peraturan bupati kuningan · web viewkaur ekbang desa yang bersangkutan. pasal 6 tugas pokok tim...
TRANSCRIPT
BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MELALUI PROGRAM PEMUTIHAN
BUPATI KUNINGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pendirian bangunan di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
b. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dimaksud, banyak bangunan yang telah berdiri tidak memiliki izin Mendirikan Bangunan, sehingga perlu dilakukan penertiban;
c. bahwa dalam rangka penertiban pemilikan Izin Mendirikan Bangunan tersebut selama ini ditempuh pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan melalui program pemutihan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2009;
d. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberian Izin Mendirikan Bangunan melalui program pemutihan perlu dilaksanakan di masing-masing Kecamatan sehingga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2009 tersebut perlu ditinjau kembali;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, c dan d, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang Ketentuan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Melalui Program Pemutihan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Garis Sempadan Jalan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Garis Sempadan Sungai, Sumber Air Dan Saluran Irigasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MELALUI PROGRAM PEMUTIHAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
5. Bangunan adalah semua benda yang dibangun dipermukaan tanah atau dibawah permukaan tanah;
6. Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan terhadap bangunan yang telah beridiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009;
7. Bangunan Pemutihan adalah Bangunan yang didirikan tetapi belum memiliki IMB;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IIPENYELENGGARAAN IMB MELALUI
PROGRAM PEMUTIHAN
Bagian PertamaObyek dan Subyek
Pasal 2(1) Obyek Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah bangunan pemutihan;
(2) Subyek Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan pemutihan.
Bagian KeduaPelaksanaan
Pasal 3Program Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2013.
Bagian KetigaPembentukan Tim
Pasal 4(1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Program Izin Mendirikan
Bangunan Pemutihan, dibentuk Tim;
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teridiri atas :
a. Tim Tingkat Kabupaten yaitu Tim Pengendali Pelaksanaan Program Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan;
b. Tim Tingkat Kecamatan yaitu Tim Teknis Pelaksanaan Program Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan.
Pasal 5(1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
teridiri atas unsur:a. Penanggungjawab : Bupati dan Wakil Bupati;b. Ketua : Sekretaris Daerah;c. Wakil Ketua : Assisten Pembangunan dan Kesra Setdad. Sekretaris : Kepala BPPT;e. Anggota :
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; Dinas Bina Marga; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Bangian Hukum Setda.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur :
a. Ketua : Sekretaris Kecamatan;b. Wakil Ketua : UPTD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;c. Sekretaris : Kasi Ekbang;d. Bendahara : Kasubag Keuangan Kecamatan.e. Anggota :
Kasi Trantib ; Kepala Desa yang bersangkutan; Kaur Ekbang Desa yang bersangkutan.
Pasal 6Tugas Pokok Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah :a. Mengadakan sosialisasi;b. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tim tingkat Kecamatan;c. Menghimpun data bangunan pemutihan di tiap Kecamatan;d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program IMB Pemutihan di tiap Kecamatan;e. Menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program IMB
Pemutihan.
Pasal 7Tugas Pokok Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah :a. Mengadakan Sosialisasi di tingkat Kecamatan;b. Melakukan pembinaan di tingkat Desa;c. Menghimpun data bangunan pemutihan dari tiap Desa;d. Melakukan pemeriksaan berkas permohonan pemutihan IMB;e. Mengeluarkan rekomendasi terhadap bangunan pemutihan untuk dikabulkan/
ditangguhkan / ditolak atas permohonannya yang dituangkan dalam Berita Acara;
f. Menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan menerima pembayaran retribusi dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah (melalui BUD);
g. Menandatangani Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan sesuai permohonan;h. Melakukan evaluasi pelaksanaan program IMB Pemutihan di tiap Desa.
Pasal 8(1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk
dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat untuk dan atas nama Bupati.
Bagian KeempatTata Cara
Pasal 9(1) Setiap pemilik bangunan pemutihan untuk mendapatkan pelayanan
pemberian Izin Mendirikan Bangunan, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);
(2) Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir model 1 Lampiran Peraturan ini.
Pasal 10(1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi
persyaratan;
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Permohonan IMB Pemutihan;b. Photo copy KTP Pananggung Jawab;c. Bukti kepemilikan bangunan;d. Lunas PBB terakhir;e. Gambar / photo bangunan, tampak depan, belakang, samping kiri dan
kanan.
