pengumuman hasil verifikasi legalitas kayu di kel. … awal vlk/pengumuman... · lampiran surat no...
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 855/EQ.S/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DI KEL. PESONA ALAM KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai
berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
: PT EQUALITY INDONESIA
: LVLK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :
II. Nama Kelompok : KEL. PESONA ALAM
Akte Pendirian/SKB
Kelompok
:
Kesepakatan Kelompok tanggal 11 Oktober 2015
Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu
Jumlah Anggota : 5 Anggota
Lokasi : Kabupaten Pekalongan – Jawa Tengah
Alamat : Ds. Legokkalong, Kec. Karanganyar, Kab.
Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
III. Waktu Pelaksanaan : 4 s.d. 9 Desember 2015
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA KEL. PESONA ALAM
KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 29 Desember 2015
PT EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md.
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 189/EQI-KEP.Cert/XII/2015
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA KELOMPOK PESONA ALAM
DI KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 11 OKTOBER 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada
Kelompok PESONA ALAM Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 137/EQI-F090
tanggal 19 Desember 2015;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 136/EQI-F037 tanggal 19 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 168/EQI-F039 tanggal 23 Desember
2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 187 tanggal 23 Desember 2015
menunjukkan Kelompok PESONA ALAM telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian
untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014, Kelompok PESONA ALAM telah memenuhi syarat untuk
diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri
pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi
tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk
PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PESONA ALAM DI
KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 11
OKTOBER 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA.
PERTAMA : Kelompok PESONA ALAM dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 161/EQC-VLK/XII/2015.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan
tanggal 22 Desember 2018 selama Kelompok PESONA ALAM (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29
Desember 2014.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Desember 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Kelompok PESONA ALAM, di Pekalongan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 161/EQC-VLK/XII/2015 Lampiran 1 dari 1
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK PESONA ALAM
KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
JUMLAH 5 ANGGOTA
Bogor, 23 Desember 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
NO PEMEGANG
IZIN
ALAMAT SK IUIPHHK JENIS
PRODUKSI
KAPASITAS
1. UD ALAM
LESTARI
Desa Legokkalong
Kec. Karanganyar,
Kab. Pekalongan
Prov. Jawa Tengah
Nomor:
Dalam Proses
Perubahan
Kayu
Gergajian
2.000
M³/tahun
2. UD DENNY JAYA Desa
Wangandowo RT
08 RW 04 Kec.
Bojong, Kab.
Pekalongan Prov.
Jawa Tengah
Nomor:
522.36/6186/I
UIPHHK/BPMD/
12/2015,
tanggal 31
Desember 2015
Kayu
Gergajian 2.200
M³/tahun
3. UD SUMBER
MAS
Desa Sawangan
RT.03/RW.01,
Kec. Doro Kab.
Pekalongan Prov.
Jawa Tengah
Nomor:
522.36/6190/I
UIPHHK/BPMD/
12/2015,
tanggal 31
Desember 2015
Kayu
Gergajian 4.650
M³/tahun
4. UD PESONA
ALBA
Desa Pekiring Alit
RT.02/RW.03 Kec.
Kajen, Kab.
Pekalongan, Prov.
Jawa Tengah
Nomor:
522.36/6185/I
UIPHHK/BPMD/
12/2015,
tanggal 31
Desember 2015
Kayu
Gergajian 2.200
M³/tahun
5. UD SUMBER
RIMBA
Desa Kebonagung
RT.01/RW.05,
Kec. Kajen Kab.
Pekalongan Prov.
Jawa Tengah
Nomor:
522.36/6191/I
UIPHHK/BPMD/
12/2015,
tanggal 31
Desember 2015
Kayu
Gergajian 1.100
M³/tahun
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 26
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Bogor- 16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK
No. 95/Menhut-II/2014.
Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-
BPPHH/2015
g. Tim Audit : Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
: KEOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PESONA ALAM
Anggota:
1. UD Alam Lestari (sampel)
2. UD Denny Jaya (sampel) 3. UD Sumber Mas (sampel)
4. UD Pesona Alam
5. UD Sumber Rimba b. Nomor & Tanggal SK : Kesepakatan Kelompok, tanggal 11 Agustus 2015.
1. 522.36/6185/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31 Desember 2015.
2. 522.36/6186/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31 Desember 2015.
3. 522.36/6190/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31
Desember 2015. 4. 536/29/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
5. 522.36/6191/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31
Desember 2015. c. Kapasitas :
:
Seluruh anggota memiliki kapasitas di bawah 6.000
M3/Tahun
d. Alamat kantor : Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon
Nomor Fax E-mail
:
:
0858 6957 2223
f. Pengurus
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
:
:
:
H Edy Haryanto
H.Rahmulyo
Rahmat Mulyono
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 26
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 4 Desember 2015 di
Sekretariat kelompok
IUIPHHK Pesona Alam,
Karanganyar Kab Pekalongan.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang
Meeting Kantor Sekretariat kelompok
IUIPHHK Pesona Alam, Karanganyar Kab
Pekalongan. Perkenalan anggota Tim
Audit, menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup verifikasi, menyampaikan
jadwal/rencana kerja verifikasi,
menyampaikan metodologi dan prosedur
verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
- Tanggal 4 - 5 Desmber
2015 di UD Alam Lestari
(sample)
- Tanggal 5-6 2015 di UD
Denny Jaya, (sample)
- Tanggal 7 -8 Desember
2015 di UD Sumber Mas
(Sample),
Tim Audit menghimpun, mempelajari
data dan dokumen dan menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6
Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Untuk menguji kebenaran data, tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji
petik menggunakan kriteria dan indikator
pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan Tanggal 9 Desember 2015
di Sekretariat kelompok
IUIPHHK Pesona Alam,
Karanganyar Kab Pekalongan.
Menyampaikan ucapan terima kasih
kepada KELOMPOK IUIPHHK PESONA
ALAM atas kerjasamanya selama
verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan Tanggal, 23 Desember 2015,
di Ruang Meeting PT EQUALITY
Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau
dokumen verifikasi yang diajukan untuk
menjamin bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 26
(4) Resume Hasil Penilaian :
1. UD ALAM LESTARI
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verif ier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
Untuk kelengkapan usahanya Auditee atau yang
menjadi penanggung jawab Usaha Dagang
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana
nama serta alamat yang tercantum dalam KTP
dan dokumen perizinan lainnya menunjukan
kesesuaian. Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki
Penanggung jawab UD Alam Lestari No:
3326.07130471.0002 berlaku sampai dengan
13 April 2018 beralamat DK Krajan RT 001 RW
002 Karanganyar Pekalongan.
Verif ier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor :
420/11.19/PK/XII/2014, tanggal 18 Desember
2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPMPPT). Data dan informasi yang
tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan
usaha yang dijalankan, berlaku sampai 18
Desember 2019.
Verif ier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dan kesesuaian dokumen Izin
Gangguan atau (HO) dengan nomor :
510.8/01/BPMPPT/Pengolahan Kayu/I/2015
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dalam hal ini Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT)
pada tanggal 30 Januari 2015.
Verif ier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen TDP dengan nomor :
11.20.5.47.07189 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT) pada tanggal 18
Desember 2014. Masa Berlaku dokumen TDP
adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang
atau tanggal 5 September 2018 harus
diperpanjang.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee adalah merupakan Usaha Perorangan dan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perorangan dengan nomor : 07.152.533.1-
502.000 dengan wajib pajak tercantum Edy
Haryanto, yang dilengkapi dengan SKT ( Surat
keterangan Terdaftar) dengan nomor : S-
25220KT/WPJ.10/KP0203/2015 diterbitkan oleh
Kantor Pelayana Pajak Pajak Pratama Pekalongan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 26
dalam hal ini Seksi pelayanan pada tanggal 4
Desember 2015.
Verif ier.f .
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani
Pimpinan Perusahaan UD Alam Lestari dengan
meterai secukupnya pada tanggal 30 Desember
2014 dan telah diserahkan kepada Kantor BLH
Kabupaten Pekalongan, dengan bukti tanda
penerimaan no :
660.1/151/sie.Pedal/SPPL/XII/2014, tanggal 30
Desember 2014 sekaligus disetujui serta
ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Pekalongan.
Verif ier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Untuk kepemilikan Izin produksi ada kesalahan
komunikasi antar SKPD pemberi izin di daerah
kabupaten Pekalongan Izin dikeluarkan oleh
BPMPPT dan teknis ada di Dinas Kehutanan
sementara Dinas Kehutanan tidak diberikan
kewenangan untuk menerbitkan Izin Primer.
Sedangkan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu
berpegang pada Permendagri no 41 tahun 2008
bahwa Badan Pelayanan Perizinan hanya
menerbitkan Izin Industri seperti IUI, TDI serta
IUT. Dokumen IUI yang telah dimilik Auditee
dengan nomor : 536/46/IX/2013, tanggal 4
September 2013 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu.
Verif ier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
MEMENUHI Untuk kelengkapan dan ketersediaan dokumen
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
untuk Tahun 2015 Auditee telah melakukan
pembuatan laporan dan dibuktikan dengan bukti
penyampaian RPBBI tahun 2015 dengan nomor :
522/1631/2015, tanggal 4 Desember 2015.
Indikator.1.1.2
Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verif ier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
- Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan
tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
K.1.2
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1
Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verif ier
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
-
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1 .2 .2.
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 26
Verif ier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(duediligence) importir
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1 .3 .1.
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verif ier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI UD Alam Lestari merupakan anggota dari
Kelompok Pesona Alam berdasarkan Kesepakatan
pada tanggal 11 Oktober 2015. Di dalam
kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan
tujuan dibentuknya Kelompok IUIPHHK Kelompok
Pesona Alam Kabupaten Pekalongan yaitu
membantu anggota kelompok yang menjalankan
usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang
sama yaitu penggergajian dan , penjualan kayu
olahan untuk memperoleh atau mendapatkan
legalitas atas kayu yang digunakan yang
berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-
Verif ier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
MEMENUHI Seluruh bahan baku kayu bulat yang dibeli Auditee
dari petani pemilik hutan rakyat yang berada
disekitar kabupaten Pekalongan serta daerah lain.
Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilakukan
pembayaran secara tunai kepada petani penjual
kayu bulat yang dibuktikan dengan kwitansi
sebagai tanda sahnya transaksi jual beli.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Not Applicable
Verif ier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Auditee telah membuat berkas penerimaan bahan
baku kayu bulat, tetapi konsepnya bukan berita
acara serah terima kayu melainkan penerimaan
yang tercatat dalam buku Ekspedisi. Dan seluruh
bahan baku tgelah dilengkapi dengan Dokumen
Angkutan Hasil Hutan seperti SKAU dan Nota
Angkutan.
Verif ier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian
Auditee periode bulan Agustus – Oktober 2015
penerimaan bahan baku kayu telah didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Berupa Nota angkutan sesuai dengan PermenLHK
No P.21/MenLHK-II/2015, tanggal 1 Juni 2015
bahwa untuk kayu rakyat khusus di Pulau Jawa ,
Bali dan Nusa Tenggara memakai dokumen Nota
Angkutan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 26
Verif ier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Not Applicable
Verif ier.f .
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
Not Applicable
Verif ier g.
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Verif ier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan
dokumen pendukung RPBBI dalam hal ini adalah
Rekomendasi dari Dinas Kehutanan setelah
Auditee menyampaikan laporan pada awal Tahun.
Selain surat Rekomendasi RPBBI nomor:
522/1631/2015, tanggal 4 Desember 2015.
Untuk tahun berjalan serta catatan pasokan
bahan baku yang direncanakan akan dipasok oleh
beberapa petani hutan rakyat di sekitar daerah
Kabupaten Pekalongan dengan jumlah volume
sesuai yang direnvanakan adalah 4.020,1400 M3
Sehingga untuk berjalan Auditee didukung dengan
jumlah pasokan bahan baku sebanyak
4.020,1400 M3.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verif ier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Not Applicable
Verif ier. b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Verifier. c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Verifier. d.
Invoice Not Applicable
Verifier. e.
Deklarasi impor Not Applicable
Verifier. f
Rekomendasi impor Not Applicable
Verifier. g Not Applicable
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 26
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable
Verifier. i
Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verif ier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan
dan keberadaan rekaman atau laporan
pengguanaan bahan baku dan catatan hasil
produksi. Auditee sudah memiliki dan menerapkan
sistem pencatatan penerimaan bahan baku dan
hasil produksi data atau dikatakan tally sheet.
Verif ier b.
Laporanproduksi hasil olahan
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data
laporan penerimaan barang, laporan pemakaian
barang selama periode Agustus – Oktober 2015
Auditee dapat memberikan informasi dan
keterangan atau penjelasan tentang informasi
data hasil lapoan mutasi kayu bulat dann hasil
produksi.
Produksi kayu gergajian menghasilkan Total
rendemen sebear : 70 % Dari penjelasan tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat
kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK
dalam periode yang sama, perhitungan rendemen
sesuai dengan P.12/VI-BPPHH/2014 tentang
rendemen industry kayu gergajian kayu hutan
rakyat adalah 40-70 %.Dengan demikian terjadi
hubungan yang logis antara Out put Input
Verif ier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI
Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Izin
Usaha Tercantum sebesar 2.000 M3 sedangkan
realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir
yaitu bulan Agustus – Oktober 2015 berupa kayu
gergajian adalah sebesar : 170.654 btg :
767,8047 M3. Dengan demikin Realisasi produksi
yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum
dalam Izin Usaha (IUIPHHK) tidak melebihi
kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verif ier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
Verif ier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan laporan mutasi hasil olahan LMHHOK
dan laporan mutasi kayu bulat LMKB atau
penerimaan dan pemakaian serta sisa akhir untuk
periode Agustus – Oktober 2015, Auditee telah
membuat dan dapat memperlihatkan laporan
bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dan pemakaian bahan baku sawn timber.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain ( industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 26
Verif ier a
Dokumen S - LK atau DKP Not Applicable
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
Not Applicable
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
Not Applicable
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
Not Applicable
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .
Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .
Verif ier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan dokumen penjualan
dan pengiriman produk hasil produksi Auditee
pada periode Agustus – Oktober 2015 berupa
produk kayu gergajian total keseluruhan
penjualan atau pengiriman selama periode
tersebut termasuk penjualan ke toko – toko dan
perumahan yang hanya memakai nota perusahaan
adalah sebanyak : 170.654 btg dengan volume
767,8047 M3. Sedangkan pengiriman yang
dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa
FA-KO adalah sebanyak 22 set dan 87.398 btg
332,8972 M3.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verif ier .a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
Not Applicable
Verif ier. b.
PEB Not Applicable
Verif ier. c.
Packing list
Not Applicable
Verif ier.d.
Invoice Not Applicable
Verif ier e.
B/L Not Applicable
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 26
Verif ier .f .
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) Not Applicable
Verif ier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Not Applicable
Verif ier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
Not Applicable
Verif ier. i .
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI
Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008
tentang Arahan strategis konservasi spesies
nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu
yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu
yang telah disebutkan di atas tidak termasuk
didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES
Appendic I, II , III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
Verif ier
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
Not Applicable
Kriteria K.4.1 . Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3
Verif ier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), Auditee juga telah memiliki
penanggungjawab K3 berdasarkan Surat
Penunjukan dengan nomor: 012/SK/AL/IV/2015
tanggal 3 April 2015.
Verif ier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dengan cara membuat
jalur evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel
di tempat terbuka. Auditee juga telah
menyediakan peralatan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat
Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung
tangan.
Verif ier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja
dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja
Selama periode bulan Oktober 2015 tidak pernah
terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil) dan untuk
menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah
memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah
menyiapkan peralatan K3.
Kriteria K.4.2 . Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4 .2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verif ier :
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
MEMENUHI
Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap
seluruh pegawai, yaitu berupa surat pernyataan
tertulis pada tanggal 9 April 2015 yang
menyatakan bahwa Pimpinan UD Alam Lestari
memperbolehkan karyawannya untuk membuat
atau melakukan kegiatan serikat kerja di
Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 26
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verif ier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
Not Applicable
Indikator. 4 .2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verif ier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah
umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 9
(sembilan) orang seluruhnya laki-laki dan tidak
ada yang berusia di bawah 18 tahun.
2. UD DENNY JAYA
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(c) Industri pengolahan dan
(d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verif ier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
Auditee tidak memiliki Akta Pendirian
Perusahaan, sehubungan dengan bentuk hukum
perusahaan yang dimiliki adalah perseorangan,
tetapi telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor: 3326.1208.027.40001 berlaku
sampai dengan 13 April 2018 beralamat Desa
Sampih RT 003 RW 002 Wonopringgo
Pekalongan. Identitas pada KTP, yaitu namanya
telah sesuai dengan nama pemilik pada Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
yang dimiliki Auditee.
Verif ier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor:
395/11.19/PK/IX/2006, tanggal 27 September
2006 yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Penanaman
Modal. Data dan informasi yang tercantum pada
SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang
dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan
masih menjalankan usahanya.
Verif ier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen
HO dengan nomor :
510.8/05/KPPT/P.Kayu/V/2010 yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal
ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT)
pada tanggal 5 Mei 2010.
Verif ier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen TDP dengan nomor :
11.20.5.47.05144 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 26
Perizinan Terpadu (BPMPPT) pada tanggal 10
Agustus 2012. Masa Berlaku dokumen TDP
adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang
atau tanggal 28 September 2016 harus
diperpanjang.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama
Pekalongan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
dengan nomor : 08.786.935.0-502.000, an
Rahmulyo, terdaftar tanggal 2 Oktober 2006,
serta Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor :
PEM-00914/WPJ.10/KP0203/2006, keduanya
diterbitkan oleh Kantor Pelayana Pajak Pajak
Pratama Pekalongan.
Verif ier.f .
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani
Pimpinan Perusahaan UD Denny Jaya dengan
meterai secukupnya pada tanggal 30 September
2006, kemudian pernyataan pengelolaan
lingkungan ini telah mendapat rekomendasi dari
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan
nomor : 660/154 tanggal 2 Oktober 2006.
Verif ier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Untuk kepemilikan Izin produksi ada kesalahan
komunikasi antar SKPD pemberi izin di daerah
kabupaten Pekalongan Izin dikeluarkan oleh BP2T
dan teknis ada di Dinas Kehutanan sementara
Dinas Kehutanan tidak diberikan kewenangan
untuk menerbitkan Izin Primer. Sedangkan Dinas
Pelayanan Perizinan Terpadu berpegang pada
Permendagri no 41 tahun 2008 bahwa Badan
Pelayanan Perizinan hanya menerbitkan Izin
Industri seperti IUI, TDI serta IUT.
