pengumuman hasil pelaksanaan penilikan ii … · lambodja sertifikasi melalui alamat kontak diatas...
TRANSCRIPT
LASER-312-00
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN II
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):
Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : [email protected]
Website : www.lambodjasertifikasi.com
Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan 2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:
Nama : PT RANGAU ABDINUSA
No dan Tanggal Izin : SK.170/MENHUT-II/2009 tanggal 19 April 2009
Lokasi Izin : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas Izin : ± 29.920 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara Jakarta Timur
13410
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 27 September 2018 bahwa
IUPHHK-HA Rangau Abdinusa ditetapkan “LULUS” dengan predikat “SEDANG” standar
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setj en/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau
Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi lestari dapat dipertahankan.
Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT
Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.
Bogor, 27 September 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Ir. Isbat, MSi. Direktur Utama
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 1
RESUME HASIL PENILIKAN II KINERJA PHPL
PT RANGAU ABDINUSA
1. IDENTITAS LPPHPL
a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor
– Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website
: Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : [email protected]
e. Direksi
- Direktur Utama
:
Ir. Isbat, M.Si
f. Tim Audit : 1. Yun Afiatun,S.Hut
2. Darnawi,S.Hut
3. Irvan,S.Hut
4. Agung Utama Lubis, S.Sos, M.Si
5. Adji Setyawibowo, SP
g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Isbat
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan
: PT Rangau Abdinusa (PT RAN)
b. Nomor & Tanggal SK : SK.170/MENHUT-II/2009 tanggal 19 April 2009
c. Luas dan Lokasi : ± 29.920 Ha
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah d. Alamat Kantor Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara
Jakarta Timur 13410 e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp 021-8503735, Fax 021-8508436
f. Pengurus :
Komisaris Utama : Tekman Salim
Komisaris : Agus Salim Direktur
Direktur Utama : Dr. Bunyamin
Direktur : 1. Ir. Warsito
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 2
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I NA
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
06 September 2018 Beberpa hal yang menjadi masukan untuk penilaian pada penilikan II
Pertemuan Pembukaan 07 September 2018 Menyampaikan hal hal antara lain :
Maksud dan tujuan penilikan Memperkenalkan anggota tim
Menyampaikan review hasil pada penilikan sebelumnya
Menandatangani berita acara pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen
dan Observasi lapangan
08 – 10 September 2018 Verifikasi dokumen pada bidang
Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Observasi lapangan di Blok
Tebangan, kegiatan pembinaan hutan,
Pertemuan Penutupan 11 September 2018 Menyampaikan hal hal antara lain :
Hasil verifikasi dokumen dan lapangan Temuan temuan yang menjadi LKS
pada bidang Prasyarat dan Produksi. Proses penyampaian tanggapan dari
auditee untuk melengkapi hasil hasil temuan
Penenadatangani Berita Acara
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
27 September 2018 Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi PHPL PT RAN disimpulkan LULUS dengan predikat SEDANG
sehingga Sertifikat PHPL dapat dilanjutkan.
4. RESUME HASIL PENILAIAN
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA
1. Kriteria Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
1.1.1. Ketersediaan dokumen
legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman
TBT, Buku TBT, Peta TBT)
Baik Terdapat dokumen legal dan administrasi tata
batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, antara lain tersedia Dokumen legal akta pendirian
perusahaan melalui Akta Notaris Rumonda K. Lubis, SH No. 2 tanggal 16 Juni 2003 serta perubahannya, dokumen legal operasional SK
IUPHHK-HA melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/Menhut-II/2009, tanggal 14 April 2009 untuk jangka waktu 45 tahun serta
administrasi tata batas yang sudah temu gelang tercantum dalam Laporan TBT Nomor:
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 3
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
LP.7/PKH.XXI-3/2013
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)
Baik PT RAN memiliki realisasi tata batas yang sudah temu gelang (100 %) sepanjang 99.031 meter
yang tercantum dalam Dokumen TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013. Tata Batas Areal Kerja PT RAN belum mendapatkan penetapan batas
definitive dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan
Baik Dalam areal kerja PT RAN tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT RAN yang
tercantum dalam BATB Areal Kerja IUPHHK-HA yang sudah ditandatangan para pihak dan batas
areal kerja sudah temu gelang (100 %) yang tercantum dalam Dokumen TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat
perubahan fungsi kawasan (jika ada)
Sedang Dalam areal kerja PT RAN terdapat perubahan fungsi sebagian kawasan hutan seluas 3.910 Ha
sebagian menjadi APL dan HL. Adanya perubahan fungsi kawasan hutan ini ditindaklanjuti Manajemen PT RAN dengan mengajukan
Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Areal Kerjanya berdasarkan surat Direktur
Utama Nomor: 09/RAN-SP/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 selanjutnya terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
SK.24/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengkajian Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk
Pembangunan Perkebunan Sawit An. PT Tapian Nadenggan, Berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 8.202 Ha Terletak Di Kabupaten
Seruyan Dan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dan Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Kawasan
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 9.464 Ha Sebagai Lahan Pengganti Terletak di Kabupaten
Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)
NA Dalam areal kerja PT RAN tidak ditemukan adanya penggunaan lain di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL
Baik PT RAN telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang legal dan telah ditetapkan oleh Direktur Utama No.
