penilaian dan penetapan angka kredit · pdf filepenetapan angka kredit, penilaian dan...

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

PENILAIAN DAN PENETAPAN

ANGKA KREDIT JABATAN ANALIS

KEPEGAWAIAN

Penulis:

1. Drs. Mamat, MM

2. Ismail Fahmi, S.IP

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAKARTA, 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka

kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim

Penilai, hal ini sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tersebut,

disebutkan pula bahwa untuk kenaikan dalam jenjang jabatan/pangkat yang lebih

tinggi diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah disyaratkan, berdasarkan

prestasi kerja yang merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan ( DP-3 ), dan prestasi kerja itu sendiri hasil kerja setiap Pegawai Negeri

Sipil yang dibebankan kepadanya yang antara lain dipengaruhi oleh kecakapan,

keterampilan, pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.

Selain merupakan salah satu unsur dari DP-3, prestasi kerja juga

merupakan unsur yang sangat penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2011tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa setiap PNS

wajib Menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, yang dapat pula

dikatakan sebagai kontrak kerja bagi setiap PNS yang akan dinilai sekali dalam satu

tahun diakhir bulan Desember atau awal januari tahun berikutnya sebagai penilaian

Prestasi Kerja, dan bagi PNS yang tidak Menyusun SKP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Dari dasar tersebut jelas bahwa dalam pengembangan karier seorang

pejabat fungsional ditentukan dari penilaian prestasi kerja sebagai persyaratan

dalam kenaikan jabatan/pangkat, dengan ukuran tercapainya angka kredit kumulatif

yang ditentukan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk

kenaikan jabatan dan sekurang-kurang 2 (dua) tahun untuk kenaikan pangkat.

2

Pencapaian angka kredit dimaksud akan sangat tergantung pada

kemandirian pejabat fungsional itu sendiri, dalam arti bahwa kecakapan,

keterampilan, pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan sangat berpengaruh dalam peningkatan dan pengembangan kariernya.

Disamping tingkat profesionalisme dari pejabat fungsional dimaksud,

terdapat faktor lain yang cukup berpengaruh dalam pengembangan karier pejabat

fungsional, antara lain adalah unit pengelola kepegawaian dan Tim Penilai Jabatan

Fungsional.

Unit pengelola kepegawaian sangat berpengaruh dalam pengembangan

karier pejabat fungsional, karena kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari

profesionalisme unit pengelola kepegawaian dalam merumuskan perencanaan

karier Pegawai Negeri Sipil, menentukan pola pengembangan karier Pegawai

Negeri Sipil, menentukan formasi jabatan dan lain sebagainya. Keberhasilan

pelaksanaan rekruitmen dalam mendapatkan pejabat fungsional akan sangat

berpengaruh terhadap kualitas pejabat fungsional yang bersangkutan, hingga dalam

pelaksanaan pengembangan kariernya.

Jumlah, kualifikasi dan komposisi jabatan fungsional dalam suatu unit

kerja akan mempengaruhi kinerja pejabat fungsional dalam pencapaian angka

kredit kumulatif yang harus dikumpulkan. Hal tersebut perlu diperhitungkan karena

pejabat fungsional selalu berdampingan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang

bukan pejabat fungsional, sehingga akan mempengaruhi kinerja keseluruhan

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu unit kerja.

Tim Penilai Angka Kredit merupakan komponen lain yang sangat

mempengaruhi kelancaran dalam penilaian dan penetapan angka kredit, sehingga

untuk menjadi Anggota Tim Penilai memiliki kelebihan dari pejabat fungsional

lainnya. Sebagian Tim Penilai berasal dari pejabat fungsional itu sendiri dan

memiliki kepangkatan serendah-rendahnya sama dengan kepangkatan pejabat

fungsional yang dinilai, merupakan syarat utama menjadi Anggota Tim Penilai.

Dengan demikian dapat dikatakan untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah

pejabat fungsional yang dipandang lebih senior dari pejabat fungsional lainnya,

disamping persyaratan teknis lainnya sebagai Anggota Tim Penilai.

3

Dari uraian tersebut jelas, bahwa dalam pengembangan jabatan fungsional

akan dipengaruhi oleh pejabat fungsional itu sendiri, unit pengelola kepegawaian

dan Tim Penilai Jabatan Fungsional. Dengan demikian dalam pelaksanaan diklat

jabatan fungsional, tentunya pesertanya tidak saja dari pejabat fungsional itu

sendiri, tetapi tidak kalah pentingnya apabila pejabat dari unit pengelola

kepegawaian atau dari Tim Penilai Jabatan Fungsional perlu diikuti serta sebagai

peserta dalam diklat/workshop teknis jabatan Analis Kepegawaian.

B. Deskripsi Singkat

Pemahaman jabatan fungsional secara umum, bahwa dalam proses kenaikan

jabatan/pangkat menggunakan angka kredit dengan besaran angka kreditnya

dibelakang nol koma yang rumit. Yang sebenarnya besaran angka kredit dimaksud

sudah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dalam jangka waktu 4 (empat) tahun

seorang pejabat fungsional minimal dapat menikmati kenaikan pangkatnya.

Perhitungan 4 (empat) tahun tersebut baru diperhitungkan dari perolehan angka

kredit dari unsur utama bidang tugas kegiatannya, belum diperhitungkan dari unsur

utama sub unsur pendidikan dan/atau dari unsur pengembangan profesi, ditambah

dari unsur penunjang tugas kegiatannya.

Pelaksanaan tugas kegiatan sehari-hari dari suatu unit kerja belum tentu

semuanya bisa dinilai, karena hanya pelaksanaan tugas kegiatan yang terdapat

dalam lampiran I dan II Peraturan Menpan Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006

tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya saja yang bisa dinilai.

Pemahaman masing-masing butir kegiatan dengan tolok ukur sejauh mana

pengertian suatu butir kegiatan diterjemahkan, ditambah ada/tidaknya bukti

fisiknya.

Prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK merupakan hal yang sangat

penting yang tentunya harus dipahami oleh Analis Kepegawaian, pengelola

kepegawaian ataupun Tim Penilai, mulai dari tata cara penyusunan,pengajuan,

persyaratan , waktu pengajuan dan pejabat mana saja yang terkait dalam pengajuan

DUPAK, juga keterlibatan pejabat, mulai dari atasan langsung, pejabat

kepegawaian, pejabat pengusul, Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai.

4

Sedangkan bagaimana penilaian dan penetapan angka kredit dijelaskan dari

tata cara penilaian, waktu penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang

penetapan angka kredit, penetapan angka kredit dan hasil penilaiannya.

