peran program legislasi nasional dalam pembangunan...

PERAN PROGRAM LEGISLASI NASIONALDALAM PEMBANGUNAN HUKUM

DI INDONESIA

BAMBANG PALASARA, S.H.KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUMBADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Disampaikan dalam Acara Forum Koordinasi Harmonisasi perundang-undangan Direktorat JenderaL Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 4 November 2011, Hotel Mirah Bogor.

bphn©2011

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

PENGANTAR-1R Sistem Hukum Nasional

2

Legal SubstanceMateri Hukum

Legal CultureBudaya Hukum

StrukturLegal Structure



PENGANTAR-2R Permasalahan Substansi Hukum, antara lain:

¢Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

¢Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi.

¢ Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

3



bphn©

2011

4

PENGANTAR-3

ROleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, dan diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat.



bphn©

2011

5

PENGANTAR-4RAspek perencanaan menjadi faktor penting.

Perencanaan Pembentukan peraturan perundang-undangan harus disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, serta di dukung oleh cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.



bphn©

2011

6

PENGANTAR-5

RSalah satu dampak dengan berlakunya Perubahan UUD 1945 adalah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011, merupakan amanah dari Pasal 22A UUD 1945 (Perubahan Kedua,2000).

RMengatur di dalamnya tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai suatu keharusan. (Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011)



bphn©

2011

7

TAHAPAN PENYIAPAN RUURTahap Perencanaan.R Prolegnas

RTahap Penyiapan RUU.R Naskah Akademik RUUR Penyusunan RUU

R Telah dibicarakan antar kementerian R HarmonisasiR Pengajuan ke DPR dengan Supres

RTahap Pembahasan di DPR.R Pembicaraan Tingkat IR Pembicaraan tingkat II (RUU disetujui/tdk disetujui)

RTahap Pengesahan (Presiden)RTahap Pengundangan (Menkum HAM)



bphn©

2011

8

POGRAM LEGISLASI NASIONAL

.RMerupakan sarana untuk mencapai pembentukan

peraturan perundang-undangan yang tertib, sesuai dengan jenis, fungsi dan materi muatan,serta mudah dilaksanakan.

v Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara tererencana, terpadu, dan sistematis. (pasal 1 angka 9)



bphn©

2011

9

PROLEGNAS 3R Pembentukan Substansi Hukum (Undang-Undang)

merupakan suatu proses yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat

pasal 1, angka 1 UU No, 12 Tahun 2011 : Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan

o Penyusunan Undang-undang tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi dan keinginan sepihak dari penyusunannya. (memperhatikan aspek Filosofis, Yuridis dan Spsiologis)

o Tujuannya : Agar UU yang dibentuk tidak hanya mempunyai Daya Laku tetapi juga mempunyai Daya Guna di Masyarakat.



bphn©

2011

10

DIMENSI PROLEGNAS

R 2 Dimensi:v Sebagai instrumen/mekanisme

perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

v Sebagai arah politik hukum nasional atau potret rencana materi hukum dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945.

10



bphn©

2011

11

KAIDAH PENUNTUN PROLEGNAS

R Prolegnas harus dibuat untuk menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu hukum nasional harus:(1) menjamin integrasi bangsa dan negara, baik

territori maupun ideologi;(2) mengintegrasikan prinsip demokrasi dan

nomokrasi;(3) berorientasi pada pembangunan keadilan

sosial;(4) menjamin hidupnya toleransi beragama yang

berkeadaban.



BPH

N 2

011

12

DASAR PENYUSUNAN PROLEGNAS

PASAL 18 UU NO. 12 TAHUN 20111. Perintah UUD NRI Tahun 1945 ;2. Perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat;3. Perintah Undang-Undang Lainnya;4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional;6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis

DPR; dan 8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat



bphn©

2011

13

MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS-1

R Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas diatur lebihlanjut dengan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005.

1. Inventarisasi Rencana Legislasi.v Menteri cq BPHN meminta kepada Kemneterian

/LPNK Rencana pembentukan RUU di instansinya, disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

v Konsepsi RUU yang meliputi: (a) Latar belakangdan tujuan penyusunan; (b) Sasaran yang akandiwujudkan; (c) Pokok-pokok pikiran, lingkup atauobyek yang akan diatur; dan (d) Jangkauandan arahpengaturan.

v Inventarisasi disajikan dalam bentuk matriks, yaitua. Matriks Program, danb. Matriks Substansi



bphn©

2011

14

MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS-22. Naskah Akademis.v RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, harus

disertai Naskah Akademik (pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011;

v Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (pasal 44 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011)

v Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Undang-Undang ini. (UU No. 12 Tahun 2011)

v NA disusun oleh instansi pemrakarsa RUU bersama dengan BPHN. Dalam pelaksanaannya, penyusunan NA dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau pihak lain yang mempunyai kompetensi.



bphn©

2011

15

MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS-33. Pengharmonisasianv Menteri Hukum dan HAM melakukan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dengan Menteri lain atau Pimpinan LPNK penyusun RUU dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

v Arah: Perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan:a) falsafah negara (Pancasila);b) tujuan nasional berikut aspirasi yang

melingkupinya;c) UUD NRI 1945;d) UU lain yang telah ada berikut segala peraturan

pelaksanaannya; dan e) kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang

diatur dalam RUU tersebut



bphn©

2011

16

MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS-44. Forum Konsultasiv Penyusunan Prolegnas di lingkungan

Pemerintah dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh BPHN dalam bentuk Rapat Pembahasan Tahunan(RPT).

v Peserta RPT adalah Kementerian/LPNK, dandihadiri pula para ahli dan unsur masyarakatyang diwakili oleh organisasiprofesi/massa/mahasiswa.

v RPT menetapkan usulan RUU PrioritasPemerintah yang akan dibawa ke RapatKoordinasi Prolegnas dengan Baleg DPR .



bphn©

2011

17

MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS-55. Koordinasi Penyusunan Prolegnasv Hasil RPT yang telah menetapakan usulan RUU Prolegnas

Pemerintah selanjutnya dikoordinasikan dengan Baleg DPR untuk dibahas bersama usulan dari DPR untuk ditetapkan sebagai RUU Prolegnas.

v Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk Panitia Kerja (PANJA), terdiri dari Panja DPR dan Panja Pemerintah. Rapat dibagi atas: Rapat Paripurna, Rapat Panitia Kerja (Panja), dan Rapat Panitia Teknis.

v Hasilnya disahkan dengan penandatanganan oleh Ketua dan Wakil-wakil Ketua Baleg mewakili DPR-RI dan Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah.

v Selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapat penetapan.

v Penetapan dibuat dalam bentuk Keputusan DPR RI.



bphn©

2011

18

PROLEGNAS 2010-2014ñ Keputusan DPR RI No. 41A/DPR-RI/I/2010-2014

Menetapkan 247 RUU, terdiri dari:

v Dilihat dari dimensinya:v144 RUU baru ( 58% ),103 RUU

perubahan/pengganti, termasuk UU warisan kolonial ( 42 % ),

v Dilihat dari bidang kemenkoan:vBidang Polhukam lk. 84 RUU ( 34 %); vBidang Perekonomian: 105 RUU (42,5 ); dan vBidang Kesra 58 RUU (23,4 %).



DAFTAR KOMULTAIF TERBUKAProlegnas 2010 – 2014 ada 5 (lima) daftarKomultaif terbuka, dimaksudkan untuk mewadaihal-hal mendesak yang perlu segera diaturdengan undang-undang yaitu :1. Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional2. Akibat Putusan Mahkamah Konsyitusi;3. Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara4. Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan5. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.19

bphn©

2011



bphn©

2011

20

CAPAIAN PROLEGNAS : PROLEGNAS 2010-2014

¢ Tahun 2010 ditetapkan sejumlah 70 RUU Prioritas, dapat diselesaikan manjadi UU sebanyak 13 UU¢Tahun 2011 ditetapkan sejumlah 70

RUU Prioritas, ditambah dengan RUU Luncuran tahun 2010 sebanyak 21 RUU, total 91 RUU yang harus diselesaikan¢Sampai saat ini baru dapat

diselesaikan kurang lebih 21 RUU, (disahkan menjadi UU)



bphn©

2011

21

KENDALA

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas ditemukan kendala-kendala, al sebagai berikut:

1. Jumlah Rencana Legislasi yang terlalu banyak untuk diselesaikan selama lima Tahun. (247 RUU)

2. Selalu muncul muncul rencana legislasi baru baik yang diusulkan DPR maupun Pemerintah pada setiap tahunnya.



bphn©

2011

22

KENDALA

3. Kurangnya komitmen, baik dari Pemerintah maupun DPR terhadap daftar yang telah ditetapkan.

4. Kriteria RUU Prioritas terlalu umum sehingga membuka kemungkinan banyaknya RUU yang diprioritaskan.

5. Pada tingkat pelaksanaan penyusunan: kurangnya akurasi dan validitas data RUU yang diberikan oleh Departemen atau instansi pemrakarsa.



bphn©

2011

23

KENDALA

6. Substansi RUU: faktor berat ringannya substansi RUU akan sangat mempenga-ruhi proses pembahasan. Ukuran berat dan ringannya RUU dapat dilihat dari jumlah pasalnya atau materi pengaturannya yang sama sekali "baru/asing“ .



bphn©

2011

24

KENDALA7. Kualitas RUU: belum semua RUU telah melalui

proses penyusunan dan perancangan yang baik dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baku. Sehingga memperlama pembahasan di DPR.

8. Tidak ada keharusan meneruskan pembahasan yang tidak selesai pada masa yang lalu, maka setiap 5 tahun parlemen membahasa dari awal lagi

9. Ketaatan jadual legislasi, juga masih kurang, sehingga sulit untuk mencapai quorum, sehingga menunda pembahasannya.

10. Kapabilitas Anggota Dewan juga menjadi kendala, sebagian besar belum memahami, bagaimana menyusun legal drafting, mereka harus belajar dan tidak siap untuk membahas antrian RUU.



MENIKAPI KENDALA-KENDALA TERSEBUTDAPAT DILAKUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :1. Proses Perencanaan Legislasi Nasional, dilakukan

melalui penelitian, pengkajian yang mendalam, meliputi aspek asas-asas, norma, institusi dan seluruh proses dituangkan dalam suatu Naskah Akademik.

2. Prolegnas sebagai potret politik hukum nasional harus disusun secara sikron dengan : a. sistem perencanaan pembangunan nasional;b. Rencana pembangunan jangka panjang

nasional ;c. Rencana pembangunan jangka menengahd. Rencana strategis pemerintah dan DPRe. Aspirasi dan Kebutuhan hukum Masyarakat.

25

bphn©

2011



3. Perlu Penguatan mekanisme penyusunan Prolegnas yang mendukung efisiensi dan efektivitas capaian Prolegnas sesuai dengan kemampuan DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU

4. Perlu ada evaluasi secara kualitatif dan kwantitatif terhadap penyusunan prolegnas, baik dilingkungan DPR maupun Pemerintah, sehingga akan mendorong pemrakarsa untuk mengjukan Program RUU yang benar-benar mempunyai nilai urgensi secara nasional. Perlunya meninjau kembali (re-design) Prolegnas yang selama ini dijalankan.

26

bphn©

2011



PENUTUP¢ Prolegnas berperan penting dalam pembangunan sistem

hukum nasional, karena daftar prioritas mencerminkan politik hukum dan arah kebijakan pembangunan di bidang substansi hukum

¢ Prolegnas sebagai bagian dari manajemen Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat penting artinya, dalam pembentukan sistem hukum nasional, agar berdaya guna dan berdaya laku bagi kehidupan masyarakat dan negara dalam berbagai aspeknya.

¢ Keberhasilan Prolegnas ditentukan oleh persiapan-persiapan yang matang, melalui penelitian, pengkajian, penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang konprehensif dan mendalam, serta partisipasi masyarakat secara intens dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

27

bphn©

2011



peran program legislasi nasional dalam pembangunan...

Documents