peraturan menteri perhubungan republik ......peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor...
TRANSCRIPT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 72 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN
TARIF JASA KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam mendorong iklim investasi dan menciptakan
tarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif,
perlu dilakukan penataan kembali jenis, struktur,
golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa
kepelabuhanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan
dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
- 2 -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
9
- 3 -
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
- 4 -
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS,
STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN
TARIF JASA KEPELABUHANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/
atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan
untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau
angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di
sungai.
- 5 -
3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga
angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
5. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan
yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
6. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan,
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan.
7. Otoritas Pelabuhan (Port Authority ) adalah lembaga
Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.
8. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di
pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan
yang diusahakan secara komersial.
9. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.
- 6 -
10. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP
adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di
bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan
lainnya.
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.
Pasal 2
Jenis tarif pelayanan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan
terdiri atas:
a. jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
b. jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
BAB II
JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 3
(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan suatu
pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh
Penyelenggara Pelabuhan dan BUP kepada pengguna jasa
kepelabuhanan.
(2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tarif pelayanan jasa Kapal;
b. tarif pelayanan jasa Barang; dan
c. tarif pelayanan jasa penumpang.
Pasal 4
(1) Tarif pelayanan jasa Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. tarif pelayanan jasa labuh;
b. tarif pelayanan jasa pemanduan;
c. tarif pelayanan jasa penundaan;
d. tarif pelayanan jasa tambat;
9
- 7 -
e. tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran; dan
f. tarif pelayanan jasa kepil (m ooring Services).
(2) Tarif pelayanan jasa Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. tarif jasa barang umum di Terminal serbaguna (multi
purpose terminal!);
b. tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal peti
kemas;
c. tarif pelayanan jasa Barang curah cair/gas di
terminal curah cair/gas;
d. tarif pelayanan jasa curah kering di Terminal curah
kering;
e. tarif pelayanan jasa kendaraan di Terminal
kendaraan (car terminal)',
f. tarif pelayanan jasa bongkar muat Barang di
Terminal terapung;
g. tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal daratan
(dry port)\ dan
h. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan
Barang secara Ro-Ro (Roli On-Roll Ofj) di terminal
Ro-Ro.
(3) Tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas pas
penumpang dan barang bawaan penumpang.
BAB III
JENIS TARIF PELAYANAN JASA TERKAIT DENGAN
KEPELABUHANAN
Pasal 5
Jenis tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan
suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh
orang perserorangan warga negara Indonesia dan/atau badan
usaha kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
9
- 8 -
Pasal 6
(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan
kepelabuhanan meliputi:
a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
b. penyediaan depo peti kemas;
c. penyediaan pergudangan;
d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
e. pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik;
f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan
pengguna jasa Pelabuhan;
h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
i. perawatan dan perbaikan kapal;
j. pengemasan dan pelabelan;
k. pelayanan jasa penimbangan berat kotor peti kemas
(verified gross mass)]
l. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
m. angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
n. tempat tunggu kendaraan bermotor;
o. kegiatan industri tertentu;
p. kegiatan perdagangan;
q. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
r. jasa periklanan;
s. perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan
telekomunikasi;
t. pelayanan jasa alat;
u. tanda masuk (pas) Pelabuhan;
v. pelayanan sampah limbah Kapal;
w. pelayanan kendaraan dan Barang secara Ro-Ro
(Roli On-Roll OfJ];
x. in ter term inal transfer,
y. hi-co scan ;
z. hi-co scan w ith behandle;
aa. over stack tambat Kapal;
bb. trucking (dari stock f ile ke conveyor);
cc. penumpukan plus gerakan ekstra (stack awal)]
dd. batal transaksi;
- 9 -
ee. after closing time\
ff. administrasi IT system untuk e-paym ent;
gg. pindah lokasi penumpukan (PLP); dan/atau
hh. jasa penimbangan.
(2) Pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk
biaya penggunaan biaya air bersih dan listrik.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia
dan/atau badan usaha.
BAB IV
STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN
TARIF PELAYANAN JASA TERKAIT DENGAN
KEPELABUHANAN
Pasal 7
Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dan tarif
pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan merupakan
kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan
ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa dalam 1 (satu) paket
pungutan.
Pasal 8
Kerangka tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, pada setiap jenis pelayanan jasa
kepelabuhanan terdiri atas:
a. tarif pelayanan jasa Kapal dibedakan untuk Kapal
angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, meliputi:
1. tarif pelayanan jasa labuh;
2. tarif pelayanan jasa pemanduan, terdiri atas:
a) melayani pemanduan Kapal di perairan wajib
pandu;
b) melayani pemanduan Kapal di perairan pandu
luar biasa; dan
F
- 10 -
c) melayani pemanduan Kapal di luar batas
perairan wajib pandu dan perairan pandu luar
biasa.
