SOSIALISASI PP 46 TAHUN 2013

KPP PRATAMA PASURUANSEPTEMBER 2013

Orang pribadi Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap,

yang menerima penghasilan bruto/kotor dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Siapa yang Dikenakan PPh Berdasarkan PP

46?

WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

Pengecualian

Dasar Penentuan Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk penghasilan bruto dari: Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi; dan

penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Saat Mulai Berlakunya PP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013

Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh

Berdasarkan PP 46?

1. Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp 4,8 Miliar, dalam hal penghasilan tersebut merupakan penghasilan penuh 12 bulan.

CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki penghasilan bruto:• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp 4.000.000.000,00

2013 2014

20142013

Contoh Kasus:

Omzet perdagangan

Rp4 miliar

penghasilan Bruto ≤ Rp4,8

miliar Memenuhi

Kriteria untuk Dikenai PPh

Bersifat Final

dikenai PPh bersifat final 1%

Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh

Berdasarkan PP 46?

2. Apabila WP Orang Pribadi baru terdaftar antara Januari-Juni 2013 dasar penghasilan bruto adalah: akumulasi penghasilan bruto dari bulan berdiri s.d. bulan Juni 2013, yang disetahunkan.

Mulai Berlakunya PP 46 Tahun

2013

Terdaftar sebagai Wajib

Pajak

1 April 2013 1 Juli 2013

Contoh Kasus

Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00

penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000

30 Juni 2013

Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh

Berdasarkan PP 46?

3. Dalam hal WP Orang Pribadi baru terdaftar setelah Juli 2013

dasar penghasilan bruto adalah: penghasilan bruto bulan pertama disetahunkan.

Contoh Kasus

Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

penghasilan bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh

Berdasarkan PP 46?

4. Khusus WP Badan yang baru mulai beroperasi secara komersial

dasar penghasilan bruto adalah: penghasilan bruto setahun pertama sejak beroperasi secara komersial.

Contoh Kasus

PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secara komersial bulan November 2013.

Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun tersebut melewati tahun pajak maka PT Gaya Baru menggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014.

Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT Gaya Baru tetap menggunakan PPh tarif umum.

Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46 didasarkan pada penghasilan bruto masa Januari – Desember 2014.

Penentuan Penghasilan Bruto Dasar Pengenaan PP 46

Orang Pribadi Badan

Penghasilan Januari s.d Desember 2012

Omset SPT Tahunan 2012

Omset SPT Tahunan 2012

Terdaftar Januari s.d Juni 2013

Omset sejak terdaftar sampai dengan Juni disetahunkan

Omset Tahun Pertama operasi komersial

Terdaftar setelah Juli 2013

omset bulan pertama disetahunkan

Omset Tahun Pertama operasi komersial

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha

Penerapan Tarif

PPh Terutang = 1% x penghasilan Bruto Setiap Bulan

Penerapan TarifContoh

PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini.Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:

PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00 = Rp 500.000,00

Setoran bulanan PPh berdasarkan PP 46 merupakan PPh Pasal 4 ayat (2)

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum.

Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkan tarif umum.

Angsuran Masa

Angsuran MasaAngsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk

bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan

bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,

besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.

Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

SPT Tahunan :o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final

dan/atau bersifat final.o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib

Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi

Penyetoran dan Pelaporan

Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d

Desember 2013

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011

Contoh:o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.

Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB Potput.

o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.

Pemotongan/Pemungutan PPh

Kompensasi Rugi

Ketentuan kompensasi rugi adalah :o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari

periode 5 tahun tsb.o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat

dikompensasikan pada tahun berikutnya.

Kompensasi RugiContoh

Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Rugi pada Tahun Pajak

2010

Jangka Waktu Kompensasi Kerugian

Dikenai PPh Final dan mengalami

kerugian

Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada

Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya

Simulasi Pengisian SSPDiisi dengan:• Kode Akun

Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan

• Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final penghasilan bruto tertentu)

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pajak

:

:

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :Terbilang :

2 0 1 3

0

4 1 1 1 2 8 4 9 9

0 0 0

PT DAYA TANGKAP

JALAN 123, JAKARTA………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

1 3 6 12

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Masa Pajak

ALAMAT WP

/

ALAMAT OP

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 54 7 8 9

Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 2014

:

NAMA WP :

:

0

X

1

OktSep Nov Des Tahun Pajak

/

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

:

Jan Feb Mar Apr Ags

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….