Dokumen IUI yang telah dimilik Auditee dengan
nomor : 536/12/V/2010, tanggal 5 Mei 2010
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pekal
Verif ier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
MEMENUHI Hasil pemeriksaan tetrhadap kelengkapan
dokumen Pemenuhan bahan baku, Auditee telah
membuat dan menyusun dokuem RPBBI dengan
nomor : 536/12/V/2010, Auditee memiliki izin
kapasitas produksi adalah 550 M3/tahun. Oleh
Karena itu penyampaian RPBBI dilakukan secara
elektronik yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi. Sesuai dengan peraturan
permenhut No P.9/Menhut-II/2012, tentang
RPBBI.
Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verif ier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
Not Applicable
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verif ier
Dokumen pengakuan dan/atau
Not Applicable
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 26
pengenal sebagai importir
Indikator 1 .2 .2. Importir memilik i sistem uji tuntas (due dil igence )
Verif ier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(duediligence) importir
Not Applicable
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Verif ier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI UD Denny Jaya merupakan anggota dari Kelompok
Pesona Alam berdasarkan Kesepakatan pada
tanggal 11 Oktober 2015. Di dalam kesepakatan
tersebut dijelaskan maksud dan tujuan
dibentuknya Kelompok IUIPHHK Kelompok Pesona
Alam Kabupaten Pekalongan yaitu membantu
anggota kelompok yang menjalankan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu
penggergajian dan , penjualan kayu olahan untuk
memperoleh atau mendapatkan legalitas atas
kayu.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil o lahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah-
Verif ier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
MEMENUHI
Auditee dalam pemenuhan bahan aku selama 3
(tiga) Bulan terakhir membeli bahan baku kayuu
bulat jenis rimba campuran dari hutan rakyat.
Seluruh bahan baku kayu bulat yang dibeli Auditee
dari petani pemilik hutan rakyat yang berada
disekitar kabupaten Pekalongan serta daerah lain.
Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilakukan
pembayaran secara tunai kepada petani penjual
kayu bulat yang dibuktikan dengan kwitansi
sebagai tanda sahnya transaksi jual beli.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Not Applicable
Verif ier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, Auditee telah membuat
berkas penerimaan bahan baku kayu bulat, tetapi
konsepnya bukan berita acara serah terima kayu
melainkan penerimaan yang tercatat dalam buku
Ekspedisi.
Auditee ketika menerima bahan baku kayu bulat
selanjutnya dibuatkan tally grade yang sekaligus
merupakan penerimaan kayu bulat, setelah kayu
kayu bulat tersebut digrade dan sudah ditentukan
kayu mana saja yang dapat diterima.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 26
Verif ier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI
Seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap
dokumen angkutan, bahwa seluruh penerimaan
bahan baku kayu didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah. Berupa Nota
angkutan sesuai dengan PermenLHK No
P.21/MenLHK-II/2015, tanggal 1 Juni 2015
bahwa untuk kayu rakyat khusus di Pulau Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara memakai dokumen Nota
Angkutan. Dalam rentang periode Agustus –
Oktober 2015 telah diterima dokumen Nota
Angkutan sebanyak : 84 set dengan volume
414,8200 M3.
Verif ier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Not Applicable
Verif ier.f .
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
Not Applicable .
Verif ier g.
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
MEMENUHI Auditee adalah produsen produk kayu gergajian
yang seluruh bahan bakunya dipasok atau berasal
dari hutan milik rakyat atau hutan hak, jenis kayu
yang diterima dan diproses oleh Auditee adalah
jenis kayu rimba campuran
Seluruh pemasok ketika mengirim bahan baku
kayu pada periode Agustus - Oktober 2015 telah
melampirkan dokumen DKP. Dan dalam periode
tersebut telah diterima dokumen DKP sebanyak
84 lembar. Auditee telah memiliki prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan
DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP
yang diterima dari pemasok dan Tersedia laporan
hasil pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP .
Verif ier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
MEMENUHI
Selain surat Rekomendasi RPBBI nomor
:522/1631 tanggal 4 Desember 2015 untuk
tahun berjalan serta catatan pasokan bahan baku
yang direncanakan akan dipasok oleh beberapa
petani hutan rakyat di sekitar daerah Kabupaten
Pekalongan dengan jumlah volume sesuai yang
direncanakan adalah 4.000 M3 Sehingga untuk
berjalan Auditee didukung dengan jumlah pasokan
bahan baku sebanyak 4.000 M3. Sehingga
rekomendasi dasi dari instansi terkait serta
catatan rencana pasokan bahan baku adalah
menjadi pendukung RPBBI.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verif ier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Not Applicable .
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 26
Verif ier. b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable .
Verifier. c.
Packing List (P/L) Not Applicable .
Verifier. d.
Invoice Not Applicable .
Verifier. e.
Deklarasi impor Not Applicable .
Verifier. f
Rekomendasi impor Not Applicable .
Verifier. g
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
Not Applicable .
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable .
Verifier. i
Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable .
Verif ier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Seluruh kegiatan pencatatan masih memakai
catatan pada buku ekspedisi, namun tetap bias
menjelaskan ketelusuran asal usul bahan baku
yang diterima dan yang diproses. Data tersebut
selanjutnya sebagai dasar pembuatan laporan
mutase kayu bulat atau LMKB dan laporan Mutasi
kayu olahan (LMHHOK).
Verif ier b.
Laporanproduksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan hasil produksi Auditee selama periode
bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah
sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan
Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada
periode yang sama. Nilai rendemen Auditee
sebesar 68 % masih masuk dalam standar sesuai
dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VI-
BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang
Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil
Hutan Kayu dan terdapat hubungan yang logis
antara input – output dan hasil rendemen.
Verif ier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI
Auditee dengan Nomor: 536/12/V/2010, tanggal
5 Mei 2010 adalah Kayu Gergajian sebesar :
550 M3 /Tahuan. Realisasi produksi selama 3
(tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus – Oktober
2015 Kayu gergajian sebesar : 43.712 btg
284,6455 M3
Dengan demikin Realisasi produksi yang
dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam
Izin Usaha (IUIPHHK) tidak melebihi kapasitas izin
auditee yang diizinkan.
Verif ier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
Not Applicable .
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 26
Verif ier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan laporan mutasi hasil olahan LMHHOK
dan laporan mutasi kayu bulat LMKB atau
penerimaan dan pemakaian serta sisa akhir untuk
periode Desember 2014 - Februari 2015, Auditee
telah membuat dan dapat memperlihatkan
laporan yang dimaksud
Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku
kayu bulat adalah realita pemakaian tiga bulan
dan seluruhnya kayu bulat, sementara laporan
mutasi kayu olahan adalah laporan yang
merupakan produks kayu gergajian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain ( industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verif ier a
Dokumen S - LK atau DKP Not Applicable .
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable .
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
Not Applicable .
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
Not Applicable .
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
Not Applicable .
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .
Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik .
Verif ier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI Sehingga total keseluruhan penjualan atau
pengiriman selama periode tersebut termasuk
penjualan ke toko – took dan perumahan yang
hanya memakai nota perusahaan adalah
sebanyak : 43.712 btg dengan volume 284,6455
M3. Sedangkan pengiriman yang dilengkapi
dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO
adalah sebanyak 22 set dokumen angkutan,
35.343 btg dan 196,8673 M3, penjualan untuk ke
toko toko dan perumahan disekitar Pekalongan
adalah sebesar 8.369 btg dan 87,7782 M3.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verif ier .a
Produk hasil olahan kayu yang Not Applicable .
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 16 dari 26
diekspor
Verif ier. b.
PEB Not Applicable .
Verif ier. c.
Packing list Not Applicable .
Verif ier.d.
Invoice Not Applicable .
Verif ier e.
B/L Not Applicable .
Verif ier .f .
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) Not Applicable .
Verif ier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Not Applicable .
Verif ier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
Not Applicable .
Verif ier. i .
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI
Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008
tentang Arahan strategis konservasi spesies
nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu
yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu
yang telah disebutkan di atas tidak termasuk
didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES
Appendic I, II , III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
Verif ier
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
Not Applicable .
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3
Verif ier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), Auditee juga telah memiliki
penanggungjawab K3 berdasarkan Surat
Penunjukan dengan nomor: 012/SK/DJ/IV/2015
tanggal 3 April 2015.
Verif ier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dengan cara membuat
jalur evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel
di tempat terbuka Auditee juga telah menyediakan
peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri
(APD), seperti masker dan sarung tangan.
Verif ier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja
dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja
Selama periode bulan Oktober 2015 tidak pernah
terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil) dan untuk
menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah
memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah
menyiapkan peralatan K3.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 17 dari 26
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4 .2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verif ier :
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
MEMENUHI
Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap
seluruh pegawai yaitu berupa surat pernyataan
tertulis pada tanggal 9 April 2015 yang
menyatakan bahwa Pimpinan UD Denny Jaya
memperbolehkan karyawannya untuk membuat
atau melakukan kegiatan serikat kerja di
Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, Dokumen Surat pernyataan
ditandatangani oleh General Manager.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verif ier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
Not Applicable .
Indikator. 4 .2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verif ier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee tidak
memperkerjakan karyawan yang masih di bawah
umur baik pria maupun wanita.
3. UD SUMBER MAS
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(e) Industri pengolahan dan
(f) Eksportir produk olahan memilik i iz in yang sah
Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memilik i iz in yang sah
Verif ier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
Untuk kelengkapan usahanya Auditee atau yang
menjadi penanggung jawab Usaha Dagang
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana
nama serta alamat yang tercantum dalam KTP
dan dokumen perizinan lainnya telah sesuai atau
cocok.
Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Penanggung
jawab UD Sumber Mas No: 3302170606770005
berlaku sampai dengan 6 Juni 2017 beralamat
Perumnas Dororejo RT 17 RW 006 Kec Doro
Pekalongan.
Verif ier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor :
293/11.19/PK/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 18 dari 26
Izin Usah a Teta p (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
Perizinan Terpadu (KP2T). Data dan informasi
yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan
usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama
perusahaan masih menjalankan usahanya.
Verif ier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen HO dengan nomor :
510.8/07/KPPT/Pengolahan Kayu/VI/2011 yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 22 Juni
2011.
Dokumen HO diterbitkan berdasarkan surat
pemilik Perusahaan pada tanggal 8 Juni 2011
yang ditujukan kepada instansi terkait, serta Perda
Kabupaten Pekalongan No 2 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguian (HO).
Verif ier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan
kelengkapan dokumen TDP dengan nomor :
11.20.5.47.04807 yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pada
tanggal 16 Juni 2011 dan masa Berlaku dokumen
TDP adalah setiap 5 tahun sekali harus
diperpanjang atau tanggal 16 Juni 2016 harus
diperpanjang.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee adalah merupakan Usaha Perorangan dan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perorangan dengan nomor : 35.212.803.7-
502.000 dengan wajib pajak tercantum Rakhmat
Mulyono, dan SKT dengan nomor : S-
25220KT/WPJ.10/KP0203/2010 diterbitkan oleh
Kantor Pelayana Pajak Pajak Pratama Pekalongan
pada tanggal 4 Desember 2015 Kedua dokumen
perpajakan tersebut mencantumkan keterangan
yang sama.
Verif ier.f .
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani
Pimpinan Perusahaan UD Sumber Mas dengan
meterai secukupnya pada tanggal 7 Desember
2015 dan telah diserahkan kepada Kantor BLH
Kabupaten Pekalongan, dengan bukti tanda
penerimaan no :
660.1/151/sie.Pedal/SPPL/XII/2015, tanggal 7
Desember 2015 sekaligus disetujui serta
ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Pekalongan.
Verif ier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Untuk kepemilikan Izin produksi ada kesalahan
komunikasi antar SKPD pemberi izin di daerah
kabupaten Pekalongan Izin dikeluarkan oleh KPPT
dan teknis ada di Dinas Kehutanan sementara
Dinas Kehutanan tidak diberikan kewenangan
untuk menerbitkan Izin Primer. Sedangkan Dinas
Pelayanan Perizinan Terpadu berpegang pada
Permendagri no 41 tahun 2008 bahwa Badan
Pelayanan Perizinan hanya menerbitkan Izin
Industri seperti IUI, TDI serta IUT.
Dokumen IUI yang telah dimilik Auditee dengan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 19 dari 26
nomor : 536/13/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu.
Verif ier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
MEMENUHI Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jepara dan
terdapat Tanda Terima dari petugas penerima
522/1633/2015, tanggal 4 Desember 2015.
Auditee juga telah menyampaikan laporan
realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap
bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verif ier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan
tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memil ik i iz in yang sah.
Verif ier
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
-
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1 .2 .2.
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verif ier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
sistem uji tuntas (duediligence)
importir
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1 .3 .1.
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verif ier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha
Bersama (KUB) IUIPHHK Sejahtera IV yang
didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal
17 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota,
yaitu
1. UD Bersama
2. UD Sumber Jati
3. UD Jati Mandiri
4. UD Andina Jati
5. CV Amin
6. UD Winda Jati
Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani
oleh seluruh anggota dan telah diberi materai
cukup.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 20 dari 26
Verif ier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jual beli
ataupun kontrak suplai bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
- Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal
dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan
Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diterapkan.
Verif ier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah
diperiksa oleh petugas dan telah dibuat berita
acara serah terima kayu (BAST) dan
ditandatangani oleh pihak dari Auditee dan pemilik
kayu.
Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat
menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
dan Nota Angkutan.
Verif ier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian
Auditee telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat
Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan Nota
Angkutan.
Jumlah dokumen angkutan yang diterima
sebanyak 10 set dokumen dengan jumlah batang
sebanyak 814 batang dengan volume 63,816 M3
dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama.
Verif ier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier.f .
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan.
Verif ier g.
Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu/ Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 21 dari 26
Pemasok. pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Auditee juga telah memiliki 3 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verif ier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat.
Bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee
berasal dari kayu rakyat sehingga tidak
memerlukan dokumen pendukung RPBBI sesuai
dengan Permenhut Nomor: P.9/Menhut-II/2012
tanggal 5 Maret 2012 Tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil
Hutan Kayu.
Indikator 2.1.2
Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verif ier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier. b.
Bill of Lading (B/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. c.
Packing List (P/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. d.
Invoice
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. e.
Deklarasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. f
Rekomendasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. g
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i
Bukti penggunaan kayu impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 22 dari 26
Verif ier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman
penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku
catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari
kendaraaan dan untuk proses penggergajian,
rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat
dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya
direkap/dimasukan dalam laporan bulanan
produksi kayu gergajian.
Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan
hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman
/laporan awal produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verif ier b.
Laporanproduksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan hasil produksi Auditee selama periode
bulan Mei sampai dengan Juli 2015, telah sesuai
dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi
Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode
yang sama.
Nilai rendemen Auditee sebesar 69% telah
melebihi standar yang ditetapkan pemerintah
Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina
Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VI-
BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang
Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil
Hutan Kayu Olahan, untuk industri kayu gergajian
yang bahan bakunya berasal dari kayu bulat hutan
tanaman nilai rendemennya adalah 40-65%,
namun berdasarkan hasil pemeriksaan dengan
cara uji petik terhadap 2 batang kayu bulat yang
digergaji, diperoleh angka rendemen sebesar 61%
dan berdasarkan informasi dari penanggungjawab
produksi, yang menyebabkan nilai rendemennya
menjadi tinggi diantaranya adalah
Sedetan/Kepelan ukuran kecil ikut diukur dan
dimasukan dalam DKO (Daftar Kayu Olahan).
Verif ier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi Auditee berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor: 522.3.6.2/18/IU-IPHHK/XI/2013
tanggal 19 November 2013 adalah sebesar 1.800
M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu
gergajian Auditee periode Mei sampai dengan Juli
2015, yaitu sebesar 3.936 keping dengan volume
sebesar 44,0487 M3, sehingga belum melebihi
kapasitas terpasang yang diizinkan.
Verif ier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
- Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku
kayu bulat periode Mei – Juli 2015, tidak terdapat
bahan baku yang berasal dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil
Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Mei-Juli
2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan
telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu UPT
Penatausahaan Kayu Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 23 dari 26
Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung
lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat
berupa SKAU dan Nota Angkutan, Laporan
Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian
berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
Indikator 2.1.4
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verif ier a
Dokumen S - LK atau DKP
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1
Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator. 3 .1.1.
Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verif ier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee selain
untuk pengiriman yang digunakan untuk
pemakaian sendiri, telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang
dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang
merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL
PKG-R yaitu Aning Kusumawati, nomor register
01504-08/PKG-R/XIV/2013 dan masa berlaku
kartu sampai dengan 22 Desember 2016.
Kriteria K.3.2.
Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Verif ier .a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 24 dari 26
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier. b.
PEB
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier. c.
Packing list
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier.d.
Invoice
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier e.
B/L
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier .f .
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verif ier. i .
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 3.3.1.
Implementasi Tanda V - Legal
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 25 dari 26
Verif ier
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
- Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal
22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib
menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah
bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK
atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang
IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal
secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK,
sehingga Auditee belum berkewajiban untuk
menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu
maupun produk kayunya, sehingga verifier ini
diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Kriteria K.4.1 .
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verif ier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan
operasional di lapangan, dan untuk mendukung
terlaksananya program K3, Auditee juga telah
memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat
Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda
tangani oleh Direktur dengan nomor :
05/WJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.
Verif ier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan
kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur
evakuasi dan titik berkumpul yang di tempel di
tempat terbuka dengan jelas sehingga
memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi
bencana.
Auditee juga telah menyediakan peralatan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak
P3K, APAR, Hidrant, Alat Pelindung Diri (APD),
seperti masker dan sarung tangan.
Verif ier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja
dalam bentuk Catatan Kecelakaan Kerja UD Winda
Jati.
Selama periode bulan Mei sampai dengan Juli
2015 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan
kerja (Nihil). Untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja Auditee telah memasang rambu-rambu
peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan
K3.
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4 .2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verif ier :
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
MEMENUHI
Auditee merupakan industri jasa penggergajian
secara perorangan dan Jumlah karyawannya
hanya 10 orang, dan belum ada serikat pekerja.
Tetapi Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kebebasan Berserikat dengan Nomor:
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 26 dari 26
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
01/WJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang
ditandatangani oleh Direktur tentang kebebasan
untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verif ier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
- Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah
karyawannya hanya 10 orang, sehingga tidak
wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator. 4 .2.3
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verif ier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI Jumlah karyawan Auditee sebanyak 10 (sepuluh)
orang yang terdiri dar 1 orang wanita dan 9 orang
laki-laki dan tidak ada yang berusia di bawah 18
tahun.
Auditee juga telah membuat Surat Keterangan
tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di
bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat
oleh Direktur nomor: 02/WJ/1/2015 tanggal 6
Januari 2015.