penyederhanaan birokrasi dan sosialisasi jabatan...

33
PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL 6 DESEMBER 2019

Upload: others

Post on 15-Oct-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

PENYEDERHANAAN BIROKRASIDAN SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL

6 DESEMBER 2019

Page 2: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

1. PENYEDERHANAAN BIROKRASI

2. SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL

OUTLINE

Page 3: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

PENYEDERHANAANBIROKRASI

1

Page 4: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

4

Page 5: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

5

Page 6: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

6

Page 7: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

7

Page 8: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

EKSISTING KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

8

Page 9: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

JUMLAH SDM KEMENHUB

NO UNIT KERJA JUMLAH

1 Sekretariat Jenderal 871

2 Inspektorat Jenderal 283

3 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 3.609

4 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 14.320

5 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 6.850

6 Direktorat Jenderal Perkeretaapian 612

7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2.808

8 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 137

9 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 175

10 Penugasan Keluar Instansi 889

JUMLAH 31.07699

9

Page 10: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

JUMLAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO UNIT PELAKSNA TEKNIS JUMLAH

1Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

26

2Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

296

3Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

172

4Direktorat Jenderal Perkeretaapian

10

5Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

27

JUMLAH531 10

Page 11: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

JUMLAH ESELONERING KEMENHUB

NO. UNIT ORGANISASI

JUMLAH

UNIT

KERJA

ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV ESELON

VA

JUMLAH JABATAN

STRUKTURALA B A B A B A B

1. UPT DITJEN PHB. DARAT 26 0 0 0 0 26 0 105 0 0 131

2. UPT DITJEN PHB. LAUT 296 0 0 4 25 43 112 234 413 8 839

3. UPT DITJEN PHB UDARA 172 0 0 1 7 27 43 211 109 242 640

4. UPT DITJEN KA 10 0 0 0 0 4 6 12 19 0 41

5. UPT BPSDM PERHUBUNGAN 27 0 0 1 1 33 17 91 29 0 172

TOTAL UNTUK ORGANISASI

TINGKAT UPT531 0 0 6 33 132 178 646 570 244 1823

TOTAL UNTUK ORGANISASI

TINGKAT PUSAT19 9 4 55 1 194 3 485 0 0 751

JUMLAH 550 9 4 61 34 327 181 1138 570 250 2574

TOTAL ESELON III S.D V = 2.466ESELON III S.D IV KANTOR PUSAT = 682

ESELON III S.D V UPT = 1.784

Page 12: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI

DENGAN JABATAN STRUKTURAL

Jumlah Jabatan

Struktural eselon I

sd V8%

Jumlah Jabatan

Non Struktural

92%

RATA RATA ASUMSI PERBANDINGANJUMLAH PEGAWAI DENGAN JABATAN

STRUKTURAL APABILA ESELON III DANIV DIHAPUS

1 (satu) jabatan

eselon II

(JPT Pratama)

membawahkan 272

pegawai

ADM

KEPEG 12

Page 13: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

Kepala Satker (Kepala UPT)

Memiliki kewenangan legalisasi, pengesahan, persetujuandokumen, atau kewenagan kewilayahan

kriteria dan syarat lain bersifat khusus berdasar usulanmasing-masing K/L

Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV dan V dikecualikan bagi:

13

BATAS AKHIR PENYEDERHANAN BIROKRASI JUNI 2020

Page 14: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

1• beban kerja pada eselon II di pusat yang akan menjadi sangat besar

2

• beberapa perizinan atau pun pelayanan yang dilaksanakan beberapa direktorat ygdidelegasikan ke eselon III dikembalikan ke eselon II

3• Eselon II membina antara 100-350 pegawai JF dan JP

4

• Apabila Eselon II berhalangan memimpin atau hadir dalam rapat maka yang mewakili adalah JF atau Pelaksana

5

• Hal kecil lain yang perlu menjadi perhatian seperti penilaian kinerja dan pemberiancuti akan menjadi tugas fungsi eselon II

6

• JF teknis yang digunakan untuk mengakomodir eselon III dan IV bidang trans Daratdan Laut terbatas sedangkan KA blm ada

