peraturan direktur jenderal imigrasi dengan rahmat tuhan … · melayani di lingkungan direktorat...
TRANSCRIPT
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0112.GR.01.01 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari
korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan zona
integritas pada satuan kerja Direktorat Jenderal
Imigrasi;
b. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membangun zona
integritas diperlukan suatu pedoman yang menjadi
acuan bagi satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
- 2 -
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 108);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1813); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Imigrasi;
- 3 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI.
Pasal 1
Pedoman Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal
Imigrasi merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Imigrasi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana
dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
RONNY F. SOMPIE
i
KATA PENGANTAR
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi telah
membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan kinerja layanan
keimigrasian yang lebih baik, terarah dan terukur kepada masyarakat secara simultan.
Komitmen kuat Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendukung program Reformasi
Birokrasi dalam upaya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu dengan
mendorong seluruh Satuan Kerja Imigrasi untuk berkompetesi meraih predikat
WBK/WBBM.
Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini telah melakukan berbagai upaya yang
berkelanjutan dalam rangka Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk melakukan
pembenahan dalam pelaksanaan tugas keimigrasian yang lebih baik. Hal tersebut
dilakukan untuk meningkatkan kinerja di setiap unit kerja dan juga Satuan Kerja Imigrasi
di setiap daerah untuk meningkatan kualitas kinerja secara keseluruhan baik terhadap
perbaikian sistem, prosedur dan perbaikan sarana prasarana dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.
Pada Tahun 2020 ini Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus melanjutkan
Program Utama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan
mendorong seluruh Satuan Kerja Imigrasi untuk berkompetisi meraih predikat
WBK/WBBM dari KemenPAN-RB. Dengan demikian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dapat berdampak sesuai dengan tujuan akhir yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,
birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas.
Diharapkan dengan adanya Buku Pedoman Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi ini, dapat memberikan
manfaat kepada seluruh Satuan Kerja Imigrasi dalam membangun Zona Integritas
menuju WBK/WBBM pada tahun 2020 ini.
Jakarta, Januari 2020
Direktur Jenderal Imigrasi
ttd
Ronnie F. Sompie
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................. i
Daftar Isi ......................................................................................................... ii
Bab I Pendahuluan ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 2
C. Pengertian Umum .............................................................................. 2
Bab II Pentahapan Pembagunan Zona Integritas ....................................... 4
A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ................................... 4
B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ............ 4
C. Syarat Penetapan WBK/WBBM ........................................................ 5
D. Komponen Pengungkit dan Hasil ...................................................... 6
E. Indikator Hasil (40%) ......................................................................... 16
Bab III Penetapan Satker sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM . 18
A. Syarat Penetapan WBK ..................................................................... 18
B. Syarat Penetapan WBBM .................................................................. 18
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan ........................................................... 20
A. Pembinaan ........................................................................................ 20
B. Pengawasan ....................................................................................... 20
Bab V Evaluasi dan Pelaporan ..................................................................... 21
A. Evaluasi ............................................................................................. 21
B. Pelaporan .......................................................................................... 21
Bab VI Penutup .............................................................................................. 22
Lampiran ........................................................................................................ 23
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung
program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang baik, efektif dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju
aparatur Direktorat Jenderal Imigrasi yang bersih dan bebas dari KKN,
meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya
adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya
pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut
telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi
dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi
standar penilaian minimal.
Penetapan Satker sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai
kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi
birokrasi pada satker-satker di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui
pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan
Kualitas Pelayanan Publik.
Minimnya Satker yang diusulkan sebagai WBK/WBBM karena kesulitan
dalam penerapan indikator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri
2
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019
tersebut antara lain indikator kurang relevan dan belum sinkron dengan tupoksi
Direktorat Jenderal Imigrasi dan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi serta keterbatasan data pendukung, hal ini
disebabkan karena pemberlakuan indikator tersebut diperuntukkan secara
general/universal untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu,
diperlukan indikator spesifik/khusus yang mengatur pelaksanaan Zona Integritas
di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi.
B. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker di lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
C. Pengertian Umum
1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah predikat
yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Satuan Kerja Imigrasi
yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan
kepada Satker Imigrasi yang memenuhi sebagian besar program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang
diberikan kepada Satker Imigrasi yang memenuhi sebagian besar program
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen
SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian Hukum
dan HAM yang mempunyai tugas melakukan penilaian Satker dalam rangka
memperoleh predikat menuju WBK/menuju WBBM;
3
5. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan
evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju
WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
4
BAB II
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Proses pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
dilakukan melalui proses berikut:
B. Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Proses ini dimulai dengan melakukan survei secara mandiri melalui
aplikasi Survei IKM-IPK dan Survei Integritas Mandiri yang difasilitasi oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Proses pemilihan Satker yang
berpotensi diusulkan sebagai WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan
hasil survei mandiri dan hasil penilaian dokumen pengungkit oleh Tim Penilai
Internal (TPI).
Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Menteri Hukum dan
HAM tentang Satker Imigrasi yang akan diusulkan ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja
berpredikat menuju WBK/WBBM. Apabila Satker yang diusulkan memenuhi
syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya
adalah penetapan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM sebagai
Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dalam penetapan Zona Integritas menuju
WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun
yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.
D eklarasi/ pernyataan kesiapan dari Direktorat Jenderal
Imigrasi
Penandatanganan dokumen Pakta Integritas
secara serentak
Publikasi Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM secara luas
Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Menteri Hukum dan HAM
disaksikan Menteri PANRB , Ombudsman RI dan KPK
5
Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan,
Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang
diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Direktorat Jenderal Imigrasi
yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai
komponen hasil.
C. Syarat Penetapan WBK/WBBM
Pemilihan Satker Imigrasi yang diusulkan sebagai WBK memperhatikan
beberapa syarat yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Level unit kerja (Tingkat Satker Imigrasi)
a. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
b. Dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik;
c. Mengelola sumber daya yang cukup besar.
Pemilihan Satker Imigrasi yang diusulkan sebagai WBBM memperhatikan
beberapa syarat yang telah ditetapkan, yaitu:
2. Level Unit Kerja (Tingkat Satker Imigrasi)
Pada level Satker yang diusulkan merupakan Satker yang sebelumnya
telah mendapatkan predikat WBK.
6
D. Komponen Pengungkit dan Hasil
1. Sosialisasi dan pencanangan Zona Integritas (ZI)
1) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan
Menuju WBK/WBBM didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal,
sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
b. melalui Website
c. melalui Media Sosial
d. media elektronik
e. media cetak
f. media TV
2) Pencanangan Zona Integritas
Pencanangan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan
kemauan dari Unit Kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya
menuju WBK/WBBM, meliputi kegiatan:
a. Eksternal
Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh
Instansi, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, tokoh masyarakat, Tokoh
agama serta dipublikasikan.
b. Internal
a) melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala
b) Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;
7
c) penandatangan Pakta Integritas antara jajaran struktural dalam
satuan kerja dengan petugas pelayanan publik;
d) komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan;
e) tidak diskriminasi;
f) tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi
mendapatkan saksi);
g) memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu
pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:
I. Manajemen Perubahan = 8 %
II. Penataan Tatalaksana = 7 %
III. Penataan Sistem Manajemen SDM = 10 %
IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja = 10 %
V. Penguatan Pengawasan = 15 %
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 10 %
Adapun rincian pemenuhan 6 area perubahan yang terdapat dalam komponen
pengungkit dapat dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel I. Area Perubahan pada Komponen Pengungkit Penilaian
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
I. Manajemen Perubahan
Tujuan
Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya
kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan
dan sasaran pembangunan Zona Integritas
Target
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap
perubahan
Indikator Proses Kegiatan
Penyusunan Tim Kerja 1. Membuat undangan Pembentukan Tim Kerja
WBK/WBBM;
2. Melaksanakan rapat Pembentukan Tim Kerja
WBK/WBBM;
8
3. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM melalui
seleksi dengan mempertimbangkan (1) kompetensi; (2)
memahami tusi; (3) berdedikasi; (4) tidak bermasalah;
(5) tidak pernah melakukan tindak pidana serta
pelanggaran kode etik dan disiplin;
4. Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM;
Dokumen Rencana Pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
1. Tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk membuat
dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target
apa yang akan dicapai).
2. Memastikan ada target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di
dalam Dokumen Rencana Pembangunan ZI
3. Mensosialisasikan Proses Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM kepada seluruh personil (dalam apel pagi
atau rapat periodik) maupun masyarakat (melalui
pemasangan banner, info di media sosial, dll)
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
1. Kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan
rencana dengan melibatkan seluruh anggota Tim,
mendokumentasikan setiap kegiatan dan membuat
laporan hasil pelaksanaan rencana aksi
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas secara berkala (melaksanakan rapat
monitoring dan evaluasi secara bulanan dan membuat
laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan)
3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
Perubahan Pola Pikir dan Budaya
Kerja 1. Pimpinan (Kepala Satuan Kerja serta pejabat struktural
dibawahnya) harus berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
2. Penetapan agen perubahan, dengan cara: - membuat undangan penetapan agen perubahan - melaksanakan rapat penetapan agen perubahan - penentuan agen perubahan harus dengan didasari
kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan perilaku
- pengesahan agen perubahan
3. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi dengan : - menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang
dalam kode etik dan perilaku - memberikan reward and punishment kepada pegawai - Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya
kerja dan pola pikir
4. Melibatkan setiap anggota organisasi dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, melalui: - penandatanganan pakta integritas kepada seluruh
pegawai - penerapan tata nilai kami PASTI - apel pagi dan apel sore - jum’at olahraga - kegiatan rohani - coffee morning - membuat laporan Hasil Kegiatan
9
II. Penataan Tatalaksana
Tujuan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien
dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Target
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen
Kementerian Hukum dan HAM; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Direktorat Jenderal Imigrasi;dan 3. Meningkatnya kinerja satuan kerja.
