penyusunan ku apbd dan ppa
DESCRIPTION
PemerintahTRANSCRIPT
.
i
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penyusunan KU-APBD dan PPAS
Panduan Pendampingan Teknis
Local Governance Support Program
Finance & Budgeting Team
2009
ii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
Buku lain pada Seri Keuangan & Penganggaran ini, diantaranya:1. Panduan Pelatihan Pengawasan Anggaran oleh DPRD (Budget Oversight)2. Panduan Pelatihan Penganggaran Kinerja Seri A, B dan C3. Panduan Pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan4. Memaksimalkan Pendapatan Melalui Penerapan UU 345. Mengevaluasi Pendapatan Pajak6. Penghitungan Biaya untuk Menetapkan Retribusi7. Panduan Pelatihan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja8. Panduan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tentang LGSP
Local Governance Support Program (LGSP) memberikan bantuan teknis guna mendukung keduasisi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Bagi pemerintahdaerah, LGSP membantu meningkatkan kompetensi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, meningkatkankemampuan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik serta mengelola sumber daya. BagiDPRD dan organisasi masyarakat, LGSP memberi bantuan untuk memperkuat kapasitas merekaagar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan dan partisipasi masyarakat dalamproses pengambilan keputusan.LGSP bekerja di lebih dari 60 kabupaten dan kota di sembilan provinsi di Indonesia: NanggroeAceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency for InternationallDevelopment (USAID) berdasarkan kontrak dengan RTI International nomor 497-M-00-05-00017-00, mengenai pelaksanaan Local Governance Support Program (LGSP) di Indonesia.Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat dari USAID.
Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall (BAPPENAS), DepartemenDalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam wilayah provinsi mitraLGSP. Program LGSP didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh RTI International berkolaborasi dengan Inter-national City/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer Assisted De-velopment Incorporated (CADI) dan Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). Program dilaksanakanmulai 1 Maret 2005 dan berakhir 30 September 2009.
Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:
LGSP - Bursa Efek Indonesia, Telepon : +62 (21) 515 1755Gedung 1, lantai 29 Fax : +62 (21) 515 1752Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Email : [email protected] 12190, Indonesia Website : www.lgsp.or.id
Dicetak di Indonesia.Publikasi ini didanai oleh USAID. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak,direproduksi atau diubah dengan syarat disebarkan secara gratis.
iii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
ABSTRAKSI
Tujuan utama penyusunan materi ini untuk meningkatkan kapasitas teknis pemerintah daerah diIndonesia dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Secara sistematispanduan pendampingan teknis ini, berisikan empat topik utama: (1) memahami kerangka normatifKU APBD; (2) analisis gap antara dokumen KU-APBD terhadap acuan normatif; (3) memahamiPPAS APBD; dan (4) menyusun prioritas program secara sederhana.
Topik pertama mengacu kepada kerangka normatif penyusunan KU APBD yang baik, setidaknyamengakomodasi hal-hal berikut: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;(2) subtansi/isi, dimana KUA merupakan dokumen interface yang menjamin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan menengah daerah, perencanaan tahunan daerah dan perencanaananggaran; (3) proses penyusunan yang mengedepankan keterlibatan stakeholder daerah; serta (4)ketepatan waktu. Disiplin tenggat penyelesaian KU-APBD akan berdampak luas terhadap prosespengesahan anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta proses pertanggungjawabannya.
Kedua, self-review terhadap kondisi terkini KU APBD pemerintah daerah memberikan pemahamanyang baik tentang jarak kualitas antara tuntutan normatif dan kondisi empiris. Melalui proses self-review, peserta mampu melihat titik kritis di empat wilayah penting dan selanjutnya peserta mampumenuliskan rekomendasi untuk melakukan proses perbaikan terhadap kondisi dokumen yangada. Hal lain yang harus diperhatikan adalah keterlibatan para pemangku kepentingan daerah(stakeholder) dalam proses penyusunan KUA. Keterlibatan para pihak tidak saja merupakan tuntutanadministratif dan legal perspektif, melainkan juga akan menjadi legitimasi KUA secara politis.Oleh karena itu semua pelaku dalam penyusunan KUA harus memahami peran dan tanggungjawabmasing-masing disamping pemahaman terhadap substansi KUA itu sendiri. Keterlibatanpemangku kepentingan pada proses penyusunan merupakan jaminan atas komitmen para pihakdalam implementasi dan proses pertanggungjawabannya.
Ketiga, memahami esensi PPAS dan proses penyusunannya secara normatif. Sub-topik yangmenjadi fokus antara lain pengertian dan lingkup PPAS, proses penyusunan PPAS dan substansibab per bab dalam dokumen PPAS. Dilanjutkan dengan perbedaan penting antara model KUA-PPAS lama dan versi yang terbaru.
Keempat, teknik prioritisasi merupakan alat bantu penting yang diintroduksi kepada pemerintahdaerah peserta sebagai topik terakhir. Topik ini ditujukan untuk mengantarkan pemerintah daerahagar tidak salah meletakkan urutan prioritas baik di tingkat urusan dan kewenangan, kebijakan,program maupun kegiatan. Penetapan plafon dan pagu anggaran baik ditingkat SKPD, programmaupun kegiatan, sepantasnya didasarkan kepada tingkat pentingnya/prioritas masing-masing.
ABSTRAKSI
iv
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
ABSTRACT
ABSTRACT
The main objective of this book is to improve the technical capacity of Indonesia’s local govern-ments in preparing the General Policy on Local Budget (KUA) and Temporary Budget Ceilingand Priorities (PPAS) documents. The manual covers four key areas: (1) understanding the nor-mative framework of KUA; (2) gap analysis between KUA documents and normative reference;(3) understanding the PPAS; and (4) a simple method for setting program priorities.
The normative framework for sound budget policy preparation includes (a) compliance withcurrent laws and regulations, (b) substance of the KUA document to ensure consistency be-tween annual and medium-term budget plans, (c) preparations that encourage local stakeholderinvolvement, and (d) timeliness. Disciplined completion of the KUA document supports theapproval, implementation, monitoring, and evaluation of the budget as well as the budget ac-countability process.
Reviewing the circumstances of the KUA helps to clarify any qualitative gaps between norma-tive requirements and empirical reality, allowing participants to note the critical issues and makerecommendations for improvements. In addition, the involvement of local stakeholders in KUApreparation is not only an administrative and legal requirement, it offers political legitimacy. Allthose involved in KUA preparation need to understand their roles and responsibilities and toshow their commitment to the implementation and accountability process.
As for preparing local budget priorities and the temporary budget ceiling (the PPAS document),this requires an understanding of the overall scope of the document as well as the substance ofeach section. Recent changes in the format of the KUA and PPAS documents are also clarifiedhere.
The manual concludes by explaining how local governments can avoid setting the wrong priori-ties in terms of authority, policy, program and activities. Whether the budget ceiling is set at thesectoral department, program or activity level will depend on the degree of urgency or priority.
v
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
ABSTRAKSI ........................................................................................................................................ iii
ABSTRACT .......................................................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... vii
SESI PENDAMPINGAN TEKNIS1. Sesi 1: Pengantar dan Perspektif Legal KU-APBD .........................................................................1
• Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur .................................................................................1• Penjelasan Slide .. ..........................................................................................................................3
2. Sesi 2: Gap Analysis KU-APBD ....................................................................................................17• Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ................................................................................17• Penjelasan Slide .. ........................................................................................................................19• Panduan Latihan 1: Analisis KUA dan PPAS..................................................................................21
3. Sesi 3: Substansi dan Penyusunan PPAS........................................................................................25• Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ...............................................................................25• Penjelasan Slide.......................................................................................................................... 27
4. Sesi 4: Menyusun Prioritas Daerah ................................................................................................35• Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ..............................................................................35• Penjelasan Slide ...........................................................................................................................37• Panduan Latihan 2: Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan ..............................39
5. Sesi 5: Penutup dan Evaluasi .........................................................................................................49• Tujuan, metode, waktu, alat, proses/alur ...............................................................................49• Penjelasan Slide .. ........................................................................................................................51
LAMPIRAN ....................................................................................................................................... 53Lampiran 1: Agenda Pendampingan Teknis ................................................................................. 55Lampiran 2: Petunjuk dan Lembar Transfer Pembelajaran .........................................................56Lampiran 3: Lembar Evaluasi Pendampingan Teknis ................................................................. 59
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
vi
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
DAFTAR ISI
vii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
KATA PENGANTAR
Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagipemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Develop-ment (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahanyang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yangdemokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayananpublik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya denganmembantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaanpelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra daripemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di provinsi NanggroeAceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur,Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudan darikomitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yangberkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penandaterbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yanglebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat danpemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yangluar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula.
Modul yang akan disajikan ini adalah berkaitan dengan proses penguatan pemerintah daerahdalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas & Plafon AnggaranSementara (PPAS). Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia sejak tahun 2000, sejalandengan diterbitkannnya PP 105/2000 jo PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahserta UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, tidak saja mensyaratkan pemerintah daerah piawaidalam menyusun APBD yang baik secara teknik administratif, akan tetapi harus dipastikan bahwaAPBD tersebut sejalan dengan kerangka perencanaan daerah jangka menengah dan pendekserta merefleksikan aspirasi publik. Kebijakan Umum APBD dan PPAS merupakan jembatanuntuk memastikan konsistensi dan harmonisasi antara proses perencanaan dan penganggarandaerah khususnya kerangka tahunan.
Nilai strategis materi ini adalah memberikan perspektif model penyusunan kebijakan umumAPBD dan PPAS yang lebih aware dan concern terhadap kebijakan yang berorientasi pada pencapaianhasil kinerja, ketimbang hanya pada ukuran sumberdaya (resources) yang dialokasikan dandianggarkan pada sejumlah program dan kegiatan. Melalui modul ini pemerintah daerahdiperkenalkan pada teknik menyusun prioritas program dan kegiatan sebagai bagian pentingdalam menentukan plafon dan pagu anggaran di tingkat SKPD.
Januari 2009
Judith EdstromChief of Party, USAID-LGSPRTI International
IriantoFinance & Budgeting Advisor,USAID – LGSP
KATA PENGANTAR
viii
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI I
Pengantar dan Perspektif Legal KU-APBD
Tujuan:• Peserta memahami tujuan dan sasaran pendampingan teknis
penyusunan KU-APBD.• Peserta memahami acuan hukum dalam penyusunan KU-
APBD.• Peserta memahami alur proses dan mekanisme penyusunan
KU-APBD.• Peserta memahami sistematika KU-APBD.
Materi:• Power Point Slide.
Waktu:± 90 menit.