14

Page 15: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

1• Memperkecil rentang kendali

2• Pembinaan pegawai lebih terstruktur

3

• Eselon II dapat melaksanakan tugas yg lebih strategis, tugas teknisdan administratif dibagi habis ke eselon III dan IV

4

• Beberapa peraturan transportasi mengatur pendelegasian wewenang keselamatan transportasi hingga level eselon III

5

• Beban kerja, koordinasi, tanggung jawab, wewenang tidak terfokuspada eselon II

15

Page 16: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

1

• Menyusun ABK, formasi, pemetaan kompetensi pegawai dan redistribusipegawai dari struktural eselon III dan IV ke JF

2

• Menyiapkan mekanisme pengalihan struktural menjadi JF serta pemenuhankompetensi berupa diklat JF dan penganggarannya

4

• Menyiapkan kebijakan terkait organisasi dan tata kerja, kepegawaian, pendelegasian wewenang urusan transportasi, dan proses bisnis

5

• Menyusun aturan terkait mekanisme pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan di bidang transportasi (sebelumnya dilaksanakan oleh eselon III)

16

Page 17: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

SOSIALISASIJABATAN FUNGSIONAL

2

Page 18: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

18

Page 19: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

19

Page 20: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

20

Page 21: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

21

Page 22: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

22

Page 23: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

23

Page 24: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

24

Page 25: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

25

Page 26: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

26

Page 27: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

27

Page 28: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

28

Page 29: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

29

Page 30: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

CONTOH:

USULAN PENGALIHAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

ADMINISTRASIPANGKAL/GOL

PENGHASILAN

(GAJI, TUNJAB,

TUNKER)

KELAS

JABATAN

JABATAN

FUNGSIONAL

JENJANG

JABATAN

KELAS

JEBATA

N

PENGHASIL

AN (GAJI,

TUNJAB,

TUNKER)

1 A Kepala Bagian Pembina (IV/a) 15,392,288 12Analis

KepegawaianMadya 13

16,252,288

2 B Kepala Subbagian Pembina (IV/a) 9,931,136 9Analis

Kepegawaian Muda 9

10,231,136

3 C Kepala Subbagian Pembina (IV/a) 9,401,600 9Analis

Kepegawaian Muda 9

9,701,600

4 D Kepala Subbagian Penata Tk.I (III/d) 9,248,100 9Analis

Kepegawaian Muda 9

9,548,100

Page 31: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

31

Page 32: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional : 2.546 orang

Antara lain Dosen : 479 orang

Jumlah Jabatan Fungsional secara Nasional : 196 Jabatan

Jumlah Jabatan Fungsional di Kemenhub : 38 Jabatan

Jumlah Jabatan Fungsional Pembinaan Kemenhub : 9 Jabatan

Jumlah Jabatan Fungsional dalam proses Penetapan : 6 Jabatan

Jumlah Jabatan Fungsional dalam proses Pengusulan : 7 Jabatan

Jumlah Jabatan Fungsional dalam proses Penyusunan : 5 Jabatan

1. Penguji Kendaraan Bermotor;

2. Pengawas Keselamatan Pelayaran;

3. Teknisi Penerbangan;

4. Asisten Inspektur Angkutan Udara;

5. Inspektur Angkutan Udara;

6. Asisten Inspektur Bandar Udara;

7. Inspektur Bandar Udara;

8. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan; dan

9. Inspektur Keamanan Penerbangan.

1. Inspektur Navigasi Penerbangan;

2. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

3. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;

4. Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;

5. Inspektur Pengoprasian Pesawat Udara;

6. Asisten Inspektur Pengoprasian Pesawat Udara.

1. Auditor Perkeretaapian;

2. Inspektur Perkeretaapian;

3. Penguji Prasarana Perkeretaapian;

4. Penguji Sarana Perkeretaapian;

5. Personel Pesawat Udara;

6. Personel Bandar Udara;

7. Personel Navigasi Penerbangan.

1. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal (Port State

Control Officer/PSCO);

2. Investigator KNKT Perkeretaapian;

3. Investigator KNKT Pelayaran;

4. Investigator KNKT Penerbangan; dan

5. Investigator KNKT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Page 33: PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN SOSIALISASI JABATAN …djka.dephub.go.id/uploads/201912/Sosialisasi...Penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural eselon III, IV danV dikecualikan

33