002-RAN-2015 yang isinya telah sesuai dengan
kerangka PHL
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan
tujuan perusahaan
Sedang Visi Misi PT RAN telah disosialisasikan pada level
pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan sosialisasi (Berita Acara), sedangkan kepada
masyarakat sekitar areal kerja visi misi belum pernah disosialisasikan.
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 4
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL
Sedang PT RAN telah melaksanakan implementasi pengelolaan hutan produksi lestari yang sebagian
sesuai dengan visi misi PHPL perusahaan. Terdapat sebagian implementasi yang belum optimal antara lain GANISPHPL masih kurang dari ketentuan yang
berlaku, serta Realisasi produksi RKT Tahun 2017 dan Pembinaan hutan yang masih dibawah target.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
1.3.1. Keberadaan tenaga
profesional bidang kehutanan (sarjana
kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
yang berlaku
Buruk Keberadaan GANISPHPL di PT RAN di lapangan
hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dibandingkan dengan ketentuan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015. PT RAN belum memiliki GANISPHPL KURPET,
GANISPHPL NENHUT.
1.3.2. Peningkatan kompetensi
SDM
Sedang PT RAN Tahun 2017-2018 memiliki realisasi
peningkatan kompetensi SDM 83 %, tetapi rencana diklat belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.
GANISPHPL KURPET, GANISPHPL NENHUT yang masih kosong tidak termasuk dalam rencana peningkatan kompetensi SDM di tahun 2017 dan
2018.
1.3.3. Ketersediaan dokumen
ketenaga-kerjaan
Sedang Terdapat dokumen ketenagakerjaan yang belum
lengkap yang terdiri dari Laporan Tenaga Kerja ke Instansi Dinas Tenaga Kerja, Peraturan Perusahaan yang sudah berakhir, belum adanya bukti bayar
BPJS Ketenagakerjaan dan Dokumen Jenjang Karir jenjang karir belum ada
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA
1.4.1. Kelengkapan unit kerja
perusahaan dalam kerangka PHPL
Sedang PT RAN telah memiliki struktur organisasi dan job description yang legal telah disahkan melalui SK Direksi PT RAN Nomor: SK.01/RAN-JKT/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tetapi hanya sebagian
yang sesuai dengan kerangka PHPL. Terdapat personil penanggung jawab jabatan dalam struktur organisasi sebagian masih kosong, sebagian
rangkap jabatan, dan sebagian Jabatan belum dilengkapi dengan Job Description.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi
Manajemen dan tenaga pelaksana
Sedang PT RAN telah memiliki perangkat SIM tetapi belum berjalan efektif karena masih terdapat penanggung
jawab dalam struktur organisasi yang masih dirangkap seperti tenaga pelaksana sistem informasi manajemen (SIM)
1.4.3. Keberadaan SPI/internal
auditor dan efektifitasnya
Sedang PT RAN telah memiliki organisasi SPI tetapi belum
berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Kepala SPI merangkap Kepala
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 5
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Perwakilan Banjarmasin, belum dilaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan Kelola Lingkungan
dan Kelola Sosial.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring
dan evaluasi
Sedang Di PT RAN terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil pelaksanan SPI yang belum berjalan
efektif mengontrol seluruh tahap kegiatan pengelolaan hutan.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
Sedang Kegiatan RKT 2017, 2018 PT RAN yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan sebagian persetujuan
atas dasar informasi awal yang memadai berupa dokumen kesepakatan persetujuan dari masyarakat sekitar terhadap blok RKT 2017, 2018 namun
masih terdapat kesepakan yang belum ada buktinya untuk Blok RKT Tahun 2018 dengan desa disekitar areal
1.5.2. Persetujuan dalam proses
tata batas
Baik Proses tata batas areal kerja PT RAN telah temu
gelang (100 %) yang tercantum dalam Laporan TBT No: LP.7/BPKH.XXI-3/2013 yang telah disepakati para pihak melalui Berita Acara
Pelaksanaan Tata Batas yang telah ditandatangan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Kepala
Pemerintahan Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Sumber Barito Hulu, Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal kerja PT
RAN yaitu PT Gunung Meranti serta masyarakat yang berada di sekitar areal kerja (Desa Batu
Makap, Desa Pantai Laga dan Desa Tumbang Kunyi). sehingga telah terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
Sedang Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/ CSR / CD dari sebagian