Metode:• Permainan (untuk perkenalan).• Presentasi.• Tanya Jawab.
Alur:• Penjelasan Slide Perkenalan (± 5 menit).• Penjelasan Slide Materi (± 60 menit).• Kesimpulan dan Tanya-jawab (± 25 menit).
Penjelasan Slide:Lihat halaman berikut!
SESI 1
2
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
3
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Ucapkan selamat datang pada para peserta. Fasilitatormemperkenalkan diri dan timnya, dilanjutkan perkenalandengan para peserta. Gunakan permainan yang menarikuntuk perkenalan dengan para peserta, sesuaikan permainandengan jenis peserta yang hadir. Bila dihadiri oleh pejabattinggi daerah, sebaiknya perkenalan dilakukan dengan for-mal namun tetap akrab untuk membangun suasanapelatihan yang diinginkan. Jelaskan agenda pelatihan selama1 hari secara sekilas dan sepakati aturan main yang berlaku.
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan proseskunci dalam penyusunan kebijakan dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Mengacu pada aspek yuridis legal, Pemda di Indonesiamemiliki kewajiban menyusun perencanaan jangka panjanguntuk periode 20 tahun (Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah/RPJPD, perencanaan jangka menengahdaerah untuk periode 5 tahun (Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah/RPJMD), dan perencanaantahunan daerah untuk periode waktu 1 tahun (RencanaKerja Pemerintah Daerah/RKPD), termasuk di dalamnyapenyusunan APBD. Proses penyusunan APBD, padaumumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakananggaran berupa KUA (Kebijakan Umum APBD) danPPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dankerangka operasional anggaran.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakanupaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yangada dalam Renstrada. Pada garis besarnya, ia merupakantahapan dan perkembangan dan kinerja pelayanan yangdiharapkan pada rencana jangka pendek tahunan daerah.KUA yang baik, disusun dengan kriteria sebagai berikut:(1) Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakanyang ditetapkan dalam Renstrada; (2) Sesuai dengan aspirasimasyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkankondisi dan kemampuan daerah; (3) Memuat arah yangdiinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagaipedoman penyusunan strategi dan prioritas dan rancanganAPBD dalam 1 tahun anggaran; (4) Disusun dan disepakatibersama antara DPRD dan Pemda; (5) Bisa memberikanfleksibilitas untuk di jabarkan lebih lanjut dan memberipeluang untuk pengembangan kreativitas pelaksananya.
Penjelasan Slide
1
2
Penyusunan KebijakanUmum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
SESI 1
3
LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM
LINGKUP PERENCANAAN APBD
PERENCANAANJANGKA PANJANG
PERENCANAANJANGKA MENENGAH
PERENCANAANJANGKAPENDEK
PERENCANAANANGGARAN
DAERAH
KEBIJAKANANGGARANKUA &PPAS
OPERASIONALANGGARAN
RAPBD
PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
RPJMD
RenstraSKPD
RenjaSKPD RKPD
KUA PPAS
Dibahasbersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJM
���������������������� ������
����
1 tahun �������
5 tahun
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
4
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
6APAKAH KEBIJAKAN ITU?
HARI 1, SESI 1
Terlebih dahulu fasilitator memberikan penjelasan tentangsasaran dan kebijakan dan hubungan antara keduanya dalampenyusunan KU-APBD.
Selanjutnya Fasilitator menjelaskan pengertian kebijakan,fasilitator menjelaskan lebih jauh tentang manfaat kebijakanumum anggaran serta akibat buruknya apabila pemerintahdaerah tidak memiliki kebijakan anggaran dalam penyusunananggaran daerah. Misalnya adalah tidak jelasnya arahpembangunan tahunan daerah serta tidaktersambungnyapelaksanaan pembangunan daerah dari waktu ke waktu.
Sebaiknya pernyataan tentang sasaran ditulis denganmenggunakan rumusan SMART/objective is SMART:S � Specific : Khusus/Jelas.M � Measurable : Terukur.A � Agreed upon and achievable : Disepakati dan dapat dicapai.R � Realistic dan Relevan.T � Time and cost bound : Ada batasan waktu dan biaya.
Rumusan/template yang bisa digunakan dalam menyusunsasaran adalah: [kata kerja] [gambaran spesifik atas apa yangakan diakibatkan oleh kata kerja] oleh/bagi [ukuran] dalamwaktu/selama/paling lambat [kerangka waktu].
Kata �kebijakan� digambarkan sebagai suatu kata denganberbagai arti. Antara lain: (a) suatu pendirian filosofis atauideologi, (b) suatu rencana, suatu ekspresi atas arah masadepan, (c) perumusan dari apa yang akan dikerjakansekarang, (d) usulan-usulan khusus, (e) suatu cara bagaimanamenyampaikan keputusan-keputusan pemerintah, (f)kewenangan resmi, (g) suatu kedudukan yang dapatdinegosiasikan oleh dua atau lebih pihak, (h) suatupernyataan kehendak atau (i) suatu realitas yang tidakdiinginkan, tidak dinyatakan, yang tidak pernah diputuskansecara formal oleh seseorang, termasuk yangdipertimbangkan mempunyai peranan �pembuatkebijakan�.
Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yangdibuat dan diterapkan oleh kepala daerah (walikota/ bupati)dan disepakati oleh DPRD, untuk menjelaskan filosofimanajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan dibidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambiloleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan
4
� Sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahunanggarn yang menjadi petunjuk dan ketentuanumum yang disepakati sebagai pedomanpenyusunan R-APBD dan RP APBD
5APAKAH SASARAN ITU?
� Langkah-langkah spesifik dan terukur dalammencapai tujuan
� Sasaran tidak terlepas dari ukuran dan proyeksikerangka waktu. Sasaran telah terpenuhi jikaukuran yang ditetapkan telah tercapai dalamkerangka yang telah ditentukan.
� Memiliki kriteria S(spesifik),M(Measurable),A(Achievable), R(Realistic), T(Time& Cost Bound)
� Tindakan/arah yang diambil oleh PemerintahPusat/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
� Kebijakan dapat dikatakan merupakan panduanuntuk menerjemahkan strategi kedalam elemen-elemen tindakan (action) yang terorganisir danterpadu.
� Menekankan kepada bagaimanamengorganisasikan penggunaan sumber dayauntuk mendukung strategi yang telah ditetapkan.Kebijakan menjembatani antara strategi danprogram.
PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD
5
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan.Kebijakan memberi suatu kerangka untuk manajemenkeuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusankeuangan suatu pemerintah daerah.
Fungsi KU APBD menurut PP 58/2005 adalah sebagaiberikut:1. Landasan untuk penyusunan RAPBD (Pasal 34 Ayat 3,
PP 58 Tahun 2005),2. Dasar untuk menentukan PPAS (Pasal 35 Ayat 1, PP 58
Tahun 2005),3. KUA & PPAS dituangkan dalam NOTA
KESEPAKATAN, yang ditandatangani bersama olehKepala Daerah (KDh) dan Pimpinan DPRD (Pasal 35Ayat 4, PP 58 Tahun 2005),
4. KUA & PPAS = dasar bagi Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk menilai usulan RKA SKPD (Pasal 41Ayat 3, PP 58 Tahun 2005),
5. KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untuk menilaiRaperda tentang APBD (Pasal 44, Ayat 2, PP 58 Tahun2005),
6. Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilaiurgensi perubahan APBD (Pasal 81 Ayat 1 huruf a, PP58 Tahun 2005),
7. Materi KUA merupakan dasar bagi DPRD untukmelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanperaturan daerah tentang APBD. (Pasal 132, PP 58Tahun 2005).
Secara legal ruang lingkup Kebijakan Umum APBDberisikan empat hal utama, sebagaimana dinyatakan dalamslide di dasarkan kepada regulasi formal Permendagri 13/2006.
7
APAKAH FUNGSI KU APBD ITU?
HARI 1, SESI 1
8
RUANG LINGKUP KU APBD
� Kondisi ekonomi makro daerah� Asumsi Penyusunan APBD� Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah� Dan strategy pencapaiannya point 1-3 berupa
langkah-langkah konkrit dalam mencapai target
� Sebagai pedoman penyusunan PPAS� Sebagai dasar penilaian kinerja keuangan
daerah dalam satu tahun anggaran
6
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
Secara umum regulasi yang menjadi rujukan Pemda dalammenyusun rencana strategis antara lain: UU 25 Tahun 2004;SK Kepala LAN yang merupakan revisi Inpres 7/99 danBappenas dalam menyusun RPJMN. Dalam slide yangditampilkan, terlihat bahwa perbedaan elemen perencanaanstrategis tetap diarahkan pada satu tujuan utama, untukmemastikan bahwa program dan kegiatan SKPD disusundalam rangka pencapaian visi dan misi kota/kabupaten.
Slide di samping menjelaskan perbedaan penamaandokumen perencanaan daerah berdasarkan Kepmendagri29/2002 dan Permendagri 13/2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
Hal yang menarik dari format baru KU APBD menurutPermen 59/2007 adalah terdapatnya bab untuk memastikankorelasi antara kerangka ekonomi daerah dan asumsi-asumsidasar penyusunan RAPBD terhadap kebijakan daerah dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, untuksatu tahun anggaran yang akan datang.
Selain itu target dan upaya untuk pencapain target harusdidasarkan secara realistis dan sesuai dengan tren kondisiaktual ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya.
9ELEMEN PERENCANAAN STRATEGIS
DI INDONESIA
UU SPN(2004)
Visi
Misi
Tujuan
Strategy
Kebijakan
Program
Kegiatan
10
PERBEDAAN DOKUMEN
� Renstrada/DokumenPerencanaan DaerahLainnya
� Arah & KebijakanUmum APBD
� Strategi & PrioritasAPBD
11
PERBEDAAN SISTEMATIKA
PM 13/2006� Bab I. Pendahuluan� Bab 2. Gambaran
Umum RKPD� Bab 3. Kerangka
ekonomi makro danimplikasi terhadapsumber pendanaandaerah
� Bab 4. Penutup
LAN (2003)
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Kebijakan
Program
Kegiatan
RPJM (Bappenas)
Visi
Misi
Agenda Permasalahan
Sasaran
Program
Tujuan Program
� RPJPD� RPJMD� RKPD� KU APBD� Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Kepmendagri 29/2002 Permendagri 13/2006
PM 59/2007� Bab I. Pendahuluan� Bab 2. Kerangka
Ekonomi Makro Daerah� Bab 3. Asumsi-asumsi
Dasar dalamPenyusunan RAPBD
� Bab 4. KebijakanPendapatan, Belanja danPembiyaan Daerah
� Bab 5. Penutup
7
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
Dokumen penting sebagai rujukan penyusunan Rancangan KUA antara lain: (1) RKPD dan (2)Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Mendagri. Dengan demikian kualitas danketepatan waktu penyusunannya dokumen KUA sangat bergantung kepada tingkat kualitas dankecepatan penyusunan RKPD. Apabila proses penyelesaian RKPD terhambat akan berimplikasiterhadap mundurnya penyusunan dokumen KUA dan PPAS, dan pada gilirannya keterlambatanpengesahan APBD.
