penilaian risiko sektoral - pppk.kemenkeu.go.idpppk.kemenkeu.go.id/dokumen/getpdffile?filename=sra -...
TRANSCRIPT
PENILAIAN RISIKO SEKTORAL AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
Sectoral Risk Assessment on Money Laundering for Accountant and
Public Accountant in Indonesia 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
© Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Djuanda II Lantai 19-20 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 INDONESIA [email protected]
D A F T A R I S I
04 Sambutan Kepala PPPK
06 Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Grafik
08 Daftar Singkatan
10
BAB I : Pendahuluan
14
BAB II : Metodologi
19
BAB III : Pemetaan Risiko
38
BAB IV : Simpulan dan Saran
41 Daftar Pustaka
T A B L E O F C O N T E N T S
05 Acknowledgement
07 List of Tables
List of Exhibits
List of Graphic
09 Abbreviations
10
Chapter I: Introduction
14
Chapter II: Methodology
19
Chapter III: Risk Mapping
38
Chapter IV: Conclusions and Recommendation
41 Bibliography
4 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN KEPALA PPPK
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya,
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dapat menyelesaikan penyusunan dokumen
“Penilaian Risiko Sektoral untuk Akuntan dan Akuntan Publik Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2017”.
PPPK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan
komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan
kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)
Akuntan dan Akuntan Publik maka PPPK perlu melakukan penilaian risiko untuk Akuntan dan
Akuntan Publik terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam
pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Akuntan dan Akuntan Publik dapat dilakukan
secara efektif dan efisien.
National Risk Assessment (NRA) tahun 2015 telah mengidentifikasikan Akuntan dan
Akuntan Publik sebagai pihak pelapor yang berisiko tinggi. Oleh karena itu melalui kegiatan
penyusunan Sectoral Risk Assessment (SRA) ini, PPPK memfokuskan penilaian risiko atas
kedua pihak pelapor tersebut.
Kami menyambut baik penyusunan dokumen SRA ini karena merupakan elemen
penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan
tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan
berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang memiliki
tipologi yang semakin berkembang dan kompleks.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun
SRA PPPK yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Semoga
amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta,31 Oktober 2017
Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
5 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ACKNOWLEDGEMENT
Greetings,
Praised to Allah the Almighty since by His blesses, the Finance Professions Supervisory
Center (the PPPK), Ministry of Finance of Indonesia finally accomplished to set the document,
Sectoral Risk Assessment of Money Laundering of Indonesian Accountants 2017.
PPPK strongly upholds its commitment in preventing and eradicating money laundering
activities in Indonesia. We have conducted numerous activities to enhance the commitment as
through monitoring of the reporter party compliance. As the Supervisor and Regulator
Authority (the LPP) of Accountants, the PPPK needs to perform risk assessment to the
professions for money laundering activities. The activity itself has a purpose to perform the
monitoring effectively and efficiently.
The National Risk Assessment (NRA) of 2015 identified and categorized Accountants as
high-risk reporter party. In relation to set the SRA, PPPK focuses on the professions.
We kindly welcome the SRA document since it is a part of important elements to against
money laundering. As the effective and efficient risk-based monitoring strategies has already
been set, we soon make endeavor to protect Indonesia from money laundering risks which its
typology are continuously developing and complex.
Finally, we convey our gratitude to the team preparing and contributing to the issuance
of this SRA. May Allah the Merciful and the Beneficent blesses our efforts. Amen.
May peace be upon you.
Jakarta, October 31, 2017
The Head of the Finance Professions Supervisory Center
6 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Jenis Jasa Akuntan dan Akuntan Publik
Tabel 2 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Pengguna Jasa Akuntan dan Akuntan Publik
Tabel 3 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Wilayah
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Rumus Penilaian Risiko
Gambar 2 : Perkembangan jumlah AP dan KAP tahun 2014-2017 di Indonesia
Gambar 3 : Persebaran AP dan KAP tahun 2017 di Indonesia
Gambar 4 : Perkembangan jumlah Akuntan dan KJA tahun 2014-2017 di Indonesia
Gambar 5 : Persebaran Akuntan dan KJA tahun 2017 di Indonesia
Gambar 6 : Diagram Alur PMPJ Akuntan dan Akuntan Publik
Gambar 7 : Peta Tingkat Penilaian Risiko TPPU Tertinggi berdasarkan Wilayah
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Sumber Data Penyusunan SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017
7 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LIST OF TABLES
Table 1 : Rate of ML/TF Risk Assessment based on Accounting Services
Table 2 : Rate of ML/TF Risk Assessment based on Client of Accounting Services
Table 3 : Rate of ML/TF Risk Assessment based on Region
LIST OF EXHIBITS
Exhibit 1 : Risk Assessment Formula
Exhibit 2 : Development of Indonesia Public Accountants/Audit Firms 2014-2017
Exhibit 3 : Distribution of Indonesia Public Accountants/Audit Firms 2017
Exhibit 4 : Development of Indonesia Accountants/Accounting Firms 2014-2017
Exhibit 5 : Distribution of Indonesia Accountants/Accounting Firms 2017
Exhibit 6 : Know Your Customer Flowchart for Accountants
Exhibit 7 : Map of Regional ML Risk Assessment Level
LIST OF GRAPHIC
Graphic 1 : 2017 SRA for Accountant Data Source
8 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR SINGKATAN
AML/CTF : Anti-Money Laundering/ Counter Terrorism Financing
AP : Akuntan Publik
DNFBP : Designated Non-Financial Business and Professions
FATF : Financial Action Task Force
KAP : Kantor Akuntan Publik
KJA : Kantor Jasa Akuntan
LPP : Lembaga Pengawas dan Pengatur
NRA : National Risk Assessment
PMPJ : Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPPK : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
SRA : Sectoral Risk Assessment
TKM : Transaksi Keuangan Mencurigakan
TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang
9 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ABBREVIATIONS AML/CTF : Anti-Money Laundering/ Counter Terrorism Financing
AP : Public Accountant
DNFBP : Designated Non-Financial Business and Professions
FATF : Financial Action Task Force
KAP : Audit Firm
KJA : Accounting Firm
LPP : the Supervisory and Regulatory Authority
NRA : National Risk Assessment
PMPJ : Know Your Customer Principles
PPATK : The Indonesia Transaction Reporting & Analysis Center
PPPK : The Finance Professions Supervisory Center
SRA : Sectoral Risk Assessment
TKM : Suspicious Financial Transactions
TPPU : Money Laundering Crime
10 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB I: PENDAHULUAN CHAPTER I: INTRODUCTION
LATAR BELAKANG - BACKGROUND
Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk
mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana pendanaan terorisme atas negara yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut
juga mewajibkan negara untuk mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan
mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang
bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.
The 2012 FATF Recommendation Number 1 requires every country to identify, analyze, and
evaluate risk of money laundering/terrorism financing (ML/TF) activities inside the country. The
recommendation also requires the country to take action by appointing authorities which
coordinate risk assessment actions and resource empowerment to ensure the existence risks
are effectively mitigated.
