peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 100 …€¦ · sipil negara pada pemerintah daerah. 10....

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkanPeraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

-2

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SulawesiSelatan Nomor 293).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADANKEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi SulawesiSelatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

7. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiSulawesi Selatan.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah AparaturSipil Negara pada pemerintah Daerah.

10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsidan uraian tugas.

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabarandari tugas.

12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atassemua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukanpemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

-3

Pasal 2

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, dipimpin olehKepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat, meliputi:

1. Subbagian Program;2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara, meliputi:1. Subbidang Perencanaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;2. Subbidang Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan3. Subbidang Data dan Dokumen.

d. Bidang Pengembangan Karier, meliputi:1. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;2. Subbidang Jabatan Fungsional; dan3. Subbidang Pengembangan Pegawai.

e. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan, meliputi:1. Subbidang Kinerja Pegawai;2. Subbidang Pensiun dan Cuti; dan3. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan.

f. Bidang Pengendalian Pegawai, meliputi:1. Subbidang Mutasi Pindah;2. Subbidang Disiplin dan Konseling;dan3. Subbidang Kenaikan Pangkat.

g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

-4

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakanfungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yangmenjadi kewenangan daerah.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Fungsi Penunjang BidangKepegawaian;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang BidangKepegawaian;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunganteknis Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalampelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatanganinaskah dinas;

e. mengikuti rapatrapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjangBidang Kepegawaian yang meliputi perencanaan dan informasipegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan dan kinerjapegawai, serta pengendalian pegawai;

g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis fungsipenunjang Bidang Kepegawaian yang meliputi perencanaan daninformasi pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan dan

-5

kinerja pegawai, serta pengendalian pegawai berbasis kompetensi;

h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan teknis fungsipenunjangBidang Kepegawaian yang meliputi perencanaan daninformasi pegawai, pengembangan pegawai, kesejahteraan dankinerja pegawai, serta pengendalian pegawai berbasis kompetensi;

i. menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelayanan umum BidangKepegawaian;

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga lainnya dalamrangka penyelenggaraan urusan Bidang Kepegawaian;

k. menilai hasil kinerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkunganBadan;

l. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

m. mengoordinasikan, merencanakan dan merumuskan produk hukumdaerah bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan proseduryang ditetapkan pemerintah;

n. merencanakan dan merumuskan kebijakan jangka panjang, jangkamenengah, dan jangka pendek pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur daerah;

o. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan teknisdalamrangka pelaksanaan peraturan perundangundangan bidangkepegawaian;

p. mengoordinasikan, merumuskan,dan menyelenggarakan kebijakansistem informasi aparatur sipil negara berbasis teknologi informasi;

q. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalamlingkungan Badan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan danmemberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahanperumusan kebijakan; dan

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasansesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaranpelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sekretaris

-6

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantuKepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikanpelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,umum, kepegawaian, keuangan, hukum, serta penyusunan programdalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretaris mempunyaifungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalampelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembanganpelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;


f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinassehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasipelaksanaan kegiatan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporankeuanganDinas;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan neraca energi,air tanah, dan sumber daya mineral;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasiumum dan kepegawaian;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayananadministrasi,pengkajian dan penyusunan produk hukumyangdilaksanakan oleh masing–masing bidang atau yang dilaksanakan

-7

dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasikeuangan;

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dantatalaksana;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dankeprotokolan;

q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,pemeliharaan dan penghapusan barang;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan,penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembagapemerintah atau nonpemerintah dalam rangka mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

s. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat danmemberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahanperumusan kebijakan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasansesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyaitugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan danmelakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, sertapenyusunan laporan.


a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembanganpelaksanaan tugas;

-8



f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunanperencanaan program, kegiatan, dan anggaran lingkup Dinas;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dankegiatan Dinas;

h. mengoordinasikan, mengumpulkan bahan, dan melakukanpenyusunan neraca energi, air tanah, dan sumber daya mineral;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpemantauan dan evaluasi kinerja;

j. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunanlaporan kinerja Dinas;

k. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkamendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

l. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbagianProgram dan memberikan saran pertimbangan kepada atasansebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum dipimpin oleh KepalaSubbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalammengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan,administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian danhukum.


a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, DanHukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