3. tarif pelayanan jasa penundaan, terdiri atas:
a) di dalam daerah perairan Pelabuhan; dan
b) di luar daerah perairan Pelabuhan.
4. tarif pelayanan jasa tambat, terdiri atas:
a) tambatan dermaga;
b) tambatan breasting dolphin/ pelampung; dan
c) tambatan pinggiran tallud.
5. tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran;
6. tarif pelayanan jasa kepil (m ooring Services); dan
7. tarif pelayanan tambahan.
b. tarif pelayanan jasa Barang dibedakan untuk kegiatan
ekspor dan impor serta antarpulau, meliputi:
1. tarif pelayanan jasa Barang umum di Terminal
serbaguna (m ulti purpose term inal), terdiri atas
kegiatan:
a) dermaga;
b) stevedoring;
c) cargodoring;
d) penumpukan;
e) monitoring/ supervisi;
f) stripping/ stuffing;
g) receiving / delivery;
h) cleaning/ trim m ing/ sw eeping; dan
i) pelayanan tambahan.
2. tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal peti
kemas, terdiri atas kegiatan:
a) operasi Kapal, terdiri atas:
1) dermaga;
2) stevedonng;
3) haulage/ trucking menumpuk ke lapangan
atau sebaliknya;
4) shifting;
5) buka/tutup palka; dan
6) kegiatan operasi kapal lainnya.
-11 -
b) operasi lapangan, terdiri atas:
1) penumpukan;
2) lift on/ lift off;
3) gerakan ekstra;
4) relokasi angsur; dan
5) kegiatan operasi lapangan lainnya.
c) operasi conta iner fre igh t station, terdiri atas:
1) stripping/ stuffing;
2) penumpukan;
3) penerimaan/penyerahan; dan
4) kegiatan operasi conta iner fre igh t station
lainnya.
d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota;
2) biaya inter term inal transfer,
3) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP);
4) biaya kartu ekspor;
5) biaya hi-co scan;
6) biaya hi-co scan w ith behandle;
7) biaya stack awal (biaya penumpukan plus
gerakan ekstra);
8) biaya batal transaksi;
9) biaya after closing tim e;
10) biaya administrasi IT system untuk
e-payment;
11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP);
12) biaya site office; dan
13) biaya monitoring/supervisi.
3. tarif pelayanan jasa Barang curah cair/gas di
Terminal curah cair/gas, terdiri atas kegiatan:
a) operasi Kapal, terdiri atas:
dermaga;
p lugg ing/unplugging (flexib le hose);
pipa;
pompa;
pemanas;
monitoring/ supervisi;&
1 )
2)
3)
4)
5)
6)
- 12 -
7) cleaning; dan
8) trucking.
b) operasi lapangan, terdiri atas:
1) penumpukan (tangki);
2) pengisian dari tangki ke truck tangki;
3) pembongkaran dari truck ke tangki; dan
4) pemanas.
c) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota;
2) biaya administrasi IT system untuk
e-payment;
3) biaya transfer; dan
4) biaya monitoring/supervisi.
4. tarif pelayanan jasa curah kering di Terminal curah
kering, terdiri atas kegiatan:
a) operasi Kapal, terdiri atas:
1) dermaga;
2) conveyor/ pipa/ excavator/ grab;
3) plugging/unplugging;
4) monitoiing/supervisi;
5) pompa;
6) ramp door/ m oveable bridge;
7) grab dan hooper;m
8) trim m ing; dan
9) cleaning.
b) operasi lapangan, terdiri atas:
1) penumpukan (stock p ile);
2) bagging / unbagging;
3) hooper;
4) trim m ing; dan
5) bongkar/ muat dari/ke truck.
c) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota;
2) biaya administrasi IT system untuk
e-payment;
3) biaya transfer, dan
4) biaya monitoring/supervisi.
- 13 -
5. tarif pelayanan jasa kendaraan di Terminal
kendaraan (car term inal), terdiri atas kegiatan:
a) dermaga;
b) penumpukan;
c) f la t bed on tire;
d) stevedoring;
e) perencanaan lapangan;
f) monitoring/supervisi;
g) cleaning;
h) car wash,
i) m inor repair,
j) teknologi informasi;
k) glosing;
l) receiving / delivery;
m) pas tiket masuk cargo;
n) pa in ting ;
o) tug master,
p) labeling; dan
q) pelayanan tambahan.
6. tarif pelayanan jasa bongkar muat Barang di
Terminal terapung, terdiri atas kegiatan:
a) bongkar muat;
b) m ooring master,
c) persewaan fender,
d) hose;
e) oil sp ill response;
i) surveyor,
g) incident oil spill response;
h) ship chandler,
i) penanganan limbah kapal;
j) service boat; dan
k) blending muatan.
7. tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal daratan
(dry port), terdiri atas kegiatan:
a) operasi lapangan;
b) pelayanan pergudangan;
- 14 -
c) pelayanan penerimaan/penyerahan; dan
d) pelayanan tambahan.
