peraturan daerah kabupaten siakoleh bpd pasal 20 bpd setiap akhir tahun anggaran meminta...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan perlu ditertibkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
1
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Siak;
d. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah
Kecamatan;
e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan-kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan
Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Desa;
h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
i. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah
2
tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan
Perwakilan Desa;
j. Bendaharawan Desa adalah salah seorang Kepala Urusan yang diangkat oleh Kepala
Desa atas persetujuan BPD untuk bertugas menerima, menyimpan dan membayar
uang yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang
bersangkutan;
l. Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa;
m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah
rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan pembangunan Desa
yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian
mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan dibagian
lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilaksanakan;
n. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
persetujuan BPD.
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2
(1). Kepala Desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
merupakan rencana operasional Desa untuk dimintakan persetujuan BPD;
(2). Materi Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada
BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan;
(3). Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan selambat-
lambatnya 1(satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten.
Pasal 3
Setiap menjelang awal Tahun Anggaran Baru, Bupati memberikan petunjuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
Pasal 4
(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa;
(2). Peraturan Desa sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah mendapat persetujuan BPD.
3
BAB III TATA USAHA KEUANGAN
Pasal 5
Tata Usaha Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
Pasal 6
(1). Tata Usaha Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang berlaku;
(2). Bendaharawan Desa berkewajiban melakukan pencatatan dengan teratur dan tertib
dalam Buku Keuangan Desa;
(3). Setiap bulan Bendaharawan Desa membuat laporan pertanggungjawaban Tata Usaha Keuangan Desa kepada Kepala Desa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
(4). Selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melakukan pemeriksaan
Buku Administrasi Keuangan Desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; (5). Setiap pengeluaran Desa harus mendapat izin dari Kepala Desa.
BAB IV MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARAWAN DESA
Pasal 7
Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa daripada Sekretariat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Pasal 8
Persyaratan Bendaharawan Desa adalah mengetahui Tata Usaha Keuangan, jujur dan cermat.
BAB V PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Bagian Pertama
Pendapatan
Pasal 9
(1). Anggaran Desa terdiri atas Bagian Pendapatan dan Bagian Belanja; (2). Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan; (3). Setiap Bagian terdiri atas pos-pos dan setiap pos terdiri dari ayat-ayat.
4
Pasal 10
Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri atas :
a. Bagian sisa perhitungan anggaran tahun lalu; b. Pendapatan Asli Desa; c. Bantuan dari Pemerintah Daerah; d. Bantuan dari Pemerintah Propinsi; e. Bantuan dari Pemerintah; f. Sumbangan dari pihak ketiga; g. Pinjaman Desa.
Pasal 11
(1). Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya;
(2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b terdiri dari :
a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi Tanah Kas Desa, Pasar Desa,
Bangunan Desa, Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa, Perairan /pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan disungai, Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
c. Hasil swadaya dan partisipasi; d. Hasil gotong royong; e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
(3). Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c terdiri dari:
a. Bagian dari perolehan pajak dan distribusi daerah pembagiannya diatur oleh Keputusan Bupati;
b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
(4). Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d terdiri
dari : a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan restribusi daerah; b. Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Daerah; c. Tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa; d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
(5). Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah
ini berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
(6). Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf j Peraturan Daerah ini berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
(7). Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf g Peraturan Daerah ini adalah
dana bantuan baik yang diberikan oleh Pemerintah maupun swasta dan dalam jangka waktu tertentu wajib mengembalikan.
Bagian Kedua Belanja
Pasal 12
Bagian Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. Belanja Rutin; b. Belanja Pembangunan.
5
Pasal 13
(1). Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a terdiri atas :
a. Sisa kekurangan perhitungan anggaran tahun lalu; b. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Sekretaris BPD c. Pembayaran alat tulis kantor; d. Biaya rapat-rapat termasuk rapat/sidang BPD; e. Biaya pemeliharaan bangunan milik Desa; f. Pajak-pajak yang harus dibayar Desa; g. Biaya perjalanan Dinas; h. Biaya lain-lain.
(2). Belanja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b Peraturan
Daerah ini terdiri atas : a. Pembangunan prasarana pemerintah Desa; b. Pembangunan prasarana produksi; c. Pembangunan prasarana perhubungan; d. Pembangunan prasarana pemasaran; e. Pembangunan prasarana sosial; f. Pembangunan mental spritual; g. Pembangunan lainnya.
Pasal 14
Belanja tidak dapat dilaksanakan kecuali yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.
Pasal 15 Belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip iman, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.
BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16
(1). Apabila terjadi perubahan Pendapatan dan belanja Desa maka Kepala Desa
diwajibkan membuat Perubahan Anggaran Desa; (2). Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Desa; (3). Perubahan Anggaran Desa dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1
(satu) Tahun Anggaran.
Pasal 17
Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
BAB VII PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18
(1). Kepala Desa membuat perhitungan Anggaran Desa pada setiap akhir Tahun
Anggaran; (2). Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
6
BAB VIII MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 19
Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan perhitungan Anggaran Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa kepada BPD.
BAB IX
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 20
BPD setiap akhir Tahun Anggaran meminta pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dalam bentuk perhitungan Anggaran.
Pasal 21
Hasil pemeriksaan Buku Administrasi Keuangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini tembusannya wajib disampaikan kepada BPD.
BAB X TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 22
(1). Bendaharawan bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran; (2). Apabila terdapat penyimpangan karena pribadi menjadi beban tanggung jawab
bendahara; (3). Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan
terhadap Bendaharawan Desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Desa;
(4). Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang
mengakibatkan kerugian Desa dapat diketahui dari beberapa sumber : a. Hasil pemeriksaan BPD dan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten/Daerah; b. Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan Kepala Desa; c. Informasi dari masyarakat.
(5). Kepala Desa wajib melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan
melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Desa dengan bantuan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten/Daerah dan BPD;
(6). Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan dengan
upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran;
7
(7). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
(8). Penyimpangan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, Kepala Desa wajib
mempertanggung jawabkan kepada BPD.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
APPKD saat ini, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai Anggaran Desa dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Disahkan di Siak Sri Indrapura Pada tanggal 14 Agustus 2001
B U P A T I S I A K,
ARWIN. AS
Diundangkan di Siak Sri Indrapura Pada tanggal 18 Agustus 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, Drs. A M Z A R Penata TK I. NIP. 420004392
8
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Desa sesuai Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diberikan Pedoman bagi Peraturan Desa untuk dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah berfungsi
sebagai pedoman, pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintahan Desa untuk dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Desa secara proporsional berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Desa bersangkutan sehingga jalannya Pemerintah Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusunkan dengan menitik beratkan
kemampuan Desa dalam menggali sumber pendapatan Desa sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga Desa tidak senantiasa tergantung pada bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas
9
Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas Pasal 22 : Cukup jelas Pasal 23 : Cukup jelas Pasal 24 : Cukup jelas Pasal 25 : Cukup jelas Pasal 26 : Cukup jelas
10
LAMPIRAN I PERATURAN KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2001
PERATURAN DESA…………….. KECAMATAN ……… KABUPATEN …………
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN. KEPALA DESA………………………………..
Menimbang : bahwa sesuai dengan pasal ayat ( ) Peraturan Daerah Nomor
… Tahun ………. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai9 pelaksaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.
DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA …………..
M E M U TU S K A N
Menetapkan : PERATURAN DESA……… KECAMATAN ……
KABUPATEN SIAK TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA ………. TAHUN ANGGARAN……/…….
Pasal 1
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
………../……….…………adalah seebesar Rp. ………………….yang terdiri dari :
a. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp……………………
b. BELANJA - Rutin Rp……………………
- Pembangunan Rp……………………
Pasal 2
1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam contoh A.I
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran pengeluaran Rutin sebagaimana contoh A.II.a
11
3. Rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1.2. dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
Pasal 3
Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1.2. dan 3 merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa Guna Pelaksanaan Peraturan.
Ditetapkan di……………
Pada tanggal…………….
BADAN PERWAKILAN DESA KEPALA DESA …………………………………. ………………………
12
NOMOR…………………………. TANGGAL……………………….
PENDAPATAN
Kode
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi
Bertambah Berkurang
Keterangan
1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.9.1 1.2.9.2 1.2.10 1.2.10.1 1.2.10.2 1.2.10.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1
Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu …. Pos penerimaan pendapatan asli Desa Tanah Kas Desa Pasar/Kios Desa …….. Pemandian Umum ……. Objek Wisata ………. Bangunan Milik Desa ……. Kekayaan Desa Lainnya ……. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat……… Gotong Royong Masyarakat Pungutan Desa yang Pungutan ………… Pungutan ………… Hasil Usaha Desa ……… Lumbung Desa ………… Pabrik Bata ………. …………………… Pos Pemberian Pusat Tunjangan Penghasilan Bantuan Pembangunan Desa Hadiah Lomba Desa tingkat Nasional ……………….. Pos Pemberian Dari Propinsi Penyisihan Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Propinsi Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi Sumbangan Dan Bantuan Lain Pos Pemberian Dari Pemerintah Kabupaten / Kota Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Penyisihan Penerimaan PBB Daerah/Kota Sumbangan Dan Bantuan Lainnya…. Pos Lain-lain Pendapatan ………………………….