12
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA
13
PROSES PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA
Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)
PEDOMAN PENYUSUNANAPBD YG DIKELUARKANOLEH MENDAGRI� Pokok-pokok kebijakan yang
memuat sinkronisasikebijakan pemerintahdengan pemerintah daerah
� Prinsip dan kebijakanpenyusunan APBD tahunanggaran berkenaan
� Teknis penyusunan APBD� Hal-hal khusus lainnya
PEMERINTAHDAERAH
RANCANGANKUA
DPRD
DPRD
RancanganKUA
Disampaikanke DPRDpaling lambatPertengahanbulan Juni
RancanganKUA
TAPD
KOORDINATOR TAPD
RancanganKUA
KDH
RancanganKUA
Disampaikanke KDHpaling lambatawal bulan Juni
Sekda selakuKoordinatorTAPD
Rancangan KUAdibahas bersama
PanitiaAnggaran
DPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambatMinggu ke-1
Juli
RKPD
8
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
Secara garis besar, proses penyusunan Rancangan KUA. melibatkan peran tiga stakeholder utamadaerah antara lain: (1) Koordinator dan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),yang bertugas menyiapkan draft KUA dan melakukan analisis keterkaitannya terhadap dokumenperencanaan daerah lainnya; (2) KDh, memastikan mandat-mandat penting dari masyarakat danDPRD telah terakomodasi dalam KUA; (3) DPRD, memastikan KUA telah sesuai dengankebijakan jangka panjang dan menengah daerah serta menyetujui dokumen tersebut.
Dalam Bab 1, penting bagi fasilitator untuk menggambarkanlatar belakang, tujuan penyusunan dan dasar hukum. Tujuanpenyusunan KUA antara lain untuk memastikan prosespenyusunan APBD selaras dengan RKPD serta menjadiacuan penyusunan PPAS dan RKA-SKPD.
Termasuk dalam indikator ekonomi makro daerah antaralain adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi,kependudukan, kesempatan kerja, laju investasi daerah danKondisi IPM (Index Pembangunan Manusia) dan lain-lainnya. Analisis kerangka ekonomi makro daerahmemastikan kemampuan daerah dalam penyediaanpembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkansasaran pelayanan pemerintahan daerah dalam tahunperencanaan.
Fasilitator memandu peserta dengan memberikan beberapacontoh kebijakan pendapatan, penetapan targetnya, upayapencapainnya serta landasan hukumnya.
Contoh model kebijakan pendapatan, misalnya:(1) Pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk
anggaran operasional dari tahun berjalan tidak akanmelebihi setengah dari pendapatan yang diperkirakan.
(2) Pemerintah daerah akan membuat prediksi/perkiraanyang realistis dari pendapatan, dengan mempergunakanlebih dari satu sistem perkiraan dan dengan jelasmenyatakan asumsi-asumsi yang mendasari perkiraantersebut.
(3) Pemerintah daerah setiap tahun akan melakukan kajianatas pungutan dan biaya retribusi untuk pelayanan yangmenerapkan prinsip �pemulihan biaya�.
(4) Pemerintah daerah akan lebih menekankan pada retribusiuntuk membiayai ongkos pelayanan pemerintah daerah.
14
SUBTANSI DAN LINGKUP KUA
Bab I. Pendahuluan� Latar belakang� Tujuan penyusunan� Dasar Hukum
Bab II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah� Perkembangan indikator ekonomi makro tahun
sebelumnya� Rencana target ekonomi makro tahun perencanaan
Bab III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD� Asumsi dasar APBN� Laju Inflasi� Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)� Lain-lain asumsi
15SUBTANSI DAN LINGKUP KUA (lanjutan)
Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja danPembiayaan
1. Pendapatan Daerah� Kebijakan Perencanaan Pendapatan yang akan
dilakukan pada tahun perencanaan� Target pendapatan daerah: PAD, Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yangsah
� Upaya-upaya daerah dalam mencapai target� Hukum
9
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
Kebijakan belanja daerah secara umum terbagi dalam:kebijakan belanja langsung dan kebijakan belanja tidaklangsung. Untuk kebijakan belanja langsung misalnya adalahuntuk belanja modal, fasilitator dapat memberikan contoh-contoh sebagai berikut:(1) Pemerintah daerah akan memproyeksikan biaya
operasional bagi barang modal yang dibangun dan akanmenganggarkannya dalam APBD.
(2) Pemerintah daerah akan membuat dan menjalankansuatu program pemeliharaan berjangka menengah.
(3) Pemerintah daerah akan mengalokasikan xx% darianggaran operasional untuk belanja modal.
(4) Pemerintah daerah akan membuat rencana jangkamenengah untuk membiayai program peningkatansarana dan prasarana, yang diperbaiki setiap tahun.
(5) Pemerintah daerah akan membuat kriteria untukmengevaluasi dan memprioritaskan setiap proyek.
Kebijakan di bidang pembiayaan diarahkan kepada duafokus penting, antara lain kebijakan defisit/penerimaanpembiayaan dan kebijakan surplus/pengeluaranpembiayaan.
Cukup jelas.
Untuk melengkapi dasar hukum dapat ditambahkan materiPeraturan Kepala Daerah ataupun Surat Edaran (SE) yangdianggap relevan dan menjadi acuan dalam penyusunanKU-APBD.
Cukup jelas, telah dijelaskan dalam slide sebelumnya.
17
SUBTANSI DAN LINGKUP KUA (lanjutan)
Bab IV. Kebijakan Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan
3. Pembiayaan� Kebijakan penerimaan pembiayaan� Kebijakan Pengeluaran pembiayaan
Bab V. PenutupBerisikan hal-hal yang disepakatiDPRD dan Kepala Daerah dan perludimasukkan dalam Kebijakan UmumAPBD
18BAB I. PENDAHULUAN
� Latar belakang� Dokumen penghubung perencanaan dan
anggaran� Kebijakan anggaran
� Tujuan� Menjembatani� Acuan penyusunan PPAS, RKA dan APBD
� Dasar Hukum� UU, Perpu, PerPres, Perda
19
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO
� Memberikan gambaran (proyeksi)kemampuan ekonomi daerah khususnyadalam penyediaan pembiayaan pembangunanuntuk mewujudkan sasaran pemerintahandaerah dalam tahun perencanaan.
� Misalnya;� Pertumbuhan ekonomi regional,� laju inflasi,� kependudukan,� kesempatan kerja,� laju investasi daerah,� IPM dan lain-lainnya.
Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja danPembiayaan2. Belanja Daerah
� Kebijakan terkait perencanaan daerah meliputitotal belanja daerah
� Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuankeuangan dan belanja tidak terduga
� Kebijakan pembangunan daerah, kendala yangdihadapi, strategi dan prioritas pembangunandaerah yang disusun secara terintegrasi dengankebijakan dan prioritas pembangunan nasionalyang akan dilakukan daerah.
� Kebijakan belanja berdasarkan: (1). Urusanpemerintahan daerah; (2) SKPD
16
SUBTANSI DAN LINGKUP KUA (lanjutan)
10
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
Analisis ekonomi makro daerah, khususnya pertumbuhanekonomi regional ditujukan untuk memahami kondisipotensi ekonomi daerah, sektor penting yang menggerakkanaktivitas perekonomian daerah serta mengetahui tingkatperkembangan dan laju pertumbuhan ekonomi daerah padatahun perencanaan.
Penyajian target ekonomi makro daerah sebaiknyadibandingkan antara kinerja tahun lalu, tahun berjalan danrencana target tahun perencanaan. Penyajian berupa datatren 3 sampai dengan 5 tahun, akan memberikan perspektifpertumbuhan yang lebih baik bagi proses perencanaan danpenganggaran daerah.
Cukup jelas.
Asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh APBN akanberpengaruh langsung bagi daerah dalam penyusunankebijakan umum APBD. Contoh: kenaikan BBM, kenaikantarif dasar listrik dan nilai tukar rupiah akan berdampaklangsung terhadap peningkatan harga barang dan jasa dipasaran. Oleh karenanya pengadaan barang dan jasa dankhususnya penyusunan standar harga harusmempertimbangkan faktor-faktor tersebut.
23ASUMSI APBN
� Harga Minyak Mentah Dunia (BBM)� Tarif Dasar Listrik (TDL)� Target Defisit Neraca Transaksi Indonesia� Nilai Tukar Rupiah� Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional� Peraturan Nasional ttg Pembiayaan
Pembangunan
20
ASUMSI EKONOMI MAKRO
� Pertumbuhan Ekonomi Regional (Berkembang,Melambat/Berkontraksi atau Stagnan)� PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)� LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)� Struktur Perekonomian� Pendapatan Perkapita
� Kestabilan Harga (Laju inflasi)� Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Indeks
Pembangunan Manusia)
21
TARGET EKONOMI MAKRO TA 2009
22BAB III.
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM APBD
Berisikan:� Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.� Laju Infasi� Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)� Lain-lain Asumsi (Misal; kebijakan kebijakan yang
berkaitan dengan gaji PNS )
INDIKATOR
PDRB ADHB
PDRB ADHK
LPE
PDRB Perkapita ADHB
PDRB Perkapita ADHK
2007
5,407 Triliun
3,404 Triliun
3,476 %
4,499 juta
2,832 juta
2008
6,007 Triliun
3,522 Triliun
3,485 %
4,895 juta
2,869 juta
No
1.
2.3.
4.
5.
Ket: ADHK atas dasar harga tahun 2000
11
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
24
SESI 1
Contoh slide di atas menunjukkan korelasi antara ekonomi makro dan implikasinya terhadapkebijakan keuangan daerah, standar harga, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan sertapenetapan tolok ukur kinerja untuk urusan wajib dan urusan pilihan di daerah.
Melalui slide ini fasilitator menegaskan hubungan antarapembahasan Bab II yaitu tentang analisis ekonomi makrodaerah dan Bab III, tentang asumsi-asumsi dasar APBDterhadap kebijakan anggaran yang akan dibahas dalam BabIV.
Poin penting yang perlu mendapatkan pencermatan lebiholeh fasilitator dalam kebijakan pendapatan dalam slide iniadalah upaya-upaya pemerintah daerah untuk mencapaitarget dalam pendapatan berupa program dan kegiatan.
26BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
1. Kebijakan Pendapatan Daerah� Kebijakan perencanaan pendapatan daerah
yang akan dilakukan pada tahun anggaranberkenaan;
� Target pendapatan daerah meliputi PendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, danLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
� Upaya-upaya pemerintah daerah dalammencapai target.bijakan Pendapatan;
25
Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaiansasaran pada tahun yang akan datang adalah:� Asumsi dasar yang digunakan APBN;� Laju inflasi� Pertumbuhan ekonomi regional� Tingkat pengangguran regional, dan� Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah
setempat.
Bab IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan PembiayaanDaerah� Pendapatan Daerah.� Belanja Daerah� Pembiayaan Daerah
12
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
27
CONTOH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Slide di atas memberikan contoh-contoh, bagaimana sebaiknya pemerintah daerah menuangkankebijakan pendapatan daerah. Pada penetapan target pendapatan daerah, direkomendasikandisusun dengan mempertimbangkan: pencapaian kinerja masa lalu, benchmarking, ketersediaansumberdaya dan kerangka waktu.
SESI 1
28
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
Contoh penyajian proyeksi pendapatan daerah Kota Indah.
� Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah� Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah� Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan� Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
menggunakan data potensi yang akurat, valid dan terpercaya� Pengembangan koordinasi dan sistem informasi yang sinergis di bidang pendapatan
diantara SKPD terkait.� Law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi
daerah� Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan
kontribusi Pendapatan Daerah.
� Target Pendapatan Daerah� PAD meningkat 2.5 % dari target tahun sebelumnya� Kontribusi kenaikan PAD berasal dari; pajak�%, retribusi�.%, lain-lain pendapatan
sah�%.
13,1076.849.998.250 663.371.242.000 586.521.243.750 Jumlah Pendapatan
--20.000.000.000 20.000.000.000 Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya
531
----Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 431
25,752.840.000.000 13.870.000.000 11.030.000.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah lainnya
331
----Dana Darurat231
100(6.500.000.000)-6.500.000.000 Pendapatan Hibah131
9,752(3.660.000.000)33.870.000.000 37.530.000.000 Lain-lain pendapatan daerah yang sah31
82,3925.057.000.000 55.467.000.000 30.410.000.000 Dana Alokasi Khusus321
10,8249.590.000.000 507.640.000.000 458.050.000.000 Dana Alokasi Umum221
2,99809.000.000 27.860.575.000 27.051.575.000 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil BukanPajak
121
27,73142.929.000.000 590.967.575.000 515.511.575.000 Dana Perimbangan21
43,933.951.900.000 12.948.690.000 8.996.790.000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah411
18,7128.792.000 817.584.000 688.792.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
311
0,167(31.693.750)18.975.093.000 19.006.786.750 Retribusi Daerah211
20,991.005.000.000 5.792.300.000 4.787.300.000 Pajak Daerah111
15,15.053.998.250 38.533.667.000 33.479.668.750 Pendapatan Asli Daerah11
PENDAPATAN DAERAH1
%Rp.TA 2007TA 2006
BETRTAMBAH / BERKURANGJUMLAHUraianKode Rek
13,1076.849.998.250 663.371.242.000 586.521.243.750 Jumlah Pendapatan
--20.000.000.000 20.000.000.000 Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya
531
----Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 431
25,752.840.000.000 13.870.000.000 11.030.000.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah lainnya
331
----Dana Darurat231
100(6.500.000.000)-6.500.000.000 Pendapatan Hibah131
9,752(3.660.000.000)33.870.000.000 37.530.000.000 Lain-lain pendapatan daerah yang sah31
82,3925.057.000.000 55.467.000.000 30.410.000.000 Dana Alokasi Khusus321
10,8249.590.000.000 507.640.000.000 458.050.000.000 Dana Alokasi Umum221
2,99809.000.000 27.860.575.000 27.051.575.000 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil BukanPajak
121
27,73142.929.000.000 590.967.575.000 515.511.575.000 Dana Perimbangan21
43,933.951.900.000 12.948.690.000 8.996.790.000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah411
18,7128.792.000 817.584.000 688.792.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
311
0,167(31.693.750)18.975.093.000 19.006.786.750 Retribusi Daerah211
20,991.005.000.000 5.792.300.000 4.787.300.000 Pajak Daerah111
15,15.053.998.250 38.533.667.000 33.479.668.750 Pendapatan Asli Daerah11
PENDAPATAN DAERAH1
%Rp.TA 2007TA 2006
BETRTAMBAH / BERKURANGJUMLAHUraianKode Rek
13
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
Kebijakan daerah mengarahkan kota/kabupaten dalammenyusun program dan kegiatan indikatif nya.
Bagian tak terpisahkan dari kebijakan umum daerah adalahpenyusunan kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanjadaerah memastikan bahwa prioritas belanja lima tahunandaerah telah terakomodasi dalam kebijakan tahunan daerah.
Secara umum kebijakan umum belanja daerah dikategorikandalam kebijakan belanja tidak langsung dan kebijakanbelanja langsung. Kebijakan langsung merupakan kebijakandaerah yang berhubungan dengan belanja program dankegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sedangkankebijakan belanja tidak langsung (tidak langsung berhu-bungan dengan pelayanan langsung), meliputi belanja gaji,bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuankeuangan dan belanja tidak terduga.
Cukup jelas.32
KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
� Kebijakan Sistem penggajian dan tunjangan;tanpa honor diganti tunjangan daerah (KabJembrana, Kota Riau dan Kab solok)
� Kebijakan pembayaran bunga� Kebijakan tentang subsidi, hibah dan bantuan
sosial dan bantuan keuangan serta belanja takterduga
29
CONTOH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
� Upaya dalam Mencapai TargetBerisikan program dan kegiatan indikatif dalammencapai target pendapatan daerah yang sudahdicanangkan.
31KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
� Kebijakan Belanja Tidak Langsung� Kebijakan Belanja Langsung (Program dan
Kegiatan)
30BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
2. Kebijakan Belanja Daerah� Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah
meliputi total perkiraan belanja daerah;� Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan;dan belanja tidak terduga;
� Kebijakan pembangunan daerah, kendala yangdihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerahyang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan danprioritas pembangunan nasional yang akandilaksanakan di daerah.
� Kebijakan belanja berdasarkan :- Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan
urusan pilihan)- Satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
14
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
34KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG
SESI 1
Fasilitator menekankan pentingnya pemerintah daerahmemiliki kebijakan umum belanja tidak langsung. Contohdalam slide di samping merupakan kebijakan bantuankeuangan sebuah pemerintah daerah. Melalui kebijakanbantuan keuangan tersebut, pemerintah daerah dapatmemutuskan dengan jelas besaran alokasi dan targetpenerima bantuan keuangan daerah.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan belanjalangsung berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barangdan jasa dan belanja modal. Slide di samping memberikancontoh cara menuangkan kebijakan belanja langsung padaproses penyusunan KU-APBD.
Tabel di atas memperlihatkan bagaimana kebijakan belanja daerah per urusan dan SKPD sebaiknyadisusun. Dalam model tersebut ditunjukkan bahwa penyusunan kebijakan yang baik seharusnyadidasarkan kepada pemetaan permasalahan daerah yang reflektif terhadap aspirasi dan keinginanmasyarakat.
35
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH PER URUSAN DAN SKPD
33
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada organisasikemasyarakatan. Kebijakan yang menjadi dasar alokasibantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :� Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan
berdasarkan tingkat kepentingan yang dinilaiberdasarkan proposal yang diajukan.
� Kriteria kegiatan bantuan organisasi kemasyarakatanharus berada dalam koridor sebagai berikut :� Mendukung secara signifikan terhadap upaya
menanggulangi masalah kemiskinan,� Menanggulangi masalah pengangguran,� Peningkatan prestasi bidang olahraga,� Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.
CONTOH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN
� Kebijakan Umum Belanja Daerah Untuk Belanja Langsung� Prinsip value for money (ekonomis, efisien dan efektif)� Alokasi anggaran berdasarkan bidang prioritas daerah� SKPD menggunakan anggaran secara ekonomis dan efisien
dan mempertanggungjawabkannya hasil (outcome) yangterukur.
� Mengarahkan kegiatan SKPD fokus pada permasalahanaktual di masyarakat sesuai dengan tupoksi SKPD masing-masing
� Mengkaji efektifitas bentuk-bentuk bantuan (keuangan danjasa) yang selama ini dilakukan oleh Pemda
� Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintahmenyerahkan pengelolaan kegiatan berskala kecil kepadamasyarakat (swakelola), mis: rehabilitasi sekolah melaluitugas pembantuan kepada desa.
� Kebijakan pembangunan daerah, didasarkan kepada prioritasdaerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun berjalan
Permasalahan
� Rasio guru dan murid 1:45� Tingkat Kompetensi pendikan guru
SD, 70% berijasah D3.� Wajar pendidikan dasar 60%
� Produktifitas tan pangan padi rata6.5 ton/ha
� Identifikasi dan lemahnya PromosiProduk unggulan daerah
Kebijakan
� Peningkatan pengadaanguru SD, peningkatankualitas/tingkat pendidikanguru SD
� Peningkatan cakupanprogram wajar di tingkatsekolah dasar
� Kebijakan pengadaansarana dan prasaranabidang pertanian, sdm danteknologi yg mendukungpeningkatan produktifitastan pangan padi
� Promosi produk unggulandaerah
Target Pencapaian
� Rasio Guru tehadap murid1:40
� 50% guru SDberpendidikan S1
� Wajar pendidikan dasarmencapai 90%
� Peningkatan produktifitastan pangan padi 9 ton/ha
� Mapping 5 produk utamaunggulan daerah tanamanpangan dan peningkatanfrekuensi promosi produkunggukan daerah 2xsetahun
Urusan
Urusan Wajib
Pendidikan� Dinas Pendidikan
Kesehatan (Dinkes)
Urusan Pilihan
Pertanian� Dinas Pertanian
No
1
1.1.
1.2
2
2.1
15
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 1
36
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 13/2006, bahwa sebaiknya pemerintah daerah denganjelas mencantumkan target pencapaian yang realistis dalam penyusunan KU-APBD, baik dalamkebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
Kebijakan pembiayaan meliputi dua ranah penting, pertamakebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran.
Kebijakan penerimaan pembiayaan berkaitan dengan: sisalebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembalipemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaanberhubungan dengan kebijakan pembentukan danacadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
Contoh: kebijakan pengeluaran pembiayaan Kab Indah(KUA Perubahan).Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam perubahan ini mencakupjumlah pembayaran pokok utang yang digunakan untukmenganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh
38KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
� Perhatikan kesenjangan pertumbuhan antarapenerimaan dan belanja daerah dari waktu kewaktu
� Kebijakan surplus anggaran :pembayaran cicilanpokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal(investasi daerah); dan transfer ke rekening danacadangan
� Kebijakan defisit anggaran :sisa lebih perhitungananggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan;hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan pinjaman daerah.
37BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
n Kebijakan Pembiayaan� Kebijakan penerimaan pembiayaan� Kebijakan pengeluaran pembiayaan.
754.000.000,00
Dinas Pendidikan66,67%
Rasio Jumlah Sekolahdibanding anak didiksebesar 1 : 50 denganterbangunnya 5 unit sekolahbaru (USB) TK sehinggajumlah anak yang terlayanimenjadi 400 orang
Pembangunan sarana danprasarana GedungSekolah (TK)
011
858.000.000,00
Dinas Pendidikan66,67 %
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Program PendidikanAnak Usia Dini011
PENDIDIKAN011
URUSAN WAJIB1
PAGU INDIKATIF•(Juta Rp)
ORGANISASITARGET (%)
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
BIDANG URUSANPEMERINTAHAN
DAERAHKODE
754.000.000,00
Dinas Pendidikan66,67%
Rasio Jumlah Sekolahdibanding anak didiksebesar 1 : 50 denganterbangunnya 5 unit sekolahbaru (USB) TK sehinggajumlah anak yang terlayanimenjadi 400 orang
Pembangunan sarana danprasarana GedungSekolah (TK)
011
858.000.000,00
Dinas Pendidikan66,67 %
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Program PendidikanAnak Usia Dini011
PENDIDIKAN011
URUSAN WAJIB1
PAGU INDIKATIF•(Juta Rp)
ORGANISASITARGET (%)
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
BIDANG URUSANPEMERINTAHAN
DAERAHKODE
16
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
39
� TA 2007, Rp 90.96 T (Dana Pemda Idle dibank, berasal dari DAU dan DAK)
� Komposisi dana:� Rp 67,86 triliun (Giro),� Rp 1,34 triliun (tabungan),� Rp 51,75 triliun (deposito).
SESI 1
kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2008,termasuk tunggakan atas penjaman-pinjaman daerah yang dilakukandalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai rekomendasi BadanPemeriksaan Keuangan. (KUA Perubahan Kab Probolinggo, TA2008).
Data dalam slide menunjukkan bahwa pilihan pemerintahdaerah menyimpan anggaran di bank ketimbangmembelanjakannnya adalah pilihan yang sangat tidak tepat.Sementara pada saat yang sama anggaran pelayanan publiktidak menunjukkan jumlah yang memadai.
Cukup jelas.
Sebelum fasilitator mempersilahkan peserta untuk istirahat,maka diberikan waktu kepada peserta untuk memberikansanggahan, saran ataupun pertanyaan yang berkaitan denganpenyajian/presentasi materi ini.
Waktu yang diberikan kepada peserta untuk melakukan coffeebreak kurang lebih selama 15 menit.
40
BAB V. PENUTUP
� Dokumen kesepakatan legislatif dan eksekutif
� Ditindaklanjuti melalui penyusunan PPAS
41
REHAT KOPI
42
TANYA JAWAB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SALAH KAPRAH ???
17
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
Analisis Kesenjangan KU-APBD
Tujuan:• Peserta dapat menerapkan dengan baik penjelasan tentang substansi
KUA dan teknik penyusunannya.• Peserta dapat mengidentifikasi kelemahan, kekurangan dan kekuatan
dokumen KUA yang telah disusun oleh pemerintah daerah.• Peserta dapat mengidentifikasi kesenjangan (gap) tingkat kualitas dokumen
KUA yang ideal dibandingkan dengan dokumen KUA yang ada.• Peserta dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam dokumen
KUA di daerah masing-masing.
Materi:• Power Point Slide.• Panduan Fasilitator.• Lembar kerja.
Waktu:± 90 menit.
Metode:• Diskusi Kelompok Meja analisis dokumen.• Presentasi kelas.
Alur:• Pembagian bahan latihan dan penjelasan oleh fasilitator (± 5 menit).• Diskusi kelompok (±45 menit).• Latihan (± 35 menit).• Kesimpulan (±5 menit).
Penjelasan Slide:Lihat halaman berikut!
SESI 2
18
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
19
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide
Latihan 1 dilaksanakan selama 90 menit. Tujuan utamanyaadalah agar peserta mampu mengidentifikasi kelemahanantara dokumen KUA dan PPAS aktual yang telah disusundengan yang seharusnya sesuai dengan acuan normatif.
Peserta dipersilahkan untuk melakukan istirahat makansiang, selama 60 menit (1 jam).
43
Latihan 1:Analisis KUA dan PPAS
SESI 2
44
Makan Siang
20
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
LATIHAN 1
Analisis KUA dan PPAS
22
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
23
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
Waktu yang dibutuhkan: 90 menit
Tujuan• Latihan ini bertujuan untuk melihat kemampuan peserta dalam menilai proses
penyusunan KUA dan PPAS terhadap terhadap kerangka regulasi yang ada.• Peserta mampu mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara acuan dengan dokumen KUA
dan PPAS secara bab per bab.• Peserta mampu menyusun rekomendasi dan saran perbaikan untuk penyusunan KUA
dan PPAS pada tahun berikutnya.
Proses
1. Para peserta akan bekerja dalam kelompok/komisi untuk latihan ini.2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta maksud dan tujuan latihan serta mekanisme
kerja dalam latihan ini3. Bagikan latihan berikut ini dan mintalah peserta untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan di bawah ini secara kelompok.4. Beritahukan kepada para peserta bahwa mereka mempunyai waktu 45 menit untuk
membaca informasi ini dan menjawab pertanyaannya.5. Langkah evaluasi dibagi dalam 2 tahapan kegiatan:
a. Peserta diminta untuk menuliskan faktor-faktor umum, seperti pemahamankerangka regulasi, kesiapan sumber daya manusia dan lain-lain., yang menjadihambatan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS.
b. Untuk setiap bab dalam KUA peserta diminta mengidentifikasi beberapa hal,antara lain:
• Sebutkan kekuatan-kekuatan setiap bab yang harus dipertahankan dalampenyusunan KUA dan PPAS seperti yang ada dalam dokumen KUAdan PPAS daerah anda?
� Sebutkan kelemahan-kelemahan, ketidaktepatan serta kekurangan dalamsetiap bab dalam KUA dan PPAS yang harus mendapatkan perhatianuntuk proses perbaikan?
� Susunlah bahan-bahan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dankelemahan yang ada!
� Minta peserta untuk mengisi tabel seperti dibawah ini.
Latihan - 1:Analisis KUA dan PPAS
������� ����
��� ��������
�����
������������������ �����
�������
�����
������������������� ����������������������
�����
���� �������� �!�"��#������ �� ��������������
�������
���$�
����"�!�
�����"��� � � � � �
���������� � � � � �
������� ���� � � � � �
Form-1. Format Evaluasi KUA
24
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 2
Form-2. Format Evaluasi PPAS
������� ������� ��������
��������%������� �!�"���
����������������� �!�"����������
�����������"�������� ���������
��������&������������'����"����
��� ����������������������"����� ����������(�����"���
���$����%����
������������������
���)�����"�!�
�����"��� � � � � � �
���������� � � � � � �
������� ���� � � � � � �
6. 10 (Sepuluh) menit sebelum waktu yang disediakan berakhir ingatkan peserta untuksegera menyelesaikan tugasnya
7. Minta kepada para peserta untuk memindahkan hasil pekerjaan mereka kedalam flipchartyang telah disediakan.
8. Secara bergantian minta setiap kelompok/komisi untuk mempresentasikan hasil kerjakelompoknya dan berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikantanggapan berupa kritik maupun masukan kepada kelompok tersebut
9. Fasilitator memberikan rangkuman umum atas hasil diskusi menyangkut proses maupunsubstansi materi yang didiskusikan.
10.Fasilitator memberikan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan menegaskan kepadapeserta bagian-bagian dalam KUA yang sudah bagus, dan bagian yang perlumendapatkan perbaikan secara sungguh-sungguh dalam proses penyusunan KUA danPPAS daerah yang bersangkutan.
25
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Tujuan:• Peserta memahami tujuan dan sasaran pendampingan teknis
penyusunan PPAS-APBD.• Peserta memahami acuan hukum dalam penyusunan PPAS-
APBD.• Peserta memahami alur proses dan mekanisme penyusunan
PPAS-APBD.• Peserta memahami sistematika PPAS- APBD.
Materi:• Power Point Slide.
Waktu:± 90 menit.
Metode:• Presentasi.• Tanya Jawab.
Alur:• Penjelasan Slide (± 60 menit).• Tanya Jawab (± 30 menit).
Penjelasan Slide:Lihat halaman berikut!
SESI 3
SESI 3
Substansi dan Penyusunan PPAS
26
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 3
27
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
45
46
Penjelasan Slide
Setelah istirahat makan siang, fasilitator mengantarkanmateri tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS). Catatan awal yang perlu dipertegas fasilitator adalahmakna kata sementara dalam PPAS. Seperti telah diketahuibahwa dalam Permen 13/2006, dokumen PPAS menjadidokumen PPA setelah disepakati/disetujui oleh DPRD.Sedangkan pada Permen 59/2007, meskipun telahdisepakati oleh Dewan nama dokumen tersebut tetap samasebagai PPAS. Dalam Permendagri 13/2006, Notakesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani dalam waktuyang berbeda oleh Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkanpada Permendagri 59/2007, KUA dan PPAS yang telahdisepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yangditandatangani bersama antara KDh dan pimpinan DPRDdalam waktu bersamaan.
Fasilitator dapat merujuk kepada pasal-pasal dalamPemendagri 13/2006 dan 59/2007 dalam menjelaskanpengertian tentang PPAS. Dilihat dari tahapannya, makarancangan PPAS disusun dalam urutan sebagai berikut: (1)menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2)menentukan prioritas program untuk masing-masingurusan; dan (3) menyusun plafon anggaran sementara untukmasing-masing program/kegiatan (Lihat pasal 86,Permendagri 59 Tahun 2007).
Hal penting lainnya yang umumnya muncul sebagaipertanyaan peserta antara lain adalah mengapa pentingmenyusun program prioritas? Prioritas program pentingmengingat selama ini proses penyusunan programdidominasi oleh ego sektor, relevansi program terhadappermasalahan strategis daerah; rendahnya kualitas dokumenperencanaan serta keterkaitan antar dokumen perencanaandaerah; orientasi kesuksesan program masih bersifat out-put based ketimbang outcome based, dominasi pengambilankeputusan prioritas yang bersifat politis oleh legislatif danelite eksekutif, serta kecenderungan untuk membagi rataanggaran untuk seluruh SKPD.
