penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah...2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,...
TRANSCRIPT
• Oleh : Kepala Bappeda DIY
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
Oleh: Bidang Pengendalian Bappeda DIYYogyakarta, 12 Desember 2019
Sharing session
Biodata
Nama : Pratama Wahyu Hidayat, STP.Tempat/Tanggal Lahir : Sleman/ 20 Mei 1979Telp/WA : 081329391514E mail : [email protected] : Bakalan RT. 04 / RW 30
Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
Jabatan : Kasubbid Kinerja Pembangunan Bidang PengendalianBAPPEDA DIY
Alamat Kantor : Kompleks Kepatihan, Yogyakarta
Outline
1. Pengantar2. Akuntabilitas Kinerja3. Akuntabilitas Sebagai Pilar Reformasi Birokrasi4. Upaya Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- Perencanaan Kinerja- Pengukuran Kinerja- Pelaporan Kinerja- Evaluasi Kinerja- Capaian Kinerja
referensi
PP 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan danKinerja InstansiPemerintah
PP Nomor 39 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan
PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan MenteriPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 86 Tahun2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang RencanaPembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun2015 tentang PedomanEvaluasi AtasImplementasi SistemAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah
Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Paradigma Tata
kelola Pemerintahan
RESULT ORIENTED
GOVERNMENT
Are we doing the right things?(Apakah kita melakukan sesuatu yang benar?)
Are we doing the things right?(Apakah kita melakukan sesuatu dengan cara yang
benar?)
Beda antara kerja dan kinerja???Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelengaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada?
Sebetulnya, apa perbedaan pemerintahan yang berorientasi kinerja dengan pemerintahan yang berorientasi kerja? Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil
mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Artinya, segala program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (program follow result). Ide ini selaras dengan konsep performance-based budgeting atau biasa kita sebut dengan anggaran berbasis kinerja. Sebaliknya, pemerintahan yang berorientasi kerja, hanya berfokus pada penyerapan anggaran, dan terlaksananya program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
Setiap program dan kegiatandari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya
RENCANASTRATEGIS
RENCANA KERJA &
ANGGARAN
LAPKEUANGAN
Kinerja
Keuangan
RENCANAKINERJA
TAHUNAN
PERJANJIAN KINERJA
DIPA
LAPORANKINERJA
LAPORANPERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN
APBD
LAPORANKINERJA
PEMERINTAH
LAPORANKEUANGAN
PEMERINTAH
RPJMDSistem Akuntansi
Sistem AKIP
Sistem Perencanaan
Sistem Penganggaran
PP Nomor 8 Tahun 2006
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Dampak (Impact)
Hasil pembangunan daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome
Program
KegiatanKeluaran(Output)
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil
dari output
Hasil(Outcome)
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan
input.
Input
Sumberdaya yang memberikan kontribusi
dalam menghasilkan output
“ Apa yang digunakan dalam bekerja“
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“
“ Apa yang ingin dicapai “
“ Apa yang ingin diubah “
13
• Setiap sasaran pembangunan (impact), indikator kinerja dan
target dalam dokumen perencanaan tingkat PEMERINTAH
DAERAH (RPJMD atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen
perencanaan di tingkat SKPD (Renstra atau Renja SKPD)
berupa sasaran stategis (outcome-impact), indikator kinerja
dan target
• Setiap sasaran strategis, indikator kinerja dan target SKPD,
dijabarkan ke dalam sasaran program, indikator kinerja
program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi
di bawahnya.
• Setiap sasaran program unit organisasi eselon 2, dijabarkan
(cascading) ke dalam sasaran kegiatan (output), indikator
kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit
organisasi dibawahnya.
• Setiap sasaran kegiatan (output) digunakan dasar untuk
merencanakan berbagai proses yang akan dilakukan dan
besarnya sumber daya yang diperlukan.
ARSITEKTUR PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI
Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas,terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logismemiliki keterkaitan sebab akibat (causality), sertamemiliki keterkaitan sinergitas (alignment)
• Adanya SASARAN• Sasaran yg didasarkan pada outcomes yg diharapkan;
• Adanya PENGUKURAN KINERJA• Mengembangkan pengukuran kinerja outcomes yang spesifik dan sistematik shg dpt
digunakan untuk mengukur seberapa jauh instansi dpt mencapai sasarannya;
• Adanya KETERKAITAN• Sasaran dan pengukuran kinerja merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan proses
penganggaran;
• Adanya AKUNTABILITAS• Responsibilitas (responsibility) dan bertanggunggugat (accountability) untuk mencapai
outcomes
Penerapan Performanced-Based Budgeting
Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres 29 tahun 2014)
Akuntabilitas Kinerja :Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkankerberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan parapemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengansasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahyang disusun secara periodik
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuktujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan daata, pengklasifikasian, pengikhtisarandan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban danpeningkatan kinerja instansi pemerintah
Ruang Lingkup Review danEvaluasiKinerja
PelaporanKinerja
PengelolaanData Kinerja
PengukuranKinerja
Perjanjiankinerja
Renstra
Inti Akuntabilitas Kinerja
KINERJA YANG DIRENCANAKAN
KINERJA YANG DIPERJANJIKAN
KINERJA YANG DILAKSANAKAN
KINERJA YANG DILAPORKAN
KINERJA YANG DIEVALUASI
• Kinerja Berorientasi Hasil (outcomes)
• Ada Keselarasan (memiliki keterkaitan sebab akibat (causality) & sinergitas (aligment) )
• Ada ukuran kinerja yang terukur dan relevan
• Ada target kinerja yang terukur dan logis
Aspek yang Dievaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja
ASPEK BOBOT KOMPONEN
1. Perencanaan Kinerja 30 Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja 25 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja
4. Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, PemanfaatanHasil Evaluasi
5. Pencapaian Kinerja 20 Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), danKinerja lainnya
TOTAL 100
PermenPANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Peringkat Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D 0-30
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengukur dan
melaporkan kinerjanya sehingga dapat dinilai baik atau buruk capaian kinerjanya.
Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan bahwakemampuan instansi pemerintah tersebut untuk:
1. Merencanakan target kinerja,
2. Menselaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,
4. Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
No Kategori Nilai Angka lnterpretasi
1 AA >90-100 Sangat Memuaskan.2 A >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3 BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen
kinerja yang andal.4 B >60-70 Baik, Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5 CC >50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan,
memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi Kinerja
untuk pertanggung jawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6 C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk
manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor, dan perbaikan yang
mendasar.
7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan
manajemen kinerja, dan Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang
sangat mendasar.
lanjutan
Nilai AKIP OPD DIY
• Pemerintah yang bersih, akuntabel,
dan berkinerja tinggi
• Pemerintah yang efektif dan efisien
• Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
• 3 S A S A R A NR E F O R M A S I B I R O K R A S I
Pelayanan Publik Masih Buruk
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA
MENDORONG PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI & PERBAIKAN KINERJA
• PeraturanPerundang-undangan
• M a n a j e m e n
Pe r u b a h a n
• Kebijakan Pelayanan Publik.