Bagian KelimaPenerbitan, Penangguhan dan Penolakan
Pasal 11Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang diterima secara lengkap, Tim Teknis segera melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, pengkajian dan penelitian paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk merekomendasi terhadap permohonan tersebut apakah dikabulkan, ditangguhkan atau ditolak yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana model 2 Lampiran Peraturan ini untuk disampaikan kepada Camat.
Pasal 12(1) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap
permohonan yang dikabulkan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Camat harus sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian IMB Bangunan Pemutihan atas nama pemohon;
(2) Bentuk dan isi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir model 3 Lampiran Peraturan ini.
Pasal 13(1) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap
permohonan yang ditangguhkan, paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja Camat harus sudah menerbitkan Surat Penangguhan yang dilengkapi dengan alasan-alasan penangguhan yang jelas serta diberikan batas waktu untuk menyelesaikan alasan-alasan penangguhan dimaksud;
(2) Bentuk dan isi Surat Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir model 4 Lampiran Peraturan ini.
Pasal 14Apabila sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan alasan-alasan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sudah dapat diselesaikan dan tidak ada lagi permasalahan yang mendasar, Camat untuk dan atas nama Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian IMB Pemutihan yang dimohon.
Pasal 15(1) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
terhadap permohonan yang ditolak, paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja Camat harus sudah menerbitkan Surat Penolakan yang dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas dan tembusan disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah / Satuan Polisi Pamong Praja untuk diproses lebih lanjut;
(2) Bentuk dan isi Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir model 5 Lampiran Peraturan ini.
BAB IIIBIAYA
Pasal 16(1) Pengenaan biaya IMB Pemutihan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2010 dengan mempertimbangkan nilai penyusutan bangunan;
(2) Nilai penuyusutan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :a. Bangunan yang didirikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003
sebesar 25%;b. Bangunan yang didirikan dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2008 sebesar 10%;c. Bangunan yang didirikan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31
September 2009 sebesar 0%.
BAB IVPENUTUP
Pasal 17(1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Melalui Program Pemutihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan
Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 24 Agustus 2012
BUPATI KUNINGAN,
Cap Ttd
AANG HAMID SUGANDA
Diundangkan di KuninganPada tanggal 28 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, Cap Ttd
YOSEP SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 85
Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKABUPATEN KUNINGAN
ANDI JUHANDI, SHPembina
NIP. 196306011992031006
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMORTANGGALTENTANG
:::
45 TAHUN 201224 AGUSTUS 2012KETENTUAN PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PROGRAM PEMUTIHAN.
MODEL 1 : BENTUK SURAT PERMOHONAN
NomorSifatLampiranPerihal
:::: Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Pemutihan
Yth. BUPATI KUNINGAN Melalui Camat .......................... di ...................................
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak dan atas nama .................................... dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan keterangan sebagai berikut :
1. a. Nama Pemohon : .............................................
b. Pekerjaan Pemohon : .............................................
2. a. Alamat kantor/Rumah : .............................................
b. Nomor telp : .............................................
3. Lokasi / Letak Bangunana. Dusun : .........................................
....b. Desa / Kelurahan : .........................................
....c. Kecamatan : .........................................
....d. Bangunan tersebut ditepi jalan : .........................................
....
4. Ukuran / Luas Bangunana. ..................................................b. ..................................................c. ..................................................d. ..................................................e. ..................................................
5. Status Tanaha. Sedang dalam sengketa : .........................................
........b. Sedang digadaikan/dijaminkan : .........................................
........
6. Catatan Keterangan lain-lain : .................................................
Mengatahui :Kepala Desa / Kelurahan .............
( ......................................................)
Kuningan, ................. 20..
Pemohon :
( ................................................)
Model 2 : BENTUK BERITA ACARA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BANGUNAN PEMUTIHAN
NOMOR :…………………………………..
1. a. Nama Pemohon : .........................................................b. Pekerjaan Pemohon : .........................................................
2. Alamat kantor/Rumah : ..........................................................3. Lokasi / Letak Bangunan
a. Desa / Kelurahan : .........................................................b. Kecamatan : ...........................................................
4. Sifat Kegiatan : ..........................................................5. Dibangun Tahun : ..........................................................6. Peruntukan Bangunan : ..........................................................7. Klasifikasi Bangunan : .........................................................8. Status Bangunan : .........................................................9. Kontruksi dan Bahan Bangunan : .........................................................10 Ukuran / Luas Bangunan : ..........................................................
a. : ..................................................................................................................b. : ...................................................................................................................c. : ...................................................................................................................d. : .................................................................................................................e. : Data pemeriksaan dan pengukuran bangunan terlampir
11 Harga Bangunan : ........................................................12 Diperiksa : .........................................................13 Hasil Pemeriksaan : Dikabulkan / Ditangguhkan / Ditolak, dengan
pertimbangana. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. Dst.
