peningkatan akses pedoman - poltekkesdepkes-sby.ac.id

351.077Ind

P

PEDOMANPENINGKATAN AKSESPELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANDIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR

KEMENTERIAN KESEHATAN RI2012

Katalo b Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

351.077Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktoratp Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Pedoman peningkatan akses pelayananesehatan di DTPK,-- Jakarta : Kementerianesehatan RI. 2012

SBN 978 -602-235-185-6

1. Judul I. HEALTH POLICY1. HEALTH PROGRAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

karena dengan kasihNya buku ini dapat tersusun.

Kesehatan sebagai hak fundamental setiap individu dinyatakan

secara global dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,

1948), Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Namun demikian, data yang ada menunjukkan bahwa derajat

kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Hal ini dibuktikan

dengan Angka Kematian Ibu per KH 7,14 per 1000 KH (2008).

Sedangkan pada tahun 2007 Angka Kematian Ibu 3,38 per 1000 KH

dan pada tahun 2006 sebesar 3,32 per 1000 KH (Depkes RI, 2009).

Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal BinaUpaya Kesehatan , sebagai penanggungjawab terhadap upaya

pelayanan kesehatan masyarakat menyusun Pedoman Peningkatan

Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK dalam rangka meningkatkanjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi panduan

bagi para pemangku kepentingan terkait untuk dapat melangkah

bersama dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan

bagi masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Akhirny , terima kasih yang tak terhingga kepada Tim

Penyusun ju a pada seluruh pihak, atas bantuan dan dukungan-

nya, buku ini bisa terbit.

Jakarta, November 2012

Dir t ina Upaya Kesehatan Dasar

PE MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

KATA SAMBUTAN

Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan selama

ini, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara

bermakna, meskipun belum dapat dinikmati secara merata oleh

seluruh penduduk di Indonesia, khususnya masyarakat yang

bermukim di lokasi-lokasi terpencil, termasuk di daerah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Salah satu prioritas pembangunan adalah pembangunan daerah

tertinggal, perbatasan dan kepulauan, yang diarahkan pada Kawasan

Timur Indonesia. Hal ini didukung berbagai kebijakan lainnya seperti

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan

Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau

Kecil Terluar, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/l/

2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2010-2014, Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan

Antarnegara Tahun 2005 dari Departemen Dalam Negeri.

Masalah spesifik dan menonjol yang menjadi kendala

pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil dan terisolir

adalah situasi dan kondisi geografi yang sulit dijangkau, keterba-

tasan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan dan

kualitas SDM Kesehatan di daerah tersebut. Untuk itu perlu dilaku-

kan upaya mendasar yaitu peningkatan akses pelayanan kesehatan,

agar masyarakat di daerah tersebut mendapat pelayanan yang

diperlukan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.


Berbagai ke ijakan telah diterbitkan untuk mendukung percepatan

pembangunan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) guna mendukung MDG's. Salah

satu upaya Ke enterian Kesehatan adalah dengan menyusun Buku

Panduan Peni gkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK.

Panduan ini di arapkan dapat digunakan oleh provinsi/kabupaten/

kota untuk me gembangkan pelayanan kesehatan di lokasi-lokasi

yang membutu kan pelayanan yang sifatnya khusus sebagai satu

kesatuan data perencanaan yang utuh.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan

kepulauan, har s memperhatikan letak geografis, kebutuhan masya-

rakat setempa , dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian

diperlukan Ian kah-Iangkah sesuai kemampuan daerah berupa

terobosan-tern osan untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi.

Kepada ti penyusun dan semua pihak yang terkait dengan

penerbitan buk ini kami ucapkan terima kasih serta berharap agar

buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di

DTPK.

PE60MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................

SAMBUTANi

iiiiii...........................................................................

DAFTAR ISI ...........................................................................

SK DIRJEN BINA UPAYA KESEHATAN ...............................

v

vii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................. 1

B. Tujuan ................................................................ 4C. Sasaran Buku .................................................... 5

D. Pengertian ......................................................... 5

E. Dasar Hukum .................................................... 9

BAB 11 KONSEP DASAR PELAYANAN KESEHATAN

DI DTPK ................................................................... 15A. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan di DTPK 15

B. Ciri-ciri Model Pelayanan di DTPK .................... 221. Model Daerah Terpencil ............................... 222. Model Daerah Perbatasan .......................... 23

3. Model Daerah Kepulauan ............................ 24

C. Jenis Pelayanan Kesehatan di DTPK .............. 24

1. Pelayanan Dasar ......................................... 27

2. R u mah sakit ................................................. 293. Pelayanan Kesehatan oleh Tim Pelayanan .

Kesehatan Bergerak .................................... 29

4. Pelayanan Rujukan ...................................... 32


BAB III MAN JEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK 35

A. M najemen Pelayanan Kesehatan di DTPK ..... 35

1. Evaluasi ....................................................... 35

2. Perencanaan ................................................ 36

3. Pelaksanaan dan Pengendalian .................. 37

4. Penilaian ...................................................... 37

B. S stem Informasi ............................................... 38

BAB IV DUK NGAN SUMBER DAYA PENINGKATAN

AKS S PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK ........ 41

A. K tenagaan ....................................................... 41

B. P mbiayaan ....................................................... 43

C. S rana Pelayanan ............................................. 44

D. at Kesehatan .................................................. 44

E. Tat dan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai .. 45

F. ndukung Lainnya ........................................... 46

BAB V PEM INAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

PENT GKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN

DID PK ................................................................... 47

A. embinaan, Pengawasan dan Pengendalian ... 47

B. enanggungjawab/Koordinator ......................... 50

C. I dikator Pelayanan Kesehatan di DTPK ......... 50

BAB VI PEN IJTUP ................................................................ 55

DAFTAR BU IC U RUJUKAN .................................................. 57

KEPUSTAKAA N .................................................................... 61

TIM PENYU UN .................................................................... 65

PEWMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANNOMOR : HK.03.05/II/2485/2012

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATANDI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

MENIMBANG : a. bahwa sasaran prioritas nasionaldiarahkan pada Daerah Tertinggal,Perbatasan dan Kepulauan khususnya diwilayah perbatasan dengan negaratetangga;

b. bahwa dalam Rencana StrategisKementerian Kesehatan 2010 - 2014telah ditetapkan daerah tertinggal,perbatasan dan kepulauan menjadi salahsatu prioritas dalam pembangunankesehatan, agar masyarakat di daerahtertinggal, perbatasan dan kepulauandapat mudah terjangkau dan menjangkaupelayanan kesehatan;

c. bahwa dalam meningkatkan pelayanankesehatan di daerah tertinggal,perbatasan dan kepulauan diperlukanbuku Pedoman Peningkatan AksesPelayanan Kesehatan di DTPK;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan padahuruf (a), (b), dan (c) dipandang perlumenetapkan Keputusan Direktur JenderalBina Upaya Kesehatan tentang PedomanPeningkatan Akses Pelayanan Kesehatandi Daerah Tertinggal, Perbatasan danKepulauan (DTPK).


MENGINGAT 1 Undang-undang No.32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembarNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang No 12 tahun2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah (LembarNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

2 Undang-Undang Republik Indonesia No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara(Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2008 No 17, Tambahan LembarNegara Republik Indonesia Nomor 4925);

3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembar NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 No 144,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);

4 Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun2005 tentang Pengelolaan Pulau-PulauKecil Terluar (92 Pulau Pulau KecilTerluar);

5 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010-2014;

6 Keputusan Menteri Kesehatan RINo.374/Menkes/SKN/2009 tentangSistem Kesehatan Nasional;

7 Peraturan Menteri Kesehatan RI No1144/Menkes/PerNII/2010 TentangOrganisasi clan Tata Kerja KementerianKesehatan;

PEWOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

8 Peraturan Badan Nasional PengelolaPerbatasan No 1 Tahun 2011 TentangDesign Besar Pengelolaan Batas WilayahNegara dan Kawasan Perbatasan Tahun2011 - 2025;

9 Peraturan Badan Nasional PengelolaPerbatasan No 2 Tahun 2011 TentangRencana Induk Pengelolaan BatasWilayah Negara dan KawasanPerbatasan Tahun 2011 - 2014;

10 Peraturan Badan Nasional PengelolaPerbatasan No 3 Tahun 2011 TentangRencana Aksi Pengelolaan BatasWilayah Negara dan KawasanPerbatasan Tahun 2011

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINAUPAYA KESEHATAN TENTANG PEDOMANPENINGKATAN AKSES PELAYANANKESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK)

KEDUA : Pedoman Peningkatan Akses PelayananKesehatan di Daerah Tertinggal , Perbatasandan Kepulauan (DTPK) sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalamDiktum Kedua agar digunakan sebagai acuan

bagi pemangku kepentingan dalampeningkatan akses Pelayanan Kesehatan diDaerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

(DTPK).


KEEMPAT I : Keputusan ini berlaku pada tanggalditetapkannya dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dite pkan di : JAKARTAPad Tanggal : 12 NOVEMBER 2012

SUPNTORON IP H95408112010061001

Tembusan:1. Sekretari Jenderal Kementerian Kesehatan2. Inspektur enderal Kementerian Kesehatan

PEEIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan selama

ini, telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

secara bermakna, meskipun belum dapat dinikmati secara

merata oleh seluruh penduduk di Indonesia, khususnya masya-

rakat yang bermukim di lokasi-lokasi terpencil, termasuk di

daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pem-

bangunan daerah tertinggal, perbatasan dan kepuiauan, yang

diarahkan pada Kawasan Timur Indonesia. Hal ini didukung

berbagai kebijakan lainnya seperti Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar, Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/60/I/


2010 Tahu 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehata Tahun 2010-2014, Platform Penanganan

Permasal an Perbatasan Antarnegara Tahun 2005 dari

Departem Dalam Negeri.

Pendekata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

di daerah ersebut tidak dapat disamakan dengan daerah

Iainnya. P ndekatan yang dilakukan harus memperhatikan

pendekat n kedaulatan ( souvereignity approach) dan

pendekata ekonomi (prosperity approach). Pembangunan

yang dila anakan di daerah tertinggal , perbatasan dan

kepulauan harus dilaksanakan secara terpadu , sinergis dan

berkesina bungan oleh seluruh sektor.

Pelayana kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan

kepulaua , perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan

masyarak t setempat serta sesuai dengan perkembangan

dan per asalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan

pelayana kesehatan ini perlu mempertimbangkan kondisi

geografi, aca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya

PEbOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemda

dan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan

jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah

tersebut.

Delapan dasar pemikiran dalam menyusun konsep pelayanan

kesehatan di DTPK:

1. Pelayanan kesehatan belum merata karena kondisi geografis,

distribusi penduduk dan epidemiologi penyakit sehingga

menyebabkan hambatan akses pelayanan

2. Keberadaan dan kemampuan RS Kabupaten atau Dinas

Kesehatan dalam memberikan pelayanan rujukan

3. Kebijakan otonomi daerah dalam menetapkan kewenangan

pelayanan kesehatan, harus memperhatikan peningkatan

pelayanan kesehatan di DTPK

4. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

5. Pelayanan kesehatan harus bersifat seimbang/sesuai

kebutuhan/equiti

6. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan dan peran serta

masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK mi

7. Perlu adan,

pihak lain ti

8. Perlu adan

untuk mei

pelayanan

Mengingat terb

manusia yang

sangat terpenc

agar masyaral^

diperlukan der

Untuk itu dip

kesehatan di

(DTPK).

a kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor serta

rkait secara berkesinambungan

a inovasi dan upaya percepatan yang ditujukan

ingkatkan ketersediaan, akses serta mutu

kesehatan di DTPK

atasnya sarana dan prasarana serta sumber daya

ada di DTPK khususnya di Puskesmas terpencil/

it diperlukan upaya peningkatan akses kesehatan,

.at di daerah tersebut mendapat pelayanan yang

igan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan.

erlukan pedoman upaya peningkatan akses

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

B. TUJUAN

Umum

Tersedia ya pedoman peningkatan akses dan mutu

pelayana kesehatan di daerah tertinggal perbatasan dan

kepulaua (DTPK).

PE 6OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Khusus

1. Diperolehnya persepsi yang sama dalam penyeleng-

garaan pelayanan kesehatan di DTPK

2. Meningkatnya keterpaduan dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di DTPK

3. Diperolehnya dukungan sumber daya yang memadai

dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di

DPTK

C. SASARAN BUKU : seluruh pemangku kepentingan terkait

dengan pelayanan kesehatan di DTPK.

D. PENGERTIAN

Tidak ada definisi operasional langsung mengenai DTPK.

Kriteria DTPK penetapannya dilakukan oleh berbagai

kebijakan.

1. Daerah Tertinggal

Daerah kabupaten/kota yang relatif kurang berkembang

dibandingkan daerah lain dalam skala nasional clan

berpenduduk relatif tertinggal. Ditetapkan berdasarkan PP

No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN ditetapkan 183 kabu-

paten/kota di 27 provinsi.


J

2. Daera Perbatasan

Kabup ten/wilayah geografis yang berhadapan dengan

negar tetangga, dengan penduduk yang bermukim di

wilaya tersebut disatukan melalui hubungan sosio-

ekono i, dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah

admini tratif tertentu setelah ada kesepakatan antar-

negar yang berbatasan.

3. Puske mas Terpencil dan Sangat Terpencil

Adala Puskesmas yang ditetapkan statusnya dengan SK

bupati/ alikota berdasarkan kriteria yang tercantum dalam

Perme kes No 929 dan 1239 Tahun 2007.

Perm nkes No 929 dan 1239 Tahun 2007 tentang

penet pan kriteria sarana yankes (Puskesmas dan RS)

terpen it dan sangat terpencil dengan memperhatikan:

a. Le ak Geografi

4. Pulau ulau Kecil Terluar (PPKT)

a. P Iau-pulau dengan luas area kurang atau sama

d gan 2000 km2 yang memilliki titik dasar koordinat

PEIIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

geografis yang menghubungkan garis pangkal laut

kepulauan sesuai hukum internasional dan nasional

b. Diterapkan berdasarkan Perpres 78 Tahun 2005

dimana terdapat 92 PPKT yang berada di 45

kabupaten/kota

5. Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (PPKTB)

Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk yang memerlukan

perhatian dalam masalah kesehatan, berdasarkan data

Tim Toponomi Perpers 78 Tahun 2005 terdapat 34 pulau

termasuk Pulau Nusakambangan yang terletak di 11

provinsi dan 21 kabupaten/kota.

6. Daerah Bermasalah Kesehatan

a. Kab/Kota yang memiliki IPKM di bawah rerata dan

proporsi penduduk miskinnya lebih tinggi dari rerata

atau kab/kota yang memiliki masalah kesehatan

khusus

b. Penetapakan berdasarkan data Riskesdas 2007

berdasarkan 24 indikator. Ditetapkan 130 kab/kota

DBK di 27 provinsi

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK Mi

7. 101 P kesmas Prioritas Nasional di DTPK

Puske mas yang terdapat di kecamatan yang berbatasan

Iangsu g dengan negara tetangga baik darat maupun di

pulau- ulau kecil terluar berpenduduk, yang memerlukan

perhati n semua pihak pusat dan daerah serta menjadi

priorita nasional dalam bidang kesehatan.

8. NSPK:J Norma, Standar, Prosedur, Kriteria merupakan

kriterial Pelayanan Minimal yang harus terpenuhi.

9. IPM DA N IPKM:

IPM: I deks Pembangunan Manusia.

IPKM: ndeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.

10. Ruma Sakit Rujukan

Adala Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan

spesia istik dan rujukan medis.

PErIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

E. DASAR HUKUM

1. Amandemen ke 4 pasal 34 UUD 45.

2. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 4 - 13:

a. Hak setiap orang

b. Kesehatan

c. Akses atas sumber daya

d. Yankes yang aman, bermutu dan terjangkau

e. Menentukan sendiri yankes yang diperlukan

f. Lingkungan yang sehat

g. Info & edukasi kesehatan yang seimbang dan ber-

tanggungjawab

h. Informasi tentang data kesehatan dirinya

i. Kewajiban setiap orang

j. Ikut mewujudkan mempertahankan dan mening-

katkan derajat kesehatan masyarakat

k. Berperilaku hidup sehat

1. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi

orang lain yang menjadi tanggung jawabnya

m. Turut serta dalam program jaminan


3. UU K ehatan 36 Tahun 2009, pasal 16: untuk dapat

terse) nggaranya pelayanan kesehatan yang merata

kepad masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga

keseh tan yang merata dalam arti pendayagunaan dan

penye arannya harus merata ke seluruh wilayah sampai

ke da ah terpencil sehingga memudahkan masyarakat

dalam emperoleh layanan kesehatan.

4. UU K sehatan 36 Tahun 2009, pasal 19: Untuk

melak anakan upaya kesehatan yang merata dan

terjan kau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan

fasilita pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai

daera terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh

mast' akat.

5. UU K ehatan 36 Tahun 2009 pasal 171 :

Besar nggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,

kabup ten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh

perse) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana

dimak ud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk

kepen ingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-

PE4OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

6. UU 27 Tahun 2007, pasal 1: tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil dinyatakan, Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu

proses perencanaan, pemanfaatan , pengawasan dan

pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

antara ekosistem darat dan taut, serta antara ilmu

pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

7. UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

8. PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-

rintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan: Pada

bagian kedua urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah.


a M nteri/kepala lembaga pemerintah non-departemen

m netapkan norma, standar, prosedur dan kriteria

un uk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

b Di alam menetapkan norma, standar, prosedur dan

kri eria memperhatikan keserasian hubungan

Pe erintah dengan Pemerintahan Daerah dan antar-

Pe erintahan Daerah (pasal 9)

9. PP 58 ahun 2005: Belanja penyelenggaraan urusan wajib

sebag imana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk

melin ungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

mast' rakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang iwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang Iayak serta mengembangkan sistem jaminan

sosial pasal 16)

10. Kepm nkes RI No 160 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010

- 201 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan

berke dilan bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk

mast' rakat yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan

dan k pulauan


11. SK Dirjen Bina Upaya Kesehatan No.HK.02.04/11/2028/

2011 Tahun 2011 tentang Peningkatan Akses Pelayanan

Kesehatan melalui Tim Kesehatan Mobile di Daerah

Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK J

BAB II

KONSEP DASAR

PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

A. KONSEP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Program pelayanan kesehatan di DTPK telah dikembangkan

Kementerian Kesehatan sejak tahun 1985 melalui program

Inpres maupun program bantuan luar negeri seperti Proyek

United Nation Development and Planning (UNDP). Program

pelayanan kesehatan di DTPK sudah dilaksanakan hampir

di semua kabupaten secara rutin walaupun dalam kondisi

yang terbatas. Dengan masuknya kebijakan mengurangi

kesenjangan antar-daerah pada RPJP 2005-2025 maka

terjadi peningkatan yang signifikan pada pengembangan pro-

gram pelayanan kesehatan di DTPK. Hal ini terlihat dari

masuknya isu DTPK pada berbagai program, adanya

peningkatan pembiayaan pada program DTPK diberbagai

program utama, serta banyaknya intervensi Kementerian/

Lembaga dalam pengembangan DTPK.


Dalam me gatasi masalah di DTPK, diperlukan kebijakan

dengan p ndekatan kesejahteraan (prosperity approach)

serta pen ekatan kedaulatan (souvereignity approach),

mengingat asalah yang dihadapi selain terkait kesejahteraan

juga ada masalah yang menyangkut keamanan dan

kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

di daerah t rtinggal, perbatasan dan kepulauan perlu menjalin

kerjasama an keterpaduan antar-kementerian dan lembaga

terkait, pe erintah daerah, dunia usaha dan pihak swasta

serta NGO Hal ini untuk meningkatkan daya ungkit program/

kegiatan ang dilaksanakan bagi masyarakat di wilayah

tersebut.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan

kepulauan ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu

pelayana kesehatan bagi masyarakat di DTPK, dengan

memperh ikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat

dan sesua dengan perkembangan dan permasalahan yang

dihadapi. Disisi lain perlunya upaya percepatan untuk

mengejar etertinggalan tanpa menimbulkan culture shock

PEdOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

bagi masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan

ini perlu dukungan balk pengadaan sarana dan prasarana,

peningkatan kemampuan sumbar daya manusia dan

peningkatan dana sehingga terjadi peningkatan jangkauan

dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

di daerah tersebut tidak dapat disamakan dengan daerah

Iainnya. Pendekatan yang dilakukan harus memperhatikan

pendekatan kedaulatan (souvereignity approach) dan

pendekatan ekonomi (prosperity approach). Pembangunan

yang dilaksanakan di daerah tertinggal perbatasan dan

kepulauan harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan

berkesinambungan oleh seluruh sektor.

Pelayanan kesehatan di DTPK, secara prinsip sama dengan

pelayanan di tempat lainya . Akan tetapi, dalam pelaksanaan

dan tahapan kegiatan diperlukan pendekatan yang berbeda

mengingat adanya karakteristik dan hambatan yang

berpengaruh secara mendasar antara lain:


1. Kondi geografi dan kondisi alam/iklim;

2. Masai h kedaulatan dan show window;

3. Kondi budaya sosial, ekonomi masih tertinggal;

4. Kondi keamanan;

5. Jarak e fasilitas pelayanan publik jauh;

6. Prasar na dasar di DTPK:

a. Fa ilitas jalan belum optimal

b. Sa ana komunikasi terbatas;

c. Al bersih sulit;

d. S ana transportasi terbatas;

e. Li rik tidak tersedia di beberapa wilayah tertentu.

7. Penye aran masyarakat dalam jumlah kecil di wilayah

yang N as;

8. Peratu an Perundang-undangan yang belum mendukung

sepert:

a. D sentralisasi Kewenangan kepada Kabupaten/Kota

tid k disertai dengan dukungan pembiayaan yang

di erlukan;

b. B lum tegasnya peran provinsi dalam pemberdayaan

ka upaten.

PE6OMAN PENINGKATAN AKSES PEIAYANAN KESEHATAN DI DTPK

c. Dicabutnya Inpres Puskesmas dan pelayanan daerah

terpencil (pembangunan sarana, tenaga, peralatan

dan bahan habis pakai) di Fasilitas Pelayanan

kesehatan di DTPK.

Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber

daya manusia yang ada di DTPK khususnya di Puskesmas

terpencil/sangat terpencil diperlukan upaya terobosan berupa

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK, agar

masyarakat di daerah tersebut mendapat pelayanan yang

diperlukan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu diperlukan pedoman Peningkatan Akses Pelayanan

Kesehatan di DTPK.

Tujuan akhir (impact) peningkatan akses pelayanan kesehatan

di DTPK adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam

mengatasi masalah kesehatan masyarakat sehingga terjadi

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Impact lain

yang juga perlu dicegah adalah kekecewaan masyarakat.

Untuk mencapai IPM, perlu dicapai outcome yang sesuai

seperti Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).


Untuk itula 1 semua upaya peningkatan harus diberikan baik

melalui Ii tas program maupun lintas sektor, dengan

memperti bangkan seberapa besar upaya peningkatan

kesehatan asyarakat mempengaruhi individu, keluarga, dan

kelompok aupun masyarakat.

Gambar.l.

Model sistem Pelayanan Kesehatan di DTPK

DANA

MATERIAL

METODE

OBAT

PELAYANAN DASAR

P LAYANAN RUMAH SAKITN

)-Gkupan Pdayanan

PwbordayaanMa.yarakat

IPMPELAYANAN RUJUKAN

ELAYANAN TIM MOBILE

i....1 .. . ............ ....... ...... ...............PE"

NSPKJENIS PELAYANAN SPM

INPUT PROSES ouTPUT OUTCOME IMPACT


Sasaran intervensi kesehatan masyarakat adalah seluruh

masyarakat termasuk individu, keluarga, kelompok beresiko

tinggi termasuk kelompok/masyarakat penduduk di daerah

kumuh, terisolasi, berkonflik, dan daerah yang tidak terjangkau

pelayanan kesehatan.

Tantangan di atas berpengaruh terhadap berbagai input

pelayanan dan proses pelayanan. Berbagai keterbatasan dan

tantangan yang ada menyebabkan pelayanan kesehatan di

daerah terpencil dan sangat terpencil harus menentukan

sasaran utama kegiatan, pelayanan prioritas yang akan

dilakukan, serta memadukan beberapa kegiatan yang dapat

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan strategis yang ada.

Disamping itu, dalam upaya pelayanan rujukan di DTPK, perlu

digunakan konsep Wilayah Cakupan Rujukan. Hal ini

bertujuan agar pelayanan yang dilakukan sesuai kebutuhan,

berdaya guna dan berhasil guna serta menghasilkan daya

ungkit yang tinggi.


B. CIRI-CIRI M ODEL PELAYANAN DI DTPK

Menginga karakteristik DTPK berbeda dengan non DTPK,

maka dip rlukan pendekatan yang berbeda agar upaya

pengingka an akses pelayanan berfungsi optimal.

Sesuai de gan Karakteristik yang berbeda tersebut, maka

Rencana embangunan Pelayanan Kesehatan di DTPK perlu

dibagi me jadi 3 Model Dasar :

1. Model Pelayanan Kesehatan di daerah Terpencil

2. Model Pelayanan Kesehatan di Perbatasan

3. Model Pelayanan Kesehatan di Kepulauan.

Adapun c ri dari masing-masing model, dapat diuraikan

sebagai b rikut :

1. Model Pelayanan Kesehatan di daerah Terpencil :

a.

b.

C.

d.

P rencanaannya difokuskan untuk menghilangkan

ke enjangan pelayanan akibat keterpencilan daerah

d ngan cara memperkuat fasilitas pelayanan

ke ehatan yang ada

P nguatan kemampuan fasilitas kesehatan dasar

P nguatan kemampuan Rumah Sakit Kabupaten

yang berada di wilayah cakupan rujukannya, sebagai

p at rujukan medik.

T sedia radio medik


2. Model Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan:

a. Perencanaannya difokuskan untuk menciptakan

pelayanan kesehatan yang mampu berperan sebagai

`Gate Keeper', Rujukan Kesehatan dan show window

pelayanan kesehatan dengan pembangunan unit

pelayanan kesehatan yang responsif dan kompetitif

terhadap pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

b. Membangun kerja sama dengan Negara tetangga

dalam rujukan gawat darurat.

c. Adanya koordinasi pelayanan kesehatan antara

Pemda/Dinas kesehatan dengan Kantor Kesehatan

Pelabuhan.

d. Tersedia radio medik

Model ini hanya untuk daerah Perbatasan RI dengan

negara yang pelayanan kesehatannya lebih menarik.

Untuk perbatasan lain, cukup pelayanan kesehatan

yang responsif yang mampu menjawab perkem-

bangan `demand masyarakat.

PEDOMAN PENMNGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

3. Model Daerah Kepulauan:

a.

b.

c.

d.

P

P

E

C

P

Te

rencanaannya difokuskan untuk menciptakan

at Jejaring Pelayanan Kesehatan Rujukan

kuasi dilakukan berdasarkan konsep Wilayah

kupan Rujukan

gembangan tanaman obat keluarga

sedia radio medik

C. JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Pembang nan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi

salah sat hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan untuk

mendapat an penghidupan yang layak di bidang kesehatan,

amandem n kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan:

"Negara ertanggungjawab atas penyediaan fasilitas

pelayana kesehatan dan pelayanan umum yang layak".

Di era ot<bnomi daerah amanat amandemen dimaksud,

mempuny4i makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah

PE110MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Daerah sebagai sub-sistem Negara Kesatuan Republik In-

donesia terhadap masyarakat, dan Pemerintah Daerah

dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang

layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan

politik. Amanat ini harus diterjemahkan dan dijabarkan secara

baik oleh sistem dan perangkat pemerintahan daerah.

Untuk lebih menjamin penerapan hak-hak publik sebagai-

mana tersebut di atas, di era otonomi daerah UU No. 32 Tahun

2004 dalam Pasal 11, 13 dan 14 telah menjadikan pena-

nganan bidang kesehatan sebagai urusan wajib/tugas peme-

rintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Merujuk Pasal

11 ayat (4), maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang layak dalam batas pelayanan minimal adalah merupakan

tanggung jawab atau akuntabilitas yang harus diseleng-

garakan oleh daerah yang berpedoman pada PP No. 65 Tahun

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

Secara ringkas, PP No.65 Tahun 2005 memberikan rujukan

bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu


pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang

berhak di eroleh setiap warga negara secara minimal,

terutama ang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik

Daerah Pr vinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

SPM Bida g Kesehatan diterapkan pada urusan wajib daerah.

Oleh kar na itu, SPM merupakan bagian integral dari

Pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan,

menyeluru , terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka

Menenga Nasional.

Untuk itu, menurut PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan P merintahan Bidang Kesehatan, juga Pemerintah

kabupate /kota berkewajiban melaksanakan urusan

kesehatan Lebih lanjut SK MENKES No.922/MENKES/SK/

X/2008 m netapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota mampu

menyusu dan menetapkan kebijakan/NSPK upaya

pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan

kepulauan skala kabupaten/kota setelah NSPK ditetapkan

oleh Pem rintah kabupaten/Kota.

PEIJOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Jenis pelayanan kesehatan di DTPK:

1. Pelayanan Dasar

Sesuai dengan SK Menkes 128 Tahun 2004, Puskesmas

di DTPK mempunyai fungsi:

a. Unit Pelaksana Teknis

Yang dimaksud dengan Unit pelaksana teknis adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan

kabupaten/kota (UPTD) Puskesmas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang dinas kesehatan

kabupaten/kota.

b. Pembangunan kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan


ke ehatan diselenggarakan berdasarkan pada 1)

pe ikemanusiaan; 2) pemberdayaan dan kemandirian;

3) dil dan merata; 4) pengutamaan dan manfaat.

c. Pe anggungjawaban Penyelenggaraan

P anggungjawab utama penyelenggaraan seluruh

up ya pembangunan kesehatan di wilayah kabu-

pa en/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota,

se angkan Puskesmas bertanggungjawab hanya

un uk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang

di ebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota

se uai dengan kemampuannya.

d. Wi ayah kerja

W (ayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja

ad insitratif, yaitu satu wilayah kecamatan, satu atau

be erapa desa/ kelurahan di satu wilayah kecamatan.

Di etiap kecamatan harus ada satu Puskesmas. Faktor

lu s wilayah, kondisi geografis, kepadatan jumlah pen-

du uk, merupakan dasar pertimbangan untuk memba-

ng n dan menentukan wilayah kerja Puskesmas.

PEiOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah ker-

janya, Puskesmas ditunjang dengan unit pelayanan

kesehatan yang lebih sederhana yaitu Puskesmas

Pembantu dan Puskesmas Keliling.

2. Pelayanan Rumah Sakit

Sesuai dengan UU RS no 44 Tahun 2009, pada pasal 47,

disebutkan:

a. Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis,

Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit lapangan.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penyelenggaraan Rumah Sakit bergerak dan Rumah

Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Pelayanan Kesehatan oleh Tim Pelayanan Kesehatan

Bergerak (TPKB)

Pelayanan yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Kesehatan

Bergerak untuk menjangkau masyarakat di kampung,

desa yang letaknya jauh dari sarana pelayanan yang ada

mengingat penduduk di DTPK tersebar dalam kelompok


yang latif kecil. Pelayanan rutin ini dilakukan dengan

terlebi dahulu dilakukan perencanaan dan koordinasi

denga berbagai sumber daya dan pusat pelayanan yang

memb tuhkan. TPKB diantar ke lokasi pelayanan dan

akan ijemput beberapa hari kemudian

Tim P Iayanan Kesehatan Bergerak (TPKB):

a. Ti TPKB adalah tim yang melaksanakan kegiatan

pe ayanan ke desa atau kelompok masyarakat yang

tin gal di lokasi terpencil/sangat terpencil. Tim terdiri

d is

1) Dokter Spesialis/dokter umum yang terlatih

2) Petugas Kesehatan non medis Kabupaten

3) Petugas Kesehatan non medis Provinsi

b. K giatan yang dilakukan meliputi:

P (ayanan dasar esensial termasuk pemberdayaan

m syarakat dan pelayanan rujukan kesehatan serta

ru ukan medis

c. K mampuan yang dimiliki oleh TPKB:

1) Kemampuan tiap jenis tenaga berdasarkan

standar kompetensinya dan standar profesi

PEfOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

2) Memiliki sertifikat pelatihan GELS/PONED/ Dokter

Plus

3) Kemampuan Surveilans

4) Kemampuan sebagai fasilitator dalam

pemberdayaan masyarakat

5) Kemampuan menyusun pencatatan dan laporan

d. Sarana pendukung:

1) Sarana transportasi:

Dapat berupa pesawat, kendaraan roda 4 khusus,

kendaraan roda 2, pusling air, atau dengan

menggunakan hewan.

2) Alat kesehatan, Obat dan perbekalan kesehatan

habis pakai

e. Frekuensi kegiatan TPKB direncanakan minimal 4

(empat) kali pertahun di lokasi yang sama dengan

tujuan meningkatkan akses dan cakupan pelayanan

pada daerah sasaran


4. Pelay nan Rujukan:

Dinas Kesehatan bersama RS membangun dan

memf ngsikan sistem rujukan kabupaten yang efektif dan

efisien

Pelay nan yang dilakukan oleh TPKB adalah pelayanan

rujuka yang merupakan bagian dari pola rujukan kabu-

paten. ola rujukan dapat menggunakan pola pendekatan

wilay h administratif dan pola pendekatan wilayah

cakup n rujukan.

Dala pola wilayah cakupan rujukan perlu di tunjuk satu

atau b berapa RS di tiap Wilayah Cakupan Rujukan seba-

gai R pusat rujukan (walaupun berada di luar wilayah

admin tratif kabupaten yang bersangkutan, dengan bebe-

rapa k iteria:

a. K cepatan waktu untuk mendapat pelayanan, yang

di asarkan atas:

1) Kriteria golden period suatu kasus

misalnya: 2 jam untuk kasus perdarahan

. 5 menit untuk kasus trauma otak dan serangan

jantung

PE OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN Of DTPK

2) Kriteria Jarak tempuh

3) Jaringan sarana kesehatan disekitarnya (Lihat

gambar.2.)

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit &

Puskesmas.

c. Kemampuan pra dan sarana Rumah Sakit tujuan

rujukan.


Gambar. 2.

Wilayah Cakupan Rujukan

NRIA^ u 1 '

,

- w; lae a4,

Wilayah I1 Dinkes II Rujukan j KabupatenX1

2 jam RumahKe RS singy

Wi1a ujukan /

DinkesKati aten Y

PENCEGAHAN

10 kmKeRS

jukanr...l^.,..9AeT

WILAYAH CAKUPAN RUJUKANUNGKIN MELEWATI BATAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Gambar. 3.

Model Pelayanan Rujukan

PROMO1N= ISUMBER DAYAMANUSIA(YANG MEMBERI PERTOLONGANIAYAM UMUM PETUGAS DOKTER15!&53 KHUSUS AMBULANS PERAWAT

MASYARAKAT TPK^AMAN -SEHAT-SEJAHTERA(SAFE COMMU In-y): Rmh Sgpah

Doktaumum .J- FYlSt T T . T I t

PE[10MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

PEMANGGULANGANMULTI DISIPLINMU LTI PROFE SIMULTI SEKTOR

TUJUAN

MENCEGAH- KEMATIAN/KESAKITAN•KECACADAN

*.A=PASIEN AMBULANS PUSKESMAS Rp.KLASC IS.KLASAIB

BAB III

MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

DI DTPK

A. MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Dalam melaksanakan kegiatan, pelayanan kesehatan di

DTPK perlu ditunjang manajemen yang baik yang meliputi

evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta

penilaian.

Agar kegiatan TPKB dapat berjalan dengan baik dan terpadu

maka perlu adanya kegiatan:

1. Evaluasi

Sebelum menyusun perencanaan, perlu dilakukan eva-

luasi kinerja pelayanan. Evaluasi pelayanan kesehatan

dilaksanakan pada akhir tahun, yang ditujukan untuk

melihat sejauh mana:

a. Kebutuhan pelayanan yang belum terpenuhi

b. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator

keberhasilan yang disusun pada tahun lalu.


2. Peren

b. PE

ad

pe

Ja

1)

2)

3)

;anaan

rencanaan disusun secara komprehensif dan

Nadu setiap tahun, dengan memperhatikan:

Profil kesehatan kabupaten/provinsi

Pemanfaatan pelayanan yang ada

Ketersediaan pelayanan yang ada

Kebutuhan pelayanan yang belum tersedia

ting diperhatikan berbagai prasyarat yang harus

untuk mencapai output - outcome dan impact

ayanan yang diharapkan. Contoh, dalam program

kesmas, perlu dilakukan:

Kendali kasus (mana kompetensi rumah sakit dan

mana yang merupakan kompetensi Puskesmas)

Kendali biaya (meliputi imbal jasa nakes, Obat dan

Bahan habis Pakai)

Kendali mutu, dengan menyusun standar dan

SOP pelayanan

PEtiOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

3. Pelaksanaan dan Pengendalian

a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan

kesehatan dipantau melalui kegiatan money yang

dilaksanakan oleh kabupaten.

b. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui keber-

hasilan/kesenjangan atau kegagalan dan kesinam-

bungan suatu kegiatan/upaya yang telah dilaksana-

kan dengan memperhatikan sumber daya yang ada

serta kondisi situasi yang terjadi di lapangan.

c. Pencatatan dan pelaporan yang merupakan alat untuk

mengetahui pencapaian kegiatan serta merenca-

nakan kegiatan di tahap berikutnya.

