peran pemerintah dalam...
TRANSCRIPT
![Page 1: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/1.jpg)
1
PERAN PEMERINTAH DALAM
PEREKONOMIAN
![Page 2: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/2.jpg)
Fungsi Ekonomi Utama Pemerintah
2
1. Meningkatkan efisiensi dengan menciptakan
persaingan, mengendalikan eksternalitas dan
menyediakan barang publik Pemerintah
berperan sebagai pendorong fungsi alokasi
sumberdaya
› Efisiensi tercipta Pasar Persaingan
Sempurna
Kegagalan efisiensi tercipta Pasar
persaingan tidak sempurna perlu
dikendalikan oleh pemerintah
![Page 3: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Eksternalitas (atau pengaruh-pengaruh sampingan)
terjadi apabila perusahaan-perusahaan atau orang-
orang membebankan biaya atau manfaat atas orang
lain di luar tempat berlangsungnya pasar
Eksternalitas bisa positif dan negatif peran
pemerintah untuk membuat aturan-aturan
Barang Publik komoditas yang biaya untuk
perluasan jasa itu bagi setiap tambahan orang
adalah nol dan yang tidak mungkin untuk melarang
individu-individu untuk menikmatinya
![Page 4: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/4.jpg)
4
2. Memajukan keadilan dengan menggunakan pajak
dan program – program pengeluarannya dan
mendistribusikan kembali pendapatan kepada
kelompok-kelompok khusus, antara lain: pajak,
subsidi, tunjangan, transfer pemerintah
Pemerintah berperan sebagai fungsi distribusi
3. Membantu perkembangan stabilitas dan
pertumbuhan makroekonomi mengurangi
pengangguran dan inflasi stabil untuk mendorong
pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan
moneter Pemerintah berperan sebagai fungsi
stabilitas
![Page 5: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/5.jpg)
Arus Perputaran Pendapatan Nasional(Sumber : Soelistyo)
5
![Page 6: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/6.jpg)
Interaksi sektor rumah tangga pemerintah, jadi campur
tangan pemerintah, dilakukan melalui pengeluaran
pemerintah, di satu pihak, dan perpajakan di lain pihak
beserta berbagai pengaturan ekonomi yang berkaitan.
Pengeluaran pemerintah sendiri pada hakikatnya dapat
dibedakan menjadi pengeluaran pemerintah untuk membeli
barang dan jasa dan pengeluaran pemerintah yang berbentuk
pengeluaran transfer.
Pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa
merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli
barang dan jasa yang diperlukan guna melaksanakan fungsi
pemerintah secara efektif.6
![Page 7: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/7.jpg)
Pengeluaran transfer adalah pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mempertinggi
kesejahteraan masyarakat.
Karena pengeluaran transfer adalah pengeluaran tanpa balas
jasa langsung, jadi seperti juga pajak yang merupakan
pembayaran kepada pemerintah tanpa balas jasa langsung,
maka pengeluaran transfer juga disebut sebagai pajak negatif.
7
![Page 8: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/8.jpg)
Bersama-sama dengan C dan I, pengeluaran pemerintah
untuk membeli barang dan jasa, G (government expenditure)
membentuk pengeluaran agregat untuk ekonomi tiga sektor, yaitu:
Y = C + I + G
Karena itu seperti juga I, tambahan G menyebabkan
membesarnya arus perputaran pendapatan nasional, jadi G
(dan I) merupakan injeksi pada arus tersebut.
Di lain pihak, tambahan pajak atau T (tax) menyebabkan
menciutnya arus perputaran pendapatan nasional jadi T adalah
kebocoran pada arus perputaran pendapatan nasional.
8
![Page 9: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/9.jpg)
Kebijakan Fiskal
9
Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-
langkah pemerintah untuk menstabilkan kondisi
perekonomian suatu negara, dengan cara membuat
perubahan-perubahan pada besarnya pengeluaran
pemerintah/government expenditure (G)
dan/atau perubahan-perubahan pada
besarnya tingkat pemungutan pajak/tax (T)
![Page 10: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/10.jpg)
Tujuan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi
negara maju, terutama untuk menstabilkan
jalannya roda perekonomian, sedangkan untuk
negara berkembang adalah untuk ikut mendorong
pembangunan ekonomi yang stabil.
10
![Page 11: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/11.jpg)
1
1
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Melakukan Perubahan pada Besarnya Tingkat Pengeluaran
Pemerintah/Govermnent Expenditure (G)
Melakukan Perubahan pada Besarnya Tingkat Pemungutan
Pajak/Tax (T)
Guna melakukan kebijakan ekspansi (expansive policy)maupun kebijakan kontrasi
(contractive policy)
Guna melakukan kebijakan ekspansi (expansive policy)maupun kebijakan kontrasi
(contractive policy)
Tercapainya selalu keseimbangan perekonomian nasional, dimana tingkat kemakmuran optimal akan
tercapai.
Munculnya kondisi devlasi (devlation) atau inflasi (invlation)
Munculnya kondisi devlasi (devlation) atau inflasi
(invlation)
![Page 12: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/12.jpg)
Jenis Kebijakan Fiskal
1
2
Kebijakan Fiskal Diskresioner atau Kebijakan
fiskal yang dilakukan secara aktif
(discretionary fiscal policy)
› langkah-langkah pemerintah untuk merubah
pengeluarannya (G) dan/atau tingkat pemungutan
pajaknya (T), dengan tujuan untuk;
(a) Mengurangi gerak naik turunnya tingkat kegiatan
ekonomi dari waktu ke waktu, dan
(b) Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang
dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga
kerja/kesempatan kerja yang tinggi (tidak menghadapi
masalah deflasi), tidak menghadapi masalah inflasi,
dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.
![Page 13: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/13.jpg)
kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu;
1) Membuat perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah, akan tetapi tidak membuat perubahan apa-apa pada tingkat pemungutan pajak.
2) Membuat perubahan pada tingkat pemungutan pajak, akan tetapi tidak membuat perubahan apa-apa pada tingkat pengeluaran pemerintah.
3) Secara serentak (bersama-sama) membuat perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah dan tingkat pemungutan pajak
![Page 14: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/14.jpg)
Kebijakan Fiskal Penstabil Otomatik atau
Kebijakan Fiskal Yang Pasif (Automatic
Stabilizers Atau Built-in Stabilizers)
Penstabil otomatik dipergunakan untuk ‘memperkecil gerak
naik-turunnya’ kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu,
sehingga perekonomian bergerak secara dinamis dan
sustainable
Jenis-jenis alat penstabil otomatik yang utama
adalah;
(a) Pajak proporsional dan pajak regresif,
- Pajak proporsional adalah pajak yang ‘presentasi’
pemungutannya ‘tetap besarnya’ pada berbagai tingkatan
pendapatan
![Page 15: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/15.jpg)
Pajak regresif adalah pajak yang
prosentasi pemungutannya ‘bertambah
besarnya’ apabila tingkatan pendapatan
meningkat.
Pajak progresif akan menyebabkan
pertambahan nominal pajak yang dibayar
akan menjadi ‘semakin cepat’ apabila
pendapatan ‘semakin tinggi’
![Page 16: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/16.jpg)
Contoh Kasus (2 sektor) :
16 Data di atas diperoleh dengan menggunakan rumus :
![Page 17: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/17.jpg)
Y= C + I
C= a + bY
I= I0
keterangan:
a = konsumsi otonom, adalah besarnya konsumsi pada saat Y = 0,
jadi a = 160.
b = MPC = ∆C/∆Y 0, 60= karena setiap kali Y bertambah
sebesar 100 satuan, maka C bertambah sebesar 60 satuan
I = investasi otonom sebesar 200 satuan
B = kebocoran, yaitu Y – C = S
J = injeksi, yaitu investasi
C + I = pengeluaran agregat
Y = penawaran agregat (PDB)17
![Page 18: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/18.jpg)
18
![Page 19: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/19.jpg)
19
![Page 20: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/20.jpg)
Contoh Kasus (3 sektor) :
20
![Page 21: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/21.jpg)
21
![Page 22: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/22.jpg)
sebelum ada G, YE = 900 satuan. Dengan adanya
tambahan pengeluaran pemerintah G sebesar 140
satuan, ternyata YE meningkat dari 900 menjadi 1250
satuan uang. Jadi dengan tambahan G sebesar 140
satuan uang dapat didorong kenaikan pendapatan
nasional sebesar 350 satuan uang.
22
![Page 23: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/23.jpg)
23
![Page 24: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Keseimbangan Pendapatan Nasional Ekonomi Tiga Sektor
(Pendekatan pengeluaran agregat/penawaran agregat)
![Page 25: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Keseimbangan Pendapatan Nasional Ekonomi Tiga Sektor
(Pendekatan injeksi - kebocoran)
![Page 26: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/26.jpg)
Adanya Pajak
Di samping pengeluaran pemerintah G, diintegrasikan juga
pajak ke dalam persamaan keseimbangan pendapatan nasional
dalam ekonomi tiga sektor, maka keseimbangan variabel-
variabel dalam persamaan itu juga ikut berubah.
26
![Page 27: PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIANadamjulian.web.unej.ac.id/wp-content/uploads/sites/5797/2016/01/... · Kebijakan Fiskal 9 Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-langkah](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022116/5c7b0eca09d3f264308bc698/html5/thumbnails/27.jpg)
27