Pada Tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen National Risk Assessment (NRA)
terkait money laundering dan terorrism financing sebagai sarana untuk mengimplementasi
Rekomendasi FATF tersebut. Penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU melalui NRA tersebut
merupakan evaluasi yang terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan
atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan,
serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis
dan dievaluasi maka selanjutnya melalui Sectoral Risk Assessment (SRA) diharapkan setiap
Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing
sektor pihak pelapor.
In 2015 Indonesia has issued National Risk Assessment (NRA) on ML/TF document as
implementation proof of the FATF Recommendation. Indonesia risk assessment on ML/TF
through NRA is a structural and comprehensive evaluation and continuous record of ML/TF risks
covering elements of threat, vulnerability, and impact. As various risks are identified, analyzed,
and evaluated, then through SRA, every Supervisory and Regulatory Authority (LPP) is expected to
conduct assessment of its reporter party.
11 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan NRA Tahun 2015, tindak pidana asal dalam negeri yang mendominasi sumber
dana berlangsungnya TPPU di Indonesia adalah:
Based on 2015 NRA, domestic origin criminal acts dominating resources of fund for ML/TF in
Indonesia are:
1. Tindak Pidana Narkotika - Drugs crime;
2. Tindak Pidana Korupsi - Corruption crime; dan
3. Tindak Pidana Perpajakan - Taxation crime;
Di samping itu, Indonesia memiliki tingkat ancaman TPPU dari luar negeri yang cukup tinggi.
Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi ancaman TPPU yang bersumber dari luar negeri
ditemukan fakta bahwa Indonesia cukup berisiko terhadap TPPU yang terkait dengan 3 (tiga)
tindak pidana asal, yaitu:
Besides, Indonesia is also threatened by overseas ML/TF. According to analysis report on
potential threat of overseas ML/TF, it is found that Indonesia is sufficiently threatened by ML/TF
originated from:
1. Tindak Pidana Perpajakan - Taxation crime;
2. Tindak Pidana Perbankan - Banking crime; dan
3. Tindak Pidana Kehutanan - Forestry crime.
Adapun salah satu pihak pelapor yang berisiko tinggi untuk sektor jasa keuangan yang
berhasil diidentifikasi oleh NRA adalah Akuntan dan Akuntan Publik. Oleh karena itu, kegiatan
penyusunan SRA ini memfokuskan penilaian risiko atas kedua pihak pelapor tersebut.
Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut setiap risiko dapat dimitigasi sehingga pengaruh
atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.
As for one of reporting parties possessing high risk in financial service sector identified by NRA
is the accountant. In relation to that, the SRA were prepared and focusing on risk assessment of
that profession. Later, based on the SRA report, each risk promptly be mitigated so the impact
of it would be minimized whenever it may happen.
12 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN - OBJECTIVES
Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan
LPP menyusun dokumen penilaian risiko TPPU yang bersifat sektoral (sectoral risk
assessment). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya pihak
pelapor sebagai sarana TPPU dan/ atau tindak pidana pendanaan terorisme. Pusat
Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai
LPP dari Akuntan dan Akuntan Publik menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor
Akuntan dan Akuntan Publik. Dokumen SRA Akuntan dan Akuntan Publik memfokuskan
penilaian risiko terhadap klien dengan karakteristik tertentu.
One of the action plans in the National Strategies to follow up the NRA is required the LPP to
prepare risk assessment document on ML/TF in sectoral characteristic. The objective is to assess
the risk of reporter party vulnerability to be used as ML/TF accomplice. The Finance Professions
Supervisory Center (PPPK- red) as the LPP of accountant profession, has prepared risk
assessment document on accountant sector. This SRA document focuses on client’s risk with
specific characteristic.
Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor Akuntan dan Akuntan Publik ini antara lain:
The objectives of SRA Accountant are:
a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak
pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU melalui
sektor Akuntan dan Akuntan Publik,
To identify and to analyze various sources of threat, vulnerability, and impact of ML/TF
whether it has conducted or potentially conducted by ML/TF perpetrator via accounting
professions sector.
b. Menganalisis tingkat risiko khususnya klien dan wilayah yang berpotensi memiliki
kecenderungan digunakan oleh pelaku TPPU.
To analyze level of risk particularly clients and regions which are potentially vulnerable to
be used by ML/TF perpetrator.
13 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KELUARAN - OUTPUT
Melalui laporan SRA yang disusun secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat
menghasilkan output yang membantu dalam hal sebagai berikut:
Through the SRA document prepared comprehensively, useful output are expected to support:
a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor
Akuntan dan Akuntan Publik terhadap ancaman TPPU;
Discover threat level, vulnerability level, and impact level of ML/TF on accounting
profession sector.
b. Pemetaan risiko untuk membantu pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber
dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan.
Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk
mereduksi ancaman TPPU;
Risk mapping in order to enhance resources allocation (e.g. human resources, funding,
and information technology) effectively and efficiently, specifically in term of compliance
aspect. By having trend data, preventive and repressive measures could be set to reduce
ML/TF threats;
c. Mengetahui efektifitas dan efisiensi metode pengawasan yang diterapkan oleh PPPK
terhadap Akuntan.
Measurement of supervisory method effectivity and efficiency enforced by the PPPK to
the accountants.
14 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB II: METODOLOGI CHAPTER II: METHODOLOGY
SUMBER DATA DAN RUANG LINGKUP – DATA SOURCES & SCOPE
Pada bagian ini PPPK menetapkan jenis informasi yang dipertimbangkan, ruang lingkup dan
batasan dalam penilaian risiko. Dalam penyusunan SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun
2017 ini, PPPK menggunakan beberapa sumber data sebagaimana tergambar dalam gambar
berikut:
In this chapter, the PPPK defined considered information types, scope, and limitation in risk
assessment. In preparing 2017 SRA of Accountants, the PPPK collected data from sources as
below:
Grafik 1: Sumber Data Penyusunan SRA Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017
1. National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tahun 2015 – 2015 NRA of Indonesia
Data dari NRA Indonesia Tahun 2015 berhubungan dengan penilaian risiko.
Data taken from 2015 NRA of Indonesia related to risk assessment.
National Risk Assessment (NRA)
tahun 2015
Risk Based Approach (RBA) oleh FATF
Regulasi Akuntan Publik dan Akuntan
Data Akuntan Publik dan Akuntan dari
internal PPPK
Survey Persepsi Internal PPPK
15 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2. Risk Based Approach (RBA) Akuntan oleh FATF – Accountant RBA by FATF
Poin-poin yang diambil dari RBA adalah terkait pedoman penetapan jenis risiko beserta
indikatornya.
Points taken fom RBA are data related tospecification of risk type together with its
indicators.