8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan
Barang secara Ro-Ro (Roli On-Roll Ofj) di Terminal
Ro-Ro, terdiri atas kegiatan:
a) dermaga;
b) naik/turun kendaraan;
c) penumpukan/penyimpanan di lapangan;
d) stevedoring\
e) perencanaan lapangan;
f) monitoring/supervisi;
g) timbangan; dan
h) pelayanan tambahan.
c. tarif pelayanan jasa penumpang di Terminal penumpang,
terdiri atas:
1. pelayanan ruang tunggu dan fasilitas penunjang
penumpang; dan
2. penanganan barang bawaan penumpang.
Pasal 9
Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan
jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ditetapkan sebagai berikut:
a. pelayanan jasa Kapal, terdiri atas:
1. labuh, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam
Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per
kunjungan Kapal;
2. pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran Kapal
yang dipandu dalam Gross Tonnage (GT) dengan
satuan GT per gerakan dikaitkan dengan jarak
pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan:
((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan;
3. penundaan, dihitung berdasarkan jumlah Kapal
yang menunda dikali ukuran Kapal yang ditunda
dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per
jam, dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif
tetap) x jam x unit kapal tunda));
P
- 15 -
4. tambat, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam
Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per etmal;
5. penggunaan alur-pelayaran yang diusahakan,
dihitung dengan ketentuan:
a) untuk Kapal kosong berdasarkan ukuran Kapal
dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT
per sekali lewat; dan
b) untuk Kapal isi muatan berdasarkan ukuran
Kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan
GT per sekali lewat atau berdasarkan muatan
Kapal dengan satuan ton /m3 /box per
kunjungan;
6. pelayanan jasa kepil (m ooring services), dihitung
berdasarkan satuan per gerakan; dan
7. pelayanan tambahan, terdiri atas:
a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan
satuan per nota; dan
b) biaya administrasi IT system untuk e-payment,
dihitung berdasarkan satuan per nota.
b. pelayanan jasa Barang, terdiri atas:
1. pelayanan jasa Barang umum di Terminal serbaguna
(m u ltipu rpose terminal):
a) jasa dermaga, dihitung berdasarkan:
1) satuan per ton/m3 untuk Barang umum;
2) satuan per box untuk peti kemas;
3) satuan per ekor untuk hewan;
4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/M illion
M etric B ritish Therm al Unit
(MMBTU) / M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) untuk curah cair/gas;
5) satuan per ton/m3 untuk curah kering;
dan
6) satuan per unit/m3 untuk kendaraan.
b) jasa stevedoring, dihitung berdasarkan:
1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
barang umum;
- 16 -
2) satuan per box per pelayanan untuk peti
kemas;
3) satuan per ekor per pelayanan untuk
hewan;
4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/M illion
M etric B ritish Therm al Unit
(MMBTU)/M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per pelayanan untuk curah
cair/gas;
5) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
curah kering; dan
6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk
kendaraan.
c) jasa cargodoring, dihitung berdasarkan:
1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
barang umum;
2) satuan per box per pelayanan untuk peti
kemas;
3) satuan per ekor per pelayanan untuk
hewan;
4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/Million
M etric B ritish Therm al Unit
(MMBTU) / M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per pelayanan untuk curah
cair/ gas;
5) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
curah kering; dan
6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk
kendaraan.
d) jasa monitoring/supervisi, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3/unit/kegiatan
per jam;
e) jasa stripping/ stuffing, dihitung berdasarkan:
1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
barang pecah (breakbulk) dan curah
kering;
- 17 -
2) satuan per ekor per pelayanan untuk
hewan;
3) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk
kendaraan; dan
4) satuan per box untuk per pelayanan untuk
peti kemas.
i) jasa receiving/ delivery, dihitung berdasarkan:
1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
barang umum;
2) satuan per box per pelayanan untuk
petikemas;
3) satuan per ekor per pelayanan untuk
hewan;
4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter /Million
M etric B ritish Therm al Unit
(MMBTU) / M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per pelayanan untuk curah
cair/gas;
5) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk
curah kering; dan
6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk
kendaraan.
g) jasa cleaning/ trimming/ sweeping, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3 /kilo liter/unit
per pelayanan;
h) jasa pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota, dihitung
berdasarkan satuan per nota;
2) biaya in ter term inal transfer, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3/ box/ unit;
3) biaya stack awal (biaya penumpukan plus
gerakan ekstra), dihitung berdasarkan
satuan per ton /m3/ box/ unit;
4) biaya administrasi IT system untuk
e-payment, dihitung berdasarkan satuan
per nota;
- 18 -
5) biaya haulage, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit/box;
6) biaya monitoring/ supervisi, dihitung
berdasarkan satuan per
ton/m3/unit/box/ekor per kegiatan; dan
7) biaya site office, dihitung berdasarkan
satuan per m2/unit/box.
