PERATURAN DAN HUKUM KESEHATAN

SEHUBUNGAN DENGANPROFESI DOKTER

UNDANG-UNDANG KESEHATAN

• Undang-undang RI no.23 tahun 1992• Berisi peraturan-peraturan hukum yang

bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat.

• UU ini melibatkan instansi-instansi terkait dan pemberi pelayanan kesehatan (medical providers) dan penerima pelayanan kesehatan (medical receviers).

Hukum Kesehatan• Hukum kesehatan bagi para pemberi layanan kesehatan

harus diketahui dan didalami.

• Bertujuan untuk memberikan wawasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan kesehatan.

• Mengetahui dan memahami hukum kesehatan akan memberi keyakinan diri kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur yang aman, tidak melanggar etika dan ketentuan hukum.

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu :

1. Memahami adanya landasan hukum dalam terapetik antara dokter dengan pasien (kontrak-terapik).

2. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan, dan pekerjaan.

3. Memahami dalam situasi dan keadaan apa rahasia jabatan dan pekerjaan boleh dikesampingkan.

4. Memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik, penanganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia, dan lain-lain adalah pengetahuan masa kini yang perlu atau harus dikuasai dan didalami.

Perspektif UU Kesehatan

1. Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya.

2. Penjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang.

3. Pemberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Sistematika UU Kesehatan Undang-undang ini terdiri dari 12 bab, yaitu :

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas dan Tujuan

Bab III Hak dan Kewajiban

Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab

Bab V Upaya Kesehatan

Bab VI Sumber Daya Kesehatan

Bab VII Peran serta Masyarakat

Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan

Bab IX Penyidikan

Bab X Ketentuan Pidana

Bab XI Ketentuan Peralihan

Bab XII Ketentuan Penutup

Tujuan utama dari 12 bab yang mengandung 90 pasal ini adalah untuk mencapai terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang melalui pembangunan kesehatan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat.

Upaya KesehatanPenyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakasanakan melalui (pasal 11) :

1. Kesejahteraan keluarga.

2. Perbaikan gizi.

3. Pengamatan makanan dan minuman.

4. Kesejahteraan lingkungan.

5. Kesejahteraan kerja.

6. Kesehatan jiwa.

7. Pemberantasan penyakit.

8. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

9. Penyuluhan kesehatan masyarakat.

10. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

11. Pengamanan zat adiktif

12. Keehatan sekolah.

13. Pengobatan tradisional.

14. Kesehatan matra.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Pasal 531. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi.

2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

3. Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.

4. Ketentuan mengenai standar profei dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 541. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan

kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Pasal 551. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan

atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi PidanaPasal 151. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk

menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

2. Tindakan medis tertentu sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan:

a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.

b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

d. Pada sarana kesehatan tertentu.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80

Pelangaran terhadap pasal 15 ayat (1) dan (2), pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00

Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi hukum telah diatur dalam bab IX dan X tentang Penyidikan dan Ketentuan Pidana