peranan penginderaan jauh untuk mendukung perencanaan...
TRANSCRIPT
Peranan Penginderaan Jauh
untuk mendukung
Perencanaan Tata Ruang
Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
OUTLINE
Peta Rencana Tata Ruang
Kebutuhan citra penginderaan jauh sesuai
produk RTRW (RTRWN, RTRWK, RDTR)
Proses Penyusunan
Peta Rencana Tata Ruang
Kendala integrasi citra ke dalam proses
penyusunan/monitoring RTRW
Progress RRTR dan RDTR
seluruh Indonesia
Harapan Penginderaan Jauh
untuk mendukung RTRW
1
2
3
4
5
6
Kerjasama ATR/BPN dengan LAPAN
7
Peta Rencana Tata Ruang
Peta Tematik Dasar adalah peta yang berisisatu tema tertentu yang menyajikaninformasi dasar muka bumi, baik fisikmaupun hasil budidaya manusia, sertamerupakan fenomena muka bumi tunggal.
Peta Tematik Analisis adalah peta yang berisisuatu tema tertentu hasil dari proses analisisdan transformasi dari suatu peta tematikdasar
Peta Tematik Sintesis adalah peta yangberisi suatu tema tertentu hasil prosessintesis (penggabungan) dari peta tematikdasar, dan atau peta tematik analisis.
IGD adalah informasi geospasial yang berisitentang objek yang dapat dilihat secaralangsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalamwaktu yang relatif lama.
Peta RTR
IGT adalah informasi geospasial yangmenggambarkan satu atau lebih tematertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
KEDUDUKAN PETA RENCANA TATA RUANG
RBI
Citra satelit
Album Peta
Peta Rencana
Peta Tematik
Peta Dasar
Sumber Data
Batas wilayah
Jalan
Sungai
Tutupan Lahan
Fisiografis
Kependudukan
Ekonomi dan keuangan
Sarana dan prasarana
Tematik lainnya
Pola ruang
Struktur ruang
Kawasan Strategis
Layout
Simbol
Pewarnaan
Sumber data
GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG
Peta RTR
Peta rencana tata ruang merupakan peta yang berisisuatu tema tertentu hasil proses sintesis(penggabungan) dari peta tematik dasar, dan atau petatematik analisis.
PengolahanCITRA
PETA RENCANA TATA RUANG SEBAGAI PETA TEMATIK SINTESIS
NO JENIS IGTINSTANSI YANG SEHARUSNYA
BERTANGGUNGJAWAB
1 Peta Lereng BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2 Peta Morfologi KEMENTERIAN ESDM, DAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
3 Peta Daerah Aliran Sungai /Das DITJEN SDA KEMENTERIAN PU, DAN BIG
4 Peta Penggunaan Tanah / Land Use BPN
5 Peta Geologi KEMENTERIAN ESDM
6 Peta Kawasan Pertambangan KEMENTERIAN ESDM
7 Peta Rawan Bencana Gunung Api, Gempa KEMENTERIAN ESDM
8 Peta Hidrologi DITJEN SDA KEMENTERIAN PU, DAN BIG
9 Peta Curah Hujan BMKG
10 Peta Rawan Bencana Banjir,tsunami, Angin Ribut KEMENTERIAN PU, BIG, BMKG, DAN KEMENTERIAN ESDM
11 Peta Jenis Tanah PUSLITANAK KEMETERIAN PERTANIAN
12 Peta Kawasan Kehutanan KEMENTERIAN KEHUTANAN
13 Peta Rawan Longsor KEMENTERIAN ESDM
14 Peta Kepadatan Penduduk BPS DAN BIG
15 Peta Pertanian/Peternakan Dan Perkebunan KEMENTERIAN PERTANIAN
16 Peta Kesesuaian Lahan HASIL ANALISIS
PETA TEMATIK UNTUK PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG
PROSES ANALISIS
PENYUSUNAN PETA
RENCANA TATA RUANG
HASIL ANALISIS
DATA DASAR DAN TEMATIK
PENYAJIAN PETA => ALBUM PETA
Kelengkapan PetaTematik - sesuai denganPermen PUNo.20/PRT/M/2011
Konsistensi datarencana – peta rencanadisesuaikan denganpeta tematik dan petadasar serta dokumenlain yang menjadi acuanperencanaan
Penyajian kartografis - Simbol, warna, aturandan notasi
ADMINISTRASI SUNGAI KONTUR
GEOLOGI LERENG KAWASAN HUTAN
POLA RUANGSTRUKTUR RUANGKAW. STRATEGIS
IG TEMATIK
PETA RENCANA
TATA RUANG
dst...
dst...
IG DASAR
PROSES ANALISIS PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG
Sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan jangka
panjang dan menengah;
Sebagai acuan dalam pemanfaatan
ruang/pengembangan wilayah dan
mewujudkan keseimbangan
pembangunan dalam wilayah;
Sebagai dasar pengendalian
pemanfaatan ruang dalam
penataan/pengembangan wilayah,
meliputi indikasi arahan peraturan
zonasi, arahan perizinan, arahan
insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi;
Memberikan kepastian hukum untuk
kegiatan investasi dalam wilayah oleh
pemerintah, masyarakat, maupun
swasta;
PROSES ANALISIS
PENYUSUNAN PETA
RENCANA TATA RUANG
FUNGSI PETA RENCANA TATA RUANG
SKALA PRODUK PETA RENCANA TATA RUANG
Kebutuhan citra penginderaan jauh
sesuai produk
RTRW (RTRWN, RTRWK, RDTR)
Tidak semua citra penginderaanjauh cocok digunakan untukberbagai output skala peta.
Tentunya dengan output produkrencana tata ruang pada skalatertentu, membutuhkan dukungancitra penginderaan jauh sesuaidengan kemampuan citra.
Citra penginderaan jauh memilikispesifikasi tertentu (resolusi) sesuai dengan kemampuannyadalam mengenali objek tertentu.
KEBUTUHAN CITRA PENGINDERAAN JAUH SESUAI PRODUK PETA RTRW
Untuk RDTR citra satelit tegak resolusi tinggi dengan akurasi geometrik 2,5 meter
Syarat :
koreksi orthorektifikasi sehingga mencapai akurasi geometrik 2,5 meter
menggunakan DEM, GCP, dan RPC.
No Jenis Citra Resolusi Spasial
1 Geoeye 1,65 meter (multispectral)
0,41 m (pankromatik)
2 Ikonos 4 meter (multispectral)
1 meter (pankromatik)
3 Quickbird 2.44 m (multispectral)
61 cm (pankromatik)
4 Worldview 1.84 m (multispectral)
0.46 m (panchromatic)
5 Pleaides 2 meter (multispectral)
0.5 meter (panchromatic)
6 SPOT 5 2,5 m – 20 m (multispectral)
2,5 m – 10 m (panchromatic)
JENIS CSRT UNTUK PERANCANAAN TATA RUANG
SKALA PRODUK PETA RENCANA TATA RUANG
Proses Penyusunan
Peta Rencana Tata Ruang
Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 15/PRT/M/2009
Pengumpulan data
sekunder:
Citra satelit yang
digunakan harus
berumur tidak lebih
dari setahun yang lalu
dengan menggunakan
citra satelit resolusi
10m - 15m
Citra yang digunakan
PROSES PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG PROVINSI
Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 16/PRT/M/2009
Pengumpulan datasekunder:
Citra satelit yangdigunakan harusberumur tidak lebih darisatu tahun pada saatpenyusunan rencanadengan menggunakancitra satelit resolusi 10 m– 15 m
Citra yang digunakan
PROSES PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN
Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 17/PRT/M/2009
Pengumpulan datasekunder:
Citra satelit yangdigunakan harusmenggunakan citradengan informasiterakhir. Untuk RTRWKota disarankan untukmenggunakan citrasatelit resolusi 60 cm - 1m
Citra yang digunakan
PROSES PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG KOTA
Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 20/PRT/M/2011
Citra selit yang digunakan :PleiadesQuickbirdIkonosSPOT-5SPOT-6SPOT-7
PROSES PENYUSUNAN PETA RENCANA DETIL TATA RUANG
Salah satu kontribusi dari citra penginderaan jauh adalah memberikan kelebihan pada sistem pemantauan yang
dikembangkan yang dapat digunakan oleh aparat pemerintah setiap saat baik terjadi ataupun tidak terjadi
pelanggaran pemanfaatan ruang, disamping peghematan waktu, keakuratan data, dan jalur birokrasi yang
tidak panjang serta biaya yang relatif murah.
Database berupa data raster (citra) dan data vektor (.shp)
yang dimiliki bisa digunakan untuk proses monitoring dan
updating secara realtime
Monitoring (pola ruang) kawasan rawan bencana
Monitoring (pola ruang) kawasan hutan
Monitoring analisis (struktur ruang) pusat kegiatan
MONITORING PETA RENCANA TATA RUANG
Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengaplikasikan
citra untuk proses penyusunan dan monitoring RTRW
Citra satelit/foto udara belum seluruhnya update
Kondisi citra satelit yang belum satu referensi geometris
Akurasi data tdkmemenuhi syarat
ketelitian Geometris
File DATABASE File GEODATABASE
PERLU STANDARD GEODATABASE DARI BIG & K/L TERKAIT
KENDALA INTEGRASI CITRA KE DALAM PROSES PENYUSUNAN/MONITORING RTRW
Kondisi peta/citra yang belum satu geodatabase
SKALA PRODUK PETA RENCANA TATA RUANG
Progress RRTR dan RDTR
seluruh Indonesia
STATUS PERDA RTRW TAHUN 2018
Status Perda RTRW
100% Provinsi telah selesai melakukan perda RTRW, namun untuk Perda RTRW
Kabupaten/Kota terdapat 35 Kabupaten/Kota (9 Provinsi) yang masih belum memiliki Perda atau
ekuivalen sebesar 7% dari total Kabupaten/Kota di Indonesia.
7%
93%
35 kabupaten/kota
belum perda
473 kabupaten/kota
sudah perda
STATUS PERDA RDTR TAHUN 2018
22
Status Perda Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR)
List Perda RDTR:
1.796 RDTR dan RRTR belum
perda
2,3% 42 RDTR dan RRTR sudah
perda
Sumatera
1. RDTR Kota Medan (Perda 13/2014)
2. RDTR PZ Kaw. Perkotaan Sungailiat & PZ
(Perda 15/2014)
3. RDTR Muaro Sijunjung (Perda 1/2017)
4. RDTR Kota Payakumbuh (Perda 2/2018)
Jawa
5. RDTR DKI Jakarta (Perda 1/2014)
6. RDTR Kota Bandung (Perda 10/2015)
7. RDTR Kota Bekasi (Perda 5/2016)
8. RRTR KSP Kaw. Perkotaan Brebes –
Tegal – Slawi – Pemalang (Perda 14/2015)
9. RDTR Kota Yogyakarta (Perda 1/2015)
10. RDTR Kaw. Perkotaan Kepanjen (Perda
5/2014)
11. RDTR Kec. Kota Sumenep (Perda 3/2014)
12. RDTR Batuan, Rubaru, dan manding
(Perda 8/2016)
13. RDTR Tumpang Pitu (Perda 11/2015)
14. RDTR Wongsorejo (Perda 5/2016)
15. RDTR Banyuwangi dan KSK Pelabuhan
Ketapang (Perda 6/2016)
16. RDTR Gedeg (Perda 14/2015)
17. RDTR BWP Malang Tengah (Perda
2/2016)
18. RDTR Sub Pusat Malang Utara (Perda
5/2015)
19. RDTR BWP Malang Barat (Perda 1/2016)
20. RDTR BWP Malang Tenggara (Perda
3/2016)
21. RDTR BWP Malang Timur (Perda 4/2016)
22. RDTR BWP Malang Timur Laut (Perda 5/2016)
23. RDTR BWP Karangrejo-Ngantru (Perda 9/2016)
24. RDTR BWP Tulungagung (Perda 10/2016)
25. RDTR BWP Bandung-Pakel-Campurdarat (Perda
8/2016)
26. RDTR dan PZ Kec. Serang dan Kec. Cipocok
Jaya (Perda 9/2014)
Sulawesi
27. RDTR Kaw. Perkotaan Poso (Perda 3/2015)
28. RDTR Kaw. Perkotaan Tentena (Perda 2/2015)
29. RDTR Kaw. Perkotaan Parigi Moutong (Perda
7/2014)
30. RDTR Kaw. Emas Garongkong (Perda 1/2015)
31. RDTR dan PZ kaw. Perkotaan Masamba (Perda
6/2016)
32. RDTR Panga (Perda 5/2016)
33. RDTR Belopa (Perda 2/2016)
Kalimantan
34. RDTR Kota Bontang (Perda 1/2016)
35. RRTR KSP Danau Limboto (Perda 9/2017)
NTT
36. RDTR Perkotaan Waibakul (Perda 8/2013)
37. RDTR Perkotaan Kalabahi (Perda 4/2017)
38. RDTR Perkotaan Waingapu (Perda 3/2017)
39. RDTR Perkotaan Ende (Perda 10/2017)
40. RDTR Perkotaan Mbay (Perda 4/2017)
NTB
41. RDTR Kaw. Perkotaan Taliwang (Perda
12/2016)
Papua
42. RDTR Merauke (Perda 10/2016)
LAUT SULAWESI
LAUT JAWA
Sumatera
4 Perda RDTR
Jawa
22 Perda RDTR
Kalimantan
2 Perda RDTRSulawesi
7 Perda RDTR
Kep. Maluku
dan Papua
1 Perda RDTR
Nusa Tenggara
6 Perda RDTR
97,7%
CONTOH DATA KETERSEDIAAN PETA DASAR DAN
PETA CITRA (BELUM TEGAK) KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA9
SKALA PRODUK PETA RENCANA TATA RUANG
Harapan Penginderaan Jauh
untuk mendukung RTRW
CITRA PENGINDERAAN
JAUH
Citra PJ jenisnya lebih beragam
untuk mendukung
proses klasifikasi objek
Waktu perekaman citra
realtime (update) min. 5 tahun terakhir
Teknik analisis untuk klasifikasi dan monitoring objek dengan lebih praktis
HARAPAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK MENDUKUNG RTRW9
SKALA PRODUK PETA RENCANA TATA RUANG
Kerjasama ATR/BPN
dengan LAPAN
Nota Kesepahaman ATR/BPN - LAPAN9
Perjanjian Kerjasama ATR/BPN - LAPAN9
TERIMAKASIH