• Pe n ga w a s a n
• SAKIP
• A k u n t a b i l i t a s
K i n e r j a
• Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan
Tatalaksana
• Ta t a l a k s a n a• O r ga n i s a s i
• Pe l ay a n a n
P u b l i k
• Kebijakan Pengawasan
• Zona Integritas
• Kebijakan Manajemen SDM
• M a n a j e m e n S D M
P e n g u n g k i t
• 0
1
• N i l a i H a s i lE v a l u a s i S A K I P
• 0
2
• I n d e k s P e r s e p s iA n t i K o r u p s i( S u r v e y e k t e r n a l )
• 0
3• I n d e k s K a p a s i t a s
O r g a n i s a s i( S u r v e y i n t e r n a l )
• 0
4• O p i n i B P K
t e r h a d a p
L a p k e u
H a s i l
• 0
5
• I n d e k s K u a l i t a s
P e l a y a n a n ( S u r v e y
e k s t e r n a l )
HASIL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
Kapasitas dan AkuntabilitasOrganisasi (20%)
Pemerintah yang bersih dan bebasKKN (10%)
Peningkatan Pelayanan Publik(10%)
PelayananPublik (6%)
Pengawasan(12%)
AkuntabilitasKinerja (6%)
Penguatanorganisasi (6%)Tata
Laksana (5%)
Pengelolaan SDM (15%)
PeraturanPerundangan (5%)
ManajemenPerubahan (5%)
Revolusimental
REFORMASI BIROKRASI
KEBERHASILAN RB TIDAK HANYA DILIHAT DARI UPAYA TETAPI JUGA HASIL YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT/STAKEHOLDER
Manajemen Kinerja
25
01Apa manfaatkeberadaanorganisasi?(Outcomes)
02Apa ukuran
keberhasilanorganisasi?
(performance indicators)
.
03Berapa
targetnya?
04Apa program kegiatan yang
dilakukan untukmencapai target
kinerja?(Program follow
Result)
Good Governance / Orientasi Hasil
Pemerintahanyang
BerorientasiKegiatan
Budaya kinerja sudah mulai berjalan
Penyusunan strategi organisasi selaras
dengan manajemen kinerja
Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
mengalir dan selaras ke semua unit organisasiPenetapan target dan indikator kinerja utama unit organisasi,
telah memperhatikan target dan IKU PemdaPenetapan program dan kegiatan dilakukan
secara rasional dan terukur
Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan,
dan monev secara terintegrasi
Penetapan standar biaya untuk
menghasilkan output Pengalokasian anggaran dengan
memperhatikan target kinerjaPelaksanaan pengumpulan data
dilakukan secara handalPengembangan sistem pelaporan
kinerja yang akuratMelakukan review manajemen
kinerja secara berkala
Penerapan
sistem remunerasi
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
Menciptakan kesadaran
akan strategi dan kinerja
RUANG LINGKUP
PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DIY
Rujukan : Kaplan
1
Perencanaan
kinerja
KOMPONEN EVALUASI AKIP(PermenPANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas ImplementasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
1. Perencanaanbukanlah sekedarmenyusun apa yang akan kitakerjakan/lakukanbesok, tetapi...
2. Perencanaan adalahproses menentukanapa yang akan kitacapai besok, yang kemudian barudiikuti dengan apayang akan kitakerjakan/lakukanuntuk mencapainya.
@2
01
9
@2
01
9
Pertanyaan perencanaan :
1. Apa yang akan kita capai?
2. Apa yang akan kita lakukan?
3. Di posisi mana kita sekarang?
Perencanaan
Bagaimanacara yangefektifmencapaitujuan
(strategi)
Perencanaan
Perlu Cascading..!
Visi
Misi Tujuan
SasaranStrategi & Kebijakan
Program/Kegiatan
Cascading = mengalirkan/menyelaraskan visi, misi, tujuan sampai ke program/ kegiatan
CascadinG
CascadingUn-
Cascading
?
Visi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan
Tujuannya : Ke Jakarta!
Koq yang dilakukan : Naik bus ke Jogja?
Sebagian besar apa yang mau dilakukan (program/kegiatan) tidak mengarah kepada apa yang mau
dicapai (tujuan/sasaran)
KERANGKA KERJA LOGIS DAN
PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI (DAERAH)
TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(impact)
PEMDA
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD(Outcome - impact)
SASARAN PROGRAM(Outcome)
SASARAN PROGRAM(Outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SKPD
BIDANG
SEKSI
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
Proses Pencapaian Output
Sumberdaya yang digunakan
@2
01
9
@2
01
9STRUKTUR CASCADING PEMDA DIY
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Program Pemerintah Daerah
Program SKPD
Kegiatan SKPD
Sub Kegiatan
StandarBiaya
R O P K
Intermediate Outcomes Sasaran Strategis Daerah
Immediete Outcomes
Output
Outcome
Impact
Plan
ned
Wo
rk
Inten
ded
Resu
lt
A S B
Kumpulan Program Prioritas(Basis money follow program)
Harus satu rumpun
Program Nasional
Sasaran Strategis SKPDKey Performance
Indicator (KPI)
1. Cascading dibangun dalam kerangka mendukung keselarasanperencanaan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunandi DIY;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukungakuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran (IKU) Pemda, Sasaran OPD, Program, Kegiatan Masuk DidalamAplikasi Perencanaan & Terintegrasi dengan RKPD.