3. Regulasi Akuntan Publik dan Akuntan – Accountant’s regulations
Regulasi yang menjadi rujukan antara lain:
The references of regulation are:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik – Law No. 5 Year 2011
concerning Public Accountant;
b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik -
Presidential Decree No. 20/2015 concerning Public Accountant Practices;
c. Peraturan menteri Keungan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister
Negara. - Finance Minister Decree no. 25/PMK.01/2014 concerning State Registered
Accountant.
4. Data Akuntan Publik dan Akuntan dari Internal PPPK – Data of Accountant by PPPK
Data kedua profesi ini diperoleh dari Laporan Kegiatan Usaha yang dikumpulkan setiap
tahun, data hasil pemeriksaan, dan data lain yang relevan.
Data were taken from Annual Report of audit firms/accounting firms submitted regularly to
the PPPK, audit firm’s examination reports, and other relevant data.
5. Survey Persepsi Internal PPPK – Internal Survey of Perception
Survey persepsi di internal PPPK dilakukan kepada para responden di 2 bidang, yaitu
Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntan dan Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi
Akuntan.
Perception survey held internally in the PPPK were participated by respondents from 2
divisions, the Accountant Profession Examiner Division and the Accountant Profession
Licensing and Compliance Division.
16 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan FATF: Risk Based Approach (RBA) Guidance for Accountants dan Penilaian Risiko
Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015, PPPK menetapkan ruang
lingkup penyusunan SRA untuk profesi Akuntan dan Akuntan Publik dibatasi pada:
According to FATF: Risk Based Approach (RBA) Guidance for Accountants and Indonesia Risk
Assessment on ML/FT in 2015, the PPPK defined scope of this SRA only on:
1. Risiko Jasa – Service Risk
Risiko yang diukur dalam jenis jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik
dibatasi pada jasa yang diatur dalam PMK No. 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan Publik, serta tambahan jasa yang secara
umum diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
Risk that are measured on type of services delivered by the accountant limited by services
mentioned in Finance Minister Decree No. 55/PMK.01/2017 concerning KYCP on Accountant
Professions, also additional services generally performed by accountant profession.
2. Risiko Pengguna Jasa – Client Risk
Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang
merupakan perorangan maupun korporasi (entitas). Profil pengguna jasa Akuntan dan
Akuntan Publik yang diukur sebanyak 20, dengan rincian 8 merupakan perorangan dan 12
adalah entitas.
As regulated by Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of ML/TF,
criminalization of ML perpetrator may be convicted to both person/people and
corporation/entity. The profile of accountants user measured are 20 (twenty), with 8 are
persons and 12 are entities.
3. Risiko Geografis – Geographical Risk
Pengukuran risiko TPPU didasarkan pada lokasi klien berada, lokasi sumber dana berasal,
dan/atau lokasi tujuan dana hasil TPPU/ Pendanaan Terorisme di Indonesia.
ML/TF risk assessment based on client location, source of money location, and/or ML/TF
destination in Indonesia.
17 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENILAIAN RISIKO TPPU – ML/TF RISK ASSESSMENT
Kegiatan penilaian risiko TPPU yang bersifat sektoral (SRA) dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari international best practice.
Dalam panduan IMF mengenai “The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money
Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment” disebutkan bahwa tingkat risiko
diperoleh dari fungsi akumulasi tingkat kerentanan dan tingkat ancaman terhadap tingkat
dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko
TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat
ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan rumus penilaian
risiko sebagai berikut:
Sectoral ML/TF risk assessment activity was conducted by using method and framework
adopted from international best practice. In IMF guidance on “The Fund Staff’s Approach to
Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment” is stated
that risk level is resulted from function of threat and vulnerability accumulation toward level of
impact. According to the guidance, various ML/TF risk factors were analyzed qualitatively and
quantitatively to measure level of threat, vulnerability, and resulted impact by using risk
assessment formula below:
Gambar 1: Rumus Penilaian Risiko Exhibit 1: Risk Assessment Formula
PPPK telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk menilai
tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Merujuk kepada
FATF Guidance disebutkan bahwa:
PPPK has compiled methodology of ML/TF risk factors measurement to assess level of threat,
level of vulnerability, level of impact, and also level of risk. Refer to FATF Guidance, it is
mentioned that:
18 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1. Ancaman - Threat
Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang
memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman
meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya. Data tingkat Ancaman
dalam SRA ini diolah dari Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang Tahun 2015 (NRA on ML/TF).
Threat is defined as a person or persons, object or activity which may cause potential loss.
In accordance with ML/TF, threat covered the act of crime, terrorist group and its funding.
Data of threat level in this SRA is generated from Indonesia NRA in 2015.
2. Kerentanan - Vulnerability
Kerentanan adalah adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman
atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari
sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan
atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Data
tingkat Kerentanan diolah dari Laporan Kegiatan Usaha KAP dan KJA yang disampaikan
kepada PPPK serta Survey Persepsi yang dengan responden Analis Pelaporan PPPK.
Vulnerability is things that can be used or supported threat or simply called as factors that
describe weakness of AML/CFT system either in the form of financial product or attractive
service or ML/TF objectives. Data of vulnerability level is originated from audit/accounting
firms’ annual report submitted to PPPK and perception survey responded by PPPK’s report
analysts.
3. Tingkat Dampak – Impact Level
Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang
dan/atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial, secara lebih luas
termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri. Data
tingkat Dampak diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan KAP milik PPPK dan Survey
Persepsi yang dengan responden Pemeriksa PPPK.
Impact is a result or loss caused by ML/TF to entities, economy, and social, broadly including
loss of the criminal actions and terrorism activities themselves. Data of impact level is
processed from PPPK’s examination reports of audit firms and perception survey responded
by PPPK’s inspectors/examiners.
19 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB III: PEMETAAN RISIKO CHAPTER III: RISK MAPPING
PRAKTEK AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN DI INDONESIA THE PRACTICE OF PUBLIC ACCOUNTANTS/ACCOUNTANTS IN INDONESIA
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan bahwa
AP dalam memberikan jasanya wajib melalui Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan bentuk
usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan
karakteristik profesi AP.
The Article 25 verses (2) of Law No. 5 of 2011 concerning Public Accountant stipulated that public
accountant shall deliver his services over audit firm in the form of sole practitioner, partnership,
firm, or other form which comply with public accountant characteristics.
Perkembangan jumlah AP dan KAP pada tahun 2014 - 2017 adalah sebagai berikut:
The development of public accountants and audit firms number during 2014-2017 is as below:
Gambar 2: Perkembangan Jumlah AP, KAP dan Cabang KAP di Indonesia tahun 2014-2017
Exhibit 2: the Development of Public Accountants and Audit Firms during 2014-2017 in Indonesia
20142015
2016
2017
1.053 AP - PAs 388 KAP – Audit firms
122 Cabang - Branches
1.124 AP - PAs 403 KAP – Audit firms
125 Cabang - Branches
1.189 AP - PAs 407 KAP - Audit firms
135 Cabang - Branches
1.280 AP - PAs 400 KAP – Audit firms
141 Cabang - Branches
Sumber- Source: PPPK
20 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Adapun persebaran jumlah AP dan KAP pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:
As for the distribution of public accountants and audit firms in 2017 is as below:
Gambar 3 : Persebaran Jumlah AP dan KAP di Indonesia 2017
Exhibit 3: the Distribution of Public Accountants and Audit Firms in Indonesia 2017
Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister
Negara menyatakan bahwa Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi, yang
berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseroan terbatas.