-9

lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum untukmengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masukdan keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,pemeliharaan dan penghapusan barang;

j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusanbarang;

k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang sertamenyusun laporan barang inventaris;

l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan urusanrumah tangga Dinas;

m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

n. mempersiapkan pelaksanaan dan mengoordinasikan rapat dinas,upacara, kehumasan, dan keprotokolan;

o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiranpegawai;

p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas danperjalanan dinas pegawai;

q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatanorganisasi dan tatalaksana;

r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber dayamanusia dilingkungan Dinas;

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatankompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur SipilNegara;

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasikepegawaian;

v. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian danpenyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing–masingbidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai

-10

kebutuhan pelaksanaan tugas;

w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporanhasil pemeriksaan;

x. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkamendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

y. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbagianUmum, Kepegawaian, Dan Hukum, serta memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaranpelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyaitugasmembantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan danmelakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.


a. menyusun rencana kegiatan SubbagianKeuangan sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembanganpelaksanaan tugas;



f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencanakebutuhan gaji pegawai;

g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasikeuangan Dinas;

h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaankeuangan Dinas;

-11

i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran danpenerimaan keuangan;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

m. mengumpulkan bahan, dan mengoordinasikan penyusunan datasebagai bahan laporan hasil pemeriksaan keuangan;

n. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkamendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

o. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbagianKeuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasansebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaranpelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negaradipimpin olehKepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalammengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknisfungsi penunjangkepegawaian Bidang Perencanaan Dan InformasiAparatur Sipil Negara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawaimempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjangkepegawaian BidangPerencanaan Dan Informasi Aparatur Sipil Negara;

b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaianBidang Perencanaan Dan Informasi Aparatur Sipil Negara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang kepegawaian

-12

Bidang Perencanaan Dan Informasi Aparatur Sipil Negara;

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjangBidang PerencanaanDan Informasi Aparatur Sipil Negara;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

(3) Uraian tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Dan InformasiAparatur Sipil Negarasebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Bidang Perencanaan Dan Informasi Aparatur SipilNegarauntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;


f. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaianBidang Perencanaan Dan InformasiAparatur Sipil Negarameliputi perencanaan pegawai Aparatur SipilNegara, informasi pegawai Aparatur Sipil Negara, data dandokumen;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsipenunjangkepegawaianBidang Perencanaan Dan Informasi AparaturSipil Negarameliputi perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara,informasi pegawai Aparatur Sipil Negara, data dan dokumen;

h.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsipenunjangkepegawaianBidang Perencanaan Dan Informasi AparaturSipil Negarameliputi perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara,informasi pegawai Aparatur Sipil Negara, data dan dokumen;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pegawai yangmeliputi analisis kebutuhan, formasi, dan pengadaan pegawaiAparatur Sipil Negara;

j. mengoordinasikan danmelaksanakan penyusunan serta pengusulanformasi calon pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi;

k.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi administrasipengusulan formasi calon pegawai Aparatur Sipil Negarakabupaten/kota;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan pengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;

-13

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pengusulan penetapan nomorinduk pegawai negeri sipil;

n.mengoordinasikan dan melaksanakan pengisian Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan sistem informasimanajemen pegawai (SIMPEG);

p.mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan sistem informasiteknologi dan komunikasi;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahanpengembangan informasi teknologi dan perangkat keras pendukungpenyelenggaraan informasi teknologi;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan data dan dokumenAparatur Sipil Negara yang mutakhir;

s. mengoordinasikan dan melaksanakan penataan arsip pegawailingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

t. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengusulanpembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE);

u.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengusulanpembuatan Kartu Pegawai (Karpeg);

v. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan danpembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

w. melaksanakan pemantauan, pengendaian, dan evaluasi kebijakanteknis fungsi penunjangkepegawaianBidang Perencanaan DanInformasi Aparatur Sipil Negara meliputi perencanaan pegawaiAparatur Sipil Negara, informasi pegawai Aparatur Sipil Negara,data dan dokumen;

x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahatau nonpemerintahdalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

y. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuanperaturan perundang–undangan;

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala BidangPerencanaan dan Informasi Pegawai serta memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas.

