peraturan daerah kabupaten pasaman

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMANNOMOR : 13 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMANNOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADATDALAM KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang

: a. bahwa Nagari dalam Kabupaten Pasaman yang tumbuh dan berkembang sejak lama, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang lebih nyata di tengah-tengah

1

masyarakat;b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam masyarakat di dalam Kabupaten Pasaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Pasaman;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 2

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4826);

7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

3

Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

danBUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KABUPATEN PASAMAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pasaman.5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat

yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan / atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman.

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

7. Wilayah adalah Wilayah Nagari asal yang telah ada sejak dahulu yang meliputi beberapa Pemerintahan Nagari.

8. Niniak Mamak adalah orang yang sedang memangku gelar sako adat atau sarak yang telah diwarisi secara turun temurun sesuai adat salingka nagari yang telah diasami/ dilewakan minimal dipati ambalau (disumpah secara adat).

9. Anak Nagari adalah Warga masyarakat yang terdiri dari Niniak Mamak beserta anak, cucu kemenakan dan rang sumando yang berada di Kampung dan Perantauan serta yang diakui sepanjang adat.

10. Penduduk Nagari adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk nagari dan yang telah

5

menetap di Nagari sekurang-kurangnya selama 6 (enam bulan).

11. Masyarakat Nagari adalah Anak Nagari dan Penduduk Nagari.

12. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak.

13. Ulayat nagari adalah ulayat yang berada di Nagari yang dikuasai dan diatur dengan Hukum Adat.

14. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

BAB IIKEDUDUKAN DAN FUNGSI NAGARI

Pasal 2

(1)Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

(2) Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Kabupaten Pasaman berjumlah sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua), yakni :a. Nagari Binjai;b. Nagari Ladang Panjang;c. Nagari Malampah;d. Nagari Simpang;

6

e. Nagari Alahan Mati;f. Nagari Koto Kaciak;g. Nagari Limo Koto;h. Nagari Ganggo Hilia;i. Nagari Ganggo Mudiak;j. Nagari Tanjuang Baringin;k. Nagari Durian Tinggi;l. Nagari Jambak;m. Nagari Pauah;n. Nagari Aia Manggih;o. Nagari Sundata;p. Nagari Panti;q. Nagari Padang Galugua;r. Nagari Tanjuang Batuang;s. Nagari Lansek Kadok;t. Nagari Lubuak Layang;u. Nagari Taruang-Taruang;v. Nagari Padang Mantinggi;w. Nagari Languang;x. Nagari Koto Rajo;y. Nagari Koto Nopan;z. Nagari Lubuak Gadang;aa. Nagari Pintu Padang;bb. Nagari Muaro Tais;cc. Nagari Silayang;dd. Nagari Muaro Sungai Lolo;ee. Nagari Cubadak; danff. Nagari Simpang Tonang.

7

(3) Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap.

Pasal 3

(1) Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat mempunyai Fungsi :a. membantu pemerintah dalam mengusahakan

kelancaran pelaksanaan pembangunan, terutama dibidang adat, kemasyarakatan dan budaya;

b. mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari;

c. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Minangkabau diwilayah Kabupaten Pasaman pada khususnya;dan

e. menjaga, memelihara, mengelola dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

(2) Fungsi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut alua jo patuik sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk n ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

BAB III

8

HARTA KEKAYAAN NAGARI DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Harta Kekayaan Nagari meliputi :a. Tanah lapang, tempat rekreasi, situs-situs kebudayaan

dan sejarah, prasasti-prasasti, artefak dan peninggalan seni budaya lainnya yang sejak dulu dimiliki oleh masyarakat Adat;

b. Mesjid, surau, balai adat dan tempat pendidikan adat nagari;

c. Tanah, hutan, batang air, tabek, danau atau telaga yang menjadi ulayat nagari;

d. Bangunan yang dibuat oleh Nagari dan perantau untuk kepentingan masyarakat nagari; dan

e. Harta kekayaan lainnya yang di dapat oleh KAN.

Pasal 5

(1) Harta kekayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari atau pihak ketiga, dikembalikan kepada KAN.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari dilaksanakan oleh KAN untuk kepentingan masyarakat nagari.

(3) Pemanfaatan dan pengelolaan Harta Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan perjanjian para pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Nagari sesuai dengan perjanjian kerjasama.

9

(5) Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) diatur dengan Peraturan KAN.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KAN

Bagian Kesatu Kedudukan KAN

Pasal 6

KAN berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di Nagari.

Bagian Kedua Tugas KAN

Pasal 7

(1)KAN mempunyai tugas : a. memberikan masukan kepada Pemerintahan Nagari

dalam melestarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabbullah di nagari;

10

b. menginventarisir Gelar Sako yang telah ada di Nagari, Silsilah kaum dan kedudukan suku menurut adat di Nagari, untuk memperjelas pewaris Sako dan Pusako;

c. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako;

d. mengurus dan mengelola harta kekayaan nagari;e. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan

adat istiadat;f. mengusahakan perdamaian dan memberikan

nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat;

g. membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari, bajanjang naiak batanggo turun, yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan;

h. mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional;

i. membina masyarakat hukum adat Nagari menurut Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah;

j. bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

(2)Tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan

11

anggaran rumah tangga KAN dan berdasarkan ketentuan adat salingka nagari.