2. pelayanan jasa peti kemas di Terminal peti kemas,
terdiri atas:
a) kegiatan operasi Kapal, terdiri atas:
1) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/box/unit per pelayanan;
2) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan
per ton/m3/box/unit per pelayanan;
3) haulage/ trucking, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/box/unit per
pelayanan;
4) shifting, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/box/unit per pelayanan;
5) buka/tutup palka, dihitung berdasarkan
satuan per unit per pelayanan; dan
6) lift on/lift off, dihitung berdasarkan satuan
per ton/m3/box/unit per pelayanan.
b) kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:
1) penumpukan, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/ box/ unit per hari;
2) lift on/ lift o f f dihitung berdasarkan satuan
per ton/m3/box/unit per pelayanan;
3) gerakan ekstra, dihitung berdasarkan
satuan per ton /m3/ box/ unit per
pelayanan;
4) relokasi, dihitung berdasarkan satuan per
ton /m3/ box/ unit per pelayanan; dan
5) angsur, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/ box/ unit per pelayanan.
- 19 -
c) kegiatan operasi conta iner fre igh t station, terdiri
atas:
1) stripping/ stuffing, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit/ box per
pelayanan;
2) penumpukan, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/ box/ unit per hari; dan
3) penerimaan/ penyerahan, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3/ box/ unit
per pelayanan.
d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota, dihitung
berdasarkan satuan per nota;
2) biaya in ter term inal transfer, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3/ box/ unit;
3) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP),
dihitung berdasarkan satuan per box;
4) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan
satuan per box;
5) biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan
satuan per box;
6) biaya hi-co scan w ith behandle, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3 /unit /box;
7) biaya stack awal (biaya penumpukan plus
gerakan ekstra), dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit/ box;
8) biaya batal transaksi, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box;
9) biaya after closing time, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3/unit/ box;
10) biaya administrasi IT system untuk
e-payment, dihitung berdasarkan satuan
per nota;
11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP),
dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/
unit /box;
- 20 -
12) biaya site office, dihitung berdasarkan
satuan per m2/unit/box; dan
13) biaya monitoring/supervisi, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3 /unit /box
per kegiatan.
3. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di Terminal
curah cair/gas, terdiri atas:
a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per per
ton/m3 ton/kilo liter/M illion M etric British
Thermal Unit (MMBTU)/ M illion Standard Cubic
Feet (MMSCF);
b) penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan
satuan per kapasitas tangki/ton/m3 ton/kilo
liter/ M illion M etric B ritish Therm al Unit
(MMBTU)/ M illion Standard Cubic Feet (MMSCF)
per hari;
c) plugging/unplugging (flexib le hose), dihitung
berdasarkan satuan per kegiatan per kapal;
d) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan
satuan ton/m3 ton/kilo liter / M illion M etric
British Thermal Unit (MMBTU) / M illion Standard
Cubic Feet (MMSCF) per kegiatan;
e) pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton/
m3 ton/kilo liter /M illion M etric B ritish Thermal
Unit (MMBTU)/M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per kegiatan per jam;
f) pemanas, dihitung berdasarkan satuan ton/
m3 ton/kilo liter/M illion M etric B ritish Thermal
Unit (MMBTU)/M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per jam;
g) pompa, dihitung berdasarkan satuan ton/
m3 ton/kilo liter /M illion M etric B ritish Thermal
Unit (MMBTU) / M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per kegiatan per jam;
- 21 -
h) cleaning, dihitung berdasarkan satuan ton/
m3 ton/kilo liter/M illion M etric B ritish Thermal
Unit (MMBTU)/ M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) liter per kegiatan;
i) trucking, dihitung berdasarkan satuan ton/
m3 ton/kilo liter / M illion M etric B ritish Thermal
Unit (MMBTU)/ M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF); dan
j) pelayanan tambahan terdiri atas:
1) biaya administrasi nota dihitung
berdasarkan satuan per nota;
2) biaya administrasi IT system untuk
e-paym ent dihitung berdasarkan satuan
per nota;
3) biaya transfer dihitung berdasarkan
satuan ton/m3 ton/kilo liter/M illion M etric
B ritish Therm al Unit (MMBTU)/ M illion
Standard Cubic Feet (MMSCF); dan
4) biaya monitoring/ supervisi, dihitung
berdasarkan satuan ton/m3 ton/
kilo liter/ M illion M etric B ritish Therm al Unit
(MMBTU)/M illion Standard Cubic Feet
(MMSCF) per kegiatan.
4. pelayanan jasa curah kering di Terminal curah
kering, terdiri atas:
a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3;
b) penumpukan (stock p ile ), dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3 per hari;
c) conveyor/ pipa/ excavator/ grab, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3;
d) plugging/ unplugging, dihitung berdasarkan
satuan per kegiatan per pelayanan;
e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan
satuan per kegiatan per jam;
i) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/
m3 ton per kegiatan per jam;
- 22 -
g) ramp door/ moueable bridge, dihitung
berdasarkan satuan per kegiatan;
h) hooper, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3;
i) trimming, dihitung berdasarkan satuan per
kegiatan;
j) bagging, dihitung berdasarkan satuan per
ton / karung;
k) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per
kegiatan;
l) trucking, dihitung berdasarkan satuan per
ton/ m3 ton; dan
m) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota, dihitung
berdasarkan satuan per nota;
2) biaya administrasi IT system untuk
e-payment, dihitung berdasarkan satuan
per nota;
3) biaya transfer, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3 ton; dan
4) biaya monitoring/ supervisi, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3 ton per
kegiatan.
5. pelayanan jasa kendaraan di Terminal kendaraan
(ca r term inal), terdiri atas:
a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit;
b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit per hari;
c) f la t bed on tire/ alat bantu mekanis, dihitung
berdasarkan satuan per unit;
d) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit;
e) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit;
f) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit per jam per kegiatan;
- 23 -
g) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per
ton/ m3 / kegiatan;
h) car wash, dihitung berdasarkan satuan per
unit;
i) repair, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit;
j) teknologi informasi, dihitung berdasarkan
satuan per kilo karakter/unit;
k) glossing, dihitung berdasarkan satuan per unit;
l) receiving/ delivery, dihitung berdasarkan satuan
per ton /m3 /unit;
m) pas, dihitung berdasarkan satuan per unit;
n) painting, dihitung berdasarkan satuan per unit;
o) tug master, dihitung berdasarkan satuan per
kegiatan;
p) labeling, dihitung berdasarkan satuan per unit;
dan
q) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota, dihitung
berdasarkan satuan per nota; dan
2) biaya administrasi IT system untuk
e-payment, dihitung berdasarkan satuan
per nota.
6. pelayanan jasa bongkar muat Barang di Terminal
terapung, terdiri atas:
a) bongkar muat, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3, ton/kilo liter;
b) m ooring master, dihitung berdasarkan kegiatan
per satuan waktu;
c) persewaan fender, dihitung berdasarkan satuan
unit per kegiatan;
d) hose, dihitung berdasarkan satuan unit per
kegiatan;
e) oil sp ill response, dihitung berdasarkan satuan
unit per kegiatan;
f) surveyor, dihitung berdasarkan satuan unit per
kegiatan;
- 24 -
g) incident oil spill response, dihitung berdasarkan
satuan unit per kegiatan /waktu;
h) ship chandler, dihitung berdasarkan satuan per
unit;
i) penanganan limbah Kapal, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter;
j) service boat, dihitung berdasarkan satuan unit
per kegiatan/gerakan/hari/penumpang; dan
k) blending muatan, dihitung berdasarkan satuan
ton/m3 ton /kilo liter.
7. pelayanan jasa peti kemas di Terminal daratan (dry
port), terdiri atas:
a) pelayanan operasi lapangan, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3/ box/ unit per
kegiatan / j am / hari;
b) pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/hari;
c) pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3/ box/ unit per
kegiatan; dan
d) pelayanan tambahan, terdiri atas:
1) biaya administrasi nota, dihitung
berdasarkan satuan per nota;
2) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas),
dihitung berdasarkan satuan per box;
3) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan
satuan per box;
4) biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan
satuan per box;
5) biaya hi-co scanw ith behandle, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box;
6) biaya stack awal (biaya penumpukan plus
gerakan ekstra), dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit/ box;
7) biaya batal transaksi, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3 /unit/box;
- 25 -
8) biaya administrasi IT system untuk
e-payment, dihitung berdasarkan satuan
per nota;
9) biaya site office, dihitung berdasarkan
satuan per m2/unit/box; dan
10) biaya monitoring/supervisi, dihitung
berdasarkan satuan per ton /m3 /unit /box
per kegiatan.
8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan
Barang secara Ro-Ro (Roll on-Roll off) di Terminal Ro-
Ro, terdiri atas:
a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit;
b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit per hari;
c) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per
ton/m3/unit;
d) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan
satuan per ton /m3 /unit;
e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/unit per jam per kegiatan;
dan
i) pelayanan tambahan terdiri atas:
1) biaya administrasi nota, dihitung
berdasarkan satuan per nota; dan
2) biaya administrasi IT system untuk
e-payment, dihitung berdasarkan satuan
per nota.
c. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan
per penumpang per pelayanan pada ruang tunggu.