Kepala Desa ……….
13
LAMPIRAN IIA PERATURAN DESA …………
NOMOR ……………………………………………
TANGGAL ………………………………………...
BELANJA RUTIN
Kode
Uraian Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi
Bertambah Berkurang
Keterangan
2R.1 2R.1.1 2R.1.2 2R.1.3 2R.1.4 2R.1.5 2R.2 2R.2.1 2R.2.2 2R.2.3 2R.4 2R.4.1 2R.4.2 2R.4.3 2R.5.1 2R.5.2 2R.5.3 2R6
Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu …. Pos Belanja Pegawai Penghasilan Kepala Desa Penghasilan Sekretaris Desa Penghasilan Kepala Urusan Penghasilan Kepala Dusun Pos Belanja Barang Pembiayaan ATK Perlengkapan / Peralatan Kantor ……………………………. Pos Biaya Perjalanan Perjalanan Dinas Ke ……… ……………………………. …………………..………… Pos Belanja Lain-lain ……………………… ……. ……………………...……... Pos Pengeluaran Tidak Tersangka
Jumlah
Kepala Desa ……….
(………………………)
14
NOMOR…………………………. TANGGAL……………………….
BELANJA PEMBANGUNAN
Kode
Uraian
Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi
Bertambah Berkurang
Keterangan
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3
Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu …. Pos prasarana Pemerintahan Desa Gedung Kantor Aula …………………….………. ……………………….……. Pos Sarana Produksi Pembuatan Dam Pembuatan Saluran Air …………………………….. Pos Sarana Perhubungan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan …………………..………… Pos Sarana Pemasaran Pembangunan Pasar di ……. Pembangunan Kios di……... …………………………….. Pos Sarana Sosial Pembangunan Mesjid di…... Pembangunan Gereja di…… …………………………….. Pembangunan Lain-lain Pembangunan ……………………………..
Jumlah
Kepala Desa ……….
(…………………….)
15
PERATURAN DESA………… KECAMATAN……… KABUPATEN…………….
NOMOR …………………..TAHUN………
TENTANG
PERHITUNGAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN……………./……………. KEPALA DESA…………………………
Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran………/…….. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ……… Tahun………. Perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor…….Tahun……tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Peraturan Desa Nomor………Tanggal…….Tahun…….tentang APBD
Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang
diselenggarakan pada tanggal……………………………
DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA
Menetapkan : PERATURAN
DESA………KECAMATAN………KABUPATEN. SIAK TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN……./……….
Pasal 1
Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran………/………adalah sebesar Rp……….(……………………)
Pasal 2
Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp……….(……………………)
Pasal 3
Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Tahun Anggaran adalah sebesar Rp……….(……………………)
Pasal 4
Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp……….(……………………)
16
Pasal 5
Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp………………..(……………………….)
Pasal 6
Uraian dari Pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, Iia dan Iib Peraturan ini dan meerupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 7
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ……….. Pada tanggal…………
KEPALA DESA
……………………
17
LAMPIRAN II PERATURAN DESA………………
NOMOR………………TAHUN…………………… TANGGAL…………………….
PENERIMAAN
Kode
Anggaran Uraian Jumlah Keterangan
1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.9.1 1.2.9.2 1.2.10 1.2.10.1 1.2.10.2 1.2.10.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2
Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu Pos penerimaan pendapatan asli daerah Tanah Kas Desa Pasar/kios Desa Pemandian Umum Objek Rekreasi Bangunan Milik Desa Kekayaan Desa lainnya Swadaya dan Partisipasi Gotong royong Masyarakat Pungutan Desa yang terdiri : Pungutan Pungutan Hasil Usaha Desa Lumbung Desa Pabrik Bata …………………………… Pos pemberian dari pemerintahan pusat Tunjangan penghasilan Bantuan Pembangunan Desa Hadiah lomba ……………………………. Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah propinsi Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Propinsi Sumbangan dari bantuan lainnya Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten/Kota Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota Penyisihan PBB bagian Daerah Kabupaten/Kota Sumbangan dan bantuan lain-lainnya Pos lain-lain Pendapatan …………………………. ………………………….
JUMLAH
Kepala Desa…………….
(…………………………)
18
LAMPIRAN II PERATURAN DESA………………
NOMOR………………TAHUN…………………… TANGGAL…………………….
BELANJA RUTIN
Kode
Anggaran Uraian Jumlah Keterangan
2R.1 2R.2 2R.2.1 2R.2.2 2R.2.3 2R.2.4 2R.2.5 2R.2.6 2R.2.7 2R.3 2R.3.1 2R.3.2 2R.3.3 2R.3.4 2R.4 2R.4.1 2R.4.2 2R.4.3 2R.5 2R.5.1 2R.5.2 2R.5.3 2R.6 2R.6.1 2R.6.2 2R.6.3 2R.7
Pos sisa/kurang perhitungan anggaran tahun lalu Pos Belanja Pegawai Penghasilan Kepala Desa Penghasilan Sekretaris Desa Penghasilan Kepala Urusan Pengahsilan Kepala Dusun Honor Honor …………………………… Pos Belanja Barang Pembiayaan ATK Perlengkapan/peralatan Kantor ……………………………. ……………………………. Biaya pemeliharaan Pengecetan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa ……………………………. Pos Biaya Perjalanan Perjalanan dinas ke ……………………………. ……………………………. Pos belanja lain-lain ……………………………. ……………………………. ……………………………. Pos pengeluaran tidak tersangka
JUMLAH
Kepala Desa…………….
(…………………………)
19
LAMPIRAN III PERATURAN DESA……………… NOMOR………………TAHUN……………………
TANGGAL…………………….
BELANJA PEMBANGUNAN
Kode Anggaran
Uraian Jumlah Keterangan
2P.1 2P.2 2P.2.1 2P.2.2 2P.2.3 2P.2.4 2P.3 2P.3.1 2P.3.2 2P.3.3 2R.3.1 2R.3.2 2R.3.3 2P.4 2P.4.1 2P.4.2 2P.4.3 2P.5 2P.5.1 2P.5.2 2P.5.3 2P.6 2P.6.1 2P.6.2 2P.6.3 2P.7 2P.7.1 2P.7.2 2P.7.3
Pos sisa/kurang perhitungan anggaran tahun lalu Pos prasarana Pemerintah Gedung Kantor Aula …………………………... …………………………... Pos Sarana Produksi Pembuatan Dam Pembuatan Saluran Air …………………………... Perlengkapan/peralatan Kantor ……………………………. ……………………………. Pos Prasarana Perhubungan Pembangunan jalan Pembangunan jembatan ……………………………. Pos Prasarana Pemasaran Pembangunan Pasar di……. Pembangunan Kios di…….. ……………………………. Pos Prasarana Sosial Pembangunan Mesjid di….. Pembangunan Gereja di…... ……………………………. Pembangunan lain-lain Pembangunan……………... ……………………………. …………………………….
JUMLAH
Kepala Desa…………….
(…………………………)
20
PERATURAN DESA……………….. KECAMATAN…………….. KABUPATEN SIAK
NOMOR…………TAHUN………….
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN………./……….
KEPALA DESA……………….
Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran……./……. Perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor…….Tahun……. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Desa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 3. Peraturan Desa Nomor……/Tahun…….tentang APBD Tahun
Anggaran……../………..
Dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA…….KECAMATAN……….KABUPATEN
SIAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN………../…………..
Pasal 1
1. Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ……./……. Semula Rp. ………diperkirakan bertambah/berkurang Rp……….sehingga menjadi Rp………….
2. Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) diatas adalah
sebagaimana pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Pasal 2
1. Anggaran Belanja Desa tahun anggaran ……./……. Semula Rp………diperkirakan
bertambah/berkurang Rp……..sehingga menjadi Rp…….. dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp…………… Bertambah/berkuran Rp…………… Belanja rutin setelah perubahan Rp…………… b. Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp…………… Bertambah/berkurang Rp…………… Belanja pembangunan setelah perubahan Rp……………
21
2. Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagaimana pada lampiran IIa dan IIb Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 3
Jumlah APBD Tahun Anggaran………../……….setelah perubahan menjadi Rp…………
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di…………… Pada tanggal…………….
KEPALA DESA
…………………
22