Bagian Ketiga Fungsi KAN

Pasal 8(1)KAN mempunyai fungsi :

a. mengurus dan mengelola adat Nagari;b. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan

adat Nagari;c. sebagai lembaga peradilan adat Nagari;d. membina hukum adat dan adat istiadat dalam

nagari;e. memberikan kedudukan hukum menurut hukum

adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat untuk kepentingan hubungan keperdataan adat, dan dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;

f. bersama pemerintahan nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan nagari.

(2)Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah dan mufakat sepanjang tidak bertentangan dengan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), diatur dalam peraturan tata tertib KAN.

12

Bagian Keempat Keangotaan dan Organisasi KAN

Pasal 10

Keanggotaan KAN terdiri dari niniak mamak adat atau syarak, sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari, dan Mamak Kaum, Tuobainduak atau sebutan lain.

Pasal 11

(1) Susunan organisasi/struktur kelembagaan KAN terdiri dari : a. Dewan Pertimbangan;b. Pengurus Harian; danc. Ketua-Ketua Urusan;

(2) Ketua-ketua urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari; a. urusan organisasi dan keanggotaan;b. urusan penyelesaian sengketa sako dan pusako

serta adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;

c. urusan pemberdayaan tanah ulayat/asset nagari; dan

d. Urusan pemuda, seni dan permainan anak nagari. (3) Kepengurusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota KAN dalam rapat pleno KAN.

(4) Masa jabatan Kepengurusan KAN adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali.

(5) Peresmian kepengurusan KAN sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c,

13

dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dari LKAAM Kabupaten atau LKAAM Kecamatan.

(6) Peresmian kepengurusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno KAN yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah.

BAB VPENYELESAIAN SENGKETA ADAT DAN PANITIA

Bagian Kesatu Penyelesaian sengketa Adat

Pasal 12

(1) Niniak Mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi narasumber dalam penyelesaian masalah/sengketa adat.

(2) KAN segera menyelesaikan setiap sengketa/perkara yang diajukan kepadanya.

(3) Sidang pleno KAN terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian KAN perlu dilakukan secara tertutup.

(4) KAN wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib dan hidmat.

(5) Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh KAN ditetapkan dengan keputusan KAN.

14

(6) Pedoman peradilan adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan KAN sesuai dengan adat salingka nagari.

Pasal 13

(1)Keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat pengurus atau rapat pleno KAN.

(2)Rapat pengurus atau rapat pleno KAN yang melahirkan keputusan harus dibuatkan Berita Acaranya.

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu, KAN dapat membentuk Panitia yang ditetapkan dengan keputusan KAN.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota-anggota KAN dan unsur-unsur lainnya yang diperlukan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KAN

BAB VIKEUANGAN KAN

Pasal 15

(1) Pendapatan KAN diperoleh dari :15

a. bagian hasil dari harta kekayaan Nagari;

b. bantuan dari Pemerintah Nagari;c. bantuan dari Pemerintah lebih atas;d. uang adat;e. pendapatan lainnya yang sah.

(2) Pendapatan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi KAN serta masyarakat nagari.

(3) Setiap tahun KAN menyusun dan menetapkan program kerja internal organisasi.

(4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan mengacu kepada Program kerja Pemerintahan Nagari.

(5) Penatausahaan Keuangan harus dilakukan secara jelas dan dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rapat pleno KAN.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun kerja KAN.

BAB VIIPEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

16

Pasal 16

(1) Pembinaan KAN dilakukan oleh LKAAM Kecamatan, LKAAM Kabupaten dan LKAAM Propinsi, Camat, Bupati serta Gubernur.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :a. pembinaan dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi KAN;b. panduan administrasi;c. bantuan keuangan;d. dan lain-lain dalam rangka

memberdayakan KAN.

Pasal 17

(1) Hubungan Kerja antara KAN dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif fungsional.

(2) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari adalah :a. saling memberi dan menerima

informasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. saling menghormati fungsi dan peran masing-masing lembaga.

(3) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII17

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

(1) Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sidang Pleno KAN.

(2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan nagari oleh Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian.

(3) Ketua Ketua Urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua KAN.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

KAN yang ada sekarang tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebelum adanya perubahan berdasar peraturan daerah ini.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

18

(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikapingpada tanggal 5 Desember 2011BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMADiundangkan di Lubuk Sikapingpada tanggal 5 Desember 2011SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2011 NOMOR 13

19

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMANNOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADATDALAM KABUPATEN PASAMAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari selama ini telah

20

memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman, namun dari segi kelembagaan dan adat istiadat, peran KAN secara tegas dan nyata belum terlihat diatur dalam Peraturan daerah ini.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, eksistensi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan ytanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntunan Pembangunan Nasional.

