peraturan daerah kota magelang nomor: 4...

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR: 4 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

(RPJP) DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

tersebut akan digunakan untuk memberikan arah

dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di

Kota Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota

Magelang Tahun 2005–2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Barat;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4169);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang





Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan




9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007




Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional





Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik




Organisasi Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik




Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



Indonesia 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2004-2009;

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-udangan;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Jawa Tengah;


2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa

Tengah Tahun 2003 Nomor 109);


2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri

E Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008

tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2008 Nomor 3);



Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2008 Nomor 4);



Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor

5);



Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah

Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

(RPJP) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2005 -

2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa

Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun

2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun

2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program walikota dengan berpedoman pada RPJM

Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai

dengan RPJP Daerah.

(2) Rincian dari Program PRJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005

sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

Pasal 5

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman

penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program walikota.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya

dijabarkan dalam RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman

untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RPJP Daerah.

(2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 Pebruari 2009

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang

Pada tanggal 23 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut

memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan

menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk

memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu

disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20

(dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan

juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana

pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya

rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi

ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kota Magelang menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu

20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang

adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Magelang yang

merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota

Magelang dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk

masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun

2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi

dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kota Magelang digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun RPJM Daerah Kota Magelang pada masing-masing tahapan dan

periode RPJM Daerah Kota Magelang sesuai dengan visi, misi, dan program

Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah

tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang

memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Magelang.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b)

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah,

(c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 BAB I - 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR : 4 Tahun 2009 TANGGAL : 23 Pebruari 2009

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2005-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Berdasarkan sejarah, hari jadi Kota Magelang ditentukan atas

dasar nama yang terkait dengan kata “Magelang”. Pemakaian nama

Magelang ini dapat ditelusuri melalui pemakaian nama tempat yang

terkenal pada zaman dahulu, dan zaman sekarang tempat ini masih

dikenal oleh penduduk setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan memperhatikan beberapa

faktor dan kriteria yang telah disepakati bersama disimpulkan bahwa

Hari Jadi Kota Magelang adalah tanggal 11 April 907 Masehi dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 bahwa Hari

Jadi Kota Magelang secara resmi pada tanggal 11 April.

Secara geografis Kota Magelang terletak pada posisi 7°26´18˝-

7°30´9˝ Lintang Selatan dan 110°12´30˝-110°12´52˝ Bujur Timur.

Posisi ini terletak persis di tengah-tengah Pulau Jawa. Apabila dilihat dari

posisi ini maka jarak ke kota-kota jawa lainnya relatif888888888 sama

dan mudah jalur transportasinya, sehingga akan memudahkan siapapun

yang akan menuju kota-kota lainnya di Pulau Jawa.

Sebagai kota terkecil di Jawa Tengah, Kota Magelang hanya

mempunyai luas wilayah 0,06% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi

Jawa Tengah atau 18,12 Km². Dari luasan wilayah tersebut, secara

administratif terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan 17 Kelurahan

dengan jumlah penduduk 118.646 jiwa (tahun 2006) dengan tingkat

kepadatan 6.548 jiwa/km².

Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Kota Magelang beserta segenap komponen masyarakat Kota Magelang


telah mengupayakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan

yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana

pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut

telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup

signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Pemilihan Walikota secara langsung setiap periode lima tahunan

menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana

pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat pentingnya

rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kota

Magelang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah untuk kurun waktu tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota

Magelang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota

Magelang yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan kerangka makro perencanaan

pembangunan dalam format Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. RPJP Daerah disusun dengan maksud menyediakan dokumen

perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu 20 (dua puluh)

tahun dari 2005 sampai dengan 2025 yang digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Acuan utama penyusunan RPJP Daerah adalah rumusan visi, misi,

dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mendasarkan

kepada: (1) data yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan

masyarakat; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial

budaya; (3) statistik bidang pemerintahan umum; (4) data bidang fisik

prasarana; (5) kondisi ekonomi makro daerah.

Karena RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen publik yang

merangkum arah pembangunan dua puluh tahunan di bidang pelayanan

umum pemerintahan dan pembangunan, maka proses penyusunannya

dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan

partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan


(stake holders), eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pakar

akademisi yang berkompeten dengan memperhatikan kebijakan dan

program Pemerintah Provinsi dan Nasional.

B. PENGERTIAN

RPJP Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan yang

mempunyai masa berlaku 20 tahun. Penyusunannya mengacu kepada

RPJP Nasional dan RPJP Daerah Propinsi Jawa Tengah serta

memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Propinsi Jawa Tengah

yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. RPJP Daerah

akan menjadi acuan dalam setiap penyusunan Dokumen Lima Tahunan

RPJM Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra-SKPD), Dokumen Satu Tahunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Renja-RKPD) untuk skala Daerah, dan Rencana Kerja SKPD

untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adanya keterkaitan antar

dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan

sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan serta sharing

pembiayaan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 disusun dengan

maksud memberikan arah dan acuan bagi seluruh unsur pemerintah

daerah, masyarakat dan pihak swasta di dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan. Sedangkan

tujuannya adalah :

1. Menyediakan satu pedoman berwawasan 20 tahun ke depan untuk

menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan diri

pada kondisi riil dan proyeksi ke depan.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan

DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program

serta kegiatan lima tahunan daerah.

3. Menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kota Magelang

apabila terjadi pergantian Kepala Daerah.


4. Menjamin terciptanya sistem pembangunan yang sinergis di daerah

dan atau antar daerah dan wilayah pada skala regional, provinsi,

serta nasional.

5. Mendorong partisipasi antar pelaku pembangunan untuk dapat

berperan serta secara nyata dalam pembangunan Kota Magelang.

D. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RPJP Daerah Kota Magelang, sejumlah

peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran


12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4817);

15.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-udangan;


17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;

18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003

tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);

19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Tengah Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3);

20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

21.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);


Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);


Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis

Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi

Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008

Nomor 5);


Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan

Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

E. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang merupakan

perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahunan, digunakan

untuk menjaga kesinambungan pembangunan. RPJP Daerah harus


menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau

perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam RPJP Daerah telah

digariskan mengenai apa yang menjadi prioritas pembangunan lima

tahun pertama hingga lima tahun ke empat. Berkaitan dengan hal ini,

maka visi, misi kepala daerah yang sekaligus akan menjadi visi, misi dan

program kerja di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka

penjabaran kebijakan pembangunan ke dalam RPJM Daerah harus

mengacu kepada kebijakan RPJP Daerah. Pada masa transisi sebelum

diundangkannya RPJP Daerah, Kota Magelang pada akhir bulan Agustus

Tahun 2005 baru mempunyai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

hasil pemilihan langsung. Pada waktu yang bersamaan proses

penyusunan RPJP Daerah sedang dilaksanakan, sehingga pada

penyusunan RPJM Daerah lima tahun pertama belum bisa mengacu

kepada RPJP Daerah. Namun demikian untuk menjaga kesinambungan

kebijakan daerah substansi RPJM Daerah pada lima tahun pertama

tersebut akan dimasukkan dan disesuaikan di RPJP Daerah, hal ini telah

diatur oleh Undang-Undang. Selanjutnya RPJM Daerah akan dijabarkan

ke dalam Rencana Strategis di Satuan Kerja Perangkat Daerah,

disamping itu akan dijabarkan pula di dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RPKD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. Dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah itulah Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan masyarakat bisa mengacu sebagai pedoman dalam menyusun

kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran setiap tahun.

Proses akhir dalam perencanaan disusunlah Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi eksekutif dan

legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

F. TATA URUT

Tata urutan penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan, berisi tentang pengantar penyusunan RPJP

Daerah, pengertian RPJP Daerah, maksud dan tujuan,

landasan normatif penyusunan serta tata urutan

penyusunan RPJP Daerah.


Bab II Kondisi umum, menguraikan kondisi daerah pada saat ini,

tantangan yang dihadapi dan modal dasar yang dimiliki

untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah.

Bab III Visi dan misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2005-

2025 menguraikan Visi dan Misi Pembangunan Kota

Magelang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Bab IV Arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang

tahun 2005-2025 dijabarkan ke dalam 4 (empat) tahapan

pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan, dimana

masing-masing tahap memuat skala prioritas dalam

kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka

panjang.

Bab V

Bab VI

Kaidah Pelaksanaan

Penutup.

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 BAB II - 1

BAB II

KONDISI UMUM

Dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang 20 tahun ke

depan akan dimulai dengan mengupas situasi dan kondisi pada saat ini yang

menguraikan tentang identifikasi masalah dan tantangan terhadap berbagai

bidang kehidupan masyarakat dengan cakupan meliputi bidang sosial dan

kehidupan beragama; ekonomi; ilmu pengetahuan dan teknologi; sarana

dan prasarana; politik; keamanan dan ketertiban; hukum dan aparatur;

wilayah dan tata ruang; dan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari

penjabaran komponen-komponen itu selanjutnya akan dirumuskan langkah-

langkah pembangunan yang perlu ditempuh pada masing-masing tahapan

dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

A. KONDISI SAAT INI

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a) Kehidupan Beragama

Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan

aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam

pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam

wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup

masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu

kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu

pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu

menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah. Dalam praksisnya selama ini, ternyata nilai-

nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara

utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan

pembangunan yang mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi

daerah, serta dalam kerangka memperkuat kohesi dan ketahanan

sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok

masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya

budaya daerah yang memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan

(custom), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kearifan lokal

lainnya. Penyertaan dan pengembangan budaya daerah, misalnya


petuah jangan melanggar mo-li-mo (5M), yaitu tidak boleh

madat/mabuk, maling (mencuri), madon (berzina), main (judi),

dan mateni (membunuh) ke dalam proses penyelenggaraan

pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan akan

memperkuat kepribadian dan jati diri serta dapat menepis dari

godaan untuk berperilaku yang tidak terpuji.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya ditandai dengan

terwujudnya karakter kota yang ramah lingkungan, bermartabat,

memiliki kesetiakawanan sosial dan toleransi yang tinggi antar

umat beragama serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan

gender. Kepedulian masyarakat didasari rasa saling percaya antar

umat beragama dan pembangunan dilaksanakan secara terpadu,

komprehensif, serta berkelanjutan sehingga benar-benar tepat

sasaran dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum.

Terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang penuh

toleransi, tenggang rasa, dan keharmonisan dalam kehidupan

kemasyarakatan menjadi prakondisi yang sangat dibutuhkan

untuk kelancaran akselerasi peningkatan kesejahteraan dan

kualitas pelayanan publik. Pembangunan kehidupan beragama

merupakan salah satu agenda yang secara implementatif

diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantiítas

sarana dan prasarana peribadatan yang disertai pula dengan

upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran

agama yang dipeluknya. Usaha menjaga kerukunan antar umat

beragama telah difasilitasi pemerintah melalui berbagai wadah

aspirasi masyarakat dalam bentuk organisasi sosial keagamaan,

yayasan, dan paguyuban lintas agama; pembentukan Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB); kegiatan-kegiatan kepedulian

sosial terhadap masyarakat yang kekurangan atau yang sedang

dilanda bencana; serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selain

itu transformasi nilai-nilai agama juga diselenggarakan melalui

lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, disamping

juga dilaksanakan proses pembelajaran keagamaan secara

informal melalui keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Walaupun demikian, dalam realitasnya harus diakui bahwa


seringkali nilai-nilai ajaran agama tersebut terasa “menjauh” dan

secara esensial masih belum membumi bagi sebagian kalangan

tertentu dalam praktik kehidupan seharí-harinya.

b) Kependudukan

Secara parsial, konteks pembangunan sosial budaya sebagai

manifestasi untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat dapat dicerminkan melalui pencapaian-pencapaian

kinerja pada aspek pendidikan, kesehatan, serta kemampuan

mengakses kebutuhan agar dapat hidup layak. Aspek lain yang

termasuk di dalamnya adalah masalah kependudukan,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, kesejahteraan sosial dan kemiskinan, dan

pemuda dan olahraga.

Berkaitan erat dengan aspek-aspek tersebut itu adalah

perlunya diambil langkah-langkah yang strategis dalam

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2006

jumlah penduduk Kota Magelang tercatat sebanyak 119.904 jiwa

dengan komposisi yang terdiri dari 48,15 persen laki-laki dan

51,85 persen perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per

tahunnya rata-rata sebesar 0,77 %. Tingkat kepadatan penduduk

sebesar 6.548 jiwa/km2, dengan kepadatan tertinggi di Kelurahan

Cacaban 14,514 jiwa dan terendah di Kelurahan Jurangombo

2.576 jiwa. Dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota se eks

Karesidenan Kedu, Kota Magelang menempati porsi jumlah

penduduk yang terkecil yakni 2,48 %. Sedangkan partisipasi

penduduk dalam Keluarga Berencana ditunjukkan dengan adanya

13.667 akseptor aktif dari Pasangan Usia Subur (PUS). Fasilitas

suntik menjadi pilihan yang dominan yaitu sebanyak 5.695

akseptor yang disusul dengan penggunaan IUD dan PIL, masing-

masing sejumlah 2.399 dan 2.333 akseptor.

Pada sisi lain, adanya perkembangan jumlah penduduk

memberi konsekuensi pada peningkatan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan sesuai dengan Undang–Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan


publik mencakup beberapa aspek yaitu Sistem Administrasi

Kependudukan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana

yang memadai.Di sisi lain penyediaan layanan administrasi

kependudukan, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan sebagainya.

c) Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat dimaksudkan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan

menempatkannya sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.

Dalam kurun satu dekade ini, kualitas sumber daya manusia di

Kota Magelang semakin meningkat sebagaimana ditandai dengan

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

cenderung meningkat sejak tahun 1999 – 2006. Angka IPM pada

tahun 2004 sebesar 73,35 menempati peringkat ke 4 dari

Kota/Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah dan meningkat menjadi

peringkat ke 3 pada tahun 2005 dengan skor sebesar 74,70.

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006 adalah 75,50 atau

meningkat 0,57 point dari nilai yang diperkirakan pada tahun 2006

sebesar 74,93. Angka tersebut merupakan komposit dari:

(1) Angka harapan hidup saat lahir sebesar 69,70 sehingga

Indeks Harapan hidup (IHH) menjadi 74,49

(2) Persentase Melek huruf usia 15 tahun ke atas sebesar 97,10

% yang didukung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM) mulai dari pendidikan tingkat

dasar, menegah, dan atas yang selalu diatas 100 %.

(3) Indeks Hidup Layak yang menggunakan indikator pendapatan

perkapita yang disesuaikan sebagai cerminan kemampuan

daya beli.

d) Kesehatan

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia,

kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan,

perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan.


Derajat kesehatan ibu dan anak selalu mendapat perhatian karena

masih adanya kasus-kasus seperti:

(1) Kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kematian balita.

(2) Berat bayi yang lahir dengan berat badan rendah.

(3) Penderita kurang energi protein (KEP) dan status balita dengan

gizi buruk.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan

melalui RSU, Puskesmas, Poliklinik, RS Bersalin, Posyandu, dan

fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala

juga dilakukan pemeriksanaan kualitas lingkungan di permukiman,

penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan

Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin melalui Askeskin, dan sebagainya.

e) Pendidikan

Sementara itu, kebijakan pengelolaan pendidikan mengalami

pergeseran dari kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis

Kompetensi serta penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dengan

mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional (sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005). Dalam

implementasinya diharapkan siswa akan memiliki kemampuan

kompetensi tertentu dan sekolah akan dikelola secara profesional.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah,

pembangunan pendidikan di Kota Magelang dapat dikatakan lebih

berhasil karena persentase melek hurufnya pada tahun 1999-2006

selalu meningkat berkisar antara 93-97 %. Di akhir tahun 2006,

pemberantasan buta huruf di Kota Magelang dinyatakan tuntas.

Nilai APK Kota Magelang yang melebihi 100% disamping karena

kesadaran belajar dari masyarakat Kota Magelang sudah tinggi

juga karena banyaknya siswa sekolah yang berasal dari luar Kota

Magelang.


f) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemberdayaan masyarakat

diarahkan untuk menciptakan iklim kehidupan yang layak dan

kondusif melalui pembangunan ketahanan masyarakat dan

penanggulangan degradasi moral masyarakat dalam upaya

meningkatkan partisipasinya di bidang ekonomi dan sosial dari

tingkat kota sampai kelurahan termasuk memperjuangkan

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai

kehidupan. Pola pemberdayaan yang ditempuh selama ini

mencakup antara lain: (a) Meningkatkan mutu sumber daya

manusia (SDM) baik aparat pemerintah maupun masyarakat untuk

melaksanakan: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal, dan (b)

Meningkatkan fungsi lembaga–lembaga kemasyarakatan (LPM,

LKK, termasuk RT/RW) di tingkat kelurahan sebagai wadah

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengurangi

berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk

berperan aktif dalam proses pembangunan. Kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan diantaranya, (1) Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat, yang diharapkan dapat menggerakkan dan

memperkuat ikatan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam

kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan fisik dan non fisik,

serta menstimulasi tumbuh kembangnya swadaya masyarakat; (2)

Pemberian Modal melalui Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK); (3)

P2MBG, merupakan upaya affirmative action untuk mempercepat

proses pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan

sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender; (4) Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat

Guna (TTG) diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan

dan ketrampilan masyarakat sekaligus dapat dijadikan wahana

untuk memperoleh peluang usaha; dan (5) TNI Manunggal Masuk

Desa, diharapkan hasil pembangunan fisik dan non fisiknya dapat


menunjang serta melengkapi fasilitas infrastuktur sarana

prasarana penduduk.

Pemberdayaan perempuan dan anak dilaksanakan dengan maksud

untuk menciptakan kemandirian sehingga mau dan mampu

berperan serta dalam pembangunan. Secara legal formal, salah

satu langkah yang telah ditempuh adalah dengan menerbitkan

Keputusan Walikota Magelang Nomor 411.1/14/ 112 Tanggal 12

Mei 2006 tentang Pembentukan Pembentukan Komisi Perlindungan

Perempuan dan Anak. Komisi ini memfasilitasi perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan

program/kegiatan pembangunan melalui strategi pengarus

utamaan gender dalam rangka mewujudkan kebijakan dan

program pembangunan yang responsif gender. Ditambah lagi

organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Gabungan

Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita, Persit, Lembaga

Swadaya Masyarakat - Women Crisis Center (LSM - WCC) ”Cahaya

Melati”, termasuk PKK, dan ormas/LSM lainnya yang

memfokuskan kepada kemajuan perempuan sangat mendukung

lewat partisipasi aktifnya dalam memperjuangkan kaum

perempuan serta upaya perlindungan anak.

g) Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih

cukup tinggi, yaitu 11,99% dari keseluruhan jumlah penduduk

Kota Magelang. Secara lintas sektor, kesejahteraan sosial para

PMKS telah tertangani dengan berbagai upaya pemberdayaan,

pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial, namun dukungan

dan peran stake holder masih sangat diperlukan untuk

menanganinya secara profesional dan berkesinambungan.

Di sisi lain, laju kemiskinan di Kota Magelang cenderung

meningkat, data tahun 2006 menunjukkan jumlah penduduk

miskin mencapai 8.982 KK (31.607 jiwa) atau 27,96 persen,

mengalami peningkatan sebesar 5,94 persen dibanding tahun

2005 yang berjumlah 7.120 KK (26.260 jiwa) atau 22,02 persen

dari total penduduk Kota Magelang. Eskalasi itu dimulai sejak


terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, yang menjurus pada krisis

multidimensional, hingga adanya dampak kenaikan BBM, Oktober

2005 yang mengakibatkan daya beli masyarakat merosot, banyak

usaha sektor riil mengalami kemunduran atau tidak berjalan

normal, sehingga daya serap kerjanya mengalami penurunan. Ini

semua mengakibatkan tingkat kesejahteraan dan kualitas taraf

hidup masyarakat menurun.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, disamping sudah

dilaksanakan berbagai program pemberantasan kemiskinan oleh

SKPD terkait, juga telah dibentuk Komite Penangulangan

Kemiskinan (KPK) atau yang sekarang menjadi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai lembaga yang

mengelola pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota

Magelang secara terarah, terencana, terpadu, komprehensif, dan

berkelanjutan dengan menggunakan data base yang sama dalam

menentukan sasaran penerima manfaat. Namun demikian, secara

umum, dalam implementasi di lapangan masih ditemui beberapa

kendala antara lain: (1) masih lemahnya koordinasi dalam hal:

pendataan, pendanaan, dan kelembagaan; (2) masih lemahnya

koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan antara

pemerintah pusat dan daerah, lemahnya integrasi program pada

tahap perencanaan, lemahnya sinkronisasi program pada tahap

pelaksanaan, lemahnya sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia

usaha, masyarakat madani) dalam penyelenggaraan keseluruhan

upaya penanggulangan kemiskinan; dan (3) masih belum

optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM dan

masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam

penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

h) Pemuda dan Olah Raga

Pada ranah pembangunan sosial budaya juga tidak dapat

dikesampingkan perlunya peningkatan peran serta pemuda melalui

penyelenggaraan pembangunan bidang pemuda dan olahraga

secara lebih terpadu dan sinergis. Pemberian fasilitasi terhadap

organisasi kepemudaan dan juga peningkatan kapasitas dan


kualitas, pembinaan, serta penyediaan sarana dan prasarana di

bidang kewirausahaan, pengembangan ketrampilan dan bakat,

seni dan budaya, termasuk pembinaan olahraga selama ini telah

terselenggara sesuai dengan jalur tugas pokok dan fungsi dari

masing-masing SKPD atau lembaga yang mengampu bidang ini

(seperti KONI beserta pengurus cabangnya). Meskipun selama ini

sudah berjalan cukup baik, namun dalam proyeksi ke depannya

masih perlu dioptimalkan lagi terutama dalam pengembangan dan

tindak lanjut terhadap berbagai program penguatan dan

pembinaan kepemudaan dan olahraga. Peningkatan kapasitas,

etos kerja, dan profesionalisme pemuda telah difasilitasi

pemerintah melalui pembentukan organisasi-organisasi

kepemudaan, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

yang diharapkan dapat sinergis untuk dipromosikan sebagai

partner pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum.

Selain itu, melalui beberapa pelatihan ketrampilan dan

kewirausahaan; pembinaan; dan pemberian modal usaha bagi

pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

pemuda selama ini telah dijalankan oleh pemerintah lewat

program-program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran

kelompok usia kerja, khususnya terhadap para pemuda. Terkait

dengan pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga baik

olahraga prestasi maupun rekreasi perlu semakin digalakkan

melalui pembinaan sedini mungkin yang dilaksanakan secara

berjenjang, dan berkelanjutan. Prestasi olahraga yang berhasil

dicapai atlet-atlet daerah baik di tingkat regional, nasional maupun

internasional sudah pasti akan memberi dampak positif bagi

terangkatnya nama baik dan prestise daerah. Oleh karena itu, ke

depannya, porsi pembinaan pemuda dan olahraga harus semakin

ditingkatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

monitoring dan evaluasi dalam suatu wahana yang lebih

komprehensif dan integral dengan pelibatan peran aktif dari

seluruh pemangku kepentingan.


2. Ekonomi

a) Kondisi Makro Ekonomi

Perkembangan ekonomi makro Kota Magelang dalam kurun

waktu 2001-2005 telah menunjukkan kinerja yang membaik,

antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan

ekonomi dari sebesar 3,44 % pada tahun 2001 menjadi 4,33 %

pada tahun 2005 atau lebih tinggi 0,89%. Membaiknya

perekonomian Kota Magelang tahun 2005 juga ditunjukkan

dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

atas dasar harga konstan mencapai Rp. 878.158.350.000,-

sedangkan tahun 2001 baru mencapai Rp. 759.474.480.000,-

yang berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Struktur

PDRB tahun 2005 didominasi oleh sektor jasa (38,2%), sektor

pengangkutan dan komunikasi (19,19%) serta sektor bangunan

(15,33%). Lima sektor lainnya hanya berperan dibawah 30%

dengan rata-rata sekitar 6% yaitu sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan (10,93%), sektor perdagangan, hotel dan

rumah makan (7,11%), sektor industri pengolahan (3,37%),sektor

pertanian (3,17%), sektor listrik dan air (2,70%). Dibandingkan

dengan tahun sebelumnya peran kelima sektor tersebut secara

total pada tahun 2005 lebih tinggi.

Sementara itu tingkat inflasi tahun 2005 lebih tinggi

beberapa digit dari tahun sebelumnya yaitu dari 5,28% di tahun

2004 menjadi 14,84%. Namun tingkat inflasi ini secara umum

masih cukup rendah dibandingkan dengan kondisi inflasi regional

(15,97%) maupun nasional (16,16%). Kondisi Perekonomian Kota

Magelang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian

tingkat atasnya dan global.

b) Kondisi Mikro Ekonomi

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam

meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, termasuk dalam

penyerapan tenaga kerja daerah. Jumlah koperasi di Kota

Magelang sampai dengan tahun 2005 berjumlah 191 buah yang


berarti ada peningkatan sebesar 10 buah dari tahun 2002 yang

berjumlah 181 buah, dengan anggota 27.819 orang dan tenaga

kerja 402 orang. Besar modal dan volume usaha koperasi

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 modal koperasi

Rp. 29.792.989.000,- meningkat menjadi Rp. 45.275.506.000,- di

tahun 2005 dan volume usaha di tahun 2002 sebesar

Rp.39.648.961.000,- di tahun 2005 menjadi Rp.78.579.207.000,-.

Jumlah perusahaan industri kecil mengalami kenaikan 23

buah ditahun 2005, industri sedang naik 1 buah sedangkan

industri besar tetap. Banyaknya surat ijin usaha perdagangan

yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada

kenaikan dari 330 di tahun 2004 menjadi 362 ditahun 2005

sehingga ada kenaikan 32 SIUP. Kinerja ekspor dan impor ada

kecenderungan semakin meningkat. Hal ini tercermin dari nilai

ekspor impor yang meningkat dari US$ 3.788.113,51 di tahun

2004 menjadi US$ 4.205.135,05 di tahun 2005.

Jumlah sentra perusahaan industri kecil meningkat cukup

baik dari 305 buah di tahun 2002 menjadi 329 di tahun 2005

dengan jumlah sentra 10 yang terdiri dari sentra parut besi/

kompor, sentra sepatu/sandal, sentra konveksi, sentra mainan

anak, sentra tahu di kelurahan Tidar dan Kelurahan Magersari,

sentra tempe, sentra krupuk iris, sentra roti/kue dan sentra getuk.

Tenaga kerja yang dapat diserap dari usaha ini juga meningkat

dari 1.114 orang di tahun 2002 menjadi 1.181 orang di tahun

2005 dan jumlah investasi di tahun 2005 sebesar

Rp.3.091.819.000,-

Pengembangan potensi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan

dan kendala, diantaranya adalah (1) panjangnya proses perijinan;

(2) praktik usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3)

lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi

dan UMKM; (4) masih lemahnya kelembagaan UMKM.

Permasalahan pokok lainnya yakni masih rendahnya produktivitas

yang berakibat terjadinya kesenjangan antar pelaku Koperasi dan

UMKM. Hal ini berkaitan dengan masih rendahnya kualitas SDM


UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi,

penguasaan teknologi, pemasaran, serta rendahnya kompetensi

kewirausahaan UMKM. Kondisi yang demikian melemahkan

kesiapan bersaing dan daya adaptasi dalam menghadapi

persaingan di kancah perdagangan bebas dan global. Koperasi dan

UMKM juga masih menghadapi masalah keterbatasan akses ke

modal, sehingga menyulitkan dalam usahanya untuk

meningkatkan kapasitas usaha ataupun pengembangan produk-

produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.

c) Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran relatif masih tinggi dengan jumlah

pencari kerja meningkat cukup signifikan dari tahun 2003

berjumlah 1.929 orang menjadi 2.456 orang di tahun 2005

sementara yang ditempatkan di tahun 2003 berjumlah 521 orang

dan tahun 2005 baru ditempatkan 550 orang.

Penyerapan tenaga kerja di sektor industri didominasi oleh

industri kecil, dimana mampu menyerap tenaga kerja berjumlah

5.684 sedangkan industri sedang menggunakan 1.057 tenaga

kerja dan industri besar hanya 760 tenaga kerja. Masih relatif

tingginya tingkat pengangguran terbuka berpotensi menimbulkan

berbagai kerawanan sosial. Meskipun berbagai indikator ekonomi

telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini,

namun demikian dalam realitanya belum mampu menyerap

tambahan angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Ini

antara lain disebabkan pergerakan sektor riil sebagai katup

pengaman dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja belum

optimal dan tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan permintaan

lapangan kerja. Selain itu, tingkat pengetahuan, kapasitas, dan

ketrampilan dari para pencari kerja masih sangat perlu

ditingkatkan untuk disesuaikan dengan kualifikasi yang

dipersyaratkan dalam memasuki dunia usaha.


d) Investasi

Sektor industri bukan sektor dominan dalam memberikan

kontribusi terhadap PDRB di Kota Magelang, namun sektor

tersebut paling sensitif dalam merespon pertumbuhan investasi.

Potensi sektor kegiatan industri di Kota Magelang masih

didominasi oleh sektor industri kecil. Dari data perkembangan

industri diperoleh informasi bahwa jumlah unit usaha tahun 2003

bertambah 10 usaha, tahun 2004 bertambah 17 usaha dan tahun

2005 bertambah 23 usaha. Sedangkan pada industri sedang ada

penambahan usaha di tahun 2004 bertambah 5 usaha, dan

industri besar bertambah 5 usaha di tahun 2004.

Selanjutnya di bidang investasi daerah, masih dijumpai

permasalahan yang berkaitan dengan upaya penciptaan iklim

penanaman modal yang sehat. Beberapa diantaranya adalah: (1)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Magelang yang belum

bisa menjadi magnet kalangan investor untuk menanamkan

modalnya di Kota Magelang; (2) Masih dijumpainya tumpang

tindih koordinasi antar instansi terkait penanganan kegiatan

investasi; (3) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas

infrastruktur dalam mendukung investasi daerah.

e) Stabilitas Perekonomian

Keberhasilan pembangunan bidang ekonomi, antara lain

ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas perekonomian Kota

Magelang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Selama

periode 2000-2006 perekonomian Kota Magelang terus

menunjukkan trend peningkatan, meskipun pada tahun 2003

berdasarkan harga konstan sedikit mengalami penurunan hingga

mencapai angka 2,7% atau turun 1,21% dari tahun sebelumnya,

yang disebabkan oleh melemahnya laju pertumbuhan beberapa

lapangan usaha, namun kondisi ekonomi tahun 2004 hingga akhir

tahun 2005 menunjukkan kecenderungan makin membaik dan

terkendali. Ini ditunjukkan oleh trend membaiknya berbagai

indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah

terhadap dollar, suku bunga SBI.


Perbandingan pertumbuhan masing-masing sektor antara

tahun 2004 dengan 2005 adalah sebagai berikut: sektor pertanian

semula 5,30% turun menjadi 4,87%; industri pengolahan sebesar

-4,52% mengalami kenaikan hingga kisaran 3,12%; Selanjutnya

sektor listrik dan air semula sebesar 3,65% mengalami kenaikan

menjadi 8,17%; perdagangan, hotel dan rumah makan yang telah

tumbuh sebesar 7,89% mengalami penurunan menjadi hanya

7,50%; pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,92% naik

menjadi 5,19%. Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan mengalami kenaikan dari 4,48% menjadi 6,64%,

begitupun jasa-jasa yang semula tumbuh sebesar 3,20% juga naik

menjadi 5,19%. Di sisi lain sektor bangunan mengalami

penurunan hingga mencapai -2,0% dibanding tahun sebelumnya

4,02%.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian penting

dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama ini

sudah dilaksanakan berbagai macam penelitian dan

pengembangan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

perguruan tinggi, masyarakat maupun institusi lainnya. Namun

demikian berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan

tersebut belum terintegrasikan ke dalam suatu jaringan penelitian

dan pengembangan yang efektif sehingga masih terjadi duplikasi

kegiatan penelitian yang serupa. Disamping itu penelitian belum

sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat dan belum

mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hasil karya ilmiah

dan temuan di bidang teknologi selama ini terhenti pada tataran

konsep atau prototipe yang terbatas, sehingga kurang bermanfaat

bagi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kota Magelang mempunyai komitmen kuat

bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini

berangkat dari kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat

belum memiliki budaya iptek yang tinggi. Upaya membudayakan


iptek terus dilakukan, mulai dari sosialisasi, seminar, penjaringan

sampai dengan pameran hasil temuan kreativitas dan inovasi

masyarakat. Berdasarkan inventarisasi melalui kegiatan

Penyelengaraan dan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi

Masyarakat (Krenova) yang dilaksanakan Pemerintah Kota

Magelang, jumlah temuan kreativitas dan inovasi masyarakat

menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah temuan

yang mengikuti penjaringan kreativitas dan inovasi masyarakat

(krenova) sebanyak 13 temuan, meningkat dibandingkan tahun

2004 sebanyak 9 temuan. Pada penyelenggaraan kreativitas dan

inovasi masyarakat (Krenova) tingkat Provinsi Jawa Tengah,

temuan masyarakat Kota Magelang berhasil menduduki peringkat

10 (sepuluh) besar di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan

mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah selama 3

tahun berturut-turut, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

b) Teknologi Informasi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) mengalami

perkembangan yang sangat pesat, termasuk diantaranya di

bidang informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi memberi

kontribusi signifikan terhadap terjadinya perubahan dan kemajuan

di dunia modern. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi begitu cepat berkembang dan menyebar nyaris

tanpa batas. Ilmu pengetahuan dan teknologi cepat menyebar,

ditirukan dan dimanfaatkan di seluruh penjuru dunia, suatu

langkah menuju efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Keluasan dan ketinggian keilmuan ditunjukkan dengan

daya respons yang cepat dan kemampuan dalam menyerap

informasi dan melakukan komunikasi timbal balik dari apa yang

tidak diketahui menjadi diketahui. Berbekal itu selanjutnya

dikembangkanlah berbagai bentuk dan macam penerapan, uji

coba (kreasi) dan inovasi, hingga menemukan sesuatu yang baru.

Hasil temuan itu selanjutnya akan berguna apabila ada proses

difusi, penyebaran informasi dan pemanfaatan yang lebih luas.

Dalam realitasnya kesadaran akan proses tersebut, baru dimiliki


sebagian kecil masyarakat Kota Magelang. Terlihat dari kemauan

dan kemampuan mengakses internet, mempergunakan e-mail, TV

Edukasi dan lain sebagainya untuk keperluan yang lebih maju dan

efisien. Yang terjadi saat ini sistem manual dan tradisional masih

menjadi tradisi, tumpukan berkas dokumen menghabiskan ruang

dan biaya.

Media informasi dan komunikasi yang dimiliki pemerintah,

dari bentuk majalah ”Dinamika” hingga website ”Pemerintah Kota

Magelang”, ”Desa Buku” dan lain-lainnya dirasa masih belum

cukup memenuhi kebutuhan akan informasi dan komunikasi

sebagian masyarakat Kota Magelang. Di sisi lain, sebaliknya,

masyarakat pada umumnya belum begitu akrab, melihat,

mengetahui dan memanfaatkan kemajuan fasilitas hasil rekayasa

teknologi tersebut, yang salah satunya disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi dan diseminasi, serta kampanye akan arti

pentingnya budaya iptek maupun pemanfaatan teknologi

informasi.

4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di Kota

Magelang direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi kota,

yang pada dasarnya menjadikan Kota Magelang sebagai kota jasa,

dengan penekanan pada jasa perekonomian, pendidikan, dan

kesehatan. Sarana prasarana perkotaan pada dasarnya merupakan

elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu kota,

karena masyarakat yang tinggal di suatu kota membutuhkan

kehadiran sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

Sarana prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat

penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana

dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan

suatu kota. Sarana perkotaan meliputi sarana pendidikan, kesehatan,

permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana

rekreasi dan olah raga. Prasarana perkotaan meliputi prasarana

permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang


terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, serta

jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan

Dilihat dari segi aksesibilias, kualitas maupun cakupan

pelayanannya, kondisi sarana dan prasarana perkotaan di Kota

Magelang saat ini sudah cukup baik dan tersebar secara merata di

wilayah Kota Magelang. Sarana dan Prasarana dimaksud adalah :

a) Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang telah tersedia di Kota

Magelang mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga jenjang

Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta adalah sebagai

berikut:

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1 Taman Kanak-Kanak 70

2 Sekolah Dasar 76

3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 21

4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 31

5 Sekolah Menengah Kejuruan 19

6 Sekolah Luar Biasa 2

7 Pendidikan Tinggi (Universitas dan Akademi)

6

Setiap jenjang pendidikan telah pula menyediakan prasarana

yang cukup berkualitas dengan kuantitas yang memadai guna

memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas

keilmuan peserta didik. Prasarana tersebut mencakup peralatan

laboratorium, alat peraga, sarana prasarana Olah Raga dan

Kesenian, termasuk pula peralatan audio visual yang dapat

menciptakan suasana belajar lebih menyenangkan dengan

harapan bahwa kaidah ilmu yang dipelajari akan lebih mudah

dipahami.

Sarana pendidikan yang tersedia tersebut bahkan mampu

menjadi tujuan masyarakat wilayah sekitar Kota Magelang untuk


memperoleh pendidikan. Hal inilah yang mendorong nilai Angka

Partisipasi Kasar (APK) Kota Magelang melebihi 100%.

b) Kesehatan

Sebagaimana sarana prasarana pendidikan, sarana

kesehatan juga telah tersebar merata di seluruh wilayah Kota

Magelang dan juga Meskipun hanya PUSKESMAS Pembantu,

sarana kesehatan tersebut telah mampu membantu masyarakat

untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Secara keseluruhan, jumlah sarana kesehatan baik milik

pemerintah, swasta, maupun perorangan di Kota Magelang adalah

sebagai berikut:

NO. JENIS JUMLAH

1 Rumah Sakit Umum 5

2 Rumah Sakit Jiwa 2

3 Rumah Sakit Paru-Paru 1

4 Rumah Sakit Bersalin 2

5 PUSKESMAS 5

6 PUSKESMAS Pembantu 11

7 Dokter 140

8 Bidan dan Perawat 918

9 Unit Transfusi Darah - PMI 1

Sarana kesehatan di Kota Magelang telah mampu memberikan

pelayanan kepada masyarakat sekitar bahkan telah menjadi

Rumah Sakit rujukan untuk wilayah Kedu. Sarana yang tersedia

didukung dengan prasarana yang memadai dan berkualitas seperti

fasilitas EKG dan Hemodialisa yang didukung pula dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

c) Permukiman

Dari pemanfaatan lahan di Kota Magelang, sebagian besar

lahan yang tersedia, yaitu diatas 72% dari keseluruhan wilayah


Kota merupakan areal terbangun yang sebagian besar diantaranya

mewadahi kegiatan permukiman penduduk. Kondisi tersebut

menuntut penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung kelangsungan kegiatan permukiman.

Sarana permukiman dimaksudkan sebagai berbagai fasilitas

yang ada dan dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya

kegiatan permukiman. Dibandingkan dengan jumlah penduduk

Kota Magelang tahun 2006, maka ketersediaan sarana

permukiman sudah memenuhi. Permasalahan yang muncul adalah

perlunya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada

sehingga memperpanjang usia pakai sarana tersebut.

Untuk prasarana permukiman perkotaan, kondisi saat ini

yang dijumpai adalah masih perlunya peningkatan kualitas

prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana

jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air

bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan. Dalam

penyediaannya, tidak terlepas dari karakteristik kawasan

permukiman yang ada, yaitu kawasan permukiman padat di pusat-

pusat perekonomian kota, kawasan permukiman di perbatasan

dan kawasan permukiman baru.

Prasarana jaringan drainase kota terutama dirancang untuk

mengatasi genangan pada saat musim hujan. Namun demikian

kondisi saat ini masih terdapat genangan di beberapa lokasi di

Kota Magelang. Permasalahan yang harus segera diantisipasi

adalah dengan menyusun master plan drainase kota, yang akan

dijadikan sebagai rencana induk bagi penanganan drainase kota.

Kondisi topografi Kota Magelang yang berkontur merupakan

kondisi fisik alam yang memudahkan pengatasan drainase kota.

Hal itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mengatasi

genangan, sehingga pada masa yang akan datang diharapkan

tidak terdapat lagi genangan di beberapa lokasi.

Prasarana jaringan lain, yaitu air bersih, jaringan listrik dan

telepon, persebarannya sudah menjangkau seluruh kelurahan

yang ada, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas

pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.


d) Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan sarana perekonomian yang

sangat mempengaruhi kehidupan kota dan tingkat ekonomi

masyarakatnya. Posisi strategis Kota menjadi tujuan masyarakat

wilayah sekitar untuk mendistribusikan hasil bumi dan potensi

lainnya serta menjadi tujuan untuk memperoleh kebutuhan baik

primer, sekunder, maupun tersiernya. Peluang demikian ditangkap

dengan penyediaan sarana prasarana perdagangan baik tradisional

maupun modern.

Pasar Tradisional sebagai sarana perdagangan terdiri dari

Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, Pasar Kebonpolo, dan

Pasar Cacaban. Dari keempat pasar tersebut yang paling dominan

adalah keberadaan Pasar Rejowinangun, karena merupakan pasar

skala regional yang memfasilitasi kegiatan transaksi antara

pedagang dan pembeli yang juga berasal dari wilayah sekitar.

Sarana perdagangan modern saat ini sudah berdiri beberapa

supermarket dan mini market, yaitu Matahari Department Store,

Gardena Pasar Raya dan Swalayan, Trio Plaza dan Hero.

Sedangkan keberadaan minimarket telah tersebar dan cenderung

meningkat pada beberapa lokasi yang mudah dijangkau oleh

penduduk.

e) Perhubungan

Prasarana perhubungan darat yang ada di Kota Magelang

menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung

skenario pengembangan kota, yaitu penyebaran keramaian di

seluruh sudut kota. Pada saat ini persebaran prasarana

perhubungan darat masih terkonsentrasi pada kawasan pusat kota

dan pusat pertumbuhan ekonomi kota. Sedangkan upaya

peningkatan prasarana perhubungan darat pada kawasan

perbatasan sudah mulai dirintis sejak tahun 2001, yang telah

berdampak pada tercapainya keseimbangan pertumbuhan

ekonomi pada kawasan perbatasan.


Kondisi aspek sarana perhubungan pada saat ini dapat

dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi yang terdiri dari

terminal dan sarana angkutan publik. Untuk sarana terminal

keberadaan terminal Tidar yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta

merupakan sarana tempat perpindahan moda angkutan dari luar

kota ke angkutan dalam kota atau dari luar kota ke angkutan

perdesaan. Pelayanan yang diberikan dari terminal tersebut adalah

untuk angkutan publik antar kota dengan tujuan utama adalah

Kota Semarang, Jogjakarta, Purwokerto, sedangkan kota-kota lain

yang menjadi tujuan adalah Purworejo, Salaman, Salatiga,

Wonosobo, Temanggung, Parakan. Kota-kota diluar Provinsi Jawa

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi tujuan

adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Denpasar, serta

beberapa kota di Pulau Sumatra. Jangkauan pelayanannya selain

mencakup warga Kota Magelang juga warga dari Wilayah sekitar.

Selain terminal Tidar yang merupakan terminal induk Kota

Magelang, sarana perhubungan darat yang lain adalah sub

terminal. Saat ini terdapat 2 (dua) sub terminal yaitu sub terminal

Kebonpolo dan sub terminal Rejomulyo. Meski demikian, selain

kedua sub terminal tersebut, juga terdapat beberapa tempat yang

dimanfaatkan sebagai pergantian moda angkutan, baik antar jalur

dalam kota, maupun antara angkutan perdesaan dan angkutan

perkotaan. Tempat-tempat itu adalah di kawasan Canguk,

Shopping Center, Jalan Alibasah Sentotprawirodirjo, Jalan

Sudirman, dan Sambung.

Keberadaan “sub terminal” di luar dua sub terminal tersebut

memunculkan permasalahan tentang kepentingan perencanaan

ulang sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam

manajemen / pengelolaan transportasi perkotaan. Pada kurun

waktu 20 tahun yang akan datang sub terminal yang harus

dibangun adalah sub terminal di lokasi Jalan Alibasah

Sentotprawirodirjo dan di lokasi Kawasan Canguk. Kedua sub

terminal tersebut direncanakan memfasilitasi perpindahan moda

angkutan umum dari daerah Bandongan dan Tegalrejo. Sedangkan

perpindahan moda angkutan di lokasi Shopping Center dapat


dirancang bersamaan dengan peningkatan fasilitas perdagangan di

lokasi tersebut. Untuk sub terminal Kebonpolo dapat direncanakan

secara terpadu apabila di kawasan itu dibangun fasilitas

perdagangan modern.

f) Rekreasi dan Olah Raga

Pada aspek sarana rekreasi dan olah raga kota, kondisi saat

ini yang mendesak untuk segera ditangani adalah persebaran

sarana rekreasi publik, yaitu taman-taman kota yang bersifat

taman rekreasi publik, dimana keberadaan sarana rekreasi publik

masih terpusat pada Taman Badaan dan Ruang Terbuka di Alun-

Alun Kota Magelang. Sisi utara dan selatan kota harus dilengkapi

dengan sarana rekreasi publik, sehingga masyarakat Kota

Magelang dapat menikmati waktu luang di taman tersebut. Di sisi

utara lokasi pembuatan sarana rekreasi publik yang masih

memungkinkan adalah pada Kawasan GOR Samapta dan Kawasan

Sidotopo. Sedangkan untuk sarana olah raga bagi cabang olah

raga bulu tangkis, masyarakat Kota Magelang pada umumnya

menggunakan gedung balai kelurahan dan balai kecamatan,

sehingga persebarannya sudah merata. Untuk tenis lapangan

persebarannya sudah cukup merata. Sarana olah raga yang perlu

mendapatkan pemikiran adalah bola volley dan sepak bola, hal ini

disebabkan oleh keterbatasan lahan terbuka yang masih tersisa di

Kota Magelang.

Pada tahun 2006 telah dicanangkan pengembangan Kawasan

GOR Samapta sebagai kawasan olah raga dan rekreasi dengan

fasilitas olah raga yang akan dibangun meliputi kolam renang dan

stadion madya. Selanjutnya, di tahun 2007 disusun Master Plan

Kawasan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Teknis

Pembangunan Kolam Renang dan Stadion Madya. Penyusunan

rencana teknis tersebut sebagai persiapan untuk pembangunan

fisik kawasan yang direncanakan akan dimulai tahun 2008.

Dengan dibangunnnya beberapa sarana olah raga pada kawasan

tersebut diharapkan akan menambah sarana olah raga di Kota


Magelang dan juga akan mendukung terciptanya peran dan fungsi

sebagai kota jasa.