Sasaran OPD
Program OPD
Kegiatan OPD
Indikator Sasaran OPD
Indikator Sasaran Program
Indikator Kegiatan
Target
xxx
2018 2019 2020 2021 2022
SasaranPemda
xxx xxx xxx xxx
Target
xxx
2018 2019 2020 2021 2022
xxx xxx xxx xxx
Target
xxx
2013 2014 2020 2021 2022
xxx xxx xxx xxx
100% Kegiatan RKPD JelasTolok Ukur Kinerja danInline dengan Indikator
Program
Capaian Program RKPD Jelas Target Kinerjanya
Dijabarkan ke dalam RKPD
2018 2019
Keterukuran Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan
Memastikan RPJMD periode 2017 – 2022 menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan
@2
01
9
@2
01
9CONTOH : Sasaran ke 4 ...
MENINGKATNYA AKTIVITAS PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTANINDIKATOR KINERJA : Pertumbuhan EkonomiPROGRAM PEMDA : Pengembangan sektor dominan DIY
PERTANIAN KONSTRUKSI INDUSTRI
INFORMASI & KOMUNIKASI
SEKTOR DOMINAN
@2
01
9META PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGAN EKSPOR
HIRARKI META PROGRAM
RPJMD VISI DAN MISI DITURUNKAN SECARA BERJENJANG
GUBERNUR SASARAN PEMDA Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan
INDIKATOR SASARAN Pertumbuhan Ekonomi
SETDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
PROGRAM PEMDA Pengembangan Sektor Dominan
INDIKATOR PROGRAM PEMDA Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan
akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY
ESELON II (OPD) SASARAN STRATEGIS
PERANGKAT DAERAHMeningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negri
INDIKATOR SASARAN
PERANGKAT DAERAHNilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY
META INDIKATOR
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY berdasarkan lapangan
usaha. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang
dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah dalam jangka waktu
satu tahun.
ESELON III PROGRAM Peningkatan dan pengembangan ekspor
INDIKATOR PROGRAM Nilai ekspor perdagangan luar negri tahun N
@2
01
9META PROGRAM
HIRARKI META PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAMNilai ekspor DIY pada tahun N
TUJUAN
PROGRAM
Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam
PDRB DIY diperlukan peningkatan perdagangan Luar Negeri.
Perdagangan Luar Negeri merupakan pendorong peningkatan
aktivitas ekonomi di DIY. Perkembangan ekspor menunjukkan
tren yang positif. Komoditas unggulan ekspor DIY
diantaranya pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit,
minyak atsiri, kerajinan kertas, kerajinan kayu, papan kemas
dan kerajinan batu dengan negara tujuan utama ekspor
meliputi Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Korea
Selatan, Belanda, Perancis, Australia, China dan India.
Walaupun demikian masih ada beberapa kendala yang
menyebabkan belum optimalnya ekspor DIY, meliputi :
1. Potensi IKM sebanyak 91.127 jumlah eksportirnya masih
terbatas
2. Kurangnya kemampuan IKM mengakses pasar Luar Negeri
3. Minimnya pengetahuan IKM terkait perekonomian global
@2
01
9
HIRARKI METAPROGRAM
ESELON IV KEGIATAN Pemasaran luar negeri
TUJUAN KEGIATAN Mempromosikan produk unggulan IKM DIY dan
meningkatkan akses pasar dan jejaring bisnis IKM.