Pasal 10

-14

(1) Subbidang Perencanaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dipimpin olehKepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala BidangPerencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara dalam melakukanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaian mengenai perencanaan pegawai.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan PegawaiAparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Perencanaan PegawaiAparatur Sipil Negarauntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknisfungsi penunjang perencanaan pegawai aparatur sipil negara;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis fungsipenunjang perencanaan pegawaiaparatur sipil negara;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis fungsipenunjang perencanaan pegawaiaparatur sipil negara;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpengumpulan bahan kebijakan dan peraturan perundangundanganyang terkait dengan perencanaan pegawai yang meliputi analisiskebutuhan, formasi, dan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan serta pengusulan formasi calon pegawai Aparatur SipilNegara Provinsi;

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasiadministrasi pengusulan formasi calon pegawai Aparatur SipilNegara Kabupaten/Kota;

l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengadaancalon pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengusulanpenetapan nomor induk pegawai Aparatur Sipil Negara;

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipenetapan keputusan pengangkatan calon pegawai Aparatur SipilNegara;

-15

o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipenyelenggaraan orientasi tugas dan prajabatan bagi calon AparaturSipil Negara Daerah;

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaanadminstrasi pengisian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

q. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis perencanaan pegawai aparatur sipil negara;

r. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintahdalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

s. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangPerencanaan Pegawai Aparatur Sipil Negaradan memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbidang Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dipimpin olehKepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala BidangPerencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara dalammelakukanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaian mengenai informasi pegawai aparatur sipilnegara.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Informasi PegawaiAparaturSipil Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Informasi PegawaiAparatur Sipil Negarauntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



-16

f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknisinformasi pegawai aparatur sipil negara;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis informasipegawaiaparatur sipil negara;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis informasipegawaiaparatur sipil negara;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpengumpulan bahan kebijakan dan peraturan perundangundanganyang terkait dengan penyediaan Sistem Informasi Aparatur SipilNegara yang berbasiskan Teknologi Informasi;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan penyediaanSistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG);

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan penyediaanWebsite Badan;

l. mengoordinasikan dan melakukan penyusunan rencanapengembangan Teknologi Informasi dan perangkat keras;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan penyediaanlayanan informasi pegawai;

n. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis informasi pegawai aparatur sipil negara;

o. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

p. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangInformasi Pegawai dan memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbidang Data dan Dokumen dipimpin oleh Kepala Subbidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan danInformasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan penyiapanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangkepegawaian Bidang Data Dan Dokumen.

-17


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Data Dan Dokumensebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Data Dan Dokumenuntuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknisdata dan dokumen;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis data dandokumen;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis data dandokumen;

i. melakukan pengumpulan bahan kebijakan dan peraturanPerundangundangan yang terkait dengan penyediaan data dandokumen Aparatur Sipil Negara;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan penataanarsip Pegawai Aparatur Sipil Negara;

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengusulanpembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE);

l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengusulanpembuatan Kartu Pegawai (Karpeg);

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipembuatan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu);

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipenyusunan dan pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

o. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis data dan dokumen;

p. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang DataDan Dokumen serta memberikan saran pertimbangan kepada

-18

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Karier

Pasal 13

(1) Bidang Pengembangan Karier dipimpin oleh Kepala Bidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Badandalam mengoordinasikan,merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjangkepegawaian Bidang Pengembangan Karier.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Pengembangan Karier mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjangkepegawaian Bidang Pengembangan Karier;

b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang KepegawaianBidang Pengembangan Karier;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang kepegawaianBidang Pengembangan Karier;

d. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang kepegawaian BidangPengembangan Karier; dan



a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Karier sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau,mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Bidang Pengembangan Karier untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaian Bidang Pengembangan Karier meliputijabatan pimpinan tinggi dan administrasi, fungsional, serta