4. Penilaian

a. Penilaian pelayanan kesehatan dilaksanakan pada

akhir tahun, yang ditujukan untuk melihat sejauh mana

upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator

keberhasilan yang disusun pada awal tahun.

b. Penilaian Iebih ditujukan sebagai selft assesment

(penilaian diri) terhadap kinerja bersama yang dapat

dimanfaatkan untuk perencanaan berikutnya.

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK mi

KeemK

secara

semua

1. Tin

2. Tin

3. Tin

4. Tin

5. Tin

B. SISTIM IN

Analisa s

kebutuhan

pelaksana

at aspek manajemen ini seharusnya berjalan

berjenjang, sinkron, terpadu dan berkelanjutan dari

tingkat adminstratif, yaitu:

gkat Desa

gkat Kecamatan

gkat Kabupaten

gkat Provinsi

gkat Pusat

FORMASI

tuasi harus menghasilkan informasi tentang

pelayanan yang merupakan hat penting dalam

n kegiatan berikut:

1. Permirfitaan bantuan dari lokasi ke Jejaring TPKB

2. Kegiat

3. Hasil y

4. Data y

akan c

Sistim Inf(

informasi

an yang sudah dilaksanakan

ang sudah dicapai

ng diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang

atang

rmasi Puskesmas (SIMPUS) merupakan sistim

yang disusun untuk mendukung pelaksanakan

PEE OMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

kegiatan di Puskesmas. Pola pencatatan dan pelaporan di

Puskesmas dengan berbagai format yang ada merupakan

bagian dari SIMPUS yang perlu diperhatikan semua

Puskesmas, tetapi dalam pelaksanaan di Puskesmas terpencil

dan sangat terpencil perlu didukung oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dalam menganalisa data, mengingat

terbatasnya tenaga yang ada.


BAB IV

DUKUNGAN SUMBER DAYA PENINGKATAN AKSES

PELAYANAN KESEHATAN

DI DTPK

A. KETENAGAAN

Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan di DTPK merupakan

sarana pelayanan yang memerlukan dukungan sumber daya

manusia yang cukup bila diharapkan melaksanakan kegiatan

pelayanan dengan balk dan bermutu. Mengingat berbagai

kendala yang ada, antara lain terbatasnya tenaga kesehatan

yang mau bertugas di DTPK serta kurangnya dukungan

sarana prasarana yang terbatas. Dengan kondisi tersebut

maka pola pelayanan di DTPK merupakan pelayanan khusus

dengan ketenagaan yang diharapkan mempunyai

kemampuan yang Iebih balk. Pemenuhan tenaga kesehatan

di DTPK harus bertahap dan melibatkan berbagai pemangku

kebijakan terkait dan terobosan dalam pemenuhan

ketenagaan tersebut.


1. K mpetensi

Di usun berdasarkan jenis kegiatan pelayanan dan

lat r belakang pendidikannya.

2. In entif

U uk meningkatkan motivasi kerja, PEMDA wajib

m mberikan insentif untuk petugas. Besaran dan jenis

in entif disesuaikan dengan ketentuan daerah

m sing-masing.

3. K enangan

D lam melaksanakan pelayanan, petugas harus

m miliki kompetensi dan kewenangan. Untuk itu,

pe ugas harus diberi kewenangan dengan dasar surat

ke utusan (SK) dengan memperhatikan:

a. Surat Penugasan dari Dinkes

b. Kompetensi

c. Tempat tugas/wilayah kerja

d. Waktu/masa kerja yang diperkenankan

K wenangan ini diberikan agar petugas dan program

to lindungi dengan balk.

PEOOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

B. PEMBIAYAAN

Pembiayaan peningkatan akses pelayanan kesehatan di

DTPK seyogyanya merupakan hasil perhitungan yang meling-

kupi pelayanan Iangsung ( Dinas kesehatan ) maupun pela-

yanan lintas sektor yang berpengaruh terhadap pencapaian

SPM kesehatan . Adapun sumber pembiayaan dapat di himpun

dari gabungan dari berbagai sumber , yaitu:

1. APBD Kabupaten/Kota

2. APBD Propinsi

3. APBN Pusat

4. APBN - DAK

5. APBN - TP

6. APBN - Dana Dekon

7. Swasta/LSM - CSR

Mengingat 101 Puskesmas prioritas adalah Beranda Depan

Indonesia yang mencerminkan kondisi Indonesia di dunia

internasional, seyogyanya pelayanan kesehatan di DTPK

mendapat dukungan intensif dari Pusat Iebih dibandingkan

program lainnya.


C. SARANA ELAYANAN

Sarana pel yanan untuk pelayanan kesehatan di DTPK dapat

mengguna an pesawat terbang dan atau helikopter dari pihak

luar. Adap n pola pembiayaannya, dapat di bagi menjadi 2

Pola:

1. Pola s wa pesawat:

a. Se a penuh/Charter: Sewa pesawat swasta, dibayar

pe uh oleh Pemerintah (Pusat/Daerah)

b. Se a terbatas: Sewa pesawat untuk instansi

Pe erintah, untuk pola pembiayaan kerjasama

de gan instansi pemerintah perlu disiapkan aturan

kh sus seperti Permenkeu dll.

c. Ko binasi a dan b.

2. Pola C R/ Corporate Social Responsibility. bantuan sosial

oleh s asta yang melaksanakan program pelayanan

keseh tan di DTPK.

D. ALAT KE EHATAN

Peralatan elayanan Kesehatan di DTPK, harus disesuaikan

dengan ke utuhan pelayanan yang akan dilaksanakan, antara

lain:

PECIOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

1. Personal kit

2. Untuk Pelayanan dengan TPKB:

a. Poliklinik kit

b. Bidan kit (KIA & KB)

c. Penyuluhan

d. PHN kit

e. Antropometri kit, food model & Posyandu kit

f. Imunisasi kit

g. Sanitarian kit

h. Minor surgery kit

i. UKGS Kit (Mobile Dental Kit)

j. Puskesmas Pembantu Set

3. Untuk Pelayanan rujukan:

a. Peralatan Gawatdarurat.

b. Peralatan pelayanan gigi.

E. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN HABIS PAKAI

Obat dan perbekalan kesehatan habis pakai yang dibutuhkan

adalah yang alkes dengan teknologi tepat guna, praktis dan

sederhana mengingat sebagian besar kondisi geografinya

tergolong sulit.

PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK vi

Obat dan ahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan

DTPK aka disesuaikan kebutuhan kegiatan serta aturan

keuangan ang berlaku.

Hal lain ya ng perlu dipikirkan adalah perlunya kebijakan

dimana b berapa pemeriksaaan laboratorium diarahkan

mengguna an rapid test.

F. PENDUK NG LAINNYA

Dalam me aksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas

terpencil d an sangat terpencil di DTPK dimana kegiatan TPKB

menjadi k butuhan yang besar, perlu didukung berbagai

peralatan an pembiayaan yang baik.

1. Perala n Pedukung Keselamatan bagi petugas lapangan:

a. Life, Jacket

b. Ja Hujan

c. Pe lengkapan petugas lainnya

2. Hal lai yang diperlukan:

a. P et lapangan untuk tim

b. As ransi petugas


BAB V

PEMBINAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

A. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan

kesehatan di DTPK, dilaksanakan secara berjenjang dari

tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mengingat fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan

pelayanan medik, maka pembinaan dilakukan sesuai

kewenangan, tugas dan fungsi, yaitu:

PEMERINTAH PEMDA PROVINSI PEMDA KAB/KOTA

Pengelolaan upaya Bimbingan dan Penyelenggaraankesehatan di DTPK pengendalian upaya upaya kesehatan diskala nasional : kesehatan di DTPK DTPK skala

skala provinsi: kabupaten/kota:

1. Penyusunan dan 1. Penyusunan dan 1. Penyusunan danpenetapan penetapan penetapan kebijakan/kebijakan/NSPK kebijakan/NSPK NSPK upayaupaya pelayanan upaya pelayanan pelayanan kesehatankesehatan pada kesehatan pada pada daerahdaerah tertinggal, daerah tertinggal, tertinggal,perbatasan dan perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skala kepulauan skalanasional. propinsi kabupaten/kota

2. Penyusunan 2. Penyusunan 2. Penyusunanpengembangan pengembangan pengembangan


PEMERINT AH PEMDA PROVINSI

rencana upaya rencana upaya

pelayanan pelayanan kesehatankesehatan pada pada daerah

daerah terl inggal, tertinggal,

perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skalanasional. propinsi

3. Sosialisasi, A vokasi 3. Sosialisasi, Advokasi

dan koordin i LP, dan koordinasi LP,LS, LSM, wasta LS, LSM, swasta dandan mas arakat masyarakat terkaitterkait Ke ijakan Kebijakan upaya

upaya pel yanan pelayanan kesehatankesehatan pada pada daerah

daerah to inggal, tertinggal,

perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skalanasional Propinsi

4. Bimbingan teknis, 4. Bimbingan teknis,monitoring dan monitoring danevaluasi t rhadap evaluasi terhadap

upaya pel yanan upaya pelayanankesehatan pada kesehatan padadaerah to inggal, daerah tertinggal,perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skala

nasional propinsi

5. Pengembangsumberdayamanusiapengelolaanpelayanan

kesehatan

on 5. Pengembangansumberdaya manusiapengelolaanpelayanan kesehatanpada daerahtertinggal,pada

PEMDA KAB/KOTA

rencana upaya

pelayanan kesehatan

pada daerah

tertinggal,

perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota

3. Sosialisasi, Advokasi

dan koordinasi LP,

LS, LSM, swasta dan

masyarakat terkaitKebijakan upaya

pelayanan kesehatanpada daerah

tertinggal,

perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota

4. Bimbingan teknis,monitoring danevaluasi terhadapupaya pelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalakabupaten/kota

5. Pengembangansumberdaya manusiapengelolaanpelayanan kesehatanpada daerahtertinggal,


PEMERINTAH I PEMDA PROVINSI I PEMDA KAB/KOTA

daerah tertinggal, perbatasan dan perbatasan danperbatasan dan kepulauan skala kepulauan skalakepulauan skala propinsi Ka b u pate n/kotanasional

6. Pengembangan 6. Pengembangan 6. Pengembanganteknologi dan teknologi dan teknologi daninformasi pelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalanasional

7. Kajian pengelolaan/manajemen mutupelayanankesehatan padadaerah tertinggal,perbatasan dankepulauan skalanasional

8. Fasilitasi danpenyelenggara an

informasi pelayanan informasi pelayanankesehatan pada kesehatan padadaerah tertinggal, daerah tertinggal,perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skalapropinsi kabupaten/kota

7. Kajian 7. Kajian pengelolaan/pengelolaan/manaje manajemen mutumen mutu pelayanan pelayanan kesehatankesehatan pada pada daerahdaerah tertinggal, tertinggal,perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skalapropinsi kabupaten/kota

8. Fasilitasi danpen yelenggaraan

8. Fasilitasi danpenyelenggara anpemenuhan sumberdaya upayapelayanan kesehatanpada daerahtertinggal,perbatasan dankepulauan skalaka b u pate n/kota

pemenuhan sumber pemenuhan sumberdaya upaya daya upayapelayanan pelayanan kesehatankesehatan pada pada daerahdaerah tertinggal, tertinggal,perbatasan dan perbatasan dankepulauan skala kepulauan skalanasional propinsi


B. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :

1. Pelak anaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di

Pusat: Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah

Keme terian Kesehatan (unit utama yang bertanggung

jawab i bidang bina pelayanan kesehatan).


Provi is Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah

Dinas Kesehatan Provinsi


Kabu ten/Kota: Sebagai penanggungjawab/koordinator

adalal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

C. INDIKAT R PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Indikator k berhasilan adalah satu alat untuk mengukur sejauh

mana keg atan telah dilaksanakan secara berdaya guna dan

berhasil g na.

Indikator elayanan kesehatan di DTPK dapat dibagi atas 2

kelompok besar yaitu:

1. Indika or Keberhasilan di tingkat Pusat :

a. T rbinanya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

di Provinsi DTPK.

L PEDOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

b. Tersedianya biaya pelayanan kesehatan di DTPK

secara wajar.

2. Indikator Keberhasilan di tingkat Daerah :

a. Outcome yang membaik, pada:

1) Derajat Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita

2) Status Gizi Masyarakat

3) Angka Kesakitan Penyakit Menular

4) Pelayanan Gawat Darurat di DTPK

5) Peran Serta Masyarakat

b. Tertanganinya kasus rujukan

c. Persentase desa-desa yang terpencil yang terlayani

di wilayah kerja Puskesmas.

3. Indikator Program di tingkat Puskesmas dan Rumah sakit :

Sesuai indikator yang diharapkan program dengan nilai

capaian yang disesuaikan dengan SPM Kabupaten/kota,

seperti:

1) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K1 dan K4

2) Persalinan ditolong oleh Bidan atau Dukun Terlatih

3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (KF)

4) Cakupan Penanganan Kasus Asfiksia


5) Ca upan Penanganan Kasus Tetanus Neonatorum

6) Ca upan Imunisasi Rutin TT

7) Pe olongan Persalinan yang Aman dan Bersih

8) Ca upan Penanganan Kasus ISPA melalui MTBS

9) Ca upan Penanganan Kasus Diare melalui MTBS

10) Ca upan Penimbangan Bayi dan Balita di Posyandu

11) Ca upan Pemberian ASI Eksklusif

12) Ca upan Penanganan Kasus Gizi Buruk melaui MTBS

13) Ca upan Pemberian Tablet Fe pada Ibu Hamil

14) Ca upan Balita yang Dilayani MTBS

15) C upan Pemantauan Garam Beryodium di Masya-

rak

16) Pe

pei

17) Pe

18) Pe

Lal

19) Ins

20) Pri

at

rsentase penduduk yang menggunakan cara

cegahan yang efektif untuk memerangi malaria

sentase Penderita Malaria yang Diobati

capaian Pemeriksaan Sediaan Darah (Konfirmasi

oratorium)

idensi TB-Paru

valensi TB-Paru

PENMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

21) Kasus TB-Paru yang Dideteksi

22) Kasus TB-Paru yang Diobati melalui Program DOTS

23) Pencapaian Succes Rate

24) Cakupan Penemuan Penderita Secara Dini

25) Cakupan Kegiatan Konseling

26) Angka Proporsi Cacat Tingkat II (cacat akibat

kerusakan syaraf dan cacat terlihat)

27) Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita

28) Terlayaninya kasus Gadar

29) Jumlah kasus Rujukan

30) Poskesdes aktif


BAB VI

PENUTUP

Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK ini,

merupakan standar minimal yang harus dipenuhi. Dalam

implementasinya, Kabupaten/Kota harus melengkapi dengan

menyusun NSPK yang sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.

Diharapkan buku ini menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK, sehingga

pelayanan kesehatan di DTPK dapat meningkatkan jangkauan

dan mutu pelayanan bagi masyarakat di DTPK

Dengan berjalannya waktu, adanya perkembangan serta

kebijakan yang baru dapat dijadikan masukan bagi

pengembangan program kesehatan daerah tertinggal, perbatasan

dan kepulauan tanpa melupakan prinsip dasar yaitu

pengembangan ditujukan untuk menjawab masalah yang ada,

keberpihakan pada kelompok yang kurang mampu serta

merupakan pembangunan yang berkesinambungan


INFORMASI LAIN YANG ANDA BUTUHKAN

BERKAITAN DENGAN DTPK,

SILAHKAN MENGHUBUNGI;

JI

PED

Subdit Bina Pelayanan Kesehatan

di Daerah Tertinggal, Perbatasan

clan Kepulauan (DTPK)

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

HR Rasuna Said Kav X-V No. 4- 9 Jakarta Selatan

Lantai V Blok B Gedung Lama, Ruang 508

Teip/Fax (021) 5222430

Email : [email protected]

MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

DAFTAR BUKU RUJUKAN

1. Pedoman Peralatan Puskesmas, Departemen Kesehatan RI,

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2008

2. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan di

Kepulauan dan Daerah Perbatasan, Departemen Kesehatan

RI, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,

Jakarta 2007

3. Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan

kesehatan di Daerah Kepulauan, Departemen Kesehatan

RI, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,

Jakarta 2007

4. Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas,

Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan,

Jakarta 2007

5. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga,

Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan,

Jakarta 2006

6. Pedoman Pemetaan dalam Penanggulangan Bencana,

Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006


7. Kurikulu Pelatihan Penolong Pertama Kedaruratan,

Departe en Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina

Kesehata Masyarakat, Jakarta 2006

8. Pedoman renilaian awal Masalah Kesehatan Akibat Bencana

bagi Pus esmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat

Jenderal ina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006

9. Tata Rua g Puskesmas, Departemen Kesehatan RI,

Direktorat IJenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006

10. Pengem angan dan penyelenggaraan Poskesdes,

Departem n Kesehatan RI, Jakarta 2006

11. Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu, Departemen

Kesehata RI, Jakarta 2006

12. Kebijakan Dasar Puskesmas, Departemen Kesehatan RI,

Direktorat enderal Bina Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2006

13. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Departemen

Kesehat n RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarak t, Jakarta 2006

14. Pedoma Lokakarya mini Puskesmas, Departemen

Kesehat n RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarak t, Jakarta 2006


15. Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas, Departemen

Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarakat, Jakarta 2006

16. Buku Pedoman Puskesmas Dalam penanggulangan

Bencana, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat, Jakarta 2005


KEPUSTAKAAN

1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

7. UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau -Pulau Kecil

8. UU No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9. UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

10. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran

11. Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil


12. Peraturan emerintah RI No.7 Tahun 2008 tentang Penyeleng-

garaan De onsentrasi dan Tugas Perbantuan

13. Peraturan emerintah RI No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusun n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

14. Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2007 tentang

Pembagia Kewenangan Pusat, Propinsi dan Daerah

15. Peraturan emerintah RI No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Car Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksana n Rencana Pembangunan Daerah

16. Perpres RI No.5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka M nengah Nasional 2010 - 2014

17. Perpres R No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-

Pulau Kec Terluar (92 Pulau-Terluar)

18. Keputusa Menteri Kesehatan RI No.1295/Menkes/SK/2007

tentang O anisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

19. Kepmen N gara Pembangunan Daerah Tertinggal RI No.001/

KEP/M-P T/I I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan

Daerah Te tinggal


20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.374/Menkes/SKN/2009

tentang Sistim Kesehatan Nasional

21. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Menkes/SK/11/2004

tentang Kebijakan Dasar Puskesmas

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.03.01/160/1/2010

tentang Rencana Strategi Departemen Kesehatan 2010 -

2014

23. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.949/Menkes/PER/VIII/

2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil

dan Sangat Terpencil.

24. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1239/Menkes/PER/XII/

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkes RI No.949/

Menkes/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan

Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil.

25. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1231/Menkes/PER/11/

2008 tentang Penugasan Khusus SDM Kesehatan

26. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1235/Menkes/SK/12/

2007 tentang Pemberian Insentif Bagi SDM Kesehatan yang

Melaksanakan Penugasan Khusus


27. Buku Kes atan Ibu dan Anak, Gerakan Nasional Peman-

tauan Turn uh Kembang Anak, Departemen Kesehatan RI,

2007

PE MAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Wd

TIM PENYUSUN

Pusat:

dr. Asral Hosan, MPH; dr. Inti Mudjiati; R.J. Sukowidodo,

SKM,MPH; dr. Yenni Yuliana; dr. Bambang Widodo;

dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes; Dra. Rahmi Purwakaningsih; dr.

Ganda R.P. Sinaga; dr. Kama] Amirudin;

drg. Kartini Rustandi, M.Kes; dr. Emil Ibrahim, MARS;

drg. Haslinda, M.Kes; dr. Irni Dwi A.;

Yusuf Wibisono, S.Kom; Nia Kurniawati; Marwiah;

dr. Berta Pasaribu; dr. Ernawati Octavia;

dr. Mularsih Restianingrum; Uud Cahyono, SH;

drg. Aditya Putri; drg. Helmi Rustam, M.Kes; Kusnawi;

dr. Bambang Sardjono, MPH;

dr. H. Kuntjoro Adi Purwanto, M.Kes; Ir. Noer Suwartina;

Sularsono, SP,ME; Amna Yusuf; Suparman;

dr. Untung Suseno Soetarjo, M.Kes;

Rifanny Sastradipradja,S.Sos; dr. Setyo Budi Hartono;

Aris Munanto, SKM; Sukman; Drs. Syafrizal, Apt;

Ingrid Masithoh, S.Kom; Mimi Sumiasih, SKM;

drg. Sudono, M.Kes; drg. Bulan Rachmadi, M.Kes;

Ir. Anis Abdul Muis, M.Kes; drg. Made Muryani T.;

dr. Willy Pandu Ariawan; Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt.;

Ir. Chandra Rudianto, MPH; Yunimar Usman, SKM, MPH;

dr. KM. Taufik, MMR; Sihadi; dr. Tjetjep Ali Akbar;

Ermawan; dr. Aina Fatiya


Konsultan:

Prof. dr. Koeshartono, Sp.An.KIC;

dr. Teguh Syvaranto, Sp.An.KIC; dr. April Poerwanto Basoeki; dr.

Sri Hastuti N nggolan; Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV; Kesatrya

Chandra Meliala, BE, DipI.IM, M.Kes;

dr. So darmono Soejitno, MSc.; dr. Harmen Harum;

dr. .E. Laksmono, MPH; dr. Siti Zainar, M.Kes;

Prof. DR. dr. Ascobat Gani, MPH;

Prof. Dr.Hj. Asiah Hamzah, Dra. MA;

Prof. dr. Purnawan Djunaidi, MPH;

DR.dr. dang Bachtiar, MPH; dr. IGP. Wiadnyana, MPH

N

Universitas:

Prof. Dr.Hj. Asiah Hamzah, Dra. MA;

Prof. dr. Purnawan Djunaidi, MPH;

Prof. DR. dr. Ascobat Gani, MPH;

D .dr. Adang Bachtiar, MPH; Andi Nurwahidah

Daerah:

Kaniawaty, SP, M.Kes; Nur Salam, SKM;

Berna^etta Rosianti, SKM,M.Kes; dr. Putrijani Kharie;

dr Steffanus Osok; drg. Josep Rinta R.M.Kes

Editor:

drg. Kartini Rustandi, M.Kes;

dr. Emil Ibrahim, MARS

P@ DOMAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK

Catatan


Catatan

P OMAN PENINGKATAN AKSES PEIAYANAN KESEHATAN DI DTPK

peningkatan akses pedoman - poltekkesdepkes-sby.ac.id

Documents