para pihak sebesar 60 % yaitu 3 desa dari 5 desa binaan
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan
lindung
Sedang Kawasan Lindung dalam areal kerja PT RAN telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan
kawasan lindung sebesar 57 % yaitu 4 pihak dari 7 pihak yang ada
2. Kriteria Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang
(management plan) yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang
Baik Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
Berbasis IHMB periode 2011-2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor
SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 6
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2011. Dokumen tersebut antara lain memerinci rencana zonasi areal dan penataan batas menurut
fungsinya, mencakup kawasan lindung, kawasan tidak efektif, dan kawasan efektif produksi
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di
lapangan dengan rencana jangka panjang
Baik Lokasi blok tebangan tahun 2017 dan 2018 telah sesuai dengan rencana Blok RKUPHHK yang
direncanakan dan dilapangan terdapat penandaan titik ikat, titik awal yang sesuai dengan peta kerja
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja
Sedang Tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas berupa pemasangan papan nama blok dan petak serta penandaan jalur rintisan sedangkan pada
papan nama blok tahun 2018 tidak ditemukan papan nama Petak M18 dan M 17
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.2.1. Terdapat data potesi
tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei
Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
Sedang PT RAN telah memiliki dan menunjukan dokumen
potensi tegakan dari hasil IHMB tahun 2010 dan ITSP untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang memerinci sebaran potensi tegakan kayu yang terdapat di
dalam areal kerja, dan telah dilengkapi dengan Peta penyebaran pohon. Peta penyebaran pohon belum memuat informasi tofografinya dan tanda
jalur di lapangan tidak ditemukan lagi
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan
Sedang PT Rangau Abdinusa hanya memiliki satu seri PUP di Petak L-20 yang telah dilakukan 4 (empat) kali pengukuran riap, dan telah menunjukan dokumen
hasil analysisnya. Berdasarkan dokumen tersebut, riap rataan diameter 0,626 cm/tahun dan riap
rataan volume 0,044m3/tahun
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi
kemampuan pertumbuhan tegakan
Buruk PT Rangau Abdinusa telah menunjukan bukti hasil analysis data seri PUP hingga pengukuran ke-4 tahun 2017, namun belum sepenuhnya
konsisten pada peraturan yang diacu. Pelaksanaan pengukuran menunjukan tidak periodik setiap tahun, tidak terdapat bukti hasilnya telah
digunakan untuk perhitungan JTT internal dan dilaporkan kepada Puslitbang Kehutanan
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
Sedang Terdapat prosedur untuk kegiatan sistem silvikultre TPTI dan THPB, tetapi pada SOP ITSP dan TUK belum disesuaikan dengan adanya perubahan
teknis kegiatan pada pemasangan barcode dan penggunaan dokumen angkutan kayu
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem
silvikultur
Sedang SOP sistem silvikultur TPTI hanya diimplementasikan pada tahapan kegiatan
perencanaan hutan dan pemanenan hutan, sedangkan bukti kegiatan pembinaan hutan yang mencakup penanaman perkayaan, penanaman
rehabilitasi tanaman, pemeliharaan tanaman, dan pembebasan, tidak ditemukan..
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 7
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak
tebang
Sedang Terdapat pohon inti pada areal kerja dengan jumlah rata-rata 18,40 pohon/ha dengan jenis
komersil yang dominan yaitu yang terdiri dari Kelompok Meranti sebesar 8,46 btg/ha, kelompok kayu rimba campuran ssebesar 7,41 btg/ha dan
kayu indah sebesar 2,53 btg/ha
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan
Baik Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat 627,92 batang tiang/ha (≥ 100
batang /ha) dari jenis komersial yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah
lingkungan
Sedang Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging /RAN
03.05) namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar
pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan teknis
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan
Sedang PT RAN telah menerapkan tahapan pra-perencanaan berupa penyusunan rencana jangka
panjang dan jangka pendek sedangkan tahapan operasional dan pasca penebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat
didalam dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL).
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal
dan keterbukaan wilayah
Sedang Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang,
tiang, pohon) pada blok RKT 2016 PT Rangau Abdinusa mencapai 20% (16 % - 30%),
2.4.4. Limbah pemanfaatan
hutan minimal
Baik Hasil pengolahan data terhadap 50 batang kayu
bulat diperoleh faktor eksploitasi sebesar 0,79
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang
disusun berdasarkan rencana kerja jangka
panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov,
self approval , atau spesifik Pemegang Hak Pengelolaan)
Baik Selama periode 5 tahun yaittu dari tahun 2014 s/d 2018, telah diterbitkan dan diisahkan dokumen rencana kerja tahunan oleh pejabat yang
berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RKT disusun
berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA yang sah
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka
pendek dengan rencana jangka panjang
Baik Tersedia peta kerja RKTUPHHK-HA 5 tahun terakhir (2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) dengan skala
1: 100.000 yang menyajikan informasi yang sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT RAN
yaitu areal yang ditebang/dipanen, areal yang
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 8
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi, areal yang dipelihara dan areal yang ditanam
2.5.3. Implementasi peta kerja
berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dip
elihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk
konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/
sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
Sedang Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa
penataan kawasan pemanenan, penanaman, dan kawasan dilindungi, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung (Buffer zone Hutan
lindung dan KPLS) yang belum ditata batas di lapangan karena alasan aksesibilitas
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas,
jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
Baik Realisasi volume tebangan dalam 5 tahun terakhir
(2011 s/d 2016) mencapai 80,09% (>70%), dan tidak terdapat indikasi penebangan di luar blok yang telah ditetapkan/disahkan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial
Buruk Terdapat pernyataan/Opini Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Wajar dengan Pengecualian, namun kondisi kesehatan finansial kumulatif PT Rangau
Abdinusa dalam periode 2012-2016 secara kumulatif menunjukan Likuiditas <100%, Solvabilitas < 100, dan Rentabilitas Positif
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup
Sedang Realisasi anggaran kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun 2016 dan 2017 yaitu antara
60,91 % s/d 67,22%.
2.6.3. Realisasi alokasi dana
yang proporsional
Buruk Kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun
2017 lebih banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan produksi atau penebangan sekitar 85%, sedangkan kegiatan pembinaan hutannya
kurang dari 1%, sehingga terdapat perbedaan yang cukup besar (tidak Proporsional).
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar
Sedang Terdapat dokumen Laporan Tahunan yang memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk
kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sehingga realisasi fisik dapat mencapai rata-rata 75%, namun kegiata pengelolaan hutan sebagian
dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
Sedang PT RAN telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong untuk periode tahun
2016 sebesar 75,43% dan tahun 2017 sebesar 79,19% dari yang direncanakan
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 9
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan
hutan
Buruk PT RAN telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai luas
kumulatif tahun 2016 dan 2017 terakhir rata-rata 75%, namun realisasi penanaman pengayaan/rehabilitasi bekas tebangan hanya
mencapai 50 % dari rencana tahunan
3. Kriteria Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi sedang Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT RAN telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA), tetapi
masih terdapat kawasan lindung yang belum sesuai dengan kondisi biofisiknya yaitu sempadan sungai
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase
yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
sedang PT RAN sudah melakukan penataan batas pada kawasan lindung yang ada (Bufferzone, Sempadan
Sungai, KPPN dan KPSL) pada areal kerjanya. Penataan batas kawasan lindung sudah mencapai 107,26 Km (63,47%) dari total panjang seluruhnya
168,99 Km
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi
sedang Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan pada areal PT RAN adalah seluas 2.519 Ha atau 66,29% dari total seluruhnya
3.1.4. Pengakuan para pihak
terhadap kawasan dilindungi
sedang Sosialisasi kawasan lindung sudah dilakukan
kepada 4 pihak dari 7 pihak yang ada (57%). Dari 5 Desa yang ada, baru 2 Desa (Desa Juking Sopan dan Desa Baratu) yang dilakukan sosialisasi
kawasan lindung
3.1.5. Laporan pengelolaan
kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada di dalam RKU
sedang PT RAN sudah melakukan implementasi dan
membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai
RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA, tetapi implementasi dan pembuatan
laporan pengelolaan kawasan lindung (pengelolaan dan pemantauan flora fauna) baru dilaksanakan pada KPPN dan KPSL sedangkan kawasan lindung
lainnya belum dilakukan
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
3.2.1. Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
Sedang PT RAN memiliki prosedur perlindungan dan
pengamanan hutan, tetapi belum mencakup gangguan hama dan penyakit, sehingga prosedur yang ada belum mencakup seluruh jenis gangguan
yang ada
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
Sedang Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan PT RAN (perlengkapan personal) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku P.32 tahun
2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3. SDM perlindungan hutan Sedang PT RAN sudah memiliki personil pengamanan hutan, tetapi jumlahnya masih belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Personil
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 10
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengendalian kebakaran yang dimiliki PT RAN sudah sesuai peraturan yang ada yaitu 2 regu
berdasarkan luasan 20.000-50.000 Ha, tetapi personil yang ada belum memiliki kualifikasi yang sesuai ketentuan
3.2.4. Implementasi
perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
Sedang Terdapat dokumen implementasi kegiatan
perlindungan hutan PT RAN yang menjelaskan bahwa kegiatan perlindungan hutan dilakukan dengan tindakan preemtif dan preventif, tetapi
belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah & air
Sedang Tersedia prosedur pengelolaan tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yaitu
prosedur yang mengatur pengelolaan penanganan sampah dan limbah B3 pada bengkel
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
Sedang Jumlah dan jenis sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan, karena bak erosi yang dimiliki belum terdapat pada setiap perwakilan lahan dan penanganan limbah B3 masih
menggunakan drum dan belum berbentuk bangunan
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
Sedang Terdapat SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi
Ganis Binhut. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 jumlah minimal GANIS PHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan
berdasarkan luasan 25.000 s.d. <50.000 adalah 2 orang, tetapi PT RAN hanya memiliki 1 orang
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
Sedang PT RAN memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (Dokumen
Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya
terimplementasi (membuat perangkap sendimentasi pada selokan disekitar jalan dan membuat bronjong kayu/batu pada tebing-tebing
jalan) tetapi implementasi pengelolaan sudah melebihi 50%.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan
dampak terhadap tanah dan air
Sedang PT RAN memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan) dan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya
terimplementasi (pengukuran dan analisis sifat fisik kimia tanah dan air permukaan), tetapi implementasi pemantauan sudah melebihi 50%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah
dan air
Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air seperti erosi alur dan perubahan kekeruhan pada air sungai
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 11
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
serta PT RAN sudah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik
3.4.1. Ketersediaan prosedur
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku
Sedang PT RAN memiliki prosedur identifikasi flora dan
fauna tetapi belum mencakup seluruh (hanya sebagian) jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan belum
mengacu pada peraturan yang terbaru (P.20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi).
3.4.2. Implementasi kegiatan
identifikasi
Sedang PT RAN sudah melakukan kegiatan identifikasi flora
dan fauna dilindungi, tetapi kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung yang ada. Kegiatan identifikasi pada Laporan
Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna belum mengkategorikan status perlindungan jenis flora dan fauna berdasarkan CITES dan IUCN
3.5. Pengelolaan flora untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah
dan endemic.
3.5.1. Ketersedian prosedur
pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan
yang berlaku
Sedang PT RAN sudah memiliki prosedur pengelolaan flora
tetapi belum menggambarkan secara jelas bentuk kegiatan pengelolaan yang dilakukan pada flora dilindungi agar flora tersebut dapat lestari
3.5.2. Implementasi kegiatan
pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi
belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, endemik dan baru dilaksanakan pada sebagian kawasan
lindung yang terdapat di areal PT RAN yaitu KPPN dan KPSL
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan endemik, tetapi PT RAN sudah melakukan upaya pengelolaan spesies flora dilindungi melalui beberapa tindakan pengelolaan
dan pengamanan
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan
endemic.
3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan
perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan
Sedang PT RAN sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi belum menggambarkan secara jelas bentuk kegiatan pengelolaan yang dilakukan pada
fauna dilindungi agar fauna tersebut dapat lestari
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 12
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan)
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan
fauna sesuai dengan yang direncanakan
Sedang Terdapat implementasi untuk pengelolaan fauna, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, endemik dan kegiatan pengelolaan baru dilakukan pada sebagian kawasan lindung yang
terdapat di areal PT RAN yaitu baru pada KPPN dan KPSL
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik
sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi habitat fauna, dan ini dapat berpengaruh pada kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik, tetapi PT RAN sudah melakukan upaya pengelolaan spesies fauna
dilindungi melalui beberapa tindakan pengelolaan dan pengamanan
4. Kriteria Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.1.1. Ketersediaan dokumen/
laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki Laporan Hasil
Survey Lapangan Identifikasi Karakteristik IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disusun
oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016 dan Laporan Hasil Survey Lapangan Identifikasi Kegiatan Masyarakat
di Areal IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim Survey
Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016, dokumen tersebut memuat pola penguasaan lahan, identifikasi hak - hak dasar
masyarakat setempat, dan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang lengkap dan
jelas.
4.1.2. Tersedia mekanisme
pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas
kawasan
Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme
pembuatan batas kawasan secara partisipatif, yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Nomor: 07.09. tahun 2015. Dokumen ditandatangani oleh
Suroso B (Manager Camp) dan SOP Delineasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Masyarakat, SOP Nomor:
07.03, tahun 2015. Dokumen ditandatangani oleh Suroso B (Manager Camp). Dokumen tersebut telah diketahui para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan
pemanfataan SDH
Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme pengakuan hak - hak dasar masyarakat dalam
pemanfaatan sumber daya hutan yang terdapat dalam SOP Identifikasi Hak - Hak Dasar Masyarakat, SOP Nomor: 07.07 tahun 2015.
Dokumen ditandatangani oleh Suroso B (Manager Camp). Dokumen tersebut lengkap, legal, dan
jelas.
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 13
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas
antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan
kehidupan masyarakat
Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki batas yang jelas antara kawasan perusahaan dengan kawasan
kehidupan masyarakat, namun di Desa Tumbang Masao dan Desa Batu Makap masih terdapat areal kebun karet milik masyarakat di dalam areal
konsesi PT Rangau Abdinusa.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas
areal kerja IUPHHK/KPH
Baik Terdapat persetujuan para pihak yaitu Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sumber Barito, Desa
Batu Makap, Desa Tumbang Masao, Desa Baratu dan konflik dapat diselesaikan dengan baik, yaitu penyelesaian konflik dengan Desa Tumbang Masao
dan Desa Juking Sopan.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4.3. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social
pemegang izin sesuai dengan
peraturanperundangan yang relevan
Baik PT Rangau Abdi Nusa memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap terdapat dalam Dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) PT Rangau Abdinusa, Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Rangau Abdinusa 2017, Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Rangau
Abdinusa 2018.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme
pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.