Fungsi Nagari dimasa yang akan datag adalah semata-mata menata kehidupan masyarakat Nagari sebagai kesatuan masyarakat sepanjang yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan.

Fungsi demikian akan dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya

Bertitik tolak dari hal diatas, maka secara terperinci fungsi Nagari meliputi hal-hal sebagai berikut :1. Membina dan mengembangkan nilai-nilaidan kaidah

adat ditengah-tengah masyarakat, Nagari.2. Menyelesaikan perkara-perkara Perdata adat dan

adat istiadat.

21

3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan menurut sepanjang adat.

4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan bangsa.

5. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa.

Peranan dan fungsi Nagari tersebut diatas dilakukan oleh suatu lembaga yang telah ada dan berarakr di setiap Nagari di sumatera Barat selama ini, yaitu ”Lembaga Kerapan Adat Nagari”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Angka 1

cukup jelasAngka 2

cukup jelasAngka 3

cukup jelasAngka 4

cukup jelasAngka 5

cukup jelasAngka 6

cukup jelasAngka 7

22

Ninik mamak dalam pengertian pasal ini termasuk nama lain yang diakui secara adat salingka nagari.

Angka 8Yang dimaksud diakui sepanjang adat adalah adat diisi limbago dituang, datang nampak muko pulang nampak pungguang.

Angka 9 cukup jelas

Angka 10 cukup jelas



Angka 13cukup jelas

Angka 14cukup jelas

Pasal 2Ayat (1)

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat bukan merupakan pemerintahan terendah.

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3)

Nagari yang ada sebanyak 32 nagari dalam Kabupaten Pasaman bersifat tetap, kecuali apabila ditemukan adanya bukti sejarah dan bukti pendukung lainnya yang dapat dipertangunggjawabkan dapat

23

dipertimbangkan pembentukan Kerapatan Adat Nagari baru.

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 4 Huruf a

Cukup Jelas

Huruf bCukup Jelas

Huruf cCukup Jelas

Huruf dCukup Jelas

Huruf eHarta benda dan kekayaan lainnya termasuk pandam pekuburan, pemandian, gunung dan bukit serta lainnya yang tidak diserahkan kepada Pemerintahan Nagari.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAyat (5)

24

Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Ayat (1)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Sebagai lembaga pendidikan dan

pengembangan adat nagari, KAN melakukan pembinaan adat dan sarak kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan hukum dan budaya yang telah berlaku sepanjang adat dsalam bentuk praktek yang telah membudaya serta pemberian pemahaman kepada cucu kemenakan baik secara informal maupun formal.

Huruf c Cukup Jelas

Huruf dCukup Jelas

Huruf eCukup Jelas

Huruf fCukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 825

Ayat (1)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasHuruf c f

Cukup JelasHuruf d

Cukup JelasHuruf e

Cukup JelasHuruf f

Cukup JelasPasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10Sebutan lainnya seperti Hatobangon

Pasal 11 Ayat (1)

Susunan Organisasi KAN sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan susunan yang telah ada di Nagari.

Huruf aDewan pertimbangan terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris dan beberapa orang Anggota.

Huruf bPengurus harian terdiri dari 1 orang Ketua, maksimal 3 orang wakil ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang wakil

26

sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang wakil bendahara.

Huruf c Ketua – Ketua urusan terdiri dari 1 orang ketua, dan minimal 2 orang anggota.

Ayat (2) Cukup Jelas


Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas


Pasal 12Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Penyelesaian sengketa/perkara yang diajukan kepada KAN adalah sengketa/perkara yang telah dilakukan penyelesaiannya oleh ninim mamak atau tuo bainduak dalam kampung.

Ayat (3) Sidang pleno KAN dilakukan tertutup untuk

penyelesaian kasus asusila demi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan

Ayat (4) s/d ayat (6)Cukup jelas

Ayat (5)27

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Unsur unsur lainnya yang diperlukan, terdiri dari Pemerintahan Nagari atau Lembaga Nagari lainnya yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas panitia.

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 15Ayat (1)

Huruf a bagian hasil dari harta kekayaan Nagari adalah pendapatan asli nagari yang bersumber dari harta kekayaan nagari

Huruf bCukup Jelas

Huruf cCukup Jelas

Huruf duang adat adalah uang yang diperoleh dari prosesi adat dalam suatu nagari

Huruf ePendapatan lainnya yang sah adalah pendapatan yang diperoleh

28

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.


Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas



Pasal 16Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasHuruf c

Cukup JelasHuruf d

Cukup JelasPasal 17

Ayat (1) Hubungan Kerja antara KAN dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif fungsional

maksudnya KAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkonsultasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten

29

sedangkan secara structural berkoordinasi dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten


Ayat (3) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif, maksudnya KAN dalam menjalankan fungsinya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan LKAAN Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 18 Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepengurusan KAN kepada sidang pleno KAN merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Pertanggungjawaban ketua urusan dalam melaksanakan tugasnnya kepada ketua KAN dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan KAN

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup Jelas30


31

peraturan daerah kabupaten pasaman

Documents