perancangan peraturan negara
DESCRIPTION
Perancangan Peraturan Negara. Proses Pembentukan Undang-Undang. ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN [ DALAM ARTI LUAS ] (Gesetzgebungswissenschaft). BERSIFAT INTERDISIPLINER. TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungstheorie). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Proses Pembentukan Undang-Undang
METODAPROSES TEKNIK
BERORIENTASI MENCARI PENJELASAN
BERORIENTASI MELAKUKAN PERBUATAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Burkhardt KremsBurkhardt Krems Burkhardt KremsBurkhardt Krems
BERSIFAT INTERDISIPLINER
DASARPERUNDANG-UNDANGAN
ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN [ DALAM ARTI LUAS ] (Gesetzgebungswissenschaft)
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungslehre)
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (Gesetzgebungstheorie)
Pasal 1 angka 1 UU no.12 tahun 2011 :
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :
pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Peme-rintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden juncto Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib .
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penye-
barluasan Peraturan Perundang undangan.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan.
2. Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009tentang Tata Tertib juncto Keputusan DPD-
RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib.
smarticle/ppn-fhui/2011
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Keputusan DPD-RI Nomor 2/DPD/2004 tentang Tata Tertib juncto Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
smarticle/ppn-fhui/2011
Perencanaan
Penyusunan ---- Persiapan d Pemerintah, DPR, DPD
Pembahasan DPR
Pengesahan
Pengundangan
Bab IV Perencanaan UU no.12 tahun 2011
Prolegnas Koordinasi penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah
DPR – badan legislatif Pemerintah – menteri yang bertanggung jawab pada perUUan
Tata cara penyusunan PP no.61/2005
Pengajuan RUU dapat berasal :1. Dari Pemerintah : Peraturan Presiden no.68
tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP, Rperpres
2. Dari DPR : Tatib DPR3. Dari DPD : Tatib DPD
UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRDjuga mengatur mengenai persiapan di DPR danDPD
Penyusunan berdasarkan PROLEGNAS Penyusunan bukan berdasarkan
PROLEGNASpasal 3(1) Perpres 68/2005 permohonan ijin prakarsa, yang meliputi :1.urgensi dan tujuan pokok pengaturan
2.sasaran yang diwujudkan 3.pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur 4. Jangkauan serta arah pengaturan
Berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
RUU dapat diajukan (disiapkan) oleh PUU dan/atau Panitia ad hoc
Atau bisa juga diusulkan pembentukan diajukan sekurang2nya ¼ (seperempat) jumlah anggota DPR
PPUU sebagai koordinator penyususnan RUU akan mengkoordinasikanm mengkonsultasikan serta melengkapkan konsep dan pengharmonisasian RUU, yang kemudian akan disampaikan pada pimpinan DPD
1. Pembicaraan tingkat I dapat pd rapat panitia ad hoc, rapat gabungan ad hoc, rapat panitia PPUU dan atau rapat khusus, dilakukan : (a)inventarisasi materi, (b)penyusunan DIM, (c) penyusunan dan pembahasan NA berdasar inventaris dan DIM(d) uji sahih dan (e) harmonisasi, pembualatn dan pemantapan konsepsi RUU
2.Pembicaraan tingkat II : pengambilan
keputusan oleh sidang parpipurna yang didahului oleh lap.,alat kelengkapan
Hasil sidang paripurna diterima/dengan perubahan yang kemudian disempurnakan disampaikan pada DPR dan Presiden, disertai surat pimpinan DPD
Akan dibahas melalui tata tertib DPR, untuk menjadikan RUU DPD dapat diterima sebagai RUU DPR
Dibentuk panitia kembali bisa komisi/baleg untuk pembahasan dengan kelengkapan DPD yg sebanyak2nya 1/3 dr kelengkapan DPR
Bila sudah lengkap, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU kepada Presiden dan pimpinan DPD, untuk masuk dalam tahap PEMBAHASAN BERSAMA
Bagan 2. Alur Pembentukan RUU Usul DPD
PimpinanPPUU
Koordinasi dan konsultasike Pimpinan DPD danBadan Musyawarah
Pimpinan DPD mem-beritahukan dan mem-bagikan usul RUU kepadaanggota
Pendapat Pemrakarsa
PengambilanKeputusan
DitolakDiterimadenganPerubahan
Disempurnakan oleh PPUU
RUU DiterimatanpaPerubahan
RUU telahdisempurnakan
Disampaikan ke DPR danPresiden disertai suratPimpinan DPD
¼ atau lebihanggota DPD
Usul Pembentukan RUU
Disertai latar belakang, tujuanpokok pikiran, daftar nama, namaprovinsi dan tanda tanganpenegusul
Harmonisasi, pembu-latan, dan peman-tapankonsep RUU
Terhadap usulpembentukanRUU, dibahaslebih lanjut olehPPUU
Pimpinan DPD
Rapat PAH, Rapat GabunganPAH, Rapat PPUU
Inventarisasi Materi
Penyusunan danPembahasan DIM
pembahasan naskahakademik dan RUU
Uji Sahih
Pembahasan, harmoni-sasi, pembulatan, danpemantapan konsep RUU oleh PPUU
TING
KA
T I
Laporan Hasil Pem-bahasan Tingkat I oleh alatkelengkapan DPD
TING
KA
T IISID
AN
G P
AR
IPUR
NA
RUU USUL DPD
Usul RUU disertainaskah akademis/ penjelasan dan suratpengantar
-PPUU
-PAH
Alur Pembentukan RUU Usul DPD
Diajukan sekurang kurangnya 13 anggota Dapat diajukan oleh komisi, Gabungan
Komisi, atau badan legislasi Disampaikan pada pimpinan beserta daftar
nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya
Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kpd anggota DPR
Rapat paripurna akan memutusj apakah usul RUU secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah fraksi menyatakan pendapatnya masing-masing.
Hasilnya akan berupa :a. ditolak
b. disetujui dengan perubahan c. disetujui tanpa perubahan
Dengan memperoleh hasil yang telah disetujui, (RUU usul DPR) pimpinan DPR menyampaikan RUU tsb kepada Presiden dengan memberikan surat permintaan Presiden untuk menunjuk Menteri yang akan mewakili untuk pembahasan
Apabila RUU ini berasal dari DPD, maka pimpinan DPR juga akan memberikan surat kepada pimpinan DPD atas hasil ini
Semua RUU yang berasal dari beberapa lembaga pemrakarsa disini akan melewati pembahasan yang SAMA
Melalui 2 Tahap pembicaraana.Pembicaraan Tingkat I Rancangan Usul Prakarsa Pemerintah Rancangan Usul Prakarsa DPRb.Pembicaraan Tingkat II Rancangan Usul Prakarsa Pemerintah Rancangan Usul Prakarsa DPR
PerencanaanPembentukan
UU
Penyiapan Rancangan UU
Penyiapan Rancangan UU
Pembahasan Rancangan UU
Pengesahan &
Pengundangan
Penyebarluasan
Pemerintah
DPR