Deteksi Dini Terhadap Ancaman dan Gangguan di

Masyarakat DKI Jakarta Oleh Musni Umar, Ph.D

Direktur Institute for Social Empowerment and Democracy

Musni Umar. Ph.D

Pengantar DKI Jakarta adalah ibu kota Negara Republik Indonesia.

Konsekuensi dari itu, maka segala macam kepentingan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, asing dan lain sebagainya, berpusat di DKI Jakarta.

Dengan demikian, DKI Jakarta menjadi pusat pertarungan kepentingan semua kekuatan dalam negeri dan kekuatan asing. Oleh karena itu, banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas keamanan di DKI Jakarta.

Dampaknya, permasalahan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ketidakamanan di DKI Jakarta. Selain itu, dampak dari partisipasi masyarakat DKI Jakarta dalam berbagai lapangan kehidupan, bisa menimbulkan ancaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan partisipasi, bisa bernilai positif, bisa juga sebaliknya bersifat destruktif.

Jakarta Ibukota RI

Disamping itu, pembangunan yang dilaksanakan di era Orde Reformasi, disatu sisi harus disyukuri karena telah menciptakan berbagai kemajuan dalam segala bidang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya timbul permasalahan. Misalnya dalam bidang politik, terjadi kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, yang tidak jarang melampaui batas sehingga langsung ataupun tidak langsung menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Terjadi gangguan instabilitas politik, karena kedewasaan politik dan budaya politik masyarakat belum terbangun dengan baik.

Dalam bidang sosial, terjadi kemajuan yang menggembirakan dengan tumbuhnya kelas menengah (middle class) dan kelas atas (high class) serta kelompok masyarakat yang sangat kaya. Tetapi menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin.

Mass Kuasai Gedung Parlemen RI

Selanjutnya dalam bidang ekonomi, terjadi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di di Negara kita, di tengah krisis global yang melanda sebagian Negara di Eropa Barat. Indonesia termasuk yang beruntung karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 6,5 persen pertahun. Namun pertumbuhan itu, baru dinikmati sekelompok kecil masyarakat.

Dalam bidang pertahanan keamanan, bangsa Indonesia juga patut bersyukur karena walaupun masih banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tetapi Indonesia masih berdiri kukuh dan tidak mengalami perpecahan seperti yang dialami Uni Sovyet, Yugoslavia, dan sebagainya.

Kesenjangan Ekonomi

Permasalahan di DKI Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil sensus penduduk DKI Jakarta tahun 2012 bahwa Penduduk DKI Jakarta sebanyak 9.607.787 jiwa. Jumlah tersebut akan meningkat pada pagi hingga sore hari, yang diperkirakan mencapai 13 juta orang, akibat banyaknya orang yang masuk ke DKI Jakarta dari Depok, Bekasi, Bogor, Tanggerang dan kawasan sekitar Jakarta untuk bekerja.

Dengan besarnya jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka menimbulkan banyak permasalahan. Semua permasalahan , bisa menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika tidak dideteksi secara dini, dikelola dan dipecahkan satu persatu.

Kepadatan Penduduk DKI

Kepadatan Penduduk DKI

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang dihadapi masyarakat di DKI Jakarta.

BPS mengemukakan bahwa jumlah orang miskin di DKI Jakarta telah mengalami penurunan yang signifikan menjadi 363.200 orang (Harian Terbit, 7 September 2012). Rendahnya jumlah orang miskin di DKI Jakarta, tidak terlepas dari kecilnya batas miskin yang ditetapkan BPS yaitu Rp 259.520 perkapita perbulan atau Rp 8.650/hari. Kalau setiap orang berpenghasilan sebesar Rp 8.650/hari, maka dianggap sudah tidak miskin.

Dengan demikian, kalau satu keluarga satu anak, dengan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp 778.560/bulan, maka dianggap sudah tidak miskin.

Pertanyaannya, apakah ada orang di DKI Jakarta bisa hidup dengan berpenghasilan Rp 259.520 perkapita perbulan atau Rp 8.650/hari? Rasanya tidak ada, karena untuk makan satu kali dengan membayar Rp 8.650 mungkin sudah langkah, walaupun makan di Warteg.

Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah membuat terobosan dengan mengemukakan bahwa jumlah orang miskin di DKI Jakarta, 4,7 juta orang (41 persen). Dengan demikian, sebanyak 4,7 juta orang harus mendapat Kartu Jakarta Sehat karena mereka tergolong miskin.

Kemiskinan di DKI Jakarta

2. Pendidikan

Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 antara lain untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, masih menjadi barang mewah bagi masyarakat bawah.

Pada hal dalam amandemen UUD 1945 telah ditetapkan dalam Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (3) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belaja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Akan tetapi dalam realitas, orang-orang miskin masih menghadapi permasalahan besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Pendidikan gratis yang digembar-gemborkan tidak banyak dinikmati masyarakat bawah karena setelah anak-anak mereka tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri yang menyediakan “pendidikan gratis”, pada umumnya tidak bisa diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri , karena NEM (Nilai Ebtanas Murni) mereka rendah, sehingga tidak bisa diterima di sekolah negeri di SMP maupun di SMA.

Akibatnya , mayoritas masyarakat berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SMP. Mereka yang berpendidikan rendah, mustahil diterima bekerja di sektor formal

(pemerintah apalagi di swasta). Akibatnya mereka menganggur dan menjadi miskin. dampak lanjutannya, mereka mudah tawuran, dan melakukan kriminal.

Sekolah Anak-anak Miskin

3. Pengangguran Permasalahn besar lainnya ialah pengangguran. Jumlah Pengangguran di DKI

Bertambah karena pengusaha tidak memperpanjang kontrak kerja buruh. Pengusaha terus mengurangi jumlah karyawannya. Bulan ini, sebanyak 3.447

buruh menjadi korban rasionalisasi, dan sampai akhir tahun diperkirakan sebanyak 22.567 orang akan kehilangan pekerjaan dari 41 perusahaan. Tingginya upah minimum dinilai menjadi pemicunya (Kompas, 3 April 2013).

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah penganggur tahun-tahun sebelumnya, yang jumlahnya bisa mencapai jutaan orang.

Masalah tersebut sangat serius karena mereka yang menganggur menghadapi banyak persoalan pertama, tidak ada income (pendapatan) uang. Kedua, merasa tidak berguna dan bermanfaat. Ketiga, rendah diri. Keempat, terpuruk secara ekonomi dan psikologis. Kelima, malu terhadap keluarga dan lingkungan.

Oleh karena itu, mereka yang menganggur sangat sensitif dan mudah meledak amarahnya, yang kadang kala masalah sepele, menjadi masalah besar.

Pengangguran di DKI Jakarta

4. Kampung Kumuh dan Padat Masalah lain yang penting dideteksi secara dini ialah kawasan kampung

kumuh dan padat. Di Kawasan yang padat dan kumuh sangat mudah disusupi berbagai kepentingan untuk menimbulkan persoalan keamanan. Pertama, sangat mudah terjadi gesekan sosial, karena mereka tinggal di rumah yang sempit, lingkungan yang kumuh dan padat. Warga mudah emosi dan meledak amarahnya jika ada persoalan yang memicu.

Kedua, kampung kumuh dan padat, pada umumnya dihuni oleh mareka yang miskin, marjinal, penganggur dan sebagainya. Oleh karena itu, ledakan sosial bisa muncul sekejap jika ada yang menyulut mereka dengan berbagai isu yang menggugah rasa ketidakadilan.

Ketiga, tingkat stress, depresi dan frustrasi mereka tinggi karena dihimpit berbagai persoalan yang tidak bisa mereka atasi, dan tidak ada menolong mereka.

Oleh karena itu, sebagai solusi untuk keluar dari kampung kumuh, padat dan miskin (padkumis), maka mau tidak mau dan suka tidak suka, kita harus sukseskan pembangunan kampung deret yang digagas Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Kampung Kumuh di DKI

5. Sembako Mahal

Diberbagai pasar tradisional yang saya kunjungi, termasuk di Kampung Rawah, para pedagang dan pembeli berteriak mahalnya harga sembilan bahan pokok (sembako). Para pedagang terteriak karena sepi pembeli, akibat daya beli masyarakat merosot luar biasa. Para pembeli juga berteriak karena barang-barang mahal, mereka tidak mampu membeli barang sebagaimana biasa.

Kombinasi merajalelanya kemiskinan, pengangguran dan sembako yang mahal, menyebabkan tingkat stress, depresi dan frustrasi masyarakat meningkat dan juga kriminalitas di masyarakat meningkat. Perampokan yang disertai kekerasan bersenjata, hampir tiap hari terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Kondisi demikian, harus dideteksi secara dini sebelum meledak menjadi persoalan sosial yang membahayakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Harga Sembako Mahal

6. Kesenjangan Ekonomi

Masalah lain yang amat berbahaya dan bisa memicu kerusuhan sosial ialah kesenjangan ekonomi (economic inequality). Pembangunan yang dilaksanakan semakin memperkaya orang-orang yang sudah kaya, sementara orang-orang miskin semakin terpuruk.

