PERATURAN KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN

PRODUKSI WILAYAH XVII JAYAPURA

Nomor : P. 01 /VI/BPPHP.XVII/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA

GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 telah ditetapkan ketentuan tentang Pedoman Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;

b. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk teknis penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;

c.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dengan Peraturan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);

/3. Peraturan Pemerintah …….……

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

WILAYAH XVII JAYAPURA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.557/Menhut-

II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.24/Menhut-II/2007.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);

7. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak ;

9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHP/2009 tentang Metoda Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia;

10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHP/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

/M E M U T U S K A N…….……

-2-

Ditetapkan di : Jayapura pada tanggal : 27 Juli 2011 KEPALA BALAI,

R. BASAR MANULLANG NIP. 19621121 199003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha kehutanan; 3. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi; 4. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam; 5. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman; 6. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaraan Hasil Hutan 7. Direktur Bina Pengelohan dan Pemasaran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI PEMANTAUAN

PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVII

JAYAPURA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN

KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL BALAI

PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

WILAYAH XVII JAYAPURA.

PERTAMA : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.;

KEDUA : Format Laporan Bulanan GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL,

sebagaimana Lampiran II;

KETIGA : Format Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, sebagaimana Lampiran III;

KEEMPAT : Sistematika Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, sebagaimana Lampiran IV.

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

-3-

Certificate No.: QSC 00807