peranan petok d dalam proses pendaftaran tanahrepository.unair.ac.id/11472/2/full text.pdf ·...
TRANSCRIPT
S K R I P S I
INDAH KRISTIANI
PERANAN PETOK D DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH
Kk k .
1 g sp/p^l
K r i b
m i l i kP E K P U S TA K A A N
’U N IV F .R M Ia s A IR L A N G G A 1 S U R A B A Y A
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A
1994
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
PERANAN PETOK T> DAL AM PROSES
PENDAFTARAN TANAH
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM
OLEH
INDAH KRISTIANI
038912869
FAKULTAS HUKUM
UNXVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
X 9 9 4
✓
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Panitia Penguji
Diuji Pada Tang&al 8 Januari 1994
Anggota
1. Prof. Dr. R. Soetojo Prawiroham
2. Lisman, S.H., M.S.
3. Abdul Muntholib, S.H.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah dilimpahkan sehingga saya dapat raenye-
lesaikan skripsi ini yang berjudul "Peranan Petok D dalam Proses Pendaftaran Tanah".
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk melengka-
pi salah satu syarat p e n y e l e s a i a n jenjang Program
Strata I Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, tahun 1994.
Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
mem-berikan bantuannya, antara lain kepada :
1. Bapak Prof. dr. Bambang Rahino selaku Rektor Univer
sitas Airlangga, Surabaya.
2. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., selaku Dekan
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
3. Ibu Marthalena Pohan, S.H. selaku Ketua Jurusan
Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Surabaya.
4. Bapak Lisman, S.H., M.S. selaku dosen pembibing
penyusunan skripsi ini.
5. Panitia Penguji, yang terdiri dari Ibu Marthalena
Pohan, S.H. selaku Ketua, Bapak Soedalhar, S.H.
selaku Sekretaris, Bapak Prof. Dr. R. Soetojo Pra-
wiro h a m i d j o j o , S.H., Bapak Lisman, S.H., M.S. dan
Bapak Abdul Muntholib, S.H. selaku Anggota.
6. Bapak I Nyoman Darwin, Kepala Bagian Pendataan dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Penilaian Dirjen Pajak, yang telah membantu sava dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.
7. Bapak Widjono, Staf Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kodya Surabaya, yang telah m e m b a n t u saya dalam
memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.8. Ayah, Ibu, kakak-kakak dan adik saya, serta teman-
teman dekat dan seseora.ng yang secara khusus telah memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
Menyadari akan kekurangan yang dimiliki, saya
sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersi-
fat membangun dari semua pihak untuk lebih sempurnanya
skripsi ini.
Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha
Esa selalu memberkati kita semua, Amin.
Surabaya, 8 Januari 1994
{Ind'ah Kristiani)
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
ABSTRAK
Bertambah pesatnya perkembangan penduduk di negara kita dan kebutuhan manusia
yang kini meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang menghendaki tersedianya
tanah yang cukup luas, sedangkan jumlah tanah yang dapat dikuasai oleh manusia secara
hukum itu sangat terbatas. Akibatnya timbul ketidakseimbangan antara persediaan tanah
dengan kebutuhan akan tanah, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam persoalan
tentang tanah.
Dalam masyarakat kita khususnya masyarakat pedesaan banyak pemilik tanah yang
belum bersertifikat dan mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang dianjurkan dalam UUPA,
sehingga mereka tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Mereka hanya
menggunakan Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi Letter D (Petok D) sebagai bukti
kepemilikan hak atas tanah.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
DAFTAR I S I
Halaman
KATA PENGANTAR .......................................... .iiDAFTAR ISI ................................................iv
BAB I : PENDAHULUAN ...................................1
1. Latar Belakang dan Rumusannya 1
2. Penjelasan Judul 3
3. Alasan Pemilihan Judul ...... 4
4. Tujuan Penulisan 5
5. Metodolodi 5
6. Pertanggungjawaban Sistematika 7
BAB II : PETOK D ...................................... .9
1. Sejarah Petok D 9
2. Subjek dan Objek Petok D 12
3. Petok D dalam Kaitannya dengan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan ....... . . 12
BAB III : PENDAFTARAN TANAH .......................... .15
1. Tujuan Pendaftaran Tanah 15
2. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah . 18
3. Sistem Positif dan Sistem Negatif
dalam Pendaftaran Tanah ............... .20
4. Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan
Peraturan Pemerintah, Nomor 10,
Tahun 1961 ............................... .25
i v
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
BAB IV : SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ..................301. Permohonan Pendaftaran Tanah ......... .33
2. Pendaftaran Tanah olehKantor Pendaftaran Tanah .............. .37
BAB V : PENUTUP ...................................... .3 9
1. Kesimpulan ............................... .39
2. Saran ..................................... .40
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN
v
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
J 3 A B X
P E I s T I D A H X J L t J A N
Dalam masa pembangunan saat ini masih sering kita
temukan m a s a l a h - m a s a l a h p e r t a n a h a n yang timbul di
masyarakat, baik di kota raaupun di pedesaaan. Masalah
pertanahan memang sangat menarik untuk dibicarakan,
karena hal ini merupakan suatu masalah yang sangat
penting peranannya bagi keberhasilan pembangunan di
Indonesia. Negara Indonesia adalah negara agraris yang
sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian
dari hasil pengolahan tanah. Dengan demikian terlihat
betapa pekanya masalah tersebut bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia yang berhubungan langsung pula
dengan kesejahteraan masyarat pada khususnya, serta
bagi bangsa dan negara Indonesia umumnya.
1. Latar Belakang dan Rumusannya.
Sebagaimana kita ketahui, Hukum Agraria di Indo
nesia sebelum d i b e r l a k u k a n n y a U n d a n g - u n d a n g Pokok
Agraria (UUPA) mempunyai sifat dualisme hukum bidang
pertanahan, yakni menganut hukum hak-hak Adat atau
hak-hak Barat seperti Eigendom, Erfpacht, Opstal dan
sebagainya. Dan kalau kita mau lebih memperluas lagi,
ternyata tidak hanya dualisme hukum tetapi ada pula
pluralisme hukum.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hanya
hak-hak Barat yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Tanah (Kadaster), sedangkan hak-hak Adat tidak diurus.
1J..
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Menurut Overschrijving Ordonnantie yang dimuat dalam
Staatsblad Nomor 27, Tahun 1834, sudah jelas ditegaskan
bahwa tanah-tanah yang menganut hak-hak Barat diadakan
p e n d a f t a r a n tanah yang b e r t u j u a n un t u k m e m b e r i k a n jaminan hukum dan kepastian hak atas tanah berupa surat
sertifikat hak atas tanah, p e n d a f t a r a n tanah ini
dinamakan Rechtkadaster. Sedangkan tanah yang menganut
hak-hak Adat diadakan pendaftaran hanya untuk menen-
tukan siapa yang wajib memb a y a r pajak atas tanah,
pendaftaran ini dinamakan Eiskalkadaster, yang berupa
surat bukti Girik, Pipil dan Surat Petok yang tidak
selalu nama pemilik tanah tersebut tercantum dalam
surat bukti sebagai pembayar wajib pajak bum i .
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah juga beru-
paya untuk memberikan kepastian hukum raengenai hak-hak
atas tanah bagi penduduknya. Hal ini tampak jelas
dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria pada
tanggal 24 September 1960 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 10, Tahun 1961, pada tanggal 24 Maret 1961, yang
menjelaskan dasar-dasar pokok untuk mewujudkan jaminan
kepastian hukum dan hak-hak atas tanah. Salah satu
wujudnya adalah dengan terselenggarakannya pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Indonesia, dan mmemberikan
jaminan kepastian hukum dan hak-hak atas tanah yang
berupa Sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti
kepemilikan tanah yang sah.
Dengan demikian banyak harapan yang diberikan
pemerintah kepada m a s y a r a k a t yang belum mempunyai
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
1
kepastian hukum dan hak atas tanahnya, yang menganut
hak-hak Adat, sekarang sudah dapat mengurus Sertifikat hak atas tanahnya dengan menunjukkan bukti-bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Surat Petok atau Petok D yang dapat dijadikan salah satu alat bukti
yang menyatakan hubungan antara tanah dan orang yang
menguasainya serta bukti-bukti lain yang dapat menun-
jang kepemilikan hak atas tanah tersebut.
