penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan secara nyata good governance
DESCRIPTION
Seminar Nasional PERSADI Pekanbaru, 16 Juni 2007TRANSCRIPT
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCEGUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE
Prof. Dr. Ginandjar KartasasmitaProf. Dr. Ginandjar Kartasasmita
Ketua Umum PP PERSADIPada Seminar Nasional PERSADIKetua Umum PP PERSADIPada Seminar Nasional PERSADIPada Seminar Nasional PERSADI
Pekanbaru, 16 Juni 2007
Pada Seminar Nasional PERSADI
Pekanbaru, 16 Juni 2007
1
I. PENDAHULUANI. PENDAHULUANKrisis Ekonomi dan Krisis PolitikTuntutan Reformasi dan Paradigma Baru Indonesia
PARADIGMAPARADIGMAPARADIGMAPARADIGMABARUBARUBARUBARUBARUBARU
politikPOLITIK :Pembinaan politikoleh masyarakat
DalamPemerintahan DalamNegeri :
Kewenangan milikDaerah :
k tPembangunan Daerah :
P k k t
Masyarakat :milik
Partisipasi Masyarakat :Pembangunan milik
sebagai
lembaga
oleh masyarakatPemerintah sebagaiFasilitatorDialogis, terbukaDorongan lembaga
Pemerintah
Kewenangan milikdaerah (kecuali yangdi Pusat)Pemisahan Pemerintahdan DPRD
masyarakatPrakarsa masyarakatOrientasi regionalMenjawab masalahkunci daerah
masyarakat
maksimal
e ba gu adaerah sebagaikesatuan masyarakathukumPeranan maksimal
2
lembagaDorongan lembaga& tradisi
dan DPRDDPRD mandiri
DEFINISI GOVERNANCEDEFINISI GOVERNANCEDEFINISI GOVERNANCEDEFINISI GOVERNANCE
THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK)
THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP)
THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THETHE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA)
KEPEMERINTAHAN
3
KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE :KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE :
SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF.
SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA, DAN MASYARAKAT.
MASYARAKAT, BANGSA, DAN
NEGARAMASYARAKATMASYARAKAT
VISIPEMERINTAHPEMERINTAH
DUNIA USAHADUNIA USAHAGOOD GOVERNANCE
4
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE CIRI GOOD GOVERANCE GOVERNANCE
(World Bank)
l blik fi i
D E E(Bappenas)
Vi ilayanan publik yang efisien;sistem yudisial yang bebas;penghormatan atas hukum dan hak azasi manusia disemua tingkat
h d kk
VisionaryOpenness and transparencyParticipation
bilig
pemerintahan, dan penegakkannya;akuntabilitas penggunaan dana-dana politik;sistem pengawasan (auditor) publik
AccountabilityRule of lawDemocracyp g ( ) p
yang independen;pertanggungjawaban terhadap lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.
Profesionalism and competencyResponsivenessEfficiency and Effectivenessy
struktur kelembagaan yang pluralistik;pers yang bebas;
Decentralization Private sector and civil society partnershipCommitment to reduce inequalityCommitment to environmental protectionC it t t f i k t
5
Commitment to fair market
NILAI DASAR GOVERNANCE
DEMOCRACYDEMOCRACYDEVOLUTIONDECENTR L Z T ONDECENTRALIZATIONPARTICIPATIONDISAGGREGATIONDIFFERENTIATIONACCOUNTABILITY
6
Administratif
DesentralisasiDesentralisasiPengambilan Keputusan/Keputusan/
Politik
DIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASIDIMENSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI(Robert Bennet, 1994)
7
LOGIKA DASAR DESENTRALISASILOGIKA DASAR DESENTRALISASILOGIKA DASAR DESENTRALISASILOGIKA DASAR DESENTRALISASIDesentralisasi Otonomi
MaksimalkanFungsi Pemerintahan: Kebijakan PubllikFungsi Pemerintahan:1. Service2. Regulasi3 E t
j
3. EmpowermentKebutuhan Masyarakat
Logika Masy:Logika Masy:CheaperFasterBetter
Kualitas1 Legislation
Logika Pem:Dekat
Better
P
DPRD1. Legislation2. Budget3. Control4 Filter Conflict
8
TepatCepat
Proses4. Filter Conflict
OTONOMI
SYARAT POLITIK: SYARAT TEHNIS:1 Pengakuan
1. Resources 2 Structures
1. Pengakuan Pluralisme. L l lf 2. Structures
3. Technology N t k
2. Local self-government.
4. Network5. Leadership
3. Legitimasi.
9
ARAH DESENTRALISASI POLITIKARAH DESENTRALISASI POLITIKARAH DESENTRALISASI POLITIKUNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM
ARAH DESENTRALISASI POLITIKUNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH
LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA
KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGALEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA(Seldar Yilmaz, 2004)LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA(Seldar Yilmaz, 2004)
DESENTRALISASI ADMINISTRASIUNTUK REDISTRIBUSI DESENTRALISASI ADMINISTRASIUNTUK REDISTRIBUSI UNTUK REDISTRIBUSI AUTHORITY, RESPONSIBILITY, d FINANCIAL RESOURCES
UNTUK REDISTRIBUSI AUTHORITY, RESPONSIBILITY, d FINANCIAL RESOURCES dan FINANCIAL RESOURCES DIANTARA STRATA dan FINANCIAL RESOURCES DIANTARA STRATA PEMERINTAHAN (bisa fungsional bisa stuktural)PEMERINTAHAN (bisa fungsional bisa stuktural)bisa stuktural)bisa stuktural)
(Rondinelli, 1999).(Rondinelli, 1999).
KONSEKWENSI PENYELENGGARAANKONSEKWENSI PENYELENGGARAANKEBIJAKAN DESENTRALISASIKEBIJAKAN DESENTRALISASI
a TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM;
KEBIJAKAN DESENTRALISASIKEBIJAKAN DESENTRALISASI
a. TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM;b. TERWUJUDNYA OTONOMI DAERAH;c. TERCIPTANYA HUBUNGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH; DAN ANTARDAERAH DENGAN SIFAT :DAERAH DENGAN SIFAT :1) HUBUNGAN KEWILAYAHAN;2) HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI;2) HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI;3) HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN
ORGANISASI;ORGANISASI;4) HUBUNGAN KEUANGAN; DAN5) HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
12
5) HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA.
BENTUK BENTUK DISTRIBUSI BENTUK BENTUK DISTRIBUSI BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI POWER (DESENTRALISASI)BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI POWER (DESENTRALISASI)
1. DEKONSENTRASI (INTERFACE (Dengan DESENTRALISASI)
2 DELEGASI2. DELEGASI3. DEVOLUSI
(S d Yil 2004)(Serdar Yilmaz, 2004)
4 PRIVATISASI (Bennet 1994)4. PRIVATISASI (Bennet, 1994)
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN D & OD (NORMATIVE)PERKEMBANGAN KEBIJAKAN D & OD (NORMATIVE)D & OD (NORMATIVE)D & OD (NORMATIVE)
2004 UU N 32 Th 2004 (d t)
1999
2004
UU No 22 Th 1999 (decent)
UU No 32 Th 2004 (decent)
1965
1975
UU No 18 Th 1965 (decon)
UU No 5 Th 1974 (decon)
1959
1965
PP No 6 Th 1959 (decon)
UU No 18 Th 1965 (decon)
1948
1957
UU No 22 Th 1948 (decon)
UU No 1 Th 1957 (decent)
1903
1945
Desentralisatie Wet 1903 (decon)
UU No 1 Th 1945 (decon)
14
1903 Desentralisatie Wet 1903 (decon)
PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)
Urusan Pemerintahan
Absolut
1 P t h
Concurrent(Bersama)
1. Pertahanan;2. Keamanan;3. Yustisi;4. Politik Luar Negeri;5. Moneter; dan6 A
Kriteria Pembagian Urusan1. Externalitas (dampak)2 Ak t bilit (k d k t )6. Agama. 2. Akuntabilitas (kedekatan)3. Efisiensi (untung-rugi)
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat
Urusan Wajib Urusan PilihanUrusan Wajib(Pelayanan Dasar)
Urusan Pilihan(Potensi Unggulan)
15
Mengacu pada SPM
UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN UNSUR-UNSUR :UNSUR-UNSUR :
SISTEM NILAI PENGAMBILAN KEPUTUSANINTERAKSI/KOMUNIKASIINTERAKSI/KOMUNIKASIINFORMASI DAN TEKNOLOGIDAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI)DAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI)SUMBERDAYAORGANISASI DAN HIRARKIORGANISASI DAN HIRARKITIM/SDM DENGAN VISI DAN VITALITASNYABIAYA TRANSAKSIBIAYA TRANSAKSINET WORKINGKOLABORATIF STAKEHOLDERS
16
ELEMEN DINAMIKELEMEN DINAMIKPARTISIPASI MASYARAKATGERAKAN SOSIAL GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KEMITRAAN DAN KEBUTUHAN AKAN KETERBUKAAN AKAN KETERBUKAAN PEMERINTAH
17
PERMASALAHAN DALAM PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI UU 32 / 2004 IMPLEMENTASI UU 32 / 2004
FUNDAMENTALSTRUKTURALSTRUKTURALPOLITISLSOSIAL BUDAYA
18
URAIAN MASALAHURAIAN MASALAHURAIAN MASALAHURAIAN MASALAH
Masalah-masalah Fundamental :
Meskipun merupakan amanat konstitusi, namun penjabarannya belum sempurnaNilai-nilai kepemerintahan dan kemasyarakatan (lihatNilai-nilai kepemerintahan dan kemasyarakatan (lihat sejarah perjalanan desentralisasi menurut UU-nya, rata-rata dekonsentrasi, jadi ada spirit yang dominan.I dik i il i il i f d li tik ti l k tIndikasi nilai-nilai feodalistik yang seperti melekat erat pada kultur bangsa (cirinya mau menang sendiri dan sulit untuk sharing )
19
Masalah-masalah Struktural :Masalah-masalah Struktural :
pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan p g g pdaerah masih belum tuntascontohnya, semua undang-undang sektoral masih bertentangan dengan undang-undang pemerintahanbertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerahKeberadaan Struktur departemen yang
t h k k t k t dik imempertahankan kewenangan serta kontradiksi perundangan (sektor kehutanan, pertanahan, dll).Keberadaan sistem pemda yang selalu menunggu p y g ggjuklak-juknis.Tidak ada guidance yang continous dan consistent (kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU(kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU 32/2004).Lemahnya inisiatif dan inovasi di kalangan Pemda
20
Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat.
Masalah-Masalah Politis :
Political Behaviour (mix up antara eksekutif dan legislatif)(mix up antara eksekutif dan legislatif)Arogansi sektor (pusat)Arogansi kedaerahan (dalam penentuan pejabat, dll)g ( p p j , )
Masalah-Masalah Sosial Budaya:y
Keragaman budaya dan sosial menyulitkan g y ypengaturan secara cepat dan mengakibatkan masalah yang beragam menurut daerah
21
CONCLUDING REMARKSCONCLUDING REMARKS
Good GovernanceGovernance
Good LocalGovernance
Desentralisasi &Otonomi Daerah
22
Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ?Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ? Kabupaten/kota ?
Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ? Politisi ?Politisi ?
Simpul masalah struktural atau fundamental ?Simpul masalah struktural atau fundamental ?
Mungkin lebih bersifat Fundamental ?
23
OTONOMI DAERAH
DEWANPERWAKILANDAERAH PERWAKILAN
DAERAH
24
DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN DPDDASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN DPDDASAR PER IMBANGAN PEMBEN UKAN DPDDASAR PER IMBANGAN PEMBEN UKAN DPD
Memperkuat ikatan daerah-daerah dalamMemperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI.Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruhMeneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah.Meningkatkan agregasi dan akomodasiMeningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional.p jMendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara p g jberkeadilan dan berkesinambungan.Mengawal otonomi daerah.
25
g
2626