Fenomena kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta luar biasa, dan anehnya tidak ada upaya yang sistimatis, terencana dan serius untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Seolah kesenjangan ekonomi bersifat alamiah yang tidak perlu dipersoalkan. Pada hal terjadinya kesenjangan ekonomi akibat kita menganut system liberal kapitalis yang mengagungkan persaingan bebas (free fight competition).

Pada hal pembukaan UUD 1945, Pancasila dan UUD 1945, menolak system ekonomi yang memperhambakan diri pada system liberal kapitalis. Akan tetapi realitasnya seperti yang kita saksikan sejak di era Orde Baru sampai di era Orde Reformasi, system ekonomi yang diamalkan menganut system ekonomi liberal.

Kesenjangan Ekonomi

Perlu Deteksi Dini

Berbagai permasalahan yang digambarkan diatas, mengandung potensi kerawanan yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kerusuhan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi mulai tahun ini 2013 sampai tahun depan 2014 merupakan tahun politik karena akan dilaksanakan pemilu parlemen dan pemilu Presiden.

Semua kekuatan politik termasuk kekuatan laten di dalam masyarakat seperti MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia), langsung ataupun tidak langsung berusaha memanfaatkan dan mengeksploitir segala permasalahan yang disebutkan diatas untuk kepentingan politik masing-masing.

Pentingnya Deteksi Dini

Supaya suasana damai tetap tercipta, dan agenda demokrasi sekali dalam lima tahun bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka berbagai potensi di dalam masyarakat yang bisa menimbulkan masalah, harus diketahui secara dini. Itulah yang disebut deteksi dini.

Istilah deteksi dini, pada mulanya digunakan para dokter untuk mendeteksi berbagai penyakit yang menyerang manusia. Oleh karena itu, dokter menganjurkan kepada setiap orang untuk melakukan general check up untuk memeriksa kesehatan. Dari general check up bisa terdeteksi secara dini gejala penyakit yang bisa menyerang setiap orang.

Dalam perkembangan, kemudian konsep deteksi dini dipergunakan oleh intelijen dan ilmuan sosial untuk mengetahui masalah-masalah di dalam masyarakat secara lebih dini yang juga dapat disebut sebagai “penyakit” yang bisa menular dan membahayakan “keselamatan” masyarakat.

Kesimpulan

Deteksi dini di masyarakat DKI Jakarta sangat diperlukan untuk mengetahui lebih awal berbagai potensi yang bisa menimbulkan kerawanan, gangguan dan bahaya yang sewaktu-waktu meledak dalam segala bentuk yang mengganggu keamanan sosial, politik, persatuan dan kesatuan.

Pentingnya deteksi dini supaya lebih awal mengetahui permasalahan di dalam masyarakat yang bisa melahirkan gejolak, supaya bisa diambil tindakan untuk mencegahnya.

Bentuk pencegahan ialah dialog dan pendekatan kesejahteraan (welfare approach). Untuk bisa mendeteksi keadaan masyarakat, maka pertama, mengetahui permasalahan di dalam masyarakat. Kedua, berkolaborasi dengan ketua RT, ulama dan tokoh masyarakat untuk mengetahui keadaan masyarakat dari waktu ke waktu. Ketiga, berkolaborasi dengan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu pemukiman, supaya memberi informasi jika ada gejala yang tidak normal di dalam masyarakat.

Dalam mengakhiri makalah ini, saya ingin memberi warning bahwa masyarakat

bawah yang berada diakar rumput (grassroot) dari semua golongan, saat ini sangat susah kehidupan mereka, akibat sembilan bahan pokok (sembako) harganya tidak terjangkau oleh mereka.

Dalam beberapa bulan mendatag, bulan Ramadan akan datang dan berlanjut lebaran Idul Fitri, harga-harga sembako akan semakin mahal harganya. Kondisi sosial semacam ini, bisa melahirkan stress, depresi dan frustrasi sosial yang berpotensi melahirkan gerakan sosial. Disamping itu, bisa semakin meningkat kriminalitas>

Oleh karena itu, kita harus menginformasikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menurunkan harga sembako dalam upaya menurunkan tingkat stress, depresi dan frustrasi masayarakat bawah.

Semoga makalah singkat ini, menjadi bahan pembuka dialog dalam pertemuan yang sangat penting ini.

----------------------------------------- * Makalah ini dipersiapkan untuk dipresentasikan dalam temu Pimpinan Partai

Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol Jakarta Pusat 8 April 2013 di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat