Nilai Efisiensi kontribusinya cukup kecil
karena capaiannya memang kecil, sedangkan komponen Penyerapan Anggaran
kontribusinya cukup kecil dikarenakan bobot nilainya yang kecil, meskipun
capaiannya sangat tinggi.
Adapun tingginya perolehan Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan
Implementasi disebabkan oleh tingginya capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek
Manfaat yang mencapai 120,72% karena tingginya capaian indikator kinerja
jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation, ditambah lagi nilai bobot yang
tinggi pula, yakni 66,70%. Namun demikian berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214 Tahun 2017, penilaian kinerja untuk tingkat satuan kerja
seperti PKP2A III LAN cukup pada Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.
ASPEK KOMPONEN NILAI BOBOT NILAI KINERJA
Aspek Implementasi (33,3%)
Penyerapan Anggaran 95,45% 9,70% 9,26%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
99,54% 18,20% 18,12%
Capaian Keluaran (output) Kegiatan
100,14% 43,50% 43,56%
Nilai Efisiensi 61,53% 28,60% 17,60%
Aspek Implementasi 88,53% 29,48%
Aspek Manfaat (66,7%) 120,72% 80,52%
Aspek Manfaat dan Implementasi 110,00%
35
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan
Saran
36
Kesimpulan
Transparansi dan keterbukaan penggunaan sumber daya negara dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi pemerintah yang diamanahkan
tidak bisa ditawar-tawar. Setiap tahunnya, PKP2A III LAN terus berupaya untuk
meningkatkan performance-nya baik dari sisi pengkajian kebijakan,
pengembangan inovasi administrasi negara, penyelenggaraan dan pembinaan
pelatihan bagi aparatur, maupun dari sisi pencapaian kinerja lainnya. Kinerja
PKP2A III LAN di tahun 2018 ini dapat dilihat melalui capaian Indikator Kinerja yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PKP2A III LAN Tahun 2018.
Akhir tahun 2018, PKP2A III LAN dapat merealisasikan 2 Indikator Kinerja sesuai
dengan target yang ditetapkan, yaitu jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi
wacana publik dan jumlah jurnal yang diterbitkan. Satu Indikator Kinerja yang
capaiannya melebihi target yang ditetapkan, yaitu Jumlah inovasi yang merupakan
hasil co-creation, serta terdapat 3 Indikator Kinerja dengan capaiannya di bawah
target yang ditetapkan, yaitu persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang
mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran
pelatihan, persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang
mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan, dan
indeks tata kelola internal PKP2A III LAN.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kinerja anggaran PKP2A III LAN tahun
2018 masuk dalam kategori “Baik”. Komponen yang berkontribusi cukup besar
terhadap capaian kinerja anggaran tersebut adalah capaian keluaran (output)
kegiatan yang mencapai 43,56%, dilanjutkan komponen Konsistensi Penyerapan
Anggaran terhadap Perencanaan yang mencapai 18,12%. Besarnya kontribusi
komponen tersebut disebabkan tingginya capaian kinerjanya ditambah dengan
bobot nilainya yang tinggi pula. Adapun komponen Nilai Efisiensi kontribusinya
cukup kecil karena capaiannya memang kecil, sedangkan komponen Penyerapan
Anggaran kontribusinya cukup kecil dikarenakan bobot nilainya yang kecil,
meskipun capaiannya sangat tinggi.
Pencapaian kinerja PKP2A III LAN tersebut tentu tidak lepas dari berbagai kendala
sehingga ada beberapa capaian yang tidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kendala dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun
2018 antara lain peserta pelatihan tidak dapat menyelesaikan pelatihannya
dikarenakan alasan yang di luar jangkauan PKP2A III LAN, perencanaan dan stategi
37
pencapaian Indikator Kinerja yang kurang matang, dan kebijakan optimalisasi
anggaran.
Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka tindak lanjut kendala tersebut
antara lain: adanya fokus dan target mingguan/bulanan dalam pelaksanaan
kegiatan yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan;
konsisten dalam pelaksanaan kegiatan terhadap RPPA; realistik dalam penetapan
target kinerja; menetapkan stategi percepatan pencapaian Indikator Kinerja; dan
mengintegrasikan penilaian kinerja individu dan kinerja lembaga.