Indikator Proses Kegiatan
Prosedur Operasional tetap (SOP)
Kegiatan Utama 1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada tusi Satuan
Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, melalui upaya: - Unit Pusat Membuat SOP mengacu pada proses
bisnis instansi - Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan
turunan dari SOP yang diterbitkan oleh Pusat - Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi
2. Prosedur operasional Satuan Kerja telah diterapkan dan
memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP
melalui upaya pemasangan/informasi tentang alur atau
prosedur layanan
3. Prosedur operasional Satuan Kerja telah dievaluasi, dengan cara: - Melaksanakan evaluasi SOP - Membuat laporan hasil evaluasi SOP
E-Office 1. Sistem pengukuran kinerja unit, melalui: - Sistem pengukuran kinerja Satuan Kerja (satker)
melalui aplikasi e-performance - Sistem pengukuran kinerja Individu melalui jurnal
harian pada aplikasi SIMPEG terbaru 2. Sistem manajemen SDM pastikan sudah menggunakan
aplikasi aplikasi SIMPEG terbaru 3. Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi, yaitu:
- Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan
- Memiliki website yang memudahkan masyarakat - Memiliki aplikasi layanan - Memiliki media sosial
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik, serta menyusun laporan
monitoring dan evaluasi
10
Keterbukaan Informasi Publik 1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Perundang-undangan, melalui upaya: - Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur
dan konten yang memadai - Penerapan keterbukaan informasi publik
(persyaratan, alur, waktu dan biaya) melalui
spanduk/baner, website dan media sosial
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik, dengan cara: - Melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang
keterbukaan informasi publik; - membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
III. Penataan Sistem Manajemen SDM
Tujuan
Meningkatkan profesionalisme SDM Direktorat Jenderal Imigrasi pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
Target
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi pada masing-masing
Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi pada
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;dan 5. Meningkatnya profesionalisme Integritas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM Indikator Proses Kegiatan
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
1. Perencanaan Kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK), dengan melakukan: - Melaksanakan rapat Kebutuhan pegawai
berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK)
- Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan
pemetaan jabatan dan analisis beban kerja.
2. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disetujui Menteri PAN RB
3. Melaksanakan dan membuat laporan monitoring dan
evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen
terhadap kinerja Unit Pola Mutasi Internal 1. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah
dilakukan rapat (tingkat UPT melalui rapat pimpinan,
tingkat wilayah/pusat melalui Tim Penilai Kinerja-TPK)
mutasi pegawai antar jabatan mengacu pada
pengembangan karir pegawai. 2. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan 3. Melaksanakan dan membuat laporan monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja unit
11
Pengembangan Pegawai Berbasis
Kompetensi 1. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis untuk
pengembangan kompetensi dengan melaksanakan rapat
penyusunan analisa kebutuhan diklat/bimtek/
pengembangan pegawai
2. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi
pegawai, harus mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai. Menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai)
3. Melakukan pemetaan persentase kesenjangan
kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
jabatan
4. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat/pengembangan
kompetensi lainnya dengan cara menginformasikan
permintaan untuk mengikuti diklat/pengembangan
kompetensi lainnya kepada pegawai
5. Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau melalui
coaching/mentoring, dll)
6. Melakukan dan membuat laporan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam rangka perbaikan kinerja Penetapan Kinerja Individu 1. Telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi, melalui: - menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada
awal tahun melalui aplikasi SIMPEG - menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK)
pada awal tahun melalui aplikasi e-performance
2. Menyiapkan dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan
langsung/kasubsi, atasan langsung/kasi, kepala Satuan
Kerja).
3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik pengukuran Kinerja Individu melalui aplikasi SIMPEG secara bulanan
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll), dengan proses: - Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan
pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu
- Membuat surat keputusan pemberian reward
(penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil
penilaian kinerja individu Penegakan Aturan Disiplin/Kode
Etik/Kode Perilaku Pegawai 1. Melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku,
dengan cara: - Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku - Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin
(berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore)
- Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Sistem Informasi Kepegawaian 1. Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala dengan membuat laporan
hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui
aplikasi SIMPEG.
12
IV. Penguatan Akuntabilitas
Tujuan
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi
Target
1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah 2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
Indikator Proses Kegiatan
Keterlibatan Pimpinan 1. Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan dengan melaksanakan rapat
perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh
kepala Satuan Kerja
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, melalui kegiatan: Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorentasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
3. Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja
secara berkala dengan melaksanakan rapat
pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan
dipimpin oleh kepala satuan kerja Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka menengah
yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) serta
jangka pendek yang tertuang dalam Renja
2. Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil - Membuat turunan Renja yang mendukung
peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat)
- Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja yang dipenuhi dengan cara: - Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan organisasi - Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP,
pengaduan masyarakat, dan WBS)
4. Indikator kinerja utama dan tambahan telah dilaksanakan dengan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely/Continuity)
5. Laporan kinerja disusun tepat waktu (bulan januari pada
tahun berikutnya)
6. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang
kinerja Laporan kinerja (LKj) telah memberikan informasi
tentang kinerja
7. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan
melakukan/mengikutsertakan Pegawai dalam
bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKj
13
8.
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten, dengan cara: - menempatkan anggota yang memiliki kompetensi
pada bidang pengelolaan akuntabilitas; - personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki
Sertifikasi, Piagam penyusunan LKj
V. Penguatan Pengawasan
Tujuan
Meningkatkan penyelenggaraan organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang bersih dan bebas KKN
Target
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; 3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan;dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Indikator Proses Kegiatan
Pengendalian Gratifikasi 1. Satuan Kerja melakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi di lokasi pelayanan melalui
pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi
2. Satuan Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, dengan cara: - Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
- Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada area
pelayanan
Penerapan Sistem Pengawasan
Internal Pemerintah (SPIP)
1. Satuan Kerja telah membangun lingkungan pengendalian, dengan cara: - Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik
- Membentuk Tim SPIP
- Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada
layanan
2. Satuan Kerja telah melakukan penilaian risiko dengan
mengacu pada Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi RI
3. Satuan Kerja telah melakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir risiko yang telah diiddentifikasi
4. Satuan Kerja telah menginformasikan dan
mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait
(misal: melalui apel pagi/sore)
Pengaduan Masyarakat 1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, seperti: - Menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat - Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus
pengaduan - Menyediakan informasi sarana penyampaian
pengaduan - Pengelolaan Pengaduan melalui Media WEB, aplikasi
E-LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram, Path, WA,
line.
2. Menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang
diterima.
14
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, melalui cara: - Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut
dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan mayarakat
- Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada
Bagian terkait
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat.
Whistle Blowing System 1. Melakukan Internalisasi tentang Whistle-Blowing System
pada seluruh pegawai melalui apel pagi/sore, Bimtek,
sosialisasi atau melalui media penyampaian lainnya
Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System Melakukan dan menyediakan laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dari Inspektorat Jenderal
2.
3.
4. Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System dari Inspektorat Jenderal
Penanganan Benturan Kepentingan 1. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
2. Melakukan internalisasi penanganan Benturan
Kepentingan kepada pegawai
3. Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu
tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai
surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan
4. Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Target
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih
mudah dijangkau);
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Indikator Proses Kegiatan
Standar Pelayanan 1. Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan
2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan, dengan:
- Membuat maklumat standar pelayanan;
- Melakukan pemasangan maklumat standar
pelayanan ditempat pelayanan
3. Membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan
4. Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
15
Budaya Pelayanan Prima 1. Melakukan sosialisasi/pelatihan budaya Pelayanan
Prima kepada pegawai
2. Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan
kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman,
media sosial, website, dan lain-lain
3. Terdapat sistem reward (penghargaan) dan punishment (sanksi bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar) - pemberian reward kepada pegawai dibidang
pelayanan (penghargaan pegawai teladan) - pemberian punishment terhadap pegawai yang
melakukan pelanggaran (hukuman disiplin)
4. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi, seperti: - Menyediakan layanan terpadu (pembayaran layanan
melalui Simponi,
- ULP (Unit Layanan Paspor), UKK (Unit Kerja
Keimigrasian), LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu)
5. Melakukan inovasi pada layanan
Penilaian Kepuasan Terhadap
Pelayanan
1.
2.
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala (misalnya: setiap 6 bulan) Hasil survei dipublikasikan secara terbuka kepada
masyarakat melalui Website, Media sosial dan
banner/spanduk
3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat, dengan cara: melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survei
*Data dukung dari masing-masing indikator dalam area perubahan dapat dilihat dalam lampiran
pedoman pemenuhan data dukung LKE.
16
E. Indikator Hasil (40%)
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi
tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
1. Terwujudnya Aparatur Direktorat Jenderal Imigrasi yang Bersih dan Bebas dari
KKN (20%), diukur dengan menggunakan ukuran:
a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
Nilai Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap
stakeholders yang terkait dengan suatu instansi. Nilai Persepsi Korupsi
merupakan komitmen dari amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 serta mengacu
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Nilai persepsi
korupsi diperoleh dari survei eksternal yang dilakukan oleh Tim Penilai.
Survei eksternal dilakukan untuk melihat persepsi pengguna layanan atau
stakeholders tentang tingkat korupsi yang terjadi pada satuan kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi RI.
b. Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan wujud
komitmen satuan kerja untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel
dan bersih dari korupsi. Selain itu, penyelesaian TLHP juga dapat
mengakselerasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan di satuan
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Presentase penyelesaian
TLHP dapat diperoleh dari data yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, Tim Penilai Internal (TPI) dan
Tim Penilai Nasional (TPN) akan melakukan cross-check ke satuan kerja
untuk memantau sejauh mana telah dilakukan Tindak Lanjut atas Hasil
Pemeriksaan.
17
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
(20%), diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).
Salah satu hasil yang ingin dicapai dari pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk
mengetahui kondisi pelayanan publik di satuan kerja, dilakukan pengukuran
kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui survei yang dilakukan
oleh pihak internal dan eksternal.
18
BAB III
PENETAPAN SATKER SEBAGAI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
A. Syarat Penetapan WBK
Syarat penilaian minimal Satker yang dapat ditetapkan sebagai WBK
adalah :
1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75
2. Memiliki nilai minimal pengungkit 40
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan
Bebas KKN” minimal 18,5, dengan nilai:
a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5
b. sub komponen Persentasi TLHP 5
4. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kepada Masyarakat” minimal 16
Penetapan Satker berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dapat
dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/ peristiwa yang
mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan
melayani.