Dari uraian-uraian tersebut di atas terdapat
beberapa permasalahan yang timbul dan akan mendapat penjelasan lebih lanjut dalam skripsi ini, antara lain
1. Apa yang dimaksud dengan Petok D dan hubunngannya
dengan Pajak Bumi ?
2. Apa tujuan dan manfaat diadakannya pendaftaran
tanah ?
3. Bagaimana peranan Petok D dalam proses pendaftar
an tanah dan hambatan yang terdapat di dalamnya ?
2. Pen.ielasan Judul
Dalam kata "Peranan" yang tertulis pada juclul
skripsi dini mempunyai arti dama dengan "fungsi" yang
diartikan sebagai kedudukan*. Kata "Petok D" sebenarnya
adalah sebutan masyarakat dari Surat Bukti Pembayaran
Pajak Burai Letter D yang dikeluarkan oleh pemerintah
desa pada jaman kolonial Belanda. Sedangkan kata
"Proses Pedaftaran Tanah" yang saya maksud adalah suatu
1. Poerwada r m In ta , Karnus ijimim Bahama I n.done-sia, Cetakan TV, BaTai pustaka, Jakarta i.966, hal . 283.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk mendaftarkan
tanah guna memperoleh Sertifikat hak atas tanah sesuai
dengan maksud dari pasal 19 ayat (1) dan (2), Undang-
Undang Nomor 5, Tahun 1960.
Jadi arti keseluruhan dari judul tersebut dapat dirangkum dalam suatu pengertian tunggal yaitu masalah- masalah yang dihadapi dalam mengurus pendaftaran hak
atas tanah dengan dasar bukti Petok D.
3. Alasan Pemilihan Judul
Bertambah p e s a t n y a p e r k e m b a n g a n pend u d u k di
negara kita dan kebutuhan manusia yang kini meningkat
seiring dengan perkembangan teknologi yang menghendaki
tersedianya tanah yang cukup luas, sedangkan jumlah
tanah yang dapat dikuasai oleh manusia secara hukum itu
sangat terbatas. Akibatnya timbul ketidakseimbangan
antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah,
sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam persoalan
tentang tanah. Hal inilah yang pertama kali mendorong
saya untuk menulis skripsi ini.
Menurut pengamatan saya, dalam masyarakat kita
khususnya masyarakat pedesaan banyak pemilik tanah yang
belum bersertifikat dan mendaftarkan tanahnya sebagai-
mana yang dianjurkan dalam UUPA, sehingga mereka tidak
merailiki bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Mereka
hanya menggunakan Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi
Letter D {Petok D) sebagai bukti kepemilikan hak atas
tanah.
Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
saya t e r t a r i k untuk m e n g e t a h u i lebih jauh tentang
masalah-masalah apa saja yang dapat menghambat proses
pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh sertifikat
hak atas tanah tersebut seberapa jauh hal itu dapat diatasi.
Alasan lain yang mendorong saya untuk menulis
ma salah ini adalah untuk me m p e r l u a s wawasan dalam
bidang Hukum Agraria khususnya mengenai peranan Petok D dalam proses pendaftaran tanah, dan sekaligus saya
angkat menjadi judul dari penulisan skripsi saya ini.
4. Tu.iuan Penulisan
T i a d a suatu p e n e l i t i a n yang tidak mempunyai
tujuan tertentu, begitu pula halnya dengan skripsi ini.
Tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah meme-
nuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.
Tujuan lain dari p e n u l i s a n ini adalah untuk
mencoba merabahas proses pendaftaran tanah yang kenya-
taannya sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih
belum lancar dan belum merata di seluruh wilayah Indo
nesia .
Sedangkan tujuan yang terakhir adalah keinginan
saya untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna
dalam pengetahuan di raasa mendatang, khususnya untuk
ilmu pengetahuan hukum.
5, Metodologi
Metodologi yang saya pergunakan dalam penulisan
skripsi ini, adalah :
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
a. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang saya pergunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu dalara membahas masalah dengan
cara melihat dan mengkaji aspek hukumnya, termasuk
peraturan-peraturan agraria dan teori-teori hukum dari
para sarjana serta melihat permasalahan yang timbul dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.
b. Sumber Data
Data yang saya g u n akan dalam pe n u l i s a n ini
terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
bersumber dari wawancara-wawancara dan penelitian-
penelitian di lapangan yang berkaitan dengan masalah
yang akan saya bahas. Sedangkan data sekunder bersumber
dari studi kepustakaan, 1iteratur-1iteratur, catatan-
catatan perkuliahan dan sebagainya.
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Dari hasil wawancara-wawancara dengan pihak-pihak
yang berkepentingan dengan masalah ini dan melakukan
studi kepustakaan saya merangkum iktisar-ikhtisar yang
berhubungan dengan masalah yang akan saya bahas, dan
kemudian mengolahnya dengan cara mengamati praktek
pendaftaran tanah di Kantor Pendaftaran Tanah yang
hanya didasarkan pada bukti Petok D.
d. Analisa Data
Dalam menganalisa data pertama kali saya mengu-
raikan dat a - d a t a yang ada menjadi beberapa pokok
bahasan yang kemudian saya tuangkan menjadi 5 (lima)
bab yang berisi permasalahan dan penjelasannya, dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
selanjutnya dapat saya tarik suatu kesimpulan.6. Pertanggung.iawaban Sistematika
Untuk m e m p e r m u d a h p e m b a h a s a n masalah dalam tulisan ini, maka tulisan ini saya bagi dalam beberapa b a b , antara lain :
Pendahuluan saya letakkan dalam Bab I karena
dalam bab ini saya m e n g u r a i k a n secara garis besar
mengenai inti permasalahan yang timbul dengan mengemu-
kakan latar belakang dan rurausannya, penjelasan judul,
metodologi yang saya gunakan dan sitematika penulisan
skripsi ini. Bab ini merupakan dasar bagi pembahasan
da n p e m a h a m a n yang l e b i h m e n d a l a m u n t u k b a b - b a b
berikutnya.
Pembahasan mmengenai Petok D saya bahas dalam Bab
II, di sini saya akan menjelaskan secara tersendiri
mengenai Petok D khususnya tentang sejarah Petok D,
subyek dan obyek Petok D serta mengenai permasalahan-
perraasalahan mengenai Petok D.
Setelah mengetahui dan memahami secara garis
besar tentang permasalahan yang akan dibahas, dalam Bab
III akan saya bahas mengenai pendaftaran tanah, tujuan,
manfaat dan proses dari pendaftaran tanah.
Selanjutnya dalam Bab IV saya kan membahas menge
nai Petok D dan pendaftaran tanah secara keseluruhan,
serta peranan Petok D dalam proses pendaftaran tanah
untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah dan hambatan
yang timbul didalamnya.
Dari seluruh materi p e m b a h a s a n akan ditarik
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
8
beberapa kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan-kesim-
pulan tersebut akan diberikan saran-saran yang semuanya
itu diuraikan dalam Bab V yang merupakan bab terakhir dari seluruh bab sebagai penutup skripsi ini.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
B A B X IP E T O K D
1. Se.iarah Petok D
Pada jaman pemerintahan Belanda, instansi peme-
rintah yang mengurus masalah pertanahan adalah Instansi
Pajak Hasil Bumi (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan) melakukan pengukuran tanah atau meng-
klasifikasikan tanah berdasarkan kriteria yang disebut
Klasiran, yaitu pengukuran per-bidang milik satuan
kelurahan. Himpunan klasifikasi tanah dalam satu persil
itu kemudian dihimpun dalam satu data yang merupakan
klasifikasi tanah dalam satuan kelurahan yang disebut
dengan Buku A.
Setelah Buku A selesai, maka dibuatlah Buku B
yang isinya merupakan himpunan luas dan kelas masing-
masing persil dalam satuan k e l u r a h a n dan sebagai
lanjutan dari Buku B. Buku-buku tersebut (Buku A dan
Buku B) juga disebut dengan Buku Krawangan yang berisi
gambar pemilikan perorangan dalam satu satuan kelurahan
yang memakai skala tertentu, misalnya skala 1:2500 atau
1:500.
Dari Buku Krawangan itu lalu dituangkan dalam
buku yang merupakan himpunan luas dan kelas tiap-tiap
bidang per-persil dalam satuan kelurahan. Dalam buku
itu dicatat pula nama-nama pemilik tanah yang disusun
secara alfabet (sesuai abjad), nomor uru t , jenis dan
kelas tanah (klasifikasi tanah) oleh Kantor Pelayanan
9
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
PBB dan dinamakan Buku C. Kemudian Buku C dibuat dupli- kat atau tiruannya untuk diberikan pada kantor-kantor
Kelurahan sebagai arsip.
Berdasarkan salinan dari Buku C maka dibuatlahContoh Huruf DD Pembukuan oleh Kantor Pelayanan PBB
yang masyarakat biasa menyebut dengan istilah Petok D,
yang merupakan kutipan dari Buku C yang mencatat nama
wajib pajak, luas dan kelas dari tanah yang terdaftar .
Dengan demikian Petok D hanyalah mer u p a k a n tanda
pembayaran/pelunasan pajak (hasil) bumi sebagai buktioadministratif dibidang Perpajakan .
Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12, Tahun 1985, disebutkan bahwa tanda pembayar-
an/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak
atas tanah. Begitu pula menurut putusan Mahkamah Agung,
tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34.K/Sip/1960, menyata-
kan pula bahwa bukti p e t o k pajak (Petok D) bukan
merupakan bukti pemilikan hak atas tanah^.
Umuranya m a s y a r a k a t m e n g a n g g a p bahwa Petok D
adalah bukti pemilikan hak atas tanah. Hal ini disebab-
kan masyarakat merasa tanahnya sudah didaftar, diukur
dan diklasifikasikan oleh Kantor Pelayanan PBB, hanya
2. Wawancara dengan Bapak I Nyoman Darwin, Kspala Bagian Pendataan dan Penilaian Dirjen Pajak, 10 Jun i 1993,.
2. Direktorat ^ajak 8umi dan Bangunan, “SuratEdaran No. I8/PJ „ 7/1989" , Status.rik/Ke 11 ti r/Pe tok_.p.Sebagai.Sal.in,an Kohi r Pa.j.ak 8umi , hal. 2 .
4. [bid., hal. 2.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
11
saja tidak dilakukan pemetaan gambar terhadap tanahnya.
Pada waktu itu Petok D memang sudah dianggap sebagai
alat bukti yang syah dan sempurna untuk kepemilikan hak
atas tanah. Dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
otentik meskipun secara yuridis, sejak berlakunya UUPA
sudah dihentikan. Tetapi kenyataannya sampai saat ini
masih b a n y a k ma s y a r a k a t yang m e n g g u n a k a n Petok D
sebagai bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Oleh sebab itu e k s i s t e n s i P e t o k D ini m a s i h pent ing u n t u k
diperhatikan.
Pada dasarnya sampai saat ini masih banyak Kepala
Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan Girik/Ketitir/
Petok D atas perraintaan perseorangan atau badan yang
digunakan sebagai pembuktian hak atas tanah, meskipun
telah dilarang menerbitkannya lagi. Hal inilah yang
menimbulkan masalah dan mengganggu tugas pokok Kantor
Pelayanan PBB^.
Dengan adanya Surat Edaran Nomor 32/PJ.7/1993
tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik/Keti-
tir/Petok D/Keterangan Objek Pajak, maka semua Kepala
Kantor Pelayanan PBB tidak dibenarkan lagi memberikan
pelayanan dan menerbitkan Girik/Ketitir/Petok D/Kete-
rangan Objek Pajak. Jadi Petok D hanya dapat diwariskan
dan diperjualbelikan sepanjang belum terbitnya Surat
5- Di rektorat Pajak Bumi dan Bangunan, “Surat Edaran No. 15/PJ - 6 / 19 9 3 *’ , Larangan _Penerb i tan. _ G ir ik/Keti..“ tir/Petok...p/Ke.te.ranc3an Objek.. pajak, hai - I .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
12
Edaran tersebut .2. Subiek dan Obvek Petok D
Subjek Petok D adalah orang yang mempunyai hak kebendaan atas tanah, yaitu orang yang kena pajak
(hasil) burai atau dapat dikatakan bahwa wajib pajak
adalah orang yang mempunyai kekuasaan langsung atas
tanah. Kekuasaan di sini dapat diartikan memiliki, menguasai dan mengambil manfaat atas tanah.
Sedangkan Objek Petok D adalah tanah, yang dikla-
s i f i k a s i k a n antara lain : tanah pekarangan, tanah
menghasilkan dan tanah yang tidak menghasilkan.
Yang diraaksud tanah pekarangan adalah tanah yang
pada umumnya terdapat bangunan atau diperuntukkan bagi
bangunan diatasnya. Tanah yang menghasilkan merupakan
tanah yang bersifat menguntungkan atau mengandung nilai
ekonomis yang tinggi. Sedangkan tanah yang tidak meng
hasilkan adalah tanah yang sifat dan keadaannya tidak
atau belum dapat digunakan/dimanfaatkan secara nyata,
sehingga tidak menguntungkan. Misalnya : tanah kosong
yang t a n d u s , tanah hutan belukar, jurang-jurang dan
sebagainya.
3. Pe t o k D d a l a m K a i t a n n v a dengan Pa.iak Bumi dan
Bangunan
Pajak bumi dalam Petok D yang diberlakukan pada
masa penjajahan kolonial Belanda itu dimaksudkan untuk
menciptakan sumber keuangan bagi pemerintahan Belanda
6 . I b i d , , h a l . 2 .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
itu, berlakunya berdasarkan Ordonnantie Landrente 1907
yang kemudian diperbaharui dengan Ordonnantie Landrente 1937.
Dengan mulai b e r l a k u n y a U n d a n g - U n d a n g Nomor ll/Prp/1957, pajak bumi dicabut dan diganti dengan
Pajak Hasil bumi. Dalam pelaksanaannya dikenal dengan
nama IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah). Dalam menentukan
IPEDA yang diberlakukan pada masa antara sesudah Indonesia merdeka dan sebelum berlakunya UUPA itu sudah
dilakukan pula pendaftaran tanah, pengukuran dan peme- taan tanah.
Karena undang-undang tersebut dirasakan tidak
sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan jaman, maka
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 1985, IPEDA
resmi dicabut^. IPEDA diganti dengan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Dalam penarikan PBB petugas pemungut
pajak biasanya masih memperhatikan Petok D bagi wajib
pajak yang tanahnya belum ada sertifikatnya. Hal ini
dimaksudkan untuk melihat data-data mengenai tanah
meliputi luasnya dan bangunan yang berdiri di atasnya
serta klasifikasi tanah dan bangunannya. Keraudian
dipertimbangkan untuk didatakan ke dalam Surat Pemberi-
tahuan Objek Pajak (SPOP) sehingga dapat ditentukan
tarif pajak yang sesuai.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 12, Tahun 1985, yang menjadi wajib
7. Wawancara, pp., c i t . M I L I Kp e r p u s t a k a a n
'U N I V E R S I T A S AIK I A N G G A "
S U R A P - Y A
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
14
pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mem-
punyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas
bumi dan/atau merailiki, menguasai dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunannya. Dengan demikian wajib pajak PBB yang terdaftar di Kantor Pelayanan PBB tidak selalu
opemilik tanah/bangunan .
Dari pernyataan tersebut di atas semakin jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria, Nomor 2/DDA/1970, yang menegaskan bahwa yang
dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak
(hasil) bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 Sep
tember 1960^.
Dengan demikian jelaslah bahwa keterkaitan antara
Petok D dan PBB sangat erat sekali, karena PBB merupa
kan kelanjutan dari pungutan pajak bumi dalam Petok D
yang sudah diperbaharui.
S. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunar, “Surat Edaran No. 15/PJ.6/1993", pp... cit..., hal. 1.
Ibid,.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
B A B X X XPENDAFTARAN TANAH
1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah pada mulanya mempunyai tujuan
hanya untuk kepentingan pemungutan pajak {Fiskalka-
daster). Kemudian berkembang dengan mempunyai tujuan
yang lain yaitu untuk memperoleh jaminan kepastian
hukum dan hak-hak atas tanah (Rechtkadaster).
Pe n d a f t a r a n tanah yang d i s e 1 en g g a r a k a n oleh
Pemerintah di negara kita sekarang ini, sebagai pelak-
sanaan dari pasal 19 ayat (1) UUPA, merupakan pendaf
taran yang diadakan dalam rangka menjamin kepastian
hukum serta kepastian hak atas tanah. Walaupun dikenal
dengan sebutan "pendaftaran tanah” , kenyataannya yang
didaftar bukan hanya tanahnya secara fisik, melainkan
juga hak-hak atas tanah yang menentukan status hukumnya
serta hak-hak lain yang membebaninya.
K e g i a t a n n y a dimulai dengan p e n g u m p u l a n data
tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang termasuk
golongan yang haknya didaftar, diikuti dengan pengo-
lahan, penyimpanan dan penyajiannya serta sampai dengan
penerbitan surat tanda bukti haknya.
C i t a - c i t a kep a s t i a n hukum adalah salah satu
tujuan dari UUPA yang dipandang membawa kepastian hukum
terhadap hak-hak tertentu atas tanah termasuk didalam-
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
1.6
nya hak-hak atas tanah menurut hukum adat*^. Ketentuan-
ketentuan tersebut diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA
yang merupakan keharusan dan kewajiban bagi Pemerintah
untuk melaksanakannya.
Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaf
taran tanah itu dengan sendirinya mewajibkan pada para
pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai dan hak p e n g e l o l a a n untuk melaks a n a k a n
pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam
pendaftaran tanah tersebut, UUPA pasal 19 ayat (2),
mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa dalam penye-
lenggaran pendaftaran tanah itu juga dilakukan :
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya ;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang masih
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat^*.
Bagi Pemerintah kewajiban menyelenggarakan pen
daftaran tanah itu dilakukan menurut prioritas, karena
tidak mungkin melaksanakannya sekaligus, mengingat
berbagai hambatan, misalnya : luasnya tanah yang harus1 2didaftar dan tenaga serta peralatan yang terbatas .
10. Bachtiar Effendie, Pendaftaran...Tanah di Indonesia _ dan ..Pe.r atu.ran-perat u ran.Pelaksanaannya , A lumn 1 , Ban dung, 1983, hal- 8
1.1. Ibid..,.., hal. 14.
12. Maria. S.W. Sumardjono, "Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan" , Seenina on a IKeguna&nSertif ikat.. dan.Permasalahannya, Yogyakarta, 1992, hal. 2.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah dalam rangka menginventarisasikan data-data
berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah. Dan pendaftaran tanah adalah
kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang hak yang
bersangkutan guna mendapatkan alat bukti yang kuat
pemilikan hak atas tanahnya yang berupa Sertifikat.
Arti penting dari pendaftaran tanah selain pihak-
pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui
status dan kedudukan hukum tanah, letak, luas, dan
batas-batasnya dan siapa pemilik serta beban-beban yang
ada diatasnya, juga dapat memberikan rasa aman dan
tentram bagi pemiliknya untuk mengusahakan atau menge-
lolanya.
Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dila-
kukan secara bertahap, mengingat kepentingan negara dan
masyarakat serta keperluan lalu lintas ekonomi, yang
didasarkan pada 2 (dua) asas, yaitu :
a. Asas Spesialisasi
Kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan dan
p e m b u k u a n tanah yang m e n g h a s i l k a n peta-peta
pendaftaran dan surat-surat ukur. Dari hasil data
tersebut dapat dip e r o l e h k e p a s t i a n mengenai
letak, batas-batas dan luas tanah yang bersang
kutan .
b. Asas Publisitas
Kegiatan ini meliputi pendaftaran hak-hak atas
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
1.3
tanah dan p e r a l i h a n n y a , yaitu nama pemilik,
status hak atas tanah dan beban-beban apa yang
ada di atasnya harus didaftarkan dalam dalam
daftar umum. Tujuannya agar masyarakat dapat melihat hasil p e n d a f t a r n tanah maupun pera-
lihannya.
Dalam kenyataannya pendaftaran yang merupakan
keharusan bagi para pemegang hak belum dapat terlaksana
sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena minat
masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan tanahnya adalah
suatu tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu.
2. Tu.iuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah
Pe n d a f t a r a n tanah yang d i s e l e n g g a r a k a n oleh
pemerintah di negara kita sekarang ini merupakan suatu
Rechtkadaster, yang demi kepentingan rakyat dan teruta-1 qma tertuju pada :
a. Para pemegang hak atas tanah dan para kreditur
pemegang hak jaminan atas tanah, agar mereka
dengan mudah dapat membuktikan haknya masing-
masing. Untuk itu bagi mereka diterbitkan surat
tanda bukti hak.
b. Umum, khususnya para calon pembeli dan para calon
kreditur, agar mereka dengan mudah dapat mempero-
leh keterangan yang boleh dipercaya kebenarannya
13. Boedi Harcorio , M i i IVor i t i-:. lari Imol I ka-Y u r l d l i P e n d a f t a r ■ & : > . T a - u i i " , Se m in ; r ' . . N a s i o n s i ",.l i
3 ^ ~ i f 1 k a t .. dar: P ^ . r m a s a ' l a h a r i n y a , Y o g y a k a - t a , 1 9 9 2 , n a l . : .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
19
mengenai tanah yang akan dibelinya atau akan dijadikan jamir.ctn bagi pelunasan kredit yang akan
diberikannya.
Dari aspek historisnya seperti yang telah saya uraikan dalam Bab I, tujuan diadakannya pendaftaran
tanah adalah untuk menghapuskan dualisme hukum dibidang
p e r t a n a h a n dan u n t u k m e n g h a p u s k a n a d a n y a d o m a i n verklaring yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belan-
da. Selain daripada itu tujuan dari pendaftaran tanah
d i l a t a r b e l a k a n g i dengan kebutuhan m a s y a r a k a t akan
kepastian hukum mengenai tanah. Disamping itu juga
untuk tujuan pemungutan pajak tanah, kepastian dan
perlindungan hukum, keperluan statistik dan perencanaan
pelaksanaan pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan itulah diperlukan data, peta
dan daftar umum meng enai tanah yang sesuai dengan
kebutuhan dan keadaan.
Sedangkan tujuan pokok dari pendaftaran tanah
adalah :
a. P e n y e d i a a n d a t a - d a t a penggunaan tanah untuk
pemerintah ataupun masyarakat.
b. Jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.
Adapun kepastian hukum yang dimaksud tersebut di
atas, meliputi :
a. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang
menjadi pemegang hak atas tanah, yang disebut
kepastian mengenai subyek atas tanah
b. Kep a s t i a n men genai letak tanah, batas-batas
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
tanah, panjang dan lebar tanah, yang disebut
kepastian mengenai obyek atas tanah*'*.
Dari uraian-uraian di atas dapat kita ambil man
faat ganda dalam pendaftaran tanah*3 , yaitu :a. Untuk kepemilikan tanah secara individual (aspek
privat).
b. Untuk k e p e n t i n g a n ma s y a r a k a t dan p e m erintah (aspek publik).
Manfaat lain dari pendaftaran tanah selain yang
tersebut di atas, data-data pertanahan ini juga diguna-
kan untuk :
a. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
b. Meraudahkan penyusunan rencana pembangunan baik
untuk kepentingan pemerintah pusat maupun daerah.1 fic. Kepentingan pekerjaan umum .
Dengan demikian jelaslah bahwa betapa besarnya
manfaat pendaftaran tanah dalam rangka pemilikan serti
fikat hak atas tanah bagi pemerintah maupun masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah.
3. Sistem Positif dan Sistem Negatif dalam Pendaftaran
Tanah
Untuk mengetahui sejauh mana orang dapat memper-
cayai kebenaran data yang disajikan dalam surat bukti
14. Bachtiar Offendie, qp._,.cit., hal. 21,
15. Oirektorat Agraria Propins i Jatim, Dalam... Men j. a.;-, in .in Kepastian Hak Ata .. Tanah .dan... Pembangunan ., hal. 6.
16. Ibid.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
sertifikat hak atas tanah kita harus mengetahui sistem
apakah yang dipakai pemerintah dalam rangka penyeleng-
garaan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan UUPA dan
Peraturan Pemerintah. Pada dasarnya dikenal 2 (dua) sistem yakni Sistem Positif dan Sistem Negatif.
a. Sistem Positif
Dalam sistem positif ini orang boleh mempercayai
sepenuhnya data-data yang disajikan dalam buku tanah
dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Menu-
rut sistem ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan
itu adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah
yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti
hak atas tanah. Ciri pokok sistem positif ini ialah
bahwa pendaftaran hak atas tanah adalah menjamin dengan
sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah
tersebut tidak dapat dibantah, meskipun ia ternyata
bukanlah pemilik yang berhak atas tanah tersebut.
Sistem positif ini memberikan kepercayaan yang
mutlak pada buku tanah. Pejabat-pejabat balik nama
tanah dalam sistem ini memainkan peranan yang sangat
aktif. Mereka menyelidiki apakah hak atas tanah yang
dipindahkan itu dapat didaftar ataukah tidak, menyeli
diki identitas pa r a pihak, w e w e n a n g n y a dan apakah
formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk itu telah
dipenuhi ataukah tidak. Menurut sistem positif ini
h u b u n g a n hukum antar a hak dari orang yang namanya
terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak sebelum-
nya terputus sejak hak tersebut didaftarkan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Dengan demikian sistem positif ini meberikan
suatu jaminan yang mutlak terhadap buku tanah, meskipun
ternyata pemegang sertifikat bukanlah pemilik yang sebenarnya. Oleh karena itu pihak ketiga yang beritikat
baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut menurut
sistem positif ini mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata segala keterangan yang tercantum dalam serti- fikat tanah tersebut adalah tidak benar.
Adapun kelemahan sistem positif ini adalah :
1. Peranan aktif Pejabat Balik Nama Tanah akan memakan
waktu yang lama ;
2. Pemilik sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan
haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu
sendiri ;
3. Wewe n a n g P e n g a d i l a n d i l e t a k k a n dalam wewenang1 7administratif .
b. Sistem Negatif
Menurut sistem negatif ini bahwa segala apa yang
tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar
sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya
(tidak benar) di muka sidang Pengadilan. Adapun asas
peradilan hak atas tanah menurut sistem negatif adalah
Asas Memo Plus Uris, dalam melindungi pemegang hak atas
tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang
ingin mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang
17. Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di. Itvione- siA ,._dan __Pe r;a tu ran.--.per a tu ran... Pelaksanaannya , ft1 umn i , rian- dung, 1983, hal. 8.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
hak sebenarnya.
Ciri pokok sistem negatif ini ialah pendaftaran
hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah, jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik sebenarnya. Hak
dari nama yang ter d a f t a r d i t e n t u k a n oleh hak dari
pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam pendaftaran hak
atas tanah. Ciri pokok lainnya dari sistem negatif ini
ialah Pejabat Balik Nama Tanah berperan pasif, artinya
pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk
menvelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan
kepadanya.
.Adapun kelemahan sistem positif ini adalah :
1. Peranan pasif Pejabat Balik Nama Tanah yang menye-
babkan tumpang tindihnya sertifikat tanah ;
2. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat
tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti
oleh orang awam.
Berdasarkan UUPA, Pasal 19 ayat (2) huruf C, yang
menyatakan bahwa pendaftaran tanah tersebut meliputi
pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat dan merupakan dasar
hukum pokok pendaftaran tanah. Dari situ dapat kita
ketahui bahwa dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah
tersebut maka akan diberikan sertifikat tanah sebagai
tanda bukti penvegangan hak atas tanah dan berlaku seba
gai alat p e m b u k t i a n yang kuat. Kata "kuat" d a l am( "m T l T k
I S l] F ’ 41
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
24
pengertian UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf C, berarti
bahwa setifikat tanah yang diberikan itu adalah "tidak
mutlak", dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang
tercantum di dalam buku tanah adalah dianggap benar
sepanjang tidak ada orang yang dapat m e m b u ktikan
keadaan yang sebaliknya, yang menyatakan bahwa setifi
kat tersebut tidak benar, Dengan kata lain, menurut
UUPA pasal 19 ayat (2) huruf C, sertifikat tanah dapat
digugurkan. Jadi sistem pendaftaran tanah yang dianut
UUPA adalah sistem negatif*
Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpenda-
pat demikian dalam Yurisprudensinya, Nomor 459/K/Sip/
1975 tanggal 18 September 1975, yang dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa :
"Mengingat stelsel Negatif tentang register/pendaf- taran tanah yang berlaku di Indonesia, hukum ter- daftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain"18.
Meskipun teorinya menganut sistem Negatif, tetapi
dalam pelaksanaannya bukanlah berarti sistem Negatif
yang murni, melainkan sistem Negatif yang mengandung
unsur-unsur sistem Positif. Pendaftaran dengan sistem
Negatif yang murni tidak akan menghasilkan tanda bukti
hak sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang
dinyatakan dalam undang-undang yang mengaturnya. Serti
fikat sebagai alat bukti yang kuat mengandung arti
18. IM.!....., hal. 36
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
c,
bahwa data yang tercantum didalamnya harus diterima
sebagai data yang benar, selama belum berhasil dibukti-
kan yang sebaliknya. Maka dalam sengketa, pemegang
serftifikat tidak diharuskan menguatkan kedudukannya sebagai alat bukti yang lain. Tetapi sebaliknya hal
itupun berarti bahwa sertifikat bukan satu-satunya alat
bukti hak atas tanah. Dan jika terbukti datanya tidak
benar, sertifikat dapat dituntut untuk dibatalkan ataui Qdiperbaiki .
Sistem pendaftaran tanah yang negatif memungkin-
kan pemegang hak terdaftar dapat diganggu gugat, maka
alat p e m b u k t i a n yang utama d i d a l a m p e r s i d a n g a n di
Pengadilan ialah Akta PPAT dan sertifikat. Sertifikat
merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan
riwayat penguasaan tanah yang hasilnya merupakan dasar
hak pada pendaftaran pertama, dan proses-proses pera-
lihan hak selanjutnya.
4. Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 10/1961
Menurut ketentuan dalara Peraturan Pemerintah
Nomor 10, Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah
meletakkan 2 (dua) kewajiban pokok yakni :
a. Kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia
untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia secara bertahap dari
19. Wawanc-ira dengan Bapak Widjonc, Gtaf Kan tor Badan Pertanahan National Kodya Surabaya, 27 Juli 1993.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
desa demi desa. Kewajiban itu meliputi :
1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya
3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berla
ku sebagai alat pembuktian yang kuat
Kewajiban yang menjadi beban Pemerintah ini lazim
disebut Pendaftaran Tanah.
b. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk
mendaftakan hak-haknya atas tanah yang dipegang.
Adapun hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan
tersebut ialah Hak Milik, Hak (Guna) Bangunan,
Hak (Guna) Uasaha dan Hak pakai serta Hak Penge-
lolaan. Kewajiban yang menjadi beban pemegak hak
ini lazim disebut Pendaftaran Hak Atas Tanah.
Dengan di1aksanakannya Pendaftaran Tanah, maka
terlebih dahulu Pemerintah mengadakan pengukuran secara
menyeluruh untuk selanjutnya membuat pemetaan yang
lengkap serta membukukan seluruh hak-hak atas tanah
yang ada di wilayah Indonesia. Apabila telah dilaksana-
kan pendataan (pengukuran, pemetaan dan pembukuan)
tanah maka barulah dapat dilaksanakan pendaftaran hak-
hak atas tanah atas p e r m o h o n a n p e m e g a n g hak yang
bersangkutan dan pemberian surat tanda bukti hak yang
lazim disebut Sertifikat hak atas tanah.
Sebelum pemberian tanda bukti hak atas tanah
(sertifikat) tersebut haruslah diadakan penelitian
terhadap tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
27
antara lain harus diteliti riwayat atau asal usul tanah
yan g b e r s a n g k u t a n , s i a p a p e m i l i k n y a , luas t a n a h
(panjang dan lebarnya), beban atas tanah tersebut kalau ada, batas-batas tanah. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk menghindari terjadinya sengketa yang
berlarut-larut.
Pekerjaan tersebut di atas dilakukan oleh suatu
panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat
yang ditunjuk dan terdiri dari atas 1 (satu) orang
Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan 2
(dua) orang Pegawai Pemerintah Desa atau lebih sebagai
anggota. Dan jika Menteri Agraria memandang perlu, maka
keanggotaan panitia tersebut dapat ditambah dengan
seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Paraong Praja, dan
Kepolisian Negara.
Pendataan yang dilakukan panitia tersebut di atas
secara terinci meliputi pengukuran tanah dengan batas-
batasnya yang kemudian dibuat peta tanah dengan memakai
perbandingan tertentu sesuai dengan cara-cara penguku
ran dan pemetaan tana h yang telah d i t e t a p k a n oleh
Menteri Agraria serta mengisi daftar isian yang memuat
pula nomor pendaftaran, nomor buku, nomor surat ukur,
nomor pajak, dan tanda batas sedapat mungkin berupa
gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain.
Setelah itu peta tanah dan daftar isian tersebut disira-
pan di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan untuk
memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang mungkin
merasa keberatan untuk mengajukan keberatan-keberatan-
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
nya mengenai penetapan peta tanah dan daftar isian itu. Dan apabila ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan-
keberatannya dalam masa 3 (tiga) bulan itu serta oleh
Panitia dianggap beralasan maka akan diadakan peru- bahan-perubahan dalam peta tanah dan daftar isian itu.
Sesuai pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 10,
T a h u n 1961, s e t e l a h p e r u b a h a n - p e r u b a h a n s e l e s a i
dikerjakan atau jika dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak
diajukan k e b e r a t a n - k e b e r a t a n maka p e t a - p e t a tanah
daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan
suatu Berita Acara yang bentuknya ditetapkan dan hak-
haknya dibukukan dalam Daftar Buku Tanah. Menurut pasal
7, Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961, dinyata-
kan bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha atau proses
pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah itu
diadakan pengisian 4 (empat) macam daftar, yaitu :
a. Daftar Tanah
Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah
yang dikuasai langsung oleh negara, tanah-tanah
dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan dan seba-
gainya) yang terdapat dlam suatu desa.
b. Daftar Nama
Dalam daftar ini akan didaftar nama orang-orang
yang mempunyai hak atas suatu tanah.
c. Daftar Buku Tanah
Dalam daftar ini akan didaftar hak-hak atas tanah
serta peralihan hak-haknya.
d. Daftar Surat Ukur
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Daftar ini merupakan kumpulan Surat Ukur, dimana
dalam Surat Ukur itu menguraikan keadaan, letak
serta luas tana yang menjadi obyek suatu hak yang didaftar dalam Daftar Buku Tanah.
Berdasar pasal 9 dan 10, Peraturan Pemerintah
Nomor 10, Tahun 1961, menyatakan bahwa tiap-tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan suatu
hak (hak milik, hak guna usaha, dan lain-lain) dibubuhi
tanda tangan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan
cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dianggap
sah. Dan pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun
1961, juga menjelaskan bahwa setiap Surat Ukur dibuat
rangkap 2 (dua), satu untuk diberikan pada yang berhak
sebagai bagian dari sertifikat, sedangkan yang lain
untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah dan dijilid
dalam Daftar Surat Ukur.
Pada akhir dari proses pendaftaran tanah berda-
sarkan pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 10, tahun
1961, salinan dari Buku Tanah dan Surat Ukur itu sete-
lah dijahit menjadi satu dengan kertas sampul yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria dan kemudian kepada
yang berhak sebagai bukti hak atas tanah atau biasa
disebut Sertifikat Hak Atas Tanah.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
33 A 33 X V
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
Dalam kenyataannya, pendaftaran tanah yang meru
pakan kewajiban bagi para pemegang hak belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya, minat
seseorang untuk mendaftarkan tanahnya adalah suatu tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan perbua-
tan hukum tertentu, dalam hal ini mendaftarkan tanah,
atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Karena keterbatasan masyarakat untuk dapat mengumpulkan
informasi mengenai pendaftaran tanah selengkap mungkin,
disamping keterbatasan waktu dan biaya, serta tujuan
pengambilan keputusan yang bersifat dinamis itu, maka
orang cenderung untuk membuat keputusan yang hanya
cukup memuaskan baginya. Informasi yang dimaksud adalah
pengetahuan tentang pendaftaran tanah, presepsi tentang
biaya (resmi dan tidak resmi) pendaftaran tanah, dan
presepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran
tanah. Maka minat seseorang untuk mendaftarkan atau
tidak mendaftarkan tanah akan didasarkan pada informasi
tertentu yang mendorongnya untuk membuat perhitungan
berdasarkan pemberian nilai tertentu pada setiap tin-
dakannya, risiko yang d i h a d a p i n y a dan untung atau
ruginya.
Tampaknya, alasan bagi sebagian besar masyarakat
untuk mendaftarkan tanahnya adalah karena adanya keper-
luan yang mendesak, dalam arti tidak dapat dihindarkan
30
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
31
keharusan raemiliki sertifikat hak atas tanah karena
adanya perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli dan
hibah. Dan bila tidak ada keperluan yang mendesak,
orang cenderung untuk tidak mendaftarkan tanahnya.
Alasan lain yang dapat dipertimbangkan adalah
faktor biaya dan waktu pendaftaran tanah, namun faktor
keharusan yang mendesak lebih menentukan. Perhitungan
yang dil a k u k a n teruta ma bertu m p u pada harus atau tidaknya kebutuhan untuk memiliki sertifikat.
Tidak semua atau belum semua tanah di wilayah
negara kita ini yang terdaftar sebagaimana yang diten-
tukan dalam UUPA pasal 19, jo Peraturan Pemerintah,
Nomor 10 Tahun 1961. Oleh karena pada umumnya tanah-
tanah yang berada di daerah pedesaan masih banyak yang
belum didaftarkan, d e ngan d e m i k i a n ked u d u k a n dan
statusnya masih seperti keadaan sebelum berlakunya
UUPA, apalagi penghayatan dan pemahaman terhadap UUPA
serta peraturan pelaksanaannya bagi masyarakat kita
belum merata dan menyeluruh. Sehingga dapat dibayangkan
bahwa sebagian besar para pemilik tanah masih belum
dapat menunjukkan alat bukti pemilikan tanahnya yang
berupa sertifikat. Akibatnya, banyak diantara pemilik
tanah hanya mampu menunjukkan surat bukti pembayaran
pajak bumi letter D atau yang lebih dikenal dengan
sebutan Petok D yang sebenarnya bukan merupakan suatu
alat bukti.
Di desa-desa yang belum lengkap penyelenggaraan
pendaftaran tanahnya, petugas pendaftaran tanah dalam
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
hal ini selalu berpegang pada petok D ini sebagai alat
bukti adanya pemilikan tanah. Setidaknya ada hubungan
antara seseorang dengan tanah yang dikuasainya. Hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Peme
rintah Nomor 10, Tahun 1961, yang menyebutkan :
"Jika pemberian hak yang dimaksud dalam Pasal 14, dengan bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu Surat Ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi- kan sertifikat, dengan tidak perlu membuat Surat Ukur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11."
Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) tersebut,
maka petok D dapat dijadikan sebagai syarat kelengkapan
permohonan sertifikat apabila dalam suatu desa belum
lengkap penyelenggaraan pendaftaran tanahnya.
Bertitik tolak dari ketentuan UUPA pasal 19 ayat
(2) huruf C, tersebut di atas, maka berkenaan dengan
pembuktian pemilikan hak atas tanah tidak boleh lain
kecuali dengan sertifikat hak atas tanah. Sedangkan
untuk m e n d a p a t k a n sertifikat harus melalui proses
tersendiri yaitu mendaftarkan tanah yang dimilikinya ke
Kantor P e n d a f t a r a n T anah s e b a g a i m a n a diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961. Akibat hukum
dari p e n d a f t a r a n hak atas tanah itu adalah berupa
diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal
dengan sebutan sertifikat tanah yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat terhadap pemegangan hak atas
tanah.
Sertifikat hak atas tanah yang diberikan itu akan
memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat
bukti hak atas t a n a h yang sah, baik a p a b i l a ada
persengketaan terhadap tanah tersebut ataupun dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan hutang pada
Bank Pemerintah atau Bank Swasta. J a d i , sertifikat
tanah itu tidak hanya sebagai hak pemilikan tanah saja,
tetapi juga memberikan manfaat yang lain bagi peme-
gangnya.
Dalam proses pensertifikatan tanah menurut Per
aturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961, dan peraturan
pelaksanaannya, pemohon dituntut aktif dan rajin meng-
urus permohonannya di Kantor Agraria setempat untuk
mengetahui apabila ada kekurangan kelengkapan dari
syarat-syarat yang telah ditentukan.
Prosedur pendaftran tanah untuk memperoleh serti
fikat hak atas tanah yang hanya didasarkan pada petok D
dilakukan secara bertahap, yaitu :
1. Permohonan Pendaftaran Tanah
Pemohon atau w a k i l n y a m e n g a j u k a n p e r m o h o n a n
pendaftaran hak atas tanahnya, yaitu pendaftaran perta-
ma dari bekas tanah milik adat yang syarat-syaratnya
lengkap (memenuhi pasal 3 PMPA Nomor 2, Tahun 1962, jo
Surat Keputusan Nomor 26/DDA/1970), karena pada umumnya
tanah-tanah hak mili k adat dapat d i k a t a k a n hampir
semuanya belum pernah didaftar. Untuk tanah-tanah yang
belum b e r sertifikat, maka Kantor Pendaftaran Tanah
mensyarakatkan pada pemegang hak untuk dapat membawa
beberapa persyaratan seperti tersebut di hawah— — :----M I 1 * K.
pERPU^iAK vN-U N 1 V E R S 1 1 A S Air*- \NOOA'
s U R A B A Y A __
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
3-1
- Surat Permohonan Pendaftaran (Model 4)
- Tanda Bukti Pemilikan (petok D tahun 1960 asli)- Gambar situasi Kadasteral
- Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh
Camat, yang membenarkan surat bukti hak tersebut.
- Foto Copy KTP/KSK
- Foto Copy Pelunasan Pajak (PBB)
- Foto Copy Bukti Kewarganegaraan Republik Indone
sia, Ganti Nama, Surat Nikah dan Akta Kelahiran
(bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing)
Apabila tanah tersebut belum dikonversi, maka
pada saat mengajukan pendaftaran hak atas tanahnya,
diajukan pula permohonan penegasan konversinya melalui
prosedur sebagai berikut :
a. Pemohon atau yang diberi kuasa mengajukan permo
honan kepada Kepala Desa di mana tanah tersebut
b erada dengan m e n u n j u k k a n surat tanda bukti
kewarganegaraan, dalam hal ini adalah KTP, juga
dengan membawa surat tanda bukti pemilikan tanah
yang dalam hal ini berupa petok D.
b. Setelah pemohon menunjukkan identitas dan tanda
bukti pemilikan hak atas tanahnya yang dibenarkan
oelh Kepala Desa atau Seketaris Desa dan Camat,
maka akan dilakukan penelitian pada buku C desa.
Perlu diketahui bahwa catatan untuk pertanahan di
Kantor Kepala Desa ada 4 macam, ialah :
- Buku C Desa yang berupa kumpulan catatan-
catatan pemilik tanah ;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
- Buku Bj yang berupa rangkaian gambar petok D
- Kretek/peta
- Petok D 20
Untuk selanjutnya pemohon atau kuasanya harus melengkapi dengan membeli 5 macam blangko yang
masing-masing rangkap 4, yang terdiri dari :
1. Surat Permohonan Konversi ;
2. Surat pernyataan pemegang hak atau pemohon,
bahwa tanah yang dimohonkan konversi dan
pendaftarannya adalah benar-benar milik
pemohon dengan batas-batasnya ;
3. Blangko berita acara pemasangan tugu-tugu
batas dan keterangan mengenai kebenaran
pemilikan tanah
4. Surat pernyataan keterangan pemilikan tanah
yang berisik keterangan tentang pemilikan
tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut
d a l a m seng keta atau dibebani hak atau
disita dan tidak terkena peraturan per-
undangan yang bertentangan dengan surat-
surat pelaksanaan konversi ;
5. Turunan, dalam surat ini diterangkan menge
nai p e m i l i k a n tanah sesuai dengan yang
telah didaftar didalam buku tanah desa.
c. Pengisian blangko tersebut di atas dilakukan oleh
Kepala Desa dengan berpedoman pada buku tanah
7 0 . Ibid.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
'56
desa. Juga d i l a k u k a n p e n e l i t i a n langsung ke
lokasi tanah yang dimohonkan sertifikatnya terse
but. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sekre-
taris Desa atau perangkat desa lainnya berguna
untuk memperoleh kebenaran atas kepemilikan tanah tersebut. Kepada pemilik tanah yang berbatasan
juga diminta keterangannya tentang kebenaran
pemasangan batas-batasnya. Setelah diketahui
kebenarannya, maka dilaksanakan pemasangan tugu-
tugu batas dan kemudian dibuatkan peta kasar atau
gambar letak tugu-tugu batas tersebut.
d. Setelah 3 blangko tersebut diisi dan persyaratan-
persyaratan lainnya dipenuhi, maka dilaksanakan
penandatanganan oleh :
- pemohon
- pemilik tanah yang berbatasan
- Kepala Desa
- dikuatkan oleh camat di mana tanah tersebut
berada
Sebelum Camat membubuhkan tandatangannya, maka
akan diminta keterangan lebih dahulu kebenaran
dari pemilik tanah yang dimohonkan konversi dan
pendaftarannya kepada pemohon atau kuasanya.
e. Setelah semua b langko dan p e r s y a r a t a n untuk
mengajukan permohonan konversi dan pendaftaran
dilengkapi, maka berkas-berkas tersebut diajukan
ke Kantor Pendaftaran Tanah oleh pemohon atau
wakilnya. Setelah diterima oleh petugas, maka
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
kepada pemohon atau wakilnya diberikan Surat
Bukti Tanda Terima berkas permohonan dan pengem-
balian 2 dari 4 blangko yang diserahkan, satu
untuk pemohon dan yang satu lagi untuk kecamatan
di mana tanah tersebut berada. Setelah itu pemo
hon mengisi blangko Surat Keterangan Pendaftaran
tanah dan membayar biaya p e n d a ftarannya. Pern-
bayaran biaya pendaftaran yang diajukan merupakan
syarat yang wajib dipenuhi, bila tidak maka
permohonan pendaftaran yang diajukan akan ditolak
untuk dilaksanakan.
Dengan diterimanya berkas permohonan tersebut
oleh Kantor Pendaftaran Tanah, maka tugas selanjutnya
adalah d i l a k u k a n n y a p e n d a f t a r a n tanah oleh Kantor
Pendaftaran Tanah.
2. Pendaftaran oleh Kantor Pendaftaran Tanah
Berdasarkan berkas- berkas yang diajukan oleh
pemohon dan setelah diteliti kebenaran pengisian dan
kelengkapannya, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
mengeluarkan pengumuman pendaftaran tanah dan koversi-
nya, serta menyebutkan lokasi, luas, dan semua batas-
batasnya .
Pengumuman itu dimaksudkan agar setiap orang yang
berkepentingan mengetahui permohonan pendaftaran itu.
Kepada mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan
k e b e r a t a n n y a secara tertulis ke Badan P e rtanahan
Nasional. Apabila keberatan yang diajukan kepada Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah dinilai beralasan, maka diusa-
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
hakan penyelesaiannya. jika perlu diajukan ke sidang
Pengadilan untuk meminta penyelesaian masalah hak atas
tanah tersebut.
Setelah dilakukan tata usaha pendaftaran tanah
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, maka diterbitkan
suatu sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai
alat bukti pemilikan hak atas tanah. Tata cara pengambilan sertifikat di Kantor Pendaftaran Tanah dengan
menunjukkan :
1. K w i t a nsi/bukti pe m b a y a r a n biaya p e n d a f t a r a n
peralihan hak atas tanah (apabila ada peralihan
hak atas tanah )
2. KTP atau bukti kewarganegaraan213. Surat kuasa bila diwakilkan kepada kuasanya
Dengan diterimanya sertifikat hak atas tanah oleh
masing-masing pemilik hak atas tanah tersebut, maka
selesailah sudah tugas Pendaftaran Tanah dan pemilik
tanah tentunya akan merasa lega.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
B A B V
P E N U T U P
1. Kesimpulan
Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini dapat
dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
a. Petok D yang dianggap masyarakat sebagai bukti
pemilikan hak atas tanah sebenarnya adalah tanda
bukti pembayaran/pelunasan pajak (hasil) bumi dan
bukan merupakan tanda bukti pemilikan hak atas
tanah, sedang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
kelanjutan dari pungutan pajak bumi dalam Petok D
yang diperbaharui.
b. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah
merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah di
seluruh wilayah Indonesia, yang sekaligus untuk
memperoleh alat bukti pemilikan hak atas tanah
yang berupa sertifikat hak atas tanah serta
manfaat yang ada di dalamnya.
c. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak
atas tanah, pemerintah telah menyelenggarakan
Pendaftaran Tanah yang menjadi kewajiban pemilik
tanah, karena pendaftaran tanah merupakan syar'ic
konstitutif dari lahirnya sertifikat hak atas-
d. Karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia
masih berpedoman pada tand» bukti Petok D sebagai
tanda bukti pemilikan hak atas tanah, maka dalam
~n
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan
pemerintah Indonesia, tanda bukti Petok D masih
dipergunakan sebagai pedoman untuk pendaftaran
tanah.
2. Saran
Demi t e r c a p a i n y a cita-cita untuk m e w ujudkan
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dapat
dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengingat arti pentingnya sertifikat hak atas
tanah bagi masyarakat, untuk memasyarakatkan
pendaftaran tanah maka perlu diadakan penyuluhan-
penyuluhan hukum pada masyarakat melalui berbagai
media yang ada dan dapat mudah dipahami oleh
masyarakat,
b. Pelayanan dalam proses pendaftaran tanah lebih
ditingkatkan dengan menyederhanakan mekanisme
kerja aparat pendaftaran serta lebih meningkatkan
kualitas dan kuantitasnya sehingga masyarakat
tidak merasa berbelit-belit.
c. Perlu adanya suatu sistem pendaftaran tanah yang
tepat, mudah dan murah. Hal ini dimaksudkan untuk
menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk
mendaftarkan hak atas tanahnya.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
DAFTAR BAGAAN
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannva, Alumni, Bandung, 1983.
Boedi Harsono, "Segi-segi Teoritis dan Implikasi Yuri- dis Pendaftaran Tanah", Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannva. Yogyakarta, 1992.
D i rektorat A g r aria Propinsi Jatim, Dalam Meniamin Kepastian Hak Atas Tanah dan Pembangunan.
Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, "Surat Edaran No. 18/PJ.7/1989", Status Girik/Ketitir/Petok D sebagai Salinan Kohir Paiak Bumi.
Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, "Surat Edaran No. 15/ P J .6/1993 " , Larangan Penerbitan Girik/Ketitir/ Petok D/Keterangan Ob.iek Pa.iak.
Maria W. Sumardjono, "Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan", Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannvai Yogyakarta, 1992.
W.J.S. Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa I n d o n e s i a , Cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1966.
M I L KP E R P U S T A K A A N
-U N IV E R S 1 T A S A 1 K L A N G G A *
S U R A B A Y A
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
KETERANGAN PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA PETIKAN DARI UKURAfc INI DIBERIKAN KEPADA :
M A * M A T kK TANAH Kelurshan PLOSO No. ■natan : Tamhaksari
92 a ;
di>Y .....
.. 3 J h .. '■
Kabupaten : Kotamadya Surabaya Propinsi : Jawa Timur.
:bagai bukti bahwa tanalr lersebut diBaWah ini telah tercatat atas namanya terdaftar dalam tmlai Halaroan ... di k^Iurahan Ploso Kecamatan Tamhaksari Kotamadya Surnbnya.
Reg. No. ■
Surabaya, ...Yang mengambil petikan tersebut diatas
Kelurahan Ploso ... ■ '^Qtamadya Surabaya
G A T A N :
Hint il»'*ajibkan member hpor.m yp;tbila pcr^bihan1 hak enmi ptim;» rfan lain-bin
»r>va. -
/ . -V
/ V turah
£ \’v.
V/-
S A W A H
iorsilnviiansil
Luas menurut buku pendaftaran huruf B
ha da
H a k t a n a h
s e b a b n y a
d a n tgl.
p e r u b a h a n
"T“A‘ A H D A R A TNomorpersilHan
hurufbagianpersil
66
34»■aLuas menurut buku pendaftaran huruf B
ha
a o / o
a o T o .
da
link Uitnh ■iobnHir. .i(Up (u*
pr-ruSaltnn
/p Mi <£*e.'/6k* M rVC. -
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
S U R A T K E T E t A P A f J IU M A M P H M R A W C U W A N D A fc ltA II1*1 - 1 |K A N | ) A K I B U K U 1 ' t . N K T A I ’ A N t U K A t f P l - M I I A N C ! N A N MAI k A i l U U T j l T C> INI ! ' I H ! I ' . IKAN M
'JVavi///rv
N A M A
H I N / A I J A 5 t
A I . A M A T
HESA :
kl-fAM \ I AN
K A H U I ' A I I-K
K I K I SIOI-.NA*>l
I’ K U P I N S I
fiiHL ............... .. S f r ’t e f h r . 'P * ........................ No . : I’ K U M N S I 7 .
b t i k i r b : i h w . i i : i n ; i h - t a n ; i l » (Jan p c n c t « | ' n n - p e n c l ; t | v n » l o r . / l ' i i l <li m i i -l i ' i I- 1 . *! n ? f « i ■ >i-y. i J : u un
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
j C!3BR!KAN jCE'NCAN CUhA-CUMA j No. P :
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Lampira: I S E-32/ P J .6/1993 Tgl* 10 ju rd 1993
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI
Larnpiran : ISE -32/PJ.6/1993 TgljtUO tovi- 1923
,x; , vNAMA \ V A I > M I M l i K / V N • / * S-t/vs «..• / Z J "
' 7
I I M I ' A T T I N < K i A I . ...
S A W A n
Nomorpcrsil ■Jan
hurjfbagian ipersii
Menurut daflar pcrintjian
Luas niilik luran
■4&
* 8 -
'&9~
j L -
3 4 9 -
ha ) da j It. j S.1/
Sch.il> (IanUimiiNi! jX'ruhnh'AU
I A N A II K. E K I N C,
Nomoj' pcr.sil lian huruf hap:: i pcrsi!
n•A*o
n-j
M enunu claftnrjK'i'ini ji.iii
iriiilik l\i an
lu» | gu | R. J S.
Sch. S ilan / '; nivji'-.tl poub.ihan >i
.■ J. * J »
~Q
//7~
& '
l7 M
%
AJ>‘A/
* r
y ?o
s J z
- 4 -
cfTo
i l A G/£r-f25!£44.*+jA,
ioj, '/*~4» AiSooooOQ,-#*^ 7 •
\Ljyszy ^ . /iActj ui/aa-. fry.
'tue.'V'e-lcr£y *j/<r4 .jar 0« OCa W -
£/
C:
rrf-d
l i ’.- I . ‘ •______ ^ _______ > P" ’ * 1~*czS77 ‘ V k & o / $ 0 /JLuj>
T7~C? ■ttfeH*?C?
4 3
X."\lrZ. A‘f'iS \ •/
2/
N T P m
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI