peraturan menter! keuangan republik indonesia … · un.dang-un.dang nomor 24 tahun 1999 ten.tang...
TRANSCRIPT
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/PMK.04/2019
TENT ANG
TARIF ATAS SANKS! ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
SANKS! ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN
DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,
DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa
Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengeiolaan,
dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif atas Sanksi
Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa
Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari
Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan
Sumber Daya Alam;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
Menetapka11
- 2 -
1. Un.dang-Un.dang Nomor 10 Tahun 1995 ten.tang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Un.dang-Un.dang
Nomor 17 Tahun 2006 ten.tang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten.tang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
2. Un.dang-Un.dang Nomor 24 Tahun 1999 ten.tang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambal-ian
Lembaran Negara Republik Indonesia Non-ior 3844);
3 . Un.dang-Un.dang Nomor 9 Tahun 2018 ten.tang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
Pengelolaan, dan/ atau .Pengolahan Sumber Daya Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6302);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF ATAS
SANKS! ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA
PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKS!
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN
KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN
PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN
SUMBER DAYA ALAM.
/ www.jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
Pasal 1
Dalam Peraturan Menterj ini yang dimaksud dengan:
1. Penduduk aclalah orang, badan hukum, atau badan
lainnya, yang berdonlisili atau berencana berdo1nisili di
Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk
perwakilan clan staf diplomati.k Republik Indonesia di
luar negeri.
2. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang
digunakan dalam transaksi internasional.
3. Devisa Basil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya
Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalal1 Devisa
hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan
pengusahaan, pengelolaan, dan/ atau pengolahan sun1ber
daya alam.
4. Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening Eksportir di
Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing yang ditujukan khusus untuk menerima dan
menyimpan DHE SDA.
5 . Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta
Asing adalah bank yang n1emperoleh persetujuan clari
Otoritas J asa Keuangan untuk m elakukan kegiatan .
usal1a dalam valuta asing, namun tidak termasuk kantor
cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di
Indonesia.
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daeral1 pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang tentang Kepabeanan.
7. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukurn,
atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang
melakukan Ekspor.
8. Mente1i adalal1 Mente1i Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
10. Kantor Pabean adalal1 kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban
pa bean.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
11. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai1nana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
12. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Otoritas J asa Keuangan.
Pasal 2
Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan
menggunakan Devisa.
Pasal 3
(1) Khusus Devisa berupa DHE SDA, wajib dimasukkan ke
dalain sistem keuai-igan Indonesia.
(2) DHE SDA sebagain1ai-ia dimaksud pada ayat (1), berasal
dari hasil barang Ekspor:
a. pertambangan;
b. perke bunai-i;
c. kehutanan; dan
d. perikanan.
(3) Jenis bai·ang Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Direktur J enderal atas nan1a
Menteri.
Pasal 4
(1) Direktur Jenderal yang menerima pelimpal1ai-i wewenang
dari Menteri sebagaimai-ia dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3):
a.
b.
wajib memperhatikan
undai-igai-i;
bertai-iggung jawab
ketentuan perundang-
secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutai-i; dan
c. tidak dapat melimpal-ikan kembali pelimpal-iai-i
kewenai-igan yang diterima kepada pihak lainnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -
(2) Dalam hal Direktur Jenderal sebagaimai1a dimaksud
pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap,
wewenai1g yai1g diterima dapat dilakukan oleh pejabat
pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas
(Plt.) yang ditunjuk.
(3) Pejabat pelaksai1a hai·ian (Plh.) atau pejabat pelaksana
tugas (Plt.) yai1g ditunjuk sebagaimai1a climaksud pada
ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas
pelimpal1ai1 wewenang yai1g diberikan kepada yai1g
bersai1gkutan.
Pasal 5
(1) Eksportir wajib men1asukkan DHE SDA ke dalam sistem
keuangai1 Indonesia sebagaimai1a din1aksud dalam
Pasal 3 ayat (1) melalui penempatan DHE SDA ke dalam
Rekening Khusus DHE SDA pada Bai1k yang Melakukan
Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
(2) Penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE
SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakai1
paling lan1bat pada akhir bulan ketiga setelah bulan
pendaftai·an pemberital1uan pabeai1 ekspor.