B. Syarat Penetapan WBBM
Syarat penilaian minimal Satker yang dapat ditetapkan sebagai WBBM
adalah :
1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85
2. Memiliki nilai minimal pengungkit 48
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan
Bebas KKN” minimal 18,5, dengan nilai:
a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5
b. sub komponen Persentasi TLHP 5
4. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kepada Masyarakat” minimal 18
19
Penetapan Satker berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dapat
dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/ peristiwa yang
mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan
melayani.
20
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Pembinaan
Pembinaan harus dilakukan terhadap Satker maupun seluruh anggota
yang sudah ditetapkan menjadi WBK dan mempersiapkan menuju WBBM.
Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan
prosedur, pemberian fasilitas/sarana prasarana, dukungan operasional dan
pemenuhan tunjangan kinerja setinggi-tingginya 100 %, pelatihan teknis atau
lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit
peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga diprioritaskan
pembinaan karakter melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas,
pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat,
sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan
perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.
B. Pengawasan
Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan
pengawasan melalui media seperti kontak pengaduan masyarakat, website
Direktorat Jenderal Imigrasi: www.imigrasi.go.id dan Pengaduan Masyarakat
melalui e-mail: [email protected]. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/
pelaporan masyarakat dijadikan bahan Kementerian Hukum dan HAM dan
Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK/WBBM.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang
menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator WBK/WBBM, maka Kementerian
Hukum dan HAM/Kementerian PAN dan RB akan mencabut predikat tersebut.
21
BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi
Atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM
yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas
pedoman ini. Evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai
WBK/WBBM Direktorat Jenderal Imigrasi melalui penelaahan laporan-laporan
yang diterima melalui e-mail: [email protected], pengolahan
informasi yang diperoleh langsung di lapangan dan FGD. Laporan akhir dikirim
ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
B. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Satker Imigrasi,
selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM melaporkan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara berkala pada
setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaporan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dilaksanakan oleh Tim Kerja WBK/WBBM c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
22
BAB VI
PENUTUP
Outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di
dalam lingkup Zona Integritas adalah ditetapkannya satuan kerja yang berpredikat
WBK/WBBM. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan
memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK dan IKM Direktorat
Jenderal Imigrasi.
Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya
dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan
predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada zero
tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.
Perjalanan masih panjang, butuh 4K (kerja keras, komitmen, keyakinan dan
kegotongroyongan) untuk menjadikan Direktorat Jenderal Imigrasi bersih dari korupsi
dan PASTI Good Governance.
Dalam rangka memberikan gambaran terkait dokumen pengungkit dan
pemasangan banner, video untuk sosialisasi serta langkah pengisian indikator
pengungkit, terlampir tautan berupa link google drive dan foto/gambar/banner dari
Satuan Kerja Imigrasi yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Jakarta, Januari 2020
Direktur Jenderal Imigrasi
ttd
Ronnie F. Sompie
23
LAMPIRAN
1. Sistem Informasi Pelayanan Publik Non Elektronik
24
2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Elektronik
25
3. Kebijakan Pelayanan
26
27
4. Profesionalisme SDM
28
5. Sarana dan Prasarana
29
30
31
32
6. Konsultasi dan Pengaduan
33
7. Inovasi
34
8. Tautan dari google drive yang dapat dipelajari dan ditiru
1) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan :
https://drive.google.com/drive/folders/10b2dyh6rGvUMwgZNlCiQb
KPFTI0_zbQR
2) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar :
tiny.cc/LKEBlitar atau
https://drive.google.com/uc?id=1CJViUQDUite_JUazmHv2S_OU4i
_vYCpB&export=download password : imigrasiblitar.id
3) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan : https://drive.google.com/folderview?id=1vNT5miPla1llQMPBAiOqy
cBEF4QnzLtu
35
PEDOMAN PEMENUHAN DATA DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
1 2 3 4 5 I. Manajemen Perubahan (5) Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada
Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
1. Tim Kerja (1) Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan
(6 komponen Pengungkit), Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
a. Apakah unit kerja telah
membentuk tim kerja
WBK / WBBM untuk
melakukan pembangunan
Zona Integritas ?
a. Membuat undangan pembentukan Tim kerja
WBK / WBBM,
b. Melaksanakan rapat pembentukan Tim kerja
WBK / WBBM,
c. Penentuan anggota Tim harus memiliki
kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak
bermasalah, tidak pernah melakukan tindak
pidana serta pelanggaran kode etik dan kode
perilaku,
d. Pengesahan Tim kerja WBK / WBBM.
SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/
WBBM pada Satker
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
b. Apakah penentuan
anggota Tim kerja WBK /
WBBM selain pimpinan
dipilih melalui
prosedur/mekanisme
yang jelas ?
a. Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan
seleksi untuk membentuk Tim kerja,
b. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
1) Kompetensi,
2) Memahami tusi,
3) Berdedikasi,
4) Tidak bermasalah,
5) Tidak pernah melakukan tindak pidana serta
pelanggaran kode etik dan disiplin.
c. Rapat penentuan Tim kerja,
a. Undangan rapat dan daftar hadir pembentukan
Tim Kerja,
b. Notulensi rapat penentuan Tim kerja,
c. Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi
anggota Tim Kerja,
d. Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim
Rekomendasi Irjen/Kakanwil,
e. Untuk Satuan Kerja, rekomendasi dari Kepala
Kantor Wilayah,
f. Untuk Unit Eselon I, rekomendasi dari
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
36
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN d. Penetapan Tim kerja.
Inspektur Jenderal.
g. Dokumentasi Foto.
2. Dokumen Rencana
Pembangunan Zona
Integritas (1)
Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang
berisi tentang Target, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.
a. Apakah ada dokumen
rencana kerja
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM ?
Buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab
program (kapan dimulai, berapa lama, target yang
akan dicapai)
Membuat SK Kepala Satker tentang rencana
pembangunan ZI.
a. Undangan, absensi, foto, dokumen rencana
aksi. Laporan kegiatan penyusunan rencana
aksi ZI,
b. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI
menuju WBK/ WBBM satuan kerja yang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja
melalui Surat Peraturan,
c. Dokumen Kegiatan Penetapan Rencana Kerja
(Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir,
Foto, dokumen rencana aksi. Laporan
kegiatan penyusunan rencana aksi ZI).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen rencana kerja yg berisi
tahapan (pencanangan dan proses),
kegiatan, biaya, dan menentukan target
prioritas dalam membangun ZI.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
dokumen rencana kerja pembangunan
WBK/WBBM sesuai panduan dari Pusat.
b. Apakah dalam dokumen
pembangunan terdapat
target-target prioritas
yang relevan dengan
tujuan pembangunan
WBK/WBBM?
Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai
dalam tiap-tiap kegiatan, program dan inovasi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses
Perubahan serta membawa dampak menuju kearah
yang lebih baik.
a. Tentukan target prioritas yang dirasa mudah
diraih atau dicapai di tiap komponen perubahan,
b. Penentuan target-target prioritas harus
melibatkan seluruh Tim Kerja,
c. Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada
masing-masing Rencana Kerja dan Rencana
Aksi yang terlaksana maupun tidak.
a. Dokumen rencana aksi yang berisi paket
prioritas,
b. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
penyusunan target prioritas pembangunan ZI
(Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto,
dokumen rencana aksi. Laporan kegiatan
penyusunan rencana aksi ZI yang memuat
target prioritas).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen rencana kerja yg berisi
tahapan (pencanangan dan proses),
kegiatan, biaya, dan menentukan target
prioritas dalam membangun ZI menuju
WBK/WBBM.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
dokumen rencana kerja pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM sesuai panduan dari
Pusat.
37
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
c. Apakah terdapat
mekanisme atau media
untuk mensosialisasikan
pembangunan
WBK/WBBM?
Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk
melakukan perubahan Menuju WBK/WBBM
didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal.
Proses Pembangunan ZI menuju WBK harus
disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar
tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai,
yaitu:
a. Sosialisasi kepada pegawai melalui:
1) Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara
periodik,
2) Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan
wilayah terkait program, kegiatan dan
inovasi pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM,
3) Pemasangan spanduk dan banner di
lingkungan kerja;
b. Sosialisasi langsung kepada masyarkat
Untuk Unit Satuan Kerja Imigrasi, sosialisasi
dilakukan kepada pemohon jasa keimigrasian;
Untuk Satuan Kerja Eselon I, sosialisasi
dilakukan kepada pemohon layanan.
c. Sosialisasi kepada masyarakat melalui:
1) Banner/spanduk/himbauan/brosur
a. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi Zona Integritas kepada pegawai,
yaitu:
1) Dokumen Kegiatan Sosialisasi Kepala
Satuan Kerja Terkait dengan
Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM
(Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto)
2) Laporan kegiatan pendampingan/
pembinaan (Undangan, Notulen, Daftar
Hadir, Foto).
3) Capture (Banner dan spanduk)
b. Laporan Kegiatan sosialisasi langsung
kepada masyarakat (Undangan, Notulen,
Daftar Hadir, Foto)
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen, laporan, capture
media sosialisasi pembangunan
WBK/WBBM.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen, laporan, capture
media sosialisasi pembangunan
WBK/WBBM.
38
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN 2) Website
3) Media Sosial
4) Media elektronik
5) Media cetak
6) Media TV
d. Selain melakukan Sosialisasi Zona Integritas,
satuan kerja juga perlu melakukan Pencanangan
Zona Integritas yang menunjukkan keseriusan
dan kemauan dari satuan kerja untuk melakukan
perubahan pada jajarannya menuju
WBK/WBBM serta sebagai titik awal
dimulainya pembangunan Zona integritas
hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi
kegiatan: 1) Eksternal
Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan antara lain oleh Instansi terkait, Kemenpan RB, Forkopimda, Perwakilan Ombudsman, tokoh masyarakat, Tokoh agama serta dipublikasikan.