Sub kegiatan mencakup :
1. Pameran produk IKM berskala ekspor
2. Temu bisnis antara eksportir dengan buyer
3. Kemitraan dengan KADIN Indonesia dan Luar Negeri
INDIKATOR
KEGIATANMeningkatnya omset UKM
META INDIKATOR
KEGIATANDihitung dari peningkatan omset UKM sebelum melakukan
Pameran produk IKM berskala ekspor dan temu bisnis
antara eksportir dengan buyer
@2
01
9META INDIKATOR DASAR MENYUSUN RENSTRA
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
SATUANTARGET PER TAHUN
13 14 15 16 17
Terwujudnya peningkatan
nilai perdagangan dalam
dan luar negeri
Nilai sector
perdagangan
dalam PDRB
Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
Nilai ekspor
perdagangan luar
negri tahun NJuta US$
.
Pengembangan
perdagangan dalam
negeri
Jumlah omset usaha
pelaku perdagangan Milyar rupiah
Pengembangan
industri kecil
menengah
Nilai produksi IKM
Juta rupiah
Perlindungan dan
pengembangan
konsumen
Prosentase jumlah barang
jasa yang tidak sesuai
dengan standar persen
@2
01
9PENAJAMAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN
MENULISMAKAN MENELEPON
Menghindari kata-kata absurd
(ketidakjelasan makna) dan
menggunakan kata-kata yang
mudah dipahami oleh orang awam
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
Tidak jelas
aktivitasnya
Kerangka Umum Penyusunan Logic Model
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin diubah
IMPACT / DAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTCOME / HASIL
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani
(jasa)
OUTPUT / KELUARAN
Proses/kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output
yang diinginkanApa yang dikerjakan
PROSES / KEGIATAN
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam bekerja (4M)
INPUT
PROBLEMS / NEEDS
•Tidak adaperubahanstrategi/kebijakanpemerintah
•Stabilitas politik
•Kerangka kerjainstitusi yang sesuai
•Stabilitas peraturan
•Cukupmenguntungkanutk menarik minatinvestor swasta
Asumsi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologiinformasi dan telekomunikasi
Impact
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs Alokasi APBN Rp 5 triliun
• Membangun 4 hubs dan 54 pusat T&I di daerah• Membangun 1,500 km kabel fiber optik• Membangun 25,000 sambungan telephone dan 20,000
sambungan internet
• Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar• Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha• Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yang dibangun
teknologi IT• Meningkatnya penggunaan telpon dan internet
• Terbangunnya 4 hubs dan 54 pusat IT di daerah• Terbangunnya 1,500 km kabel fiber optik• Terbangunnya 25,000 sambungan telephone dan 20,000
sambungan internet
Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Problems / Needs
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Cascading & Logic Model
Proyeksi, Asumsi & Target
• Merupakan kondisi prasyarat. • Tanpa sebuah asumsi maka suatu proyeksi tidak dapat dibuat, karena terlalu
banyak kemungkinan yang dapat muncul danvariabel lain yang berpengaruh. Oleh karena itu, Proyeksi tidak dapat dibuatjika tidak ditentukan asumsi, karena kondisi yang berpengaruh pada masa lalu bisa berubah pada masa yang akan datang.
ProyeksiMerupakan keadaan yang akan dicapai (ditetapkanuntuk dicapai) pada masa yang akan datang.
Target
Merupakan perkiraan mengenai keadaan pada masa mendatang dengan menggunakan data yang ada (pada masa lalu sampai dengan sekarang).
Asumsi
Visi Tujuan/ SasaranPemda
Program
Tujuan/ Sasaran PD
RPJMD Renstra PD
Misi
Apa yg maudicapai ?
Apa yg maudilakukan ?