Baik PT Rangau Abdinusa memiliki mekanisme
tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap dan jelas, terdapat dalam Dokumen SOP Bina Desa Nomor: 07.01 Tahun 2015.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
Sedang Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa
dan Tokoh Masyarakat Desa Baratu, Desa Pantai Laga, Desa Juking Sopan, terdapat bukti sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan terhadap
masyarakat dalam mengelola hutan, yaitu meliputi tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan Bina Desa, pemberian fee kayu hasil produksi,
pemberian fee rakit (fee rakit khusus untuk Desa Baratu sebagai desa yang menjadi lokasi logpond perusahaan).
4.2.4. Realisasi pemenuhan
tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam
pengelolaan SDH
Sedang Berdasarkan RKT 2017, rencana kelola sosial PT
Rangau Abdinusa adalah Rp 263.000.000,-, sedangkan realisasi program kelola sosial selama tahun 2017 adalah Rp 223.000.000,-. Dengan
demikian PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan progam kelola sosial sebesar 84,79 % dari yang telah direncanakan.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung
jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi
Sedang Terdapat Laporan Bulanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) / Kelola Sosial Periode Januari - Desember 2017, Periode Januari -
Agustus 2018. Belum tersedia laporan berkala seperti laporan semester kegiatan PMDH / Kelola Sosial/ Bina Desa.
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 14
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.5. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
Baik PT Rangau Abdinusa memiliki data dan informasi tentang masyarakat yang lengkap dan jelas,
meliputi aspek demografi, mata pencaharian, pola penguasaan lahan yang terdapat di dalam dokumen Laporan Hasil Survey Lapangan
Identifikasi Karakteristik IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim
Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016 dan Laporan Hasil Survey Lapangan Identifikasi Kegiatan Masyarakat
di Areal IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim Survey
Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat
Sedang PT Rangau Abdinusa memiliki mekanisme peningkatan peranserta masyarakat dalam
pengelolaan hutan yaitu terdapat dalam SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Rencana Kelola Sosial sebagaimana terdapat dalam
RKUPHHK PT Rangau Abdinusa, Perjanjian Kerja sama antara perusahaan dengan Desa Baratu sebagai pemasok sayur mayur, penyerapan tenaga
kerja lokal. Namun, masih terdapat keluhan dari masyarakat Desa Baratu, Desa Juking Sopan, dan Desa Pantai Laga dalam kegiatan peningkatan
peran serta masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan mekanisme peningkatan
peranserta masyarakat masih belum lengkap karena masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam mekanisme
peningkatan peranserta masyarakat.
4.3.3. Keberadaan dokumen
rencana pemegang izin mengenai kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Baik PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen rencana
peningkatan peranserta masyarakat yang lengkap dan jelas yaitu terdapat dalam dokumen AMDAL,
RKUPHHK HA PT Rangau Abdinusa, Rencana Kerja Tahunan.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
Sedang PT Rangau Abdinusa telah melaksanakan pemberian fee kayu hasil produksi, pembelian hasil
bumi berupa sayur mayur dari masyarakat sekitar, program Bina Desa, penyerapan tenga kerja lokal. Apabila dibandingkan dengan rencana peningkatan
peranserta masyarakat sebagaimana disajikan pada verifier 4.3.3. yaitu: 1. Pengembangan dan
pembinaan usaha tani menetap, 2. Pengembangan dan pembinaan sosial budaya, 3. Peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat
setempat, 4. Pengembangan sarana dan prasarana umum, 5. Pengembangan sarana perekonomian
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 15
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat, 6. Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, maka PT Rangau Abdinusa baru
mengimplementasikan sebagian (< 50%) dari rencana peningkatan peranserta masyarakat.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
Sedang Terdapat laporan peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yaitu berupa Laporan Bulanan Kegiatan
PMDH, namun belum tersedia Laporan Semester Program Kelola Sosial / Bina Desa / PMDH dan belum tersedia Laporan Tahunan Program Kelola
Sosial / Bina Desa / PMDH. Dengan demikian laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak masih belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.6. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik
Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme resolusi konflik yaitu mengacu pada Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK Hutan Produksi.
4.4.2. Tersedia peta konflik Baik PT Rangau Abdinusa memiliki Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK Hutan Produksi. PT Rangau Abdinusa juga memiliki peta sebaran konflik di
areal PT Rangau Abdinusa.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
Sedang Tersedia organisasi untuk mengelola konflik, namun belum cukup memadai apabila terjadi konflik karena hanya terdiri atas manager camp
dan Kepala Seksi PMDH.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
Baik Tidak terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
4.5.1. Adanya hubungan industrial
Sedang PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan sebagian hubungan industrial yaitu terkait dengan serikat
pekerja, pemenuhan gaji dan tunjangan kesejahteraan karyawan, pemenuhan mess pekerja, pengobatan.
4.5.2. Adanya rencana dan
realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
Baik Berdasarkan rencana pelatihan karyawan tahun
2017, PT Rangau Abdinusa merencanakan memberikan pelatihan kepada empat orang tenaga teknis, terdiri dari satu orang tenaga teknis
perencanaan hutan dan tiga orang tenaga teknis Penguji Kayu Bulat. Pada tahun 2017, PT Rangau telah merealisasikan pelatihan untuk sespuluh
orang karyawan yaitu satu orang tenaga teknis
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 16
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perencanaan hutan dan tiga orang tenaga teknis Penguji Kayu Bulat, pembinaan tenaga teknis PHPL
sebanyak tiga orang dan pelatihan Kolekting data sebayak 3 orang. Total rencana pelatihan adalah 4 orang dan realisasi pelatihan adalah 10 orang. PT
Rangau Abdinusa telah merealisasikan seluruh rencana pelatihan karyawan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
Sedang Terdapat bukti dokumen peningkatan jenjang karir untuk 6 orang karyawan PT Rangau Abdinusa pada
tahun 2017.
4.5.4. Adanya Dokumen
tunjangan kesejahteraan karyawan dan
implementasinya
Sedang Berdasarkan analisis Peraturan Perusahaan,
Dokumen slip gaji karyawan, dan hasil wawancara dengan staf Unit Manajemen, PT Rangau Abdinusa
telah merealisasikan sebagian besar tunjangan kesejahteraan karyawan, meliputi gaji, tunjangan jabatan, fasilitas camp pekerja, makan.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK)
a. Memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen legal IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: 170/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009
tent kelengkapan dan keabsahan IUPHHK-HA ang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Rangau
Abdinusa seluas ± 29.920 Ha, di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu izin 45 tahun. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK PT
Rangau Abdinusa telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan
b. Memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sebesar Rp. 3.366.000.000,-. sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).
c.
NA
Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan
lapangan di dalam areal kerja PT RAN tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh
yang Berwenang
a.
memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah memiiki dokumen
rencana jangka panjang (RKUPHHK) berbasisi IHMB periode tahun 2011 s/d 2020, dokumen rencana tahunan (Tahun 2017 dan 2018) yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi dengan lampiran peta
b. memenuhi
Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 telah menggambarkan lokasi yang tidak boleh di tebang
yaitu berupa Kawasan Lindung (KL), Petak Ukur Permanen (PUP), Tegakan Benih (TB), dan Sempadan Sungai. Hasil uji petik lapangan pada
lokasi RKT tahun 2017 dan 2018 menunjukkan
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 17
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bahwa keberadaan lokasi tersebut terbukti di lapangan dengan penandaan berupa papan nama
dan pal batas
c. memenuhi
Peta blok/petak tebangan RKT tahun 2017 dan 2018 telah disahkan dan diberi Cap Dinas Kehutanan tiap petaknya. Hasil uji petik lapangan
menunjukkan bahwa posisi blok/petak RKT benar sesuai dengan peta RKT dan telah dilakukan penandaan dan penataan di lapangan berupa
perintisan, pemasangan pal batas, pemasangan Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak
2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai
Dengan Peraturan yang Berlaku
a. memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan No.171/VI-BUHA/ 2011, tanggal 19 Desember 2011. Dokumen tersebut beserta lampirannya tersedia lengkap
b. NA
PT Rangau Abdinusa adalah pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, meskipun dalam RKUPHHK-HA
terdapat Sistem THPB dan TPTI tetapi sampai saat ini belum ada kegiatan THPB/land clearing dan
tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau
yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
memenuhi Terdapat dokumen laporan hasil produksi (LHP) periode bulan Juli 2017 s/d Agustua 2018 yang
diterbitkan oleh petugas yang diangkat oleh perusahaan secara onlline. Hasil uji petik
menunjukkan bahwa fisik kayu (ukuran dan jenis) pada dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu di lapangan (TPK Antara/Logpond Baratu)
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
memenuhi 1. Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK
hutan ke TPK Antara serta ke tujuan industri
telah dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan yang diterbitkan secara
online yaitu dokumen Surat Keterangan Sah
Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
2. Dokumen angkutan kayu SKSHHK dapat
ditelusuri dari keseuaian antara dokumen
laporan muutasi kayu (LMKB) pada setiap
pergerakan kayu
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu a. Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda PUHH /
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 18
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHK-HA
memenuhi ID Barcode pada Kayu Bulat di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP dan dapat
ditelusuri sampai ke tunggak/petak tebangan.