Pasal 10
Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan
jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:
- 26 -
a. pelayanan fasilitas penampungan limbah, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3 ton /kilo liter per
kegiatan;
b. pelayanan depo peti kemas, dihitung berdasarkan satuan
per ton /m3/ box/ unit per kegiatan/jam/hari;
c. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan
per ton/m3/box/unit per kegiatan/hari;
d. pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung
kantor, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3;
e. pelayanan jasa air bersih, dihitung berdasarkan satuan
per ton/m3 ton/kilo liter;
f. pelayanan distribusi listrik, dihitung berdasarkan satuan
per KWH;
g. pelayanan pengisian air tawar dan minyak, dihitung
berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter/unit;
h. pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan
pengguna jasa pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan
per m2/unit per hari/bulan/tahun;
i. pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin,
dihitung berdasarkan satuan per ton /m3/ box/ unit per
jam/hari/bulan/ tahun;
j. pelayanan perawatan dan perbaikan kapal, dihitung
berdasarkan satuan per unit;
k. pelayanan pengemasan dan pelabelan, dihitung
berdasarkan satuan per unit;
l. pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan
kontainer, dihitung berdasarkan satuan per box/ unit per
kegiatan;
m. pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan,
dihitung berdasarkan satuan per penumpang/
kendaraan;
n. pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor, dihitung
berdasarkan satuan per unit/per jam/hari;
o. pelayanan kegiatan industri tertentu, dihitung
berdasarkan satuan per m2/kegiatan;
p. pelayanan kegiatan perdagangan, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/box/m2/unit per kegiatan;
- 27 -
q. pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan
rekreasi, dihitung berdasarkan satuan per
orang/ kendaraan per jam/ hari/ bulan/ tahun;
r. pelayanan jasa periklanan, dihitung berdasarkan satuan
per m2/unit/kegiatan per hari/bulan/ tahun;
s. pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan
telekomunikasi, dihitung berdasarkan satuan per
orang/unit per hari/bulan/tahun;
t. pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3/box/unit/kegiatan atau per
j am / hari / bulan / tahun;
u. pelayanan tanda masuk (pas) Pelabuhan, dihitung
berdasarkan satuan orang atau jenis/kapasitas
kendaraan per sekali masuk atau per satuan waktu
(bulanan atau tahunan);
v. pelayanan sampah limbah Kapal, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3, ton/kilo liter per kegiatan, per rit per
kegiatan atau koli/bag/kg/m3;
w. pelayanan barang bawaan penumpang Kapal angkutan
laut, dihitung berdasarkan satuan per koli/bag/kg/m3;
dan
x. pelayanan jasa penimbangan, dihitung berdasarkan
satuan per ton/m3.
BAB V
GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 11
(1) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan
penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis
pelayanan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di
Terminal.
(2) Golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan jenis pelayanan pada Terminal:
a. serbaguna (m ultipurpose);
b. peti kemas;
c. curah cair/gas;
- 28 -
d. curah kering;
e. kendaraan;
f. terapung;
g. Pelabuhan daratan (ciry porty, dan
h. Ro-Ro (Roli On-Roll Ofj).
BAB VI
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 12
(1) Tarif pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan
angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa
kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).
(2) Tarif pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan
angkutan laut luar negeri dikenakan tarif jasa
kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat
(US $) dengan pembayaran menggunakan mata uang
Rupiah (Rp), kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Tarif pelayanan jasa Barang dan tarif pelayanan jasa di
Terminal untuk kegiatan antar pulau dikenakan tarif jasa
kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).
(4) Tarif pelayanan jasa Barang dan tarif pelayanan jasa di
Terminal untuk kegiatan ekspor dan impor, dikenakan
tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat (US $) dengan pembayaran
menggunakan mata uang Rupiah, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.
(5) Tarif pelayanan jasa penumpang dalam negeri dan luar
negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata
uang Rupiah (Rp).
Pasal 13
(1) Tarif pelayanan jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a angka 1 dikenakan oleh BUP kepada
Kapal yang berlabuh pada kolam Pelabuhan yang
dibangun dan/atau dipelihara oleh BUP.
- 29 -
(2) Tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 5
dikenakan oleh BUP kepada Kapal yang menggunakan
alur-pelayaran yang dibangun dan/atau dipelihara serta
dioperasikan oleh BUP.
(3) Tarif pelayanan jasa labuh dan jasa penggunaan alur-
pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam perjanjian konsesi, kecuali
pelaksanaan pemeliharaan kolam Pelabuhan dan alur-
pelayaran yaitu penugasan dari Penyelenggara
Pelabuhan.
Pasal 14
(1) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang
melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang
mengangkut Barang ekspor/impor dengan kegiatan alih
muat (transhipm ent) di Pelabuhan dalam negeri
dikenakan tarif pelayanan jasa Kapal dalam negeri.
(2) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia:
a. yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam
negeri yang mengangkut barang muatan ekspor
impor atau muatan barang dari luar negeri atau
sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan dalam
negeri dikenakan tarif jasa Kapal angkutan laut luar
negeri;
b. yang melakukan kegiatan angkutan laut dari
Pelabuhan dalam negeri ke Pelabuhan dalam negeri
lainnya yang tidak mengangkut Barang muatan
ekspor impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan
di Pelabuhan dalam negeri lainnya dikenakan tarif
jasa Kapal angkutan laut dalam negeri; dan
c. yang mengangkut Barang ekspor/impor dengan
kegiatan alih muat (transhipm ent) di Pelabuhan
dalam negeri dikenakan tarif pelayanan jasa Kapal
dalam negeri.
- 30 -
(3) Barang ekspor/impor yang diangkut oleh Kapal
berbendera Indonesia dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan
lainnya di dalam negeri dengan kegiatan alih muat
(transhipm ent) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif
pelayanan jasa Barang dalam negeri.
(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar
negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan
dalam tarif jasa Kapal angkutan laut luar negeri.
(5) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak
termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau
Barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri
dikenakan tarif jasa Kapal angkutan laut luar negeri.
Pasal 15
(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan dapat ditetapkan
secara paket.
(2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan bagi Kapal pelayaran
rakyat diberikan keringanan oleh BUP secara langsung.
(3) Pemberian keringanan berupa diskon/reduksi, tarif
diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalti
diberikan oleh BUP secara langsung.
(4) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa
kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif
diskon atau sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas:
a. kegiatan kenegaraan;
b. kegiatan search and rescue, bencana alam, dan
bantuan kemanusiaan;
c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang
tidak bersifat komersial; dan
d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri.
(6) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu
sebagaimana pada ayat (4) diajukan oleh instansi
pemerintah kepada BUP.
- 31 -
BAB VII
MEKANISME PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN
Pasal 16
(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
terminal yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas
Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan
golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
ini.
(2) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman
pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri ini.
(3) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi
ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan
tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan
tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
(4) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada
Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada jenis,
struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ini.
(5) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan
pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh
BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur,
dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri ini.
G
- 32 -
Pasal 17
(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5),
bagi Terminal sejenis yang pengusahaan jasa
kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam
1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus
dikonsultasikan kepada Menteri.
(2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. tarif pelayanan jasa Kapal:
1. labuh;
2. pandu;
3. tunda;
4. tambat; dan
5. penggunaan alur-pelayaran.
b. tarif pelayanan jasa Barang di Terminal:
1. serbaguna (multi purpose), terbatas pada
pelayanan jasa dermaga dan penumpukan;
2. peti kemas;
3. curah cair/gas;
4. curah kering;
5. terapung;
6. kendaraan;
7. daratan (dry po ri); dan
8. Ro-Ro (Roli On-Roll Ofj).
Pasal 18
Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. BUP menyusun konsep usulan tarif dengan
memperhatikan kepentingan pelayanan umum,
peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai
jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa,
pengembalian biaya dan pengembangan usaha,
dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
&
- 33 -
1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif
yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas
pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi
dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut
baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang
mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif
sama;
2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif
terhadap beban pengguna jasa;
3. penerapan Service Level Agreem ent (SLA), Service
Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja
Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan
4. berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna
jasa;
b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan
tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP
sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu
disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi
pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis
pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa
kepelabuhanan setempat, yaitu:
1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia
National Ship ow ners Associa tion (INSA) dan
Pelayaran Rakyat (PELRA); dan
2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI),
Asosiasi Logistik dan Forw arder Indonesia
(ALF1/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional
Seluruh Indonesia (GINSI).
c. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
dituangkan dalam suatu berita acara yang
ditandatangani bersama serta diketahui oleh
Penyelenggara Pelabuhan;
- 34 -
d. selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif
yang telah disepakati secara tertulis kepada Menteri
disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan ditembuskan kepada
Penyelenggara Pelabuhan;
e. usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d,
dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan
Kementerian Perhubungan bersama BUP;
f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud
dalam huruf e, Menteri memberikan arahan dan
pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan
lengkap dari BUP;
g. BUP dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-
masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan
Menteri;
h. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada
arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam huruf e, BUP dapat
menetapkan besaran tarif sesuai hasil kesepakatan
dengan pengguna jasa;
i. BUP wajib mengumumkan dan mensosialisasikan
besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau
huruf h kepada seluruh pengguna jasa atas penetapan
tarif tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan; dan
j. besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan pelayanan jasa
Barang di Terminal yang telah ditetapkan oleh BUP
dilaporkan kepada Menteri.
- 35 -
Pasal 19
Besaran tarif pelayanan jasa penumpang pada Pelabuhan
yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan
oleh 1 (satu) BUP, ditetapkan oleh BUP tanpa harus
dikonsultasikan kepada Menteri.
Besaran tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri
dengan melampirkan:
a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif
yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas
pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi
dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang
mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif
sama; dan
b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif
terhadap beban pengguna jasa.
Pasal 20
Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi
Terminal sejenis yang pengusahaan jasa
kepelabuhanannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) BUP
dalam 1 (satu) pelabuhan, ditetapkan oleh BUP tanpa
harus dikonsultasikan kepada Menteri.
Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan
melampirkan:
a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif
yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas
pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi
dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut
baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang
mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif
sama;
- 36 -
b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif
terhadap beban pengguna jasa; dan
c. penerapan Service Level Agreem ent (SLA), Service
Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja
Pelayanan Operasional Pelabuhan.
Pasal 21
(1) Dalam kondisi tertentu, besaran tarif pelayanan
pemanduan dan penundaan di luar batas perairan wajib
pandu dan perairan pandu luar biasa ditetapkan oleh
BUP berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa
dengan jangka waktu yang terbatas.
(2) Besaran tarif pelayanan pemanduan dan penundaan di
luar pelayanan normal untuk Kapal dalam kondisi
khusus antara lain Kapal mati mesin (blackout) atau
rusak dan Kapal kandas ditetapkan oleh BUP
berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa.
Pasal 22
(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh
BUP berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun.
(2) Besaran tarif untuk pelayanan Kapal luar negeri dan
pelayanan jasa Barang ekspor/impor yang akan
ditetapkan oleh BUP dengan mempertimbangkan tarif
pelayanan jasa sejenis yang berlaku di negara ASEAN
dan pelabuhan negara lainnya.
- 37 -
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
(1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang
mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur
dapat diberikan insentif meliputi berupa pemberian
prioritas sandar, penyediaan bunker sesuai dengan
trayek dan jumlah hari layar, dan keringanan tarif jasa
kepelabuhanan.
(2) Keringanan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif jasa labuh, tarif
jasa tambat, dan tarif jasa pemanduan yang besarannya
ditentukan oleh BUP atau Penyelenggara Pelabuhan.
(3) Terhadap Barang berbahaya atau Barang mengganggu
sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari Barang
yang bersangkutan menurut In ternationa l M aritim e
Organization (IMO) yang memerlukan penanganan
khusus dikenakan tambahan tarif.
(4) Terhadap peti kemas yang memerlukan penanganan
khusus seperti f la t track, opentop, openside, peti kemas
rusak, dan lain-lain yang memerlukan penanganan
khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat
kesulitan pelayanan yang diberikan.
(5) Dalam hal BUP melakukan pelayanan jasa yang belum
diatur dalam Peraturan Menteri ini maka tarif pelayanan
tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
dengan pengguna jasa.
Pasal 24
Tarif pelayanan jasa Barang umum di Terminal serbaguna
(m ulti purpose terminal) untuk kegiatan stevedoring,
cargodoring, dan receiving/ delivery sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b angka 1 butir b), butir c), dan butir g)
ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada
Menteri.
- 38 -
Pasal 25
(1) BUP wajib memenuhi standar kinerja operasional (Level
o f Services/ LS) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa
kepelabuhanan, pemenuhan standar kinerja operasional
(Level o f Services/LS), dan persaingan usaha dilakukan
oleh Penyelenggara Pelabuhan.
(3) Penyelenggara Pelabuhan dan BUP dilarang memungut
tarif jasa kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan
jasanya.
Pasal 26
(1) Dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan
diperlukannya tambahan tarif pelayanan jasa peti kemas
yang bukan merupakan jasa kepelabuhanan dan bukan
merupakan pendapatan dari BUP, tambahan tarif
dimaksud harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada
Menteri.
(2) Tambahan tarif pelayanan peti kemas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh
perwakilan perusahaan angkutan laut asing (ow ners
representative) atau Dewan Pengurus Pusat Indonesia
National Ship ow ners Association (INSA) kepada Menteri,
setelah usulan tambahan tarif dimaksud diaudit oleh
Penyelenggara Pelabuhan dan dilakukan kesepakatan
antara perwakilan perusahaan angkutan laut asing
(ow ners representative) atau Dewan Pengurus Pusat
Indonesia National Ship ow ners Associa tion (INSA) dengan
pengguna jasa angkutan laut (Asosiasi Logistik dan
Forw arder Indonesia (ALF1/ILFA), Gabungan Perusahaan
Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir
Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)) yang dituangkan
dalam suatu berita acara.
S?
- 39 -
(3) Setelah dilakukan evaluasi terhadap pengajuan
tambahan tarif pelayanan peti kemas, Menteri
memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis
kepada perwakilan perusahaan angkutan laut asing
(oum ers representative) atau Dewan Pengurus Pusat
Indonesia National Ship ow ners Associa tion (INSA).
(4) Tarif yang dipungut oleh perwakilan perusahaan
angkutan laut asing (ow ners representative) atau Dewan
Pengurus Pusat Indonesia National Ship owners
Association (INSA) dilaporkan kepada Menteri.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis,
Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 281),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun
2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa
Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 492), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
S?
- 40 -
Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1139
Salinan sesuai dengan aslinyaIROf HUKUM,
' vk
SRI LESTARI RAHAYUPembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001