………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi dengan rupiah penuh

……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………

Lima Ratus Ribu Rupiah

/

Rp500.000,00

/

Mei Jun Jul

PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0

0 4 1

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

•• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA

• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL NORMA PEMBUKUAN

• DARI PENGHASILAN LAIN

SPT PEMBETULAN KE - ……….

• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :

NO. TELEPON/FAKSIMILI : /

PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

1.1

2.2

3.3

4 4.4

5.5

…………………………………………………………………………………………………………………………..6.6

7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

8.8

9.9

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKTK/ K/ K/I/ PH/ HB/ 10

11.11

12.12

14.14

15.15

16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

17. a. 17a

b. 17b

c. 17c

18.18

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

c.

7

BERI TANDA " X " DALAM

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

a. PATUH)

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU d.

16

F. A

NGSU

RAN

PPh

PASA

L 25

TAH

UN

PAJA

K BE

RIKU

TNYA

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

RUPIAH *)

s.d

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOMPENSASI KERUGIAN

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

C. P

Ph

TERU

TANG

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP

E. P

Ph K

URAN

G/ L

EBIH

BA

YAR

19.19

tgl bln

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KLU :

JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)

TGL LUNAS(16-18)

thn

1313.

A. P

ENG

HASI

LAN

NETO

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

B. P

ENG

HASI

LAN

KENA

PAJ

AK

PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

PERHATIAN

IDEN

TITA

S

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

D. K

REDI

T PA

JAK

PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

(14-15)

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

FISKAL LUAR NEGERI

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

FORM

ULIR 01770

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

2

TAHU

N PA

JAK

DIRESTITUSIKAN

BL

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH TH

PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

BL

• s.d

• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

• PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A :

NO

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

JUMLAH (1 s.d. 16)

PPh TERUTANG (Rupiah)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

BL

(2)

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH

JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN

PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

BL TH

2SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

LAMPIRAN - III

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TA

HU

N P

AJ

AK

1770 - III

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

(4)(3)

BERI TANDA " X " DALAM

FO

RM

UL

IR 0

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSANPENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

DIVIDEN

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

Diisi Jumlah penghasilan Bruto Selama Satu Tahun

Pajak

Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah

Disetor

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

(6 – 7 – 8c)….

1

• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

2

5

6

8a

8c

7

D.

PP

h K

UR

AN

G/

LE

BIH

BA

YA

R

RUPIAH *)

3

(3)

C.

KR

ED

IT P

AJA

KB

. P

Ph

TE

RU

TA

NG

A.

PE

NG

HA

SIL

AN

K

EN

A P

AJA

K

4

IDE

NT

ITA

S

(1) (2)

SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN :

FO

RM

UL

IR 1771KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

10c

THN

11 (9 – 10c)…..

TGL BLN

10a

9

8b

10b

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE-…

02

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

BAGIAN A : PPh FINAL

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SBN

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN

IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI

b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

PERWAKILAN DAGANG ASING

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

PELAYARAN DALAM NEGERI

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

11.

3.

6.

14.

12.

7.

9.

8.

(2)

2.

5.

(1)

JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAK

(Rupiah)

(3)

1.F

OR

MU

LIR 1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S

NO.PPh TERUTANG

(Rupiah)

(5)(4)

TARIF(%)

AGEN PRODUK BBM

TA

HU

N P

AJ

AK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

s.d.

LAMPIRAN - IV

4.

10.

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

JUMLAH BAGIAN A

……………………………………………………………

JBA

2 0 A A

Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki

penghasilan Bruto Tertentu”

Diisi Jumlah penghasilan Bruto Selama Satu Tahun

Pajak

Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah

Disetor

Penghasilan Usaha WP yang Memiliki penghasilan Bruto Tertentu

Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25 mulai masa Juli 2013 bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan bukti potong bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum.

Wajib Pajak dengan penghasilan nihil tidak wajib melaporkan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lain-lain

TERIMA KASIH