-19

pengembangan pegawai;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaian Bidang Pengembangan Karier meliputijabatan pimpinan tinggi dan administrasi, fungsional, sertapengembangan pegawai;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsipenunjang kepegawaian Bidang Pengembangan Karier meliputijabatan pimpinan tinggi dan administrasi, fungsional, sertapengembangan pegawai;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan data rekam jejakdalam pola karier;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaiankompetensi jabatan;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan penilaiankompetensi (assessment);

l. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasipengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatanadministrasi;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasipengangkatan dalam jabatan fungsional;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasiseleksi pendidikan dan pelatihan;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengelolaanadministrasi seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

p. melaksanakan fasilitasi pemberian tugas belajar, izin belajar danketerangan pendidikan;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi administrasipendidikan kedinasan dan penawaran beasiswa;

r. mengumpulkan bahan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengembangan kinerja sebagaibahan penyusunan kebijakan pengembangan karier;

s. menyiapkan bahan kebijakan dan peraturan perundangundanganyang terkait dengan pengisian jabatan sebagai bahan penyusunankebijakan pengisian jabatan pimpinan dan jabatan administrator;

t. menyiapkan bahan kebijakan dan peraturan perundangundanganyang terkait dengan pengisian Jabatan Fungsional sebagai bahanpenyusunan kebijakan pengisian jabatan fungsional;

-20

u. menyiapkan bahan kebijakan dan peraturan perundangundangandalam rangka penyusunan kebijakan terkait dengan seleksidiklat,ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah,pemberian tugasbelajar,izin belajar dan keterangan pendidikan sertapenyelenggaraan fasilitasi pendidikan kedinasan dan penawaranbeasiswa;

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikankedinasan;

w. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis fungsi penunjang kepegawaian Bidang Pengembangan Kariermeliputi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi, fungsional, sertapengembangan pegawai;

x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembagapemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi;

y. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

z. menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas Kepala BidangPengembangan Karier dan memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1)SubbidangJabatan Pimpinan Tinggi Dan Administrasidipimpin olehKepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala BidangPengembangan Pegawai dalam melakukan penyiapan bahanperumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjangkepegawaian Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Administrasi.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Jabatan Pimpinan TinggiDan Administrasisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi DanAdministrasiuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

-21

menandatangani naskah dinas;


f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknisjabatan pimpinan tinggi dan administrasi;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis jabatanpimpinan tinggi dan administrasi;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pimpinantinggi dan administrasi;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan kebijakan pembinaan berdasarkan ketentuanPeraturan Perundangundangan mengenai manajemen pengelolaanjabatan pimpinan tinggi dan adminstrasi;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengolahandata hasil pelaksanaan penilaian kompetensi (assessment);

k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pertimbanganpengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkankualifikasi,kompetensi dan kinerja;

l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasiadministrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dankompetitif;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan daftar dan naskah keputusan pengangkatan danpemberhentian dalam jabatan;

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipersiapan pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terimajabatan;

o. melakukan pembinaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaanpengelolaan jabatan pimpinan tinggi dan administrasipadapemerintah provinsi dankabupaten/kota;

p. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis jabatan pimpinan tinggi dan administrasi;

q. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

r. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidangjabatan Pimpinan Tinggi Dan Administrasiserta memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

-22

dan

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Subbidang Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Subbidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Pegawaidalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian Bidang JabatanFungsional.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Jabatan Fungsional sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Jabatan Fungsionaluntuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan kebijakan pembinaan mengenai manajemenpengelolaan jabatan fungsional;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis jabatanfungsional;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis jabatanfungsional;

i. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pengangkatandalam jabatan fungsional;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan verifikasiusul pengangkatan,pemberhentian,pembebasansementara,kenaikan jabatan, pengangkatan dari tingkat terampilketingkat ahli dan penyesuaian tunjangan dalam jabatanfungsional;

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan daftar dan naskah keputusan pengangkatan,pemberhentian, pembebasan sementara, kenaikan jabatan,

-23

pengangkatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli dan penyesuaiantunjangan dalam jabatan fungsional;

l. melaksanakan pembinaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaanpengelolaan jabatan fungsional pada pemerintah provinsi dankabupaten/kota;

m. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis jabatan fungsional;

n. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

o. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangJabatan Fungsional dan memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Subbidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh Kepala Subbidangyang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Karierdalammelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian Bidang PengembanganPegawai.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Pegawaisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Pengembangan Pegawai untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknispengembangan pegawai;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis jabatanpengembangan pegawai;

-24

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknispengembangan pegawai;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pegawai bagipegawai Aparatur Sipil Negara;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyelenggaraan seleksi berbasis kompetensi bagi calon pesertaseleksi pendidikan dan pelatihan, dan ujian dinas/ujianpenyesuaian ijazah;

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan analisiskebutuhan pendidikan dan pelatihan;

l. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi usul pegawai dalampemberian tugas belajar,izin belajar, dan keterangan pendidikan;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyelenggaraan orientasi tugas dan prajabatan bagi CPNS DaerahProvinsi;

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipelaksanaan pendidikan kedinasan dan penawaran beasiswa;

o. melakukan monitoring dan evaluasi bagi mahasiswa ikatan dinasdan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;

p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, danevaluasi kebijakan teknis pengembangan pegawai;



s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangPengembangan Pegawai dan memberikan saran pertimbangankepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


Bagian Kelima

Bidang Kinerja dan Kesejahteraan

Pasal 17

-25

(1) Bidang Kinerja dan Kesejahteraan dipimpin oleh Kepala Bidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan,merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis kinerja dankesejahteraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatas, Kepala Bidang Kinerja dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis Bidang Kinerja DanKesejahteraan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kinerja Dan Kesejahteraan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kinerja DanKesejahteraan;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Kinerja Dan Kesejahteraan; dan



a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kinerja danKesejahteraansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Bidang Kinerja dan Kesejahteraan untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;

d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;


f. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis BidangKinerja Dan Kesejahteraan meliputi kinerja pegawai, pensiun dancuti, kesejahteraan dan penghargaan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis BidangKinerja Dan Kesejahteraan meliputi kinerja pegawai, pensiun dancuti, kesejahteraan dan penghargaan;

h.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis BidangKinerja Dan Kesejahteraan meliputi kinerja pegawai, pensiun dancuti, kesejahteraan dan penghargaan;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan sasaran

-26

kerja pegawai Aparatur Sipil Negara;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penilaian sasarankinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;

k.mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi perilaku kerjapegawai Aparatur Sipil Negara;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi prestasi kerja pegawaiAparatur Sipil Negara;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan kesejahteraan danpenghargaan pegawai Aparatur Sipil Negara;

n.melaksanakan penghimpunan penilaian prestasi kerja jabatanpimpinan dan jabatan administrator;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pensiun dan cutipegawai ASN;

p.melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis Bidang Kinerja Dan Kesejahteraan meliputi kinerja pegawai,pensiun dan cuti, kesejahteraan dan penghargaan;

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahatau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

r. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuanperaturan perundang–undangan;

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kinerjadan Kesejahteraan serta memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


Pasal 18

(1) Subbidang Kinerja Pegawaidipimpin oleh Kepala Subbidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kinerja danKesejahteraandalammelakukan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian mengenaikinerja pegawai.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kinerja Pegawaisebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Kinerja Pegawaiuntuk mengetahui

-27

perkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan tekniskinerja pegawai;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis kinerja pegawai;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kinerjapegawai;

i. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis kinerja pegawai;

j. menyiapkan bahan kebijakan teknispenilaian prestasi kerjadantunjangan tambahan penghasilan pegawai ASN;

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan rekapitulasi penilaian prestasi kerja pegawai AparaturSipil Negara;

l. melakukan proses administrasi pemberian tunjangan tambahanpenghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipembinaan perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipembinaan prestasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara;

o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipembinaan penilaian sasaran kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;

p. mengoordinasikan dan melakukan penghimpunan penilaianprestasi kerja jabatan pimpinan dan jabatan administrator;

q. menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan pengelolaansistem penilaian prestasi kerja berbasis teknologi informasi;

u. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

v. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangKinerja Pegawai dan memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