5. Politik

a) Kehidupan Berpolitik

Pemilihan umum Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung tahun 2005 yang

berjalan dengan demokratis, aman, dan adil telah berhasil

membentuk lembaga suprastruktur politik daerah yang legitimate

(DPRD dan Walikota/Wakil Walikota). Capaian politik ini

merupakan modal penting sebagai pijakan dalam menopang dan

memperkuat proses konsolidasi demokrasi di Kota Magelang.

Terpeliharanya suasana yang sejuk dan kondusif selama ini

memberi kontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan pesta

demokrasi itu. Peran dan fungsi aparat keamanan, jajaran

pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang didukung oleh

masyarakat luas telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Terjaganya netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran

Pemerintah Kota Magelang terhadap politik sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

menjadi catatan tersendiri yang bermuatan positif bagi upaya

peningkatan profesionalisme aparatur dalam bingkai

pembangunan politik di daerah.

Dalam realitasnya, pergerakan arus demokrasi yang ada

dalam perspektif teori politik masih berproses sekadar memenuhi

persyaratan demokrasi prosedural dan belum mengarah kepada

terciptanya demokrasi substansial. Proses politik (formulasi dan

pengambilan kebijakan publik) pada sistem politik yang telah

terbangun masih cenderung berlangsung sebatas formalitas dan

belum secara mendasar serta komprehensif mengikutsertakan

peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga

banyak kebijakan publik yang tidak atau kurang sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Efeknya adalah muncul

berbagai tuntutan eskalatif rakyat terhadap praktik

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih di


tingkat daerah. Penerapan mekanisme checks and balances yang

adil serta kebebasan dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik

warga menjadi isu politik yang hangat sejalan dengan semakin

bergulirnya arus demokratisasi. Perkembangan visi dan misi partai

politik ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan

kesadaran dan dinamika kehidupan sosial politik masyarakat dan

tuntutan demokratisasi. Orientasi yang lebih dominan kepada

kepentingan diri, kelompok atau ideologi masing-masing dari para

elite/aktor politik daripada kepentingan rakyat banyak sangat

mewarnai atmosfer perpolitikan lokal yang tengah berlangsung.

Apalagi ditambah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

yang masih marak dalam praksis penyelenggaraan pemerintahan

membawa dampak kepada teralienasi dan terdegradasinya derajat

keterwakilan politik (representative) para wakil rakyat di mata

konstituen/publik. Dalam perspektif etika politik, penyelewengan

kekuasaaan yang terjadi merefleksikan masih rendahnya

kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa

nasionalisme, dan cinta tanah air dari para pelakunya.

Dalam konteks hubungan pusat-daerah, format desentralisasi

dan otonomi daerah yang sudah dibangun berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

semakin mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan, antara

lain disebabkan kurangnya koordinasi pusat-daerah dan masih

belum konsistennya sejumlah peraturan perundangan yang ada.

Peran dan fungsi pemerintah daerah (sistem politik daerah pada

umumnya) dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

rakyat, sebagai esensi dan filosofi dasar dari tujuan otonomi

daerah, belum termanifestasi secara riil dalam praktik

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemenuhan kebutuhan hak-

hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat belum berjalan secara

optimal. Dimensi ”minta dilayani” masih kental menyelimuti pola

pikir (mindset) para elite lokal yang mestinya pada dirinya


teremban amanat rakyat untuk mewujudkan harkat dan martabat

kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di

tingkat lokal. Memudarnya makna hakekat demokrasi tersebut

dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri akan cenderung

menggerus dan memperpuruk legitimasi dan kredibilitas

pemerintah di mata publik, sehingga muncul sikap

ketidakpercayaan kepada pemerintah. Implikasinya, segala

kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering tidak

berjalan efektif di lapangan. Dalam proporsi tertentu muncul

ketidakpatuhan dan ketidaktaatan sosial yang menjurus kepada

suasana anomali yang barangkali bisa menjadi cikal bakal

tumbuhnya anarkisme dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Secara psiko-sosial, kondisi itu juga memungkinkan tumbuhnya

sikap apatis, pesimis, skeptis, ketidakpedulian, atau bahkan

ketidakberdayaan (disempowerment) masyarakat terhadap segala

keluaran (out put) dan capaian kinerja dari proses

penyelenggaraan sistem pemerintahan.

b) Partisipasi Politik

Tingginya angka partisipasi politik masyarakat Kota Magelang

(tercatat pada Pemilu Legilslatif sebesar 75,49 persen, Pilpres

putaran I 79,42 persen, Pilpres putaran II tahun 2004 81,03

persen, dan Pilkadasung 2005 sebesar 77,45 persen, atau rata-

rata sebesar 78,35 persen) memberi andil yang besar, tidak saja

terhadap suksesnya Pemilu dan Pilkadasung melainkan juga dalam

memperkuat legitimasi figur-figur terpilih untuk mengemban

amanat rakyat. Fenomena politik ini mencerminkan bahwa proses

pendidikan dan pembelajaran politik telah cukup berjalan dalam

menumbuhkembangkan partisipasi politik warga. Namun

demikian, secara substansial, partisipasi politik warga belum

tampak otonom, yang tampak ke permukaan lebih terlihat sebagai

mobilisasi massa oleh aktor atau kelompok politik tertentu yang

cenderung hanya diorientasikan kepada keuntungan dan

kepentingan mereka sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa fungsi

partai politik ataupun kelompok kepentingan lainnya dalam


internalisasi nilai, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi

politik, serta komunikasi politik belum berjalan sebagaimana

mestinya. Budaya politik demokrasi belum berkembang sesuai

nilai-nilai yang ada sehingga kualitas pemahamannya belum

mampu diwujudkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Tingkat

rasionalitas politik warga belum berkembang sebagaimana

mestinya sehingga seringkali yang muncul ke permukaan adalah

emosi politik dan terabaikannya etika berdemokrasi.

Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah

berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak rakyat dalam

kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu

menstimulasi masyarakat untuk lebih jauh kian aktif berpartisipasi

dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik.

Kemajuan itu tidak terlepas dari berkembangnya peran partai

politik, organisasi non-pemerintah dan organisasi-organisasi

masyarakat sipil lainnya, serta adanya kebebasan pers dan media

yang antara lain ditandai dengan peran aktifnya dalam

menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

6. Keamanan dan Ketertiban

a) Stabilitas keamanan dan ketertiban

Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah

merupakan keberhasilan seluruh elemen baik dari jajaran

pemerintah maupun masyarakat, utamanya aparat/perangkat

keamanan dan ketertiban. Situasi keamanan dan ketertiban yang

sejuk dan kondusif selama ini telah menjadi modal dan kekuatan

bagi Kota Magelang dalam melangsungkan praktik

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan. Keberlangsungan dan kelancaran segala

kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan

Pemerintah Kota Magelang beserta jajarannya sudah tentu

memerlukan dukungan suasana yang kondusif dan nyaman dari

lingkungan yang melingkupinya. Harmonisasi antar warga dalam

interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang


telah berjalan serasi selama ini sangat mendukung terhadap

berbagai upaya yang dilakukan guna menciptakan dan

mengembangkan tenggangrasa, toleransi, hormat menghormati,

dan kesetiakawanan sosial antar berbagai unsur yang ada. Hal

yang membanggakan bagi Kota Magelang adalah meskipun tingkat

pluralistik masyarakatnya cukup tinggi, namun terjadinya gejolak

ataupun konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal

hingga kini dapat ditekan serendah mungkin. Kondisi yang

favourable ini merupakan prestasi dan prestise yang layak untuk

selalu dijaga dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat

Kota Magelang.

b) Antisipatif dan preventif

Secara empirik, gangguan keamanan dan ketertiban yang

selama ini muncul dan berpotensi berkembang di Kota Magelang

adalah apabila terjadi konflik antara buruh dan majikan dalam

pengelolaan manajemen perusahaan; perilaku tidak tertib

kalangan sektor informal kaki lima dan gepeng; unjuk rasa;

perkelahian/perselisihan antar kelompok dan tawuran;

pelanggaran norma sosial; serta berbagi bentuk pelanggaran dan

ketidakdisiplinan lainnya. Adanya kerawanan dan masalah sosial

tersebut akan berdampak negatif dan berpotensi melahirkan

berbagai penyakit masyarakat seperti kriminalitas,

penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran,

premanisme, dan perilaku sosial yang menyimpang lainnya. Lebih

dari itu, tidak boleh dilupakan juga terhadap ancaman bahaya

yang lebih besar yakni terorisme, konflik yang bersifat SARA, dan

gerakan radikalisme yang acapkali bersifat laten serta memiliki

spektrum jaringan dan daya destruktif yang lebih luas.

Potensi terjadinya riak-riak kecil gesekan sosial tetap ada

dan harus senantiasa kita waspadai bersama. Upaya antisipatif

dan preventif dalam memperkuat jalinan kohesi sosial adalah

dengan memupuk dan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan

dan kegotongroyongan yang telah menjadi karakter bangsa

Indonesia. Penguatan wawasan kebangsaan dan semangat


persatuan kesatuan akan menyuburkan rasa memiliki (sense of

belonging) bagi setiap individu dan warga masyarakat terhadap

lingkungan huniannya sendiri maupun cakupan yang lebih luas

dalam wilayah Kota Magelang, meski antara satu dengan lainnya

terdapat perbedaan baik sosial, ekonomi, budaya, agama maupun

orientasi politiknya. Permasalahannya, dalam perkembangan

kehidupan yang makin kompleks ini sangat dirasakan adanya

kecenderungan memudarnya nilai-nilai wawasan kebangsaan dari

berbagai lapisan masyarakat. Lunturnya nilai-nilai wawasan

kebangsaan pada gilirannya dapat memunculkan sikap dan

tindakan yang hanya bersemangatkan solidaritas sempit, ikatan

primordial, dan sektarian dari satu kelompok masyarakat tertentu

yang bisa mengakibatkan retaknya keharmonisan, keserasian, dan

integrasi antar warga dalam jalinan interaksi sosial. Di sisi lain,

maraknya perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang

menggerogoti kekayaan negara mencerminkan pula terjadinya

erosi dan menipisnya rasa cinta air dari para pelakunya.

c) Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat

Terjadinya pelanggaran dan ketidaknyamanan lingkungan

akibat gangguan keamanan pada satu sisi disebabkan oleh

lemahnya kesiap-siagaan dan kewaspadaan aparat keamanan, dan

juga karena kurangnya dukungan masyarakat dalam menjaga

kondusifitas lingkungan sekitar melalui sistem keamanan

lingkungan yang berbasiskan rakyat semesta. Karenanya

diperlukan aparat keamanan yang terlatih dan terbina secara

berkelanjutan, sekaligus penyiapan komponen-komponen

masyarakat dalam konteks cegah dan deteksi dini terhadap semua

gejala yang diindikasikan mempunyai kecenderungan membuat

suasana tidak aman dan tidak tertib. Penanaman nilai serta

sosialisasi beserta keteladanan para pemimpin mengenai arti

penting penerapan pola hidup yang tertib dan patuh aturan

hendaknya bisa dikembangkan secara intensif dan operasional

dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan begitu lambat laun

akan terkristalisasi suatu pranata atau nilai-nilai disiplin, patuh

dan taat aturan, serta penegakan supremasi hukum kepada siapa


saja tanpa pandang bulu dalam format tata nilai sosial. Secara

evolutif diharapkan nilai-nilai kebiasaan (custom) tersebut menjadi

pegangan dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk suatu

budaya masyarakat yang senantiasa mengedepankan spirit disiplin

dan etos kerja yang tinggi. Termasuk di dalam ranah ini adalah

partisipasi masyarakat melalui peningkatan kesiapsiagaan dan

kewaspadaan dalam menghadapi bencana yang juga ikut

menyumbang bagi terciptanya kenyamanan lingkungan dalam

kehidupan bersama.

Patut pula dicatat bahwa pada tataran masyarakat sipil,

melalui fasilitasi Pemerintah Kota Magelang, telah terbentuk Forum

Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dan Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) di Kota Magelang yang diharapkan dapat

menjadi pilar dalam memperkuat dan menggalang solidaritas,

toleransi, kerukunan, dan tenggang rasa antar umat yang memiliki

perbedaan baik suku bangsa/etnis maupun agama yang

dipeluknya. Intensitas komunikasi, kerjasama, dan koordinasi

antar warga dengan latar belakang beda suku dan agama ini

sangat diperlukan untuk mempererat dan memperkokoh semangat

persaudaraan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa

dalam wadah NKRI. Pengembangan dan pemupukan wawasan

serta semangat kebangsaan ini harus dilaksanakan secara

berkelanjutan dan berkesinambungan, disampaikan secara

berulang-ulang (repetitif), dan disertai keteladanan yang nyata

dari para pemimpinnya guna kian menumbuhkembangkan rasa

nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air pada semua lapisan

masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda. Disamping

itu, juga dibutuhkan semangat kebersamaan, kebesaran hati, dan

kegotongroyongan dalam memperkokoh rasa saling menghormati

dan menghargai intern umat beragama, intra umat beragama, dan

antara umat beragama dengan pemerintah dalam suasana

”kekitaan” untuk mengerti, memahami, menyadari, dan menerima

adanya perbedaan yang ada. Secara preventif, dampak yang

diharapkan dari upaya-upaya tersebut adalah agar dapat

mencegah terjadinya perpecahan antar umat atau menghindari


munculnya tindakan kekerasan yang acapkali hadir dalam gejolak

atau konflik antar umat beragama maupun antar etnis.

7. Hukum dan Aparatur

a) Pemerintahan Umum

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

tahun 1945, Pasal 18, Pemerintah telah menetapkan undang-

undang yang mengatur tentang Pemerintahan di Daerah yang

digunakan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pemerintahan

daerah. Perubahan yang sangat signifikan di dalamnya adalah

diterapkannya sistem pelaksanaan pemerintahan daerah yang

semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era ini

Pemerintah Daerah benar-benar diberi keleluasaan sepenuhnya

dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan batas

kewenangannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Kabupaten/Kota diberi keleluasaan dalam

mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi dengan

mendorong upaya-upaya pemberdayaan masyarakat,

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran

serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

menempatkan Otonomi Daerah secara riil dan seluas-luasnya

kepada daerah. Kabupaten dan Kota dalam kedudukannya sebagai

Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan

untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa

dan aspirasi masyarakat. Hampir semua kewenangan dapat

dilaksanakan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta

kewenangan lainnya. Maksud kewenangan bidang lainnya itu


meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan

dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan

sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi

dan standarisasi nasional. Lebih dari itu, dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 juga telah ditegaskan bahwa antara

pemerintah Kabupaten dan atau Kota tidak ada lagi hubungan

hierarkhis dengan Pemerintah Provinsi, meski Provinsi tetap

berkedudukan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan berlangsungnya reformasi, pelaksanaan

otonomi terus berjalan sesuai dengan perkembangan jaman,

namun dalam rangka menyelaraskan antara undang-undang yang

satu dengan undang-undang lainnya dalam perkembangannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hasilnya secara relatif

telah terjadi keselarasan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 dengan undang-undang lainnya seperti: Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas

Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Meskipun undang-undang tentang pemerintahan daerah telah

diganti, tetapi pada dasarnya tidak merubah pelaksanaan asas

desentralisasi, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tetap diberi

kewenangan penuh sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah

yang mengacu pada undang-undang sebelumnya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana Pemerintah

Kota Magelang 20 tahun ke depan dapat menjalankan roda

pemerintahan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang telah

diberikan. Dalam kerangka itulah, maka Program Pembangunan

Jangka Panjang Kota Magelang harus mampu dipersiapkan dengan

format perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum,

hukum, dan aparatur sesuai dengan perkembangan situasi dan


kondisi, serta mengakomodasikan berbagai kepentingan yang

selaras dengan aspirasi masyarakat.

b) Hukum

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pelayanan masyarakat adalah penegakan

supremasi hukum yang merupakan salah satu pilar dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hukum

dapat diterapkan sebagaimana mestinya sebagai tempat pijakan

bagi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat.

Upaya-upaya konkret dalam penegakan supremasi hukum

sebagai manifestasi pemulihan kepercayaan masyarakat di Kota

Magelang telah ditempuh melalui penyusunan dan penerbitan

produk-produk hukum daerah yang aspiratif sesuai kebutuhan

daerah serta mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya tersebut ditunjang pula dengan peningkatan kapasitas dan

kualitas kelembagaan serta aparatur hukum dan penyediaan

sarana prasarana hukum yang memadai.

Pembinaan hukum tahun 2000 sampai tahun 2004

berpedoman pada kebijakan umum bidang hukum sebagaimana

tercantum dalam pokok-pokok reformasi pembangunan Kota

Magelang Tahun 1999 serta kebijakan bidang hukum yang

tercantum dalam Propeda Kota Magelang Tahun 2002-2005 dan

RENSTRA Kota Magelang Tahun 2002-2005.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pembinaan

hukum di Kota Magelang dalam kurun waktu Tahun 2000-2004

adalah :

(1) Produk Hukum berupa Peraturan Daerah, Tahun 2000

sebanyak 18 buah, Tahun 2001 sebanyak 22 buah, tahun 2002

sebanyak 17 buah, tahun 2003 sebanyak 21 buah dan tahun

2004 sebanyak 4 buah.

(2) Sedangkan dalam rangka peningkatan SDM di bidang

teknis perancangan perundang-undangan, tahun 2002 dan


2003 Bagian Hukum telah mengadakan kerja sama dengan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

melaksanakan bimbingan teknis perancangan perundang-

undangan kepada pejabat/staf dilingkungan Pemerintah Kota

Magelang dan para Ketua Komisi serta Anggota Komisi A DPRD

Kota Magelang.

(3) Penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Peraturan

Daerah) sehingga terwujud peningkatan rasa memiliki dari

masyarakat terhadap produk hukum yang telah ada. Kegiatan

penyuluhan hukum berupa sosialisasi Perda, dan peraturan

hukum lainnya serta pembinaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi (JDI) Hukum telah dilaksanakan sejak tahun 2003

sampai tahun 2004.

(4) Pemberdayaan lembaga hukum sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan hukum bagi

semua penegak hukum yang ada di Kota Magelang melalui

koordinasi antar lembaga/instansi daerah, khususnya lembaga

penegak hukum serta komunikasi aktif antara legislatif,

eksekutif dan yudikatif di daerah melalui jalur-jalur yang efektif

serta mengacu kepada tugas dan fungsinya masing-masing.

(5) Koordinasi aparat penegak hukum sebagai upaya

menyamakan presepsi dalam rangka menyelesaikan

kasus/permasalahan hukum yang ada di Pemerintah Kota

Magelang. Bagian Hukum telah mengadakan pertemuan rutin

setiap 3 ( tiga ) bulan sekali dengan aparat penegak hukum

yang terdiri dari aparat kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

Satpol PP, Ikadin dan IPHI serta Kesbanglinmas.

c) Kelembagaan dan Aparatur

Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam mengelola

kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang

adalah masalah kelembagaan, yang merupakan struktur dan

wadah dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi

sesuai kewenangan yang dimilikinya.


Pemerintah Kota Magelang memiliki 46 lembaga daerah atau yang

biasa dikenal dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang terdiri dari:

- Sekretariat Daerah

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Dinas Pekerjaan Umum

- Dinas Kesehatan

- Dinas Pendidikan

- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

- Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota

- Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

- Dinas Pengelolaan Pasar

- Inspektorat

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Badan Kepegawaian Daerah

- Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Tidar

- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- Kantor Penanaman Modal

- Kantor Lingkungan Hidup

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

- Kecamatan Magelang Utara

- Kecamatan Magelang Tengah

- Kecamatan Magelang Selatan

- Kelurahan Jurangombo Utara

- Kelurahan Jurangombo Selatan

- Kelurahan Rejowinangun Selatan

- Kelurahan Magersari


- Kelurahan Tidar Utara

- Kelurahan Tidar Selatan

- Kelurahan Wates

- Kelurahan Potrobangsan

- Kelurahan Kedungsari

- Kelurahan Kramat Utara

- Kelurahan Kramat Selatan

- Kelurahan Kemirirejo

- Kelurahan Cacaban

- Kelurahan Rejowinangun Utara

- Kelurahan Magelang

- Kelurahan Panjang

- Kelurahan Gelangan

Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

Hasil-hasil penataan kelembagaan Kota Magelang telah dituangkan

dalam Peraturan Daerah sebagai berikut :

(1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Magelang.


Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas

Daerah.


Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga

Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan

Polisi Pamong Praja.


Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan

dan Kelurahan.

Perkembangan fenomena sosial politik pada saat ini

menunjukkan bahwa secara umum semangat reformasi telah


membawa bangsa Indonesia pada suasana kehidupan yang sarat

dengan harapan. Pada tataran awal, tuntutan reformasi tertuju

pada aparatur pemerintah. Rakyat mengharapkan terwujudnya

good governance dengan dukungan aparatur pemerintah yang

profesional, responsif, dan bersih dari KKN. Mereka cukup paham

bahwa pemerintahan yang baik itu antara lain dapat terwujud

melalui kebijakan desentralisasi, yang intinya mengarahkan

kepada pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku

kepentingan untuk berperan serta dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan demi terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada realitasnya, berbagai tuntutan itu tidaklah mungkin serta

merta dapat terwujud. Banyak langkah yang mesti direncanakan,

dilakukan, dan dinilai secara sistimatis dan konsisten. Dalam

konteks ini, penataan sumber daya aparatur menjadi hal yang

sangat penting dilakukan, terlebih lagi di era yang sarat akan

tuntutan keterbukaan (transparansi) dan akuntabel seperti saat

ini.

Penataan sumber daya aparatur yang profesional dalam

manajemen otonomi daerah merupakan sesuatu yang harus

dilaksanakan. Reformasi di bidang administrasi pemerintahan

mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih berkualitas dan

mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik,

pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial

ekonomi.

Apabila dikaji secara lebih cermat, manajemen otonomi

daerah yang luas dan utuh tidak saja bermakna sebagai peluang,

tetapi juga tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Otonomi daerah memang memberi kesempatan yang besar

kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengatur,

melayani, dan memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka hidup

bermasyarakat dan berpemerintahan. Namun demikian, sejumlah

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa begitu saja

dapat dialihkan kepada masyarakat daerah.

Untuk dapat bermakna positif bagi kehidupan masyarakat,

otonomi daerah mensyaratkan terbentuknya sejumlah kondisi


kelembagaan yang responsif dalam mengelola kewenangan-

kewenangan daerah yang dimiliki. Selain itu juga didukung oleh

aparatur yang terampil serta masyarakat yang siap serta kreatif

dalam memanfatkan peluang-peluang yang terbuka. Itulah

sebabnya, maka penyerahan kewenangan ke daerah tetap

berprinsip kepada koridor-koridor yang ada dan disesuaikan

dengan tingkat kebutuhan, kemampuan, dan kemanfaatannya.

Dalam konteks ini, faktor kunci yang utama adalah

profesionalisme aparatur.

Keberhasilan manajemen otonomi daerah menuntut perlunya

peningkatan kapasitas dan etos kerja yang tinggi dari para

pelaksananya. Dengan itu maka sudah seharusnya pemerintah

daerah mengupayakan tersedia dan terciptanya aparatur yang

profesional, baik dalam arti kapabilitas maupun dalam arti

integritas, moralitas dan etika yang tinggi dalam praktik sehari-

harinya.

Aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu aset

daerah yang setiap saat selalu harus diberdayakan serta

ditingkatkan baik dari segi kemampuan, moralitas, etika, maupun

budaya kerjanya. Tujuannya adalah agar dapat merealisasikan

pelaksanaan otonomi daerah sehingga pada gilirannya akan

mampu mengemban tujuan negara pada umumnya dan tujuan

daerah pada khususnya, yakni peningkatan kesejahteraan dan

kualitas taraf hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita yang

tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Kota Magelang, yang merupakan Kota terkecil di

Indonesia, pada tahun 2006 tercatat memiliki 4.046 personil PNS

yang terdistribusi di sejumlah 29 SKPD. Sejumlah 4.046 personil

PNS ini merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang

kesehariannya mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan

roda pemerintahan daerah, pembangunan dan melayani

masyarakat sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-

masing.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM

aparatur pemerintah, telah dilaksanakan berbagai pelatihan baik


yang bersifat struktural, fungsional maupun teknis yang

penyelenggaraannya dilakukan secara mandiri atau melalui

pengiriman peserta pada tingkat provinsi / pusat.

Dalam aplikasi selanjutnya, terhadap SDM aparatur yang telah

dibekali dengan berbagai ketrampilan tersebut selanjutnya

disamping diadakan langkah-langkah pengendalian juga perlu

dilkukan peningkatan pengawasan yang efektif dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini guna

mendukung terciptanya aparatur yang bersih. Adapun langkah-

langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pengawasan

aparatur selama ini adalah pembinaan pegawai/peningkatan

disiplin pegawai dengan mengedepankan etika, moral dan etos

kerja yang tinggi terhadap setiap individu aparatur.

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan dalam

rangka menunjang peningkatan kualitas aparatur, juga telah

dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana kerja sesuai

dengan kebutuhan dan tentunya sebatas kemampuan keuangan

daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan

dan pembangunan diperlukan adanya kelembagaan yang kokoh

dan optimal terhadap fungsi-fungsi dan hubungan antar instansi

pemerintah.

Pemerintah Kota Magelang melalui program tahunannya

secara berkelanjutan dan insidentil telah melaksanakan kegiatan

koordinasi mulai dari tingkat pimpinan daerah hingga tingkat

jajaran dibawahnya. Dengan mendasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah, telah diselenggarakan rapat koordinasi

MUSPIDA (plus) Kota Magelang yang anggotanya terdiri dari

Walikota Magelang, Kapolresta Magelang, Komandan Kodim 0705

Magelang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Ketua

Pengadilan Negeri Kota Magelang, dan Ketua DPRD Kota

Magelang. Rakor MUSPIDA (plus) merupakan forum kerjasama

dan konsolidasi untuk saling tukar menukar informasi mengenai

berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara


koordinatif, materi yang dibahas antara lain meliputi masalah

stabilitas politik di Kota Magelang, keamanan, ketertiban dan

ketentraman, sosial kemasyarakatan dan berbagai masalah aktual

lainnya.

Ditingkat Legislatif terdapat wadah koordinasi yaitu Forum

Komunikasi Legislatif Daerah (FORKOMLEGEDA) yang berfungsi

membina hubungan, menyamakan persepsi dan menyerasikan

kebijakan serta sebagai forum untuk memecahkan berbagai

masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Forum ini diadakan secara insidentil guna menyikapi berbagai

masalah strategis yang membutuhkan langkah pemecahan secara

koordinatif, untuk tingkat nasional koordinasi antar DPRD se

Indonesia diwadahi dalam forum Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Dalam tingkat hubungan antar pemerintah daerah,

Pemerintah Kota Magelang sudah tercatat sebagai anggota

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Organisasi

ini merupakan wahana koordinasi antar pemerintah kota di seluruh

Indonesia dengan orientasi utama untuk menyamakan presepsi

tentang pelaksanaan otonomi daerah dan sekaligus sebagai media

koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Disamping berbagai bentuk koordinasi tersebut di atas,

Pemerintah Kota Magelang secara rutin juga telah melaksanakan

langkah-langkah koordinasi yang meliputi koordinasi perencanaan

pembangunan, koordinasi laporan pembangunan serta koordinasi

pengawasan pembangunan, hal tersebut sebagai upaya untuk

mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan sehingga hasilnya dapat tercapai secara optimal.

8. Wilayah dan Tata Ruang

a) Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang disusun untuk

mengantisipasi kecenderungan perkembangan kota dengan

memberikan arah dan pedoman bagi pengembangan kota. Dengan


demikian tujuan penataan ruang Kota Magelang adalah agar

supaya kegiatan-kegiatan masyarakat perkotaan dapat tertata

sesuai peruntukannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Penyusunan rencana tata ruang kota didasarkan pada

kondisi yang akan dicapai bagi Kota Magelang, yaitu pada

dasarnya menjadikan Magelang untuk mampu mengemban peran

dan fungsi sebagai kota jasa, dengan penekanan pada jasa

pendidikan, jasa kesehatan dan jasa perekonomian. Peran rencana

tata ruang dengan demikian sangat terkait dengan pengembangan

suatu wilayah. Wilayah-wilayah yang akan dikembangkan disusun

dalam skenario pengembangan wilayah dan diakomodasi didalam

rencana tata ruang wilayah.

Saat ini penataan ruang dan pengembangan wilayah di Kota

Magelang didasarkan pada rencana tata ruang Kota Magelang

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1999

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Magelang. Rencana tata ruang tersebut mengatur arah

pengembangan Kota Magelang dalam 4 wilayah pengembangan

yaitu 4 Bagian Wilayah Kota (BWK). Masing-masing BWK

mengemban arah pengembangan kegiatan, yaitu BWK I atau

Pusat Kota adalah sebagai kawasan yang diarahkan untuk

mewadahi kegiatan jasa, perdagangan; BWK II untuk mewadahi

kegiatan pendidikan, rekreasi dan olah raga; BWK III sebagai

pusat pengembangan kegiatan pariwisata kota sedangkan BWK IV

lebih diarahkan untuk mewadahi pengembangan kegiatan

perdagangan, perhubungan dan jasa.

Penetapan BWK yang masing-masing mewadahi kegiatan

tertentu tersebut ditujukan untuk mengarahkan pengembangan

Kota Magelang, di mana pada dasarnya adalah mengembangkan

dan meratakan keramaian kota kesemua sudut kota. Itu dilakukan

untuk mengantisipasi konsentrasi pengembangan kegiatan pada

pusat-pusat kegiatan ekonomi kota yang selama ini masih terpusat

pada kawasan pusat kota saja. Apabila kondisi ini dibiarkan terus-

menerus diperkirakan kelak akan terjadi ketidakseimbangan


pertumbuhan kegiatan dan ketidakmerataan distribusi sarana dan

prasarana kota.

Untuk menyebarkan keramaian kota maka sejak tahun 2001

telah disusun skenario pengembangan kota dengan menciptakan

pusat-pusat pertumbuhan baru perekonomian kota, yang meliputi

pengembangan: Kawasan Sidotopo, Kawasan GOR Samapta,

Kawasan Kebonpolo, Kawasan Soekarno-Hatta, Kawasan Taman

Kyai Langgeng, Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar.

Kawasan-kawasan tersebut dikembangkan berdasarkan arah

pengembangan dalam rencana tata ruang.

Tahap pengembangan kawasan-kawasan itu pada umumnya

masih dalam tahap awal pengembangan melalui pembangunan

beberapa jaringan infrastruktur yang dipadukan dengan upaya-

upaya untuk menarik penanam modal. Dalam pengembangan

kawasan ini diperkirakan yang kurang diminati penanam modal

adalah Kawasan GOR Samapta. Oleh karena itu dalam

mengembangkan kawasan itu harus dipacu dengan pengalokasian

anggaran yang memadai dari daerah.

Pada aspek penataan ruang, Peraturan Daerah Nomor 4

tahun 1999 akan berakhir pada tahun 2008, dan saat ini sedang

dilakukan revisi penyusunan rencana tata ruang yang mendasari

penyusunan peraturan daerah baru yang akan mengganti

peraturan daerah tentang penataan ruang yang tengah berlaku

saat ini. Revisi rencana tata ruang dilakukan selain disebabkan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 akan berakhir pada tahun

2008, juga dikarenakan telah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Maka dari itu bagi

Kabupaten dan Kota harus segera menyusun revisi rencana tata

ruang agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok yang

diamanatkan dalam undang-undang penataan ruang.

Perencanaan tata ruang suatu daerah tidak bisa terlepas dari

perencanaan tata ruang daerah disekitarnya, serta perencanaan

tata ruang yang disusun oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Dalam membahas rencana tata ruang Kota Magelang, selain

mengacu pada rencana tata ruang yang disusun oleh Pemerintah


Provinsi Jawa Tengah, juga memperhitungkan kecenderungan

yang terjadi dan diprediksi akan terjadi pada wilayah-wilayah

sekitar Kota Magelang.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah,

Kota Magelang diidentifikasikan sebagai suatu kawasan cepat

tumbuh. Hal itu berarti Kota Magelang dipandang mampu

memberikan pelayanan bagi wilayah-wilayah disekitarnya.

Pelayanan yang mampu diberikan oleh Kota Magelang adalah

didukung dengan kelengkapan fasilitas pelayanan dasar, yang

terutama meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan

perdagangan. Disamping itu, dan seiring dengan pengembangan

bidang kepariwisataan, pelayanan jasa akomodasi pariwisata telah

cukup berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang

memadai. Dengan peran dan fungsi yang mampu diemban oleh

Kota Magelang sebagai pusat pelayanan bagi kawasan

disekitarnya, maka pertumbuhan Kota Magelang akan lebih cepat

dibandingkan dengan daerah sekitarnya.

Selain itu, Kota Magelang juga termasuk dalam Kawasan

Kerjasama Strategis dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang

secara khusus termasuk dalam Kawasan Purwomanggung, yaitu

suatu kawasan yang mewadahi kerja sama antara wilayah

Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan

Kota Magelang. Hal ini memberikan peluang kepada Kota

Magelang untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam

melayani kawasan sekitarnya, yang akan memberikan dampak

positip bagi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Dengan

demikian pengembangan kawasan-kawasan strategis di Kota

Magelang harus disiapkan dan diarahkan agar mampu

memberikan kontribusi yang positip bagi pertumbuhan ekonomi

kota.

b) Wilayah

Dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi

Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang disusun


untuk mengarahkan dan memfasilitasi pemanfaatan ruang kota

yang diperhitungkan terhadap:

(1) Prediksi kebutuhan penduduk pada akhir tahun perencanaan;

(2) Sumber daya yang dimiliki untuk dapat dioptimalkan

pemanfaatannya;

(3) Ancaman yang harus diatasi dan peluang yang harus

dimanfaatkan;

(4) Kebijakan pengembangan kota.

Guna mengoptimalkan pengembangan kawasan perkotaan;

memudahkan pengelolaan kawasan perkotaan; meningkatkan

fungsi pelayanan, serta untuk menentukan kawasan-kawasan

yang akan dilakukan perencanaan secara lebih rinci, maka

kawasan perkotaan di Kota Magelang dilakukan pembagian

wilayah kota kedalam unit-unit lingkungan atau kedalam kawasan

fungsional yang lebih kecil. Unit lingkungan perkotaan yang lebih

kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Kota (BWK).

Bagian Wilayah Kota merupakan sub wilayah pembangunan

di Kota Magelang dan mewadahi kegiatan dominan yang

direncanakan. Dalam rencana tata ruang kota Magelang terdapat 5

(lima) Bagian Wilayah Kota (BWK), dimana masing-masing BWK

mewadahi kegiatan tertentu sesuai dengan arahan perkembangan

kota yang telah disusun. Masing-masing BWK kemudian dibuat

Sub BWK (SBWK) yang merupakan Blok Peruntukan Kawasan.

Kelima BWK tersebut diarahkan untuk mewadahi kegiatan-

kegiatan:

(1) BWK I atau Bagian Wilayah Pusat Kota, seluas + 260,2

hektare terdiri dari 8 SBWK, dan berfungsi sebagai kawasan

yang mewadahi kegiatan perkotaan, dengan karekateristik

kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota,

rekreasi/wisata perkotaan, dan permukiman dengan

kepadatan tinggi. Karakteristik BWK Pusat Kota adalah lokasi

di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang

relatif merata dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan

dasar, khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia

dan tersebar cukup merata di BWK I. Kepadatan penduduk


dan kepadatan bangunan sangat tinggi, sehingga dimasa yang

akan datang harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan

secara vertikal. Areal BWK I meliputi seluruh wilayah

Kelurahan Panjang dan Rejowinangun Selatan; sebagian

wilayah Kelurahan Rejowinangun Utara; Magersari;

Kemirirejo; Cacaban; Magelang dan Gelangan.

(2) BWK II, seluas + 464,7 hektare terdiri dari 8 SBWK dengan

konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan tinggi, dan

militer. Pada beberapa simpul lokasi di BWK II, terutama

kawasan-kawasan yang bersinggungan langsung dengan

kawasan pusat kota harus diantisipasi perkembangan fasilias

perdagangan dengan skala pelayanan lokal dan regional. Areal

BWK II meliputi seluruh wilayah Kelurahan Potrobangsan;

sebagian wilayah Kelurahan Wates; Gelangan; Cacaban dan

Magelang.

(3) BWK III, seluas + 386,6 hektare mempunyai 6 SBWK,

dengan pengembangan dan pemanfaatan ruang sebagai

kawasan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian

alam, pendidikan militer dan permukiman dengan kepadatan

rendah. Kawasan perkotaan pada BWK III harus

dipertahankan rasio antara ruang terbangun dan ruang

terbuka hijau. Prediksi pemanfaatan lahan dimasa depan tidak

begitu banyak bergeser dari alokasi lahan saat ini. Sedangkan

pengembangan bidang kepariwisataan sangat potensial untuk

diarahkan di kawasan BWK III tersebut. Gunung Tidar yang

merupakan hutan lindung kota berlokasi di BWK III. Kekuatan

pasar akan mendesak penggunaan lahan Gunung Tidar atau

sebagian lahan gunung tersebut untuk kegiatan ekonomi.

Dengan demikian dibutuhkan suatu aturan hukum yang kuat

untuk menjaga kelestarian alam di kawasan tersebut. Areal

BWK III meliputi seluruh wilayah Kelurahan Jurangombo Utara

dan Jurangombo Selatan; sebagian wilayah Kelurahan

Magersari dan Kemirirejo.

(4) BWK IV, seluas + 334,9 hektare direncanakan terdiri dari 5

SBWK, sebagai kawasan pusat pemerintahan, industri kecil


dan menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang,

serta permukiman kepadatan rendah. Pada BWK IV terdapat

kawasan Soekarno-Hatta, yang sangat potensial untuk

mewadahi kegiatan perdagangan skala menengah dan besar.

Hal itu didukung oleh keberadaan Terminal Tidar di kawasan

tersebut. Peningkatan kegiatan perdagangan di BWK IV

dimasa yang akan datang akan menjadi dominan, terutama

dengan berkembangnya Kawasan Soekarno-Hatta; Kawasan

Canguk, serta berkembangnya Kawasan Mertoyudan, yang

berada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai kawasan

perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan dan

perkantoran. Pada BWK IV ini terdapat simpul-simpul kawasan

yang merupakan gerbang pintu masuk kota dari arah selatan

dan timur. Sehingga penataan ruang pada kawasan tersebut

memerlukan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka

menjaga kualitas ruang kota. Areal BWK IV meliputi seluruh

wilayah Kelurahan Tidar Utara; Tidar Selatan serta sebagian

wilayah Kelurahan Magersari; Rejowinangun Utara dan Wates.

(5) BWK V, seluas + 365,6 hektare dan terdiri dari 7 SBWK,

sebagai kawasan olah raga dan rekreasi skala kota, pusat

pelayanan sosial-ekonomi skala lingkungan dan permukiman

kepadatan menengah. Kawasan Sidotopo yang berlokasi di

BWK V, akan berkembang sebagai salah satu kawasan yang

mengampu kegiatan ekonomi kota. Sedangkan Kawasan GOR

Samapta berkembang sebagai pusat kegiatan olah raga dan

rekreasi kota. Areal BWK V meliputi seluruh wilayah

Kelurahan Kramat Utara; Kramat Selatan dan Kedungsari.

(6) Pembagian kawasan perencanaan dalam BWK merupakan

skenario yang bersifat makro, sedangkan pola pemanfaatan

lahan perkotaan sudah merujuk pada pewadahan kegiatan

yang direncanakan sampai tahun 2026.

Kinerja penataan ruang di suatu daerah ditunjukkan dengan

ketersediaan dokumen rencana tata ruang, sumber daya manusia

yang memahami rencana tata ruang, serta penyelenggaraan

penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi aspek


pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan. Saat ini di

Kota Magelang telah terbentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD) yang merupakan sebuah lembaga yang bersifat

koordinatif dan melibatkan berbagai dinas/instansi yang terkait

dengan penataan ruang. Kinerja lembaga tersebut sangat

ditentukan oleh kinerja sekretariat dan kelompok kerja yang ada

didalamnya. Dalam lembaga tersebut terdapat 2 kelompok kerja

(pokja) yaitu Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Dalam hal ketersediaan dokumen rencana tata ruang saat ini

di Kota Magelang sudah tersusun Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Magelang dan beberapa rencana dengan kedalaman rencana

teknis yang meliputi: Rencana Teknis Pengembangan Kawasan

Soekarno-Hatta; Rencana Teknis Bangunan dan Lingkungan

Kawasan Pecinan; Studi Kelayakan Kawasan GOR Samapta dan

Kawasan Sidotopo. Dokumen-dokumen tersebut sangat membantu

dalam memberikan acuan bagi pengembangan kawasan yang

direncanakan.

c) Pertanahan

Laju penggunaan lahan terbangun di Kota Magelang

mempunyai kecenderungan meningkat khususnya untuk jenis

guna lahan perumahan permukiman, dari total lahan terbangun

seluas 1.485,92 ha lebih dari 50% merupakan lahan perumahan

permukiman dan untuk jasa, perusahaan atau industri sekitar 23%

lainnya merupakan prasarana perkotaan. Pola sebaran

penggunaan lahan baru untuk permukiman lebih banyak

mengikuti pola sebaran permukiman lama, sedang untuk jasa,

perusahaan atau industri lebih cenderung mengikuti pola jaringan

jalan utama pada lapis pertama.

Dengan keterbatasan sumber daya tanah yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Magelang, dihadapkan pada kendala dalam

pemanfaatan lahan oleh masyarakat maka perlu dilakukan

pembatasan dan pengaturan dalam tata guna lahan, sehingga

penggunaan lahan akan sesuai dengan peruntukannya.


Dari luas lahan Kota Magelang sekitar 1.812 Ha kurang lebih

1.504 ha atau 80% dari luas wilayah telah bersertifikat

(HGB/HP/HM) dan sekitar 70 % dari lahan tersebut digunakan

untuk perumahan permukiman. Kepemilikan lahan oleh

masyarakat diperkotaan yang didasarkan pada luasan dan lokasi

yang strategis masih didominasi oleh kepemilikan modal yang

kuat, sehingga masyakat yang hanya mempunyai modal terbatas

makin tersingkir kepinggiran yang berakibat munculnya

permukiman yang kumuh (slum area) di wilayah-wilayah padat

Kota Magelang.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran

ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource base

economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life

support system). Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya

alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik).

Sedangkan berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam

dibedakan menjadi sumber daya terbaharukan dan sumber daya alam

tidak terbaharukan. Kota Magelang dengan luas wilayah yang

terbatas yaitu hanya 18,12 km2 atau 1.812 Ha, dengan demikian

dapat dikatakan potensi sumber daya alam yang dimiliki relatif sangat

kecil.

a) Hutan.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam biotik

mempunyai multifungsi yaitu sebagai pencegah banjir, menyerap

CO2, mengatur tata air dan sebagai penahan erosi. Luas hutan

yang dimiliki Kota Magelang belum memenuhi ketentuan seperti

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yaitu sebesar 30% dari

luas wilayah. Saat ini, luas hutan di Kota Magelang adalah 99,56

Ha atau 5,49% dari luas wilayah. Mengingat keterbatasan lahan

yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang, maka untuk memenuhi

luas hutan sebesar 30% dari luas wilayah tentu akan dijumpai


banyak permasalahan yang akan dihadapi. Hutan yang ada di Kota

Magelang berupa taman wisata dan hutan lindung. Taman Kyai

Langgeng sebagai taman wisata dengan luas 25,82 Ha memiliki

kekayaan tanaman langka, sedangkan hutan lindung berada di

Gunung Tidar dengan luas 73,74 Ha yang juga berperan sebagai

paru-paru kota dan penahan erosi. Disamping itu masih terdapat

ruang terbuka hijau berupa areal sempadan aliran Sungai Elo dan

Sungai Progo dengan luas 115,7 Ha, lapangan, dan taman-taman

kota.

b) Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam

yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Potensi

sumber daya air yang dimiliki Kota Magelang terdiri dari air hujan,

air permukaan dan air tanah. Untuk memenuhi kebutuhan air

bersih penduduk Kota Magelang sebagian besar dipasok dari

sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.

Pada saat ini Pemerintah Kota Magelang berupaya mengurangi

ketergantungan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber air

yang berasal dari wilayah Kota Magelang sendiri yaitu mata air Tuk

Pecah yang terletak di tepi Sungai Elo dengan perkiraan debit

aliran air mencapai ± 224 liter/ detik.

c) Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Dengan

demikian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari

ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Setiap

aktifitas kehidupan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan

hidup termasuk diantaranya adalah timbulnya dampak

pencemaran baik udara, air maupun tanah. Lingkungan hidup saat

ini merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena salah satu


tujuan pembangunan abad milenium atau Millennium Development

Goals (MDGs) 2015 adalah perbaikan lingkungan.

Secara umum kualitas udara di Kota Magelang berdasarkan

hasil pengujian dan pemantauan kualitas udara ambient pada

tahun 2004, umumnya masih di bawah mutu udara ambient,

tetapi untuk parameter debu dan kebisingan hampir mendekati

baku mutu ambient. Sedangkan untuk kualitas air sungai

berdasarkan hasil pengujian laboratorium menunjukkan hampir

semua parameter melebihi baku mutu yang ditetapkan. Sumber-

sumber pencemaran di Kota Magelang berasal dari industri,

aktifitas rumah tangga (sumber domestik), fasilitas umum,

pembakaran sampah, sumber yang bergerak seperti transportasi

serta dari pertanian dalam arti yang luas.

d) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kota Magelang belum

dilaksanakan secara efektif baik di hulu maupun di hilir, utamanya

dalam proses pengangkutan.

Masyarakat sebagai produsen sampah belum berpartisipasi

dalam pengelolaan persampahan. Proses pengangkutan sampah

belum optimal, demikian pula dengan penimbunan sampah di TPA

masih menggunakan metode Open Dumping. Besarnya timbulan

volume sampah yang dihasilkan penduduk Kota Magelang adalah

354 m3/hari, sebagian besar dibuang ke TPA Banyuurip yang

terletak di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas 6,8 Ha.

B. TANTANGAN

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a) Kehidupan beragama

Untuk bidang keagamaan, meskipun secara umum

permasalahan agama lebih menyangkut masalah pribadi (private)

tetapi dalam konteks penegakan etika publik yang berkaitan

dengan peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan


agama dalam kehidupan masyarakat (termasuk dalam hal ini

penyelenggaraan pemerintahan) tidak dapat dipungkiri bahwa

tantangan terberatnya adalah menyelaraskan dan menyerasikan

antara nilai-nilai ajaran agama dengan praktik riil atau amalan

dalam kehidupan seharí-hari. Karena agama merupakan pondasi

kehidupan serta alat kontrol nurani yang esensial dalam proses

pengambilan kebijakan, maka dalam upaya mengaktualisasikan

nilai-nilai tekstual menjadi sesuatu yang kontekstual sangat

diperlukan keteladanan dari para pemimpin pada semua lini.

Pemimpin adalah panutan dan pamong bagi rakyatnya. Pemimpin

yang baik sudah pasti tidak akan memanfaatkan kekuasaannya

hanya demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi senantiasa akan

mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Tantangan lainnya dalam pembangunan kehidupan beragama

adalah memperkuat jaringan kerja sama dan koordinasi antar

umat beragama terutama ketika dihadapkan dengan

permasalahan-permasalahan sensitif sebagai pengaruh negatif

dari globalisasi ataupun isu-isu yang mendiskreditkan salah satu

agama yang dapat mengakibatkan terganggunya kerukunan

antar umat beragama. Keterbatasan kewenangan pemerintah

daerah dalam urusan pembangunan bidang agama menjadi

tantangan tersendiri untuk memperkokoh jalinan kerjasama dan

koordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya para

tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, ormas,

dan pemimpin informal lainnya dalam suasana interaksi yang

dialogis dan saling menghargai adanya perbedaan antar satu

agama dengan yang lain.

b) Kependudukan

Pada aspek kependudukan, dalam kurun waktu 20 tahun

yang akan datang diperkirakan Kota Magelang akan menghadapi

tantangan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bukan saja

disebabkan oleh peningkatan angka kelahiran tetapi juga

peningkatan jumlah penduduk yang disebabkan oleh migrasi


yang tidak dapat dihindari dalam bentuk arus urbanisasi sebagai

dampak dari interaksi desa-kota. Kondisi ini membawa

konsekuensi bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih

terhadap pembangunan di semua bidang baik fisik maupun non

fisik termasuk peningkatan kualitas SDM agar mandiri dan

berdaya saing sebagai langkah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Selain tantangan laju perkembangan

penduduk, pada konteks administrasi kependudukan masih

dihadapkan dengan tantangan yang berupa: masih rendahnya

kesadaran penduduk terhadap kepentingan kepemilikan identitas

diri dan keluarga, dan belum optimalnya kualitas pelayanan

kependudukan.

c) Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang berkelanjutan dalam era globalisasi akan

meningkatkan kecerdasan dan taraf hidup sehingga diharapkan

akan merangsang tumbuhkembangnya kemandirian masyarakat

untuk berkiprah dalam proses penyelenggaran pembangunan.

Kiprah itu dapat berbentuk partisipasi aktif, sumbang saran,

tuntutan transparan dalam pelaksanaan pembangunan, dan

sebagainya. Untuk merespons dinamika kehidupan masyarakat

tersebut diperlukan kesigapan dan daya tanggap dari aparatur

pemerintah melalui mekanisme kelembagaan yang mampu

menyerap aspirasi dan aksi budaya serta kreatifitas dan inovasi

sosial budaya yang mengemuka. Dukungan aparat yang mantap,

bersih, dan berwibawa serta pemanfaatan sarana prasarana dan

teknologi tanpa mengesampingkan kearifan budaya lokal

diperlukan guna mewujudkan karakteristik warga kota yang

berjati diri dengan sistem yang berakar modern dan unggul

namun tetap mempertahankan pentingnya budaya gotong-

royong. Namun demikian, permasalahan kesejahteraan sosial

yang semakin kompleks dan berkembang sebagai akibat dari

dampak beratnya beban hidup dan kebutuhan ekonomi yang

harus ditanggung, utamanya lapisan masyarakat menengah ke

bawah, memunculkan berbagai tantangan dalam pembangunan


bidang sosial budaya. Tantangan-tantangan itu dapat disebutkan

antara lain:

(1) Derasnya arus informasi di era globalisasi sebagai akibat

kemajuan teknologi informasi tidak jarang justru membentuk

kisi-kisi negatif pada psikologi sosial yang menstimulasi

munculnya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. Sikap

dan perilaku ini seringkali cenderung mengabaikan atau

bahkan “meruntuhkan” sendi-sendi nilai kebersamaan dan

kegotongroyongan yang selama ini telah terbangun dalam

mekanisme kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, jejasan

tuntutan kebutuhan dan keinginan yang tinggi tanpa dibekali

dengan kesadaran akan kemampuan yang dimilikinya pada

perkembangannya menyebabkan disorientasi secara

kejiwaan yang dampak negatifnya berakibat kepada

munculnya gejala stres dan dipresi dalam kehidupan

masyarakat.

(2) Kecenderungan memudarnya sistem nilai sosial budaya

sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku

masyarakat, serta penerapan nilai-nilai kebebasan yang

berlebihan bersamaan dengan bergulirnya era reformasi

membawa implikasi kepada timbulnya kekurangpatuhan

masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Ini

mengakibatkan adanya kecenderungan kekurangteraturan

dalam kehidupan masyarakat (social disorder). Disamping

itu, kecenderungan terjadinya disharmoni sosial yang

mengarah kepada disintegrasi sosial akibat mengentalnya

perbedaan kepentingan dan perbedaan afiliasi politik, pada

titik tertentu dapat meniadakan kepedulian dan peran aktif

masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan

bermasyarakat. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan

bersama tidak terpupuk dengan baik. Lebih dari itu, peran

kalangan swasta juga belum tumbuh dengan subur melalui

kegiatan-kegiatan filantropi (kedermawanan sosial) dalam


mekanisme tanggung jawab sosial dunia usaha (corporate

social responsibility).

(3) Rendahnya kapasitas dan ketrampilan masyarakat dalam

mendayagunakan sumber daya secara mandiri dan

berkelanjutan berimbas kepada kurang kuatnya tekad dan

semangat untuk memanfaatkan, memelihara dan

mengembangkan prasarana dan sarana yang sudah tersedia.

Mentalitas dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) serta

etos kerja yang belum terbangkitkan dan terbina dalam

wujud struktur kerangka berpikir manajerial yang

berorientasi kepada capaian peningkatan produktivitas kerja

yang tinggi berimbas pada rendahnya daya juang untuk

mandiri, sehingga sikap mental menggantungkan diri pada

yang lain baik yang bersifat individu maupun kelembagaan

masih sulit untuk dihilangkan.

(4) Belum optimal dan terfokusnya kepedulian serta perhatian

pemerintah terhadap upaya-upaya mempertahankan

kelestarian berbagai bentuk pelayanan kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan

dalam tradisi kemasyarakatan, seperti: arisan, pengumpulan

beras perelak/jimpitan, pembuatan lumbung pangan, usaha

simpan pinjam sampai mekanisme rotasi kerja secara gotong

royong, sambatan, gugur gunung, dan sebagainya. Berbagai

bentuk itu merupakan mekanisme pertahanan hidup secara

informal dan tradisional, yang dilaksanakan oleh warga

masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama

warga. Pendekatan yang menggunakan mekanisme tradisi

lokal tersebut, ternyata telah dipakai sebagai cara yang

cukup handal oleh kelompok-kelompok miskin dan marginal

sehingga membuktikan bahwa mereka mempunyai

kemampuan dasar untuk membangun dan mempertahanakan

dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa pelayanan

kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat

secara keseluruhan.


(5) Dengan potensi dan daya dukung yang ada tidaklah

berlebihan apabila ke depannya Kota Magelang dapat

menjadi pusat pilihan layanan jasa pendidikan tingkat

regional dan memperkuat branchmark Kota Magelang

sebagai kota jasa pendidikan yang mampu menjadi daya

tarik utama bagi warga di wilayah hinterlandnya.

d) Kesehatan

Di bidang kesehatan, secara umum tantangan yang dihadapi

adalah lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem

kesehatan daerah yang merupakan tatanan yang menghimpun

berbagai upaya pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di

daerah yang secara terpadu dan saling mendukung guna

menjamin tercapainya kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun cakupannya meliputi: upaya kesehatan, pembiayaan

kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sediaan obat dan

perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan

manajemen kesehatan. Sedangkan spesifikasi tantangan yang

dihadapi antara lain:

(1) Belum semua unsur derajat kesehatan menunjukkan

kemajuan dari tahun ke tahun dengan kasus-kasus yang

selalu terjadi pada masing-masing unsur tersebut.

(2) Meningkatkan fokus sasarannya melalui penyediaan layanan

kesehatan yang bermutu dengan harga yang terjangkau

serta kemudahan akses bagi semua lapisan masyarakat,

termasuk perhatian yang intensif terhadap warga miskin.

(3) Peningkatan derajat kinerja urusan kesehatan dengan

ditandai oleh semakin memadainya sarana dan prasarana,

makin profesionalnya tenaga kesehatan, mekanisme dan

prosedur layanan yang semakin mudah, serta kian luasnya

jangkauan layanan yang diberikannya.

(4) Peningkatan perlengkapan sarana dan prasarana kesehatan

yang semakin modern dan canggih untuk mengantisipasi dan

melayani perkembangan jenis penyakit baik yang menular


maupun tidak menular bagi penduduk Kota Magelang dan

juga warga daerah sekitar, sehingga nantinya Kota Magelang

dapat benar-benar menjadi pusat pelayanan kesehatan yang

lengkap dan murah di tingkat regional.

(5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola

hidup bersih dan sehat serta partisipasi dalam pembangunan

kesehatan.

e) Pendidikan

Bidang pendidikan menghadapi tantangan untuk selalu

meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan baik hardware maupun software di semua

jenjang pendidikan, serta peningkatan kualitas proses belajar

mengajarnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparat,

pelaku, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui penyediaan

akses-akses untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan

dirinya. Kapasitas dan profesionalisme yang memadai, utamanya

bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dituntut untuk secara

terus-menerus dikembangkan dan dipromosikan agar bisa

memenuhi kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan tuntutan

aturan yang berlaku. Semakin lengkap dan berkualitasnya sarana

dan prasarana pendidikan yang dibarengi dengan mutu tenaga

pendidikan yang mumpuni diharapkan nantinya output

pendidikan, yakni siswa yang telah lulus sekolah, dapat

berkompetisi dan unggul tatkala hendak melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi ataupun ketika memasuki lapangan

kerja. Kesemuanya itu harus didukung oleh manajemen

pendidikan yang good governance dengan melibatkan unsur civil

society sebagai pemangku kepentingan dalam mekanisme kerja

yang akuntabel.

Satu hal yang tidak boleh terlepas dari perhatian adalah

tingginya nilai APK dan APM jangan menjadi sumber kelengahan

sehingga warga Kota Magelang yang berusia sekolah tetap harus

menjadi prioritas. Masalah daya tampung dan kasus Drop out

(DO) jangan sampai terjadi dengan alasan ekonomi. Kesempatan


belajar yang seluas-luasnya mutlak diperlukan bagi seluruh

lapisan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan baik

formal maupun non formal. Dengan begitu tantangan lainnya

adalah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan

murah. Bahkan jika memungkinkan sekolah gratis dalam koridor-

koridor yang rasional.

f) Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, tantangan ke

depannya adalah lebih memfokuskan dan menitikberatkan

pemberdayaannya kepada upaya-upaya untuk memelihara,

meningkatkan, memantapkan, mengembangkan, dan

mendayagunakan modal sosial yang mencakup iklim kerja yang

mendukung ketahanan sosial masyarakat dan penjaring

kerja/kemitraan dalam mendukung berjalan dan berfungsinya

sistem kesejahteraan sosial. Dengan demikian diharapkan akan

tumbuh dan berkembang keberdayaan serta kemandirian

masyarakat dengan mengedepankan paradigma yang lebih

bertumpu kepada hak asasi manusia, demokratisasi dan

peningkatan peran masyarakat sipil.

Selain itu juga perlu dibangun wadah bagi keluarga di

daerah, terutama keluarga yang kondisi sosial ekonominya

lemah, untuk diajak bergabung dalam suatu proses

pemberdayaan bersama dalam Pos Pemberdayaan Keluarga

(Posdaya). Penyelenggaraannya melalui proses pendampingan

perorangan yang peduli, atau petugas pemerintah dan organisasi

masyarakat, keluarga yang lebih mampu bergotong royong

membantu keluarga yang lemah dengan cara memberikan

tambahan wawasan, pengetahuan serta kemampuan dalam

melaksanakan fungsi keluarga sehingga keluarga yang

terbelakang mampu memberdayakan keluarganya. Tujuannya

adalah (1) Disegarkannya kembali modal sosial berupa kehidupan

gotong royong dalam masyarakat untuk peduli dan saling

membantu dalam proses pemberdayaan atau bersama-sama

memecahkan masalah kehidupan sehingga keluarga yang


tertinggal dapat memenuhi kebutuhan dan membangun keluarga

sejahtera secara mandiri; (2) Tumbuh dan berkembangnya

lembaga dalam masyarakat dengan terorganisasinya infrastruktur

sosial yang sudah ada, yaitu keluarga, yang memiliki kegiatan

atau usaha bersama yang akan menjadi perekat atau kohesi

sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun dan dinamis

untuk mencapai kesejahteraan bersama; dan (3) Terbentuknya

wadah organisasi atau wahana partisipasi sosial, di mana setiap

keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang bisa

membantu proses pemantapan fungsi-fungsi keluarga sehingga

mampu membangun kehidupan keluarga dengan mulus dan

sejuk.

Kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak

dipengaruhi oleh terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun

demikian, aktifitas lembaga/organisasi yang mengelola

pemberdayaan perempuan dan anak masih belum secara optimal

berpartisipasi aktif, kritis, dan kontrol sehingga memerlukan

inovasi-inovasi baru yang lebih responsif dan relevan terhadap

kebutuhan-kebutuhan nyata sesuai perkembangan situasi dan

kondisi. Diperlukan pula upaya advokatif dan perubahan pola

pikir masyarakat dan lembaga dalam menyikapi kasus-kasus

yang terjadi seperti tindak kekerasan, eksploitasi, dan

diskriminasi. Karena itu dalam usaha mewujudkan kesetaraan

dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam

kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bebangsa dan bernegara

tantangan yang dihadapi antara lain: (a) meningkatkan kualitas

hidup perempuan; (b) memajukan tingkat keterlibatan

perempuan dalam proses politik dan jabatan politik; (c)

menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (d)

meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; (e)

meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan

pengarusutamaan gender; dan (f) meningkatkan partisipasi

masyarakat.


g) Kesejahteraan Sosial

Untuk meningkatkan derajat hidup layak, tantangan yang

dihadapi adalah penurunan angka kemiskinan yang harus

diupayakan melalui peningkatan pendapatan per kapita dengan

didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan

yang tepat sehingga mengurangi beban keluarga miskin dalam

memenuhi kebutuhan minimalnya. Ketepatan sasaran program

menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan upaya penanggulangan

kemiskinan. Disamping itu juga secara terus-menerus

mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan seperti:

(1) peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktifitas

masyarakat miskin, (2) pengurangan pengeluaran beban biaya

gakin untuk memenuhi kebutuhan dasar, (3) peningkatan

kesempatan kerja dan berusaha, (4) pemberdayaan masyarakat,

(5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan

kelembagaan, serta (6) perlindungan sosial dan kesempatan

memperoleh jaminan sosial.

Pada sisi lain, menyimak beberapa kendala yang terjadi

dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial) selama ini, dalam wacana ke depannya dipandang perlu

memformulasikan kembali pendekatan dalam upaya menangani

PMKS secara lebih komprehensif dan terfokus. Tantangan yang

dihadapinya adalah mereaktualisasi dan merevitalisasi substansi

pemberdayaan PMKS yang berorientasi kepada peningkatan

kemampuan masyarakat (capacity building) dan peningkaan

kelembagaan (institusional building) dalam wadah pendekatan

komunitas (community development approach) dengan

menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan kemandiriannya.

Pendekatan-pendekatan yang responsif dan aspiratif yang perlu

dilakukan mencakup:

(1) Strategi untuk mengatasi masalah PMKS hendaknya

diarahkan untuk mengikis budaya negatif seperti apatis,

apolitis, fatalistis, ketidakberdayaan dan lain-lain. Bila

budaya ini tidak dihilangkan, masalah PMKS sulit


ditanggulangi. Selain itu hambatan-hambatan yang sifatnya

struktural dan politis juga harus dihilangkan.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong

produktivitas, kalangan PMKS harus dibekali kemampuan

dasar untuk meningkatkan pendapatan melalui perbaikan

kesehatan, pendidikan, ketrampilan usaha, teknologi dan

jaringan usaha.

(3) Melibatkan komunitas PMKS dalam seluruh proses

penanganan PMKS. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, evaluasi hingga pengambilan keputusan.

(4) PMKS adalah kelompok yang mampu membangun dirinya

sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan untuk

mengatur dirinya. Tidak dapat dilupakan pula bahwa upaya

memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat secara

preventif pun harus dilakukan dari komponen terkecil yakni

keluarga, melalui pembinaan keluarga kecil dan sejahtera.

(5) Dalam era otonomi daerah yang tengah berlangsung saat ini,

peran, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah

semakin besar, sehingga perencanaan dan perumusan

kebijakan, strategi dan program pemberdayaan PMKS

merupakan konskuensi dari pemerintah daerah yang apabila

dipandang perlu selanjutnya dituangkan dalam bentuk

peraturan daerah yang ditetapkan bersama-sama dengan

DPRD. Dengan dukungan DPRD, maka program

pemberdayaan PMKS akan memperoleh dukungan dana yang

cukup dari APBD serta kebijakan yang diambil selalu berpihak

dan langsung menyentuh kelompok PMKS.

h) Pemuda dan Olah Raga

Di bidang pemuda dan olahraga, selayaknyalah apabila para

pemuda ditempatkan dalam posisi yang strategis. Ini mengingat

pemuda sebagai generasi penerus yang diharapkan nantinya

dapat mewarisi kepemimpinan di daerah harus dibina dan

dipersiapkan baik yang menyangkut kapasitas materiil maupun


spirituilnya. Tantangan yang dihadapi dalam rentang 20 tahun ke

depan meliputi: (a) Mewujudkan kebijakan kepemudaan yang

serasi di berbagai bidang pembangunan; (b) Meningkatkan

pendidikan dan ketrampilan bagi pemuda; (c) Meningkatkan

kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda;

(d) Melindungi segenap generasi muda dari masalah

penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit

HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;

(e) Mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya

mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan

olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan

hukum yang mendukung; (f) Meningkatkan budaya dan prestasi

olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat,

pembibitan dan pengembangan bakat; (g) Memberdayakan dan

mengembangkan iptek dalam pembangunan olahraga; (h)

Meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (i)

Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat

termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan

olahraga.

2. Ekonomi

a) Kondisi Makro Ekonomi

Implementasi Otonomi Daerah tidak hanya berarti

penyerahan hak dan kewajiban yang seluas-luasnya kepada

daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, melainkan

juga berkonsekuensi bahwa daerah dituntut untuk mampu secara

mandiri mengelola pembangunan daerah secara efisien dan

efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerah dan

sumber daya yang ada. Hal ini tentunya disadari atau tidak akan

membawa dampak dengan semakin sengitnya persaingan antar

daerah dalam pembangunan daerah termasuk dalam pengelolaan

sumber-sumber perekonomian daerah.

Disamping itu daerah juga dituntut untuk mampu

menghadapi perkembangan dunia global yang ditandai dengan


tingkat persaingan perdagangan dunia yang semakin tajam,

dimana produk-produk suatu negara/ daerah bisa masuk dalam

area perdagangan yang bebas tanpa batas. Hal ini tentunya

menjadi ancaman bagi produk-produk daerah jika tidak

diantisasipasi dengan sungguh-sungguh dengan upaya

peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah.

b) Kondisi Mikro Ekonomi

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai

lembaga ekonomi diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Selain itu

pelaku ekonomi lokal mampu melihat peluang yang ada. Hal ini

dapat mengurangi kemungkinan masuknya pelaku ekonomi dari

wilayah lain yang memanfaatkan Kota Magelang sebagai pasarnya

yang pada akhirnya akan menambah berat persaingan.

Koperasi dan UMKM diharapkan dapat menempatkan

masyarakat lokal sebagai produsen dan mendatangkan orang luar

sebagai konsumen. Untuk itu pengetahuan, kemampuan dan

ketrampilan harus ditingkatkan secara kreatif dan inovatif

melakukan rancang bangun teknologi tepat guna, meningkatkan

kapasitas dan kualitas produksi, meningkatkan nilai tambah

sehingga mampu menambah daya saing produk unggulan daerah.

c) Ketenagakerjaan

Angkatan kerja pada tahun 2005 tercatat 19.35% tidak/

belum sekolah, 25.56% SD, 19.75% SMP, 28.46% SMA dan

6.87% PT. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas

penduduk Kota Magelang berpendidikan SLTA. Hal ini merupakan

modal yang cukup mendukung pengisian formasi kesempatan

kerja yang ada. Namun tingginya angka pengangguran perlu

disikapi dengan senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan dan

ketrampilan penduduk Kota Magelang yang merupakan modal

dasar pembangunan.


Selain itu industri besar/ menengah/ kecil perlu ditumbuhkan

agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sentra industri

yang ada merupakan potensi yang dimiliki Kota Magelang untuk

menarik minat investor guna menanamkan modalnya. Dengan

meningkatnya investor diharapkan akan meningkatkan lapangan

kerja/ usaha sehingga pertumbuhan angkatan kerja dapat

diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.

d) Investasi

Perkembangan perekonomian Kota Magelang akan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, jika sumber pertumbuhan

ekonomi makin kokoh dengan ditopang oleh faktor investasi dan

ekspor, menggantikan faktor konsumsi. Peningkatan investasi dan

kegiatan perdagangan daerah sangat tergantung pada adanya

kebijakan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di

daerah, disamping keberanian daerah dalam memberikan insentif

kepada investor berupa kemudahan-kemudahan dalam

berinvestasi di Kota Magelang serta peningkatan fasilitasi

kerjasama strategis antar Kabupaten/Kota, serta perbaikan

produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan

investasi daerah. Layanan perijinan yang kurang responsif

terhadap kemudahan berinvestasi merupakan kendala besar bagi

perekonomian daerah. Oleh karena itu, berbagai kendala dan

tantangan tersebut harus dieliminir untuk direkayasa dan dikelola

menjadi peluang dan kesempatan yang terbuka bagi kemajuan

ekonomi daerah. Investasi daerah akan lebih didominasi oleh

investasi baru dari pada perluasan investasi yang sudah ada.

e) Stabilitas Perekonomian

Stabilitas ekonomi Kota Magelang dapat terus membaik jika

kita dapat menjaga secara hati-hati dan waspada karena

lingkungan perekonomian global terus berubah secara cepat dan

cenderung tidak ramah. Dengan pengelolaan yang makin baik

berbagai faktor ekonomi makro tersebut maka basis pertumbuhan


ekonomi Kota Magelang tidak terganggu dan momentum stabilitas

ekonomi dapat tetap terjaga.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a) Penelitian dan Pengembangan

Fenomena alam yang terjadi dalam kurun dasa warsa ini

antara lain terjadinya bencana alam, perubahan iklim, pemanasan

global dan lain-lain adalah multiplier effect dari perubahan-

perubahan perilaku manusia. Perubahan-perubahan juga sangat

terasa terjadi pada tataran ekonomi, politik, hukum dan sosial

budaya. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut saling

kait mengkait satu sama lain hingga kepada perubahan tatanan,

paradigma dan cara berfikir manusia. Dengan iptek seharusnya

manusia bisa melihat, menyikapi dan mengantisipasi perubahan

ini agar tetap bisa eksis dalam kehidupan dan pemenuhan

kebutuhannya. Salah satu upaya penting yang diperlukan adalah

teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin pesatnya kemajuan iptek global, maka inovasi-

inovasi yang unggul harus terus bermunculan untuk dapat

memenangkan persaingan.

