Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian Dan PemberianAnugerah PangriptaNusantara 2015

Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan Anugerah Pangripta Nusantara 2015

Banjarmasin-Kalimantan Selatan, 20 Maret 2015

2

LATAR BELAKANG

1. Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

2. Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalampenyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik.

3. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. 3

TUJUANpertemuan hari ini

Melaksanakan FGD untuk verifikasi proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2015

4

TIM PENYELENGGARA PUSATANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015

1. Tim Pengarah

2. Penanggung Jawab

3. Tim Pelaksana terdiri dari:• Tim Penilai Utama: Pejabat Eselon II• Tim Penilai Teknis: 24 Pejabat Fungsional Perencana dan Eselon III• Tim Penilai Independen: 8 ahli independen yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman

mengenai kebijakan publik termasuk pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, kelembagaan, dan disiplin ilmu lainnya.

• Tim Perancang Penghargaan dan Acara

5

TIM PENILAI UTAMAPROV KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

6

TIM PENILAI INDEPENDEN TAHUN 2015

Ketua Tim:Prof. Herman HaerumanDosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).Ahli perencanaan regional dan studi lingkungan.

Anggota:Kodrat Wibowo, SE, Ph.D.Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran (Unpad).Ahli keuangan publik, mikroekonomi, ekonomi pembangunan dan ekonometrika.

Anggota:Dr. Wicaksono SarosaAhli perencanaan kota, arsitektur dan pemberdayaan masyarakat.

Anggota:Soedarti Surbakti Ph.DPeneliti Utama Badan Pusat Statistik (BPS).Ahli Statistik dan Sosiologi perdesaan dan pernah sebagai tim juri Indonesia MDGs Awad 2012.

7

TIM PENILAI INDEPENDEN TAHUN 2015

Anggota:Robert Endi Jaweng, MAP. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).Ahli Ilmu Pemerintahan, Administrasi Politik danKebijakan Publik.

Anggota:Prof Dr. Paulus WirutomoDosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Pakar Sosiologi Universitas Indonesia

Anggota:Ir. Herry Suhermanto, MCP, Ph.DPenasehat Ahli Deputi Regional dan Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas

Anggota:Ir. Edi Tedjakusuma, MA, Ph.DPenasehat Ahli Deputi Regional dan Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas

8

KHUSUS HARI INI - -

TIM PENILAI TEKNIS 2015KALIMANTAN SELATANAfwandi IlyasKepala Sub DirektoratEKPD Wilayah Barat

9

TUGAS PEMERINTAH PROVINSI

Penilaian Provinsi

1. Menyampaikan dokumen RKPD Tahun 2015 dan RPJMD Provinsi kepada Sekretariat Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Kementerian PPN/Bappenas.

2. Menerima kunjungan Tim Penilai Pusat dalam rangka Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan apabila ditetapkan sebagai Provinsi Nominasi.

3. Persiapan Penilaian Tahap III Presentasi dan Wawancara di Kementerian PPN/Bappenas.

10

TUGAS PEMERINTAH PROVINSI

Penilaian Kabupaten/Kota

1. Provinsi membentuk Tim Penilai Provinsi dan mensosialisasikan mekanisme dan kriteria penilaian lingkup Kabupaten/Kota.

2. Melaksanakan Penilaian: Tahap I: Penilaian Dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahap II: Verifikasi Proses Penyusunan Perencanaan

3. Menetapkan 1 (satu) Kabupaten/Kota terbaik untuk mengikuti Penilaian Tahap III dan IV di KementerianPPN/Bappenas.

4. Mengajukan kabupaten/kota terbaik kepada Tim Penilai Pusat melalui surat Kepala Bappeda kepada MenteriPPN/Kepala Bappenas. Surat disertai dengan bukti Hasil Penilaian Tahap I dan Tahap II (hasil penilaian lengkap, foto dannotulensi kunjungan lapangan), serta RKPDK dan RPJMD kabupaten/kota terbaik. 11

TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD PROVINSI 2015

Penilaian Tahap I terhadap 33 dokumen RKPD Provinsi yang menghasilkan 17 provinsi nominasi (BOBOT 30%)

1. keterkaitan2. konsistensi3. kelengkapan dan kedalaman4. keterukuran

Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di 17 provinsi nominasi (BOBOT 30%)

1. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up)

2. Proses Perencanaan Dari Atas (top-down)

3. Proses Perencanaan Teknokratik

4. Proses Perencanaan Politik 5. Inovasi

Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap 17 provinsi nominasi (BOBOT 40%)

1. keterkaitan2. konsistensi3. kelengkapan dan kedalaman4. keterukuran5. Proses Perencanaan Dari Bawah

(bottom-up)6. Proses Perencanaan Dari Atas (top-

down)7. Proses Perencanaan Teknokratik8. Proses Perencanaan Politik 9. Inovasi10. Tampilan dan Materi Presentasi11. Kemampuan Presentasi dan

Penguasaan Materi

12

KRITERIA PENILAIAN TAHAP IIVERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2015(BOBOT 30%)

KRITERIA PARAMETER INDIKATOR

DARI BAWAH (BOTTOM-UP)

(25%)

1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015

Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang menjadi kegiatan RKPD Provinsi 2015 (12,5%)

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015

Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi 2015 (12,5%)

DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%)

3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2015 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2015

Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2015 dengan RKP 2015 (10%)

4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2015 dan RKP 2015

Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 yang mendukung RKP 2015 (10%)

TEKNOKRATIK(20%)

5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015

Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%)

6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Provinsi 2015

Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 (10%)

POLITIK (20%)

7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan DPRD Provinsi (10%)

8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%)

INOVASI (15%)

9. Inovasi pada proses perencanaanTingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional (7,5%)

10. Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan

Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan (7,5%)

13

KRITERIA PENILAIAN TAHAP IIIPRESENTASI DAN WAWANCARA (BOBOT 40%)

No. KRITERIA

1 KETERKAITAN (5%)

2 KONSISTENSI (5%)

3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%)

4 KETERUKURAN (5%)

5 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%)

6 DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%)

7 TEKNOKRATIK (5%)

8 POLITIK (5%)

9 INOVASI (5%)

10 TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%)

11KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuantentang RPJMN 2015-2019, institutional leadership, bahasapenyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (30%) 14

JADWAL

15

Terima Kasihwww.trp.or.id (unduh seluruh bahan yang diperlukan)Email: pangripta@bappenas.go.id

16