peran semua pihak dalam review dan an kurikulum
DESCRIPTION
Uploaded from Google DocsTRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman
belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat
nilai-nilai pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli
pendidikan /ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha
serta unsur-unsur masyarakat lainnya (Sukmadinata, 2004). Rancangan ini disusun
dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses
pembimbingan perkembangan peserta didik, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh
peserta didik, keluarga, dan masyarakat.
Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Di sana semua
konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam
bentuk perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Oleh
karena itu, gurulah pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Dialah
sebenarnya perencana, penilai, dan pengembang kurikulum sesungguhnya.
Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang merencanakan, menghasilkan
suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum
yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik
(Subandijah, 1993).
2. TUJUAN PENULISAN
Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dalam proses pendidikan.
Sasaran yang ingin dicapai bukan semata-mata memproduksi bahan pelajaran melainkan
lebih dititik beratkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum
merupakan proses yang menyangkut banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara
lain pertimbangan akan pernyataan tentang kurikulum, siapa yang terlibat dalam
pengembangan kurikulum, bagaimana prosesnya, apa tujuannya kepada siapa kurikulum
ditujukan.
3. MASALAH
Dalam makalah ini kami hanya memfokuskan pada siapa yang terlibat dalam
pengembangan kurikulum.
Kegiatan pengembangan kurikulum mencangkup penyusunan kurikulum itu sendiri,
pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif,
penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu
dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian.
Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum diantaranya adalah :
● Diawali oleh adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kurikulum yang
sedang atau telah berjalan
● Terjadinya perubahan dalam organisasi kurikulum sekolah.
BAB II
PEMBAHASAN
1. PREVIEV DAN PERUBAHAN KURIKULUM
Dalam usaha perbaikan kurikulum di sekolah dapat berhasil dengan baik, hendaknya
diperhatikan langkah-langkah yang berikut:
● Adakan penilaian umum tentang sekolah, dalam hal apa sekolah itu lebih baik atau lebih
rendah mutunya daripada sekolah lain
● Selidiki berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan kebutuhan
akan perubahan dan perbaikan
● Mengidentifikasi masalah serta merumuskannya, yang timbul berdasarkan studi tentang
berbagai kebutuhan yang tersebut di atas lalu memilih salah satu yang dianggap paling
mendesak.
● Mengajukan sarana perbaikan, sebaiknya dalam bentuk tertulis, yang dapat didiskusikan
bersama, apakah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, menilai maknanya bagi
perbaikan sekolah dan menjelaskan makna serta implikasinya.
● Menyiapkan desain perencanaannya yang mencangkup tujuan, cara mengevaluasi,
menentukan bahan pelajaran, metode penyampaiannya, percobaan, penilaian, balikan,
perbaikan, pelaksanaan, dan seterusnya.
● Memilih anggota panitia, sedapat mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing
● Mengawasi pekerjaan panitia, biasanya oleh kepala sekolah
● Melaksanakan hasil panitia oleh guru dalam kelas. Oleh sebab pekerjaan ini tidak mudah,
kepala sekolah hendaknya senantasa menyatakan penghargaannya atas pekerjaan semua
yang terlibat dalam usaha perbaikan ini.
● Menerapkan cara-cara evaluasi, apakah yang direncanakan itu dapat direalisasikan. Apa
yang indah di atas kertas, belum tentu dapat diwujudkan
● Memantapkan perbaikan, bila ternyata usaha itu berhasil baik dan dijadikan pedoman
selanjutnya. (Nasution, 2003)
Perubahan kurikulum melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, di dalam mengubah
kurikulum perlu dipertimbangkan faktor-faktor manusia (human factors), yaitu: guru, peserta
didik, orang tua peserta didik, staf administrasi sekolah, pemakai lulusan, serta pihak lain
yang mungkin terlibat dalam sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung
antara lain : politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur – unsur masyarakat
lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan (Sudrajat, 2008). Dari pihak-pihak
tersebut yang secara terus menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah:
administrator pendidikan, guru, para ahli,dan orang tua (Sukmadinata, 2004).
Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul suatu permasalahan: siapa saja pihak-pihak yang
mempengaruhi pengembangan kurikulum? Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk
mengetahui pihak-pihak yang mempengaruhi pengembangan kurikulum.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengembangan Kurikulum
1. Peranan Para Administrator Pendidikan
Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah
menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum
(Sukmadinata, 2004). Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan
minimum course yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut para
administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi
daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Administrator pendidikan terdiri dari:
● Administrator Pusat : direktur dan kepala pusat
● Administrator Daerah: Kepala Kantor Wilayah
● Administrator Lokal: Kepala Kantor Kabupaten, Kecamatan dan Kepala Sekolah.
2. Peranan Para Ahli
Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli
pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi/disiplin ilmu. Dengan mengacu
pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan
pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan
masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang
berjalan, para ahli pendidikan memberikan alternative konsep pendidikan dan model
kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
3. Peranan Guru
Guru adalah sebagai perencanan, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya.
Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru
merupakan penerjemah kurikulum.Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari
pusat untuk disajikan dikelasnya. Oleh karena itu guru bisa dikatakan sebagai barisan
pengembangan kurikulum yang terdepan.
Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain:
● Guru sebagai perencana pengajaran. Artinya, guru harus membuat perencanaan
pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.
● Guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang
memungkinkan tujuan belajar yang telahditentukan.
● Guru sebagai evaluator. Artinya, guru melakukan pengukuran untuk mengetahui
apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan.
Guru merupakan titik sentral suatu kurikulum berkat usaha guru, maka timbul kegairahan
belajar siswa. Sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar
mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum, untuk itu guru perlu memiliki
ketrampilan belajar mengajar. Penguasaan ketrampilan tersebut bergantung pada bahan
yang dimilikinya dan latihan keguruan yang telah dialaminya.
Keberhasilan belajar mengajar antar lain ditentukan oleh kemampuan kepribadiannya.
Guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu
mengembangkan gagasan secaa kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan
intelektual yang luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh siswa.
Hal-hal yang perlu dikuasai guru; guru perlu memahami dan menguasai banyak hal agar
pelaksanaan pengajaran berhasil, guru juga harus mau dan mampu menilai diri sendiri
secara terus menerus dalam kaitannya dengan tingkat keberhasilan dan pelaksanaan
pengajarannya. Guru harus menguasai bahan pengajaran sesuai jenjang kelas yang
diajarnya, menguasai strategi pembelajaran yang berguna untuk menyampaikan
pengetahuan kepada siswa dan guru juga harus menjadi suri tauladan bagi siswanya dan
memberikan hal-hal yang bermakna bagi perkembangannya kelak.
Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru, yaitu :
1. Kemampuan Profesional, yang mencakup :
● Penguasaan materi pelajaran
● Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan
● Penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran.
2. Kemampuan Sosial
3. Kemampuan Personal
● Penampilan sikap
● Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai yang seyogyanya dimiliki guru.
● Penampilan upaya menjadikan dirinya sebagai contoh bagi siswanya.
Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan menjadi :
1. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi
Disini guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan, dan evaluasi yang bersifat
makro, mereka berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim
khusus, guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun, atau 1 semester. Menjadi
tugas guru untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat memilih dan menyusun
bahan pelajaran sesuai kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memilih metode
dan media mengajar yang bervariasi, kurikulum yang tersusun sistematis dan rinci akan
memudahkan guru dalam implementasinya.
2. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi
Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam
suatu wilayah. Pengembangan kurikulum ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan,
perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Jadi kurikulum terutama isinya
sangat beragam, tiap sekolah punya kurikulum sendiri. Peranan guru lebih besar daripada
dikelola secara sentralisasi, guru-guru turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran
dalam program tahunan/semester/satuan pengajaran, tetapi didalam menyusun kurikulum
yang menyeluruh untuk sekolahnya. Di dini guru juga bukan hanya berperan sebagai
pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang dan juga pelaksana dan
evaluator kurikulum. (Nurhayati, S.Pd.I, 2008)
4. Peranaan Orang tua Murid
Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal, pertama dalam penyusunan kurikulum.
Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta hanya
terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang
yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat
erat antara guru dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut
kurikulum dilaksanakan dirumah. Dan orang tua mengikuti atau mengamati kegiatan
belajar anakanya dirumah.
5. Peran Komite Sekolah
Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara
Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami
perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat
dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite Sekolah adalah badan
mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,
pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada
pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar
sekolah.
Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah:
● Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan
kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
● Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
● Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan
(Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 dalam Trimo, 2008).
Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:
● Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
● Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia
usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
● Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
● Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan
mengenai:
1) kebijakan dan program pendidikan
2) rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
3) kriteria kinerja satuan pendidikan
4) kriteria tenaga kependidikan
5) kriteria fasilitas pendidikan, dan
6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
● Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna
mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
● Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan.
● Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai:
● Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
● Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran,
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
● Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
● Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah
barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai
kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak
bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah. Sekolah
bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga
yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat
setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial
masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu
komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.
Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam
organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta
orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk:
● Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan,
memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
● Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki
anaknya, dan
● Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak
Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, subtansi
pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil
sekolah dalam:
● Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi
anak.
● Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan
harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya
dalam mengikuti pelajaran.
● Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang
sedang dikembangkan di sekolah.
● Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang
dihadapi sekolah.
● Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan
sekolah.
● Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan
mengawasi program sekolah
6. Peran Pengusaha
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005
Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1)
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat
berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan
mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai contoh, sebagaimana diungkapkan oleh Kadisdik Jabar, Dadang Dally bahwa
dunia usaha dan dunia industri merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peranan
penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Perihal kegiatan kerjasama
dengan dunia usaha sinergitas telah mulai dilakukan. Prosesnya telah memasuki tahap
inventarisasi. Implementasinya, dunia usaha didorong untuk membangun sekolah, bukan
menggalang dana dari dunia usaha.
3. Kesulitan-Kesulitan dalam Perubahan Kurikulum
Sejarah menunjukkan bahwa sekolah itu sangat sukar menerima pembaruan. Ide yang baru
tentang pendidikan memerlukan waktu sekitar 75 tahun sebelum dipraktikan secara umum di
sekolah-sekolah ( Nasution, 2003).
Manusia itu pada umumnya bersifat konservatif dan guru termasuk golongan itu juga. Guru-
guru lebih senang mengikuti jejak-jejak yang lama secara rutin. Adakalanya cara yang
demikianlah yang paling mudah dilakukan. Mengadakan pembaharuan memerlukan
pemikiran dan tenaga yang lebih banyak. Tak semua orang suka bekerja lebih banyak
daripada yang diperlukan. Akan tetapi ada pula kalanya, bahwa guru-guru tidak mendapat
kesempatan atau wewenang untuk mengadakan perubahan karena peraturan-peraturan
administratif. Guru itu hanya diharapkan mengikuti instruksi atasan.
Pembaharuan kurikulum kadang-kadang terikat pada tokoh yang mencetuskannya. Dengan
meninggalnya tokoh itu lenyap pula pembaruan yang telah dimulainya itu.
Dalam pembaruan kurikulum ternyata bahwa mencetuskan ide-ide baru lebib “mudah”
daripada menerapkannya dalam praktik. Dan sekalipun telah dilaksanakan sebagai
percobaan, masih banyak mengalami rintangan dalam penyebarluasannya, oleh sebab harus
melibatkan banyak orang dan mungkin memerlukan perubahan struktur organisasi dan
administrasi sistem pendidikan.
Pembaharuan kurikulum sering pula memerlukan biaya yang Iebih banyak untuk fasilitas dan alat-alat pendidikan baru, yang tidak selalu dapat dipenuhi. Tak jarang pula pembaharuan ditentang oleh mereka yang ingin berpegang pada yang sudah lazim dilakukan atau yang kurang percaya akan yang baru sebelum terbukti kelebihannya Bersifat kritis terhadap pembaharuan kurikulum adalah sifat yang sehat, karena pembaharuan itu jangan hanya sekedar mode yang timbul pada suatu saat untuk lenyap lagi dalam waktu yang tidak lama.
BAB III
PENUTUP
Perubahan kurikulum melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, di dalam mengubah kurikulum
perlu dipertimbangkan faktor-faktor manusia (human factors), yaitu: guru, peserta didik, orang
tua peserta didik, pemakai lulusan, politikus, pengusaha, administrator pendidikan, serta pihak
lain yang mungkin terlibat dalam sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
REFERENSI
Adiwikarta,S, 1994. Kurikulum yang Berorientasi pada Kekinian, Kurikulum untuk Abad 21, Jakarta : Grasindo.
Abdullah, Idi. 2007. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
Bahri, Syamsul. 2007. Landasan Pendidikan. (http://www.wordpress. com/syamsulbolg.html, diakses tanggal 22 Maret 2007).
PTS Online. 2007. Pentingnya Landasan Filsafat Ilmu Pendidikan. (http :// www . pts . co . id / filsafat . asp , diakses tanggal 22 Maret 2007).
Tirtarahardja, Umar dan Sulo, S.L.La. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
Kusnandar. 2007. Guru Profisional. Jakarta : PT Raja Grafindo.
Nasution, S. 2008. Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
Sukmadinata, Nana S. 2002. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.