2) Internal 1) melaksanakan Penandatanganan Pakta
Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;
2) penandatangan Pakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam satuan kerja dengan Pegawai (komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan, tidak diskriminasi, tidak melaksanakan gratifikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat)
c. Sosialisasi Kepada Masyarakat
- Capture
Banner/spanduk/himbauan/brosur
- Capture Website
- Capture Media Sosial
- Capture Media elektronik
- Capture Media cetak
- Capture Media TV
d. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
Pencanangan Zona Integritas, yaitu:
1) Kegiatan Ekternal
Pencanangan Zona Integritas
melampirkan Foto, Laporan Kegiatan dan
Press release.
2) Kegiatan Internal
- Dokumen Perjanjian Kinerja
- Dokumen Penandatanganan Pakta
Integritas antara Kepala Satuan Kerja
dengan jajaran struktural
dibawahnya,
- Dokumen Pakta Integritas Antara
jajaran Struktural dalam satuan kerja
dengan pegawai;
39
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
3. Pemantauan dan
Evaluasi Pembangunan
WBK/WBBM (2)
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen
a. Apakah seluruh kegiatan
pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai
dengan rencana ?
a. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh
anggota Tim kerja;
b. Membuat laporan hasil pembangunan ZI
berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas
yang sudah ditetapkan oleh Tim kerja;
c. Membuat dokumentasi berupa foto-foto
kegiatan.
a. Dokumen kegiatan penyusunan pelaksanaan
Rencana Aksi dan Target Prioritas oleh Tim
kerja (Undangan, Notulen, Daftar Hadir,
Foto).
b. Dokumen laporan kegiatan pembangunan ZI
berdasarkan Rencana Aksi dan Target
Prioritas yang sudah ditetapkan oleh Tim
kerja;
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Laporan kegiatan rencana kerja
ZI
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
laporan kegiatan pembangunan ZI
berdasarkan Rencana Aksi dan Target
Prioritas yang sudah ditetapkan oleh Tim
kerja
b. Terdapat monitoring dan
evaluasi terhadap
pembangunan Zona
Integritas.
a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi
secara bulanan;
b. Membuat laporan monitoring dan evaluasi
secara bulanan (berkala).
a. Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan
hasil monitoring dan evaluasi (Undangan,
Notulen, Daftar Hadir, Foto);
b. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi yang dilakukan setiap bulan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Laporan monitoring dan evaluasi
pembangunan ZI
40
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
membuat Laporan monitoring dan evaluasi
pembangunan ZI
c. Apakah hasil Monitoring
dan Evaluasi telah
ditindaklanjuti ?
Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi.
a. Dokumentasi kegiatan penyusunan laporan
tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
(Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);
b. Dokumen laporan tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan tindaklanjut hasil
monitoring dan evaluasi
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
laporan tindaklanjut hasil monitoring dan
evaluasi
4. Perubahan pola pikir
dan budaya kerja (1)
Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang
lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja
baik
a. Apakah pimpinan
berperan sebagai role
model dalam pelaksanaan
Pembangunan
WBK/WBBM ?
Pimpinan (Kepala Satuan Kerja serta pejabat struktural dibawahnya) harus berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, dengan:
a. Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan
akan menjadi panutan bagi bawahannya;
b. Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam
pembentukan pribadi seseorang;
c. Keteladanan akan sangat cepat merubah pola
pikir bawahannya.
Contoh: Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
melakukan absensi kehadiran seperti pegawai
a. Absensi pimpinan Satker dan pejabat
struktural (Sampling: Bulan Januari, Februari,
dan Maret),
b. Dokumentasi pimpinan/pejabat struktural
menjadi Pembina apel dan pembina upacara.
c. Dokumen Jurnal Harian Pimpinan dan Pejabat
Struktural (Sampling: Bulan Januari,
Februari, dan Maret)
1) Untuk satuan kerja Eselon I, daftar hadir
dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai
kepada Jabatan Struktural Eselon I, II, dan
III;
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan rekapitulasi kehadiran
pimpinan tinggi madya dan pratama seperti
pegawai lainnya.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
laporan rekapitulasi kehadiran pimpinan
seperti pegawai lainnya.
41
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN lainnya
2) Untuk satuan kerja Eselon II, daftar hadir
dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai
kepada Jabatan Struktural Eselon II dan
III;
3) Untuk satuan kerja Eselon III, daftar hadir
dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai
kepada Jabatan Struktural Eselon III dan
IV.
b. Apakah sudah ditetapkan
agen perubahan ?
Sesuai dengan Permenpan RB No.27 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di
Instansi Pemerintah, untuk:
a. Membuat undangan penetapan agen perubahan;
b. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan;
c. Menentukan agen perubahan yang menjadi
contoh bagi pegawai lainnya, memiliki
kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak
bermasalah, tidak pernah melakukan tindak
pidana serta pelanggaran kode etik dan kode
perilaku;
d. Mengesahkan SK agen perubahan.
a. SK Agen Perubahan melalui SK Kepala
Satuan Kerja;
b. Dokumen pelaksanaan kegiatan penetapan
Agen Perubahan (Undangan, Notulen, Daftar
Hadir, Foto);
c. Riwayat Hidup dan rekam jejak agen
perubahan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Membuat SK penetapan pejabat tinggi
madya dan pratama sebagai role
model/agen perubahan dan komite
integritas.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
SK penetapan pejabat struktural di UPT
sebagai role model/agen perubahan dan
tunas integritas.
c. Apakah telah dibangun
budaya kerja dan pola
pikir di lingkungan
organisasi ?
a. Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang
dalam kode etik dan kode perilaku,
b. Berikan reward dan punishment,
c. Membuat laporan kegiatan pembangunan
budaya kerja dan pola pikir.
Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola
hidup sederhana; berfikir, berkata dan bertindak
a. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI
(Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan
kerja. Contoh: Workshop, in House Training),
b. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
penerapan budaya kerja berikut
dokumentasinya,
c. Dokumentasi pegawai yang menerima reward
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan kegiatan penerapan
budaya kerja
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
42
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN positif), antara lain:
a. Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari
oleh pimpinan kepada seluruh pegawai melalui
kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat,
b. Absensi melalui fingerprint pada saat masuk
dan pulang kerja,
dan punishment.
Contoh:
1) Penghargaan/ Piagam terhadap pegawai
terbaik/ teladan atas kehadiran dan
kinerja.
2) Punishment berupa potongan tunjangan
kinerja terhadap pegawai yang tidak
disiplin dan SK Hukdis.
laporan kegiatan penerapan budaya kerja.
d. Apakah anggota
organisasi terlibat dalam
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM ?
a. Membuat program dan kegiatan ZI kepada
seluruh pegawai meliputi:
1) Penandatanganan pakta integritas seluruh
pegawai;
2) Penerapan tata nilai kami PASTI setiap
hari oleh pimpinan kepada seluruh
pegawai melalui kegiatan sosialisasi,
bimtek, dan diklat;
3) Apel pagi dan apel sore;
4) Jumat olahraga;
5) Kegiatan rohani;
6) Coffee Morning.
b. Membuat laporan Hasil Kegiatan.
a. SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju
WBK/ WBBM satuan kerja yang melibatkan
keterwakilan setiap bagian dalam struktur
organisasi,
b. Dokumen pakta integritas,
c. Dokumentasi penerapan tata nilai PASTI oleh
Kepala satuan kerja pada kegiatan sosialisasi,
bimtek dan diklat.
d. Laporan Kegiatan yang melibatkan
seluruh pegawai satuan kerja, seperti: Jumat
Olahraga, Jumat Bersih, Coffee Morning, Apel
Pagi, Apel Sore. (Undangan, Daftar hadir,
Notulen dan Foto)
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Laporan pembangunan ZI
menuju WBK / WBBM.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
Laporan pembangunan ZI menuju WBK /
WBBM.
II. PENATAAN
TATALAKSANA (5)
Penataan Tatalaksanan Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan
terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
1. Prosedur operasional
tetap (SOP) kegiatan
utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu
pada peta proses bisnis
instansi ?
a. Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada
peta proses bisnis instansi,
b. Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang
merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan
a. Dokumen Peta Bisnis Instansi
(Kementerian),
b. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I,
c. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT),
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
mengkompilasi dokumen peta bisnis
instansi dan SOP Pusat yang telah disahkan
43
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN oleh Pusat,
c. Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi.
Contoh:
1) Sistem antrian penerbitan paspor sesuai SOP
dari pusat hanya mensyaratkan pemberian
nomor antrian kepada pemohon. Inovasi
yang bisa dilakukan dengan menambahkan
pengambilan poto wajah untuk menghindari
percaloan. UPT membuat SOP inovasi
system antrian berbasis poto wajah.
2) Sistem kunjungan keluarga narapidana yang
mensyaratkan pemeriksaan identitas. UPT
menambahkan SOP pemeriksaan identitas
melalui perekaman fingerprint pada saat
masuk dan keluar.
d. Dokumen SOP Inovasi (Ditetapkan oleh Ka.
UPT/Satker).
Dokumen SOP yang diterbitkan oleh satuan kerja
mengacu kepada unit eselon I/ Instansi/
Kementerian dengan melakukan inovasi terkait
dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan
kerja, yaitu:
a. Untuk unit satuan kerja Imigrasi melampirkan
dokumen peta bisnis eselon I,
b. Untuk unit satuan kerja Eselon I melampirkan
dokumen peta bisnis Instansi (Kementerian).
oleh Pimpinan Unit Eselon I.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
SOP UPT yang merupakan turunan dari
SOP Pusat dan SOP Inovasinya yang telah
disahkan oleh KaUPT.
b. Prosedur operasional
tetap (SOP) telah
diterapkan.
a. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai
SOP, dengan pemasangan/informasi tentang alur
atau prosedur layanan,
b. Melakukan inovasi terhadap SOP yang berlaku.
Contoh: Memasang informasi tentang alur
layanan penerbitan paspor.
a. Kepala Satuan Kerja menerbitkan kembali
SOP dari Unit Eselon I/ Kementerian dalam
bentuk SK Kepala Satuan Kerja serta
melakukan inovasi terkait dengan pelayanan
yang dilaksanakan di satuan kerja,
b. Dokumentasi pemasangan/informasi tentang
alur atau prosedur layanan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
mengkompilasi dokumen Implementasi
SOP dan Inovasinya.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
mengkompilasi dokumen Implementasi
SOP dan Inovasinya.
c. Prosedur operasional
tetap (SOP) telah
dievaluasi.
a. Melaksanakan Evaluasi SOP,
b. Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta
tindak lanjutnya.