Kegunaan dalam penilaian dan penetapan angka kredit tidak hanya

merupakan salah satu syarat untuk kenaikan jabatan/ pangkat atau dalam penilaian

awal pengangkatan dalam jabatan fungsional, juga dipergunakan untuk mengontrol

para pejabat fungsional yang telah mencapai batas pangkat maksimal sesuai dengan

jenjang jabatan dan lamanya dalam jenjang jabatan tersebut. Pengontrolan tersebut

untuk menentukan kurun waktu yang belum dapat mengumpulkan angka kredit,

sehingga dapat mengakibatkan pembebasan sementara bahkan bisa diberhentikan

dan jabatan fungsionalnya.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran umum, diharapkan peserta diklat mampu memahami

dan mengerti tentang pengertian dan dasar hukum, unsur dan sub unsur butir

kegiatan yang dinilai, langkah-langkah penyusunan dan pengajuan daftar usul

penetapan angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, kegunaan penilaian

dan penetapan angka kredit dan pengisian kelengkapan berkas.

5

BAB II

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi modul ini, berkaitan dengan

dasar hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut pengembangan

karier Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan peraturan perundangan lain yang

mendukung pengembangan karier jabatan fungsional pada khususnya.

Dasar Hukum dimaksud antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4019);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Analis Kepegawaian;

6

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan

Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka

Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;


Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian;


Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya llmiah Analis Kepegawaian;


Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian.


Petunjuk Teknis Jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan;


Petunjuk Teknis Jabatan Analis KepegawaianKeahlian;


Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian.

B. Pengertian

Pengertian disini berkaitan dengan apa yang dimaksud pengertian

secara umum terhadap pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, serta

pengertian secara khusus yang mengatur pengembangan karier jabatan fungsional.

Adapun pengertian dimaksud antara lain adalah :

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi

nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam

7

rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

3. Instansi pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas

membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional

yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang keahlinya. Tugas utama jabatan

fungsional keahlian meliputi pengembangai pengetahuan, penerapan konsep

dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran

dengan cara yang sistematis.

5. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi

atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan

atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan

kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda

operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di

tingkat pendidikan tertentu.

6. Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan

sistem manajemen PNS.

7. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan

kewajiban kepegawaian yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi,

pendidikan dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan,

ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian,

pemberhentian dan pelaporan.

8. Pengembangan sistem manajemen PNS adalah kebijakan manajemen PNS

mencakup norma, standar, prosedur mengenai sistem pengadaan kepegawaian,

sistem mutasi, sistem ketatausahaan kepegawaian dan sistem gaji, tunjangan

dan kesejahteraan.

8

9. Analis Kepegawaian keterampilan adalah Analis Kepegawaian yang dalam

pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

10. Analis Kepegawaian keahlian adalah Analis Kepegawaian yang dalam

pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan,

metodologi, dan teknik analisis tertentu.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan

sesuatu organisasi.

12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai

Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai

dasar penggajian.

13. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan

pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan

tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang

bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur

negara.

15. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit.

16. Tim Penilai Teknis adalah tim penilai dibentuk atas saran Ketua Tim Penilai

Angka Kredit dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit, untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam

hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan

yang memerlukan keahlian tertentu.

17. Bukti fisik adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan

kebenaran hasil pelaksanaan tugas kegiatan dari pejabat fungsional.

18. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan adalah surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan yang diperoleh pejabat fungsional setelah mengikuti

dan lulus pendidikan dan pelatihan.

9

C. Latihan

1. Jelaskan dasar hukum Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka

Kreditnya ?

2. Jelaskan pengertian Jabatan Fungsional ?

3. Uraikan Bukti fisik apa saja yang dilampirkan pada saat akan naik pangkat ?

D. Rangkuman

Berkaitan dengan dasar hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang

menyangkut pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, telah di uraikan tentang

yang berkaitan apa yang dimaksud pengertian secara umum terhadap

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dan pengertian secara khusus yang

mengatur pengembangan karier jabatan fungsional.

Bahwa prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

Fungsional Analis Kepegawaian sangat dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan,

pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

10

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI

A. Pendidikan

Pendidikan adalah pendidikan formal yang disyaratkan untuk

pengangkatan dalam jabatan fungsional dibuktikan dengan ijazah/gelar. Pendidikan

lainnya adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, dan penilaiannya

ditentukan oleh lamanya waktu mengikuti diklat dengan bukti surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan (STTPL). Prajabatan, yang dibedakan antara prajabatan

golongan II dan prajabatan golongan III, pendidikan dimaksud antara lain adalah :

1. Pendidikan Sekolah

Pendidikan Sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh

Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi/Diploma) di

bidang/jurusan tertentu yang sesuai dengan bidang tugas kegiatan Jabatan

Fungsionalnya. Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas kegiatan

Jabatan Fungsional, biasanya sudah ditentukan atau sesuai klasifikasi yang

ditentukan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional itu sendiri yang terdapat

dalam syarat pengangkatan jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat pada

Peraturan Menpan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

Tolak ukur penilaian adalah memperoleh ijazah/gelar perguruan tinggi

sebagaimana ditentukan dalam masing-masing Peraturan Menpan tentang

Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, yaitu belum digunakan dalam

penilaian pengangkatan atau keputusan penyesuaian jabatan/ kepangkatan dari

pejabat fungsional yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan surat

keterangan dari atasan yang bersangkutan.

11

Besaran angka kredit untuk setiap gelar/ijazah pendidikan sekolah sesuai

dengan tingkatan gelar/ijazah, ditentukan untuk :

a. SLTA / Diploma I 25 angka kredit

b. Diploma II 40 angka kredit

c. Diploma III 60 angka kredit

d. Sarjana/Diploma IV 100 angka kredit

e. Pasca Sarjana (S2) 150 angka kredit

f. Doktor (S3) 200 angka kredit

Besaran angka kredit untuk penilaian pertama kali adalah sesuai besaran

angka kredit yang tercantum dalam Peraturan Menpan tentang Jabatan

Fungsional dan Angka Kreditnya, sedang untuk penilaian berikutnya atau

dalam peningkatan gelar/ijazah adalah dikurangi dengan angka kredit yang

diperoleh dari gelar sebelumnya, dan pendidikan sekolahnya harus sesuai

dengan klasifikasi pendidikan yang disyaratkan. Sedang .untuk perolehan

gelar/ijazah yang tidak sesuai klasifikasi pendidikan yang disyaratkan,

penilaian dihargai sebagai unsur penunjang.

Contoh 1:

Amin diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli

dengan tingkat pendidikan yang digunakan Sarjana (S-1) dengan perhitungan

penilaian angka kredit dari pendidikannya 100. Setelah 4 (empat) tahun

diangkat, Amin memperoleh gelar M.Si dari Pasca Sarjana (S 2) sesuai bidang

tugas kegiatannya. Dengan demikian perhitungan angka kredit yang diperoleh

dari S-2 nya adalah 150 dikurangi 100, sehingga penilaian angka kredit yang

diperoleh dari S-2 nya menjadi 50.

Contoh 2:

Susi diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli dengan

tingkat pendidikan yang digunakan Sarjana (S-1) dengan perhitungan penilaian

angka kredit dari pendidikannya 100. Setelah 4 (empat) tahun diangkat, Susi

memperoleh gelar MM dari Pasca Sarjana (S-2) dengan konsentrasi Pasar

Modal. Dengan demikian perhitungan angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya

adalah 10, diberikan angka kredit 10 sebagai unsur penunjang karena penilaian

12

angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya konsentrasi Pasar Modal yang tidak

sesuai dengan bidang manajemen PNS.