Pasal 6
DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimai1a
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat digunakan oleh
Eksportir yai1g n1enempatkan DHE SDA tersebut untuk
pen1bayaran:
a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
b . pinjamai1;
c. impor;
d. keuntungai1/ dividen; dan/ atau
e. keperluai1 lain dari penai1am modal sebagaimai1a diatur
dalam Pasal 8 Undai1g-Undang Nomor 25 Tal1un 2007
tentai1g Penanamai1 Modal.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
Pasal 7
( 1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilakukan melalui escrow account, Eksportir
wajib membuat escrow account tersebut pada Bank yang
Melakukan Kegiatan Usal1a dalam Valuta Asing.
(2) Dalam hal escrow account sebagaimana din1aksud pada
ayat (1) telal1 dibuat di luar negeri, Eksportir wajib
111emindal1kan escrow account pada Bank yang
Melakukan Kegiatan Usal1a dalam valuta asing sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Dalam hal Eksportir tidak melakukan penempatan DHE
SDA ke dalarn. Rekening Khusus DHE SDA dalan1 jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
Eksportir dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma Hrna
persen) dari nilai DHE SDA yang belum ditempatkan ke
dalam Rekening Khusus DHE SDA.
(2) Dalam hal Eksportir menggunakan DHE SDA pada
Rekening m.1usus DHE SDA untuk pembayaran di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Eksportir dikenakan denda sebesar 0,25% (nol kon1a dua
puluh lima persen) dari nilai DHE SDA yang digunakan
untuk pembayaran di luar ketentuan.
(3) Terhadap Eksportir yang tidak membuat escrow account
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) atau tidak
inemindahkan escrow account di luar negeri pada Bank
yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Eksportir
dikenakan sanksi administratif berupa penundaan
pemberian pelayanan kepabeanan di bi dang ekspor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 7 -
Pasal 9
Denda sebagaimana climaksucl clalam Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) disetor ke Kas Negara sebagai pungutan Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berasal dali hak negara lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
Penerilnaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 10
( 1) Kepala Kantor Pabean melakukan perhitungan denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) clengan mendasarkan pada hasil pengawasan
Bank Indonesi::i yang menunjukkan adanya pelanggaran.
terhadap ketentuar1 sebagaimaria dimaksud dalam .
Pasal 5 dan Pasal 6.
(2) Kepala Kantor Pabear1 mengenakan sanksi administratif
berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di
bidang Ekspor dengan mendasarkan pada h.asil
pengawasan. Bank Indonesia atau Otoritas J asa
Keuangan yang menunjukkan adanya pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7.
(3) Berdasarkan perhitungan denda sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1). Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri
menerbitkan:
a. surat tagihan pertama kepada Eksporlir;
b. surat tagihan kedua, yang diterbitkan apabila dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal surat tagihan pertama sebagaimana
dimaksud pada huruf a diterbitkan, Eksportir tidak
melunasi kewajibannya; dan
c . surat tagihan ketiga, yang diterbitkan apabila dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud
pada huruf b diterbitkan, Eksportir tidak melunasi
kewajibannya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
(4) Surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat
tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
(5) Dalam hal penerbitan surat tagihan pertama, surat
tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan melalui
Sistem Komputer Pelayanan, penerbitan surat tagihan
dimaksud dilakukan secara manual.
(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan
Eksportir tidak melunasi kewajibannya, atas
pemberitahuan ekspor barang (PEB) berikutnya tidak
dilayani sampai dengan Eksportir inelunasi
kewajibannya.
(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan Eksportir
tidak melunasi kewajibannya, Direktorat J enderal Bea
dan Cukai:
a. menerbitkan surat penyeral1an tagihan kepada
instansi yang berwenang mengurus piutang negara
untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya;
b. mengenakan sanksi administratif berupa penundaan
pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor;
dan
c. menya1npaikan informasi kepada Bank Indonesia
dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta
penjelasan tertulis atas hasil pengawasan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank
Indonesia dan/ a tau Eksportir terkait adanya pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6.