The Article 9 of Finance Minister Decree No. 25/PMK.01/2014 concerning State Registered
Accountant stipulated that accountant may established accounting firm in the form of, sole
practitioner, partnership, firm, co-operative, or incorporated company.
Berikut perkembangan jumlah akuntan dan KJA pada 2014-2017 yang terdaftar di
Kementerian Keuangan:
Here as follow is the development of accountants and accounting firms registered in the
Ministry of Finance during 2014-2017:
Jakarta
565 AP, 228 KAP
Sumbagut 36 AP, 19 KAP
Sumbagsel 21 AP, 11 KAP
Jabar 238 AP, 39 KAP
Bali, NTB, NTT 16 AP, 10 KAP
Jatim
145 AP, 33 KAP
SumbagTeng 32 AP, 8 KAP
Jateng & DIY
73 AP, 22 KAP
Banten
125 AP, 14 KAP
Sulawesi, Maluku & Papua
17 AP, 8 KAP
Kalimantan
12 AP, 8 KAP
Sumber- Source: PPPK
21 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Gambar 4: Perkembangan Jumlah Akuntan dan KJA di Indonesia 2014-2017
Exhibit 4: the Development of Accountants and Accounting Firms in Indonesia 2014-2017
Berikut adalah persebaran jumlah Kantor Jasa Akuntan di Indonesia pada tahun 2017:
And the following is the distribution of accounting firms in 2017 spread out in Indonesia:
Gambar 5: Persebaran Jumlah KJA di Indonesia
Exhibit 5: the Distribution of Accounting Firms in Indonesia
20142015
2016
2017
2003 Ak - Accountants
0 KJA – Accounting Firms
11.897 Ak - Accountants
115 KJA – Accounting Firms
14.504 Ak - Accountants
224 KJA – Accounting Firms
19.805 Ak - Accountants
303 KJA – Accounting Firms
Jakarta
62 KJA
Sumbagut 12 KJA
Sumbagsel 17 KJA
Jabar 27 KJA
Bali,NTB, NTT 11 KJA
Jatim
35 KJA
SumbagTeng 31 KJA
Jateng & DIY
25 KJA
Banten
35 KJA
Sulawesi, Maluku & Papua
26 KJA
Kalimantan
22 KJA
Sumber - Source: PPPK
Sumber - Source: PPPK
22 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JASA YANG DIBERIKAN OLEH AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN THE SERVICES OF PUBLIC ACCOUNTANTS/ACCOUNTANTS
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik disebutkan
bahwa AP dapat memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans. Jasa asurans meliputi jasa
audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa
asurans lainnya. Jasa non-asurans merupakan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi,
keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 3 Law No. 5/2011 concerning Public Accountant stated that Public Accountant may
provide assurance and non-assurance services. Assurance service includes audit service, review
service, and other assurance services. While non assurance service covers other services in
accounting, finance, and management in relation to regulations
Dalam Pasal 9 PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara disebutkan bahwa
Kantor Jasa Akuntansi dapat memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa
kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen,
jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem
teknologi informasi. KJA dilarang memberikan jasa asurans yang diberikan oleh AP
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
Article 9 Finance Minister Decree No. 25/PMK.01/2014 concerning State Registered Accountant
mentioned that accounting firm may provide accounting service like bookkeeping, financial
report compilation, management service, management accounting service, management
consultation, taxation service, agreed upon procedure service, and also information technology
system. Accounting firm shall not provide assurance services delivered by public accountant as
stipulated in Law No.5/2011 concerning Public Accountant.
Sesuai dengan praktik secara umum, baik internasional maupun nasional, Akuntan Publik dan
Akuntan adalah profesi pertama yang didatangi oleh bisnis kecil dan invidual untuk
melakukan konsultasi tentang saran bisnis umum dan hal-hal terkait peraturan serta
prosedur dalam melakukan bisnis atau suatu transaksi. Oleh karena itu, profesi Akuntan dan
Akuntan Publik dituntut untuk selalu memperbaharui kompetensi dan pengetahuan di
23 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
bidang bisnis maupun transaksi keuangan. Pada saat memberikan jasanya, profesi Akuntan
dan Akuntan Publik juga dituntut untuk selalu mengacu dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan bidang jasa yang diberikan.
In general, internationally or nationally, accountant profession is the first profession to meet by
small business or individual to get common business advices, regulation matters, and also
procedure of doing business or transactions. It makes accountant profession need to update
their competencies and knowledges in the aspect of business or financial transaction. When
providing services, they are also required to comply relevant and related regulations.
Beberapa jasa yang dilakukan oleh Akuntan dan Akuntan Publik yang berpotensi dapat
digunakan untuk tindakan pencucian uang/pendanaan teroris adalah:
Here below are services provided by accountant professions that potentially misused for ML/TF:
a. Saran Keuangan dan Perpajakan – Financial and Tax Advice
Pelaku kriminal yang memiliki jumlah uang yang banyak untuk diinvestasikan akan
berpura-pura sebagai individu yang berkeinginan meminimalkan kewajiban pajak atau
ingin menempatkan aset di tempat yang susah dijangkau dalam rangka menghindari
kewajiban masa depan.
Criminals with a large amount of money to invest may pose as individuals hoping to
minimize their tax liabilities or desiring to place assets out of reach in order to avoid future
liabilities.
b. Pembuatan Special Purpose Vehicle atau Legal Arrangement yang Kompleks - Creation
of Corporate Vehicles or Other Complex Legal Arrangement
SPV dibuat untuk membingungkan/menyamarkan hubungan antara TPPU dengan para
pelaku.
Such structures may serve to confuse or disguise the links between the proceeds of a crime
and the perpetrator
c. Pembelian atau Penjualan Properti - Buying or Selling of Property
Transfer properti dilakukan untuk melindungi transfer dana ilegal atau hasil investasi
akhir setelah melalui proses pencucian uang.
Property transfers serve as either the cover for transfers of illegal funds (layering stage) or
else they represent the final investment of these proceeds after their having passed
through the laundering process (integration stage)
24 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
d. Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau
Rekening Efek - Management of Banking Account and/or Other Financial Accounts
Seringkali akuntan akan melaksanakan beberapa operasi keuangan atas nama klien
(seperti menyimpan atau menarik uang dari suatu akun, transaksi valas retail,
mengeluarkan dan menguangkan check, pembelian dan penjualan saham, mengirim dan
menerima transfer dana internasional, dan lain-lain).