KDH
Kegiatan
StrategiKebijakan
Wilayah Ber-Indikator
Permendagri 86/2017
visi
misi
Tujuan
Sasaran
strategi
arah kebijakan
Program pembangunan daerah
Program perangkat daerah (PD)
Tujuan PD
Program PD
Sasaran PD
Kegiatan PD
RPJMD
Renstra PD
1
2
3
4
5
6
7
1
3
2
4
5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 5
Indicator level
1 5
Eselon IV
Eselon III
Eselon II
Eselon I
KDH1
3
2
4
5
Permenpan 53/2014
output
intermediate
outcome
impact
benefit
final
outcome
planning pyramid
Indikator Kinerja
• Ukuran keberhasilan yang menggambarkan hasil proseskinerja, tercapainya tujuan, tercapainya sasaran , hasil program dan hasil kegiatanIndikator
• Pelaksanaan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban dalam mencapai tujuan dan sasaranKinerja
Metodologi Penyusunan
Indikator Kinerja
• Adalah tata cara mengenai tahap-tahap menyusun indikatorkinerja
Kinerja
Keberhasilan/Kegagalan
Cara menentukanukuran
Bagaimana Kriteria IndikatorKinerja yang Baik & prasyarat
dalam penyusunannya….?
Kriteria Indikator Kinerja yang Baik
Spesifikdanjelas Dapat diukur
secaraobyektif
Dapat dicapai
RelevanUntuk
kurun waktu tertentu Efektif & Dapat
dipantau dan dikumpulkan
Prasyarat Menyusun Indikator Kinerja
Tersedia Data & Statistik
Terdapat RencanaKinerja
Apa Fungsi, Jenis, Model Indikator Kinerja, & Asumsi
serta Logic Modelnya….?
Model Indikator Kinerja
B
A Indikator kinerja “Apa yang telah dicapai?”
Indikator kinerja “Apa yang telah dilakukan?”
Tujuan
Sasaran
Program Kegiatan
Indikator Kinerja
adalah uraian ringkas
dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau
kualitatif yang
mengindikasikan
pencapaian suatu
sasaran atau tujuan
yang telah disepakati
dan ditetapkan
Indikator KinerjaFungsi:
• dasar penilaian kinerja, baik dalam tahapperencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
• petunjuk kemajuan dalam rangka mencapaitujuan atau sasaran
• Memperjelas tentang: what, how, who, andwhen suatu kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis,dan evaluasi kinerja program pembangunan
TIPE INDIKATOR KINERJA
• Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)• Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang,
80 unit)• Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)• Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain
yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)• Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total
kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
• Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)
PENTINGNYA MEMBANGUN SISTEM PENGELOLAAN DATA
1. Tentukan jenis data
2. Tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data
3. Tentukan sumber data (populasi atau sampel)
4. Tentukan kapan data bisa diakses
5. Tentukan media dan metode pencatatan data
6. Tentukan cara pengolahan data
DEFINISI PERJANJIAN KINERJA
65
KESEPAKATAN
KINERJA
yang terukur
PEMBERI
AMANAH
PENERIMA
AMANAH
Berdasarkan pertimbangan
sumberdaya yang ada
Waktu Penyampaian Perjanjian
Kinerja → paling lambat satu bulan
setelah dokumen anggaran
disahkan
FORMAT PERJANJIAN KINERJA
•Pernyataan mewujudkan kinerja pada suatu tahun
•Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat
Pernyataan Perjanjian
Kinerja
•bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Perjanjian
Lampiran Perjanjian
Kinerja
@2
01
9PERJANJIAN KINERJA
PK Gubernur
PK ES II
PK ES III PK ES IV
2
Pengukuran kinerja
KOMPONEN EVALUASI AKIP(PermenPANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas ImplementasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
BEBERAPA DEFINISI
Anderson dan Clancy (1991) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai: “Feedback from the accountant to management that provides information about how well the action represent the plans; it also identifies where managers may need to make corrections or adjustments in future planning and controlling activities.”
Anthony, Banker, Kaplan, dan Young (1997) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai: “The activity of measuring the performance of an activity or the entire value chain.”