-28

Pasal 19

(1) Subbidang Pensiun dan Cuti dipimpin oleh Kepala Subbidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kinerja danKesejahteraandalammelakukan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian mengenaipensiun dan cuti.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pensiun dan Cutisebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Pensiun dan Cutiuntuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknispensiun dan cuti;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pensiun dancuti;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pensiun dancuti;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasipembinaan kebijakan teknispensiun, cuti dan kenaikan gaji berkalapegawai Aparatur Sipil Negara;

j. melakukan proses administrasi pengusulan dan penetapan pensiunpegawai Aparatur Sipil Negara;

k. melakukan proses administrasi pengusulan dan penetapan cutipegawai Aparatur Sipil Negara;

l. melakukan proses administrasi pengusulan dan penetapankenaikan gaji berkala pegawai Aparatur Sipil Negara;

m. melakukan penilaian atas usul dan pembuatan keputusan kenaikangaji berkala;

n. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis pensiun dan cuti;

o. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasi

-29

dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

p. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangPensiun dan Cuti serta memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan dipimpin oleh KepalaSubbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kinerjadan Kesejahteraandalammelakukan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian mengenaikesejahteraan dan penghargaan.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan danPenghargaansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaanuntukmengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan tekniskesejahteraan dan penghargaan;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis kesejahteraandan penghargaan;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kesejahteraandan penghargaan;

i. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis kesejahteraan dan penghargaan;

j. menyiapkan bahan usulan calon penerima tanda jasapegawaiAparatur Sipil Negara;

k. menyiapkan bahan usulan dan penetapan calon penerima

-30

penghargaan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

l. menyiapkan bahan kebijakan pemberian penghargaan kepadapegawai Aparatur Sipil Negara berprestasi;

m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan fasilitasibahan usulan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);

n. melakukan proses administrasi jaminan kesehatan danketenagakerjaan;

o. menyiapkan bahan usulan dan penetapan calon penerima bantuanperumahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;

p. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangKesejahteraan dan Penghargaan serta memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pegawai

Pasal 21

(1) Bidang Pengendalian Pegawaidipimpin oleh Kepala Bidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan,merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjangkepegawaian Bidang Pengendalian Pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatas, Kepala Bidang Pengendalian Pegawai mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pegawai;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pegawai;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Pegawai;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Pegawai; dan


-31


a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pegawai sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau,mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Bidang Pengendalian Pegawai untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaian Bidang Pengendalian Pegawai meliputimutasi pindah, disiplin dan konseling, kenaikan pangkat;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsipenunjang kepegawaian Bidang Pengendalian Pegawai meliputimutasi pindah, disiplin dan konseling, kenaikan pangkat;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fungsipenunjang kepegawaian Bidang Pengendalian Pegawai meliputimutasi pindah, disiplin dan konseling, kenaikan pangkat;

i. mengumpulkan bahan kebijakan dan peraturan perundangundangan dalam rangka penyusunan kebijakan terkait mutasiPegawai Aparatur Sipil Negara;

j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukanpenyusunan penetapan dan pengusulan perpindahan pegawaiAparatur Sipil Negara antarperangkat daerah,antarKabupaten/ Kotadalam lingkup Provinsi dan antar instansi;

k. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan peninjauan masakerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

l. menyiapkan bahan adminstrasi penyelesaian tindakan administratifpelanggaran, sengketa hukum serta penetapan kedudukan hukumAparatur Sipil Negara dan pelaksanaan konseling;

m. menyiapkan bahan dan melakukan pengumpulan bahan kebijakandan peraturan perundangundangan dalam rangka pelaksanaanpenegakan disiplin dan pelaksanaan konseling;

n. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan dan pengusulankenaikan pangkat pegawai Aparatur Sipil Negara daerah Provinsidan daerah Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

-32

o. menyiapkan bahan dan melakukan pengumpulan bahan kebijakandan peraturan perundangundangan dalam rangka kenaikanpangkat pegawai Aparatur Sipil Negara;

p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis fungsi penunjang kepegawaian Bidang Pengendalian Pegawaimeliputi mutasi pindah, disiplin dan konseling, kenaikan pangkat;

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembagapemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi;


s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala BidangPengendalian Pegawai dan memberikan saran pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


Pasal 22

(1) Subbidang Mutasi Pindah dipimpin oleh Kepala Subbidang yangmempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pegawaidalammelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian mengenai mutasipindah.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Mutasi Pindah sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkunganSubbidang Mutasi Pindah untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknismutasi pindah;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis mutasi pindah;

-33

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis mutasipindah;

i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perpindahanpegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

j. menyiapkan bahan pengusulan dan penetapan perpindahanpegawai Aparatur Sipil Negaraantarperangkatdaerah,antarKabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi dan antarinstansi;

k. menyiapkan bahan pengusulan dan penetapan pegawai AparaturSipil Negara yang dipekerjakan/diperbantukan;

l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis mutasi pindah;

m. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

n. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangMutasi Pindah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasansebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Subbidang Disiplin dan Konseling dipimpin oleh Kepala Subbidangyang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PengendalianPegawai dalammelakukan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian mengenaidisiplin dan konseling.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Disiplin dan Konselingsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Disiplin dan Konseling untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;


-34


f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknisdisiplin dan konseling;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis disiplin dankonseling;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis disiplin dankonseling;

i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penegakanDisiplin dan pelaksanaan Konseling serta Kode Etik PegawaiAparatur Sipil Negara;

j. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi atas permintaan izinperkawinan dan perceraian PegawaiAparatur Sipil Negara;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengambilan sumpah/janjiPegawai Aparatur Sipil Negara;

l. menyiapkan bahanpelaksanaan penjatuhan hukuman disiplinPegawai Aparatur Sipil Negara;

m. menyiapkan bahanpelaksanaan penjatuhan sanksi Kode EtikPegawai Aparatur Sipil Negara;

n. melakukan proses administrasi dan fasilitasi pelaksanaan sidangmajelis Kode Etik;

o. melakukan proses administrasi dan pelaksanaan konseling PegawaiAparatur Sipil Negara;

p. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis disiplin dan konseling;



s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangDisiplin dan Konseling serta memberikan saran pertimbangankepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Subbidang Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

-35

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pegawaidalammelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis fungsi penunjang kepegawaian mengenai kenaikanpangkat.


a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kenaikan Pangkat sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;


c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Subbidang Kenaikan Pangkat untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;



f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tekniskenaikan pangkatPegawai Aparatur Sipil Negara;

g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis kenaikanpangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara;

h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kenaikanpangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara;

i. melakukan koordinasi proses kenaikan pangkat Pegawai AparaturSipil Negara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;

j. menyiapkan bahanusul kenaikan pangkat Pegawai Aparatur SipilNegaradaerah provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;

k. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi penetapan keputusankenaikan pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negaradaerah provinsidan daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;

l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakanteknis kenaikan pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara;

m. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasidengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi;

n. menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan;

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbidangKenaikan Pangkat dan memberikan saran pertimbangan kepada

-36

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf g, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkanketentuan peraturan perundang–undangan.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakanberdasarkan hasil analisis kebutuhandan formasi, serta sesuaiketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB VITATA KERJA

Bagian KesatuPelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkankebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, KepalaSubbidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkunganBadan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, serta menerapkan prinsip hierarki,koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi.

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, KepalaSubbidang mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansiPemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja danmemperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

-37

Bagian KeduaPengendalian Dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 27

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, KepalaSubbidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya,melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapatkoordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, KepalaSubbidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalamlingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan,serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuaikebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing–masing.

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, KepalaSubbidang dalam lingkungan Badan melaksanakan pengawasan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkanPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi SulawesiSelatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain ProvinsiSulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013Nomor 6), tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikanpejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).

-38

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, maka Peraturan GubernurSulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, DanRincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassarpada tanggal 26 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H.

Diundangkan di Makassarpada tanggal 26 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 100

-40

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor :Tanggal :

BAGAN STRUKTUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kepala Badan

Sekretariat

Sub Bagian Program

Sub BagianUmum dan

Sub BagianKeuangan

BidangPengendalian

Pegawai

Bidang Kinerjadan

Kesejahteraan

BidangPengembangan

Karier

BidangPerencanaandan Informasi

JabatanFungsional

SubbidPerencan

aanPegawai

SubbidInformasiKepegaw

aiann

SubbidData danDokume

SubbidJabatan

PimpinanTinggi dan

SubbidJabatan

Fungsional

SubbidPengemban

gan Karir

SubbidKinerja

Pegawai

SubbidPensiundan Cuti

SubbidKesejahteraa

n danPenghargaa

SubbidMutasiPindah

SubbidDisiplin

danKonseling

SubbidKenaikanPangkat

U P T BPenilaian

Kompetensi

U P T B BinaMental dan

Spiritual

peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 100 …€¦ · sipil negara pada pemerintah daerah. 10....

Documents