i

PERAN PARTAI GOLKAR DALAM

MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK

MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN

PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83

TAHUN 2012

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:

Chindy Astria Octaviana Hutagalung

8111413007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

ii

iii

iv

v

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kenakan KASIH dalam segala hal.

“TUHAN adalah kekuatan ku, Takkan kekurangan aku.” (Mazmur 23 : 1)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karya kecil ini ku

persembahkan untuk:

Almarhum Nenekku terkasih St.S.F Pakpahan.

Orangtuaku terkasih I.Hutagalung dan R.Saragih, kalian segalanya bagi

hidupku.

Kakakku Theresya Hutagalung,S.Kep.,Lucia Hutagalung, Iren Margaretha

Hutagalung, yang senantiasa menjadi motivator dan inspirasiku untuk

mengerjakan skripsi ini , terimakasih untuk doa restu, nasihat, dukungan,

cinta dan kasih sayang yang tulus yang selalu ku terima dan tidak pernah

tergantikan.

Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala nikmat yang telah

diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran

Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012”.Skripsi ini

sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Srata 1, untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang. Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh

pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh

sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat di masa yang akan

datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang,

yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di

UNNES.

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang.

3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang.

viii

4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang.

5. Tri Sulistyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Dani Muhtada, Ph.D., Ketua Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang, sekaligus sebagai Bapak Dosen Pembimbing I yang dengan

kesabaran membimbing, mengajari, dan menuntun dengan penuh

kebijaksanaan serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

7. Saru Arifin, S.H.,L.L.M, Bapak Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan

waktunya membimbing, mengajari, dan menuntun dengan penuh

kebijaksanaan serta memberi semangat sehinggapenulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

8. E.F Suharsoro selaku wakil ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang yang

telah bersedia memberi waktu untuk wawancara sebagai penambah kekuatan

dari isi skripsi ini.

9. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Dosen Wali yang selalu memberikan

arahan penulis selama menempuh perkuliahan.

10. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang yang telah memberi banyak ilmu.

11. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang seperti Mas Wahyudin, Ibu Sesar, Ibu Yanda, Ibu Gina dll.

ix

12. Almarhum Nenek Saya Tercinta, St.S.F. Pakpahan. Wanita yang tegas, tegar

dan sabar. Berjuang demi menyekolahkan Cucu-cucunya, dan selalu

mendoakan, tidak pernah berhenti memberi semangat, memberikan perhatian

yang luar biasa, masukan, dan nasihat kepada penulis selama beliau hidup.

Selalu ingat kata-kata yang pasti diucapkan oleh beliau, setiap kali menelepon

penulis ‘’Jangan lupa berdoa ya Boruku, karena tidak ada yang mustahil bagi

Allah’’.

13. I. Hutagalung, Ayahku yang terhebat dalam dunia ini. Selalu berusaha

memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, mengajarkan selalu hidup

dengan Kasih. Beliau menjadi sebuah panutan dalam hal totalitas terhadap

pekerjaannya dan selalu menjadi semangat bagi penulis selama menjalani

perkuliahaan. Selalu ingat kata-kata yang selalu diucapkan oleh beliau, setiap

kali menelepon penulis,”semangat boruku, jaga kesehatanmu, jangan lupa

berdoa”.

14. R. Saragih, Ibuku tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat

kepada penulis.

15. Ketiga kakak ku yang sangat aku cintai dan sayangi melebihi apapun didunia

ini, Theresya Hutagalung,S.Kep., Lucia Hutagalung., Iren Margaretha

Hutagalung, yang selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat serta

tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis dan terus memberikan

semangat serta bantuan baik metaril maupun imateril dalam menempuh

perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Terimahkasih kakak-kakak

x

ku, semoga kita dapat membuat Almarhum nenek dan Bapak, serta Ibu yang

masih hidup Bangga dan Bahagia.

16. Keluargaku di Semarang NAPOSO HKBP SEMARANG BARAT, Abang

Kakak dan Adik-adikku, selalu berbagi sukacita dan keceriaan didalam

Pelayanan Kepada Tuhan, Semarang PUNYA CERITA!

17. Amang Praeses Pdt. Pahala Sitorus, S.Th dan Inang Masteria Sitanggang, yang

sudah menjadi seperti orangtua saya di Semarang ini, selalu menjadi motivator

selama penulis menjalani perkuliahan di Semarang.

18. Teman-teman UKM KMKFH, Ikatan Mahasiswa Batak Semarang (IMABA),

UKM Debat FH UNNES, UKM Basket UNNES, KPU FH UNNES, Dukungan

kalian semua luar biasa HEBAT!

19. UKM Justice Choir UNNES 2016-2017, BPH ku terkhusus kepada Inneke,

Amalia, Lilia Rosa, Suparjo, Anindhita, Aulia Intan, Farah, Adit, Rifky, dan

juga staff yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu,

“Usaha,Semangat,Ikhlas,dan Serahkan KepadaNya” lanjutkan perjuangan saya

di Justice Choir di Fakultas Hukum ini Adik-adikku.

20. Teman-temanku Angkatan 2013 KMKFH, Frisca, Lytha, Keren, Trya, Lely,

Nira, Ruth, Anna, Yulan, Rimma, Marintan, Julio, Boris, Conigya, Ivan,

Edward, Clinton, Richard, Riel, Joel, Mikhael, Boni.

21. Terkhusus Pani Eirene Sitorus,S,Ked., Kakak Idola yang jadi partner lari,

tempat bertanya, dan selalu menyempatkan ngobrol membuat penulis semakin

termotivasi dalam menjalani tanggungjawab dalam hal apapun selama

perkuliahaan dan menyelesaikan skripsi, semoga pertemanan ini tidak terputus.

xi

22. Seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sama

seperti pepatah yang mengatakan “ Tak Ada Gading yang Tak Retak”. Oleh karena

itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap saran dan kritik demi perbaikan

lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang

membutuhkan. Terimaka kasih.

xii

ABSTRAK

ChindyAstriaOctaviana,Hutagalung 2017. “Peran Partai Politik Dalam

Meningkatkan Politik Mayarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012”. Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara- Hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dani

Muhtada,P.hD. Saru Arifin, S.H., LL.M.

Kehidupan politik Indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran partai

politik tidak hanya saluran spirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan

sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntunan keseluruha dalam demokrasi.

Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan

munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru.

Sementara itu tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, dan

berkerjasama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahuntuk keinginan yang

sesuai apa yang diinginkan partai. Keinginan partai politik terang-terangan

bertujuan untuk memperoleh jabatan publik dalam pemilihan umum. Dalam

kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting yaitu melalui kegiatan

pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengerti dan sadar akan hak dan

kewajibannya sebagai warga negara yang berbangsa, bernegara, dan bertanah air.