Sometimes accountants may carry out various financial operations on behalf of the client
(for example, cash deposits or withdrawals on accounts, retail foreign exchange operations,
issuing and cashing cheque, purchase and sale of stock, sending and receiving international
funds transfers, etc.)
e. Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan Lainnya -
Management of Money, Effects, and/or Other Financial Instruments
f. Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan - Operating and Management of company
25 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN PUBLIK & AKUNTAN KYCP FOR PUBLIC ACCOUNTANTS/ACCOUNTANTS
RISIKO PADA AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN
RISKS OF PUBLIC ACCOUNTANTS/ACCOUNTANTS
Pada SRA untuk Profesi Akuntan dan Akuntan Publik Tahun 2017, PPPK menetapkan 3 (tiga)
kategori yaitu Risiko Jasa, Risiko Pengguna Jasa dan Risiko Geografis.
In this SRA, the PPPK set 3 (three) categories of risks. They are Service Risk, Client Risk, and
Geographical Risk.
kepentingan/ a.n PJ
Pengguna Jasa (PJ)
PMPJ
PJ setuju PMPJ
Ragu kebenaran info
Putus hubungan usaha
Lapor PPATK
Tidak menerapkan PMPJ
selesai
Ada TKM?
selesai
selesai N
N
N
Y
Y
Y Y
Gambar 6 – Exhibit 6: Diagram Alur PMPJ – KYCP Flowchart
26 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A. Risiko Jasa – Service Risk
Risiko Jasa - Service Risk
Risiko jasa pada Akuntan Publik dan Akuntan telah ditetapkan pada PMK nomor
55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Dalam rangka
memitigasi tindak pidana pencucian uang/pendanaan teroris, maka profesi
Akuntan Publik dan Akuntan ditetapkan sebagai pihak pelapor sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PMK
55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Akuntan Publik di
Akuntan dan Akuntan Publik di KAP dan KJA wajib melaksanakan prinsip
mengenali pengguna jasa saat memberikan jasa profesional untuk kepentingan
atau untuk atas nama pengguna jasa untuk jasa:
Risk of accountant professions is defined in Finance Minister Decree No.
55/PMK.01/2017 concerning KYCP. In order to mitigate ML/TF, accountant professions
are appointed as reporting party as stipulated in Law No. 8/2010 concerning ML/TF,
Government Bylaw No. 43/2015 concerning Reporting Party in Preventing and
Eradicating ML/TF and Finance Minister Decree No. 55 concerning KYCP for
Accountant and Public Accountant. They are also required to implement KYCP
whenever provide services on behalf of clients such as:
a. Pembelian dan penjualan properti – Buying and selling property;
b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya –
Management of money, effect, and/or other financial products;
c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau
rekening efek - Management of banking and financial accounts;
d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan – Operating and management of
company;
e. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum – Establishment, buying
and selling of legal entity.
27 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sebagaimana tergambar pada Tabel 1 di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa untuk tidak ada
jenis jasa yang dikategorikan tinggi yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. Adapun
5 (lima) jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang dikategorikan wajib menerapkan PMPJ
sebagaimana diatur dalam PMK 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
memiliki tingkat risiko menengah.
As shown in the Table 1, it may concluded that in Indonesia there is no service provided by the
accountant professions which fulfilled the characteristic of high risk service. While 5 (five)
services categorized as high risk service and must apply KYCP as stipulated in Finance Minister
Decree No. 55/PMK.01/2017 concerning KYCP on Public Accountants and Accountants are in
average risk level.
No Jenis Jasa – Type of Services Tingkat Penilaian – Assessment Level
Ancaman Threat
Kerentanan Vulnerability
Dampak Impact
Risiko Risk
1 Pembelian dan penjualan properti – Buying and selling property
Menengah Average
Menengah Average
Tinggi High
Menengah Average
2
Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya – Management of money, effects, and/or other financial instruments
Menengah Average
Menengah Average
Tinggi High
Menengah Average
3
Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek – Management of
Menengah Average
Menengah Average
Tinggi High
Menengah Average
4 Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan – Operating and management of company
Menengah Average
Menengah Average
Tinggi High
Menengah Average
5 Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum – Establishment, buying, and selling legal entity
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
6 Pemberian saran keuangan dan perpajakan – Financial advices and taxation.
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
Rendah Low
7 Audit dan Asurans lain – Audit and other assurances
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
Rendah Low
8 Kompilasi – Financial report compilation
Rendah Low
Rendah Low
Menengah Average
Rendah Low
9 Pembukuan – Bookeeping Rendah Low
Rendah Low
Menengah Average
Rendah Low
Tabel 1: Tingkat Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Jenis Jasa Akuntan dan Akuntan Publik Table 1: Level of Risk Assessment on ML/FT based on Type of Services
28 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
B. Risiko Pengguna Jasa - Client Risk
Hasil Penilaian Risiko Jenis Jasa
Assessment Result on Type of Services Risk
Risiko Pengguna Jasa - Client Risk
Tidak ada jasa Akuntan dan Akuntan Publik yang memiliki risiko tinggi dan 5 jasa yang
dikategorikan wajib menerapkan PMPJ sebagaimana diatur dalam PMK
55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa pada Akuntan dan
Akuntan Publik hanya memiliki tingkat risiko menengah.
There is no service provided by accountant professions categorized as high risk service
and the 5 services required to implement KYCP as stipulated in Finance Minister Decree
No. 55/PMK.01/2017 concerning KYCP for Accountant and Public Accountant only have
average level of risk.
Pada Risiko Pengguna Jasa, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah:
In Clients Risk, main factor need to be considered:
a. Faktor yang mengindikasi bahwa klien berusaha menyamarkan pemahaman
terhadap bisnisnya, kepemilikannya, atau sifat dari transaksinya.
Factor that may indicate client disguise understanding of his business,
ownership, or nature of its transaction.
Faktor-faktor yang dapat mengindikasikan risiko pencucian uang/pendanaan
teroris yang tinggi antara lain:
Factors that may indicate a higher than normal ML/TF risk include:
Kurangnya pengenalan langsung (face-to-face) dengan klien - Lack of
face-to-face introduction of client;
Kurangnya komunikasi dengan klien - Subsequent lack of contact;
Beneficial ownership tidak jelas – Beneficial ownership is unclear;
Posisi perantara tidak jelas – Position of intermediaries is unclear;
Perubahan kepemilikan tidak jelas – Inexplicable changes in ownership;
Aktivitas perusahaan tidak jelas – Company activities are unclear;
29 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Risiko Pengguna Jasa - Client Risk
Struktur legal klien sering diubah (perubahan nama, transfer kepemilikan,
penggantian pengurus) - Legal structure of client has been altered
numerous times (name changes, transfer of ownership, change of corporate
seat);
Manajemen bertindak sesuai petunjuk orang yang tidak diketahui –
Management appear to be acting according to instructions of unknown or
inappropriate person;
Kerumitan struktur klien yang tidak pada tempatnya – Unnecessarily
complex client structure;
Alasan klien memilih KAP/KJA tidak jelas, dengan mempertimbangkan
ukuran KAP/KJA, lokasi atau spesialisasi – Reason for client choosing the
firm is unclear, given the firm’s size, location or specialization;
Perubahan komisaris atau direksi yang sering atau tidak dapat dijelaskan
– Frequent or unexplained change of members of management;
Klien menolak untuk memberikan semua informasi relevan atau akuntan
mempunyai keraguan atas informasi klien – The client is reluctant to
provide all the relevant information or the accountant has reasonable doubt
that the provided information is correct or sufficient.
b. Faktor yang mengindikasi beberapa transaksi, struktur, lokasi geografis,
aktivitas internasional yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan pemahaman
tentang profil bisnis kllien atau situasi ekonomi.