Sehingga secara umum Pengukuran Kinerja Instansi Pemerin tah dapat dimaknai sebagaiproses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telahditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, serta strategi instansi.
Jika instansi pemerintah dapat melakukan pengukuran kinerja denganbaik, maka :
Dapat membedakan berhasilan dan kegagalan;
Dapat menghargai keberhasilan dan mengambil pelajaran darikegagalan;
Tidak salah dalam memberikan penghargaan keberhasilan;
Tidak mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali;
Menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.
PERLUNYA PENGUKURAN KINERJA
OBYEK PENGUKURAN KINERJA
1. Input semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
terutama dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, selain itu bisa berupa SDM,
peralatan, metode dan bahan/material.
2. Output keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang dilak sanakan.
3. Outcome hasil nyata dari output atau berfungsinya output.
4. Benefitmanfaat yang diperoleh dari adanya outcome yang langsung dirasakan
oleh masyarakat.
5. Impact pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi lingkungan atau
kepentingan umum lainnya.
Asumsi Indikator Kinerja
INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFIT IMPACT
CAPAIAN OUTCOME akan dipengaruhi oleh variabel lain
diluar 100% INPUT-nya
100% CAPAIAN OUTPUT akan
dipengaruhi oleh 100% INPUT-nya
CAPAIAN BENEFIT akan dipengaruhi oleh variabel lain
diluar 100% INPUT-nya
CAPAIAN IMPACT akan dipengaruhi oleh variabel lain
diluar 100% INPUT-nya
Kegiatan Program Sasaran Tujuan
CAPAIAN VISI MISI KDHtidak hanya dipengaruhi
oleh, program kegiatan & anggaran pemda, bahkan
justru bisa lebih besar dipengaruhi oleh faktor
lainnya diluar itu
INDIKATOR
INTE
RV
ENSI
Monitoring/Pemantauan• Monitoring/pemantauan adalah proses pengumpulan dan analisis
informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara sistematis dan
kontinu tentang kegiatan program/proyek sehingga dapat dilakukan
tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/proyek itu selanjutnya
INPUTPROSES/
THROUGPUT OUTPUT
Area Pemantauan
1. Masalah-masalah apa yang timbul ?
2. Apakah proyek berjalan sesuai jadwal ?
3. Apakah proyek menghasilkan Output yang direncanakan ?
4. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana ?
5. Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana?
6. Apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalamaktivitas proyek ?
BEBERAPA PERMASALAHAN PENGUKURAN KINERJA
1. Perumusan Indikator Kinerja tidak SMARTs2. Perumusan (uraian) sasaran tidak terukur, tidak fokus3. Tidak adanya keselarasan antara uraian sasaran dengan indikatornya4. Sistem pengumpulan data kinerja belum dibangun5. Data pendukung tidak tersedia/tidak di up date baik karena memang belum ada
rilis resmi dari instansi yang ber wenang atau karena memang tidak adamanajemen data di internal instansi
6. Tidak ingin atau tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kinerjanya (organisasi, individu) memang kurang
@2
01
9Termonitor dan dokumentasi dalam sistem (SENGGUH)
Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah
3
Pelaporan kinerja
KOMPONEN EVALUASI AKIP(PermenPANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas ImplementasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
CATATAN KECIL PENYUSUNAN LKjiP DAN PK
1. RPJMD menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra, LKjiP dan PK.
2. Secara implementasi bahwa nomenklatur program, indikator, target capaian mempedomani dokumentersebut.
3. Pengungkapan permasalahan dalam implementasisebaiknya didukung data (kuantitatif) dan uraian yang kualitatif yang dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.