2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah pendidikan dan pelatihan

fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPL) atau sertifikat. Tolak ukur pendidikan dan pelatihan fungsional yang

dapat diberikan angka kredit adalah diklat fungsional penjenjangan/teknis yang

telah ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing

sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat jangka waktu

pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam pelatihan sehingga Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat dapat dilakukan

penilaian. Sedangkan apabila jumlah jam pelatihan tidak dicantumkan, maka

jumlah jam yang dihitung adalah berpedoman pada jumlah hari dikalikan 8

(delapan) jam pelatihan untuk teori dan dikalikan 10 (sepuluh) jam pelatihan

untuk praktek. Untuk penilaian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

fungsional oleh pemerintah atau swasta dalam dan atau luar negeri yang diakui,

harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari pejabat yang

berwenang.

Besaran angka kredit untuk setiap STTPL atau sertifikat pendidikan dan

pelatihan fungsional, ditentukan untuk:

a. Lamanya diklat s/d 30 Jam 0,5 angka kredit

b. Lamanya diklat dari 30 s/d 80 jam 1 angka kredit

c. Lamanya diklat dari 81 s/d 160 jam 2 angka kredit

d. Lamanya diklat dari 161 s/d 480 jam 3 angka kredit

e. Lamanya diklat dari 481 s/d 640 jam 6 angka kredit

f. Lamanya diklat dari 641 s/d 940 jam 9 angka kredit

g. Lamanya diklat dari 941 jam lebih 15 angka kredit

13

3. Prajabatan

Pengadaan pegawai didasarkan asumsi bahwa dalam setiap pengangkatan

dalam jabatan sudah didasarkan pada kebijakan penataan pegawai antara lain

bahwa:

a. formasi PNS harus menunjukkan jabatan;

b. proses pengadaan PNS berdasarkan pada kompetensi.

Pelaksanaan prajabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan CPNS

menjadi PNS, sehingga program prajabatan harus sudah mengacu pada

kompetensi dari masing-masing jabatan, dengan demikian dapat dilakukan

penilaian untuk setiap prajabatan, ditentukan untuk:

a. Prajabatan golongan II 1,5 angka kredit

b. Prajabatan golongan III 2 angka kredit

B. Manajemen PNS

Unsur Manajemen PNS merupakan tugas pokok seorang pejabat Analis

Kepegawaian yang terdiri dari beberapa Sub-unsur, antara lain :

1. Formasi dan Pengadaan;

2. Mutasi;

3. Diklat;

4. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;

5. Tata Usaha Kepegawaian;

6. Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian; dan

7. Pemberhentian.

C. Pengembangan Sistem Manajemen PNS

Manajemen PNS dan Pengembangan Sistem Manajemen PNS adalah 2

(dua) unsur yang merupakan tugas pokok pejabat Analis Kepegawaian, adapun

sub-unsur Pengembangan Sistem Manajemen PNS terdiri dari :

1. Sistem Pengadaan;

2. Pengembangan Jabatan;

3. Sistem Ketatausahaan Kepegawaian;

4. Sistem Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan;

14

5. Penyusunan Naskah Akademik; dan

6. Pelaporan.

D. Pengembangan Profesi

Unsur pengembangan profesi jabatan fungsional secara umum akan sama

antara jabatan fungsional yang satu dengan jabatan fungsional lainnya,

perbedaannya ada pada pengembangan masing-masing jabatan fungsional yang

sangat tergantung pada kriteria dari jabatan fungsional itu sendiri, disamping tolak

ukur penilaiannya.

Unsur pengembangan profesi jabatan fungsional Analis Kepegawaian meliputi:

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS;

2. pembuatan petunjuk teknis dibidang manajemen PNS;

3. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain dibidang manajemen

PNS.

Besaran angka kredit masing-masing unsur pengembangan profesi

ditetapkan sama dari masing-masing jabatan fungsional, sebagai hasil kutipan

besaran angka kredit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menpan.

E. Penunjang Tugas Analis Kepegawaian

Sebagai unsur penunjang dalam jabatan fungsional, secara umum unsur

penunjang sama antara jabatan 'fungsional yang satu dengan jabatan fungsional

lainnya seperti halnya dengan unsur pengembangan profesi. Demikian halnya

dengan besaran angka kredit unsur penunjang tugas kegiatan, angka kreditnya

sudah given.

Unsur penunjang tugas kegiatan jabatan fungsional Analis Kepegawaian meliputi :

1. Pengajaran/pelatih di bidang manajemen PNS;

2. Seminar,loka karya dibidang manajemen PNS;

3. Keanggotaan organisasi profesi Analis Kepegawaian;

4. Keanggotaan Tim Penilai;

5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

15

F. Tugas Kegiatan Lainnya

Dasar utama tersusunnya suatu jabatan fungsional adalah mempunyai

kriteria antara lain mempunyai metodologi, teknik analisis, teknis dan prosedur

kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis

tertentu dengan sertifikasi, yang dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan secara

matriks. Sehingga tersusun jenjang pelaksanaan tugas kegiatan dengan metodologi

yang menggambarkan matrik kegiatan, yaitu semakin tinggi jenjang jabatan

seorang pejabat fungsional akan:

a. semakin banyak angka kredit yang harus dikumpulkan;

b. semakin berat tanggung jawab dan wewenangnya;

c. semakin besar tuntutan kemampuan dalam menyusun konsep, mengembangkan

daya pikir, dan mengembangkan teknologi.

Besaran angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan sesuai jenjang

jabatannya, untuk:

b. Pelaksana, sebanyak 20 angka kredit

c. Pelaksana Lanjutan, sebanyak 50 angka kredit

d. Penyelia, sebanyak 100 angka kredit

e. Pertama, sebanyak 50 angka kredit

f. Muda, sebanyak 100 angka kredit

g. Madya, sebanyak 150 angka kredit

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan matriks kegiatan

secara metodologis mengakumulasi tercapainya angka kredit kumulatif untuk setiap

jenjang jabatan, sehingga dalam kurun waktu tertentu atau 4 (empat) tahun

maksimal dapat naik pangkat.

16

BAB IV

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

A. Tata Cara Penyusunan DUPAK

1. Inventarisasi Bulanan

Setiap pejabat fungsional wajib mencatat dan menginventarisasi

seluruh kegiatan yang dilakukan dan apabila menurut perhitungan sementara

telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, maka pejabat fungsional yang bersangkutan secara hirarkhi

mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

Hasil inventarisasi tersebut dituangkan dalam catatan mingguan/bulanan atau

surat keterangan lainnya, sebagaimana contoh formulir :

Catatan/Inventarisasi Bulanan

Bulan : ……………………………Tahun ………………….

Nama : ……………………………………………………….

NIP : ………………………………………………………..