Factor that may indicate several transactions, structures, geographical location,
international activities that unclear and unsuitable with the understanding of
client business profile or economic situation.
Faktor-faktor yang mengindikasikan risiko pencucian uang/pendanaan teroris
yang tinggi antara lain:
Factors that may indicate a higher than normal ML/TF risk include the following:
Instruksi atau dana klien tidak sesuai dengan profil personal atau sektor
bisnis – Client instructions or funds outside of their personal or business
sector profile;
30 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Risiko Pengguna Jasa - Client Risk
Transaksi individu atau kelompok yang terjadi tidak sesuai dengan profil
bisnis dan transaksi/aktivitas yang diharapkan tidak jelas – Individual or
classes of transactions that take place outside the established business
profile, and expected activities/ transaction unclear;
Jumlah atau struktur pegawai tidak sesuai dengan ukuran atau sifat
bisnis (seperti perputaran yang tinggi atas pegawai dan aset yang
digunakan) – Employee numbers or structure out of keeping with size or
nature of the business (for instance the turnover of a company is
unreasonably high considering the number of employees and assets used);
Aktivitas tiba-tiba dari klien yang jarang beraktivitas - Sudden activity
from a previously dormant client;
Klien memulai/mengembangkan perusahaan dengan profil atau hasil
awal yang tidak jelas - Client starts or develops an enterprise with
unexpected profile or early results;
Indikator bahwa klien tidak ingin memperoleh persetujuan yang
diperlukan dari pemerintah – Indicators that client does not wish to obtain
necessary governmental approvals/filings, etc;
Klien menawarkan fee yang lebih tinggi dari normal untuk jasa yang
bukan premium - Clients offer to pay extraordinary fees for services which
would not ordinarily warrant such a premium;
Pembayaran diterima dari pihak ketiga yang tidak terasosiasi atau tidak
jelas untuk suatu jasa secara tunai, yang bukan merupakan tipe
pembayaran yang normal – Payments received from un-associated or
unknown third parties and payments for fees in cash where this would not
be a typical method of payment;
Entitas dengan tingkat transaksi tunai atau transfer aset yang tinggi,
yang diantaranya dana ilegal mungkin terlibat – Entities with a high level
of transactions in cash or readily transferable assets, among which
illegitimate funds could be obscured;
Politically exposed persons;
31 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Risiko Pengguna Jasa - Client Risk
Investasi di real estat lebih tinggi/lebih rendah dari nilai pasar -
Investment in real estate at a higher/lower price than expected;
Pembayaran internasional yang besar yang tidak rasional – Large
international payments with no business rationale;
Transaksi keuangan yang tidak biasa dengan sumber yang tidak jelas -
Unusual financial transactions with unknown source;
Klien dengan operasi multi yuridiksi yang tidak mempunyai kecukupan
pengawasan perusahaan terpusat - Clients with multijurisdictional
operations that do not have adequate centralized corporate oversight;
Klien didirikan di negara yang mengizinkan bearer share - Clients
incorporated in countries that permit bearer shares;
Adanya transaksi kecurangan sebagai berikut – the existence of
fraudulent transactions as follows:
1) invoice barang/jasa yang lebih tinggi/rendah dari nilai pasar – Over
and under invoicing of goods/services;
2) terbitnya banyak invoice untuk barang/jasa yang sama - Multiple
invoicing of the same goods/services;
3) barang/jasa yang salah pengungkapan (seperti salah ketik pada
bill of lading) – Falsely described goods/services (e.g. false entries on
bills of lading);
4) banyak transaksi perdagangan barang/jasa – Multiple trading of
goods/services.
c. Jenis, industri, sektor atau kategori klien dimana peluangnya besar untuk
melakukan pencucian uang/pendanaan teroris.
Types, industries, sectors or client categories whichever the bigger chance to
execute ML/TF.
32 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia menurut jenis
Pengguna Jasa, diketahui bahwadi Indonesia Politically Exposed Persons (PEPs) dan Partai
Politik merupakan kombinasi entitas dan perorangan yang memiliki risiko tertinggi menjadi
pelaku TPPU. Selanjutnya, diikuti bank/ lembaga keuangan lain, pengusaha/wiraswasta, dan
pedagang valuta asing. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2 berikut.
In accordance to risk analysis report on ML/TF in Indonesia based on clients, it is shown that PEPs
and Political Party are combination of persons and entities which have the highest risk to
become ML/TF perpetrators. Both are followed by Bank/Other Financial Institutions,
Businessman/Entrepreneur, and Forex Trader. We can see them in Table 2 below.
No Pengguna Jasa - Clients Tingkat Penilaian – Assessment Level
Ancaman Threat
Kerentanan Vulnerability
Dampak Impact
Risiko Risk
1 Pengusaha – Businessman Tinggi High
Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
2 Partai Politik – Political Party Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
3 BUMN/ BUMD - SOE Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
4 Politically Exposed Persons (mis. Tokoh Parpol, Pejabat Pemerintahan, dll)
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
5 Pedagang Valuta Asing – Forex Trader
Tinggi High
Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
6 Bank dan Lembaga Keuangan Lain – Bank & Financial Institutions
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
Hasil Assessment Risiko Pengguna Jasa -Assessment Result on Client Risk
1. Politically Exposed Persons;
2. Partai Politik - Political Party;
3. Pengusaha - Businessman/Entrepreneur;
4. Bank dan Lembaga Keuangan Lain - Bank/Other Financial Institutions;
5. Pedagang Valuta Asing - Forex Trader.
33 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
7 Swasta - Private Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
8 Pedagang – Trader Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
9 Yayasan – Foundation Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
10 Korporasi Non UMKM – Non SME Corporations
Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
11 Profesional – Profesional Tinggi High
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
12 Lembaga Swadaya Masyarakat – NGO
Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
13 Perdagangan Dalam Negeri – Domestic Trading
Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
14 Perkumpulan – Society Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
15 TNI/POLRI – Army/Police Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
16 Korporasi UMKM - SMEs Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
17 Ibu Rumah Tangga – Housewife Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
18 Instansi Pemerintah – Government Institutions
Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
19 Pengrajin – Craftsmen Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
20 Petani/ Nelayan – Farmer/FIsherman
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
Tabel 2: Tingkat Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Jenis Pengguna Jasa Akuntan dan Akuntan – Table 2: Level of Risk Assessment on ML/FT based on Type of Clients
C. Risiko Geografis - Geographical Risk
Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan
penduduk lebih dari 252 juta yang tersebar di 34 provinsi. Terkait dengan TPPU, setiap
wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU yang berbeda-beda. Hal tersebut juga sangat
tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi.