Sebagai kota kecil yang memiliki keterbatasan sumber

daya alam, Kota Magelang menyadari pentingnya kualitas sumber

daya manusia guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sarana prasarana infrastruktur yang berkaitan dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus dibenahi.

Untuk menumbuhkan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan

Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek) diperlukan perubahan

paradigma menuju wawasan dan budaya Iptek yang mempunyai

penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Pola pikir

masyarakat perlu diubah menjadi lebih suka mencipta daripada

sekedar memakai, lebih suka belajar dan berkreasi dari sekedar

menggunakan teknologi yang ada.

Kebutuhan akan iptek harus disadari semua pihak, iptek

harus dipelajari, ditemukan, dikembangkan dan diterapkan. Hasil

karya ilmiah dan hasil penelitian dibidang teknologi perlu


mendapat perlindungan hukum dan dihargai sebagaimana

sumbangsihnya terhadap kesejahteraan. Perlindungan hukum

terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimulai dari upaya

pemberian pemahaman tentang HKI kepada masyarakat dan

penemu maupun fasilitasi dalam pengurusannya. Hal ini ditujukan

untuk lebih memacu motivasi masyarakat dalam berkarya.

Pembangunan iptek membutuhkan kerjasama yang

sinergis antara pemerintah, swasta, dunia pendidikan, para

ilmuwan dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu diperlukan

suatu sistem terpadu dalam pengembangan iptek, seperti

Konsorsium ataupun Jaringan Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Iptek. Permasalahan capacity building menjadi

tantangan yang harus dikerjakan dan direkomendasikan pada

pihak-pihak yang kompeten.

b) Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

sangat pesat di satu sisi mendatangkan banyak keuntungan

seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan,

tetapi di sisi lain menimbulkan dampak yang merugikan. Hal ini

disebabkan tidak semua informasi yang ada adalah benar,

sehingga menimbulkan distorsi informasi. Disamping itu banyak

informasi dari situs-situs yang tidak mendidik, bahkan

menyesatkan yang menjadi lawan pembentukan moral bangsa

yang beriman dan bertaqwa. Untuk mengantisipasi hal itu

diperlukan tindakan-tindakan preventif agar jangan sampai

generasi muda menjadi korban perkembangan dan kemajuan

iptek global, tetapi justru sebaliknya harus mengambil manfaat

seoptimal mungkin untuk digunakan dalam pengembangan

budaya dan peradaban yang berguna bagi kemaslahatan umum.

Dalam kerangka makro, sarana prasarana informasi dan

komunikasi secara fisik (hardware), modul/ program (software),

hingga ke operator (brainware) harus dipenuhi oleh pemerintah

dalam rangka pelayanan publik, sehingga akan semakin

memudahkan dan mempercepat akses masyarakat penggunanya.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberlakukan

mekanisme kerja yang berbasis ICT (Information and

Communication Technology) selayaknya diaplikasikan dalam

jaringan on-line antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping

itu perlu dibuka akses yang luas bagi masyarakat untuk

pengembangan informasi, ilmu pengetahuan, media usaha

(promosi), kolaborasi, dan integrasi di tingkat lokal, regional,

nasional, maupun internasional melalui fasilitas internet.

4. Sarana dan Prasarana

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan sarana prasarana

Kota Magelang adalah bagaimana pada waktu 20 tahun yang akan

datang menjadikan Magelang sebagai kota yang layak huni.

Bertambahnya penduduk Kota Magelang pada 20 tahun yang akan

datang dan juga diprediksikan bahwa pada saat itu lebih dari 50%

penduduk Indonesia akan menempati kawasan perkotaan akan

menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks bagi pengelolaan

kawasan perkotaan (urban management) di Kota Magelang. Apabila

kedua hal tersebut tidak diantisipasi sejak dini maka Kota Magelang

akan menjadi kota yang tidak layak huni. Untuk itu maka sarana dan

prasarana perkotaan dalam waktu 20 tahun mendatang harus sudah

direncanakan agar mampu melayani penduduk secara menyeluruh,

yang meliputi aspek persebaran sarana prasarana serta peningkatan

kualitas dan kuantitasnya.

a) Pendidikan

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang diiringi dengan

semakin pesatnya pembangunan menuju era globalisasi

memberikan tantangan masa depan dunia pendidikan dalam

peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya

saing secara nasional bahkan internasional pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Terlebih bahwa Pendidikan

adalah hak setiap warga negara dan program wajib belajar telah

ditetapkan untuk dilaksanakan dalam jenjang Pendidikan Dasar 9


(sembilan) tahun. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kota Magelang

memerlukan kesiapan untuk :

(1) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

(2) Peningkatan kualitas proses belajar mengajar

(3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana

pendidikan

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan secara bertahap sangat perlu dilaksanakan dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Bab VIII pasal 42 tentang Standar Sarana Prasarana,

diamanatkan bahwa :

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan

sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran

yang teratur dan berkelanjutan

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang

meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang

kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat

beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan

ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana prasarana lebih lanjut diuraikan dalam pasal 43,

44, 45, 46, 47, dan pasal 48.

Tantangan dunia pendidikan yang menuntut daya saing

peserta didik menuntut pula realisasi penyelenggaraan pendidikan

yang bertaraf internasional, sehingga standart sarana prasarana

yang disediakan harus diupayakan untuk selalu ditingkatkan

dengan mengacu kepada standar pendidikan salah satu negara

maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang

pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.


b) Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada waktu yang akan datang

secara terus menerus menghadapi tantangan antara lain :

(1) Peningkatan derajat kesehatan yang terus menerus.

(2) Peningkatan tuntutan pelayanan yang semakin berkualitas,

yang dipengaruhi oleh jangkauan pelayanan kesehatan Kota

Magelang yang telah mencapai wilayah sekitar.

Tantangan tersebut harus diupayakan antara lain dengan

memelihara dan meningkatkan sarana prasarana pelayanan

kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Merata berarti

tersebar di seluruh wilayah kota, dan terjangkau berarti mampu

dengan mudah diakses oleh masyarakat baik biaya pengobatan

maupun transportasinya.

Sarana prasarana dimaksud mencakup gedung yang

memenuhi persyaratan standar pelayanan, serta peralatan

kesehatannya sesuai jenis pelayanan medis yang dibutuhkan

dengan kualitas yang prima sehingga masyarakat tidak perlu ke

luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemenuhan

sarana prasarana yang telah ada harus diikuti dengan kesadaran

sumber daya kesehatan dan masyarakatnya untuk turut serta

memelihara sehingga sarana prasarana tersebut akan dapat

mempunyai umur efektif yang lebih panjang.

c) Permukiman

Tantangan yang paling berat adalah penyediaan dan

peningkatan sarana dan prasarana permukiman. Dalam aspek

penyediaan sarana permukiman yaitu unit hunian, tantangan yang

dihadapi adalah mencukupi kebutuhan unit-unit hunian baru bagi

penduduk Kota Magelang di atas lahan yang sangat terbatas.

Keseluruhan lahan yang ada tidak mungkin dibangun sebagai

kawasan permukiman, dengan demikian maka Pemerintah Kota

Magelang harus melakukan pembatasan kawasan untuk


pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi

pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama

pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.

Dalam menghadapi tantangan dalam peningkatan prasarana

dasar permukiman khususnya untuk kawasan permukiman padat

maka harus ditempuh upaya pemberdayaan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat

harus sudah ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara

prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan

demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintah kelurahan

harus secara bertahap ditingkatkan kemampuannya agar tidak

hanya berkonsentrasi mengurusi masalah administrasi

pemerintahan tetapi juga harus mampu memberdayakan

masyarakat.

Penambahan jumlah penduduk juga menimbulkan tantangan

dalam penyediaan utilitas kota yang meliputi jaringan air bersih,

listrik dan telepon. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sampai

20 tahun mendatang selain memanfaatkan penambahan debit dari

Sumber Tuk Pecah juga harus direncanakan untuk menambah

pasokan air melalui eksplorasi sumber-sumber air baru terutama

yang berada di dalam wilayah Kota Magelang. Sedangkan untuk

penambahan jaringan listrik dan telepon akan disesuaikan dengan

skenario pengembangan kota dimana kedua jaringan tersebut

harus mengikuti arah pengembangan yang direncanakan.

d) Perdagangan

Posisi strategis menjadikan tantangan bagi Kota Magelang

untuk meningkatkan sarana prasarana perdagangan. Jaringan

jalan untuk aksesibilitas perlu peningkatan dan pemeliharaan agar

masyarakat terutama dari wilayah sekitar akan semakin mudah

menjangkau fasilitas yang tersedia, distribusi barang menjadi

lancar yang didukung dengan sarana transportasi yang tersedia.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat juga dapat diciptakan

melalui pembangunan pusat-pusat perdagangan baru yang


dampak positifnya akan membuka pusat keramaian baru melalui

persebaran pusat perdagangan yang semakin merata.

e) Perhubungan

Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana

perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan

angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan

peningkatan serta pembangunan prasarana jalan. Jika

memungkinkan, perlu membangun jalan-jalan layang (fly over) di

kawasan-kawasan tertentu dengan design yang canggih dan

modern guna mengakomodasikan dan menyesuaikan dengan

tingkat kebutuhan pengguna jalan yang semakin meningkat.

Dalam aspek sarana perhubungan darat, keberadaan

terminal induk harus direncanakan untuk mewadahi penambahan

sarana angkutan darat antar kota yaitu bus-bus antar kota.

Sedangkan untuk sub-sub terminal khususnya keberadaan sub

terminal bayangan harus sudah direncanakan untuk pembangunan

secara permanen sehingga perpindahan moda angkutan dari luar

kota ke kota dapat terwadahi dengan baik.

Meningkatnya jumlah penduduk kota akan disertai dengan

penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik

yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta

angkutan umum, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan

jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik

dalam kota maupun ke luar kota. Pembangunan jalan baru harus

dilakukan, dan salah satu pendekatan yang memungkinkan adalah

dengan meningkatkan secara bertahap jalur inspeksi saluran

irigasi Kali Bening yang membujur utara-selatan pada sisi barat

kota. Peningkatan jalur tersebut akan membantu persebaran

prasarana jalan kesisi barat kota sehingga dapat mengurangi

beban jalan di kawasan pusat kota. Selain itu beberapa ruas jalan

di kawasan pusat kota harus dilebarkan. Jalan-jalan yang perlu

untuk dilebarkan pada kurun 20 tahun mendatang adalah Jalan

Pemuda, Jalan Daha, Jalan Pajang, Jalan Sriwijaya, Jalan Tentara

Pelajar serta Jalan Kalingga.


Kondisi jalur arteri primer seperti Jalan Urip Sumoharjo pada

20 tahun mendatang harus sudah menjadi 4 lajur. Untuk itu maka

secara bertahap harus direncanakan penataan dengan dimulai dari

penataan Kawasan Canguk dan Kawasan Kebonpolo. Kawasan

Canguk merupakan salah satu kawasan strategis dan bercirikan

kawasan perbatasan sehingga sangat potensial untuk dijadikan

sebagai kawasan perdagangan. Sedangkan pembenahan Kawasan

Kebonpolo dapat dimulai dengan mengoptimalkan kawasan eks

stasiun Kebonpolo yang juga berpotensi sebagai kawasan

perdagangan skala lokal dan regional.

f) Rekreasi dan Olah Raga

Tantangan sarana prasarana Rekreasi dan Olah Raga harus

ditindak lanjuti dengan maksud untuk meningkatkan daya tarik

Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang maju mandiri dan sejahtera

sehingga mampu menjadi tujuan masyarakat lokal, regional,

bahkan nasional untuk berekreasi.

Sebagai kota yang layak huni harus dikaitkan dengan

keindahan kota yang tercipta dari pengelolaan taman-taman kota

serta penataan vegetasi kota. Aspek ini juga terkait erat dengan

penyediaan ruang terbuka hijau kota. Tantangan yang dihadapi

adalah bagaimana mempertahankan keberadaan taman-taman

kota serta bagaimana meningkatkan upaya pemeliharaan taman-

taman kota agar memenuhi kriteria keindahan. Dengan hadirnya

aspek keindahan kota maka akan membantu upaya agar Kota

Magelang tetap menjadi suatu kota yang layak huni.

Kota Magelang telah memiliki fasilitas rekreasi yang berskala

regional nasional yaitu Taman Kyai Langgeng, sedangkan yang

berskala kota telah mampu menjadi tujuan wisata masyarakat

lokal yaitu Taman Bada’an dan Kawasan Aloon-Aloon.

Kenyamanan fasilitas rekreasi sangat diperlukan, karena dengan

rekreasi akan menyegarkan pikiran masyarakat yang dapat

diharapkan akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat.


(1) Taman Badaan dan Kawasan Aloon-Aloon

Sebagai fasilitas rekreasi yang mudah dan murah sangat

memerlukan penataan dalam hal :

(a) “Garden Furniture” antara lain seperti kursi-kursi taman,

pot-pot bunga, termasuk fasilitas bermain anak-anak yang

keberadaannya harus diperhitungkan dengan luasan “open

space” tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing,

seperti patung badak di taman Badaan serta Patung Kuda

dengan Pangeran Diponegoro di Aloon-Aloon.

(b) Prasarana jaringan air limbah terutama yang berasal dari

para pedagang yang harus ditata sedemikian rupa agar air

limbah yang dihasilkan tidak mengalir ke areal taman

(c) Penataan Pedagang kaki Lima agar keberadaannya dapat

menjadi fasilitas pendukung namun kebersihan dan

keindahan taman tetap terjaga.

Khusus untuk kawasan Aloon-Aloon, bahwa penataan yang

harus dilaksanakan sangat perlu memperhatikan fungsi yang

bukan saja sebagai tempat rekreasi keluarga namun juga

menjadi ruang bagi pelaksanaan event-event publik dan

pemerintah dengan skala lokal maupun regional.

(2) Taman Kyai Langgeng

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi

tantangan terkait sarana prasarana di Taman Kyai Langgeng

adalah :

(a) Pemeliharaan peningkatan jaringan jalan di dalam areal

taman

(b) Penambahan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas-

fasilitas pelayanan

(c) Penambahan, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas

pelayanan Khas Taman Kyai Langeng seperti tanaman-

tanaman dan hewan-hewan langka, serta fasilitas pelayanan

Desa Buku


Dalam aspek Olah Raga, tantangan yang dihadapi adalah

kebutuhan fasilitas Olah Raga Skala Regional-Nasional. Hal

tersebut mendorong percepatan realisasi rencana

Pembangunan dan Pengembangan kawasan GOR Samapta

sebagaimana studi kelayakan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2002.

5. Politik

a) Kehidupan Berpolitik

Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang

dalam pembangunan politik di Kota Magelang adalah menjaga

proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam

menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan

dihadapi adalah mengefektifkan struktur politik, menyempurnakan

proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih

demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan

sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural

dan substansial dapat tercapai. Dalam meningkatkan kesadaran

politik masyarakat maka internalisasi dan diseminasi nilai-nilai

demokrasi ditransmisikan sesuai dengan koridor-koridor yang

mengacu kepada etika dan moral politik melalui afirmasi dan

advokasi terhadap hak-hak dan kewajibannya. Partisipasi politik

yang bersifat otonom akan tumbuh apabila masyarakat diberi

kebebasan dan tidak diiming-imingi uang/materi atau dimobilisasi

ketika harus menentukan pilihannya. Peran strategis ini difasilitasi

oleh pemerintah dan dilaksanakan bersama-sama dengan

lembaga-lembaga demokrasi lainnya.

Dalam proses mewujudkan demokrasi di daerah tidak dapat

dilupakan adanya tantangan terhadap perlunya pengembangan

dan pemantapan budaya politik demokrasi berdasarkan nilai-nilai

etika dan moral Pancasila dan UUD 1945 yang menggunakan tolok

ukur sebagai berikut:


(1) Meningkatnya orientasi kebangsaan pelaku-pelaku politik dan

konstituen yang terbangun dalam paradigma ideologi

Pancasila dan NKRI sebagai titik tolak kejuangan politik;

(2) Terwujudnya konsensus etika politik pada kultur kebangsaan;

(3) Tumbuhnya kesadaran kritis kalangan pelaku-pelaku politik

dan pejabat publik bahwa keteladanan dalam sikap moralitas

dan budi pekerti luhur sebagai kebutuhan;

(4) Tumbuhnya kebiasaan etika menyampaikan sikap/gagasan;

dan

(5) Meningkatnya orientasi dan wawasan nusantara di kalangan

pelaku-pelaku politik, sehingga daya kapasitasnya dapat

diperbaiki.

Tantangan demokrasi lainnya adalah masih belum kuatnya

masyarakat madani (civil society), baik dari segi ekonomi maupun

pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun

ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi

sosial menuju demokrasi. Masyarakat madani yang kuat sangat

tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespons dan

memahami dinamika pasar serta saling berinteraksi antara

pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pasar untuk

mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Kemandirian asosiasi-

asosiasi sosial kemasyarakatan dan kelompok kepentingan untuk

berperan baik sebagai counterpart pemerintah ataupun mediator

dan advokator masyarakat diperlukan untuk mendorong akselerasi

proses konsolidasi demokrasi sesuai dengan mekanisme fungsi

kontrol dalam hubungan kekuasaan yang seimbang.

Bersamaan dengan itu, tantangan dalam menjaga proses

konsolidasi demokrasi juga muncul dalam hal mendorong

terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas

untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan

menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan

politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan

secara profesional. Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap

judicial review atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa ”dalam


perekrutan kepemimpinan di daerah dibuka peluang calon

independen di luar partai politik”, menjadi tantangan tersendiri

bagi upaya perwujudan demokratisasi di tingkat daerah.

Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan

bagaimana menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar

dari perkembangan demokrasi di tingkat daerah. Adanya

kebebasan pers/media massa akan memudahkan akses

masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam

banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan

kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat

menentukan dalam proses menemukan, mencegah,

mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan

korupsi.

b) Partisipasi Politik

Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh

masyarakat karenanya harus diteguhkan kembali makna

pentingnya persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai

keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Implementasi

desentralisasi dan otonomi daerah difokuskan kepada upaya

peningkatan kesejahteraan dan perwujudan keadilan bagi

masyarakat dengan memadukan antara semangat dalam upaya

memperkuat ikatan NKRI dengan kepentingan untuk tetap

menjaga berkembangnya iklim demokrasi di tingkat lokal. Melalui

keleluasaan dalam menggerakkan dan mengolah segenap sumber

daya yang dimilikinya, Kota Magelang mempunyai kesempatan,

peluang, dan tantangan untuk saling bersaing dan atau

berkolaborasi dengan kabupaten/kota lainnya baik dalam skala

regional, nasional maupun internasional. Ini semua memerlukan

kebijakan pemerintah yang reformis dan visioner dengan

dukungan aparat birokrasi (lembaga eksekutif) yang memenuhi

syarat profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta

mengedepankan prinsip-prinsip good governance and clean

government serta bebas KKN dalam praksis sehari-harinya.

Peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintah sebagai pelayan


publik (public servicer) sekaligus fasilitator dan mediator bagi

lembaga-lembaga demokrasi dibutuhkan guna mendukung proses

konsolidasi demokrasi yang tengah berlangsung.

Disamping itu, terciptanya efektivitas sistem politik daerah

tak pelak menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi

yang substansial. Sistem politik akan efektif apabila mampu

mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi politik seperti

pendidikan politik, mempertemukan kepentingan yang aneka

ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat, agregasi

kepentingan, seleksi kepemimpinan, dan komunikasi politik secara

signifikan. Selain itu mampu pula mengimplementasikan

kapabilitas ekstratif, distributif, regulatif, simbolik, dan responsif

yang dimilikinya dengan muara akhir kepada peningkatan keadilan

dan kesejahteran masyarakat. Dalam kaitan ini harus diwujudkan

komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan

media masa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan

pendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya

masing-masing. Peran pemangku kepentingan (stakeholders)

dilibatkan secara partisipatoris dan emansipatoris dalam proses

pengambilan kebijakan publik. Tantangan lainnya adalah

meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif yang meliputi

legislasi, budgeting, dan pengawasan secara berkelanjutan melalui

peningkatan kapasitas kelembagaannya (institution capacity

building) sesuai dengan lingkungan strategis yang melingkupinya.

Dengan begitu daya respons dan daya tanggap terhadap tuntutan,

kebutuhan dan kepentingan masyarakat menjadi meningkat

sehingga tingkat keterwakilan/representasi politik dan

kredibilitasnya akan semakin tinggi pula. Sebagai bentuk

akuntabilitas publik maka kontrak-kontrak politik dengan

konstituen yang telah terbangun benar-benar diakomodasikan,

diartikulasikan, dan diimplementasikan melalui inisiatif dan

diskresi yang dimilikinya untuk diformulasikan dalam suatu

kebijakan publik yang memihak rakyat.


6. Keamanan dan Ketertiban

a) Stabilitas keamanan dan ketertiban

Tantangan utama keamanan dan ketertiban di Kota Magelang

dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah mempertahankan

stabilitas daerah yang telah tercipta selama ini dengan disesuaikan

dengan perkembangan tingkat kecanggihan metode dan alat

teknologi yang diperkirakan akan makin meningkat pada masa

mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalah terorisme,

kejahatan perbankan, kejahatan narkoba yang hingga kini masih

seperti fenomena gunung es, konflik dan kerawanan sosial yang

menjurus kepada kekerasan dan anarkisme, serta berkembangnya

variasi tindak kriminalitas konvensional. Tantangan lain dalam

pembangunan keamanan dan ketertiban adalah meningkatkan

profesionalisme aparat keamanan agar mampu melindungi dan

mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan

menuntaskan tindak kriminalitas. Selain itu, juga perlu

membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen

tingkat daerah dalam kerangka penciptaan keamanan nasional.

b) Antisipatif dan preventif

Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi dalam upaya

peningkatan keamanaan dan kenyamanan lingkungan, termasuk

pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) adalah dengan

melakukan intensifikasi upaya pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal yang didukung oleh pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam

konteks ini, diperlukan langkah guna meningkatkan

profesionalisme serta menyatupadukan komitmen untuk

membangun pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kesiap-siagaan

dan kewaspadaan dari SDM aparat kamtibmas, satlinmas, dan

aparat pendukung lainnya dengan disertai peningkatan

kelengkapan dan kualitas peralatan kerja yang diperlukan sesuai

dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Tantangan lainnya adalah melakukan perkuatan dan revitalisasi

sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan pola bottom-up,


sebagai salah satu upaya untuk memperkokoh operasionalisasi

sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dalam kaitan ini

termasuk di dalamnya adalah penyiapan dan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dalam kerangka menciptakan kepastian dan tertib hukum

(Law Order), upaya preventif melalui antisipasi dini dan cegah

tangkal menjadi tantangan tersendiri yang harus diposisikan

sebagai prioritas utama disamping penindakan melalui jalur hukum

bagi kasus-kasus kriminalitas dan gangguan keamanan yang

mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Terhadap

masalah-masalah yang bersifat pelanggaran ketertiban dan

ketidakdisiplinan harus diambil tindakan penegakan hukum dan

operasi yustisi (penertiban) secara rutin dan periodik yang disertai

dengan langkah-langkah alternatif pemecahan masalah lewat

pembinaan dan pemberdayaan secara konstruktif dengan

melibatkan berbagai unsur dan lembaga terkait. Pada praksisnya,

semua tindakan yang diambil baik yang bersifat preventif, represif,

dan kuratif itu tetap harus mengacu serta berpedoman kepada

prinsip bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang

sama dalam perlakuannya di depan hukum. Ini semua perlu

ditempuh sebagai salah satu langkah dalam upaya menegakkan

supremasi hukum di Kota Magelang.

c) Peran Aparat dan Partisipasi Masyarakat

Pada sisi yang lain, terjadinya kemerosotan dan banalisasi

pemahaman wawasan kebangsaan menjadi tantangan yang serius

dalam waktu 20 tahun mendatang. Hal ini karena akan

menghambat berkembangnya kesadaran terhadap kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dekadensi dan krisis terhadap nilai-nilai

nasionalisme dan spirit kebangsaan harus dieliminasi atau

setidaknya direduksi melalui perkuatan persatuan dan kesatuan

bangsa serta penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang bersendikan

ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara substansial. Metode yang

dilakukan haruslah dikemas dalam suasana dialogis, edukatif,

atraktif, derivatif, dan variatif sehingga dimungkinkan munculnya


diskresi, pencerdasan, dan pencerahan dalam memahami nilai-

nilai ideologi bangsa sehingga tidak terkesan monoton dan bersifat

indoktrinasi.

Tantangan lainnya adalah perlunya penyelenggaraan

pendidikan multikultural dalam semua jalur pendidikan yang

disertai dengan perkuatan dan internalisasi nilai-nilai wawasan

kebangsaan secara berkelanjutan (sustainable) sekaligus didukung

adanya fasilitasi dan mediasi berbagai wacana dialog bagi

peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara

persatuan bangsa. Pada kerangka makro, upaya-upaya itu sebagai

bagian dalam pembangunan dan pembentukan watak dan jati diri

bangsa (nation and character building) yang utamanya ditujukan

kepada kalangan generasi muda, sebagai penerus estafet

kepemimpinan bangsa, tanpa mengesampingkan lapisan

masyarakat lainnya.

Dalam perspektif yang lebih luas, tantangan dalam

pembangunan keamanan dan ketertiban adalah mengurangi

kesenjangan (gap) sosial ekonomi dalam masyarakat yang

acapkali menjadi sumber perselisihan dan konflik sosial yang

bersifat horizontal. Disamping itu juga mengurangi angka

kemiskinan dan pengangguran yang dari waktu ke waktu

cenderung meningkat. Pada praktiknya upaya ini sudah pasti

harus melibatkan banyak unsur dari berbagai sektor terkait dalam

rangkaian kebijakan yang lebih kompleks. Berkaitan dengan hal

tersebut, tidak bisa dilepaskan adanya suatu upaya yang

berkesinambungan dalam menumbuhkembangkan kesadaran

budaya penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti

kekerasan, kompetisi yang sehat dan fair, kebebasan yang

bertanggungjawab, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai

wacana dan media. Perlu pula dilakukan langkah penggalian dan

revitalisasi budaya kearifan lokal sebagai nilai-nilai instrumental

yang bisa dijadikan motor penggerak bermasyarakat dan

berbangsa, seperti kejujuran, kerukunan, gotong royong,

produktif, dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan dapat

tumbuh dan berkembang budaya warga yang bermoral, sopan,


taat hukum, serta bisa membangkitkan dan menggerakkan potensi

kekuatan spiritual dan etos kerja bangsa (budaya unggul bangsa)

yang merupakan energi positif bangsa dan berkontribusi besar

bagi terwujudnya ketahanan bangsa.

7. Hukum dan Aparatur

a) Pemerintahan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan bahwa kedudukan

daerah otonom merupakan bagian integral dari negara kesatuan

Indonesia. Walaupun daerah otonom merupakan badan hukum

yang memiliki hak dan kewajiban mandiri sebagaimana negara

sebagai badan hukum, akan tetapi kedudukan (pemerintahan)

daerah otonom adalah melaksanakan berbagai kewenangan

pemerintahan yang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah

Pusat, dan kepemilikan kewenangan tersebut tetap berada di

tangan Pemerintah Pusat. Sehingga secara teoritis yuridis,

pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari sistem

pemerintahan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, UU

32/2004 merupakan undang-undang yang mengatur bagaimana

suatu organisasi pemerintahan negara dijalankan berdasarkan

prinsip lokalitas dan kekhasan di daerah masing-masing.

b) Hukum

Proses formulasi peraturan daerah, yang merupakan

kebijakan publik di tingkat lokal, dalam penyelenggaraannya

masih menghadapi tantangan-tantangan antara lain:

(1) Hak inisiatif lembaga legislatif yang pada hakekatnya

merupakan representasi rakyat belum secara optimal benar-

benar berkembang, tersalurkan, dan termanifestasikan secara

nyata dalam praktik legislasinya.

(2) Perlunya upaya peningkatan kualitas baik dari sisi formil dan

materiil produk kebijakan publik di daerah melalui kemasan


proses perumusan yang sistematis dan komprehensif dengan

melakukan analisis mendalam untuk dituangkan ke dalam draft

akademik yang menyangkut latar belakang (setting),

pendekatan dan paradigma, teori dan konsep yang relevan,

dampak dan faktor eksternalitas, beserta kajian lapangan yang

mendetail. Termasuk dalam hal ini adalah dengar pendapat

dengan publik atau pakar yang berkompeten (public hearing).

(3) Uji publik terhadap raperda guna mencaritemukan daftar

inventaris masalah belum terselenggara secara optimal.

Keterlibataan masyarakat madani dalam proses penyusunan

kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat banyak

terkadang masih berjalan sekadar formalitas atau hanya

semata-mata sebagai ajang mencari legitimasi informal. Secara

substansial, aspirasi masyarakat belum secara nyata

terejawantahkan dalam produk-produk hukum daerah,

khususnya yang menyangkut pengaturan masalah-masalah

yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4) Perlu adanya peningkatan kemudahan akses dan perluasan

daya jangkau diseminasi kebijakan publik bagi masyarakat

terhadap keluaran Peraturan Daerah disamping wahana

sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini.

(5) Penetapan skala prioritas pembahasan selain mengacu kepada

agenda pemerintah, semestinya juga mengakomodasikan

masalah-masalah publik yang urgen dan menyangkut hajat

kepentingan masyarakat luas serta merupakan upaya

peningkatan kesejahteraan sosial yang membutuhkan payung

hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pada sisi yang lain, karena suatu sistem hukum yang

berfungsi dengan baik seharusnya dapat menyokong secara luas

pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik, yaitu dengan

melindungi hak serta keamanan individu, dapat dilaksanakannya

suatu perjanjian, menjamin amannya hak-hak atas kepemilikan

dan dapat dialihkannya hak-hak tersebut, serta menjamin bahwa

proses penetapan kebijakan publik sebisa mungkin dilakukan

secara transparan, maka peningkatan kualitas dan profesionalisme


para penegak hukum yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran,

etika, dan moral yang tinggi; lembaga peradilan yang berwibawa

dan bebas dari mafia pengadilan; perlakuan yang sama bagi

semua orang di depan hukum; konsistensi perlindungan HAM bagi

mereka yang berperkara; serta tingginya kesadaran hukum

masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam waktu

20 tahun ke depan.

Tantangan utama yang harus dihadapi dalam 20 tahun ke

depan adalah belum optimalnya upaya penegakan hukum dan

terjaminnya kepastian hukum. Namun demikian, dalam konteks

penegakan supremasi hukum positif yang berlaku secara nasional

(di luar Peraturan Daerah) dalam praktiknya sangat ditentukan

oleh adanya koordinasi, kerjasama, dan pelibatan aparat penegak

hukum yang note bene merupakan instansi vertikal di daerah

seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sedangkan

koordinasi dengan Kodim lebih menyangkut hal-hal yang bersifat

pertahanan dan keamanan wilayah, di mana pengaturan

kewenanganan dan kelembagaannya merupakan wewenang dari

Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pada tataran pimpinan Muspida

(plus) ini tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan

intensitas dan ekstensitas pelaksanaan koordinasi, sekaligus

meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian

permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelanggaran

hukum dan ancaman atau gangguan terhadap integrasi dan

stabilitas daerah.

c) Kelembagaan dan Aparatur

Pembangunan aparatur, sebagaimana yang tengah

berlangsung pada tataran nasional saat ini reformasi birokrasi di

lingkup jajaran Pemerintah Kota Magelang juga sedang berproses,

yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN,

pemantapan otonomi daerah, desentralisasi, dan netralitas

pegawai. Walaupun pelaksanaanya sudah ada kemajuan, dalam

rentang 20 tahun ke depan masih terdapat tantangan di bidang


pendayagunaan aparatur pemerintah yang tidak saja harus

dihadapi, tapi juga diselesaikan, yaitu:

(1) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya

berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional,

sehingga struktur organisai kurang proporsional.

(2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong

peningkatkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi

yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban

kerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

(3) Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur pemerintah

belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat.

(4) Dalam proporsi tertentu praktik KKN belum sepenuhnya

teratasi.

(5) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan

masyarakat.

(6) Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam

birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan

produktivitas kerja.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu,

kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus

saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan

melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber

daya manusia aparatur (SDM aparatur), penataan ketatalaksanaan

secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan dan

akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta

membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan

reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan

dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan

dunia usaha. Langkah dan upaya yang perlu dilakukan meliputi:

(1) Penataan kelembagaan, guna menjamin terbangunnya

organisasi pemerintah yang proporsional dan solid yang

mampu memperlancar tujuan organisasi secara efektif dan

efisien.


(2) Penataan kepegawaian (SDM aparatur), guna

mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen

kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada

sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian

yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem

remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, penilaian

berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata

nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan

hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar dapat

berprestasi tinggi (profesional).

(3) Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan

sistem tatalaksana penyelenggaraan manajemen administrasi

pemerintah guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata

hubungan kerja dan kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan melalui: penyederhanaan sistem dan prosedur

kerja, penyempurnaan administrasi umum pemerintahan dan

penyempurnaan sistem pengelolaan sarana kerja aparatur,

serta korporatisasi unit pelayanan, penataan dan

pengembangan sistem kearsipan.

(4) Peningkatan akuntabilitas aparatur, guna mendorong

perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja

pelaksanaan sumber daya organisasi pemerintah dan

pelaksanaaan otonomi daerah. Kriteria penilaian akuntabilitas

aparatur pemerintah dan sistem akuntabilitas yang sudah

disusun perlu dilaksanakan dan dikembangkan secara lebih

konkret dan substansial. Membuka peluang bagi masyarakat

untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang kinerja

aparatur pemerintah. Kinerja aparatur pemerintah harus

dipantau bersama-sama instansi terkait juga perlu dievaluasi

dan dinilai.

(5) Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya

mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian

produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien,

transparan, akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan

tertib bagi masyarakat.


(6) Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya

mengoptimalkan pelaksanan pengawasan penanggulangan

dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di instansi

pemerintah harus dilakukan dengan langkah bersama dan

tindakan nyata, secara sistematik dan menyeluruh.

(7) Optimalisasi koordinasi program pendayagunaan aparatur

pemerintah.

8. Wilayah dan Tata Ruang

a) Tata Ruang

Tantangan yang dihadapi dalam aspek pengembangan

wilayah dan penataan ruang adalah bagaimana mengembangkan

Kota Magelang agar mampu mengemban peran dan fungsi sebagai

kota jasa pada wilayah yang sangat terbatas yaitu hanya + 18,12

kilometer persegi. Disisi lain, pada waktu 20 tahun yang akan

datang akan terjadi penambahan jumlah penduduk dan

peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Magelang dalam

berbagai sektor. Bertolak dari kondisi tersebut maka

permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mengalokasikan

lahan perkotaan secara serasi dan seimbang untuk mewadahi

kegiatan perkotaan. Sedangkan disisi lain kebutuhan alokasi lahan

terbuka hijau pada kawasan perkotaan harus diakomodasi dalam

penataan ruang kota.

Pada bulan April tahun 2007 telah diterbitkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah

satu aspek yang merupakan tantangan dalam penataan ruang

adalah keharusan bagi kawasan perkotaan untuk mengalokasikan

minimal 30% dari luas wilayahnya untuk ruang terbuka hijau,

yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang

terbuka hijau privat. Selain itu sekurang-kurangnya 30% dari

daerah aliran sungai (DAS) harus berupa hutan.

Bagi Kota Magelang amanat yang harus dilaksanakan dari

undang-undang tersebut merupakan tantangan yang terasa berat,

mengingat bahwa luas wilayah administrasi Kota Magelang sangat

terbatas, sedangkan disisi lain tuntutan pemanfaatan lahan


perkotaan untuk kegiatan komersial akan semakin meningkat

seiring dengan peningkatan peran dan fungsi Kota Magelang

sebagai wilayah yang cukup strategis bagi kawasan-kawasan

disekitarnya.

Kondisi tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan,

yaitu antara kepentingan ekonomis dan kepentingan ekologis.

Disatu sisi, dibutuhkan lahan untuk investasi dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota, sedangkan disisi lain

kepentingan pelestarian ekologi lingkungan perkotaan menuntut

adanya konservasi dan preservasi lingkungan yang antara lain

berupa mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau

perkotaan.

Salah satu contoh lokasi strategis yang diprediksikan akan

rawan menimbulkan konflik kepentingan adalah sepenggal lahan

dikaki Gunung Tidar, yaitu yang berbatasan dengan Jalan

Sudirman. Dari sudut pandang investasi, Jalan Sudirman

merupakan lokasi yang banyak diincar para penanam modal yang

berkepentingan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan

komersial. Konflik akan muncul apabila pada sisi barat Jalan

Sudirman juga dialih fungsikan sebagai area komersial, hal itu

terjadi karena pada sisi tersebut akan bersinggungan dengan kaki

Gunung Tidar.

Sementara dari sudut pandang perancangan kawasan

perkotaan, sepenggal lahan di sisi timur Gunung Tidar merupakan

sepenggal lahan yang dapat dipandang sebagai suatu

“unreplaceable sight”, karena nilai estetika lahan tersebut yang

tidak mungkin tergantikan. Bertolak dari sudut pandang tersebut

maka Kawasan Gunung Tidar merupakan kawasan ruang terbuka

hijau dan direncanakan untuk tidak dialihfungsikan ke peruntukan

lain.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai luasan 30% ruang

terbuka hijau adalah bagaimana mempertahankan keberadaan

ruang terbuka hijau yang ada serta apabila saat ini belum tercapai

luasan tersebut adalah bagaimana mencapai luasan yang

diamanatkan. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, maka


diperlukan ketegasan sikap dari Pemerintah Kota Magelang bahwa

setiap kebijakan pemanfaatan ruang harus konsisten dengan

rencana tata ruang yang ada. Rencana tata ruang yang ada telah

mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka hijau dan disertai

dengan upaya untuk mencapainya yang tertuang dalam indikasi

program.

Aspek penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan

dan pengendalian. Untuk membantu kinerja Pemerintah Kota

Magelang dalam pengendalian pemanfaatan ruang maka telah

dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang

salah satu tugasnya adalah menjaga pemanfaatan ruang kota agar

benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Undang-undang penataan ruang juga mengamanatkan

bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penataan

ruang didaerahnya. Untuk mampu dalam menyelenggarakan

penataan ruang maka salah satu tantangan yang dihadapi adalah

bagaimana menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang

memahami aspek penataan ruang. Menjawab tantangan tersebut

maka Pemerintah Kota Magelang harus memikirkan langkah-

langkah dalam rangka meningkatkan SDM bidang penataan ruang

melalui pendidikan dan pelatihan dan menambah jumlah sarjana

yang berbasis pendidikan perencanaan kota.

b) Wilayah

Dalam aspek pengembangan wilayah tantangan yang dihadapi

adalah bagaimana mengantisipasi kecenderungan perubahan

peruntukan lahan dihadapkan pada keterbatasan luas lahan.

Berdasarkan pada kecenderungan yang selama ini terjadi, sampai

dengan 20 tahun yang akan datang perubahan peruntukan lahan

perkotaan yang paling dominan adalah untuk permukiman,

perdagangan, dan jasa. Tahun 2015 diprediksikan lebih dari 50%

penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan. Tekanan

arus urbanisasi tersebut akan mengakibatkan munculnya

permasalahan dalam penyediaan sarana prasarana permukiman agar

tetap memenuhi standar layak huni. Selain itu penambahan sarana


sosial, sarana ekonomi dan sarana rekreasi olah raga akan menuntut

penyediaan lahan.

Perubahan pola pemanfaatan lahan tersebut akan berdampak

pada pergeseran bagian wilayah kota, terutama kawasan pusat kota

akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada kawasan

pusat kota juga akan terjadi optimalisasi pemanfaatan lahan,

sehingga kecenderungan yang akan terjadi adalah pola pembangunan

secara vertikal. Fenomena tersebut perlu diantisipasi dengan

penerapan aturan yang ketat tentang jumlah lantai minimal pada

suatu kawasan. Selain itu ketentuan mengenai Koefisien Lantai Dasar

(KLD) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) harus disosialisasikan dan

diterapkan secara konsekuen.

Pada kurun 20 tahun yang akan datang, peran sub wilayah

pembangunan, yang diwujudkan dalam BWK dan SBWK akan

mengalami pergeseran. Areal yang meliputi Bagian Wilayah Pusat

Kota akan mengalami peningkatan, yang terutama disebabkan oleh

meluasnya kegiatan yang bercirikan kegiatan perkotaan, yaitu

perdagangan, sosial dan jasa. Kawasan Kebonpolo, tepatnya lokasi

yang saat ini dimanfaatkan sebagai sub terminal dan pertokoan,

diprediksikan akan berkembang menjadi pusat perdagangan kota,

yang dirancang dengan memadukan antara kegiatan perdagangan

dan sub terminal. Berkembangnya Kawasan Kebonpolo akan menjadi

faktor penarik bagi bergesernya kawasan pusat kota lebih ke arah

utara.

Sedangkan Kawasan Sidotopo yang saat ini menempati BWK V,

diprediksikan akan menjadi salah satu kawasan strategis yang

mengampu kegiatan perdagangan, akomodasi pariwisata dan

rekreasi, dengan skala pelayanan regional dan lokal. Pengembangan

Kawasan Sidotopo akan berdampak pula pada pengembangan

kawasan desa Jambewangi, yang berada diwilayah Kabupaten

Magelang. Lahan-lahan pertanian yang sekarang ada di Jambewangi

diprediksi akan beralih menjadi lahan-lahan bukan pertanian. Kondisi

tersebut akan menguntungkan bagi pengelolaan kawasan perkotaan

di Kota Magelang, karena tidak mengurangi alih fungsi lahan di

wilayah Kota Magelang.


Berkembangnya Kawasan Sidotopo akan menjadi faktor

penyeimbang bagi pertumbuhan kota. Keramaian Kota Magelang yang

selama ini masih cenderung terkonsentrasi pada sisi kota bagian

tengah dan selatan, pada masa mendatang akan terimbangi dengan

perkembangan sisi kota bagian utara.

Mengantisipasi terhadap kecenderungan pertumbuhan kota, dan

disisi lain wilayah Kota Magelang kemungkinan tidak akan bertambah,

maka keberadaan taman-taman kota dan ruang-ruang terbuka hijau

kota harus mulai direncanakan. Kawasan-kawasan perkotaan disisi

utara kota, atau yang saat ini berada pada BWK V, masih

memberikan peluang bagi pembangunan taman-taman rekreasi kota.

Apabila pendekatan tersebut tidak dirancang sejak saat ini maka pada

masa yang akan datang Kota Magelang akan tumbuh menjadi kota

yang tidak layak huni, yang disebabkan oleh kurangnya ruang

terbuka hijau di kota.

c) Pertanahan

Perkembangan penggunaan lahan oleh masyarakat yang

didukung dengan mekanisme pasar lahan yang kurang terarah dan

tidak terkendali , akan mengakibatkan pembangunan yang tidak

merata. Oleh karena itu konsolidasi tanah merupakan salah satu

instrumen penting untuk mengendalikan mekanisme pasar dalam

kaitannya dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal,

seimbang dan lestari dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan

tanah di wilayah perkotaan. Konsolidasi tanah dapat didefinisikan

sebagai suatu model penataan lingkungan yang dari tidak teratur

menjadi teratur.

Dalam penerapannya terdapat dua aspek penting yang menjadi

sasaran utama konsolidasi tanah yaitu (1) penataan fisik atas

penggunan serta (2) pemanfaatan tanah dan penataan terhadap

penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan demikian diharapkan

kawasan kumuh dan penguasaan lahan luas oleh sebagian

masyarakat akan terkendalikan. Keterbatasan lahan Kota Magelang

akan bukan menjadi permasalahan dengan tertatanya penggunaan


lahan oleh masyarakat sehingga pembangunan kota akan lebih

merata.

Intervensi permerintah dalam penggunaan lahan oleh masyakat

perlu dilakukan demikian juga sebaliknya pemerintah juga perlu

memberikan insentif atas penggunaan tanah secara berkelanjutan

oleh masyarakat dengan memberikan pengakuan hukum atas

kepemilikan dan mempermudah birokasi kepengurusannya.

Diharapkan sebelum kurun waktu 20 tahun kedepan berakhir

pensertifikatan atas kepemilikan lahan dapat terealisasi keseluruhan.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun

mendatang di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah

mewujudkan pembangunan berlandaskan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan

suatu daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang

dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung makna

bahwa pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi

lingkungan agar tetap terjaga demi kelangsungan hidup saat ini dan

masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan menekankan pada keseimbangan antara

kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan

pelestarian lingkungan. Seluruh kegiatan pembangunan harus

dilandasi dengan tiga pilar pembangunan yaitu menguntungkan

secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (social

acceptable) dan ramah lingkungan (enviromentally sound).

a) Hutan

Perkembangan Kota Magelang yang sangat dinamis

dihadapkan pada keterbatasan luas lahan yang dimiliki Kota

Magelang berpotensi menyebabkan muncul berbagai konflik

kepentingan dalam pemanfaatan lahan.


Konversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi lahan

permukiman dan perekonomian tidak dapat dihindari. Kondisi ini

dapat menyebabkan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau

yang berfungsi sebagai paru-paru kota sehingga menyebabkan

degradasi kualitas lingkungan.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang terpadu untuk

mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau,

diantaranya dengan: efisiensi pemanfaatan ruang, menciptakan

keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan

budi daya, mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung,

pengelolaan hutan kota secara lestari, serta penghijauan pada

area-area yang masih memungkinkan seperti sempadan sungai,

sepanjang jalan, taman-taman dan pemukiman penduduk.

b) Sumber Daya Air

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Magelang

dengan berbagai aktivitasnya menyebabkan semakin meningkat

pula kebutuhan akan air bersih. Di sisi lain kebutuhan air bersih

penduduk Kota Magelang selama ini sebagian besar dipenuhi dari

wilayah Kabupaten Magelang.

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya efisiensi pemanfaatan

air bersih dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya air

yang berada di wilayah Kota Magelang. Pengelolaan sumber daya

alam tidak mengenal batas administratif dan wilayah.

Sungai-sungai yang mengalir di Kota Magelang mempunyai hulu

dan hilir di luar wilayah Kota Magelang yaitu di wilayah Kabupaten

Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian pula dengan

sumber mata air Tuk Pecah daerah resapan air serta tangkapan air

hujan (recharge area) berada di luar wilayah Kota Magelang.

Dengan demikian tantangan ke depan dalam pengelolaan sumber

daya alam adalah pengelolaan secara terpadu antara Pemerintah

Kota Magelang dengan Pemerintah Daerah lainnya.


c) Lingkungan Hidup

Letak geografis Kota Magelang yang sangat strategis karena

berada di jalur transportasi utama di Provinsi Jawa Tengah

disamping menguntungkan dari sisi perkembangan kota dan

ekonomi, di sisi lain juga berpotensi menyebabkan semakin

meningkat pula resiko pencemaran lingkungan, baik pencemaran

udara, tanah, suara maupun air yang berakibat pada degradasi

kualitas lingkungan.

Selain itu semakin meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya

hidup masyarakat perkotaan, akan berdampak pula pada

peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah padat, cair dan

gas secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya

peningkatan pemanasan global (global warming) ditandai dengan

semakin meningkatnya suhu udara, perubahan iklim dan

banyaknya bencana alam.

Oleh karena itu tantangan yang dihadapi ke depan adalah

bagaimana mengurangi pencemaran sampai pada ambang yang

masih diijinkan serta mengurangi peningkatan pemanasan global

melalui berbagai upaya dan kerjasama serta komunikasi antara

Pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara terus-

menerus agar tercipta kesadaran dan dukungan bagi

terpeliharanya kualitas lingkungan di Kota Magelang.

Dalam upaya mengadapi fenomena perubahan iklim sebagai akibat

pemanasan global diperlukan adaptasi terhadap perubahan iklim

khususnya terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan,

pertanian, permukiman dan tata ruang.

Kondisi topografi Kota Magelang yang menyerupai punggung

kerbau dengan karakteristik datar pada bagian tengah sedangkan

pada sisi Timur dan Barat mempunyai kelerengan yang curam

menyebabkan resiko ancaman terhadap bencana alam khususnya

tanah longsor. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dan adaptasi

bencana alam diantaranya dengan pemetaan kawasan rawan

bencana, penyusunan rencana tata ruang dengan

memperhitungkan kawasan rawan bencana, serta pola

pembangunan kota disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.


d) Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan krusial yang

dihadapi kota-kota di Indonesia tak terkecuali Kota Magelang. TPA

( Tempat Pembuangan Akhir Sampah ) Banyu Urip, apabila tidak

dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan konflik karena

letaknya berada di luar wilayah Kota Magelang yaitu di Kabupaten

Magelang.

Meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk menyebabkan

semakin meningkat pula penambahan timbulan sampah yang

dihasilkan. Mengingat terbatasnya kapasitas daya tampung dari

TPA, diperkirakan TPA tidak akan mampu lagi menampung

sampah atau dapat dikatakan TPA habis umur pemakaiannya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sampah perlu dikelola

secara terpadu baik dari aspek teknik operasional, kelembagaan,

keuangan, pengaturan maupun partisipasi masyarakat.

Pengelolaan sampah perlu ditekankan melalui upaya 3R ( Reduce,

Reuse, Recycle ).

Pada bagian hulu, besarnya volume timbulan sampah perlu

direduksi seminimal mungkin bahkan sampai pada tingkatan tidak

ada buangan sampah ( zero waste ) dengan cara melibatkan

partisipasi masyarakat dalam pemilahan maupun pengolahan

sampah. Proses pengangkutan sampah perlu dioptimalkan agar

tidak terjadi penumpukan sampah di kota akibat keterlambatan

pengangkutan sampah.

Di bagian hilir, TPA perlu dikelola secara optimal baik dalam

pemanfaatan dan pengolahan sampah maupun dalam pengelolaan

kualitas lingkungan TPA agar umur TPA dapat diperpanjang serta

tidak menimbulkan potensi konflik dengan warga sekitar TPA.

Metode Open Dumping yang dilaksanakan selama ini perlu diganti

menjadi Sanitary Landfill.

Untuk mengantisipasi kesinambungan umur serta ketersediaan

lahan TPA, perlu dikaji kemungkinan pembuatan TPA regional

terpadu antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah

Daerah lainnya khususnya dengan Pemerintah Kabupaten


Magelang. Selain itu, paradigma selama ini yang menganggap

sampah hanyalah sebagai residu yang tidak berguna perlu diubah

menjadi suatu peluang investasi yang dapat mendatangkan

keuntungan dengan pengelolaan sampah secara benar dan

profesional.

C. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan Kota Magelang adalah seluruh sumber

kekuatan baik yang efektif maupun potensial, bisa diperbarui (tangabel)

atau tidak bisa diperbarui (intangabel), yang dimiliki dan didayagunakan

oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Modal dasar tersebut dapat dirinci

sebagai berikut:

1. Posisi yang strategis, Kota Magelang berada pada persimpangan jalur

perhubungan dengan kota-kota di sekitarnya yaitu jalur transportasi

antar Semarang - Yogyakarta, Semarang – Purworejo, Wonosobo –

Salatiga dan kota-kota disekitarnya. Posisi tersebut merupakan salah

satu modal potensial yang menjadikan Kota Magelang dapat

dikategorikan sebagai kota kecil dengan nilai strategis yang memiliki

faktor daya tarik (pull factor), pengaruh, daerah tujuan, dan menjadi

barometer bagi daerah-daerah di sekitarnya seperti Kabupaten

Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.

2. Luas wilayah Kota Magelang yang sangat terbatas hanya +18,12 Km2

menjadi potensi yang memudahkan daya jangkau perluasan

pembangunan hingga ke sudut-sudut kota, sehingga pemerataan

hasil pembangunan secara relatif akan dapat dirasakan langsung oleh

sebagian besar penduduknya. Selain itu pendeknya jarak yang harus

ditempuh juga akan memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

3. Keberadaan Gunung Tidar merupakan kekhasan (landmark) Kota

Magelang yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lainnya. Selain

sebagai kawasan hutan lindung, lokasi ini juga dapat dimanfaatkan

sebagai arena rekreasi alam dan wisata spiritual. Nuansa spiritual

sebenarnya secara tradisional pada hari-hari tertentu sudah berjalan


selama ini. Karena itu perlu diadakan penggalian terhadap kandungan

keluhuran nilai spiritualnya yang merupakan warisan nenek moyang

(local wisdom), untuk kemudian diaktualisasikan dan direlevansikan

dengan konteks kondisi yang tengah berjalan. Apabila dikemas

dengan baik serta dilengkapi fasilitas infrastruktur yang memadai

dapat diproyeksikan ke depannya akan menjadi obyek wisata yang

bernilai yang akan memperkuat daya tarik Kota Magelang disamping

fasilitas wisata yang telah ada saat ini, seperti cagar alam, cagar

budaya, mainan anak-anak di Taman Kyai Langgeng; museum;

bangunan bersejarah; seni dan budaya tradisional; taman-taman

kota; wisata belanja (shoping tourism) di sepanjang pecinan

(chinatown); wisata kuliner; dan bentuk wisata kontemporer lainnya.

4. Walaupun sumber daya alam di Kota Magelang sangat terbatas,

namun dengan kualitas penduduk yang cukup memadai dengan rata-

rata tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah

sekitarnya memberi pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sejak dari

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta

pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Karena penduduk merupakan

sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan, maka

proporsi jumlah penduduk usia produktif di Kota Magelang yang besar

(44,52 persen dari sejumlah 119.904 jiwa pada tahun 2006) akan

menjadi potensi yang luar biasa dalam menggerakkan roda

pembangunan apabila diberi peran, peluang, dan kesempatan yang

memadai sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan

yang dimilikinya.

5. Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung Kota

Magelang sebagai Kota Jasa. Fasilitas sarana dan prasarana

pendidikan dan kesehatan sudah lengkap dan tersebar secara merata

di Kota Magelang. Jangkauan pelayanannya mencakup wilayah

hinterland, sehingga berpotensi menjadi pusat layanan pendidikan

dan kesehatan di tingkat regional. Sedangkan sarana perekonomian

juga cukup lengkap yang didukung dengan keberadaan sarana untuk

jasa perdagangan baik tradisional maupun moderen, serta jasa

keuangan dan perbankan.


6. Terpelihara dan terjaganya stabilitas keamanan wilayah, dengan

dukungan satuan-satuan Polri dan TNI-AD yang bermarkas di wilayah

Kota Magelang, menjadi modal yang sangat berharga dalam

menciptakan kondusifitas penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan

masyarakat sehari-harinya. Begitu pula interaksi sosial yang harmonis

dan kerukunan hubungan antar umat beragama yang telah tercipta

selama ini memberi atmosfer kedamaian, aman dan nyaman bagi

para penduduknya. Iklim sejuk ini, apabila didukung dengan aparatur

pemerintah yang bersih serta dengan menerapkan prosedur yang

mudah dan murah akan menjadi penarik investor untuk menanamkan

modalnya di Kota Magelang.

7. Tingkat kesadaran politik masyarakat telah cukup baik sebagaimana

dicerminkan oleh tingginya partisipasi politik masyarakat dalam

Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004,

dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005

sehingga dihasilkan figur-figur pimpinan yang dapat mengemban

amanat rakyat secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.

8. Peran masyarakat madani (civil society) dari waktu ke waktu

menunjukkan peningkatan baik sebagai penyeimbang, pengontrol,

maupun partner pemerintah dalam proses pembangunan. Fenomena

ini akan memberi kontribusi yang besar bagi terciptanya penadbiran

(good governance) dalam praktik penyelenggaran pemerintahan.

Pemerintahan yang baik dan bersih secara signifikan akan

memposisikan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat

sebagai orientasi utamanya.

9. Budaya yang merupakan cerminan dari hasil cipta, rasa dan karsa

warga Kota Magelang sangat dipengaruhi oleh kualitas manusianya

dari aspek pendidikan, kesehatan dan hidup layak sebagaimana telah

dikompositkan ke dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota

Magelang yang beberapa tahun terakhir memiliki angka IPM yang

tinggi dan diatas rata-rata sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah bisa menjadi modal yang cukup besar untuk mencapai visi

pembangunan jangka panjang yang telah dicanangkan.


10.Kualitas SDM aparatur pemerintah cukup baik dibandingkan daerah

sekitarnya. Ini ditunjukkan dengan banyaknya PNS yang telah

mengenyam pendidikan tinggi, hingga S-2 dan S-3. Selain itu,

menyadari pentingnya kualitas sumber daya manusia guna kemajuan

dan kesejahteraan masyarakatnya, Kota Magelang secara nyata

melakukan segala upaya untuk memacu masyarakat agar mempunyai

daya saing dan nilai tambah terhadap berbagai produk unggulan yang

dihasilkannya. Pengembangan iptek melalui program krenova dengan

memberi penghargaan baik secara individu maupun lembaga yang

berhasil menemukan inovasi baru di bidang sosial maupun ilmu alam

yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan manusia menjadi modal

berharga terhadap kemajuan iptek yang berbasis local genuine.

Disamping itu pengembangan ICT (information and communication

technology) di instansi pemerintah, swasta, dan sekolah-sekolah

merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam memperkuat

daya saing dan kolaborasi Kota Magelang dengan daerah-daerah

lainnya baik dalam skala regional, nasional maupun internasional

sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi.

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 BAB III - 1

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

KOTA MAGELANG TAHUN 2005-2025

A. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Magelang saat ini, tantangan yang

dihadapi dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang, serta dengan

memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka ditetapkan Visi Kota

Magelang Tahun 2005-2025 :

“Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju Dan Berdaya

Saing Dalam Masyarakat Madani”

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada

pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kota Magelang. Adapun

makna visi tersebut adalah:

1. Magelang, Magelang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah

otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah suatu kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan

kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

2. Kota Jasa, artinya pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk

memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan

umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan

pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

3. Berbudaya, artinya masyarakat Kota Magelang diarahkan untuk

memperkuat jati diri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

patuh pada aturan hukum, dapat memelihara kerukunan internal dan

antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya dan

menerapkan nilai-nilai luhur yang sudah ada.

4. Maju, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa

dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan

yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber


daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban

tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju juga

diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola

segenap potensinya dengan tetap mengedepankan pentingnya

kerjasama dan sinergisitas.

5. Berdaya Saing, artinya Kota Magelang diarahkan sebagai kota yang

mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif melalui

pengembangan seluruh kekuatan perekonomian daerah sebagai

pemacu tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat yang

berdaya saing tinggi, didukung oleh sumber daya manusia berkualitas

dan berdaya saing.

6. Madani, artinya Masyarakat Kota Magelang diarahkan untuk hidup

agamis dengan damai dan demokratis, menjunjung tinggi dan

menegakkan hukum dengan penuh kesadaran (adil), menghargai hak

asasi manusia dan maju kehidupan lahir batinnya (makmur).

B. MISI :

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kota Magelang

Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas

yang memadai.

2. Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan

Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan

lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan

inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia

yang berkualitas.

4. Mengembangkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada

penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang

kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai

dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan

masyarakat.


5. Mewujudkan good governance dan clean goverment dengan

melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan

media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang

yang damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

dan kebenaran.

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 BAB IV - 1

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah

mewujudkan Kota Jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam

masyarakat madani.

Sebagai tolok ukur tercapainya kota Magelang sebagai kota jasa

yang berbudaya, maju dan berdaya saing menuju masyarakat madani,

pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada

pencapaian sasaran–sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang

memadai, ditandai oleh hal-hal berikut :

a. Terwujudnya Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa untuk

wilayah Jawa Tengah Bagian Tengah.

b. Terpenuhinya kualitas sumber daya manusia untuk kebutuhan jasa

perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan di kota Magelang.

c. Terlengkapinya sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung

penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa

pendidikan sebagai fasilitas pendukung kota jasa.

2. Terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, ditandai oleh hal-hal

berikut :

a. Terwujudnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan

bermoral yang berdasarkan falsafah Pancasila. Dicirikan dengan

watak, perilaku masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek dan sumber daya

manusia yang berkualitas.

b. Perilaku masyarakat yang berbudaya, ditandai dengan meningkatnya

peradaban, harkat, martabat, menguatnya jati diri, kepribadian,

menguatnya ketahanan dan modal sosial masyarakat.


3. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota

Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan,

mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh

penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai

oleh hal-hal berikut:

a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif, didukung oleh peran sektor jasa dengan

kualitas pelayanan yang lebih bermutu dan berdaya saing.

b. Tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruh wilayah

diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat.

c. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, didukung oleh

sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan,

efisien, dan efektif untuk mewujudkan hunian kota tanpa permukiman

kumuh.

d. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan

layak dan berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi

masyarakat dalam mendukung kualitas kehidupan sosial, ekonomi

secara serasi, seimbang dan lestari.

e. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang memadai dan

terintegrasi dengan wilayah sekitar, serta terselenggaranya pelayanan

pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya

masyarakat informasi.

4. Terwujudnya perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada

penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan ditandai penurunan

angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025

mencapai 5 (lima) besar tingkat kesejahteraan di wilayah Jawa

Tengah.

b. Tercapainya keberdayaan masyarakat dengan terfasilitasinya

kebutuhan dasar, menguatnya etos kerja dan produktivitas, serta

adanya jaminan perlindungan sosial.


c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran

perempuan dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya

manusia dapat diukur dari meningkatnya Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Sedangkan kemajuan peran perempuan diukur

dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Angka

GDI (Gender-related Devolepment Index) yang mengukur kualitas

hidup perempuan dengan meramu komponen pendidikan, kesehatan

dan ekonomi, serta peningkatan Angka GEM (Gender Empowerment

Measurement) yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di

bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

5. Terwujudnya good governance dan clean government dengan melibatkan

dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa

sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai,

demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran,

ditandai dengan hal-hal berikut :

a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan

bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung

pembangunan kota Magelang.

b. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak azasi manusia

yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang.

c. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan

politik yang dapat diukur dengan adanya penyelenggaraan

pemerintah yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,

birokrat yang profesional dan netral, masyarakat politik dan

masyarakat ekonomi yang mandiri.

d. Terwujudnya peningkatan peran dunia usaha dalam ikut serta

menggerakkan roda pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan

dan taraf hidup masyarakat melalui tanggung jawab sosial

perusahaan (coorporate social responsibility).

e. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat madani (civil society)

dan media massa yang berperan sebagai partner, rekanan, serta

pengontrol dan penyeimbang (check and balance) jalannya

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan


dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Untuk mencapai tingkat perkembangan MAGELANG SEBAGAI KOTA

JASA YANG BERBUDAYA, MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM

MASYARAKAT MADANI yang diinginkan Pemerintah Kota Magelang, arah

pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahun

mendatang adalah sebagai berikut :

A. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas

yang memadai, diarahkan melalui :

a. Peningkatan pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana

dan prasarana perkotaan.

b. Peningkatan aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan publik.

c. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya

Manusia.

2. Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya dan beradab diarahkan melalui :

a. Pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan

bermoral berdasarkan falsafah Pancasila. Dicirikan dengan

watak, perilaku masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong

royong dan berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi

iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama serta nilai-nilai

luhur budaya dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari

masyarakat Kota Magelang.

c. Pemantapan budaya dan kearifan lokal masyarakat kota

Magelang yang memiliki jati diri untuk mendukung harkat dan

martabatnya, serta memperkuat ketahanan dan modal sosial

masyarakat dalam suasana kebersamaan, kegotong-royongan,

saling peduli dan saling membantu dalam membangun keluarga

sejahtera secara mandiri.


3. Mewujudkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan

Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan

lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif,

didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang

berkualitas, diarahkan melalui:

a. Peningkatan kualitas pelayanan beserta sumber daya

manusianya di berbagai aspek sehingga mempunyai daya saing

yang dapat diandalkan dalam mendukung pertumbuhan

perekonomian.

b. Peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan pembangunan

kota yang disertai peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pendukungnya sehingga mampu menjadi penyangga wilayah

sekitar.

c. Pengelolaan lingkungan hidup kawasan perkotaan dengan

meningkatkan kualitas ruang-ruang terbuka hijau dan taman-

taman kota serta menjaga kualitas air, udara serta sumber daya

alam lainnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.

d. Penciptaan iklim yang kondusif sebagai pendukung kreativitas

masyarakat untuk menciptakan inovasi dalam mengembangkan

potensi kota.

e. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sesuai

perkembangannya sebagai pendukung profesionalitas dan kinerja

masyarakat dalam partisipasinya melaksanakan pembangunan.

4. Mewujudkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada

penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang

kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai

dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan

masyarakat, diarahkan melalui :

a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;

b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pendukung

pengembangan sektor industri kecil, perdagangan dan jasa-jasa

lainnya;


c. Penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu

mendukung pengembangan-pengembangan usaha di Kota

Magelang;

d. Penumbuhkembangan lembaga keuangan sebagai pendukung

pengembangan ekonomi daerah;

e. Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah/wilayah;

f. Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan

permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan

Koperasi;

g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan lapangan

kerja melalui usaha ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat;

h. Peningkatan sistem kelembagaan dan infrastruktur

perekonomian yang maju;

i. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui

perluasan kesempatan kerja;

j. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui

peningkatan investasi dan ekspor.

k. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan dasar, penguatan produktivitas, dan

perlindungan sosial.

5. Mewujudkan good governance dan clean goverment dengan

melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan

media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang

agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

dan kebenaran, diarahkan melalui :

a. Peningkatan kualitas pelayanan umum yang didukung oleh SDM

aparatur pemerintah yang profesional;

b. Penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

c. Penciptaan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

d. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan

keadilan dan kebenaran;


e. Pemberian peran dan fungsi yang proporsional terhadap dunia

usaha, masyarakat madani, dan media massa untuk berkiprah

dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

B. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai tujuan MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA

YANG BERBUDAYA, MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM

MASYARAKAT MADANI, akan ditempuh tahap-tahap pelaksanaannya

melalui:

1. RPJM Daerah Ke-1 (2005-2010), Berlandaskan pelaksanaan dan

pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Daerah ke-1

diprioritaskan untuk meletakkan sendi-sendi pokok sebagai kota

jasa yaitu dengan mengupayakan:

a. Melengkapi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung

penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa

pendidikan;

b. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan dasar;

tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya

menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

2. RPJM Daerah Ke-2 (2011-2015), Berlandaskan pelaksanaan,

pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-1, RPJM

Daerah Ke-2 diprioritaskan untuk:

a. Mewujudkan Kota Magelang yang berbudaya, maju dan

berdaya saing melalui upaya-upaya peningkatan kualitas SDM;

b. Memantapkan peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta,

masyarakat madani, dan media massa sebagai pendukung

pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa

pendidikan;

c. Memberi pelayanan masyarakat yang lebih baik dibandingkan

dengan daerah-daerah lain;

tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lainnya.





a. Meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan

masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga

pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa

khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa

kesehatan dan jasa pendidikan;

b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa

perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;

tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya

menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.




a. memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang;

b. mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya

saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya

manusia yang berkualitas dan mandiri;

c. mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

masyarakat madani.

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 BAB V - 1

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN


Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah

Kota Magelang tahun 2005 – 2025.


Tahun 2005 – 2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Kota Magelang dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Magelang untuk tahun 2011-2015,

tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka

calon Walikota harus memperhatikan RPJP Daerah Kota Magelang Tahun

2005 – 2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi

dan misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kota Magelang untuk tahun 2011-2015, tahun 2016-2020, dan tahun

2021-2025.

2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kota Magelang dengan

didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Magelang dan

masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan

program–program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025.

3. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan

daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun

2005–2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan

kekuatan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Magelang

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan


sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota

Magelang Tahun 2005 – 2025 yang akan menjadi pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang serta

menjamin konsistensinya.


BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN


Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah

Kota Magelang tahun 2005 – 2025.


Tahun 2005 – 2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Kota Magelang dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Magelang untuk tahun 2011-2015,

tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka

calon Walikota harus memperhatikan RPJP Daerah Kota Magelang Tahun

2005 – 2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi

dan misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kota Magelang untuk tahun 2011-2015, tahun 2016-2020, dan tahun

2021-2025.

2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kota Magelang dengan

didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Magelang dan

masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan

program–program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025.

3. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan

daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun

2005–2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan

kekuatan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Magelang

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan


sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota

Magelang Tahun 2005 – 2025 yang akan menjadi pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang serta

menjamin konsistensinya.

RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 BAB VI - 1

BAB VI

PENUTUP


Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembagunan Kota

Magelang, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam

penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah 20 (dua puluh)

tahun ke depan. RPJP Daerah juga menjadi arah dan pedoman di dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya

selama periode tersebut di atas. Selain itu juga sebagai koridor dalam

penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dalam kurun waktu 5

(lima) tahunan.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kota Magelang telah melibatkan para

pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga hasilnya benar–benar

merupakan kesepakatan yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Langkah-langkah untuk mewujudkan RPJP Daerah Kota Magelang

Tahun 2005–2025 dibagi dalam 4 (empat) tahap. Tahap pertama RPJM Kota

Magelang Tahun 2005–2010 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2005 sudah merupakan dalam tahapan RPJP Daerah Kota

Magelang Tahun 2005–2025.

Untuk mewujudkan visi “Magelang Sebagai Kota Jasa Yang

Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani“ perlu

didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak

mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis (2) Good Governance dan Clean

Government (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (4) keberpihakan

kepada rakyat (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak

swasta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik

yang baik.

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

peraturan daerah kota magelang nomor: 4...

Documents