Dokumen laporan hasil evaluasi SOP dan tindak
lanjut perbaikan yang berisi:
a. SOP sebelum perbaikan,
b. Usulan SOP perbaikan,
c. SOP hasil perbaikan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
mengkompilasi laporan evaluasi SOP dan
tindak lanjutnya.
44
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
mengkompilasi laporan evaluasi SOP dan
tindak lanjutnya.
2. E-Office (2)
a. Apakah sistem
pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan
teknologi informasi?
a. Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-
Performance,
b. Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian
jurnal harian dengan menggunakan aplikasi
Simpeg Terbaru
a. Capture penggunaan teknologi/aplikasi e-
Performance,
b. Capture Kinerja Pegawai dalam Simpeg
terbaru.
1) Untuk satuan kerja Imigrasi hanya
melampirkan capture Penilaian Kinerja
pada SIMPEG,
2) Untuk satuan kerja Eselon I melampirkan
penilaian kinerja pada SIMPEG dan E-
Performance.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan capture Aplikasi E-
Performance dan capture Simpeg Terbaru
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan capture Aplikasi E-
Performance dan Simpeg Terbaru.
b. Apakah operasionalisasi
manajemen SDM sudah
menggunakan teknologi
informasi ?
Operasionalisasi manajemen SDM sudah
menggunakan aplikasi Simpeg Terbaru.
Capture penggunaan teknologi/aplikasi Simpeg
Terbaru.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan capture Simpeg Terbaru.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan capture aplikasi Simpeg
Terbaru
c. Apakah pemberian
pelayanan kepada publik
sudah menggunakan
a. Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam
memberikan Pelayanan kepada masyarakat
yang bertujuan untuk lebih memudahkan
Capture penggunaan teknologi informasi/aplikasi
Layanan dan Capture web/media sosial sebagai
sarana sosialisasi layanan:
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
mengkompilasi capture Aplikasi Layanan.
45
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN teknologi informasi ? masyarakat dalam menerima layanan,
b. Memiliki Website yang memudahkan
masyarakat dalam memperoleh lnformasi,
c. Memiliki aplikasi layanan:
Contoh: Aplikasi layanan keimigrasian
d. Memiliki Media Sosial seperti facebook.
Twitter, lnstagram, Google+, dll
a. UPT Keimigrasian:
1) Capture SIMKIM Pendaftaran Paspor RI,
2) Capture Aplikasi Pendaftaran Paspor
Online,
3) Capture Web/Media Sosial sebagai sarana
layanan Keimigrasian.
b. Unit Eselon I :
Capture Layanan Pada Website masing-
masing unit Eselon I, contoh: Capture Layanan
VISA pada Direktorat Lalu Lintas
Keimigrasian,
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
mengkompilasi capture Aplikasi Layanan.
d. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan
teknologi informasi
dalam pengukuran
kinerja unit,
operasionalisasi SDM,
dan pemberian layanan
kepada publik?
a. Melakukan rapat bulanan Monitoring dan
Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik,
b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi.
a. Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik (Undangan, Notulen, Daftar
Hadir, dan Foto);
b. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi bulanan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Laporan monitoring dan evaluasi
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
membuat Laporan monitoring dan evaluasi
3. Keterbukaan Informasi
Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang
keterbukaan informasi
publik telah diterapkan.
a. Menyiapkan ketersediaan informasi dengan
berbagai infrastruktur dan konten yang
memadai, disertai dengan sikap keterbukaan
dan mekanisme serta prosedur yang memadai
a. Capture DIPA melalui Website.
b. Dokumentasi publikasi layanan, seperti:
Spanduk, banner, dan media sosial lainnya.
Contoh:
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan capture penerapan
keterbukaan informasi publik.
46
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN (memiliki Website yang mudah diakses),
b. Penerapan keterbukaan informasi publik
(persyaratan, alur, waktu, dan biaya) melalui
Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial.
Contoh Website yang berisi konten :
1) Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui
Website,
2) lnformasi layanan
3) nformasi Kegiatan-Kegiatan
1) Capture mekanisme informasi publik
layanan (persyaratan, alur, waktu, dan
biaya) di Spanduk, Banner, Website dan
Media Sosial,
2) Capture dokumentasi kegiatan yang di
tampilkan di website dan/atau media sosial.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan capture penerapan
keterbukaan informasi publik.
b. Melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
informasi publik.
a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik,
b. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi.
a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik (Undangan, Notulen, Daftar
Hadir, Foto);
b. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Laporan monitoring dan evaluasi.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
membuat Laporan monitoring dan evaluasi.
II
I.
PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM (15)
Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM
Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi
(2)
a. Apakah kebutuhan
pegawai yang disusun
oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan
hasil analisis beban kerja
untuk masing-masing
a. UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai
berdasarkan peta jabatan dan analisis beban
kerja, UPT menyampaikan kebutuhan pegawai
tersebut ke Kantor wilayah untuk pengisian
kebutuhan pegawai dilingkungannya,
b. Kanwil melaksanakan rapat kebutuhan pegawai
a. Surat undangan, notulen rapat, daftar hadir, foto
kegiatan,
b. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan peta
jabatan dan analisis beban kerja,
c. Dokumentasi kegiatan rapat kebutuhan pegawai
berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja
(Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto),
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyusun kebutuhan pegawai sesuai
usulan dari seluruh Unit Eselon I dan
kanwil.
47
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN jabatan? berdasarkan peta jabatan dan analisis beban
kerja usulan dari UPT dan kebutuhan kanwil
sendiri, selanjutnya Kanwil mengusulkan
kebutuhan pegawai ke Biro Kepegawaian,
Setjen,
c. Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I
melaksanakan rapat kebutuhan pegawai.
berdasarkan peta jabatan dan analisis beban
kerja berdasarkan usulan dari Kantor Wilayah.
d. Surat usulan kebutuhan pegawai.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
b. Apakah penempatan
pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang
telah disusun perjabatan ?
a. Biro Kepegawaian menerbitkan SK penempatan
pegawai berdasarkan persetujuan dari MenPAN
dan BKN, serta berdasarkan usulan kebutuhan
pegawai dari masing-masing Kanwil,
b. Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen
berdasarkan formasi dan usulan yang telah
disetujui dari MenPAN dan BKN ke UPT,
c. UPT membuat surat perintah melaksanakan
tugas (SPMT) sesuai dengan SK
penempatannya.
a. SK kolektif CPNS,
b. Surat pengantar penempatan pegawai dari
Kanwil ke Satuan Kerja,
c. Surat perintah melaksanakan tugas (SPMT)
dari Kepala Satuan Kerja,
d. Dokumen persetujuan dari MenPAN dan
BKN (Data Dukung Hanya Bisa Diperoleh
dari Biro Kepegawaian).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menerbitkan SPMT
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
SPMT
c. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi
telah memberikan
perbaikan terhadap
kinerja unit kerja ?
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang
penempatan pegawai terhadap kinerja unit,
b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
tentang penempatan pegawai terhadap kinerja
unit.
a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan
evaluasi tentang penempatan pegawai
terhadap kinerja unit (Undangan, Notulen,
Daftar Hadir, Foto);
b. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi tentang penempatan pegawai
terhadap kinerja unit.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan laporan hasil monitoring dan
evaluasi.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan laporan hasil monitoring dan
evaluasi atas penempatan pegawai di
UPTnya.
48
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
2. Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan
pengembangan karier
pegawai, apakah telah
dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan ?
a. UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka
mutasi/rotasi antar jabatan Fungsional Umum
(JFU),
b. Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja
dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di
lingkungan Kanwil yang menjadi
kewenangannya,
c. Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim
Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi
antar jabatan di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.
a. SK Menkumham tentang Pemberian Kuasa (Biro Kepegawaian),
b. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi (Biro Kepegawaian),
c. Surat Undangan, Notula Rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan,
d. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/ atau Unit Utama,
e. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen usul mutasi pegawai
sesuai dengan kewenangannya
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen rotasi pegawai sesuai
dengan kewenangannya.
b. Apakah dalam melakukan
mutasi pegawai antar
jabatan telah
memperhatikan
kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan?
a. UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka
mutasi/rotasi antar jabatan Fungsional Umum
(JFU),
b. Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja
dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan di
lingkungan Kanwil dengan memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan,
c. Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim
Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi antar
jabatan di lingkungan Kanwil dengan
memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.
a. SK Menkumham tentang Pemberian Kuasa (Biro Kepegawaian),
b. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi (Biro Kepegawaian),
c. Surat Undangan, Notula rapat, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan,
d. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/ atau Unit Utama,
e. Hasil Profile Assessment, f. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH)
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen mutasi pegawai dan
laporan hasil assessment sesuai dengan
kewenangannya
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen rotasi pegawai
sesuai dengan kewenangannya.
c. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja,
b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
a. Dokumentasi kegiatan monitoring dan
evaluasi tentang terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja (Undangan, Notulen,
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan laporan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
49
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
Daftar Hadir, Foto);
b. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja.
telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan laporan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja di Satuan Kerja.
3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja
melakukan Training
Need Analysis Untuk
pengembangan
kompetensi?
Training Need Analysis (TNA) atau analisis
kebutuhan diklat adalah proses kegiatan yang
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan
adanya kesenjangan kompetensi (pengetahuan,
keterampilan dan sikap) yang dapat ditingkatkan
melalui pendidikan dan pelatihan.
a. Satuan Kerja melaksanakan rapat penyusunan
analisis kebutuhan diklat (Training Need
Analysis) untuk pengembangan kompetensi.
b. Kanwil melaksanakan rapat penyusunan
analisis kebutuhan diklat (Training Need
Analysis) untuk pengembangan kompetensi di
wilayahnya,
c. BPSDM melaksanakan rapat penyusunan
a. Surat Permintaan peserta Diklat dari BPSDM ke Biro Kepegawaian (data di BPSDM),
b. Data peserta diklat dari Biro Kepegawaian dikirim ke BPSDM (data di Biro Kepegawaian),
c. Dokumen Training Need Analysis (TNA) Satuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja,
d. Dokumen surat usulan Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Jenderal perihal Training Need Analysis: 1) Untuk Satuan Kerja Imigrasi, melampirkan
usulan kepada Kantor Wilayah, 2) Untuk Satuan Kerja Unit Eselon I, melampirkan
usulan kepada Sekretaris Jenderal.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyusun kebutuhan pegawai sesuai
usulan dari seluruh Direktorat Teknis.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
usulan kebutuhan pegawai
50
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN analisis kebutuhan diklat (Training Need
Analysis) untuk pengembangan kompetensi di
lingkungan Kemenkumham.
e. Dokumentasi kegiatan pelaksanaan Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto).
b. Dalam menyusun rencana
pengembangan
kompetensi pegawai,
apakah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja
pegawai ?