No Kode

Kegiatan

Uraian

Kegiatan Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Angka

Kredit

Jumlah

Angka

Kredit

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. II.A.1.c Menyusun

usul Formasi

2 s/d 6

Nop 2010

usul 10 0,168 1,68 terlampir

2. II.A.2.b.3).b) Memeriksa ha

sil ujian saring

an soal esai

12 s/d 17

Nop 2010

10

orang

250 0,040 1 terlampir

…………., ………………….

Mengetahui,

Kepala ……………………….

Nama………………………..

NIP …………………………

17

2. Membuat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Surat Penyataan Melakukan Kegiatan adalah surat yang menyatakan

telah melakukan/melaksanakan kegiatan dalarn kurun waktu tertentu terhadap

kegiatan sub-unsur tertentu yang dilakukan sesuai urutan tanggal yang

mencantumkan uraian kegiatan, tanggal, satuan hasil, jumlah volume kegiatan,

jumbah angka kredit dan keterangan yang diketahui atasan langsung.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33

Tahun 2007, antara lain ditentukan bahwa setiap usul penetapan angka kredit

Analis Kepegawaian harus dilampiri Surat pernyataan melaksanakan kegiatan,

antara lain untuk kegiatan :

1. Manajemen PNS;

2. Pengembangan sistem manajemen PNS;

3. Pengembangan profesi;

4. Penunjang tugas Analis Kepegawaian;

5. Pendidikan dan pelatihan.

Adapun Surat Pernyataan Melakukan kegiatan berisikan, antara lain :

1. judul dari surat pernyataan melakukan kegiatann;

2. identitas dari atasan langsung yang memberikan pernyataan;

3. identitas dari pejabat fungsional yang diberikan pernyataan;

4. keterangan berupa tabel kegiatan yang dilaksanakan yang meliputi kolom

nomor, kode kegiatan unsur kegiatan, tanggal pelaksanaan, satuan hasil,

jumlah volume kegiatan, angka kredit, jumlah angka kredit dan keterangan;

5. ditandatangani oleh atasan langsung dalam tempat/tanggal penandatanganan

dengan mencantumkan nama dan identitas.

Pengisian Penyataan Melakukan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. kelompokan masing-masing butir kegiatan sesuai dengan sub unsur

masing-masing;

2. urutkan tanggal pelaksanaan kegiatan;

18

3. cocokan setiap butir kegiatan yang ada dengan lampiran I untuk jenjang

terampil dan lampiran II untuk jenjang ahli dan rekap angka kredit untuk

setiap butir kegiatan;

4. hitung masing-masing volume butir kegiatan yang ada dengan mengalikan

angka kredit masing-masing butir kegiatan sehingga diperoleh jumlah

angka kreditnya;

5. jumlah keseluruhan angka kredit dari masing-masing butir kegiatan

sehingga diperoleh angka kredit untuk satuan unsur tersebut.

Pengisian Surat Keterangan

Surat Keterangan adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang

pejabat fungsional telah melaksanakan suatu kegiatan, dimana kegiatan

tersebut diketahui secara persis oleh orang yang menandatangani, yaitu sebagai

pihak penyelenggara atau atasan langsung/pejabat lain yang berwenang

memberi keterangan.

Atasan langsung adalah pejabat yang memberikan keterangan terhadap

pelaksanaan tugas pejabat fungsional sebagai bawahannya. dalam surat

pernyataan melaksanakan kegiatan juga diketahui oleh atasan langsung yang

di dalamnya memberikan keterangan pelaksanaan tugas kegiatan pejabat

Analis Kepegawaian, juga keterangan lain seperti catatan/inventariasi kegiatan

perlu diketahui oleh atasan langsung yang memberikan pengesahan/menanda-

tangani surat keterangan dimaksud.

Adapun Surat Keterangan melakukan kegiatan berisikan, antara lain adalah :

1. judul dari surat keterangan;

2. identitas dari atasan langsung yang memberikan pernyataan;

3. identitas dari pejabat fungsional yang diberikan pernyataan;

4. keterangan yang menerangkan sekaligus mengesahkan telah

melaksanakan suatu kegiatan dengan siapa yang menyelenggarakan dan

kapan waktunya;

5. ditandatangi oleh atasan langsung dalam tempat/tanggal penandatanganan

dengan mencantumkan nama dan identitasnya.

Pengisian Surat Keterangan adalah sebagai berikut:

19

1. tulis keterangan perorangan yang melaksanakan kegiatan;

2. cantumkan tanggal pelaksanaan kegiatan;

3. tulis materi kegiatan yang dilaksanakan;

4. untuk keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang lainnya,

biasanya mencantumkan keterangan perorangannya.

Ketika akan diajukan untuk dilakukan penilaian maka dari

inventarisasi tersebut dituangan dalam Surat Pernyataan Melakukan

Kegiatan dari unsur utama dan atau unsur penunjang tugas kegiatan yang

diketahui oleh atasan langsung atau pihak yang berwenang memberikan

keterangan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sebagaimana contoh

formulir terlampir :

20

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN LAMPIRAN III

MELAKUKAN KEGIATAN PERATURAN KEPALA

MANAJEMEN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 67 TAHUN 2007

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2007

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………

NIP : …………………………………

Pangkat/ golongan/ TMT : …………………………………

Jabatan : …………………………………

Unit kerja : …………………………………

Menyatakan bahwa :

Nama : …………………………………

NIP : ………………………………….

Pangkat/ golongan/ TMT : ………………………………….

Jabatan : ………………………………….

Unit kerja : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan manajemen PNS sebagai berikut :

No Kode

Kegiatan

Uraian

Kegiatan Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Angka

Kredit

Jumlah

Angka

Kredit

Ket./

bukti

fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………, ……………………

Atasan Langsung

Nama …………………………. NIP. ……………………………

21

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN LAMPIRAN IV

MELAKUKAN KEGIATAN PERATURAN KEPALA

PENGEMBANGAN SISTEM BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MANAJEMEN PNS NOMOR : 67 TAHUN 2007


SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS


Nama : …………………………………

NIP : …………………………………


Jabatan : …………………………………

Unit kerja : …………………………………

Menyatakan bahwa :

Nama : …………………………………

NIP : ………………………………….


Jabatan : ………………………………….

Unit kerja : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan pengembangan sistemmanajemen PNS sebagai berikut :

No Kode

Kegiatan

Uraian

Kegiatan Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Angka

Kredit

Jumlah

Angka

Kredit

Ket./

bukti

fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

dst


……………, ……………………

Atasan Langsung

Nama ………………………….

NIP. ……………………………

22

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN LAMPIRAN V

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERATURAN KEPALA

PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

ANALIS KEPEGAWAIAN


Nama : …………………………………

NIP : …………………………………


Jabatan : …………………………………

Unit kerja : …………………………………

Menyatakan bahwa :

Nama : …………………………………

NIP : ………………………………….


Jabatan : ………………………………….

Unit kerja : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Analis Kepegawaian sebagai berikut :

No Kode

Kegiatan Uraian

Kegiatan Tanggal

Satuan Hasil

Jumlah Volume Kegiatan

Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit

Ket./ bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, ……………………

Atasan Langsung

Nama ………………………….