Dari evaluasi pelaksanaan kinerja selama tahun 2018, beberapa hal yang perlu
dicatat dari Kinerja PKP2A III LAN antara lain:
1. Dokumen Laporan Kinerja PKP2A III LAN Tahun 2018 merupakan laporan
pertanggungjawaban lembaga atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun tersebut beserta capaiannya, sekaligus wujud akuntabilitas lembaga
dalam rangka menerapkan good governance;
2. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKP2A III LAN pada tahun 2018
telah sejalan dengan sasaran yang ada dalam Rencana Stratejik;
3. Berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebanyak 2 Indikator Kinerja dapat
direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, 1 Indikator Kinerja yang
capaiannya melebihi target yang ditetapkan, dan terdapat 3 Indikator Kinerja
dengan capaian di bawah target yang ditetapkan;
4. Kinerja anggaran PKP2A III LAN tahun 2018 sebesar 88,53%, yaitu masuk dalam
kategori “Baik”. Komponen yang berkontribusi cukup besar terhadap capaian
kinerja tersebut adalah Capaian Keluaran (output) kegiatan dan Konsistensi
Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan. Adapun komponen Nilai
Efisiensi dan Penyerapan Anggaran berkontribusi relatif cukup kecil.
Saran
Dari evaluasi pelaksanaan kinerja selama tahun 2018, beberapa saran untuk dapat
meningkatkan capaian kinerja PKP2A III LAN di masa yang akan datang antara lain:
1. Instrumen dan strategi pengukuran indikator kinerja disiapkan secara matang
dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Pencapaian Indikator Kinerja agar direncanakan dengan matang sehingga
tidak sekedar menggugurkan kewajiban, namun benar-benar dapat
diupayakan mewujudkan hasil optimal.
38
3. Setiap unit kerja secara berkala mengontrol kinerja kegiatan dan anggaran
untuk dievaluasi secara berkala oleh pimpinan dalam rangka pengambilan
kebijakan tindak lanjut.
4. Komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam melaksanakan agenda program
dan kegiatan PKP2A III LAN sangat diharapkan dan perbaikan-perbaikan di
masa yang akan datang sangat menentukan capaian kinerja agar lebih
maksimal.
39
LAMPIRAN
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 214 TAHUN 2017
Penyerapan Anggaran 95,45%
Target Realisasi
1 Januari 194.908.000 194.909.339
2 Februari 547.989.000 546.735.650
3 Maret 894.950.000 894.918.546
4 April 1.254.252.000 1.254.006.984
5 Mei 860.423.000 860.167.712
6 Juni 1.687.019.000 1.687.020.006
7 Juli 1.026.958.000 1.026.957.831
8 Agustus 925.201.000 925.198.734
9 September 1.908.483.000 1.908.481.767
10 Oktober 619.360.000 619.359.475
11 November 1.167.196.000 1.227.588.727
12 Desember 2.998.734.000 2.299.169.880
14.085.473.000 13.444.514.651
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 99,54%
Target (akum) Realisasi (akum)
1 Januari 194.908.000 194.909.339 100,00%
2 Februari 742.897.000 741.644.989 99,83%
3 Maret 1.637.847.000 1.636.563.535 99,92%
4 April 2.892.099.000 2.890.570.519 99,95%
5 Mei 3.752.522.000 3.750.738.231 99,95%
6 Juni 5.439.541.000 5.437.758.237 99,97%
7 Juli 6.466.499.000 6.464.716.068 99,97%
8 Agustus 7.391.700.000 7.389.914.802 99,98%
9 September 9.300.183.000 9.298.396.569 99,98%
10 Oktober 9.919.543.000 9.917.756.044 99,98%
11 November 11.086.739.000 11.145.344.771 99,47%
12 Desember 14.085.473.000 13.444.514.651 95,45%
1194,45%
55
Capaian Keluaran (output) Kegiatan 100,14%
RVK/TVK π(RIKP/TIKP)^(1/n)
1 951 Layanan Internal (Overhead) 1,00 1,00 1,00
2 952 Layanan Perencanaan 1,00 1,00 1,00
3 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
1,00 1,00 1,00
4 954 Layanan Manajemen SDM 1,00 1,00 1,00
5 955 Layanan Manajemen Keuangan
1,00 1,00 1,00
6 956 Layanan Manajemen BMN 1,00 1,00 1,00
7 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
1,00 1,00 1,00
8 960 Layanan Manajemen Organisasi
1,00 1,00 1,00
9 962 Layanan Umum 1,00 1,00 1,00
10 994 Layanan Perkantoran 1,00 1,00 1,00
11 001 Layanan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS
1,00 1,00 1,00
12 002 Layanan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
1,00 1,02 1,02
13 003 Layanan Pelatihan Reform Leader Academy (RLA)
1,00 1,00 1,00
14 004 Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional
1,00 1,00 1,00
15 005 Layanan Pembinaan Pelatihan dan Kewidyaiswaraan
1,00 1,00 1,00
16 007 Rekomendasi Hasil Kebijakan Administrasi Negara di PKP2A III LAN
1,00 1,00 1,00
17 008 Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara di PKP2A III LAN
1,00 1,00 1,00
18 010 Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah
1,00 1,00 1,00
56
Efisiensi 4,61%
Capaian Keluaran
Pagu (PAK) Realisasi (RAK)
PAKi*CKi (PAKi*Cki)-RAKi
1 951 Layanan Internal (Overhead)
1,00 433.112.000 418.257.500 433.112.000 14.854.500
2 952 Layanan Perencanaan
1,00 46.645.000 46.590.988 46.645.000 54.012
3 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
1,00 29.044.000 29.040.500 29.044.000 3.500
4 954 Layanan Manajemen SDM
1,00 323.541.000 298.543.440 323.541.000 24.997.560
5 955 Layanan Manajemen Keuangan
1,00 76.252.000 76.206.700 76.252.000 45.300
6 956 Layanan Manajemen BMN
1,00 33.198.000 32.934.000 33.198.000 264.000
7 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
1,00 45.200.000 44.328.800 45.200.000 871.200
8 960 Layanan Manajemen Organisasi
1,00 46.765.000 21.557.300 46.765.000 25.207.700
9 962 Layanan Umum 1,00 22.565.000 22.180.600 22.565.000 384.400
10 994 Layanan Perkantoran
1,00 6.059.207.000 5.825.520.070 6.059.207.000 233.686.930
11 001 Layanan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS
1,00 4.423.451.000 4.177.471.140 4.423.451.000 245.979.860
12 002 Layanan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
1,02 364.709.000 361.509.400 373.805.468 12.296.068
13 003 Layanan Pelati-han Reform Leader Academy (RLA)
1,00 1.137.061.000 1.069.188.000 1.137.061.000 67.873.000
14 004 Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional
1,00 311.100.000 294.077.400 311.100.000 17.022.600
15 005 Layanan Pembi-naan Pelatihan dan Kewidyaiswaraan
1,00 126.940.000 125.955.600 126.940.000 984.400
16 007 Rekomendasi Hasil Kebijakan Administrasi Negara di PKP2A III LAN
1,00 61.337.000 60.253.752 61.337.000 1.083.248
17 008 Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara di PKP2A III LAN
1,00 131.767.000 129.006.598 131.767.000 2.760.402
57
Efisiensi 4,61%
Capaian Keluaran
Pagu (PAK) Realisasi (RAK)
PAKi*CKi (PAKi*Cki)-RAKi
18 010 Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah
1,00 413.579.000 411.892.863 413.579.000 1.686.137
14.094.569.468 650.054.817
Nilai Efisiensi 0,61530235
Capaian Sasaran Kegiatan 120,72%
Sasaran Kegiatan Indikator sasaran Kegiatan Target Realisasi
1 Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2 2 1,00
Jumlah jurnal yang diterbitkan
3 3 1,00
2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui inovasi sektor publik
Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation
100 219 1,00
3 Terwujudnya penyelenggaraan diklat yang berkualitas
Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge improvement) sesuai sasaran pelatihan
100 97,66 1,00
Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan
100 98,83 1,00
4 Terwujudnya tata kelola yang baik berbasis kinerja di PKP2A III LAN
Indeks tata kelola internal PKP2A III LAN
90 88,84 1,00
58
Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 110,00%
Aspek Implementasi Capaian Bobot Nilai Kinerja
1 Penyerapan Anggaran 95,45% 9,70% 9,26%
2 Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
99,54% 18,20% 18,12%
3 Capaian Keluaran (output) Kegiatan 100,14% 43,50% 43,56%
4 Nilai Efisiensi 61,53% 28,60% 17,60%
Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi 33,30% 88,53% 29,48%
Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat 66,70% 120,72% 80,52%
59
60
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Jl. HM. Ardhan (Ring Road III) Samarinda Kalimantan Timur Telp: +62 541 7040853 Fax: +62 541 737983
Call Center: +62 851 0504 0854 Email: [email protected]