Menyusun rencana pengembangan kompetensi
pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
1. Dokumentasi kegiatan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);
2. Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan hasil
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan hasil
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
c. Persentase kesenjangan
kompetensi pegawai
yang ada dengan standar
kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-
masing jabatan.
Melakukan pemetaan persentase kesenjangan
kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
jabatan.
Capture fitur kompetensi pada aplikasi Simpeg
Terbaru
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyusun pemetaan persentase
kesenjangan kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyusun pemetaan persentase
kesenjangan kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi yang ditetapkan
51
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN untuk masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja
telah memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan
kompetensi lainnya.
a. BPSDM membuat surat edaran Diklat maupun
pengembangan kompetensi pegawai ke seluruh
Unit Eselon I dan Kantor wilayah,
b. Kanwil menginformasikan surat edaran
BPSDM tersebut ke seluruh pegawai di
wilayahnya,
c. Satuan Kerja menginformasikan surat edaran
BPSDM tersebut ke seluruh pegawai.
a. Surat edaran kepala BPSDM dan Pedoman
pelaksanaan Diklat maupun pengembangan
kompetensi pegawai. (dokumen di BPSDM),
b. Surat Kanwil ke UPT tentang edaran kepala
BPSDM tentang Diklat maupun
pengembangan kompetensi,
c. Surat Pemanggilan Pegawai Satker untuk
Mengikuti Diklat atau Pengembangan
Kompetensi Lainnya dari Kanwil dan/atau
BPSDM,
d. Surat Perintah Perihal Penunjukkan Pegawai
Satker Untuk Mengikuti Diklat atau
Pengembangan Kompetensi Lainnya,
e. Sertifikat/ Piagam Telah Mengikuti Diklat
atau Pengembangan Kompetensi Lainnya,
f. Rekapitulasi Data Pegawai yang Telah
Mengikuti Diklat atau Pengembangan
Kompetensi Lainnya.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan surat edaran dan Pedoman
Diklat maupun pengembangan kompetensi
pegawai
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
Mengumumkan kepada seluruh pegawai
e. Dalam pelaksanaan
pengembangan
kompetensi, apakah unit
kerja melakukan upaya
pengembangan
kompetensi kepada
pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-
house training, atau
a. Satuan Kerja menyelenggarakan/mengusulkan
pegawai dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-
house training, atau melalui coaching, atau
mentoring, dll),
b. Kanwil menyelenggarakan/mengusulkan
pegawai dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, melakukan upaya pengembangan
Dokumentasi kegiatan In House Training,
Pelatihan, Mentoring yang dilakukan oleh
Pegawai atau Pejabat yang Telah Mengikuti
Diklat di Lingkungan Satuan Kerja itu sendiri
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan surat usulan, daftar pegawai
yang telah mengikuti pengembangan
kompetensi dan laporan penyelenggaraan
kegiatan pengembangan kompetensi.
Satuan Kerja :
52
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN melalui coaching, atau
mentoring, dll)?
kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-
house training, atau melalui coaching, atau
mentoring, dll),
c. BPSDM, Biro Kepegawaian dan Sekretariat
Unit Eselon I menyelenggarakan/mengusulkan
pegawai dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-
house training, atau melalui coaching, atau
mentoring, dll).
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan surat usulan, daftar pegawai
yang telah mengikuti pengembanagn
kompetensi dan laporan penyelenggaraan
kegiatan pengembangan kompetensi
f. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil
pengembangan
kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja.
b. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
a. Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja,
b. Dokumen laporan evaluasi dari BPSDM
(Data dari BPSDM).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan laporan hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan laporan hasil monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja.
4. Penetapan kinerja
individu (4)
a. Terdapat penetapan
kinerja individu yang
terkait dengan kinerja
a. Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
pada awal tahun melalui aplikasi Simpeg
Terbaru,
a. Dokumen SKP yang disetujui dan
ditandatangani oleh atasan langsung,
b. Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen kompilasi SKP
53
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN organisasi. b. Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-
PK) pada awal tahun melalui aplikasi E-
Performance.
ditandatangani oleh atasan langsung,
c. Dokumen Penetapan Kinerja yang berasal
dari Aplikasi E-Performance.
melalui aplikasi Simpeg Terbaru dan
Kinerja Unit melalui aplikasi E-
Performance.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen kompilasi SKP
melalui aplikasi Simpeg Terbaru dan
Kinerja Unit melalui aplikasi E-
Performance.
b. Ukuran kinerja individu
telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja
individu level di atasnya.
Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui
aplikasi Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara
berjenjang.
Dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi
Simpeg Terbaru yang telah disahkan secara
berjenjang.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen kompilasi SKP
melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah
disahkan secara berjenjang.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen kompilasi SKP
melalui aplikasi Simpeg Terbaru yang telah
disahkan secara berjenjang.
c. Pengukuran kinerja
individu dilakukan secara
periodik.
Melakukan pengukuran kinerja individu secara
berkala setiap bulan.
Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan
yang diperoleh dari SIMPEG.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen pengukuran kinerja
individu secara berkala setiap bulan.
54
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen pengukuran kinerja
individu secara berkala setiap bulan.
d. Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian
reward (pengembangan
karir individu,
penghargaan, dll).
a. Mengadakan rapat pemberian reward
(penghargaan pegawai teladan) berdasarkan
hasil penilaian kinerja individu,
b. Membuat Surat Peraturan pemberian reward
(penghargaan pegawai teladan) berdasarkan
hasil penilaian kinerja individu.
a. Dokumentasi kegiatan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. (Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto);
b. Surat peraturan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen rapat dan surat
peraturan pemberian reward (penghargaan
pegawai teladan) berdasarkan hasil
penilaian kinerja individu.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen rapat dan surat
peraturan pemberian reward (penghargaan
pegawai teladan) berdasarkan hasil
penilaian kinerja individu.
5. Penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (3)
Aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementas
ikan.
a. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku,
b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin
(berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel
pagi/sore),
c. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
a. Permenkumham No. 23 Tahun 2015,
b. Permenkumham No. 20 Tahun 2017,
c. Dokumen sosialisasi,
d. Dokumen penerapan disiplin (foto dan
absensi),
e. Dokumen penegakan hukuman disiplin atas
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen Sosialisasi,
Implementasi, Pelanggaran dan Penegakan
aturan disiplin/Kode Etik / Kode Perilaku.
Satuan Kerja :
55
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku,
f. SK Penerbitan Sanksi Disiplin Kode Etik
sesuai Permenkumham No. 20 Tahun 2017
dan Permenkumham No. 23 Tahun 2015
(Bila Ada Pelanggaran Kode Etik)
Catatan:
Satuan Kerja Imigrasi mengacu Kepada
Permenkumham No. 20 Tahun 2017 tentang
Kode Etik Pegawai di Lingkungan
Kemenkumham RI
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
menyiapkan dokumen Sosialisasi,
Implementasi, Pelanggaran dan Penegakan
aturan disiplin/Kode Etik / Kode Perilaku.
6. Sistem Informasi
Kepegawaian (1)
Data informasi kepegawaian
unit kerja telah
dimutakhirkan secara
berkala.
a. Membuat laporan hasil pemutahiran data
pegawai secara bulanan melalui aplikasi Simpeg
terbaru,
b. Update data secara mandiri oleh setiap pegawai,
c. Pindah data jabatan oleh setiap pegawai,
d. Integrasi Simpeg dengan SAPK BKN terkait
pemutakhiran data KPO dan PPO,
e. Integrasi Simpeg dengan Taspen terkait
pemutakhiran data pegawai purna tugas dan
data taspen dalam Simpeg terbaru.
a. Dokumen laporan hasil pemutakhiran data
pegawai secara bulanan (Diperoleh dari
SIMPEG),
b. Screenshot KPO dan PPO dari SIMPEG,
c. Screenshot Taspen otomatis dari SIMPEG.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan hasil pemutakhiran data
pegawai secara bulanan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
laporan hasil pemutakhiran data pegawai
secara bulanan.
IV
.
PENGUATAN
AKUNTABILITAS (10)
Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
1. Keterlibatan pimpinan
(5)
a. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
Melaksanakan rapat penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja, a. Dokumentasi kegiatan penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Satker,
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
56
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN penyusunan Perencanaan perencanaan kegiatan dan anggaran yang
dipimpin oleh kepala Satuan Kerja.
Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L (Surat
undangan, notulen, daftar hadir, foto
kegiatan);
b. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/
Renja Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA
K/L. Catatan: 1) Untuk unit Eselon I melampirkan dokumen
dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja Satker, Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L,
2) Untuk Satuan kerja Imigrasi melampirkan Perjanjian Kinerja, dan RKA K/L.
menyiapkan dokumen perencanaan
kegiatan dan anggaran
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen perencanaan
kegiatan dan anggaran.
b. Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
Kinerja
Melaksanakan rapat penyusunan penetapan
kinerja yang dipimpin oleh kepala Satuan
Kerja
a. Dokumentasi kegiatan rapat penyusunan penetapan kinerja (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan);
b. Dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh pimpinan/kepala Satuan Kerja.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan Dokumen penetapan kinerja
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Dokumen penetapan kinerja
c. Apakah pimpinan
memantau pencapaian
kinerja secara berkala
Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian
kinerja perbulan dipimpin oleh kepala Satuan
Kerja.
a. Dokumentasi kegiatan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan (Surat undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan);
b. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja (monev kinerja berkala).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan Dokumen pemantauan
pencapaian kinerja
57
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Dokumen pemantauan
pencapaian kinerja
2. Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen
perencanaan sudah ada?