4. Rekomendasi yang dibuat untuk antisipasi padapelaksanaan tahun selanjutnya sebaiknya merupakansolusi yang strategis (artinya dapat menuntaskanpermasalahan tersebut terlepas dalam skala jangkapendek maupun jangka menengah). Rekomendasi juga merupakan hal yang bersifat implementatif untuk dapatdilaksanakan secara sesungguhnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengertian : Dokumen yang berisi gambaranAkuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran
Laporan kinerja instansi memuat :
Pengukuran kinerja, Evaluasi serta Pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Pengantar
Bab I Pendahuluan
• Penjelasan umum pada aspek
strategis
• Permasalahan utama yg dihadapi
Bab II Perencanaan Kinerja
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sajikan capaian kinerja sesuai
pengukuran kinerja berikut
analisisnya
B. Realisasi Anggaran
Uraian realisasi anggaran yg
digunakan untuk mewujudkan
kinerja
Bab IV Penutup
Kesimpulan Umum atas capaian kinerja
serta langkah di masa yang akan dating
untuk meningkatkan kinerja
Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu
Hubungan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan
Laporan
Rencana strategis
2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022
Rencana Kinerja
2018
Laporan Kinerja
2018
Rencana Kinerja
2019
Laporan Kinerja
2019
Rencana Kinerja
2022
Laporan Kinerja
2022
. . . . . . Laporan Kinerja harus
mempertanggungjawabkan kinerjayang telah
diperjanjikan/ditetapkan dalam PK dan terkait dengan rencana
kinerja yang telah direncanakandalam rencana jangka menengah
(Renstra) dan rencana kinerjatahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja
2018
Perjanjian Kinerja
2019
Perjanjian Kinerja
2022
@2
01
9PENYAJIAN LAPORAN KINERJA
4
Evaluasi kinerja
KOMPONEN EVALUASI AKIP(PermenPANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas ImplementasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Evaluasi• Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan
pengungkapan masalah kinerja program/proyek untuk
memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja
program/proyek.
input
LingkunganEksternal
Process outputOutcome/
Tujuan
LingkunganInternal
TAHAP EVALUASI
KRITERIA UMUM EVALUASI
BEBERAPA PENDEKATAN UNTUK EVALUASI KINERJA
1. Menggunakan Kinerja Tahun Lalu sebagai pembanding (Merupakan benchmark untukmelihat seberapa besar kinerja yg telah dilakukan. Kelemahannya terdapat time lag antara aktivitas yg dilakukan dan dampak yg timbul dari aktivitas tersebut)
2. Membandingkan dengan target tahun berjalan3. Membandingkan dengan target kinerja di akhir periode4. Membandingkan dengan capaian di level local/regional/nasional5. Analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan6. Expert Judgment (Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam
mengestimasi indikator kinerja. Kelemahan: sangat tergantung pada pandangansubyektif para pengambil keputusan)
7. Trend (Digunakan mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktudalam pencapaian kinerja unit kerja)
8. Regresi (Untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independenmempengaruhi variabel dependen (kinerja unit).
Lakukan, baik analisis kuantitatif ( gap analysis) maupun deskreptif/kualitatif:
5
Capaian kinerja
KOMPONEN EVALUASI AKIP(PermenPANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas ImplementasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Capaian Kinerja Pemda DIY
4 indikator sasaran tidak tercapai, 9 indikator kinerja program pemda tdk tercapai
(Peran Serta dan apresiasimasyarakat dalam
pengembangan budaya)100,70%
100,64% (Melek huruf)
78,4% (Lama sekolah)
100,85% (Model pendidikan berbasisBudaya)
101,07 (Angka harapan hidup)
100,08% (Pendapatan per kapita)
95,03 (Indeks ketimpangan wilayah)
67,76 (Indeks ketimpangan pendapatan)(Kunjungan wisnusdan wisman)
(Akuntabilitas kinerjaPemda)
(Opini PemeriksaanBPK)
(Load factor angkutanPerkotaan)
(Peningkatan kualitasLingkungan)
(Kesesuaian pemanfaatanruang dengan RTRW)
target realisasi
102,93
(Lama Tinggal wisnusdan wisman)
80
100
100
100,07
100
108,23
CapaianIndikator Kinerja Utama
TERIMA KASIH
Copyright © 2019. Bappeda DIY. All Rights Reserved