Bidang Unggulan : Sosial, Ekonomi dan Bahasa Kode/Bidang Ilmu : 596 / Ilmu Hukum

USULAN PENELITIAN

HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI

PENYALAHGUNAAN HAK TERHADAP HAK MILIK

TIM PENGUSUL :

Dr. I Made Udiana, SH., MH ( Nip. 19550925 198610 1 001) I Nyoman Mudana, SH.,MH (Nip. 19561231 198601 1 001)

Roland Perlindo S (NIM : 12030051121) A.A. Ayu Mirah Sumardesi (NIM : 1203005082)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA BULAN JULI TAHUN 2016

gnn:aan Hale edrndap Hak llik

H.

g da

@}gmaJ."l.m

Ketus Penebti.

n

iii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

RINGKASAN ................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 3

2.1 Pengertian Hak Milik .............................................................. 3

2.2 Hak Legal dan Hak Moral ....................................................... 5

2.3 Hak Positif dan Hak Negatif ................................................... 5

2.4 Hak Khusus dan Hak Umum ................................................... 6

2.5 Hak Individual dan Hak Sosial................................................ 6

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 7

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................ 7

3.2 Metode Pendekatan ................................................................. 8

3.3 Sumber Bahan Hukum ............................................................ 8

3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum ..................................... 8

3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .............................................. 8

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ...................................... 10

4.1 Biaya........................................................................................ 10

4.2 Jadwal Kegiatan ...................................................................... 10

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 11

LAMPIRAN ................................................................................................ 12

iv

RINGKASAN

Penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Hak Terhadap Hak Milik.” Dalam KUHPdt hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUHPdt berdasarkan ketentuan ini hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini : 1. Apakah orang lain menderita kerugian akibat penggunaan hak, dan 2. Apakah penyalagunaan hak itu termasuk perbuatan melawan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada serta dianalisa dengan metode inrepretasi antisipatif dengan cara penafsiran untuk menjelaskan ketentuan undang-undang. Penelitian ini dapat diharapkan berkontribusi dalam menyelesaian penyalahgunaan hak milik.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Hak, Hak Milik

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian hak milik yang akan diuraikan adalah pengertian menururut

KUHPdt setelah dikurangi dengan ketentuan ketentuan yang dicabut oleh

Undang-Undang pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Dengan demikian pengertian

hak milik hanya meliputi hak milik atas barang bergerak dan barang tidak

bergerak yang bukan tanah.

Dalam KUHPdt hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUHPdt

berdasarkan ketentuan ini hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda

dengan dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas

bebasnya, asal tidak dipegunakan bertentangan dengan undang-undang atau

peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang

untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya

pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPdt dapat diuraikan pengertian sebagai

berikut:

a. Hak milik adalah hak paling utama karena pemilik dapat menikmatinya

dengan sepenuhnya dan mengusai sebebas-bebasnya

b. Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas puasnya,

dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-

banyaknya.

c. Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan

perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, misalnya

memelihara sebaik-baiknya membebani dengan hak hak kebendaan tertentu,

memindah tangankan, merubah bentuk bahkan melenyapkannya.

d. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh

penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat dan menurut ketentuan undang-

undang.

2

e. Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan untuk memenuhi kebutuhan

pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang lain

(kepentingan uumum). Penggunaan dan penguasaan hak dibatasi oleh

kepentingan orang lain,, kerana menurut system hukum Indonesia hak milik

mempunyai fungsi social.

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPdt dapat diketahui pembatasan-

pembatasan penggunaan hak milik, pembatasan pembatasan tersebut sebagai

berikut:

a. Tidak bertentangan dengan undang-undang

b. Tidak menimbulkan gangguan orang lain.

c. Tidak menyalahgunakan hak (misbruik van recht).

d. Pencabutan hak untuk kepentingan umum.

Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang

lain atau hak-hak orang lain misalnya pemilik tape recorder itu membunyikan tepe

recordernya dengan keras-keras, sehingga mengganggu ketenraman tetangganya,

pemilik pabrik yang membuang limbah pabriknya sehingga mengganggu

kesehatan dan kebersihan masyarakat sekitarnya, tamu yang sedang berjemur

dipinggir kolam renang terganggu oleh cahaya disebrang sungai yang dengan

sengaja petani membuat tempat hewan peliharaannya menggunakan atap seng

dengan maksud agar tamu terganggu dengan pantulan cahaya dari atap seng,

menyebabkan tamu complain (mengeluh oleh cahaya dari atap seng, sehingga

tamu tidak lagi menginap di hotel tersebut, mengakibatkan hotel mengalami

kerugian).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah orang lain menderita kerugian akibat penggunaan hak?

2. Apakah penyalagunaan hak itu termasuk perbuatan melawan hukum ?

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Milik

Menurut Kaelan, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu

yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak

dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara

paksa olehnya.1

Menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi 2 :2

1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal

hak menagih atau melunasi prestasi.

2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :

a. Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak,

pada warga hak asasi;

b. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan

kebebasan;

c. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;

d. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

Menurut Sudikno hak dibagi dalam 2 (dua) macam golongan yaitu :3

1. Hak Absolut (absolute rechten, onpersoonlijke rechten).

Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan

obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk

menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi

pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat

dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut

ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada

seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan

1 Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, (Fakultas Filsafat UGM) Paradigma, Yogyakarta. 2 Soerjono Soekamto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers

Jakarta. 3 Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung Gatra

AdityaBakti, 1993

4

menanggungnya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk

mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. Hak absolut terdiri

dari hak absolut yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat

kebendaan. Hak absolut yang bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan

(hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya) dan hak jaminan.

2. Hak Relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten)

Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum

tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada

subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang

untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang

tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu; (kreditur dan debitur

tertentu). Pada dasarnya tidak ada pihak ketiga terlibat. Hak relatif ini tidak

berlaku bagi mereka yang tidak terlibat dalam perikatan tertentu, jadi hanya

berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian. Hak relatif ini berhadapan

dengan kewajiban seseorang tertentu. Orang lain, pihak ketiga tidak

mempunyai kewajiban. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang

menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib

memenuhi prestasi.

3. Hak untuk Dibebaskan dari Kekuasaan Hukum Orang Lain.

Menurut Curzon, hak dikelompokan menjadi 5, yaitu :

1. Hak sempurna, misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum,

dan hak tidak sempurna, misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;

2. Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan,

melengkapi hak utama;

3. Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada

seseorang.

4. Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak

melakukan;

5. Hak milik, berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan

kedudukan seseorang;

5

2.2 Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu

bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh

kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan

setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan

berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak

moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan

memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya

padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekeja di perusahaannya.

Dengan demikain majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi

dengan melnggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. Dari

contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.

T.L. Beauchamp berpendapat bahwa memang ada hak yang bersifat legal

maupun moral hak ini disebut hak-hak konvensional. Contoh jika saya menjadi

anggota klub futsal Indonesia, maka saya memperoleh beberapa hak. Pada

umumnya hak–hak ini muncul karena manusia tunduk pada aturan-aturan dan

konvensi-konvensi yang disepakati bersama. Hak konvensional berbeda dengan

hak moral karena hak tersebut tergantung pada aturan yang telah disepakati

bersama anggota yang lainnya. Dan hak ini berbeda dengan hak Legal karena

tidak tercantum dalam sistem hukum.

2.3 Hak Positif dan Hak Negatif

Hak negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika saya bebas untuk

melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh

menghindari saya untuk melakukan atau memilki hal itu. Contoh: hak atas

kehidupan, hak mengemukakan pendapat.

Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang

lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan

kesehatan. Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2

yaitu: hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak

6

berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi

kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak

aktif ini bisa disebut hak kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak

diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak orang

lain tidak mencampuri urasan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar,

bahwa nama baik saya tidak dicemarkan. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak

keamanaan.

2.4 Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia

atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh:

jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan

kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang

lain.

Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu,

melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilki oleh semua manusia

tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “hak asasi

manusia”.

2.5 Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki

individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau

mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki. Contoh: hak

beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita

ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-

hak negative.