As commonly understood, Indonesia is an archipelago inhabited more than 252 million
people spread out in 34 provinces. In relation to ML/TF, every region has its different
potential risk. But it also depends on economy, social and regulation structures.
Dengan menggabungkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU menurut wilayah, tingkat
kerentanan terjadinya TPPU menurut wilayah dan tingkat dampak TPPU menurut wilayah
pada sektor jasa Akuntansi, diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta diketahui sangat
berisiko terhadap terjadinya TPPU.
34 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Through combining ML/TF threat level, vulnerability level, and impact level on accounting
services of every region, we found that Jakarta is the most risky region in Indonesia.
Wilayah berikutnya yang memiliki risiko tinggi adalah Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara,
Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Banten. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 3
dan Gambar 7 berikut.
Other regions which possessed highest risk are Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Jawa
Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Banten. It is depicted in Table 3 and Exhibit 7 as follow.
No Wilayah – Region Tingkat Penilaian – Assessment Level
Ancaman Threat
Kerentanan Vulnerability
Dampak Impact
Risiko Risk
1 DKI Jakarta Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
2 Jawa Timur Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
3 Papua Menengah Average
Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
4 Sumatera Utara Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
5 Riau Menengah Average
Tinggi High
Menengah Average
Menengah Average
6 Kalimantan Barat Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
7 Jawa Barat Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
8 Sulawesi Selatan Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
9 Bengkulu Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
10 Bali Menengah Average
Tinggi High
Tinggi High
Tinggi High
Hasil Penilaian Risiko GeografisAssessement Result of Geographical Risk
1. DKI Jakarta
2. Jawa Timur
3. Papua
4. Sumatera Utara
5. Jawa Barat
6. Sulawesi Selatan
7. Bali
8. Banten
35 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
11 Kalimantan Timur Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
12 Banten Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
13 Jawa Tengah Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
14 Sumatera Selatan Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
15 Nusa Tenggara Barat Menengah Average
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
16 DI Yogyakarta Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
17 Sulawesi Tengah Menengah Average
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
18 Gorontalo Menengah Average
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
19 Bangka Belitung Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
20 Nangroe Aceh Darussalam Menengah Average
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
21 Sulawesi Utara Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
22 Kepulauan Riau Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
23 Kalimantan Tengah Menengah Average
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
24 Lampung Menengah Average
Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
25 Nusa Tenggara Timur Menengah Average
Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
26 Maluku Utara Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
27 Kalimantan Selatan Menengah Average
Menengah Average
Rendah Low
Rendah Low
28 Sulawesi Tenggara Menengah Average
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
29 Jambi Rendah Low
Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
30 Sumatera Barat Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
31 Kalimantan Utara Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
32 Maluku Utara Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
Rendah Low
33 Papua Barat Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
34 Sulawesi Barat Rendah Low
Menengah Average
Menengah Average
Menengah Average
Tabel 3: Tingkat Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Wilayah Table 3: Level of Risk Assessment on ML/FT based on Region
36 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Gambar 7 : Tingkat Penilaian Risiko TPPU Tertinggi berdasarkan Wilayah Exhibit 7: Level of Risk Assessment on ML/FT based on Type of Services
Risiko Lainnya – Other Risks
Selain Risiko Jasa, Risiko Pengguna Jasa, dan Risiko Geografis sebagaimana diuraikan di atas,
suatu klien dapat juga dinyatakan sebagai klien yang berisiko tinggi apabila lokasi, sumber
dan tujuan penggunaan dana klien ada di negara yang:
Besides Service Risk, Client Risk, and Geographical Risk as explained above, a client may also
called high risk client if location, source, and destination of client’s money is existing in a country
which:
a. Terkena sanksi, embargo, atau hukuman sejenis, yang dikeluarkan oleh Persatuan
Bangsa-Bangsa atau organisasi dibawahnya – Subject to sanctions, embargoes or similar
measures issued by UN or its subordinates;
b. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK atau lembaga kredibel lain sebagai negara yang tidak
mempunyai peraturan tentang pencucian uang/pendanaan teroris – Identified by FATF,
PPATK, other credible organizations as country acking appropriate AML/CFT laws,
regulations and other measurements;
DKI JAKARTA
SUMATERA UTARA
JAWA BARAT
BALI JAWA TIMUR
BANTEN
PAPUA
SULAWESI SELATAN
37 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
c. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK atau lembaga kredibel lain sebagai negara donor
aktivitas dan/atau organisasi teroris – Identified by FATF, PPATK, other credible
organizations as country providing or support terrorist activities and/or organizations;
d. Diidentifikasi oleh FATF, PPATK, atau lembaga kredibel lain sebagai negara yang
mempunyai tingkat korupsi atau kriminal yang signifikan - Identified by FATF, PPATK,
other credible organizations as country having significant levels of corruption or other
criminal activity.
Selanjutnya, beberapa faktor dapat dipertimbangkan untuk menambah atau mengurangi
risiko yaitu sebagai berikut:
Moreover, some factors may be considered to add or subtracts risks are as follow:
a. Keterlibatan lembaga keuangan atau DNFBP lainnya – Involvement of financial
institutions or other DNFBPs;
b. Kebutuhan asistensi yang tidak dapat dijelaskan - Unexplained urgency of assistance
required;
c. Kecanggihan klien, termasuk kompleksitas pengendalian lingkungan – Sophistication of
client, including complexity of control environment;
d. Kecanggihan transaksi/skema – Sophistication of transaction/scheme;
e. Lingkungan kerja/struktur akuntan – Working environment/structure of accountant;
f. Adanya peran pengawasan dari regulator lain- Role or oversight of another regulator;
g. Hubungan yang terbentuk sudah lama disertai komunikasi dengan klien selama
perikatan – The regularity or duration of the relationship
h. Tujuan perikatan dan kebutuhan akuntan yang tidak jelas – The unclear purpose of the
relationship and the need for the accountant to provide services;
i. Klien mempunyai reputasi jujur dan bersih di komunitas lokal – Clients who have a
reputation for probity in the local communities;
j. Perusahaan swasta yang transparan dan terkenal di area publik – Private companies that
are transparent and well known in the public domain;
k. Familiaritas akuntan terhadap negara asal klien (apabila selain Indonesia) – The
familiarity of the accountant with a country (other than Indonesia).
38 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB IV: SIMPULAN & SARAN CHAPTER IV: CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS
SIMPULAN - CONCLUSIONS
Dokumen SRA ini disusun untuk dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan risiko
profesi Akuntan dan Akuntan Publik apabila digunakan sebagai media TPPU/Pendanaan
Teroris. Berdasarkan kajian dan analisis terhadap National Risk Assessment tahun 2015, Risk
Based Approach (RBA) yang dikeluarkan FATF, peraturan perundangan yang berlaku yang
terkait dengan profesi Akuntan dan Akuntan Publik serta data jumlah dan penyebaran
Akuntan dan Akuntan Publik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor umum
yang dapat mempengaruhi tingkat risiko TPPU/Pendanaan Teroris pada profesi Akuntan dan
Akuntan Publik yaitu Risiko Jasa, Risiko Pengguna Jasa, dan Risiko Geografis.
This SRA document is prepared to be a guidance in defining the accountant risks if they are used
as ML/TF media. According to studies and analyses of 2015 NRA, RBA issued by FATF, regulations
in relation to the accountant professions, and also data of accountants distribution in Indonesia,
it is concluded that there are 3 (three) general factors influencing risk level of ML/TF on
accountant profession, they are Service Risk, Client Risk, and Geographical Risk.
Dengan berkembangnya kegiatan bisnis usaha, pemberian jasa profesi Akuntan dan Akuntan
Publik serta perkembangan peraturan perundang-undangan, dokumen SRA ini dapat diubah
atau direvisi ke depan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini.
As the development of business modes, service delivery of accountant profession, and
regulation, this SRA document is open to be up-dated or revised in adapting the current
situation.
SARAN - RECOMMENDATIONS
Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dokumen SRA ini dapat menjadi
panduan bagi profesi Akuntan dan Akuntan Publik untuk melakukan risk assessment pada
penugasan yang dilakukannya. Selanjutnya, Akuntan dan Akuntan Publik harus melakukan
prosedur untuk memitigasi risiko-risiko yang ditemukan pada risk assessment tersebut.
39 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
In applying KYCP, the SRA document may become a guidance for accountant professions to
conduct risk assessment of their assignments. Furthermore, the accountant professions shall
apply series of procedure in mitigating risks found in the assignments.
PPPK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur atas profesi Akuntan dan Akuntan Publik
juga melakukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko terjadinya TPPU/Pendanaan Teroris
pada Akuntan dan Akuntan Publik. PPPK, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
regulator profesi keuangan, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
PPPK as the LPP of accountant professions also carried out efforts in mitigating risk of probable
ML/TF via accountant professions. The PPPK, in accordance with its duties and functions as
finance profession regulator, has performed things as follows:
A. REGULASI - REGULATION
PPPK telah menerbitkan peraturan PMK nomor 55/PMK.01/2017 tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan Publik dan Akuntan. Diharapkan
dengan diterbitkan peraturan tersebut akan menguatkan poisisi hukum Akuntan dan
Akuntan Publik dalam pelaksanaan pencegahan TPPU dan Pendanaan Teroris. PPPK
bekerja sama dengan PPATK melakukan update terhadap PMK ini. Selanjutnya, PPPK
melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru tersebut agar dapat dipahami dan
dilaksanakan oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
PPPK formulated the Finance Minister Decree No. 55/PMK.01/2017 concerning KYCP for
Public Accountants and Accountants. The decree enactment was a legal basis to
strengthen of accountant profession in preventing ML/TF. Lately, PPPK and PPATK
exercised some updates on the decree. Soon PPPK will disseminate and socialize the new
decree in order to be fully understood and implemented by accountants.
B. PENGAWASAN - SUPERVISION
Sesuai dengan PMK nomor 55/PMK.01/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa bagi Akuntan Publik dan Akuntan, PPPK melakukan pengawasan untuk
memastikan bahwa Akuntan dan Akuntan Publik telah melaksanakan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa. Mulai tahun 2018, PPPK akan menambahkan kepatuhan PMPJ pada
ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan PPPK terhadap Akuntan dan Akuntan
Publik. PPPK telah mempersiapkan pedoman dan standar pemeriksaan untuk
memastikan kepatuhan Akuntan dan Akuntan Publik terhadap PMK nomor
55/PMK.01/2017 dan peraturan perundangan yang terkait. PPPK juga sudah menyiapkan
40 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Standard Operating Procedure (SOP) berbasis risiko terkait dengan TPPU. SOP ini akan
diterapkan dalam penanganan KAP yang terindikasi menangani dan/ atau terlibat TPPU.
As regulated in Finance Minister Decree No. 55/PMK.01/2017, PPPK conducts examination
to ensure that the accountant professions have already implemented KYCP. Start from
2018, PPPK will add KYCP compliance as part of examination scope for accountant
professions. PPPK also prepared guidance and standard of examination to ensure the
compliance of accountant professions to Finance Minister Decree No. 55/PMK.01/2017 and
other relevant regulations. PPPK already set risk based SOP on ML/TF. The SOP will be
executed whenever an audit/accounting firm is indicated handled and/or involved in
ML/TF.
C. PEMETAAN KAP & KJA BERISIKO – MAPPING OF RISKED ACCOUNTING FIRMS
PPPK memiliki unit Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi Akuntan yang
bertanggung jawab untuk mengelola data mengenai profesi Akuntan dan Akuntan
Publik. Peran unit ini akan dioptimalkan dalam melakukan pemetaan terhadap KAP dan
KJA yang berpotensi memiliki risiko tinggi. Adapun indikator-indikator yang telah
diidentifikasi antara lain:
PPPK is supported by the Analysis and Reporting of Accountant Profession Sub Division
that responsible for administering data of accountant professions. This unit role will be
optimized in mapping high risk audit/accounting firms. As for the identified indicators are:
1. Internal KAP/ KJA yang pecah (silo-silo) – Split in the internal of audit/accounting
firm;
2. Rasio jumlah klien yang timpang terhadap jumlah rekan dan staf – Lame ratio of
client number to partners and staff number;
3. Variasi jasa terlalu lebar – widely varied type of services ; dan
4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang lemah – Weak Quality Control
implementation.
41 PENILAIAN RESIKO SEKTORAL UNTUK AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2017
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR PUSTAKA Bibliography
McGuire, Matthew, 2014. Guide to Comply with Canada’s Anti-Money Laundering (AML)
Legislation. Canada: Chartered Professional Accountants of Canada.
Wong, Mary, 2013. Accountants’ Role in Combating Money Laundering and Terrorist Financing
(Experience Sharing Session). Hong Kong : Delloite.
____________, 2008. Anti-Money Laundering: Guidance for the Accountancy Sector. United
Kingdom: The Consultative Committee of Accountancy Bodies.
____________, 2008. Risk Based Approach (RBA) Guidance For Accountants. Paris: Financial
Action Task Force.
____________, 2015. Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.
Jakarta: Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia.
____________, 2015. Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Jakarta: Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia.
____________, 2016. Know Your Customer: Quick Reference Guide. United Kingdom:
Pricewaterhouse Coopers.
____________, 2017. Anti-Money Laundering: Guidance for the Accountancy Sector (draft).
United Kingdom: The Consultative Committee of Accountancy Bodies.
____________, 2017. Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Penyedia Barang dan/
atau Jasa Lainnya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan.