peranan pers dalam masyarakat demokrasi
TRANSCRIPT
Pendidikan Kewarganegaraan
BAB IIIPERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
Nama kelompok
1. Anina Yusvita W ( 02 )
2. Lia Surya Parastika ( 15 )
3. Miftakhul Janah ( 18 )
4. M. Agus Roza Maulana ( 31 )
Garuda Pancasila
Garuda pancasilaAkulah pendukungmuPatriot proklamasi
Sedia berkoban untukmuPancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosaPribadi bangsaku Ayo maju majuAyo maju majuAyo maju maju
Makna Lagu
Garuda pancasila sebagai lambang negara harus kita dukung dan junjung tinggi sebagai bukti kedaulatan bangsa yang merdeka, patriot proklamasi bermakna pejuang bangsa yang akan selalu berkorban untuk negeri.
Pancasila jika di terapkan maka keadilan, kemakmuran, kedamaian akan dirasakan seluruh rakyat indonesia
Kepribadian bangsa indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah dan penuh semangat untuk maju dan bersatu membangun tumpah darah indonesia.
Yel-yel
Setiap hari, aku pergiPergi sekolah, mencari ilmuKami disini, belajar pknDengan semangat dan bergembiraKelompok 5, kelompok 5Kami tampil bedaKelompok 5, kelompok 5Kami pasti bisa, Juara!
Upaya Pemerintah untuk Menghindari Penyalahgunaan Pers
1. Pers di tuntut untuk menjadi sebuah forum
pertukaran komentar dan kritik yang berarti pers
di minta menjadi wadah diskusi di kalangan
masyarakat , walaupun berbeda pendapat dengan
pengelola pers itu sendiri
2. Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang
presentatif dari kelompok dalam masyarakat. Hal
ini mengacu pada segelintir kelompok minoritas
dalam masyarakat, yang juga memiliki hak yang sama
dalam masyarakat untuk di dengarkan.
Upaya Pemerintah untuk Menghindari Penyalahgunaan Pers
3. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam
penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-
nilai dalam masyarakat
4. Pers hendaknya menyajikan kesempatan
kepada masyarakat untuk memperoleh berita
sehari-hari.
5. Pers dituntut untuk menyajikan laporan
tentang kejadian sehari-hari secara jujur,
mendalam dan tegas
Upaya Pemerintah untuk Menghindari Penyalahgunaan Pers
Adapun landasan hukum kebebasan pers di
Indonesia tercantum dalam :
1. UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan
menyampaikan pendapat di muka umm.
2. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
3. UU No. 32 tahun 2000 tentang Penyiaran
Sekian dan Terimakasih