Hak sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, akan

tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah

yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan,

hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

7

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode

yuridis normatif, Jhoni Ibrahim menyatakan penelitian hukum normatif untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuam hukum dari sisi

normatifnya.4

J Gijsels & M. Van Hoecke teori hukum normatif menyebutkan sebagai

teori hukum perskriptif.5 Sedangkan Meuwissen ilmu hukum normatif

mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi,

mengintreorestasi dan menilai hukum positif.6

Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji sumber

bahan hukum primer, secunder maupun tersier. Bahan hukum primer mengkaji

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan hukum

secunder diperoleh dari dokumen dari hasil penelitian yang terduhulu, buku-buku,

ataupun karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti

sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa dan kamus hukum untuk

memperjelas pengertian yang terkait dengan penelitian ini.

Sebagai bahan hukum tersebut juga digunakan bahan hukum informatif

terkait dengan penyalahgunaan hak untuk memperjelas bahan hukum primer.

Bahan hukum juga diperoleh melalui electronic research dengan penelusuran di

internet. Menurut Moris l Cohen. Kent C Olson7 ………media electronic research

has significantly affected the process of legal research8.

4Jhoni Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang Bayu

Media, Publisher, h. 67. 5Jan Gissel & Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu, Terjemahan B Arief

Sidharta, Laboratorium Hukum, Bandung untuk kepentingan intern), h. 81. 6Meuwissen, 2008, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan

Filsafat Hukum, Terjemahan B Arief Sidharta, Reflika Aditama, Bandung, h. 54-55. 7Moris. L. Kent C. Olson, Legal Reasearch in Nutshell, Seven Edition, St Paul Minn, h

8.

8

3.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam pendekatan ini digunakan metode pendekatan

perundang-undangan (The Statute approach) yang dilakukan dengan mentelaah

perundang- undangan yang berkaitan dengan masslah penyalahgunaan hak,

pendekatan konsep ( conceptual approach ) dilakukan dengan menelaah konsep-

konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga digunakan

pendekatan antisipatif yakni cara penapsiran ketentuan undang-undang

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yakni Undnag-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW,

bahan hukum secunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku/karya

tulis para ahli hukum untuk memperjelas terkait penelitian ini. Selain bahan

hukum trsebut juga digunakan bahan hukum informatif berupa informasi

mengenai permasahan yang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, untuk

memudahkan penelusuran, kemudian dikumpulkan dengan studi dokumentasi

dengan melakukan pencatan dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum

secunder kemudian didokumentasikan, selanjutnya diinventarisasi dengan system

kartu, kemudian diklarifikasi, kemudian dianalisis evaluative yang maksudnya

memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan menganalisis asa, norma,

atau kaidah-kaidah yang berkaitan penyalahgunaan hak.

3.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interprestasi atas teks

hukum untuk memahami terhadap suatu naskah normatif9 seperti yang

9 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Arti Penting Hermebeutik Dalam Penerapan Hukum,

Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 14.

9

diungkapkan oleh L. B. Curson interprestasi diartikan pemberian makna pada

kata-kata dalam peraturan perundang-undangan (interpretation refer generally to

the assigning of meaning to in statute)10

Ini diperlukan untuk kejelasan dan menemukan makna dari aturan hukum

berkaitan dengan penyalahagunaan hak, konteknya dengan gramatikal untuk

menemukan pengertian, konsep dalam kamus dan metode antisipasi berhubungan

menjelaskan ketentuan undang-undang.

10 L. B. Curson, 1979, Jurisprudence (Macdonald and evan Estover-Playmouth, h . 253.

10

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Biaya

No Biaya Penelitian Biaya yang diusulkan

(Rp)

1 Upah 3.900. 000.-

2 Bahan Habis Pakai 13.050.000,-

3 Perjalanan 1.490.000,-

4 Lain-lain 3.850.000.-

Jumlah 22.293.000.-

(dua puluh dua juta dua ratus

sembilan puluh tiga ribu rupiah)