b. memenuhi
Terdapat sistem penandaan identitas pada tunggak dan KB menggunakan ID Barcode, pemberian identitas pada KB dimulai sejak dari
lokasi tebangan (ITSP), lokasi TPn (Barcode) sampai dengan TPK Antara/Logpond Baratu sampai ke tujuan industri
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke
luar TPK
memenuhi Terdapat dokumen angkutan kayu dari lokasi TPK
Hutan ke TPK Antara dan ke tujuan industri yang
diterbitkan secara online oleh petugas penerbit
dokumen SKSHHK yang berwenang dan sah dan
dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait
dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi
(DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
a. memenuhi
Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran untuk kewajiban pembayaran PSDH dan DR yang sesuai dengan Laporan hasil produksi (LHP)
berdasarkan kelompok jenis dan volume kayu
b. memenuhi
Terdapat bukti pembayaran PSDH dan DR periode bulan Juli 2017 s/d Agustus 2018 yang dibayarkan melalui Online Bank Mandiri sesuai dengan surat
perintah pembayaran (SPP
c. memenuhi
Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai dengan jenis dan kelompok kayu yang di laporan hasil produksi
bulan Juli 2017 s/d Agustus 2018 sebanyak 27,416.13 M3, pembayaran PSDH sebesar Rp 2.113.164.184,00 dan untuk DR sebesar USD $
447,709.12
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar
pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar
(PKAPT)
NA PT Rangau Abdinusa di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai PKAPT,
Nomor 425/UPP/PKAPT/5/2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada tanggal 1
Mei 2013 dan berlaku sampai dengan 27 April 2018, namun karena semua tujuan pengiriman kayu yang dirakit hanya untuk industri PT Tanjung
Raya Plywood di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang masih dalam satu Pulau Kalimantan maka belum diperlukan dokumen pedagang kayu
antar pulau
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
memenuhi PT Rangau Abdinusa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, sehingga identitas kapal yang ada adalah Kapal Penarik Kayu Bulat yang disusun
menjadi rakit, melalui Sungai Barito menuju TPK Industri di Banjarmasin. Kapal yang digunakan
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 19
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
adalah KM. Mura Utama 03 yang berbendera Indonesia
3.4. Implementasi tanda V-Legal
3.4.1 Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan
memenuhi PT Rangau Abdinusa telah melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada kayu bulat sesuai ketentuan
yang berlaku
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang izin telah
memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak
Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal
kerjanya
memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen
Lingkungan Hidup (AMDAL : ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No: 188.44/.25/2008 tanggal
24 Januari 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Bidang Kehutanan oleh PT Rangau Abdinusa
4.1.2. Pemegang izin memiliki
laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat
sosial
a.
memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah memiliki Dokumen RPL
dan RKL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, dokumen AMDAL tersebut telah mendapat kelayakan Lingkungan
dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/25/2008 tanggal 24 Januari 2008
b.
memenuhi
Implementasi pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dan social pada Laporan RKL/RPL semester II Tahun 2017 dan semester I Tahun 2018 mengacu pada rencana kelola dan
pemantauan dampak penting yang terjadi di lapangan
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
implementasi K3
a.
memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah memiliki prosedur (SOP)
K3 dan terdapat implementasi K3 di lapangan, serta telah terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman
K3 (P2K3).
b. memenuhi
PT Rangau Abdinusa telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan mencukupi serta masih berfungsi baik dan belum kadaluarsa
c. memenuhi
Dalam 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident), Auditee telah menyediakan
peralatan K3 dan APD, serta secara rutin melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan
kerja dengan mengingatkan penggunaan APD
RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
Nomor Dokumen : LASER-317b-00
Tanggal Terbit : 16-1-2017
Halaman 20
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan Berserikat
Bagi Pekerja
memenuhi Terdapat Surat Pernyataan Manajer Camp No. :
02/RAN-PH/SP/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018 tentang Manager Camp PT Rangau Abdinusa membolehkan dan memberi kebebasan kepada
tenaga kerja/ karyawan PT Rangau Abdinusa untuk membentuk Serikat Pekerja lingkup PT Rangau Abdinusa
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memiliki Peraturan
Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Murung Raya yang berlaku s.d. 18 Desember 2017,
sesuai Surat Keputusan No: KEP.560/75/DSTT/MR/2015, tentang Pengesahan Peraturan Perusahan PT Rangau Abdinusa, yang
masa berlaku perpanjangan Peraturan Perusahaan PT Rangau Abdinusa sampai 18 Desember 2018
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di
bawah umur
memenuhi Tenaga kerja yang termuda berumur 18 tahun 10 bulan bekerja pada bagian pembinaan hutan yang
mulai bekerja di PT Rangau Andinusa pada tanggal 01 Juni 2018