Kuningan, ............... 20..
Tim Teknis
1).................. ( ttd )
2).................. ( ttd )
3).................. ( ttd )
4)...................( ttd )
5)...................( ttd )
DATA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN BANGUNAN
1. a. Nama Pemohon : .............................................................
b. Pekerjaan Pemohon : .............................................................
2. Alamat kantor/Rumah : ............................................................
3. Lokasi / Letak Bangunan
a. Desa / Kelurahan : ............................................................
b. Kecamatan : ............................................................
4. Sifat Kegiatan : .............................................................
5. Dibangun Tahun : ...........................................................
6. Peruntukan Bangunan : ............................................................
7. Sket Lokasi :
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGANKECAMATAN ............................................................
Alamat : ............................................................... K U N I N G A N ..................
Kuningan, ............... 20..
Pemeriksa
NIP.
Pemeriksa
NIP.
MODEL 3 : BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI KUNINGANNOMOR : 648/KPTS. –IMBP/20..
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHANBUPATI KUNINGAN
Membaca : Surat permohonan Sdr…………………..tanggal ………………………perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan untuk Rumah Tingal.
Menimbang : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan Sdr. ......................... telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2005 tentang Ketentuan Tata naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
5. Peratruran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
7. Paraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang pelimpahan Sebagaian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kuningan;8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2012
tentang Ketentuan Pelimpahan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan melalui Program Pemutihan di Kecamatan;
9. Keputusan Bupati Kuningan No. 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
10. Keputusan Bupati Kuningan No. 503/KPTS.121-DTRC/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Harga dasar Bangunan dalam Kabupaten Kuningan.
Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor ................ Tanggal .................................
MEMUTUSKAN
Menetapakan :
PERTAMA : Memberikan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kepada : NamaLokasi BangunanNo. Persil/Lt. CSatus TanahKlasifikasi BangunanLetak BangunanUkuranBiaya Retribusi
::::::::
Jalan ………………………Luas Bangunan ........... M²Rp. ..........................................
KEDUA : Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut / ditinjau kembali apabila ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterarangan-keterangan yang tidak benar.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diPada Tanggal
Kuningan
An. BUPATI KUNINGAN CAMAT ...............................,
......................................
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGANKECAMATAN ..........................................................Alamat : ...............................................................
K U N I N G A N ..................
MODEL 4: BENTUK DAN ISI SURAT PENANGGUHAN
Nomor SifatLampiran Hal
:::: Penangguhan
Kepada Yth. ......................................... di
..................................
Memperhatikan surat Saudara Nomor …………………, tanggal……………. perihal .Permohonan IMB melalui Program Pemutihan untuk bangunan pemutihan……………. ……
Sesuai dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian Tim Teknis dengan Berita Acara Nomor ........................... Tanggal ……………………permohonan saudara ditangguhkan dengan pertimbangan :a......................b.....................c.....................d....................dst.
Apabila pertimbangan-pertimbangan dimaksud dipenuhi, saudara dapat mengajukan permohonan baru paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu.
Demikian agar menjadi maklum
Ditetapkan di :Pada tanggal :
An. BUPATI KUNINGANCAMAT ...............................,
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGANKECAMATAN ..........................................................Alamat : ...............................................................
K U N I N G A N ..................
......................................Tembusan :1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuningan;2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan;3. Kepala BPPT Kabupaten Kuningan;4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan;5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan;6. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kuningan.
Model 5 : BENTUK DAN ISI SURAT PENOLAKAN
……………..………………
Nomor SifatLampiran Hal
:::: Penolakan
Kepada Yth. ......................................... di
..................................
Memperhatikan surat Saudara Nomor ……………………tanggal ……….…... perihal .Permohonan IMB melalui Program Pemutihan untuk bangunan pemutihan……………. ……
Sesuai dengan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian Tim Teknis dengan Berita Acara Nomor ........................... tanggal ……………… permohonan saudara ditolak, dengan pertimbangan :a......................b.....................c.....................d....................dst.
Demikian agar menjadi maklum
Ditetapkan di :Pada tanggal :
An. BUPATI KUNINGAN
CAMAT ..........................,
......................................Tembusan :1. Inspektur Kabupaten Kuningan;2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan;3. Kepala BPPT Kabupaten Kuningan;4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan;5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan;6. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kuningan.
BUPATI KUNINGAN,
Cap Ttd
AANG HAMID SUGANDA