Dikaitkan dengan partai politik dengan pendidikan politik bisa diartikan sebagai

usaha sadar dan tersitematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang

berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka

sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, pendidikan politik bertujuan

untuk: a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Meningkatkan partisipasi politik dan

inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c)

Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam

rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; maka bergerak dari pasal inilah

penulis melakukan penelitiannya di DPD Partai Golkar Kota Semarang. Rumusan

masalah dalam skripsi ini yaitu : bagaimana partai politik dalam melaksanakan

fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik di masyarakat Kota Semarang, dan

apa kendala-kendala partai Golkar Kota Semarang dalam memberikan Pendidikan

Politik.

Landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah: a)Partai Politik ;

b)Pendidikan Politik ; c)Tujuan Pendidikan Politik ; d)Kesadaran Politik

e)Partisipasi Politik dan f)Kepribadian Politik. Penelitian ini, menggunakan

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian di

Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya (GOLKAR) Kota Semarang, selain itu

juga menggunakan teknik observasi dan studi kepustakaan setelah validitas data.

Menggunakan teknik triangulasi, setelah itu, penyajian data dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendidikan Politik yang

dilakukan oleh Partai Golkar belum sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun

2012, yaitu peningkatan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang. Masih

xiii

banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli. Banyak masyarakat masih enggan

memahami dan menerapkan kegiatan politik yang dilakukan partai politik. Mereka

memilih acuh akibat kekecewaan terhadap partai politik yang tidak sesuai dengan

apa yang di janjikan, seperti kampanye mendekati pemilu dan masih banyak dari

anggota partai politik yang melakukan korupsi. Masyarakat kehilangan rasa

percaya terhadap partai politik dan berfikir bahwa partai politik tidak amanah.

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari partai politik menyebabkan masyarakat

tidak memahami dan bingung terhadap partai politik. Masyarakat juga tidak

memahami kegiatan partai politik termasuk pelaksanaan fungsi Pendidikan Politik.

Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui cara,

yaitu sebagaiberikut(1) Reses partai (2) Serap aspirasi Masyarakat dan

Pendampingan terhadap masyarakat (3) Kaderisasi yaitu peningkatan kapasitas

pada seluruh pengurus Partai Golkar Kota Semarang. Meskipun partai politik sudah

melaksanakan Fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik namun kenyataannya

tidak berpengaruh terhadap masyarakat, terbukti dengan masih banyak yang tidak

menggunakan hak pilihnya. Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik, Partai

Golkar yaitu (1) Masyarakat tidak sadar politik (2) Masyarakat datang dan

mendapatkan Pendidikan Politik, tetapi masyarakat masih tidak memahami esensi

dari Pendidikan Politik. (3) Pendidikan politik hanya dilaksanakan jika Partai

Golkar mengadakan acara, sehingga dipastikan tidak efektif dan menyeluruh

kepada masyarakat Kota Semarang (4) Dana yang tidak mendukung baik dari

Pemerintah atau Partai Golkarnya.

Peran dari Partai Golkar dalam peningkatan kesadaran politik Masyarakat Kota

Semarang adalah melakukan beberapa kegiatan yaitu Reses Partai, Serap Aspirasi

Masyarakat dan Pendampingan, serta Kaderisasi. Lalu kendala yang ditemukan

Partai Golkar dalam peningkatan kesadaran masyarakat Kota Semarang yaitu

Masyarakat yang tidak sadar politik, Masyarakat belum mengetahui esensi dari

pendidikan politik, dan Partai tidak memiliki Dana yang memedai untuk melakukan

kegiatan khusus tentang Pendidikan Politik.

Kata Kunci : Partai politik, pendidikan politik.

xiv

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing ........................................................................................................ ii

Pengesahan Kelulusan ............................................................................................................ iii

Pernyataan Orisinalitas .......................................................................................................... iv

Pernyataan Persetujuan Publikasi .......................................................................................... v

Motto dan Persembahan ........................................................................................................ vi

Prakata .................................................................................................................................... vii

Abstrak ..................................................................................................................................... xi

Daftar Isi ............................................................................................................................... xiii

BAB I Pendahuluan .................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................................. 7

1.3 Pembatasan Masalah ................................................................................................. 8

1.4 Rumusan Masalah ..................................................................................................... 8

1.5 Tujuan Penelitian....................................................................................................... 8

1.6 Manfaat Penelitian..................................................................................................... 9

1.6.1 Manfaat Teoritis ..................................................................................................... 9

1.6.2 Manfaat Praktis ...................................................................................................... 9

BAB II Tinjauan Pustaka ....................................................................................................... 11

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................................... 11

2.2.1 Partai Politik ............................................................................................... 18

2.2.2 Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik ........................................... 22

2.2.3 Pendidikan Politik ................................................................................... 24

2.2.3.1 Tujuan Pendidikan Politik ..................................................................... 25

2.2.3.2 Kesadaran Politik Perspektif Budaya Politik Demokrasi Indonesia ........... 31

2.2.3.3 Partisipasi Politik Dalam Perspektif Samuel Philips Hungtinton ............... 32

2.2.3.4 Kepribadian Politik ..................................................................................... 33

2.2.3.5 Kerangka Berfikir ...................................................................................... 35

xv

BAB III Metode Penelitian ..................................................................................................... 36

3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................................. 36

3.2 Jenis Penelitian ........................................................................................................ 38

3.3 Fokus Penelitian ...................................................................................................... 39

3.4 Lokasi Penelitian ..................................................................................................... 40

3.5 Sumber Data Penelitian ........................................................................................... 40

3.6 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................................... 43

3.7 Validitas Data .......................................................................................................... 45

3.8 Analisis Data ........................................................................................................... 47

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ........................................................................... 50

4.1 Partai Politik di Kota Semarang .............................................................................. 50

4.2 Peran Partai Politik Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ..... 54

4.2.1 Peningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kota Semarang........................54

4.2.2 Peningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Semarang....................................57

4.2.3 Peningkatkan Kemandirian Masyarakat Kota Semarang................................58

4.3 Kendala-Kendala Yang di Hadapi Partai Golkar Dalam Pelaksanaan Pendidikan

Politik ...............;;.....................................................................................................63

4.3.1 Masyarakat Tidak Sadar Politik......................................................................63

4.3.2 Masyarakat Masih Tidak Memahami Esensi dari Pendidikan Politik.............64

4.3.3 Pendidikan Politik Dilaksanakan Tidak Efektif..............................................64

4.3.4 Dana Yang Tidak Mendukung baik Dari Pemerintah atau Partai Golkar......65

BAB V Penutup .................................................................................................... 67