(9) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) terkait dengan elemen data hasil pengawasan
yang terdapat dalam sistem monitoring Bank Indonesia.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 9 -
( 10) Contoh format surat tagihan pertama, surat tagihan
kedua, dan surat tagihan ketiga tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
( 1) Kepala Kantor Pa.bean yan.g menerima pelimpahan
wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3):
a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-
undangan.;
b. bertanggung jawab secara substansi atas
pelaksanaan pelimpa11ai1 wewenang yang diberikai1
kepada yang bersangkutai1; dai1
c. tidak dapat melimpa11kan kembali pelimpal1ai1
kewenangai1 yang diterima kepada pihak lainnya.
(2) Dalarn hal Kepala Kai1tor Pabean sebagaimai1a dimaksud
pacla ayat (1) berhalangai1 sementara atau tetap,
wewenang yai1g diterima dapat dilakukan oleh pejabat
pelaksai1a hai-iai1 (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.)
yang ditunjuk.
(3) Pejabat pelaksana harian (Plh.) a.tau pejabat pelaksana
tugas (Plt.) yai1g ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bertai1ggung jawab secara substai1si atas
pelimpa11an wewenang yang diberikai1 kepada yang
bersangkutan.
Pasal 12
Hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa
Keuangai1 yang menunjukkai1 bal1wa Eksportir telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 6, dai1/atau Pasal 7, menjacli dasai- bagi Direktorat
J enderal Bea dai1 Cukai untuk memberikan pelayanan
kepabeanan di bidang Ekspor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 10 -
Pasal 13
( 1) Eksportir wajib membayar denda sesuai surat tagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke Kas
Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Menteri.
(2) Hasil pengawasan dari Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dilampiri
dengan bukti pembayaran denda sebagain1cma dimaksud
pada ayat (1), menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk memberikan pelayanan kepabeanan di
bi dang Ekspor.
Pasal 14
( 1) Dalam hal Eksportir tidak setuju atas surat tagihan
pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga
sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3),
Eksportir dapat mengajukan permohonan koreksi
terhaclap surat tagihan secara tertulis kepada Kepala
Kantor Pa.bean.
(2) Koreksi terhadap surat tagihan pertama, surat tagihan
kedua, dan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. mengenai Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
Pasal 15
Pelaksanaan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di
bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
dan Pasal 10 ayat (2) serta pemberian pelayanan kepabeanan
di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 11 -
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. pengenaan sanksi administratif berupa denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) dan permintaan penjelasan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8);
b. pengenaan sanksi administratif berupa penundaan
pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan
Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6);
c. tata cara penyampaian penagihan atas pengenaan sanksi
adrriinistratif berupa denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3); dan
d. pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat ( 1),
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULY ANI IND RAW ATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 721
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
u.b.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 13 -
LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.04/2019 TENTANG TARIF ATAS SANKS! ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKS! ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA BASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ ATAU PENGOLAHAN SUMBER DA.YA ALAM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ .......... . ( 1) ...... . ........ .
SURAT TAGIIL4...N PERTAMA Non1or: S- .. . ..... .... ...... (2a) .... .. .......... ..... ....... .......... . .
'fanggal : ............... ................. (2b) .............. ......... ......... ... .
Kepada Yth. Nama : .... ..... (3) .. .... ..... . NPWP : .... .. ... (4) ........... . Alamat : .. ... .. .. (5) ........... .
Berclasa rkan ketentuan pada Pasal ............ (6) ......... . Peraturan Mente1i Keuangan Nomor /PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan. Pemungutan, clan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Dencla Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor clari Kegiatan Pengusahaan. Pengelolaan, clan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam clan sesuai clengan hasil pengawasan Nomor ........... (7).......... tanggal . ..... (8).. ... atas Pembe1itahuan Pabean Ekspor Nomor ....... (9) ....... tanggal ........ (10) ......... dengan ini clitetapkan sanksi administrasi berupa pungutan PNBP sebesar Rp ( ................... (11) ............ .. .. ) ( .................. . (12) ............... .. ....... ) dengan alasan penetapan .................. (13) . ... . .. ....... .
Saudara wajib melunasi PNBP tersebut paling lambat pada tanggal ..... .......... (14) ...... ....... clan bukti pelunasan agar clisampaikan kepada Kepala Kantor .... .......... (15) .. .. ........ .
Surat Tagihan ini clibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk ... . (1): - Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor Pelayanan ..... (15): - Rangkap ke-3 untuk .... ... ..... (3).
. .. ............. (16) .......... .. .... .
...... .......... (17) ................ . NIP ........... (18) ........... ..... .
www.jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
N01nor (2a dan 2b)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Non1or (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
N01nor (12)
Nomor (13)
- 14 -
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi nama Unit ke1~ja yang menerbitkan surat tagihan.
Contoh:
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan ..... .
- Kantor Pelayanan Utama .. .... .. .
Diisi nomor; tanggal surat dan kode kantor penerbit
Surat Tagihan.
Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang
dikenakan sanksi administrasi.
Diisi NPWP orang perseoran.gan atau Badan Usaha yang
dimaksud pada Nomor (3).
Diisi alamat orang perseorangan a tau Badan U saha
yang dimaksud pada Nomor (3).
Diisi pasal yang berkenaan dengan pelanggaran yang
dilakukan dan menjadi dasar dilakukan penetapan.
Diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan da1i
Bank Indonesia.
Diisi tanggal dokumen informasi hasil peng;awasan dari
Bank Indonesia.
Diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan
Pabean Ekspor.
Diisi tanggal pendaftaran. dokumen Pemberitahuan
Pa.bean Ekspor.
Diisi jumlal1 denda yang ditetapkan (dalam angka).
Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam huruf).
Diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan
penetapan sanksi admiistrasi berupa pungutan PNBP,
secara singkat dan jelas, misalnya :
- tidak melakukan penempatan DHE SDA ke dalam
rekening khusus DHE SDA;
- menggunakan DHE SDA untuk pembayaran di luar
ketentuan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Non1or (14)
Nomor (15)
Noni.or (16)
N om.or ( 1 7)
Non1or (18)
- 15 -
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pada Nomor (2b), dengan
ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari
pertama.
Diisi nama Kantor Pelayanan Utan1a Bea dan Cukai
atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang menerbitkan surat tagihan dan/ atau mengawasi
penagihan.
Diisi nama _jabatan Pejabat Bea dan Cukai yaii.g
menerbitkai1 surat tagihan.
Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai
yang menerbitkan surat tagihaii. .
Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat
tagihan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 16 -
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK. INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ ........... ( 1) ... .. ..... .... .
SURAT TAGIHAN KEDUA Non1or : S- ... .. ... .... ..... . (2a) ..... .... .... ... ... .... . ............. . .
Tanggal : ... ....... .... .... ..... .. .... ... (2b) ...... .. ... ... ....... ... . ..... .. ... .
Kepacla Yth. Nama : . .. ...... (3) ..... ...... . NPWP : ......... (4) . . ......... . Alamat: ......... (5) ... . . . .. .. . .
Menunjuk Surat Tagihan Pertama Nomor .. .. . . (6) . . . ... . tanggal .. .... (7) ... . .. hingga saat ini Sauclara belum melunasi tagihan sebesar Rp ( ... .. .. .. ...... .. .. (8) .. .. ............. ) ( .. .............. . . . (9) .. ........ .. . ... ....... . )
Sauclara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut clalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ini clan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor ....... .. ........... ..... . (10) ....................... .
. .. . .... ........ ( 11) ...... .......... .
. .... . ... . ... .. . (12) ................ . NIP ........... (13) ....... ......... .
Tembusan: 1 ............ (14) ...... · ...... .... ............ ... : 2 ........... (15) ............. .. ........... .. . : 3. Kepala Kantor Wilayah DJBC .... .. (16) .... .
www.jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2a dan 2b)
Non10r (3)
No1n01· (4)
Non1or (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Non1or (9)
Non1or (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
N om or ( 14)
Nomor (15)
Nomor (16)
- 17 -
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi nama Unit ke1ja yang menerbitkan surat tagihan.
Contoh:
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan ..... .
- Kantor Pelayanan Utama ......... .
Diisi no1nor, tanggal surat dan kode kantor penerbit
Surat Tagihan
Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang
dikenakan denda administrasi.
Diisi NPWP orang perseorangan atau Badan Usal1a yang
dimaksud pada Nomor (3).
Diisi alamat orang perseorangan atau Baclan Usaha yang
dimaksud pada Nomor (3).
Diisi nomor Surat Tagihan Pertama.
Diisi tanggal Surat Tagihan Pertama .
Diisijumlal1 denda yang ditetapkan (dalam angka).
Diisi jun1lal1 clenda yang ditetapkan (dalam huruD.
Diisi nama Kantor Pelayanan yang melakukan
monjtoring penagihan.
Diisi nama jabatan Pejabat Bea clan Cukai yang
menerbitkan surat tagihan.
Diisi nama dan tanda tangan P~jabat Bea dan Cukai
yang menerbitkan surat tagihan .
Diisi NIP Pej a bat Bea dan Cukai yang menerbitka n surat
tagihan.
Diisi Direktur yang 111enangani keb~jakan di bidang
ekspor
Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang
Diisi nama Kantor Wilayal1 yang membawal1i Kantor
Pelayanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 18 -
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI . ... .. .. ... ( 1) .... .. . ..... .. .
SURAT J'AGIHAN KETIGA Non1or : S- .. ...... .......... (2a) ... .. ........ ......................... .
Tanggal : .... ........... ................. (2b) .... .. ................. ............ .
Kepada Yth . Nama : .... . .... (3) .......... . . NPWP : ......... (4) ........... . Alamat : ......... (5) ...... .. ... .
Menunjuk Surat Tagihan Keclua Nomor ...... (6) ...... . tanggal . ... . . (7) .. .... hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan sebesar Rp ( ......... ... .. ..... (8) ................. ) ( ........ .. . ........ (9) .. .. ...... .. . ........... )
Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut clalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ini dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor ... ...... . ... . .. . ......... (10) ....................... .
. ............... ( 11) ................ .
.... ... .. ... . . .. (12) ................ . NIP ........... (13) ................ .
Tembusan: 1 ............ (14) ............................ .. . : 2 .... .. ..... (15) ............... .............. : 3. Kepala Kantor Wilayah DJBC .... .. (16) .... .
www.jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (l)
Nomor (2a dan 2b)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nornor (8)
Norn or (9)
Non1or (10)
Non1or ( 11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
ARIF BINTARTO UWO
- 19 -
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi nama Unit kerja ya..n.g menerbitkan surat tagihan.
Contoh:
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan . .... .
- Kantor Pelayanan Utama ..... .... .
Diisi nomor, tanggal surat dan kode kantor penerbit
Surat Tagihan
Diisi nama orang perseorangan a.tau badan hukum
yang dikenakan denda administrasi.
Diisi NPWP orang perseorangan a.tau Badan Usaha
yang dimaksud pada Nomor (3).
Diisi ala.mat orang perseorangan a.tau Badan Usaha
yang dimaksud pada Nomor (3).
Diisi nomor Surat Tagihan Kedua.
Diisi tanggal Surat Tagihan Kedua.
Diisijumlah denda yang ditetapkan (dalam angka).
Diisi jumlah denda yang ditetapkan (clalam huruO.
Diisi nama Kantor Pelayanan yang melakukan
monitoring penagihan.
Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang
menerbitkan surat tagihan.
Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai
yang menerbitkan surat tagihan.
Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan
surat tagihan.
Diisi Direktur yang menangani kebijakan di bidang
ekspor
Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawal1i Kantor
Pelayanan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
NIP 197109121997031001 ~:::::::~ www.jdih.kemenkeu.go.id