4.2 Jadwal Kegiatan

No Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pembuatan Proposal X

2 Penjajagan ke lapangan X X

3 Pengumpulan data sekunder

X X

4 Pembuatan instrument penelitian

X X

5 Pengumpulan data di lapangan

X X

6 Pengolahan dan analisis data

X X

7 Pembuatan draf laporan X X

8 Seminar hasil X

9 Pembuatan laporan finasl X

10 Penggandaan X

11 Penyusunan artikel untuk jurnal

X

11

DAFTAR PUSTAKA Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung

Gatra Aditya Bakti. Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2010, (Fakultas Filsafat Hukum UGM) Paradigma,

Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers

Jakarta. L.B. Curson, Jurisprudence, 1979, Macdonald and Evan, Estover Playmouth. Jhoni Ibrahim, 2005, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Malang Bayu Madya,

Publishing. Jan Gissel Mark Van Hoecke, What ist Rechts Theoris, terjemahan B. Arif Idharta

dalam Apakah teori Hukum Itu?, Bandung Laboratorium, Fakultas Hukum Universitas Katolik, Parahyangan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan

Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

12

LAMPIRAN 1. Justifikasi Anggaran No Keterangan Volume Satuan Harga Satuan

(Rp) Jumlah

(Rp) 1 Honor a. Ketua 12 Jam 200.000 2.400.000 b. Anggota 10 Jam 150.000 1.500.000 2 Belanja Barang a. Kertas HVS 6 Rim 55.000 330.000 b. Map 60 Buah 15.000 900.000 c. Blok Note 60 Buah 8.000 480.000 d. Ballpoint 60 Buah 4.000 240.000 e. Flasdisk 4 Buah 150.000 600.000 f. Tinta printer 4 Buah 200.000 400.000 g. Fotocopy bahan 7495 Lembar 20.000 3.001.000 h. Jilid laporan 50 Buah 70.000 1.750.000 i. Fotocopy laporan 4930 Lembar 400 1.972.000 3 Konsumsi a. Kerja lapangan 8 Kali 55.000 880.000 b. Seminar 70 Orang 55.000 3.850.000 4 Biaya perjalanan 12 Bulan 1.490.000 1.490.000 Jumlah 22.293.000

2. Dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung penelitian ini perpustakaan yang

ada di Fakultas Hukum Universitas Udayana berupa buku, jurnal, majalah hukum

maupun westlaw jurnal.

3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Kerja No Nama Instansi Bidang

Ilmu Alokasi waktu

jam/minggu

Uraian tugas

1 Dr. I Made Udiana,SH.,MH. FH Unud

Hukum 12 Pembuatan proposal, analisa

2 I Made Pujawan, SH.,MH. FH Unud

Hukum 12 Mencari bahan, menganalisa hasil

13

4. Biodata Ketua dan Tim

PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti A. Identitas diri

1 Nama Lengkap Dr. I Made Udiana,SH.MH. L 2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 3 Jabatan Struktural - 4 NIP 195509251986101001 5 NIDN 0025095503 6 TTempat dan Tanggal Lahir Gianyar, 25 September 1955 7 Alamat Rumah WR Supratman Gang Swadaya X No 9

Tohpati Denpasar 8 No Telp/Fax/HP 0361461600 /HP 08123606431 9 Alamat kantor Fakultas Hukum Unud, Jl Bali Denpasar 10 No Telp/Fax 0361222666 11 Alamat email udianabali@gmail.com 12 Lulusan Yang telah Dihasilkan S1=15 orang; S2=10 orang; S3=- 13 Mata Kuliah Yang Diampu 1. Hukum Ketenagakerjaaan

2. Perancangan Kontrak 3. Hukum Perdata 4. Hukum Kepailitan 5. Hukum Pengangkutan

B. Riwayat Pendidikan Program S1 S2 S3 Nama Perguruan Tinggi

Fakultas Hukum Unud

Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UNud

S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Tahun masik 1976 2005 2009 Tahun lulus 1983 2007 2013 Judul Skripsi.Tesis. Disertasi

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Asing

Rekonstruksi pengaturan Penanaman Modal Asing

Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hukbungan Industrial di Indonesia

14

Nama Pembimbing/Promotor

AA Oka Suwetja,SH./ I Ketut Tjukup,SH.

Dr. Putu Sudarma Sumadi.SH.SU / Drs I Wayan Suandi,SH.M.Hum

Prof. Dr. Uwiyono,SH.MH. / Dr. Hadi Subhan, SH.MH.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No

Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah

1 2015 Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park

Dana BLU Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud

Rp. 10.000.000

2. 2015 Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Konstitusional Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar di Desa Terpencil Kabupaten Bangli

Dana BLU Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud

Rp. 10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan Sumber Jumlah

1 2015 Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan Kaitannya Dengan Kewajiban Pengusaha Menyediakan Angkutan Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Bali Safari And Marine Park

PNBP Unud 2015

Rp. 10.000.000

2 2015 Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Kecelakaan Kerja

PNBP FH UNud 2015

Rp. 7.500.000

15

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir No Judul Arikel Volume/No Nama Jurnal 1 Implementasi Tanggung Jawab

Negara terhadap Kewajiban Konstitusional Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar di Desa Terpencil Kabupaten Bangli

Vol. 3 No 3 Jurnal magister Hukum Udayana

2 Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park

Vo. 4 No 3 Jurnal magister Hukum Udayana

F. Pengalaman Penyampaian makalah secara oral dalam Pertemuan/Seminar

dalam 5 Tahun Terakhir No Nama Pertemuan

Ilmiah/Seminar Judul Artikel Waktu dan

Tempat 1 Seminar Nasional

Sains dan Teknologi II

Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park

2015, di Patrajasa Hotel, Kuta

2 Seminar hasil Penelitian Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud

Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park

2015, Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud

3 Seminar Kopferensi Nasional Hukum perdata II

Implementasi Konsep Tri Hita Karana dalam Kontrak Alih Fungsi Lahan di Bali

2015, Fakulats Hukum Unud

ahun

2015'

PMlil!I'hit

De b'

npasar Juli 20] 6

,.,MH.

16

17

2. Anggota A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap I Nyoman Mudana, SH.,MH. L 2 Jabatan Fungsional Penata Tk. I/III/d 3 Jabatan Struktural - 4 NIP 15961231 198601 1 001 5 NIDN 0030115509 6 Tempat dan Tanggal Lahir Klungkung, 31-12-1956 7 Alamat Rumah Jln. Patih Nambi XXVI No. 6 Denpasar 8 No Telp/Fax/HP 085935355602 / 0361 410002 9 Alamat kantor Fakultas Hukum Unud, Jl Bali Denpasar 10 No Telp/Fax 0361222666 / Fax 0361 234888 11 Alamat email nyoman.mudana@fl.ac.id 12 Lulusan Yang telah Dihasilkan S1=15 orang; S2= - orang; S3= 13 Mata Kuliah Yang Diampu 1. Hukum Ketenagakerjaaan

2. Perancangan Kontrak 3. Hukum Perdata 4. Hukum Kepailitan 5. Hukum Pengangkutan

B. Riwayat Pendidikan

Program S1 S2 S3

Nama Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Unud

Pasca Sarjana Universitas Udayana

Bidang Ilmu Hukum Perdata Ilmu Hukum Tahun masuk 1978 2006 Tahun lulus 1985 2008

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No

Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jumlah 1 2008 Hak Merek Sebagai

Jaminan Utang Dalam Persfektif Hukum Jaminan di Indonesia

Mandiri Rp. 5.000.000

18

2 2009 Penelusuran Kain Songket Bali

Mandiri

3 2009 Kepemilikan Indikasi Geografis Untuk Perlindungan Hukum Pengetahuan Seni Bali (Tradisional Knowledge)

Mandiri Rp. 5.000.000

4 2010 Efektifitas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Malam Hari Pada Klinik Bersalin Nurjaya Di Kabupaten Badung

Mandiri Rp 5.000.000

5 2010 Perlindungan Kain Songket Desa Gelgel Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

DIPA Fak. Hukum Unud

Rp 5.000.000

6 2011 Hubungan Kerja Outsourcing Dalam Persfektif Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

DIPA Fak. Hukum Unud

Rp 5.000.000

7 2011 Karakter Bangsa Dalam Permainan Anak-anak

BUDPAR

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Kepada

Masyarakat Pendanaan

Sumber Jumlah 1 2009 Pengabdian Kepada

Masyarakat Sosialisasi Unandang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Terhadap Seniman Pengrajin Dan Pengusaha Patung Di Desa Jagapati Abiansemal Kab Badung

- -

19

2 2009 Sosialisasi Ketentuan –Ketentuan Perkawinan dan Perceraian di Desa Angantaka Kecamata Abiansemal Kab Badung

- -

3 2011 Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi, Pengetahuan Tradisional,dan Desain Industri di Yayasan IDEP Selaras Alam

- -

E. Pengalaman Pelatihan Profesional

Tahun Jenis Pelatihan(Dalam/Luar

Negeri

Penyelenggara Jangka waktu

2009 PRACTICE PBL ON SEVEREL BLOCK BOOKS COMPARE WITH HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL LAW

NPT NIUFFIC 1 hari

2009 TRAINING IN BASIC COMPUTER SKILLS

NPT NUFFIC 3 hari

2009 General English at Elementary Three

I/A/L/F 34 hari

2009 Workshop For Conducting Research and Writing On Enviromental Law And Economi

NPT NUFFIC 3 hari

2011 WORKSHOF ON COMVANY LAW FOR FL UNUD STAFF

NPT NUFFIC 3 hari

20

F. Pengalaman Mengajar Tahun Program

Pendidikan Institusi/Jurusan/Program

Studi Sem/Tahun Akademik

2010 Kenotariatan Kenotariatan Fakultas Hukum Unud

Sem ganjil

G. Pengalaman Penulisan Karya Ilmiah

1. Buku/Bab, Buku/Jurnal Tahun Judul Penerbit/Jurnal 2008 Perjanjian Pengikatan

Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Berkontrak

KRETTHA DYATMIKA

2. Makalah/Poster

Tahun Judul Penyelenggara 2009 kebijakanHukum

Mengenai Konsep Hak Milik Seni Tradisional

Bali

FH UNUD

2009 Ilmu Jukum Dalam Persfektif Filsafat Ilmu

FH UNUD

H. Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggar Panitia/ Peserta/pembicara

2009 Seminar Regional “Refleksi Kearifan Lokal Dalam Politik Pembangunan Hukum”

FH UNUD Peserta

2009 Seminar International Impact of The Global Economic Crisis on Asia And The Midle East

Pusdiklat DEPLU RI Dan

FH UNUD

Peserta

2009 Seminar “Penelitian,Perlindungan Dan Strategi Dalam Meningkatan Perolehan HKI Di Perguruan Tinggi Serta Pelaporan Perolehan HKI Hasil Litbang Dan Pengelolaannya

Kerjasama SENTRA HKI UNUD dengan

Kementrian Negara RISTEK

Peserta

21

2009 Seminar Problematika Pelaksanaan Pemilu Legislatif

FH UNUD Peserta

I. Jabatan dalam Pengelolaan Institusi

Peran/Jabatan Institusi (Univ,Fak,Jurusan, Lab, Studio, Managemen Sistem Informasi Akademik Dll)

Tahun …s.d…

Sekretaris SENTRA HKI UNUD 2009,S.D,2010 Sekretaris

SK. Rektor. No : 267/H14/HK/2010 Tgl. 11 Juni 2010

SENTRA HKI UNUD 2010,S.D,2011

J. Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan

Tahun Jenis/Nama Kegiatan

Peran Tempat

2008 Westlaw Presentation

Peserta FH UNUD

2008 Program Kreativitas Mahasiswa 2008

Peserta Bukit Jimbaran

2009 Pecan Ilmiah Mahasiswa

Juri Lomba Debat Tingkat

SMA&Perguruan Tinggi

FH UNUD

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Unggulan Program Studi. Denpasar, 25 Juli 2016 Pengusul, I Nyoman Mudana, SH.,MH.

Vemyalttan PefSOIllaJja ~D:eJIUi

tangan di Wi:

1. len p Ip

P lFakuJ: ta dalam p litian

urn. gg

4. A.A. 1203(

asar 2 JllIi 2 6

22

23

24

25