NIP. ……………………………

23

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN LAMPIRAN VI

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PERATURAN KEPALA

TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN


Nama : …………………………………

NIP : …………………………………


Jabatan : …………………………………

Unit kerja : …………………………………

Menyatakan bahwa :

Nama : …………………………………

NIP : ………………………………….


Jabatan : ………………………………….

Unit kerja : ………………………………….

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian sebagai berikut :

No Kode

Kegiatan

Uraian

Kegiatan Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Angka

Kredit

Jumlah

Angka

Kredit

Ket./

bukti

fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

dst


……………, ……………………

Atasan Langsung

Nama ………………………….

NIP. ……………………………

24

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN LAMPIRAN VII

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PERATURAN KEPALA

PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ANALIS KEPEGAWAIAN


Nama : …………………………………

NIP : …………………………………


Jabatan : …………………………………

Unit kerja : …………………………………

Menyatakan bahwa :

Nama : …………………………………

NIP : ………………………………….


Jabatan : ………………………………….

Unit kerja : ………………………………….

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian sebagai berikut :

No Kode

Kegiatan

Uraian

Kegiatan Tanggal

Satuan

Hasil

Jumlah

Volume

Kegiatan

Angka

Kredit

Jumlah

Angka

Kredit

Ket./

bukti

fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

dst


……………, ……………………

Atasan Langsung

Nama …………………………

NIP. ……………………………

25

Dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007, antara

lain ditentukan bahwa setiap usul penetapan angka kredit Analis Kepegawaian

harus melampirkan surat penyataan:

1. melakukan kegiatan manajemen PNS dan bukti-bukti fisiknya;

2. melakukan kegiatan pengembangan sistem manajemen PNS dan bukti-bukti

fisiknya;

3. melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisiknya;

4. melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian dan bukti- bukti

fisiknya;

5. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan foto copy bukti-bukti mengenai

ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan

yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Pengisian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar usulan yang

menyangkut data keterangan perorangan yang berisikan matriks keseluruhan

unsur dalam penguraian masing-masing butir kegiatan yang berupa usulan

penilaian dalam kurun waktu tertentu, yang mencantumkan angka kredit yang

memuat instansi pengusul dan tim penilai dalam kolom lama dan baru serta

jumlahnya, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengusul, Ketua Tim Penilai dan

Pejabat Penilai.

Adapun Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

berisikan, antara lain adalah:

1. judul dari daftar usul penetapan angka kredit per jenjang jabatan;

2. keterangan perorangan dari pejabat fungsional yang mengajukan

pengusulan dan penilaian penetapan angka Kredit dalam bentuk table;

3. matriks unsur kegiatan yang dinilai dalam bentuk table kegiatan yang

dilaksanakan dan meliputi kolom nomor, unsur, sub unsur dan butir

kegiatan, angka kredit menurut instansi pengusul dan tim penilai masing-

26

masing dari angka kredit lama dan baru serta jumlahnya;

4. matriks unsur kegiatan terbagi dalam unsur utama meliputi: pendidikan,

manjemen PNS, pengembangan sistem manajemen PNS, kegiatan di

bawah/di atas jenjang jabatannya, pengembangan profesi, dan unsur

penunjang;

5. lembar catatan masing-masing dari catatan pejabat pengusul, anggota Tim

Penilai dan Ketua Tim Penilai.

Sedang pengisian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah

sebagai berikut:

1. tulis data keterangan perorangan pejabat fungsional yang diusulkan

penilaian;

2. rekap kembali masing-masing surat pernyataan melakukan kegiatan dengan

mengelompokan butir-butir kegiatan yang sama dengan jumlah angka

kreditnya;

3. tulis kolom instansi pengusul dengan menuliskan masing-masing angka

kredit pada kolom lama dari dupak lama dan isi angka kredit yang baru pada

kolom baru dan jumlahkan;

4. jumlahkan masing-masing item sub unsur dari unsur utama dan unsur

penunjang sehingga menunjukkan jumlah angka kredit yang ditentukan

untuk usul penilaian kenaikan jabatan/pangkat.

Keseluruhan hasil inventarisasi yang telah dituangkan dalam surat

pernyataan tersebut dituangkan kembali ke dalam Daftar Usul Penetapan

Angka Kredit (DUPAK) yang dibuat oleh Pejabat Fungsional yang

bersangkutan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan

penetapan angka kredit.

Dalam pemberkasan usul penilaian angka kredit jabatan Analis

Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BKN

antara lain ditentukan bahwa bahan penilaian angka kredit Analis Kepegawaian

disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon

III atau pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab dibidang

kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang

27

bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka

kredit.

Sebelum ditanda-tangani Pejabat Pengusul wajib memeriksa DUPAK

beserta lampiran dan kelengkapan persyaratan yang ditentukan, dan setelah

ditandatangani kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit melalui Tim Penilai.

Pengusulan DUPAK dimaksud disesuaikan dengan kewenangan

penilaian dari Tim Penilai masing-masing antara lain adalah:

1. Jenjang Madya oleh Tim Penilai Pusat (Instansi Pembina Jabatan

Fungsional);

2. Jenjang Muda dan Pertama oleh Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi

dan Tim Penilai Kabupaten/Kota

3. Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana a oleh Tim Penilai

Instansi Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

28

Contoh DUPAK

---------------------------------------------------------------------------------------------------

29

40

B. Persyaratan Pengajuan DUPAK

DUPAK diajukan oleh pejabat Analis Kepegawaian yang bersangkutan

setelah menurut perhitungan sementara, jumlah angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi.

Pengisian DUPAK harus mendasarkan pada DUPAK sebelumnya,

dan diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung usul penetapan angka

kredit berupa:

1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;

2. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan, untuk kegiatan:

a. Manajemen PNS;

b. Pengembangan sistem manajemen PNS;

c. Pengembangan profesi;

d. Penunjang tugas Analis Kepegawaian;

e. Pendidikan dan pelatihan.

30

3. Foto copy Ijazah/Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan, untuk:

a. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan Formal;

b. Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;

c. Sertifikat seminar, lokakarya.

4. Bukti fisik lain berupa buku, makalah atau karya tulis ilmiah lainnya

sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Surat Perintah melaksanakan kegiatan satu jenjang diatas/dibawah, dan

6. Laporan melaksanakan kegiatan, berupa:

a. Laporan kegiatan tahunan/Semester/Triwulan/Bulanan;

b. Laporan pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya sebagai pemrasaran,

moderator/pembahasan/nara sumber.

C. Waktu Pengajuan DUPAK

Pengajuan DUPAK dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun, yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum periode kenaikan pangkat, yaitu:

1. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling

lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

2. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling

lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan;

3. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Analis Kepegawaian

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pengajuan tersebut harus disesuaikan dengan tenggang waktu

proses pengajuan DUPAK itu sendiri yang memakan waktu relatif lama dan

tidak kalah pentingnya adalah penulisan masa penilaian dan tanggal

pengusulan dalam setiap pengusulan DUPAK.

31

D. Pejabat Yang Terkait Dalam Pengajuan DUPAK

Dalam setiap pengajuan DUPAK secara administrasi akan terkait

dengan birokrasi, mulai dari pejabat fungsional yang bersangkutan sampai

pejabat penilai. Dalam kaitannya dengan hal tersebut masing-masing

mempunyai peran yang saling mendukung hingga ditetapkannya Penetapan

Angka Kredit (PAK), antara lain :

1. Pejabat Fungsional

Berangkat dari kewajiban untuk mencatat dan menginventarisir

hasil kerja masing-masing sebagai tolok ukur telah terpenuhinya jumlah

angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka seorang pejabat

fungsional dapat memanage dirinya sendiri terhadap kemampuannya

dalam mengumpulkan angka kredit. sehingga akan terukur dan terkontrol

dalam mengembangkan kariernya atau bahkan akan mundur sebagai

pejabat fungsional karena ketidakmampuannya dalam mengumpulkan

angka kredit.

2. Atasan Langsung

Peranan atasan langsung sangat menentukan kaitannya dengan

pelaksanaan kegiatan keseharian dari pejabat fungsional dimana

ditempatkan, antara lain memberikan Surat Keterangan pelaksanaan tugas

kegiatan harus diketahui oleh atasan langsungnya.

Disamping itu fungsi atasan langsung adalah

memberikan/membagi tugas sekaligus mengendalikan beban kegiatan unit

kerjanya, sehingga perolehan angka kredit pejabat fungsional dapat teratasi

dengan kata lain diperlukan keharmonisan antara pejabat Analis

Kepegawaian dengan atasannya.

3. Pejabat Kepegawaian

Sebagai pejabat kepegawaian tentunya harus mampu memfasilitasi

pengusulan berkas penilaian dan penetapan angka kredit. Tuntutan untuk

mengetahui seluk beluk jabatan fungsional sangat diperlukan karena

menjadi pintu pertama dalam menerima, memeriksa maupun

32

mengadministrasi kelengkapan persyaratan pengusulan berkas penilaian

dan penetapan angka kredit.

4. Tim Penilai

Secara teknis administratif pelaksanaan penilaian dan penetapan

angka kredit berada pada Sekretariat Tim Penilai. Sebagaimana halnya

dengan pejabat kepegawaian, staf di Sekretariat Tim Penilai juga dituntut

untuk mengetahui seluk beluk jabatan fungsional, Sekretariat Tim Penilai

dituntut mampu memeriksa kelengkapan berkas yang disesuaikan dengan

butir kegiatan , yang intinya Sekretariat Tim Penilai mampu menjadualkan

jadual persidangan Tim Penilai.

33

BAB V

PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Tata Cara Penilaian

Untuk membantu pelaksanaan penilaian dibentuk Sekretariat Tim

Penilaian yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat

oleh pejabat di bidang kepegawaian. Jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Penilaian

sangat tergantung pada jumlah beban kerja penilaian, yang secara fungsional

memahami dan menangani administrasi penilaian dan penetapan angka kredit.

Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan pelayanan administrasi penilaian dan

usulan penetapan angka kredit untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim

Penilai.

Tatacara penilaian angka kredit:

1. Berkas DUPAK dan lampiran yang diterima, diadministrasikan dan

diagendakan oleh Sekretariat Tim Penilai;

2. Berkas-berkas tersebut kemudian diperiksa oleh Sekretariat Tim Penilai dan

disusun dalam bentuk Resume kegiatan;

3. Setelah selesai diperiksa kelengkapan berkas dan dibuatkan Resume kegiatan,

Sekretariat Tim Penilai mengadakan Pra-sidang;

4. Berkas yang sudah diperiksa tersebut kemudian disampaikan kepada Tim

Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai, setelah dicatat selanjutnya diperiksa

kelengkapannya dan dilaporkan kepada Ketua Tim Penilai untuk dilaksanakan

Sidang Tim Penilai;

5. Ketua Tim Penilai beserta seluruh anggota Tim Penilai melakukan penilaian

terhadap seluruh berkas DUPAK yang telah disiapkan Sekretariat Tim Penilai;

(dalam bentuk resume);

6. Rapat dipimpin Ketua Tim Penilai, apabila Ketua Tim Penilai berhalangan

dipimpin oleh Wakil Ketua Tim dan apabila Wakil Ketua berhalangan dapat

dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai;

34

7. Penilaian dilakukan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2 (dua) anggota Tim

Penilai, dan untuk menjaga keobyektifan penilaian maka jumlah Tim Penilai

harus ganjil;

8. Dalam hal Anggota Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat

mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti sesuai dengan syarat keanggotaan

Tim Penilai;

9. Apabila hasil rapat penilaian diterima secara quorum, DUPAK ditandatangani

oleh 2 (dua) anggota Tim Penilai dan Ketua Tim Penilai, untuk selanjutnya

dituangkan ke dalam Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh Pejabat

Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

10. Kekurangan berkas (bukti lampiran) yang akan dinilai, dalam hal seperti ini

dikoordinasikan dengan Analis Kepegawaian dan atau Pejabat sebagai Atasan

Analis Kepegawaian yang bersangkutan:

11. Hasil penilaian Tim Penilai dimungkinkan:

a. adanya unsur-unsur penilaian yang memerlukan klarifikasi/keterangan dari

Analis Kepegawaian yang bersangkutan, atasan dan para ahli, maka Ketua

Tim Penilai dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang secara fungsional

mempunyai kompetensi untuk memberikan saran dan pendapat;

b. memberikan catatan pada DUPAK yang dinilai atau merekomendasikan

kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit karena belum

terpenuhinya besaran angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat.

Apabila dalam suatu institusi belum dapat membentuk Tim Penilai karena

tidak ada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai Tim Penilai, maka

penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai terdekat atau Tim

Penilai setingkat lebih tinggi atau Tim Penilai Pusat.

35

B. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana ditetapkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan

Fungsional dan Angka Kredit masing-masing.

Penetapan Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit mengacu pada

pola penetapan jabatan fungsional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

16 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta menyesuaikan dengan ketentuan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum kewenangan penilaian bagi Pejabat Yang Berwenang Untuk

Menetapkan Angka Kredit disesuaikan dengan kewenangan menilai dari Tim

Penilai masing-masing bagi:

1. Jenjang Madya oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pusat

(Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian);

2. Jenjang Muda dan Pertama oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka

Kredit Instansi Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota; dan

4. Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana oleh Pejabat Yang

Berwenang Menetapkan Angka Kredit Instansi Pusat, Propinsi dan

Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan

Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/14/M.PAN/6/2008, antara lain ditentukan bahwa pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, adalah:

1. Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Analis Kepegawaian

Madya di lingkungan BKN dan instansi lain di luar BKN;

2. Sekretaris Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II

yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis

Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan

Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di

lingkungan BKN Pusat;

36

3. Kepala Kantor Regional BKN bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai

dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama

sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Kantor Regional

BKN masing-masing;

4. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II

yang secara fungsional bertanggung- jawab di bidang kepegawaian bagi Analis

Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan

Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di

lingkungan instansi masing-masing;

5. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon

II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi

Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia

dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling

rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang

kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis

Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan

Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. Penetapan Angka Kredit

Penetapan angka kredit adalah merupakan hasil penilaian yang

dilaksanakan dalam persidangan Tim Penilai yang hasilnya dituangkan dalam

formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) dan hasilnya tidak dapat diganggugugat

dan formulir Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada PNS yang

bersangkutan, dan Tembusan disampaikan kepada:

a. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

b. Pimpinan Unit Kerja;

c. Sekretaris Tim Penilai;

d. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

e. Kepala Bagian/Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD); dan

f. Pejabat lain yang berkaitan dengan penetapan angka Kredit.

37

Dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit harus

diperhatikan beberapa hal penting yaitu:

1. penilaian kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh

seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

2. akuntabilitas dan transparansi bahwa dalam setiap sidang penilaian untuk usul

kegiatan yang tidak dapat dinilai harus dicatat dan diberikan alasan-alasannya

yang dilampirkan waktu surat penyampaian PAK.

3. penetapan angka kredit bersifat final, bahwa tidak dapat diajukan keberatan

oleh PNS yang bersangkutan, dan tidak dapat diganggu-gugat maka Tim

Penilai dalam melaksanakan tugasnya harus kompeten bekerja secara teliti,

obyektif, total dan komitmen.

CONTOH LAMPIRAN VIII : PERATURAN KEPALA

PENETAPAN ANGKA KREDIT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi : ………………………….. Masa Penilaian : ………………………

I KETERANGAN PERORANGAN

1 N a m a :

2 N I P :

3 Nomor Seri KARPEG :

4 Pangkat/Golongan Ruang/ TMT :

5 Tempat dan Tanggal Lahir :

6 Jenis Kelamin :

7 Pendidikan Tertinggi :

8 Jabatan Fungsional / TMT :

9 Masa Kerja Golongan Lama :

Baru :

10 UNIT KERJA :

38

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1

UNSUR UTAMA

A

Pendidikan

1) Pendidikan Formal

2) Pendidikan & Pelatihan dan

mendapat Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

3) Prajabatan golongan II

B Tugas Pokok

1) Manajemen PNS

2) Pengembangan sistem manaj.

PNS

C Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2

UNSUR PENUNJANG ANALIS

KEPEGAWAIAN

Penunjang tugas Analis Kepegawaian

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN……

………………….. /PANGKAT………………/TMT ……………….

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :

Analis Kepegawaian yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi INKA BKN;

2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

3. Sekretaris Tim Penilai;

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Deputi Bidang Bina Kindang

ttd

………………………………………….

NIP. ………………………………………….

39

BAB VI

KEGUNAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Penilaian dan penetapan angka kredit hanya digunakan untuk kepentingan

pengusulan kenaikan jabatan/ pangkat pejabat fungsional, padahal dalam penilaian dan

penetapan angka kredit digunakan juga mulai dari pengangkatan dalam jabatan

fungsional, kenaikan jabatan/pangkat itu sendiri, serta penilaian terhadap pejabat

fungsional yang telah mencapai batas pangkat maksimal sesuai tingkatan jenjang

jabatannya.

Untuk lebih jelasnya penilaian dan penetapan angka kredit, digunakan dalam:

A. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Sebelum pengangkatan dalam jabatan fungsional, perlu dilakukan

penilaian dan penetapan angka kredit yang berfungsi untuk menunjukkan besaran

angka kredit awal yang diperoleh sebelum diangkat dalam jabatan fungsional yang

biasanya tercantum langsung dalam Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan

Fungsional Analis Kepegawaian yang diambil/dipetik dari Surat Pertimbangan

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang dibuat oleh

BKN selaku instansi Pembina.

Dari 3 (tiga) jenis pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis

Kepegawaian, penilaian dan penetapan angka kreditnya berbeda masing-masing

antara lain adalah:

1. Pengangkatan Melalui Penyesuaian dalam Jabatan (Inpassing)

Penilaian dan penetapan angka kredit untuk pengangkatan melalui

penyesuaian jabatan (inpassing) berpedoman pada Lampiran V dan Lampiran

VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :


Angka Kreditnya bagi jabatan fungsional yang memiliki jenjang keterampilan

dan jenjang keahlian dalam satu kesatuan Peraturan Menpan.

Penarikan besaran angka kredit kumulatif ini untuk pengangkatan melalui

penyesuaian jabatan (inpassing), dilakukan dengan melihat tingkatan golongan

40

ruang, tingkatan pendidikan dan masa kepangkatan terakhir calon pejabat

fungsional. Dari ketiga unsur tersebut akan menunjukkan berapa besaran angka

kredit seorang PNS untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit awal,

dalam mendukung proses pengajuan DUPAK atau PAK untuk kenaikan

jabatan/pangkat selanjutnya.

2. Pengangkatan Melalui Pengangkatan Pertama

Penilaian dan penetapan angka kredit melalui pengangkatan pertama

dilakukan dengan cara:

a. Menghitung perolehan angka kredit unsur pendidikan, yaitu dari sub unsur

pendidikan formal, diklat dan prajabatan, atau dari perolehan piagam

kehormatan/ tanda jasa dari unsur penunjang, yang besaran angka kredit

sudah ditentukan;

b. Melakukan penilaian dan penetapan angka kredit terhadap pelaksanaan

tugas kegiatannya sebelum diangkat dalam jabatan fungsional, maupun

dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap unsur pengembangan

profesi yang mungkin pernah dilakukan sebagaimana sesuai standart

persyaratannya yang besaran angka kredit sudah ditentukan.

Penilaian dan penetapan angka kredit melalui pengangkatan pertama,

dilakukan sebagaimana penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

3. Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan

Dalam penilaian dan penetapan angka kredit melalui perpindahan jabatan

dilakukan dengan cara:

a. menghitung perolehan angka kredit unsur pendidikan, yaitu dari sub unsur

pendidikan formal, diklat dan prajabatan, atau dari perolehan piagam

kehotmatan/ tanda jasa dari unsur penunjang, yang besaran angka kredit

sudah ditentukan;

b. melakukan penilaian dan penetapan angka kredit terhadap pelaksanaan

tugas kegiatannya sebelum diangkat dalam jabatan fungsional, maupun

dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap unsur pengembangan

profesi yang pernah dilakukan sesuai standar persyaratan dengan besaran

angka kredit sudah ditentukan; atau

41

c. Disamping itu dapat ditambahkan antara lain pengalaman dalam

menduduki jabatan struktural yang terkait secara fungsional dengan bidang

tugas kegiatan dalam jabatan fungsional dapat diberikan angka kredit.

B. Kenaikan Jabatan/Pangkat

Syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah

memenuhi angka kredit yang ditentukan dengan masa jabatan terakhir 1 (satu)

tahun atau dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun. Dengan penilaian mandiri

diharapkan bahwa seorang pejabat fungsional dapat mengatur tugas dan fungsi

dirinya, dalam kesempatan pengembangan kariernya maupun untuk kenaikan

jabatan/ pangkat bisa diprogram dengan kreatifitas dan keaktifan dalam

mengumpulkan angka kredit, selama pengangkatan jabatan fungsional berpegang

pada formasi jabatan dalam imbangan beban kerja.

Untuk penilaian dan penetapan angka kredit kenaikan jabatan/pangkat

yang diatur dalam Peraturan Menpan telah diatur secara jelas dan nyata antara lain

periode kenaikan pangkat telah dirancang untuk setiap jabatan fungsional 4 (empat)

tahun untuk kenaikan pangkatnya dengan target dari perolehan besaran angka kredit

dari unsur utama bidang tugas kegiatan, ditambah perolehan dari unsur

pengembangan profesi atau dari unsur penunjang.

Sebuah kegagalan apabila dalam 4 (empat) tahun seorang pejabat

fungsional belum dapat naik pangkat, hal tersebut bisa saja antara lain karena beban

kerja dalam unit kerjanya tidak seimbang dengan jumlah pejabat fungsional yang

ada, hal tersebut terjadi karena dalam pengangkatan jabatan fungsional tidak

menghitungkan formasi jabatan atau pengelola kepegawaian kurang tepat dalam

memberikan tugas Analis Kepegawaian yaitu tidak sesuai dengan jenjang

jabatan/pangkat.

Disamping itu pejabat fungsional Analis Kepegawaian tidak seharusnya

ditempatkan dalam unit tertentu tetapi harus terkoordinir secara terpusat dengan

penugasan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

42

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan angka kredit

kumulatif adalah sebagai berikut:

1. prosentase pengumpulan angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi

adalah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur

utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal

dari unsur penunjang;

2. penilaian pelaksanaan tugas kegiatan yang dilakukan di luar jenjang jabatannya

adalah 100% (seratus persen) atau sama besarannya apabila melakukan tugas

kegiatan jenjang jabatan dibawahnya dan 80% (delapan puluh persen) apabila

melakukan tugas kegiatan jenjang jabatan diatasnya;

3. bagi Analis Kepegawaian Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan

ruang IV/c disyaratkan harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya

12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi;

4. bagi Analis kepegawaian yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa

jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan

mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari

jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok;

5. kelebihan angka kredit dalam setiap pengusulan kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

berikutnya.

43

C. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Untuk Pejabat Fungsional Analis

Kepegawaian Yang Telah Mencapai Batas Pangkat Maksimal Dalam

Jenjangnya

Besaran angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan bagi pejabat

fungsional Analis Kepegawaian yang memiliki pangkat tertinggi dalam

jenjang jabatan tertinggi dari suatu jabatan fungsional, adalah sebagai berikut:

1. bagi pejabat fungsional jenjang keterampilan dengan pangkat maksimal Penata

Tingkat I golongan ruang III/d, jenjang tertingginya Penyelia diwajibkan

mengumpulkan angka kredit sebanyak 10 (sepuluh) dalam 1 (satu) tahun;

2. bagi pejabat fungsional jenjang keahlian dengan pangkat maksimal Pembina

Utama Muda golongan ruang IV/c, dengan jenjang tertinggi Madya diwajibkan

mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 (dua puluh) dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang

Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/14/M.PAN/6/2008, antara lain ditentukan bahwa jenjang jabatan/pangkat

tertinggi Analis Kepegawaian keterampilan adalah Analis Kepegawaian Penyelia

dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d, sedang jenjang

jabatan/pangkat tertinggi Analis Kepegawaian keahlian adalah Analis Kepegawaian

Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Ketentuan dimaksud membawa konsekwensi bahwa setiap pejabat

fungsional yang memiliki pangkat tertinggi harus melakukan penilaian dan

penetapan angka kredit setiap tahun, dan apabila belum terpenuhinya besaran angka

kredit yang harus dicapai, maka pejabat fungsional dimaksud akan dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam setahun berikutnya masih belum bisa

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan pejabat fungsional yang

telah mencapai karier tertinggi dalam jenjang jabatan fungsionalnya atas tugas

kewajibannya dalam memangku jabatan fungsional.

44

D. Rekomendasi Penilaian

Dari proses penilaian dan penetapan angka kredit pejabat fungsional yang

telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dikumpulkan, selanjutnya

ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit dengan rekomendasi dapat

dipertimbangkan untuk dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Sedangkan bagi pejabat Analis Kepegawaian yang belum memenuhi angka

kredit kumulatif yang dikumpulkan dengan rekomendasi tidak dapat

dipertimbangkan untuk dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Ada jabatan fungsional yang mengharuskan setiap tahun wajib

mengusulkan penetapan angka kredit walaupun belum terpenuhinya angka kredit

yang harus dikumpulkan, salah satu fungsinya untuk mengontrol perolehan angka

kredit setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui apakah yang bersangkutan benar-

benar telah melaksanakan tugas kegiatannya dengan baik atau malah tidak dapat

mengumpulkan angka kredit sesuai kewajibannya dengan berbagai alasannya.

Alasan-alasan tersebut tentunya dapat dijadikan evaluasi dalam

melaksanakan revisi untuk memperbaiki matriks kegiatan yang ada apabila banyak

kegiatan-kegiatan yang belum dan tidak dapat dinitai karena belum ada dalam

amtrik kegiatan tersebut atau pejabat fungsional yang bersangkutan memang tidak

mampu melaksanakan tugas kegiatannya.

Sedang tugas Tim Penilai lainnya dalam merekomendasi-kan kepada

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, untuk:

1. menegur pejabat Analis Kepegawaian apabila dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun lebih sejak menduduki pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan

angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

2. menegur pejabat Analis Kepegawaian apabila dalam setiap tahun sejak

menduduki pangkat/jabatan tertinggi dalam jenjangnya belum dapat

mengumpulkan angka kredit masing-masing sekurang-kurangnya 10 (sepuluh),

20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) dari unsur utama sesuai jenjang

tertingginya;

3. membebaskan sementara bagi pejabat Analis Kepegawaian yang tidak dapat

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud diatas.

45

4. mengangkat kembali dalam jabatan Analis Kepegawaian, apabila setahun

dalam status pembebasan sementaranya telah dapat mengumpulkan angka

kredit yang ditentukan.

5. memberhentikan dari jabatan Analis Kepegawaian, apabila setahun setelah

status pembebasan sementaranya belum dapat mengumpulkan angka kredit

yang ditentukan.

46

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian

Sementara Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja


11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional


12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;

13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional

Analis Kepegawaian;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;


Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka

Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 33 Tahun 2007;

47


Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian;


Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya llmiah Analis Kepegawaian;


Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian.

19. Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Analis Kepegawaian Keterampilan;

20. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Analis Kepegawaian Keahlian;

21. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar kompetensi Kerja

Analis Kepegawaian.

penilaian dan penetapan angka kredit · pdf filepenetapan angka kredit, penilaian dan...

Documents