5.1 Simpulan .............................................................................................. 67

5.2 Saran ..................................................................................................... 68

Daftar Pustaka ...................................................................................................... 70

Lampiran .............................................................................................................. 70

xvi

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Lampiran KPU Kota Semarang Surat

Keterangan Nomor : 223/KPUKota-

012.329521/III/2016

Lampiran 2. Surat Ijin Pra Penelitian FH UNNES

Lampiran 3. Surat Keputusan SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Skripsi

Lampiran 5. Pedoman wawancara dengan DPD Partai Golkar

Lampiran 6. Surat Balasan DPD Partai Golkar Ijin Penelitian

Lampiran 7. Dokumentasi Gambar saat wawancara

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk

menuntut peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik masyarakat dalam upaya

mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusuf,2017:7), mengembangkan

kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana mengembangkan

kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan

menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menyebutkan

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,

kewajiban, dan tanggung jawabsetiap warga negara dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa

diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala

sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya

agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai

manusia atau warga negara.

2

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah

:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Adapun fungsi partai politik di Indonesia menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang partai politik sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; 5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

gender.

Selain itu pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 menyebutkan secara

tegas bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sudah semestinya

diperlihatkan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan

partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian,

kedewasaan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu pendidikan

politik terus ditingkatkan agar membangun karakter untuk bangsa yang merupakan

watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman

3

bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan

bangsa.

Salah satu peran partai politik di Indonesia yaitu partai golongan golongan

karya (GOLKAR) yang di dirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 sebuah partai

politik yang pada masa pemerintahan soekarno yang menandai pengaruh partai

komunis Indonesia dalam kehidupan partai politik terus berkembang merubah

wujud menjadi golongan karya (GOLKAR) yang menjadi salah satu sebuah

organisasi peserta pemilu. Partai Golongan Karya (GOLKAR) mempunyai visi

berjuang terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil, dan

makmur dan dengan masyarakat yang beriman dan taqwa. Misi partai golongan

karya (GOLKAR) sebagai berikut :

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta

kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang

bersifat publik;

2. Melakukan rekuitmen kader-kader yang berkualisi melalui sistem prestasi untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menduduki posisi-

posisi politik atau jabatan publik;

3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai

pikiran, aspirasi dan kriti dari masyarakat;

(www.golkarjateng.com// diakses pada 2 Maret 2017, pukul

21.00 WIB)

Kehidupan masyarakat Indonesia dari hari ke hari semakin liar, contohnya

perilaku kekerasan dan konflik pilkada yang terjadi di daerah-daerah. Hal tersebut

mencerminkan kondisi psikologis sosial masyarakat yang berada didalam

keterpurukan dan keputusasaan. Kekhawatiran akan terulangnya kekerasan dalam

pemilu legislatif dan presiden nanti adalah suatu kewajaran, mengingat proses

demokratisasi di Indonesia bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter

http://www.golkarjateng.com/

4

Suharto, menuju pematangan melalui masa transisi dan konsolidasi. Kekhawatiran

tersebut juga disadari oleh partai politik yang belum menjalankan tugasnya

melakukan pendidikan politik melalui rapat akbar atau kampanye terbuka karena

pesta dengan dana besar tersebut habis untuk hiburan.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan

bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah,

sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji

manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah

dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak

diinginkan kembali terulang, sehingga diberikan pendidikan politik kepada

masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia

khususnya di Kota Semarang.

Pengembangan pendidikan politik Masyarakat Kota Semarang adalah bagian

dari pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan

memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian

Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga

merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik di Kota

Semarang yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan

suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.

Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta

pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini

berarti bahwa pendidikan politik Kota Semarang menekankan kepada usaha

pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif (Moza, 2016: 10), yaitu dengan

5

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi

serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi

dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara khususnya Kota Semarang.

Dengan demkian pendidikan politik yang diterapkan di Kota Semarang merupakan

proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara

yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinyu

dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak

masyarakat bangsa, hal yang sama juga di Kota Semarang.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 83 tahun 2012 dikatakan bahwa

kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:

a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa

dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang

dilakukan melalui pemahaman secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan

alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi pertumbuhan kehidupan

masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan pendidikan, yang semata-

mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia.

Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat

secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan

6

karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

Sistem pendidikan politik yang diterapkan oleh partai GOLKAR (Golongan Karya)

di Kota Semarang.

Kiprah partai politik di Indonesia seharusnya bisa menampilkan diri sebagai

agen pencerahan. Sebab partai politik mengemban peran dan fungsinya yang kalau

saja dijalankan secara konsisten akan membawa perubahan pada peningkatan

kesadaran politik masyarakat. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan

pendidikan politik. Akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan fungsi

pendidikan partai politik belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi

peningkatan kesadaran politik masyarakat. Justru yang marak akhir-akhir ini partai

politik menuai banyak kritik dari masyarakat.

Karena partai politik cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan

atau kepentingan para elit partai politik daropada kepentingan untuk memajukan

masyarakat, bangsa, dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap

dikumandangkan para elit partai politik hanya sebuah slogan tak bermakna. Selain

itu maraknya kasus korupsi dan kasus hukum yang dilakukan oleh sejumlah elit

partai politik semakin menbuat kepercayaan masyarakat (public trust) kian

menurun terhadap citra partai politik tersebut. Kondisi yang seperti inilah yang

membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun dari tahun

ke tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut saya tertarik untuk melakukan penelitian

dengan Judul “PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN

7

KESADARAN POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN

PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2012’’

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian uraian latar belakang diatas identifikasi masalah yang

ditemukan yaitu :

1. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi politik dan

inisiatif masyarakat, kemandirian dan kedewasaan dalam

membangun karakter bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

2. Partai politik lebih menekankan aspek pemilu daripada pendidikan

politik untuk masyarakat;

3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun

seiring semakin banyaknya kasus hukum yang dilakukan oleh para

elit partai politik;

4. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas dari pemerintah

daerah setempat terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang

dilakukan oleh para partai politik;

5. Partai politik lebih mementingkan kepentingan politik dari pada

rakyat;

6. Kesadaran masyarakat yang kurang tentang pentingnya pendidikan

politik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

proses pelaksanaan pendidikan politik di Kota Semarang yang

dilakukan oleh partai politik khususnya DPD Partai Golkar;

8

1.3 Pembatasan Masalah

1.3.1 Lokus

Lokus atau tempat penelitian adalah di Kota Semarang, yang akan ditujukan

kepada kader Partai Golongan Karya (GOLKAR). Dengan alasan bahwa partai

tersebut merupakan partai yang besar atau dalam hal ini salah satu partai yang

memiliki total suara yang cukup banyak. Dalam hal ini saya telah mencoba untuk

meminta izin kepada pihak partai Golkar, dan mengizinkan untuk melakukan

penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti di dalam karya tulis ini adalah

sebagai berikut :

1. Peran Partai Politik Golkar dalam Meningkatkan Kesadaran Politik

Masyarakat Kota Semarang dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik?

2. Bagaimanakah kendala-kendala Partai Golkar dalam melaksanakan

Peningkatan Kesadaran Politik di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti di dalam karya tulis

ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Peran Partai Politik Golkar dalam melakukan

Pendidikan Politik telah sesuai dengan PP Pasal 10 Nomor 83 Tahun

2012 di Kota Semarang.

2. Menemukan kendala Partai Politik Golkar dalam Peningkatan

Kesadaran Politik di Kota Semarang.

9

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam

karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini akan berguna untuk perkembangan Ilmu HTN tentang

pendidikan politik oleh partai politik.

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran

yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis.

1. Bagi organisasi partai politik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

partai politik untuk lebih memprioritaskan pendidikan politik sebagai

tujuan utama pelaksanaan politiknya.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini nantinya membuat masyarakat dapat lebih

mendapatkan wawasan dan pengetahuan terhadap adanya pendidikan

politik oleh partai politik dan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh

masyarakat.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kehidupan politik Indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran

partai politik tidak hanya saluran aspirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan

sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntunan keseluruhan dalam demokrasi.

Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan

munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru.

Sementara itu tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, yang sesuai

dengan apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang

terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan

umum.

Kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting, yaitu melalui

kegiatan pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengenal fungsi dari sebuah

partai dan tujuannya. Peran partai bertujuan agar masyarakat mengerti mengenai

sistem politik. Dikaitkan partai politik dengan pendidikan politik bisa diartikan

sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang

berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka

sadar akan peran, fungsi,serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pelaksanaan fungsi partai politik dalam masyarakat, secara umum digambarkan

oleh penelitian terdahulu terkait fungsi partai politik bagi masyarakat yang

merupakan meningkatkan kesadaran politik masyarakat berdasarkan ketentuan

pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012.

11

Tabel 2.1

NO PENULIS JUDUL UNSUR PEMBAHARUAN

1 Anis Tri Wibowo

(2014)

Peran Partai

Politik Golkar

dalam

Pendidikan

Politik (Studi

Kasus di DPD

Partai Golkar

Kabupaten

Sragen)

Penelitian ini mendeskripsikan

peran partai politik golongan

karya (GOLKAR) dalam

pendidikan politik studi kasus

DPD Kabupaten Sragen. Hasil

dalam penelitian ini adalah

bahwa peran partai golongan

karya (GOLKAR) dalam

pendidikan politik sangat

penting. Untuk menarik simpati

dari masyarakat partai Golkar

Kabupaten Sragen melakukan

kegiatan pendidikan politik

dengan terjun langsung

kemasyarakat melalui forum

pertemuan warga dengan

menyampaikan program partai

dan visi misi partai, juga

menanamkan rasa nasionalisme,

kebangsaan, kebhinekaan, dan

demokrasi. Begitu juga

memberikan penjelasan tentang

partai politik yang baik dan

benar. Partisipasi partai Golkar

dalam pendidikan politik di

Kabupaten Sragen yaitu dengan

cara mengadakan diklat karakter

12

kepada kader partai yang mampu

memberikan penjelasan tentang

politik kemasyarakatan.

2 Ayub Budi

Prayoga (2014)

Peran Partai

Politik Dalam

Memberikan

Pendidikan

Politik Kepada

Masyarakat Di

Kabupaten

GRESIK (Studi

Pada Dewan

Pengurus

Cabang Partai

Kebangkitan

Bangsa

Kabupaten

Gresik)

Penelitian ini mendeskripsikan

peran dari Dewan Pengurus

Cabang Partai Kebangkitan

Bangsa Kabupaten Gresik serta

faktor-faktor pendorong dan

penghambat selama melakukan

pendidikan politik. Hasil

penelitian menunjukkan Dewan

Pengurus Cabang Partai

Kebangkitan Bangsa Kabupaten

Gresik dalam memberikan

pendidikan politik kepada

masyarakat luas, namun

demikian pendidikan politik

yang diberikan belum maksimal.

Penelitian ini

merekomendasikan perlu adanya

perubahan dalam memberikan

pendidikan politik kepada

masyarakat, baik perubahan

bentuk komunikasi, materi,

setting, atau tempat pelaksanaan

atau metode, guna tercapainya

tujuan sebenarnya dari

pemberian pendidikan politik

kepada masyarakat.

13

3 Yulianto Dwi

Saputro (2015)

Peran Partai

Politik Dalam

Pendidikan

Politik Generasi

Muda dan

Implikasinya

Terhadap

Ketahanan

Politik Wilayah

(Studi di DPD II

Partai Golkar

Kota

Malang,Jawa

Timur 2009-

2014).

Penelitian ini menggambarkan

fenomena sosial yang komplek

terjadi dimasyarakat. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa

peran partai politik dalam

memberikan pendidikan politik

kepada kader meupun

masyarakat rendah, metode serta

materi pendidikan politik yang

dilakukan oleh partai politik

masih sangat konseptual dan

kurang aplikatif. Metode

evaluasi dalam memberikan

pendidikan politik tidak berjalan

dengan efektif, sehingga peran

partai politik dalam memberikan

penyadaran kepada masyarakat

tentang hak dan kewajibannya

sebagai warga negara menjadi

rendah. Implikasi peran politik

dalam pendidikan politik

generasi muda terhadap

ketahanan politik wilayah

berdampak pada rendahnya

partisipasi masyarakat dalam

pembuatan serta pengawasan

kebijakan politik.

4 Chindy Astria

Octaviana

Hutagalung

(2017)

Peran Partai

Politik Dalam

Meningkatkan

Politik

Pelaksanaan Pendidikan Politik

yang dilakukan oleh Partai

Golkar tidak menghasilkan

sesuai dengan Pasal 10 PP

14

Masyarakat

Berdasarkan

Ketentuan Pasal

10 Peraturan

Pemerintah

Nomor 83 Tahun

2012.

Nomor 83 Tahun 2012,

meningkatkan kesadaran politik

masyarakat Kota Semarang.

Dikarenakan masih bnayak

masyarakat yang cenderung

tidak peduli karena berdasarkan

hasil penelitian bahwa masih

banyak masyarakat masih

enggan memahami dan

menerapkan kegiatan politik

yang dilakukan partai politik dan

memilih acuh akibat

kekecewaan terhadap partai

politik yang tidak sesuai dengan

apa yang di janjikan seperti

kampanye mendekati pemilu dan

masih banyak dari anggota partai

politik yang melakukan korupsi

sehingga masyarakat kehilangan

rasa percaya terhadap partai

politik dan berfikir bahwa partai

politik tidak amanah. Kurangnya

sosialisasi dan komunikasi dari

partai politik tidak memahami

dan bingung terhadap partai

politik dan kegiatan partai politik

termasuk dalam pelaksanaan

fungsi partai politik yaitu

memberikan Pendidikan Politik.

Dikarenakan memiliki kendala-

kendala dalam pemberian

15

Pendidikan Politik di Kota

Semarang.

Ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan pembahasan yaitu mengenai

pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, namun pada fokus penelitian

kedua penelitian tersebut pendidikan politik yang dilakukan tidak dengan metode

komunikasi dua arah, melainkan metode komunikasi satu arah dari komunikator

(partai) kepada penerima pesan (masyarakat) dan cenderung yang berarti

pemaksaan pengenalan partai yang sama sekali tidak menjamin kesesuaiannya

dengan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

tahun 2008 tentang partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi

pendidikian politik kepada masyarakat Kota Semarang, serta apakah pendidikan

politik yang telah dilakukan oleh partai Golkar telah sesuai dengan Pasal 10 PP

Nomor 83 Tahun 2012 dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

2.1.1 Partai Politik Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Partai Politik merupakan organisasi manusia dimana di dalamnya

terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai

ideologi (ideal objective), mempunyai program politik (political platfrom,

material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan

secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka

panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan

demikian, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada.

16

Partai berkembang dari dua sumber (Imam, 2013: 242) yaitu :

1. Dalam dewan legislatif yang ada (seperti yang terjadi di Badan Konservatif

Inggris)

2. Memobilisasi kelompok dan kelas sosial yang tidak memiliki representasi

pada bagian legislatif dan mencoba untuk mempertahankan kepentingannya.

(contohnya British Labour Party atau Partai Buruh Inggris).

Adanya pembentukan organisasi politik di Hindia Belanda ketika itu,

antara lain disebabkan oleh proses liberalisasi di negeri Belanda. Pada

pokoknya untuk beberapa organisasi politik masa itu terdapat semacam

parlemen yang dapat dijadikan tempat mencoba kepartaian, seperti

halnya sistem multi-partai yang diterapkan parlemen yang diterapkan

parlemen negeri Belanda. Dewan Rakyat Hindia Belanda tersebut

bernama ‘’Volksraad’’. Keanggotaan Volksraad periode 1918-1931

yang berasal dari lingkungan Indonesia semata-mata hanya sebagian

kecil saja dari Dewan Rakyat itu. Jadi sebagian terbesar dari Dewan

Rakyat itu terdiri dari penyokong rkekuasaan jajahan, baru kemudian

periode antara 1931-1942 terjadi pergeseran dari berasosiasi ke

Nasionalisme.Volksraad ini pun tidak dianggap sebagai lembaga

perwakilan Hindia Belanda yang respresentatif, berhubung ketika itu

banyak terdapat perbedaan antara organisasi yang bersedia

berkooperasi dan yang nonkooperasi (terdiri atas yang prinsipil

maupun yang insidental). Organisasi yang bersedia berkooperasilah

yang turut serta dalam Volksraad tersebut. Wadah perjuangan yang

17

tidak mempersoalkan cara kooperasi dan nonkooperasi antara lain

Pemufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan

Indonesia (PPPKI), yang meliputi hampir semua organisasi yang ada

ketika itu. Kemudian lahirlah Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

tahun 1939 (Rusadi, 1998 :77)

Ditinjau dari sudut ideologi dasar, munculnya partai politik di

Indonesia secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga golongan atau

pandangan politik yang menemukan momentum kelahirannya pada dekade

kedua dan ketiga abad ini. Ketiga aliran ini mempunyai satu tujuan bersama yaitu

untuk merebut kekuasaan politik pemerintah kolonial Belanda.

Pada jaman pendudukan Jepang kegiatan partai politik dilarang, hanya

golongan-golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi.

Namun satu bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-

lebar untuk mendirikan partai politik, anjuran mana mendapat sambutan yang

antusias. Dengan demikian kepartaian kembali ke pola multi-partai yang telah

dimulai dari jaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan

berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum yang diadakan

pada tahun itu membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, yakni Masyumi,

PNI, NU, dan PKI, tetapi beberapa partai tetap tidak menyelenggarakan

fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Pada akhirnya masa Demokrasi Terpimpin partai-partai dipersempit

ruang geraknya. Pada masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk

18

bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun

1971, dimana GOLKAR menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga

partai besar NU, Parmusi, dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima

kenyataan bahwa peranan mereka dalam decision-making process untuk

sementara akan tetap terbatas.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam,

yaitu Nadhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia dan

Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Selain dari itu lima

partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik,

Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan, dengan demikian

pemilihan umum uyang diselenggarakan pada tahun 1977 diikuti dua partai

politik dan GOLKAR.

Gagasan mengenai prtisipasi rakyat mempunyai dasar ideologi bahwa

rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang

nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Di negara-negara

totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya

bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang

langgeng. Untuk mencapai itu, partai politik adalah alat yang baik untuk

melakukan hal tersebut.

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang

dibentuk atas dasar kesamaan kehendak, untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, warga msaryarakat dan negara. Dengan demikian

19

partai politik menjadi wadah sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Adapun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan fungsi dari partai

politik sebagai berikut: Partai politik berfungsi sebagai sarana:

Adapun fungsi partai politik di Indonesia menurut Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas

agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan

hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan

masyarakat

3. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan

kebijakan negara

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia

5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan

politik melalui mekanisme demokrasi dengan

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan gambaran yang diinginkan

oleh sistem politik di indonesia untuk dilaksanakan oleh partai-partai politik.

20

Secara teoritis fungsi partai politik menurut Miriam Budhiardjo dibagi menjadi

empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik,

rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi

tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan

beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran

pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah

penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest

aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau

teratur (interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan

aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijak(sana)an, untuk

diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di

sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan

pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan

antara pemerintah dan masyarakat

2. Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh

dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha

menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena

itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran

anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan

tanggungjawabnya sebagai warga negara.

3. Sarana Rekruitmen Politik: Partai politik memiliki fungsi

untukmencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif

21

berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (political

recruitment). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas

partisipasi politik. Selain itu, rekruitmen politik yang di arahkan pada

generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan

regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

4. Sarana Mengelola Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik

yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika

demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

(Miriam Budhiardjo 2003: 163-166).

2.1.1.1 Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai

politik wajib memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan

media pendidikan politik yang sesungguhnya.” (Muis, 2000: 124).

Partai politik menjalankan perannya dalam pendidikan politik melalui

pengajaran politik yang benar. Hal ini dilakukan dengan mengadakan

berbagai pertemuan, program pelatihan politik, pengajaran sejarah

nasional, serta publikasi program dalam pandangan politik di berbagai

jurnal dan buletin, termasuk memberikan berbagai informasi politik,

ekonomi, dan sosial kepada rakyat dengan sederhana namun

membangkitkan kesadaran politik mereka.

22

Munculnya partai-partai juga menumbuhkan keinginan anggota

masyarakat untuk melakukan praktek politik dan berpartisipasi

didalamnya, mereka memiliki harapan bahwa partisipasi tersebut

tergantung kepada kemampuan dan kecakapan mereka. Kehidupan

partai politik termasuk media penyiapan dan pelatihan bagi individu

untuk berani mengambil keputusan berfikir mengenai berbagai

masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis dan

menetukan pilihan, yang merupakan kemampuan-kemampuan dasar

bagi sebuah partisipasi politik.

Syafiq Gharbal menegaskan bahwa pengembangan

kemampuan memutuskan dan memilih pada diri warga

negara akan terjadi melalui koordinasi kelompok-

kelompok politik maupun nonpolitik, seperti berbagai

asosiasi misalnya, dan dengan bergabungnya individu ke

dalamnya. Dalam kegiatan kegiatan tertentu yang

dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, individu

akan berlatih untuk beraktivitas politik, menguatkan

pengaruhnya, meminimalisir dominasi atasnya, dan

secara efektif akan membentuk tokoh-tokoh politik (Muis,

2000:125).

Akan tetapi kemampuan tersebut tidak akan terwujud tanpa

adanya kebebasan politik dalam masyarakat pada umumnya, dan

dalam partai itu sendiri. Pendidikan politik dengan makna seperti yang

23

dinginkan tersebut tidak mungkin tercapai dalam partai jika aktivitas

politik di dalamnya telah berubah menjadi ajang saling hasut untuk

membangkitkan emosi dan menghancurkan hubungan pribadi disatu

sisi, serta untuk mengkokohkan kekuasaan otoriter yang menindas di

sisi lain.

2.2.3 Pendidikan Politik

Banyak pengertian tentang Pendidikan Politik yang dikemukakan oleh

para ahli Pendidikan politik pada dasarnya adalah melakukan rekonstruksi atas

nilai-nilai yang selama ini ada dan membangun nilai-nilai baru. Seharusnya

pendidikan, ini menyediakan proses transformasi pengetahuan, pembentukan

sikap-sikap tertentu dan perubahan-perubahan perilaku yang dituju. Dengan

demikian “pendidikan politik memiliki makna penting dan strategis, yang

menggerakan warga negara (para pemilih) memiliki pengetahuan politik yang

memadai, sekaligus kesadaran akan pentingnya sistem politik yang ideal serta

perilaku politik yang cerdas dan kritis”. (Nasiwan, 2005).

Pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming atau

politische bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk

insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan

disebut “bilduing” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah

tersebut mengandung pengertian “bahwa pembentukan diri sendiri dengan

kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.” (Kartono,

1989: 13)

24

Selain itu, R. Hajer mendefinisikan “pendidikan politik adalah usaha

membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam

politik.” (Kartono, 1989 : 14). Pendidikan politik merupakan kegiatan yang

telah terorganisir dan dilakukan secara sengaja dengan sistematis untuk

membentuk individu agar mampu mencapai tujuan politik. “Pendidikan politik

merupakan pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader

untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang

dalam perjuangan politik”. (Kartono, 1989: 14). Melalui pendidikan politik

diharapkan pula adanya perubahan sikap; yaitu dari apatisme dan kepasifan,

beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju, dan demokratis.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan

Politik itu merupakan sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang

hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan

politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam

mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai

politik tersebut kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi,

serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Dalam pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk

menganalisa macam-macam konflik politik, dan berusaha untuk

ikut memecahkannya. Dengan demikian orang menyadari hak dan

kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur

negara dan pemerintahan, dan mengontrol gerak pembangunan,

25

tanpa terjadi konflik-konflik yang membahayakan (Kartono, 1989:

25).

2.2.3.1 Tujuan Pendidikan Politik

Terbentuknya suatu oraganisasi rakyat atas dasar kesamaan

kehendak yang sering disebut partai politik dan mempunyai fungsi

pelaksanaan pendidikan politik “bertujuan untuk membentuk dan

menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik,

sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam

berpartisipasi pada individu agar menjadi partisipasi politik yang

positif.” (Prihatmoko, 2003: 180)

Selain untuk menjadikan partisipasi positif untuk masyarakat

adapun tujuan pendidikan politik yaitu:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik,

warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):

a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.

b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun

terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.

c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi

individu atau peroragan dan demokratisasi semua

lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.

26

d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi

tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan

dan kesejahteraan hidup bersama.

2. Memperhatikan dan mengupayakan:

a. Peranan isani dari setiap individu sebagai negara

(melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi

sosialnya)

b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya

(aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif,

keterampilan politik)

c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik,

demi pembangunan diri,masyarakat sekitar, bangsa

dannegara. (Kartini Kartono, 1996:68)

jadi dapat disimpulkan bahwa agar setiap warga negara bangkit

kesadaran politiknya, seperti menggunakan hak pilih, hak

mengemukakan pendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat.

Tidak itu saja kesadaran politik itu akan mengajari kita berdemokrasi.

Lantaran pendidikan politik itu mestinya di landasi dengan persiapan

pengetahuan tentang politik, seperti pengantar ilmu tata negara.

Karena itu jadilah warga negara yang tahu akan hak-hak politik dan

paham seluk beluk perpolitikan. Apalagi generasi muda sangat

27

berkepentingan dengan masa depan bangsa dan negara ini. Karena

kaum muda adalah generasi penerus bangsa yang harus

bertanggungjawab akan bangsa dan negaranya.

Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penurunan

nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang

dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung

secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya

dalam rangka membangun watak bangsa (national character building).

Pendidikan politik berfungsi memberikan isi, arah serta pengertian

kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini

berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha

masyarakat memahami nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan

menekankan nilai-nilai dan norma yang merupakan landasan dan

motivasi bangsa indonesia serta dasar untuk membina dan

mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan

pembangunan bangsa dan negara yang pada gilirannya akan

mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu

sistem politik.

Landasan pokok yang digunakan dalam penyelenggaraan

pendidikan politik adalah landasan yang pada prinsipnya telah

mendasari kehidupan nasional bangsa Indonesia. Berbeda dengan

landasan-landasan yang dipergunakan dalam bidang lainnya,

pendidikan politik sesuai dengan ciri khasnya, memasukan pula

28

landasan kesejarahannya. (Kartini, 2009: 69) bahwa: ‘’landasan pokok

yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut ialah

Pancasila, UUD 1945, GBHN, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi

17 Agustus 1945’’.

Asas adalah prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dan

dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan sesuatu/kegiatan.

Jadi yang dimaksud dengan asas-asas pendidikan politik adalah

prinsip-prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam

perencanaan dan pelaksanaan pendidikan politik. Asas-asas pokok

yang dipergunakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan

pendidikan politik pada prinsipnya didasarkan atas asas yang sesuai

dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia. Ada pun asas-asas

pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda tersebut tercantum

dalam Inpres No. 12 Tahun 1982, adalah sebagai berikut :

a. Asas Umum

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politikbagi generasi

muda dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta

sifat bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang dipadukan

dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan

yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan

pendidikan politik ini akan tercapai secara berdaya gunadan berhasil

serta dimanfaatkan secara tepat guna oleh masyarakat dan diwujudkan

dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya.

29

b. Asas Demokrasi

Penyampaian bahan pendidikan politik bagi generasi muda

dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta

menyalurkan gagasan yang berkembang. Ia harus berciri demokrasi

budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh

tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan

pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa.

c. Asas Keterpaduan

Pendidikan politik bagi generasi muda harus menunjang

terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas

serta kepemimpinan nasional. Dalam dinamikanya, pendidikan politik

harus terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dengan strategi nasional

sehingga akan dapat tercapai suatu tata kehidupan nasional yang

semakin maju dan bersatu.

d. Asas Manfaat

Pendidikan politik bagi generasi muda diselenggarakan

sedemikian rupa, baik dalam bahan maupun caranya sehingga hasil

yang dicapai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh

masyarakat. Ia harus dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa

dan bernegara, maupun bangsa dan pengembangan pribadi.

e. Asas Bertahap, Berjenjang, dan Berkelanjutan

Penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda

dilakukan melalui pemahaman secara berjenjang, baik dari segi

30

pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi

pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau

golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih

besar dibawahnya. Ia semata-mata harus didasarkan atas kemampuan

obyektif manusia. Di samping itu, pendidikan politik harus

dilaksanakan secara terus-menerus dan harmoni, sebagai suatu proses

pematangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat

Indonesia yang makin maju dan berkembang.

f. Asas Aman

Pendidikan politik bagi generasi muda menunjang

kehidupan nasional dengan semakin tingginya kesadaran berbangsa

dan bernegara dan terpeliharanya laju pembangunan nasional. Sebagai

kondisi, ia harus dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan

manusia Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan terhadap setiap

kendala dan tantangan yang dihadapi. Ia harus aman dari berbagai

pengaruh negatif yang berasal dari dalam dan luar negeri. (diakses dari

http;//www.setneg.go.id/.htm pada 28 februari 2017 Pukul. 10.13

Wib)

2.2.3.2 Kesadaran Politik Perspektif Budaya Politik Demokrasi

Indonesia.

Pendidikan politik dan kesadaran politik adalah dua hal yang

berkesinambungan, adanya pendidikan politik bedasarkan dengan kesadaran

31

politik. Kesadaran politik merupakan sebuah kesadaran yang harus dimiliki

oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara

bagaimana bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan

Negara dan Pemerintah. Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau

lebih cara diantaranya arahan politik secara langsung, baik melalui jalur

formal maupun nonformal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-

usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung, yang dilakukan oleh para

pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik yang didapatkan melalui

partisipasi politik.

Kesadaran politik muncul melalui jenis kultur politik dimana individu

itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, adanya kepribadian politik yang

terbentuk darinya, wawasan politik masyarakat menyebabkan orientasi warga

terhadap politik bersifat aktif. Berbagai perubahan budaya yang terjadi di

masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, dan wawasan baru, yang

mempengaruhi kesadaran politik individu dalam masyarakatnya. Berbagai

kemampuan khusus yang dimiliki individu juga tingkat pendidikannya,

mempengaruhi kesadaran politik masyarakat. Masyarakat yang lebih banyak

mengenyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan

politiknya, sehingga membentuk kesadaran politik masyarakat.

2.2.3.3 Partisipasi Politik Dalam Perspektif Samuel Philips

Hungtinton.

32

Pendidikan politik tidak hanya berdasar pada kesadaran politik ,

sebuah partisipasi politik juga mempengaruhinya partisipasi politi

adalah “kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara

aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih

pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung,mempengaruhi

kebijakan pemerintah”.(Miriam Budhiardjo 1989 :12). Yang berarti

kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu

partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan

pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Kegiatan warga negara

biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan

kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin

pemerintahan.

Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik

“Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan

negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya

untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut

berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan

pemerintahan”. (Samuel.P.Huntington 1994 : 6 ) Dimana dalam hal

ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara

yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah.

33

Sehingga dapat di simpulkan bahwa partisipasi politik dan

perilaku memilih adalah paket dalam diskusi pemilu. Partisipasi

politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan

kepada pemerintahan. Sedang perilaku memilih adalah keikutsertaan

warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Oleh

karena itu dapat dilihat hubungan yang erat antara demokrasi,

partisipasi politik, pemilihan umum, partai politik dan perilaku

memilih.

2.2.3.4 Kepribadian Politik

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk

pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik

merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Karena itu,

tidak ada kesadaran politik tanpa unsur kepribadian politik, dan bahwa

tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang

membentuk kepribadian politik.

Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan

berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan

politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin

diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan

kecenderungan perilaku. Keperibadian politik terbentuk melalui

metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa

ada tiga faktor penting lainnya yang memberikan kontribusi dalam

pengembangan kepribadian politik, sistem politik dilihat dari format

34

dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan

orientasi-orientasi politik pada individu.

35

2.3 Kerangka Berfikir

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Faktor Pendukung

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Pasal 11 tentang Partai

Politik

Penguatan Peran Partai Politik Oleh Pendidikan

Politik

Teknik Pengumpulan Data:

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

Pendidikan Politik Oleh Partai Golkar Kota Semarang

Faktor Penghambat

Pasal 10 PP No. 83 Tahun 2012

Landasan Teori :

1. Partai Politik

2. Pendidikan Politik

3. Kesadaran Politik

Peningkatan Kesadaran, Partisipasi, dan Kemandirian Masyarakat Terkait

Hak dan Kewajiban dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

67

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1) Peran Partai Golkar belum sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun

2012, yaitu peningkatan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang.

Masih banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli. Banyak

masyarakat masih enggan memahami dan menerapkan kegiatan politik

yang dilakukan partai politik. Mereka memilih acuh akibat kekecewaan

terhadap partai politik yang tidak sesuai dengan apa yang di janjikan,

seperti kampanye mendekati pemilu dan masih banyak dari anggota partai

politik yang melakukan korupsi. Masyarakat kehilangan rasa percaya

terhadap partai politik dan berfikir bahwa partai politik tidak amanah.

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari partai politik menyebabkan

masyarakat tidak memahami dan bingung terhadap partai politik.

Masyarakat juga tidak memahami kegiatan partai politik termasuk

pelaksanaan fungsi Pendidikan Politik. Partai Politik dalam

memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui cara,

yaitusebagaiberikut(1) Reses partai (2) Serap aspirasi Masyarakat dan

Pendampingan terhadap masyarakat (3) Kaderisasi yaitu peningkatan

kapasitas pada seluruh pengurus Partai Golkar Kota Semarang. Meskipun

68

partai politik sudah melaksanakan Fungsinya sebagai pemberi pendidikan

politik namun kenyataannya tidak berpengaruh terhadap masyarakat,

terbukti dengan masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya.

2) Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik, Partai Golkar memiliki

kendala-kendala yaitu (1) Masyarakat tidak sadar politik (2) Masyarakat

datang dan mendapatkan Pendidikan Politik, tetapi masyarakat masih tidak

memahami esensi dari Pendidikan Politik. (3) Pendidikan politik hanya

dilaksanakan jika Partai Golkar mengadakan acara, sehingga dipastikan

tidak efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Semarang (4) Dana

yang tidak mendukung baik dari Pemerintah atau Partai Golkarnya.

5.2 Saran

(1) Peningkatan Kesadaran Politik yang dilaksanakan, maka saran yang

diberikan oleh penulis adalah Masyarakat mempunyai kecenderungan tidak

merasa memiliki partai politik kecuali kader partai, pengurus dan

anggotanya. Hendaknya masyarakat memiliki partai politik untuk tumbuh

dan berkembangnya partai politik. Selain itu seharusnya masyarakat lebih

terbuka dalam menerima kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai-

partai politik terutama mengenai Pendidikan Politik. Yang bertujuan agar

masyarakat lebih meningkatkan kesadarannya terhadap budaya politik dan

persepsi negatif tentang partai politik sehingga masyarakat mengetahui

seperti apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

(2) Kendala yang ditemukan oleh Partai Golkar mengenai Dana dan Kegiatan

yang kurang efektif akan Pelaksanaan tersebut, seharusnya Pemerintah

69

memberikan anggaran tersendiri untuk setiap partai Golkar agar

terwujudnya pelaksanaan Pendidikan Politik yang lebih efektif, sehingga

kesadaran politik masyarakat akan politik lebih meningkat.

70

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirrudin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung: CV. Pustaka Setia.

Imam dan A AhsinThorari. 2015. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Bimo Walgito. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.

Budiarjo, Miriam.2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Mufti, Muslim. 2013. Kekuatan Politik di Indonesia. Bandung: CV

PUSTAKA SETIA.

Huntington, Samuel dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara

Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta.

Kartono, Kartini. 1989. Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan

Orang Dewasa. Jakarta: Mandar Maju.

Hasan, Ibnu. 2006. Sistem Politik Ideologi dan Demokrasi Di Indonesia.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kantaprawira, Rusadi. 1977. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT

Tribisana Karya.

71

Abdurrahman. 1986. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat.

Jakarta: Media Sarana Press.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai

.Jakarta : LP3S

Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.

Yogyakarta : Gajah Mada Press

Friedrick, Carl J. 1963. Man and His Governement. NewYork: McGraw Hill.

Moeleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

Rosdakarya.

Milles, Mattew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.

Jakarta: Universitas Indonesia

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan

R&D. Bandung:CV. Alfabeta

Mahfud. 2012. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada

Asshiddiqie, Jimly. 2006. “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen

Demokrasi”. Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4. Jakarta: Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Perubahan atas Undang-Undang No. 2

Tahun 2008

PP No. 83 Tahun 2012

72

C. Penelitian

Saputro, Yulianto Dwi. 2015. “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan

Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik

Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa

Timur Tahun 2009 – 2014)”.Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor XXI,

Halaman 34-42. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional,

Universitas Gadjah Mada.

Prayoga, Budi Ayub. 2014. ‘’Peran Partai Politik Dalam Memberikan

Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik”

Wibowo, Tri Aris. 2013. “Peran Partai Golkar Dalam Pendidikan Politik

(Studi KasusDi DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen” Universitas

Muhammadiyah Surakarta, Halaman xvii+41.

D. Internet

Tri Aris Wibowo, http://eprints.ums.ac.id/28452/apakah-partaipolitik-dan-

pendidikan-politik, diakses pada 1 Maret 2017, pukul 12.08 WIB

Sarah Moza, https://sarahmoza.blogspot.co.id/2016/10/v_66.html, diakses

pada 2 Maret 2017, pukul 08.15 WIB

Muhammad Yusuf, https://blogspot.co.id/2011/07/pendidikanpolitik.html,

diakses pada 27 Februari 2017 pukul 20.45 WIB

Kemendagri,(http://www.kemendagri.go.id/produk-

hukum/2011/02/02/undang-undang-no-2-tahun-2011) diakses pada tanggal

28 Februari 2017 Pukul 13.59

http://eprints.ums.ac.id/28452/apakah-partaipolitik-dan-pendidikan-politikhttp://eprints.ums.ac.id/28452/apakah-partaipolitik-dan-pendidikan-politikhttps://sarahmoza.blogspot.co.id/2016/10/v_66.htmlhttps://blogspot.co.id/2011/07/pendidikanpolitik.htmlhttp://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2011/02/02/undang-undang-no-2-tahun-2011http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2011/02/02/undang-undang-no-2-tahun-2011