PPAS � Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara
PENGERTIAN PPAS
� Program prioritas dan patokan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepadaskpd untuk setiap program dan kegiatansebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
� Penentuan batas maksimal dapat dilakukansetelah memperhitungkan belanja pegawai
SESI 3
LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM
28
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 3
Penyusunan PPAS dalam proses perencanaan setidaknyamemiliki 3 fungsi utama, antara lain: Pertama menentukanprioritas program pembangunan daerah; Kedua, menjadibatas maksimal pagu anggaran setiap SKPD berdasarkanprogram; dan Ketiga, menjadi rujukan utama prosespenyusunan RKA SKPD.
Secara umum, hal-hal berikut terdapat dalam PPAS.
Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari4 hal utama seperti tertuang di dalam slide disamping.
Mengacu kepada Permendagri 59/2007, PPAS terdiri dari6 bab. Yaitu: (1) pendahuluan; (2) rencana pendapatan danpenerimaan pembiayaan daerah; (3) prioritas belanja daerah;(4) plafon anggaran sementara berdasarkan urusanpemerintahan dan program/kegiatan; (5) rencanapembiayaan daerah; dan (6) penutup.
Interpretasi terhadap dasar penyusunan PPAS dapatdimaknai sebagai kerangka hukum atau prioritaspermasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikansecara tahunan, sebagaimana tercermin dalam PPAS tahunperencanaan.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA
47
� Merupakan program prioritas� Patokan batas maksimal anggaran per SKPD
untuk setiap program� Acuan dalam penyusunan RKA
SUBSTANSI PPAS
48
� Perkiraan Pendapatan dan penerimaan tahunyang akan datang
� Prioritas Belanja Daerah� Sasaran dari prioritas belanja pembangunan� Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan
Pemerintahan dan prioritas Program kegiatanyang mencakup capaian sasaran dan targetprogram.(dasar penentuan plafon dan hal-hal yangperlu diperhatikan SKPD dalam menjabarkanprogram dalam masing-2 kegiatan)
TUJUAN PRIORITAS
49
� Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhanmasyarakat yang paling penting dan luasjangkauannya
� Alokasi sumber daya digunakan secara ekonomis,efisien dan efektif
� Mengurangi tingkat resiko dan ketidak pastian� Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih
realistis
BAB I. PENDAHULUAN
50
Berisikan:� Latar belakang,� Tujuan,� Dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPAS)
29
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 3
Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerahdisusun berdasarkan analisis perkembangan kondisiekonomi makro daerah dan tren pendapatan daerah daritahun ke tahun. Target pencapaian setiap jenis dan objekpendapatan mengacu kepada kebijakan daerah dalampendapatan tahun yang bersangkutan. Termasukdidalamnya apakah kebijakan pendapatan daerah pada tahunperencanaan diarahkan pada kebijakan ekstensifikasi atauintensifikasi?
Penting bagi fasilitator untuk menekankan kepada pesertaagar penetapan target dilakukan untuk setiap kelompok,jenis dan objek pendapatan yang ada. Untuk menunjukkantingkat kewajaran penetapan target, maka disertakanpenjelasannya disertai dengan pencapaian tahun-tahunsebelumya.
Alokasi belanja daerah merupakan perwujudan kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Idealnya kebijakan prioritas belanja daerah menjawabpermasalahan strategis yang dihadapi oleh daerah. Prioritasbelanja disusun menurut urusan pemerintahan daerah wajibdan pilihan serta menurut program pembangunan daerah.
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DANPENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
51
Berisikan target pendapatan dan penerimaanpembiayaan daerah yang meliputi:� Pendapatan asli daerah (PAD),� Penerimaan dana perimbangan� Lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta� Sumber-sumber penerimaan pembiayaan
berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalamKUA.
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
52
Berisikan:� Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan
sumber pembiayaan� Prioritas tersebut dituangkan dalam anggaran
belanja daerah� Prioritas disusun berdasarkan urusan wajib dan
urusan pilihan yang dipilih daerah
30
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Format matriks di atas memberikan arahan model penyusunan matriks prioritas pembangunandaerah. Pertanyaan yang sering muncul adalah di tingkat apakah prioritas pembangunan daerahdiletakkan? Apabila disetarakan dengan elemen perencanaan strategis LAN. Dimana di dalamnyaterdapat visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-program-dan kegiatan, maka prioritas pembangunandaerah muncul sebagai permasalahan strategis yang menjadi agenda utama daerah. SKPD yangmelaksananakan prioritas pembangunan diidentifikasi melalui tupoksi berdasarkan fungsi dalamstruktur organisasi Pemda secara keseluruhan.
53
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
SESI 3
PRIORITASPEMBANGUNAN
NO.
1
2
3
4
5
6
7
dst
SASARAN SKPD YANGMELAKSANAKAN NAMA PROGRAM
54
� Plafon anggaran sementara berdasarkan urusanpemerintahan
� Plafon anggaran sementara berdasarkanprogarm/kegiatan
� Plafon anggaran sementara untuk belanjapegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,belanja bagi hasil, bantuan keuangan danbelanja tidak terduga
BAB IV. PLAFON ANGGARAN BERDASARKANURUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab III pada PPAS
JUMLAH
Mengacu Permendagri 13/2006 tentang PanduanPengelolaan Keuangan Daerah, pembangunan daerah secaraadministratif disusun berdasarkan urusan pemerintahanyakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan.Selanjutnya oleh daerah setiap urusan tersebut dilimpahkanpelaksanaannya kepada SKPD/unit kerja yang ada. SKPDmelaksanakan setiap urusan yang menjadi Tupoksinyamelalui sejumlah program dan kegiatan. Logika penyusunanplafon anggaran untuk setiap SKPD menggunakan urutanyang sama.
31
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
55
SESI 3
Plafon anggaran menurut organisasi merupakan penjumlahan plafon anggaran program dankegiatan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan Tupokinya masing-masing. TupoksiSKPD biasanya termuat dalam Perda SOTK daerah masing-masing.
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
1
1
1
2
2
PLAFON ANGGARANSEMENTARA (RP) KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DANORGANISASI
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan Daerah
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
...........
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
Dinas Pertanian
..........
KODE
tabel IV.1 di subbab IV pada PPAS
01
02
01
01
02
01
01
56
Plafon anggaran sementara ditingkat program dan kegiatan merupakan plafon anggaran dalamunit paling kecil dalam penyusunan PPAS di pemerintah daerah. Yang penting untuk dijelaskanoleh fasilitator mengacu kepada tabel ini adalah penulisan sasaran yang mengacu kepada kriteriaSMART dan target yang menunjukkan tingkat pencapaian yang realistik dan menantang. Sasarandan target menjadi penilaian tingkat kewajaran alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatanyang ada.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan :SKPD :
PROGRAM / KEGIATAN
Program A
Program B
Program C
Program D
dst
PLAFON ANGGARANSEMENTARA (RP)
TARGETSASARANNO
01
02
03
04
05
Tabel IV.2 pada PPAS
32
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
59
58
PAGU ANGGARAN � BELANJA LANGSUNG
SESI 3
PAGU ANGGARAN � BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai = gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku
� Beban Kerja� Lokasi penugasan� Kondisi Kerja� Profesi� Prestasi Kerja� Pertimbangan obyektif
lainnya
Bunga = berdasarkan tingkat bunga dalam perjanjian
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan BelanjaTak Terduga dihitung = berdasarkan kemampuan keuangan
PAGU ANGGARAN = VOLUME KEGIATAN X BIAYASATUAN PER KEGIATAN
Volume kegiatan = tingkat pelayanan kegiatan xsasaran pelayanan kegiatan
Tingkat pelayanan kegiatan = % x tingkat pelayananberdasarkan SPM
Sasaran pelayanan kegiatan = Total populasisasaran kegiatan
Fasilitator menguraikan formula penyusunan pagu anggaranbelanja langsung program menggunakan model akumulasibelanja kegiatan.
Pagu anggaran belanja tidak langsung, seperti pagu belanja pegawai disusun mempertimbangkanregulasi yang terkait dengan gaji dan tunjangan PNS serta tambahan penghasilan untuk PNS.Hal yang sama untuk pagu anggaran dalam kelompok belanja tidak langsung.
Pada prakteknya di daerah, penyusunan pagu anggaran belanja langsung disusun setelahmempertimbangkan kebutuhan alokasi belanja tidak langsung di tingkat daerah dan di tingkatSKPD.
33
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 3
Berisikan target pencapaian penerimaan pembiayaan daerahapabila struktur pembiayaan bersifat defisit. Disisi lain tar-get pengeluaran pembiayaan diperlukan apabiladiperkirakan struktur pembiayaan daerah menjadi surplus.
Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untukmengajukan pertanyaan, keberatan dan sanggahan.Fasilitator juga memberikan ruang apabila peserta akanmemberikan pengkayaan informasi terhadap presentasiyang telah dipaparkan oleh fasilitator. Waktu yang disediakankurang lebih 30 menit.
Waktu rehat kopi disediakan 15-30 menit untuk peserta.
60
BAB V.PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan :� Target penerimaan pembiayaan daerah� Target pengeluaran pembiayaan daerah
61
TANYA JAWAB
62
REHAT KOPI
34
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
SESI 3
35
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
Menyusun Prioritas Daerah
Tujuan:• Peserta mampu menyusun prioritas program dan kegiatan.• Peserta mengetahui teknik sederhana dalam menyusun
prioritas program dan kegiatan.
Materi:• Power Point Slide.• Lembar Latihan 2 � Teknik Menentukan Prioritas Program
dan Kegiatan.
Waktu:± 120 Menit.
Metode:• Diskusi kelompok.• Diskusi pleno.• Presentasi kelas.
Alur:• Lead fasilitator menjelaskan tujuan latihan (± 5 menit).• Fasilitator membagikan lembar kerja latihan (± 5 menit).• Diskusi kelompok dan pleno(± 60 menit).• Presentasi kelas (± 50 menit).
Penjelasan Slide:Lihat halaman berikut!
SESI 4
36
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
37
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Penjelasan Slide
64
Sesi latihan penyusunan prioritas program dan kegiatandilaksanakan selama 90 menit. Latihan ini bertujuan untukmemperluas wawasan peserta dalam membuat prioritas danuntuk mendapatkan konsensus dalam proses pembuatankeputusan anggaran yang demokratis.
SESI 4
Latihan 2:Teknik Menentukan
Prioritas Program danKegiatan
38
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
39
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LATIHAN 2
Teknik MenentukanPrioritas Program dan Kegiatan
SESI 4
40
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
41
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Waktu yang dibutuhkan: 60 menit
TujuanLatihan ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta dalam membuat prioritas danmendapatkan konsensus dalam proses pembuatan keputusan anggaran yang demokratis.
ProsesPara peserta akan bekerja dalam kelompok untuk latihan ini.Bagikan latihan berikut ini dan jawablah lembar-lembar di bawah ini secara terpisah.Beritahu para peserta bahwa mereka mempunyai waktu 45 menit untuk membaca informasiini dan menjawab pertanyaannya. Sarankan kepada peserta bahwa pendekatan latihan iniadalah dengan membaca Langkah 1: Membuat Kriteria Evaluasi dan kemudian memberijawaban ke Jawaban Kelompok di tempat Langkah 1 pada lembar jawaban. Kemudianbacalah Langkah 2: Buatlah urutan dan berilah bobot pada Kriteria tersebut dan sediakanjawaban ke Jawaban Kelompok di tempat Langkah Ke-2 pada lembar jawaban dan lakukanjuga pada Langkah 3 dan Langkah 4.
Pada akhir menit ke-45, fasilitasilah sebuah diskusi berdasarkan pada hanya jawaban yangtersedia di Langkah 4. Diskusi ini merupakan bagian kritikal pada tugas ini, bagaimanajenis proses pengambilan keputusan diterapkan pada pemerintah daerah. Jawablah Langkah1 sampai dengan Langkah 3 hanya dengan memberikan proses pemikiran yang mendalambagi para peserta untuk mengerti, sehingga mereka dapat menentukan bagaimanamenerapkan proses pembuatan keputusan ini dengan cara terbaik pada organisasi merekayang merupakan jawaban Langkah 4.
Latihan - 2:Teknik Menentukan Prioritas Program
dan Kegiatan
SESI 4
42
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
Pemerintah daerah di seluruh dunia mengalami masalah yang umum terjadi; kelihatannyatidak pernah ada uang yang cukup untuk memenuhi semua tuntutan pelayanan masyarakatdalam bentuk proyek dan fasilitas. Setiap ide pengeluaran mempunyai pendukungnya.Masyarakat dan kelompok kepentingan kelihatannya hanya tertarik pada favorit-favoritmereka saja. Mereka hanya mempunyai sedikit kesabaran ketika mendengar bahwapemerintah daerah harus mempertimbangkan begitu banyaknya tuntutan yang kompetitifdengan sumber daya yang terbatas. Lalu bagaimana pemerintah daerah harus membuatpilihan yang sulit untuk mempertimbangkan semua proposal anggaran, mencapaikonsensus dan menerapkan anggaran?
Satu pendekatan yang penting adalah membuat kriteria dan prioritas untukmempertimbangkan usulan anggaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi danmengurutkan kriteria. Karena tiap daerah adalah unik, maka hal ini harus dilakukan olehtiap kota atau kabupaten. Prosesnya tidak hanya terbatas pada pejabat pemerintah yangditunjuk dan dipilih saja, tetapi juga oleh masyarakat. Suatu pendekatan untukmengembangkan informasi publik dan rencana partisipatif disajikan di sesi sebelumnyapada lokakarya ini.
Langkah 1: Membuat Kriteria Evaluasi.
Sebelum kita mengidentifikasi area prioritas seperti menyediakan pelayanan baru ataufasilitas umum, disarankan untuk lebih dulu mengidentifikasi kriteria evaluasi yang lebihumum. Terdapat beberapa kriteria yang mungkin (perlu dipertimbangkan) pemerintahdaerah, termasuk kombinasi berikut ini:
Berhubungan dengan keadaan darurat � baik memberi tanggapan atau mencegah kerusakandari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran ataugunung meletus, atau berhubungan dengan bencana lainnya seperti epidemik.
Memelihara pelayanan yang ada pada tingkat kualitas yang sekarang. Jika tidak ada alasanuntuk mengurangi atau meniadakan pelayanan yang sekarang, banyak pemerintah daerahmenempatkan prioritas yang tinggi untuk mempertahankan pelayanan pada tingkat apaadanya.
Memelihara kesehatan publik dan keamanan � berhubungan dengan masalah yang serupa,tetapi tidak dalam keadaan darurat. Contohnya menghilangkan polusi apabila sungaidaerah dapat menghentikan dampak buruk kesehatan, meningkatkan kualitas air minum,memperbaiki kondisi yang membahayakan pada jalan raya atau jembatan dan seterusnya.
Berhubungan dengan masalah sosial yang khusus seperti kemiskinan, perumahan untukorang miskin atau tuna wisma, mortalitas bayi, kejahatan, kehamilan remaja dan pemakaiobat/narkoba.
Handout:Membuat Prioritas Anggaran
43
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
Menangani masalah pemeliharaan yang tertunda � mencegah penurunan kualitas bangunansarana umum, jalan raya dan infrastruktur utilitas untuk melanjutkan atau memperpanjangpenggunaannya.
Meningkatkan ekonomi masyarakat guna menyediakan lapangan pekerjaan yang lebihbanyak dan atau lebih baik.
Meningkatkan produktivitas karyawan pemerintah daerah � memberikan pelatihan,perlengkapan, akomodasi dan kompensasi yang layak kepada karyawan kota/kabupatensehingga dapat dituntut adanya efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam kegitannya.
Memperindah lingkungan melalui pengendalian, perencanaan, pemeliharaan danpengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas hidup.
Menangani prioritas khusus lainnya termasuk semua yang menyangkut penambahan atauperbaikan jalan untuk meningkatkan fasilitas rekreasi bagi orang-orang muda.
Masukan untuk mengidentifikasi kriteria tersebut dapat dicari melalui tanya jawab atausurvei terhadap pimpinan masyarakat di daerah itu sendiri, pelaku bisnis, LSM, dan lembagamasyarakat yang utama. Usahakan untuk mendapatkan masukan atas masalah-masalahtersebut dari masyarakat umum.
Langkah 2: Memberi Urutan dan Memberi Bobot Kriteria
Langkah berikutnya adalah menentukan kriteria mana yang paling penting dibandingkandengan lainnya. Penggunaan contoh, dapat membantu kita untuk mengerti suatu proses.Asumsikan Langkah 1 menghasilkan lima kriteria dibawah ini, setelah interaksi yangekstensif dengan pimpinan masyarakat.• Pengendalian banjir (Kriteria umum: berhubungan dengan keadaan darurat)• Menjaga tingkat pelayanan yang ada sekarang• Mengurangi kemacetan lalu lintas (Kriteria umum: berhubungan dengan prioritas khusus
lainnya)• Menciptakan pekerjaan baru di sektor swasta (Kriteria umum: mengembangkan
ekonomi rakyat)• Memperbaiki fasilitas sekolah umum yang telah rusak (Kriteria umum: berhubungan
dengan masalah pemeliharaan)• Memperindah lingkungan
Urutan di atas belum diurut atau diberi bobot untuk merefleksikan seberapa penting satukriteria dengan kriteria lainnya. Tidak cukup dengan hanya memberi urutan dari nomor 1sampai dengan nomor 6 pada daftar di atas. Untuk benar-benar dapat memanfaatkankriteria tersebut dalam pembuatan keputusan pada tiap kriteria sebaiknya dialokasikanangka sebanyak 100. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa satu kriteria denganangka yang spesifik lebih penting dari yang lainnya.
44
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 4
Untuk mendapatkan informasi ini, kita perlu untuk kembali ke daftar kriteria yang telahdikonsultasikan, atau mungkin berkonsultasi dengan perwakilan kelompok dan mintalahopini mereka mengenai bobot yang bersangkutan. Asumsikan bahwa evaluasi telah selesaidan hasilnya yang terlihat di daftar berikut telah dikumpulkan. Bahkan bila proses ini tidakberlanjut, analis anggaran pemerintah daerah paling tidak dapat menyusun proposalanggaran menurut prioritas. Apabila tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perludiperhatikan oleh pengambil keputusan, hasil dari latihan ini akan memunculkan suatuanjuran bahwa pengeluaran yang diusulkan pada usaha pengendalian banjir akanmemperoleh penekanan yang lebih besar daripada pengawasan pembuangan sampah.
Langkah 3: Membuat Skala Kriteria
Proses dapat dibuat pada tingkat yang lebih lengkap bila skala dikembangkan untuk tiapkriteria. Skala tiga poin sering digunakan untuk mengindikasikan manfaat yang diharapkan.Tidak ada manfaat sama sekali diberi nilai 0 dan tingkat yang paling tinggi manfaatnyadiberi nilai 3.
Saran untuk memberi nilai pada keenam kriteria digunakan pada contoh yang tersediadisini. Hanya terdapat dua pilihan untuk beberapa kasus. Sebagai contoh, proposal anggaranbisa saja mendukung atau tidak mendukung dipertahankannya pelayanan yang ada sekarang.Dalam membuat skala kriteria, penting sekali kita menggunakan akal sehat.
Dalam mempertimbangkan nilai pengendalian banjir, asumsi yang disajikan disini adalahpemerintah daerah menempatkan penekanan yang tinggi pada proyek pengendalian banjiryang akan menghasilkan manfaat langung dan meluas. Nilai yang paling tinggi kemudiandapat diberikan pada proyek yang tidak saja hanya menanggulangi banjir pada suatu area,tetapi juga bisa dikombinasikan dengan proyek/kegiatan tambahan dan atau bendunganpengontrol banjir.
Langkah 4: Menilai Proposal Anggaran
Sekarang kita dapat menggunakan sistem untuk mengevaluasi proposal anggaran. Contohdi bawah ini adalah proyek pengendalian banjir yang memberikan manfaat baik langsungmaupun secara luas dan juga memberi hasil pada kelancaran lalu lintas jalan sekitarnya.Proposalnya mungkin tidak mempunyai dampak pada prioritas pemerintah daerah lainnya,yaitu pemeliharaan pelayanan saat ini, penciptaan lapangan kerja, peningkatan fasilitassekolah atau memperbaiki lingkungan. Dengan menggunakan sistem evaluasi kami, pro-posal anggaran akan mendapatkan poin sebesar 110.
Sistem ini memberikan suatu metode bagi pembuat keputusan anggaran untukmembandingkan proposal-proposal yang mempunyai karakter yang sangat berbeda.
45
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Faktor Keputusan Anggaran Lainnya
Penting untuk diketahui bahwa keputusan anggaran dibuat tidak hanya berdasarkanpada sistem seperti yang dijelaskan di sini. Pendekatan evaluasi ini hanya merupakanalat pembuatan keputusan. Jangan lupa bahwa prioritas berubah sepanjang waktu.Dianjurkan untuk melakukan proses penyusunan prioritas setiap tahunnya.
Keterangan Kegiatan
Nilai X Bobot = PoinKriteria
Total PoinEvaluasi
SESI 4
46
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Latihan2: Lembar Jawaban
Jawaban Kelompok di Langkah 1:Untuk tujuan latihan ini, silahkan gunakan kriteria yang terdapat pada daftar di bawahini.
Identifikasikan 3 prioritas teratas kelompok Anda dari daftar yang telah diberikan di atas.
Prioritas 1:___________________________________________________________
Prioritas 2:____________________________________________________________
Prioritas 3:___________________________________________________________
Tanggapan Kelompok terhadap Langkah 2:Dengan menggunakan 3 prioritas teratas yang telah diidentifikasikan oleh kelompokAnda pada Langkah 1, sekarang buatlah urutan prioritas tersebut dan berilah bobotdimana total dari bobot ini akan berjumlah 100 dengan menggunakan contoh yangterdapat pada Langkah 2.
Kriteria
Ran
king
1
2
3
Bobot
Akan berjumlah 100
SESI 4
47
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Tanggapan Kelompok terhadap Langkah 3:Dengan menggunakan tiga kriteria yang telah terseleksi di atas, sekarang kembangkansebuah skala untuk tiap kriteria.
Kriteria
PengendalianBanjir
Memeliharatingkatpelayanan yangada
Mengurangikemacetan lalulintas
Menciptakanpekerjaan barudi sektorswasta
Memperbaikifasilitas umumsekolah yangtelah rusak
Memperindahlingkungan
� 0 �
Sedikit atautidak adamanfaat
Sedikit atautidak adamanfaat
Sedikit atautidak adamanfaatnya
Sedikit atautidak adamanfaatnya
Sedikit atautidak adamanfaatnya
Sedikit atautidak adamanfaatnya
� 1 �
Manfaatsecukupnya dandapat dirasakansecara langsung
�
Manfaatsecukupnya dandapat dirasakansecara langsung
Kurang dari 25pekerjaan baruyang diciptakan
Memperbaikisecukupnyahanya untukkerusakan
Manfaatsecukupnya dandapat dirasakansecara langsung
� 2 �
Manfaat yangsignifikan dandapat dirasakansecara langsung
�
Manfaat yangsignifikan dandapat dirasakansecara langsung
26 � 100 pekerjaanbaru yangdiciptakan
Memperbaiki gunameningkatkanfasilitas
Manfaat yangsignifikan dandapat dirasakansecara langsung
� 3�
Manfaat yangsignifikan,langsung danmeluas
Mendukungkelangsungantingkat pelayanansekarang
Manfaat yangsignifikan,langsung danmeluas
Lebih dari 100pekerjaan baruyang diciptakan
Memperbaikisecara keseluruhan
Manfaat yangsignifikan,langsung danmeluas
SESI 4
48
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Tanggapan Kelompok terhadap Langkah 4:
Bagaimana pendekatan ini digunakan untuk membuat prioritas oleh DPRD padapemerintah daerah anda?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SESI 4
49
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 5
Penutup dan Evaluasi
Tujuan:• Peserta dapat melakukan refleksi diri terhadap hasil pembelajaran
yang telah dilaksanakan selama satu hari kegiatan.• Peserta dapat mengidentifikasi pengetahuan dan pengalaman
baru yang telah didapatkan selama proses pendampinan teknisdilaksanakan.
• Peserta dapat mengidentifkasi langkah-langkah selanjutnya yangakan diterapkan untuk meningkatan kualitas dokumen KUA danPPAS.
Materi:• Power point.• Lembar Latihan.
Waktu: ± 15 Menit.
Metode:• Kerja individual.• Presentasi individu.
Alur:• Penjelasan latihan oleh fasilitator (± 2 menit).• Pembagian lembar kerja latihan (± 1menit).• Pengisian lembar kerja (± 2 menit).• Presentasi individu terpilih secara acak (± 10 menit).
Penjelasan Slide:Lihat halaman berikut!
SESI 5
50
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
SESI 5
51
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Tujuan dari latihan transfer pembelajaran ini ditujukan untukmendorong peserta agar mampu melakukan refleksi per-sonal terhadap pengetahuan dan pemahaman baru yangdapat diperoleh selama proses pendampingan teknis inidilakukan.
Sebelum mengakhiri pelaksanaan pendampingan teknispenyusunan KUA dan PPAS, fasilitator menunjuk secaraacak peserta untuk memberikan kritik, saran, pesan dankesan selama sehari mengikuti pendampingan teknis ini;baik menyangkut kualitas fasilitator, tempat penye-lenggaraan maupun aspek-aspek lain yang dipandang perlu.
Selanjutnya fasilitator menutup secara resmi acara denganmengucapkan selamat jalan ke tempat tujuan masing-masing.
Penjelasan Slide
65
66
Transfer Pembelajaran
Evaluasi danPenutupan
SESI 5
52
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
SESI 5
53
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LAMPIRAN
LAMPIRAN
54
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LAMPIRAN
55
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LAMPIRAN
Proses Penyusunan KUA dan PPASNama Kota/Kabupaten .....
Pendampingan Teknis Sehari
Lampiran 1
08:00 � 08:30 Registrasi
08:30 � 09:00 Pengantar Pendampingan Teknis; Sasaran dan Hasil yang Diharapkan
09:00 � 10:30 Penyusunan Kebijakan Umum � APBD dan Tanya Jawab
10:30 � 11:00 Rehat Kopi
11:00 � 12.30 Latihan-1: Analisis KU-APBD dan PPAS
12.30 � 13.30 Istirahat Makan Siang
13.30 � 15.00 Penyusunan PPAS
15:00 � 15:15 Rehat Kopi
15:15 � 16.45 Latihan-2: Teknik Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan
16:45 - 17:00 Evaluasi dan Penutupan
56
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lampiran 2
Latihan Penutup: Transfer Pembelajaran
Waktu yang dibutuhkan15 menit
TujuanLatihan ini membantu peserta memindahkan pengalaman belajar dalam pendampinganteknis ke kegiatan di dunia nyata. Fokus latihan ini adalah pada penumbuhan harapan,melibatkan dengan perencanaan yang realistis dan membangun komitmen pribadi.Latihan ini sebagian besar dikerjakan sendiri dengan sedikit berbagi pengalaman.
ProsesGunakan 5 menit pada akhir pendampingan teknis untuk memusatkan perhatianpeserta pada pendampingan teknis dan mendorong mereka untuk terus bereksperimendenga ide-ide yang dibahas dalam manajemen dan kegiatan pemerintahan. Mulailahdengan memberikan waktu 5 menit bagi peserta untuk mengisi sendiri kuesionertransfer pembelajaran berikut. Setelah selesai, minta peserta untuk secara cepat berbagirencana dengan kelompok mengenai dua-tiga hal yang akan mereka lakukan secaraberbeda dalam jabatan mereka terkait dengan pendampingan teknis sebagai penutuppendampingan teknis.
Catatan untuk Pelatih. Umumnya disepakati bahwa tujuan pelatihan adalah untukmemperbaiki cara sesorang melakukan sesuatu dengan menunjukkan cara yang lebih baik.Sesungguhnya, keberhasilan pelatihan dapat diukur dari besarnya perubahan dan pemahamanyang terjadi baik selama pelatihan dan setelah pelatihan berakhir.
Komitmen untuk belajar dan berubah yang dibuat pada penutupan laokakarya dapat membantupeserta mengatasi penolakan belajar di diri sendiri dan lingkungan kerja. Pelatih dapat membantupeserta melakukan transisi yang sukses dari dunia belajar ke dunia aplikasi melalui beberapalatihan perencanaan sederhana.
LAMPIRAN
57
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LAMPIRAN
Lembar TransferPembelajaran
Gunakan beberapa menit untuk kembali mengingat pendampingan teknis, ide-ide baru yangAnda pelajari dalam pendampingan teknis ini, dan apa pendapat Anda. Lalu, tuliskan dalam satudua kalimat untuk menggambarkan hal menarik yang Anda pelajari mengenai diri Anda sendiriselama pendampingan teknis berlangsung.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Berdasarkan apa yang Anda pelajari mengenai diri Anda sendiri dan berbagai kemungkinanperubahan seperti yang ditampilkan oleh pendampingan teknis ini, apa dua atau tiga hal yangakan Anda lakukan secara berbeda yang berkaitan dengan pendampingan teknis yang baru Andajalani?
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Terakhir, kendala apa yang ada dalam diri Anda sendiri atau dalam lingkungan kerja Anda yangkiranya akan Anda alami dalam usaha Anda menerapkan perubahan-perubahan ini? Apa yangakan Anda lakukan untuk mengatasi atau meminimalkan kendala-kendala tersebut?
Kendala yang diperkirakan
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
58
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
LAMPIRAN
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bagaimana Anda akan mengatasi kendala?
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
59
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lampiran 3
Evaluasi Lokakarya Evaluasi Kinerjauntuk Kota/Kabupaten ............
Materi Presentasioburuk okurang baik osedang obaik osangat baik
Latihanoburuk okurang baik osedang obaik osangat baik
Bahan Bacaanoburuk okurang baik osedang obaik osangat baik
Ruang Pertemuanoburuk okurang baik osedang obaik osangat baik
Makananoburuk okurang baik osedang obaik osangat baik
Komentar tentang hal-hal diatas?
Saran untuk perbaikan?
LAMPIRAN
60
PENYUSUNAN KU-APBD DAN PPAS
Lembar Catatan:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
LAMPIRAN
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Pendapatan Belanja Daerah(KU-APBD) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS)mengulas tentang metode penyusunan KUA dan PPAS.Mempertimbangkan referensi legal penyusunan KUA PPAS yang ada,pendekatan pendampingan teknis ini tidak saja ditujukan terhadapketercapaian asas kepatuhan pada peraturan perundangan akan tetapijuga kualitas isi dokumen, keterlibatan para pihak dan tenggat waktupenyelesaian dokumen.
Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD kata kunci penting yangmenjadi fokus adalah kebijakan dan sasaran. Kebijakan di bidangpendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan panduan bagi daerahdalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal lain yang esensialadalah kemampuan memformulasikan yang berbasis permasalahan lokal,dapat diukur, serta berisikan target-target dan langkah/tindakan untukmencapainya. Sedangkan fokus PPAS berhubungan dengan kemampuanteknis daerah menyusun prioritas dan plafon anggaran baik di tingkaturusan, program dan kegiatan.
Penyusunan KU-APBD dan PPAS