Memiliki dokumen perencanaan (Rencana
Strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan
kinerja).
Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan renstra, rencana kerja tahunan
dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja).
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan renstra, rencana kerja tahunan
dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja).
b. Apakah dokumen
perencanaan telah
berorientasi hasil?
a. Membuat turunan Renja yang mendukung
peningkatan pelayanan publik:
1) Menyusun standar pelayanan;
2) Menyusun SOP pelayanan;
3) Pelatihan pelayanan budaya prima;
4) Melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan.
b. Membuat turunan Renja yang mendukung
kegiatan anti korupsi:
1) Melakukan kampanye pengendalian
gratifikasi,
2) Membangun SPIP,
3) Penanganan pengaduan masyarakat,
a. Dokumen turunan Renja yang mendukung
peningkatan pelayanan publik,
b. Dokumen turunan Renja yang mendukung
kegiatan anti korupsi.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen turunan Renja yang
berorientasi hasil (mendukung peningkatan
pelayanan publik dan mendukung kegiatan
anti korupsi)
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen turunan Renja yang
berorientasi hasil (mendukung peningkatan
pelayanan publik dan mendukung kegiatan
58
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN 4) Penerapan Whistle Blowing System (WBS).
anti korupsi)
c. Apakah terdapat
Indikator Kinerja Utama
(IKU)?
a. Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan organisasi,
b. Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja yang mendukung
peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti
korupsi.
a. Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja,
b. Dokumen IKU tambahan yang mendukung
peningkatan pelayanan publik dan kegiatan
anti korupsi:
1) Pada unit Eselon I Renstra, Renja dan
Perjanjian Kinerja memuat IKU Tambahan
yang mendukung peningkatan pelayanan
publik dan kegiatan anti korupsi,
2) Pada Satuan Kerja Imigrasi, Perjanjian
Kinerja memuat IKU Tambahan yang
mendukung peningkatan pelayanan publik
dan kegiatan anti korupsi
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen Indikator Kinerja
Utama (IKU) organisasi dan IKU
tambahan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen Indikator Kinerja
Utama (IKU) organisasi dan IKU
tambahan.
d. Apakah indikator kinerja
telah SMART (Specific,
Measurable, Achievable,
Realistic, Timely)?
a. Memiliki IKU tambahan yang SMART,
b. IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan
publik dan anti korupsi), terukur, dapat dicapai,
realistis, dan dengan waktu yang jelas.
a. Dokumen IKU yang mengandung prinsip
SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Realistic, Timely).
b. Dokumen IKU tambahan yang spesifik
(pelayanan publik dan anti korupsi), terukur,
dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu
yang jelas.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen Indikator Kinerja
Utama (IKU) tambahan yang spesifik
(pelayanan publik dan anti korupsi),
terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan
waktu yang jelas.
UPT :
Bag/Subbag TU menyiapkan dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan
yang spesifik (pelayanan publik dan anti
korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis,
dan dengan waktu yang jelas.
e. Apakah laporan kinerja
telah disusun tepat
waktu?
a. Menyusun laporan kinerja LKj (Laporan
Kinerja) dengan tepat waktu,
b. Laporan Kinerja LKj (Laporan Kinerja) UPT
Dokumen LKj (Laporan Kinerja) Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen LKIP.
59
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN telah dikirim ke Kanwil tepat waktu (bulan
Januari tahun berikutnya),
c. Laporan Kinerja LKIP LKj (Laporan Kinerja)
Kanwil telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat
waktu (bulan Januari tahun berikutnya),
d. Laporan Kinerja LKIP Unit Eselon I telah
dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu (bulan
Januari tahun berikutnya).
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen LKIP UPT.
f. Apakah pelaporan kinerja
telah memberikan
informasi tentang
kinerja?
Laporan Kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja melalui presentase kenaikan
capaian kinerja.
Dokumen LKj (Laporan Kinerja) Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen LKIP.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen LKIP UPT.
g. Apakah terdapat upaya
peningkatan kapasitas
SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja?
a. Biro Perencanaan dan Kanwil melakukan upaya
peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja dengan mengadakan
kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait dengan
penyusunan LKIP,
b. Kanwil dan UPT mengusulkan pegawai untuk
mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi
terkait dengan penyusunan LKIP.
a. Dokumen laporan kegiatan bimtek dan
sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP,
b. Dokumen usulan pegawai untuk mengikuti
bimtek dan sosialisasi terkait dengan
penyusunan LKIP.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
mengadakan kegiatan bimtek dan
sosialisasi terkait dengan penyusunan
LKIP.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
mengusulkan pegawai untuk mengikuti
kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait
dengan penyusunan LKIP.
h. Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh
a. Menempatkan anggota yang memiliki
kompetensi pada bidang Pengelolaan
a. Daftar anggota yang menangani pelaporan
akuntabilitas kinerja yang telah mengikuti
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
60
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN SDM yang kompeten. akuntabilitas,
b. Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah
memiliki sertifikat atau bukti mengikuti bimtek/
sosialisasi.
bimtek/sosialisasi,
b. Sertifikat atau bukti mengikuti
bimtek/sosialisasi.
menyiapkan dokumen daftar anggota dan
sertifikat atau bukti mengikuti
bimtek/sosialisasi.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen daftar anggota dan
sertifikat atau bukti mengikuti
bimtek/sosialisasi.
V. PENGUATAN
PENGAWASAN (15)
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN
1. Pengendalian
Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public
campaign tentang
pengendalian gratifikasi.
Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan
melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan
gratifikasi.
a. Dokumen Kegiatan Public campaign tentang
pengendalian gratifikasi, (Undangan, Notulen,
Daftar Hadir, Foto),
b. Capture banner/spanduk/media public
campaign lainnya,
c. Laporan Kegiatan Public Campaign pada
satuan kerja dilaksanakan secara berkala
(Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Menyiapkan capture banner/spanduk/
media public campaign
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan capture banner/spanduk/
media public campaign
b. Pengendalian gratifikasi
telah diimplementasikan.
Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG),
a. SK Tim UPG, b. Laporan berkala tentang Pengendalian Gratifikasi
Pusat :
Sekretariat Itjen membuat laporan kegiatan
Pengendalian Gratifikasi.
Satuan Kerja :
61
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
laporan kegiatan Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun
lingkungan pengendalian. a. Membentuk Tim SPIP,
b. Melakukan sosialisasi SPIP,
c. Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring
pada pelayanan.
a. SK Tim SPIP,
b. Dokumen laporan sosialisasi SPIP,
c. Dokumentasi kegiatan Pengawasan dan
Monitoring pada pelayanan (Surat undangan,
notulen, daftar hadir, foto kegiatan).
d. Dokumen laporan pengawasan dan
monitoring.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat SK Tim SPIP, dokumen
sosialisasi dan laporan pengawasan dan
monitoring pada pelayanan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
membuat SK Tim SPIP, dokumen
sosialisasi dan laporan pengawasan dan
monitoring pada pelayanan.
b. Telah dilakukan penilaian
risiko atas pelaksanaan
kebijakan.
a. Melakukan identifikasi resiko yang dituangkan dengan bentuk matrik;
b. Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak.
a. Dokumen matrik identifikasi resiko, b. Dokumen analisis resiko.
Catatan: Formulir Manajemen Risiko berdasarkan Permenkumham No. 5 Tahun 2018
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan Dokumen matrik identifikasi
resiko dan dokumen analisis resiko
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Dokumen matrik identifikasi
resiko dan dokumen analisis resiko.
c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko
yang telah diidentifikasi.
Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya.
a. Dokumentasi kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi;
b. Dokumen laporan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan inovasinya.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan Dokumen laporan kegiatan
pengendalian resiko yang telah diidentifikasi
62
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
dan inovasinya
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Dokumen laporan kegiatan
pengendalian resiko yang telah
diidentifikasi dan inovasinya
d. SPI telah diinformasikan
dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak
terkait.
Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
a. Dokumentasi Sosialisasi SPIP kepada
pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek
atau sosialisasi (Surat undangan, notulen,
daftar hadir, foto kegiatan);
b. Dokumen dan capture sosialisasi SPIP.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen dan capture
sosialisasi SPIP.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen dan capture
sosialisasi SPIP.
3. Pengaduan Masyarakat
(3)
a. Kebijakan Pengaduan
masyarakat telah
diimplementasikan.
a. Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan,
b. Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus
pengaduan,
c. Menyediakan sarana informasi penyampaian
pengaduan (spanduk, banner, leaflet, dll),
d. Pengelolaan Pengaduan melalui Media:
WEB, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line
dan E-Lapor
a. SK Petugas Penanganan Pengaduan,
b. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus
pengaduan,
c. Foto spanduk/banner/ leaflet,
d. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, Facebook,
Twitter, Instagram, WA, line),
e. Dokumentasi inovasi sarana dan mekanisme
pengaduan masyarakat.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat SK Petugas, Capture petugas/
ruang/ loket/ kotak khusus pengaduan,
spanduk/ banner/ leaflet, aplikasi (aplikasi
LAPOR, Facebook, Twitter, Instagram,
WA, line)
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
63
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN SK Petugas, Capture petugas/ ruang/ loket/
kotak khusus pengaduan, spanduk/ banner/
leaflet, aplikasi (aplikasi LAPOR,
Facebook, Twitter, Instagram, WA, line)
b. Hasil penanganan
pengaduan masyarakat
telah ditindaklanjuti.
Petugas penanganan pengaduan:
a. Merespon pengaduan masyarakat,
b. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada
bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
a. Capture respon pengaduan masyarakat,
b. Nota dinas penyampaian pengaduan
masyarakat kepada bagian terkait untuk
ditindaklanjuti,
c. Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan
masyarakat.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Capture respon pengaduan
masyarakat dan Nota dinas penyampaian
pengaduan masyarakat kepada bagian
terkait untuk ditindaklanjuti.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
Capture respon pengaduan masyarakat dan
Nota dinas penyampaian pengaduan
masyarakat kepada bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.
c. Telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
atas penanganan
pengaduan masyarakat.
a. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pengaduan masyarakat setiap
bulan,
b. Menyampaikan hasil monitoring dan
evaluasi kepada Bagian terkait.
a. Laporan monitoring dan evaluasi laporan
pengaduan setiap bulan,
b. Nota dinas penyampaian pengaduan
masyarakat kepada bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan monitoring dan evaluasi
laporan pengaduan masyarakat dan nota
dinas penyampaian pengaduan masyarakat
kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
laporan monitoring dan evaluasi laporan
64
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN pengaduan masyarakat dan nota dinas
penyampaian pengaduan masyarakat
kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
d. Hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti.
Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut
dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan
masyarakat.
Dokumen laporan perbaikan layanan sebagai
tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen laporan perbaikan
layanan sebagai tindak lanjut pengaduan
masyarakat.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
dokumen laporan perbaikan layanan
sebagai tindak lanjut pengaduan
masyarakat.
4. Whistle-Blowing System
(3)
a. Apakah Whistle Blowing
System sudah di-
internalisasi ?
Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing
System pada seluruh pegawai melalui apel pagi/sore
atau bimtek atau sosialisasi.
Dokumentasi kegiatan internalisasi WBS pada
satuan kerja yang dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja maupun oleh pihak ketiga (Undangan,
Notulensi, Daftar Hadir, Foto).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen dan capture
internalisasi WBS.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen dan capture
internalisasi WBS.
65
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN b. Whistle Blowing System
telah diterapkan.
Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System.
Capture aplikasi Whistle Blowing System
(Dokumen disajikan oleh Inspektorat Jenderal).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan Implementasi serta
Capture aplikasi Whistle Blowing System
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Capture aplikasi Whistle
Blowing System
c. Telah dilakukan evaluasi
atas penerapan Whistle
Blowing System.
Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan
WBS dari Itjen.
Laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle
Blowing System (Dokumen disajikan oleh
Inspektorat Jenderal)
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan Evaluasi Penerapan
Whistle Blowing Syste.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyediakan laporan hasil evaluasi
penerapan WBS dari Itjen.
d. Hasil evaluasi atas
penerapan Whistle
Blowing System telah
ditindaklanjuti.
Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan
WBS dari Itjen.
Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas
penerapan Whistl Blowing System (Dokumen
disajikan oleh Inspektorat Jenderal).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat laporan Evaluasi Penerapan
Whistle Blowing System yang telah
ditindaklanjuti
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Laporan tindak lanjut hasil
66
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN evaluasi atas penerapan Whistl Blowing
System.
5. Penanganan Benturan
Kepentingan (3)
a. Telah terdapat
identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan
dalam tugas fungsi
utama.
Melakukan identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama. a. Dokumen identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama,
b. Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015
tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat Laporan identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
Laporan identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama.
b. Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalis
asi.
Melakukan internalisasi Penanganan Benturan
Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek
atau sosialisasi.
Dokumen Laporan internalisasi / Sosialisasi
Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel
pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen Laporan internalisasi
Penanganan Benturan Kepentingan melalui
apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
dokumen Laporan internalisasi Penanganan
Benturan Kepentingan melalui apel
pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi.
67
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN c. Penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan.
Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan
tertentu tanpa konflik kepentingan dengan tugasnya
disertai surat pernyataan bebas dari benturan
kepentingan.
Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan
kepentingan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen surat pernyataan bebas
dari benturan kepentingan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
dokumen surat pernyataan bebas dari
benturan kepentingan.
d. Telah dilakukan evaluasi
atas Penanganan
Benturan Kepentingan.
Menyediakan laporan hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan.
Dokumen Laporan hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen Laporan hasil evaluasi
atas Penanganan Benturan Kepentingan
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
dokumen Laporan hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti.
Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
membuat dokumen laporan evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi membuat
68
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN dokumen laporan evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
VI
.
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
(10)
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat.
1. Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan
standar pelayanan.
Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014
tentang Standart Pelayanan yang berisi:
a. Persyaratan,
b. Sistem Mekanisme dan Prosedur,
c. Jangka Waktu Pelayanan,
d. Biaya / Tarif,
e. Produk Layanan,
f. Penanganan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi,
g. Dasar Hukum,
h. Sarana prasarana dan fasilitas,
i. Kompetensi pelaksanaan,
j. Pengawasan Internal,
k. Jumlah pelaksanaan,
l. Jaminan Pelayanan,
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan,
n. Evaluasi Kinerja Pelayanan.
a. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
melalui SK Kepala Satuan Kerja serta memuat
inovasi layanan yang terdapat pada satuan
kerja masing-masing,
b. Dokumentasi kegiatan inovasi terhadap
standar pelayanan di Satker (contoh: Foto
Inovasi Layanan)
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen Standar Pelayanan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen Standar Pelayanan
di UPTnya.
b. Standar pelayanan telah
dimaklumatkan.
a. Membuat Maklumat Standar Pelayanan,
b. Melakukan pemasangan maklumat standar
a. Piagam Maklumat Pelayanan yang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja,
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
69
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN pelayan di tempat pelayanan
b. Capture Penempatan Maklumat Pelayanan
pada ruang layanan dan/ atau ruang tunggu
layanan
menyiapkan Capture Maklumat Pelayanan
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan capture maklumat Standar
Pelayanan
c. Terdapat SOP bagi
pelaksanaan standar
pelayanan.
Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang
telah ditetapkan oleh pusat
a. Dokumen Peta Bisnis Instansi
(Kementerian),
b. Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I,
c. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT),
d. Dokumen SOP Inovasi (Ditetapkan oleh Ka.
UPT/Satker),
Catatan:
Dokumen SOP yang diterbitkan oleh satuan
kerja mengacu kepada unit eselon I/ Instansi/
Kementerian dengan melakukan inovasi
terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan
di satuan kerja:
1) Untuk unit satuan kerja Imigrasi
melampirkan dokumen peta bisnis eselon
I,
2) Untuk unit satuan kerja Eselon I
melampirkan dokumen peta bisnis
Instansi (Kementerian).
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen SOP Pelayanan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen SOP Pelayanan
d. Dilakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
Dokumen reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen reviu dan perbaikan
atas Standar Pelayanan dan SOP.
70
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen reviu dan perbaikan
atas Standar Pelayanan dan SOP
2. Budaya Pelayanan
Prima (3)
a. Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima.
Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
a. Dokumentasi sosialisasi/pelatihan budaya
pelayanan prima (Kegiatan dapat dilakukan
oleh internal satuan kerja. Contoh: Workshop,
in House Training). (Undangan, Notulensi,
Daftar Hadir, dan foto);
b. Dokumen sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen sosialisasi atau
pelatihan budaya pelayanan prima.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen sosialisasi atau
pelatihan budaya pelayanan prima.
b. Informasi tentang
pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media.
Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui
berbagai media. Misalnya papan pengumuman,
website, media social, media cetak, media televisi,
radio, dan lain sebagainya
Dokumen Capture, papan pengumuman, website,
media social, media cetak, media televisi, radio,
dan lain sebagainya.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan Dokumen Capture, papan
pengumuman, website, media social, media
cetak, media televise, radio, dan lain
sebagainya.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan Dokumen Capture, papan
pengumuman, website, media social, media
cetak, media televise, radio, dan lain
71
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN sebagainya.
c. Telah terdapat sistem
punishment
(sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai
standar.
Menyediakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar.
Dokumentasi Pemberian reward dan punishment
pada petugas layanan
Contoh:
a. Penghargaan/ Piagam terhadap pegawai
terbaik/ teladan atas kinerja layanan,
b. Punishment berupa teguran terhadap pegawai
secara tertulis atau mutasi bagi pegawai yang
tidak memberikan layanan sesuai standar
layanan.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen penghargaan
pegawai teladan sebagai reward, dokumen
hukuman disiplin sebagai punishment serta
kompensasi kepada penerima layanan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen penghargaan
pegawai teladan sebagai reward, dokumen
hukuman disiplin sebagai punishment serta
kompensasi kepada penerima layanan
d. Telah terdapat sarana
layanan
terpadu/terintegrasi.
a. Menyediakan layanan terpadu (pembayaran
layanan melalui Simponi, Layanan terpadu
AHU di Cikini),
b. Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu
(LTSP)
Dokumentasi foto Layanan terpadu
a. Untuk satuan kerja Imigrasi menyajikan foto
layanan permohonan Paspor RI pada saat
proses wawancara dan Pengambilan sidik
jari,
b. Untuk satuan kerja Eselon I menyajikan
capture layanan yang terintegrasi (Contoh:
Layanan pendaftaran PT yang terintegrasi
dengan OSS (Online Single Submission)
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen capture aplikasi
layanan terpadu dan LTSP
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen capture aplikasi
layanan terpadu dan LTSP
72
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN e. Terdapat inovasi
pelayanan
Melakukan inovasi pada pelayanan
Dokumen dan dokumentasi inovasi pada
pelayanan
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen Capture inovasi
pada pelayanan
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen Capture inovasi
pada pelayanan
3. Penilaian kepuasan
terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survei
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan.
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan secara berkala (6 bulan).
Dokumen laporan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang mengacu kepada
ketentuan yang ditetapkan oleh Permen PAN RB.
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan hasil survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan.
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan hasil survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan.
b. Hasil survei kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara terbuka.
Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat
melalui : Website, Media sosial, Banner/spanduk;
Dokumen capture publikasi hasil survey melalui
Website, Media sosial, Banner/spanduk;
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen capture publikasi
73
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG JAWAB
DOKUMEN hasil survey melalui Website, Media sosial,
Banner / spanduk;
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen capture publikasi
hasil survey melalui Website, Media sosial,
Banner / spanduk;
c. Dilakukan tindak lanjut
atas hasil survei kepuasan
masyarakat.
Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak
lanjut hasil dari survey kepuasan masyarakat
Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai
tindak lanjut hasil dari survey kepuasan
masyarakat
Pusat :
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
menyiapkan dokumen laporan perbaikan
pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari
survey kepuasan masyarakat
Satuan Kerja :
Bagian TU/Subbag TU Kantor
Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi
menyiapkan dokumen laporan perbaikan
pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari
survey kepuasan masyarakat