peraturan menteri pertanian republik indonesia...
TRANSCRIPT
1
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/Permentan/OT.140/2/2014 210/ 07/2003
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME WIDYAISWARA LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Widyaiswara yang handal, kreatif,
inovatif dan berwawasan global, diperlukan upaya pengembangan
profesionalisme Widyaiswara yang terstruktur, terukur dan
melembaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan agar pengembangan profesionalisme Widyaiswara
berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Pedoman
Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara Lingkup Kementerian
Pertanian;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);
2
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KP.500/J/04/2013 tentang Pedoman Penilaian Widyaiswara Berprestasi;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME WIDYAISWARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.
Pasal 1
Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3
Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum dan acuan dalam Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSWONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 2014. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 230
4
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30/Permentan/OT.140/2/2014
TANGGAL : 14 Pebruari 2014
PEDOMAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME WIDYAISWARA LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam segala aspek pembangunan perlu
diimbangi dengan reformasi birokrasi pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
pelaku sentral dalam birokrasi tersebut dituntut untuk memiliki kompetensi, handal, kreatif,
inovatif, dan berwawasan global serta memiliki integritas yang tinggi dan budaya melayani
secara profesional, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien akan terwujud apabila PNS dalam
melaksanakan tugasnya selalu berorientasi kepada kepuasan masyarakat yang didasarkan
pada aturan, sistem dan prosedur kerja yang jelas, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kelola kepemerintahan yang baik.
Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah mulai tahun 2014 akan
mendorong setiap PNS mengikuti diklat guna mencapai standar kompetensi yang
dibutuhkan. Melalui diklat ini setiap PNS mempunyai kesempatan untuk melakukan
pengayaan dan penyegaran ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan peningkatan
pelayanan pada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, volume
penyelenggaraan diklat pada lembaga penyelenggara diklat akan meningkat pada masa
mendatang.
Keberhasilan penyelenggaraan diklat ditopang oleh 4 (empat) komponen utama, yaitu
kelembagaan, ketenagaan, program dan sarana prasarana. Widyaiswara sebagai komponen
utama ketenagaan diklat memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik,
mengajar dan/atau melatih Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian pada Lembaga Diklat.
Seiring dengan itu, Widyaiswara dituntut untuk memiliki kecepatan, kepekaan dan
kreativitas dalam mengembangkan kompetensinya, tidak saja kompetensi keilmuan
(substantif), akan tetapi juga kompetensi pengelolaan pembelajaran, kepribadian, dan sosial.
Terwujudnya penguasaan keempat kompetensi tersebut akan meningkatkan profesionalisme
seorang Widyaiswara, dalam mendidik, mengajar dan/atau melatih SDM Pertanian,
Widyaiswara selain sebagai sumber referensi melalui keaktifannya menyampaikan gagasan
atau pemikiran baru, serta memfasilitasi pemecahan masalah yang secara umum dihadapi
oleh masyarakat, khususnya petani.
Setelah penetapan spesialisasi tahun 2011, profesionalisme Widyaiswara di lingkungan
Kementerian Pertanian mengalami banyak kemajuan pada aspek penguasaan ilmu dan
pengetahuan, serta penerapan metodologi diklat. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi peserta
diklat yang menunjukkan bahwa profesionalisme Widyaiswara terus meningkat dari waktu
5
ke waktu. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara
lain kreativitas dalam pengembangan bahan ajar dan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI).
Guna mewujudkan pengembangan profesionalisme Widyaiswara pertanian secara terstruktur, terukur, melembaga dan berkelanjutan serta didukung oleh sumber daya yang memadai, maka diperlukan Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian sebagai acuan untuk Widyaiswara dan seluruh pemangku kepentingan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan untuk Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian, UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Pusat Pelatihan Pertanian dalam mengembangkan profesionalisme Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
2. Tujuan
a. Memotivasi Widyaiswara untuk mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya;
b. Meningkatkan harmonisasi hubungan kerjasama antara Widyaiswara dengan lembaga diklat pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengembangan karir Widyaiswara;
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan Widyaiswara secara berjenjang dan terstruktur;
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat sehingga lebih produktif, efektif dan efisien dalam menghasilkan SDM Pertanian yang berkualitas.
C. Manfaat
1. Memudahkan lembaga diklat pemerintah dan Widyaiswara dalam merancang program dan anggaran pengembangan profesionalisme Widyaiswara;
2. Memberikan kepastian pengembangan profesionalisme Widyaiswara melalui langkah-langkah yang terstruktur, terukur, melembaga dan berkelanjutan.
D. Sasaran
Terwujudnya Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian yang profesional dalam rangka menghasilkan SDM pertanian yang berkualitas melalui penyelenggaraan diklat yang lebih produktif, efektif dan efisien.
E. Ruang Lingkup
1. Tugas Pokok dan Standar Kompetensi Widyaiswara;
2. Pengembangan Kompetensi Widyaiswara;
3. Pendayagunaan Kompetensi Widyaiswara;
4. Pembinaan Widyaiswara;
5. Evaluasi dan Pelaporan; dan
6. Pembiayaan.
6
F. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh
pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab wewenang untuk mendidik,
mengajar, dan/atau melatih pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan
pemerintah.
2. Widyaiswara Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih aparatur dan
non aparatur pertanian pada lembaga diklat lingkup pertanian.
3. Standar Kompetensi Widyaiswara Pertanian adalah kemampuan minimal yang secara
umum dimiliki oleh Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS dan Non PNS, yang
terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi substantif.
4. Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh Widyaiswara yang
didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau
pengalaman kerja.
5. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu
profesi atau orang yang profesional.
6. Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara adalah upaya-upaya terstruktur, terukur,
melembaga, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Widyaiswara yang profesional.
7. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang terlihat dari pengetahuan, keterampilan,
sikap, perilaku, motivasi dan aktivitasnya.
8. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi pada Kementerian, Lembaga
Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, dan Perangkat
Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan.
9. UPT Pelatihan Pertanian Pusat adalah satuan unit organisasi pada Kementerian Pertanian
yang bertugas mengelola pelatihan pertanian.
10. Pengembangan Kepribadian Widyaiswara adalah upaya untuk mewujudkan Widyaiswara
yang memiliki moral dan etika, dedikasi, etos kerja dan disiplin yang tinggi.
BAB II
TUGAS FUNGSI DAN STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA
A. Tugas Fungsi Widyaiswara
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tugas pokok Widyaiswara yaitu mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga diklat pemerintah masing-masing. Disamping itu, Widyaiswara juga dapat mendidik, mengajar dan/atau melatih non PNS sepanjang menjadi tugas dan fungsi lembaga diklat pemerintah yang bersangkutan. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Widyaiswara mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan diklat, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Kegiatan Widyaiswara berdasarkan jenjang jabatan pada kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat diuraikan dalam tabel berikut:
7
Tabel 1. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat berdasarkan Jenjang Jabatan Widyaiswara
No Kegiatan Jenjang Jabatan Widyaiswara
Pertama Muda Madya Utama
1. Penganalisisan
Kebutuhan Diklat
- Anggota Anggota Ketua
2. Penyusunan
Kurikulum Diklat
Anggota Anggota Ketua/
Anggota
Ketua
3. Penyusunan Bahan
Diklat
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
4. Pelaksanaan Tatap
Muka di Depan
Kelas Diklat
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
5. Pemeriksaan
Jawaban Ujian
Diklat
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
6. Pembimbingan
Peserta Diklat
tidak wajib
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
7. Pengelolaan
Program
Anggota Anggota Ketua/
Anggota
Ketua
8. Pengevaluasian
Program
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
berkewajiban
melaksanakan
Tugas pengembangan profesi terdiri dari: pembuatan karya tulis ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku, pembuatan peraturan/panduan, dan pelaksanaan orasi ilmiah. Tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap jenjang Widyaiswara, kecuali orasi ilmiah yang hanya wajib dilakukan oleh Widyaiswara yang akan diangkat dalam Jabatan Widyaiswara Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan IV/d. Pencapaian standar kompetensi dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara merupakan indikator utama dalam pengembangan profesionalisme Widyaiswara.
B. Standar Kompetensi Widyaiswara
Standar kompetensi Widyaiswara Pertanian pada dasarnya memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja bagi Pegawai Kementerian Pertanian, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Adapun uraian standar kompetensi Widyaiswara, sebagai berikut:
1. Kompetesi Pengelolaan Pembelajaran
Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, meliputi kemampuan:
8
a. Membuat Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) atau Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) atau Rencana Pembelajaran (RP);
b. Menyusun bahan ajar; c. Menerapkan pembelajaran orang dewasa; d. Melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta diklat; e. Memotivasi semangat belajar peserta diklat; dan f. Mengevaluasi pembelajaran;
2. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian Widyaiswara Pertanian meliputi:
a. Kemampuan orientasi pelayanan Sikap dan perilaku kerja Widyaiswara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pihak yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
b. Integritas Kemampuan Widyaiswara untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi serta bersikap konsisten dalam perkataan dan perbuatan.
c. Komitmen Kemauan dan kemampuan Widyaiswara untuk menyelaraskan sikap dan tindakan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan sikap mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
d. Disiplin Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku.
e. Kepemimpinan Kemampuan dan kemauan Widyaiswara untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain dan rekan sejawat yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
f. Keteladanan Sikap, perilaku, dan kebiasaan Widyaiswara yang secara sadar dan tidak sadar patut ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain.
g. Menjunjung tinggi kode etik Melaksanakan kode etik secara konsisten dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.
3. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Widyaiswara dalam
melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya, meliputi kemampuan:
a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara;
b. menjalin hubungan kerjasama dengan pengelola diklat dan pemangku kepentingan
lainnya di lingkup pertanian dalam penyelenggaraan/pengembangan diklat; dan
c. mengaplikasikan hasil diklat dalam pengembangan agribisnis purnawidya.
4. Kompetensi Substantif
Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dibidang
keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan, meliputi kemampuan:
a. mengembangkan keilmuan dan keterampilan sesuai dengan spesialisasi dan
kompetensi yang diampunya; dan
9
b. menulis KTI sebagai hasil pelaksanaan kajiwidya yang terkait dengan lingkup
kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.
BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI WIDYAISWARA
Pengembangan kompetensi diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi yang wajib dimiliki sehingga mampu melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Widyaiswara. Pengembangan kompetensi ini ditempuh melalui berbagai kegiatan antara lain: diklat, magang, workshop, lokakarya, forum widyaiswara/temu profesi, kajiwidya, penulisan KTI, studi banding, bedah buku, dan seminar.
A. Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran
Guna memenuhi standar kompetensi dasar Widyaiswara sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 171/PER/SM.140/J/11/2011 Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Spesialisasi dan Kompetensi Teknis Widyaiswara pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat, Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian yang baru diangkat untuk pertama kali berkewajiban mengikuti: a) Diklat Metodologi Pelatihan Pertanian; b) Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian; dan c) Diklat Kewirausahaan Agribisnis. Selain itu, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi peserta diklat internasional, Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian berkewajiban mengikuti diklat: a) Diklat Bahasa Inggris; dan b) Diklat Multimedia. Bagi Widyaiswara yang diangkat sebelum diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 171/PER/SM.140/J/11/2011 Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Spesialisasi dan Kompetensi Teknis Widyaiswara pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan belum pernah mengikuti diklat sejenis, berkewajiban mengikuti diklat tersebut paling lambat dua tahun sejak pedoman ini ditetapkan.
B. Pengembangan Kompetensi Kepribadian
Agar setiap Widyaiswara memiliki perilaku kerja berorientasi pelayanan, memiliki
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan dan keteladanan, maka
Widyaiswara berkewajiban mengikuti kegiatan diklat dan/atau magang tentang
pengembangan perilaku kerja antara lain: Diklat Reformasi Birokrasi, Diklat Emotional
Spiritual Quotient (ESQ), Diklat Anti Korupsi, Diklat Motivasi, Diklat Pelayanan Prima,
Diklat Pengembangan Karakter, atau magang pada lembaga-lembaga yang telah berhasil
melembagakan nilai-nilai budaya kerja pelayanan prima. Setiap Widyaiswara berkewajiban
mengikuti jenis diklat tersebut paling kurang satu kali dalam masa kerjanya.
C. Pengembangan Kompetensi Sosial
Untuk meningkatkan kompetensi Widyaiswara dalam: membina hubungan kerjasama
dengan sesama Widyaiswara, pengelola diklat dan pemangku kepentingan lainnya di
lingkup pertanian dalam penyelenggaraan/pengembangan diklat, dan mengaplikasikan hasil
diklat, Widyaiswara wajib mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi sosial tersebut, antara lain: Diklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan diklat-
10
diklat sejenis lainnya. Setiap Widyaiswara berkewajiban mengikuti jenis diklat tersebut
paling kurang satu kali dalam masa kerjanya.
D. Pengembangan Kompetensi Substantif
Pengembangan kompetensi substantif yang dapat difasilitasi BPPSDMP dan UPT Pelatihan
Pertanian Pusat sesuai dengan jenjang jabatan dan spesialisasi Widyaiswara adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. Jenis Kegiatan Berdasarkan Jenjang Jabatan Widyaiswara
No. Kegiatan Jenjang Jabatan
Pertama Muda Madya Utama
1. Diklat
diikuti
oleh WI
IV/d
2. Magang *
3. Studi banding *
4. Kajiwidya/ penulisan KTI
5. Forum Widyaiswara (temu
profesi/spesialisasi, workshop)
6. Seminar lokal/institusi
a. Sebagai Peserta/Moderator
a. Sebagai Pembahas * *
b. Sebagai Penyaji
7. Seminar nasional
a. Sebagai Peserta/Moderator
b. Sebagai Pembahas * *
*
diikuti
oleh WI
IV/c
c. Sebagai Penyaji * *
8. Seminar internasional
a. Sebagai Peserta/Moderator
Sesuai dengan kompetensi b. Sebagai Pembahas
c. Sebagai Penyaji
9. Bedah buku
Keterangan : *) tidak diwajibkan, namun dengan pertimbangan kompetensi yang
dimiliki atau permintaan dari pihak penyelenggara, setiap Widyaiswara
dapat mengikuti seminar baik sebagai peserta, pembahas maupun
penyaji atas penugasan Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat.
11
Adapun penjelasan tabel 2 adalah sebagai berikut:
1. Diklat
Setiap Widyaiswara harus memiliki latar belakang pendidikan formal yang
berkesesuaian dengan mata diklat yang diajarkan. Widyaiswara yang tidak memiliki latar
belakang pendidikan formal yang sama dengan mata diklat yang diajarkan, berkewajiban
mengikuti diklat keahlian yang diperlukan untuk mengampu mata diklat tersebut.
Setiap Widyaiswara berkewajiban mengikuti diklat paling kurang 56 jam pelajaran
dalam satu tahun. Diklat teknis yang diikuti disesuaikan dengan jenjang diklat (dasar,
terampil, ahli) dan jabatan Widyaiswara menurut spesialisasi yang diampunya. Selain itu
Widyaiswara juga berkewajiban mengikuti Diklat Metodologi Penelitian.
Makin tinggi jenjang jabatan Widyaiswara, sebaiknya makin khusus jenis diklat yang
akan diikuti, sehingga makin tinggi jenjang Widyaiswara makin spesialis ilmu yang
diampunya.
Contoh 1: Widyaiswara yang mengampu spesialisasi budidaya tanaman:
a. Widyaiswara Pertama mengikuti diklat teknis budidaya tanaman secara umum
meliputi pennyiapan lahan sampai panen dan pasca panen;
b. Widyaiswara Muda mengikuti diklat teknis yang mulai mendalami salah satu rantai
budidaya misalnya teknik perbanyakan tanaman;
c. Widyaiswara Madya mengikuti diklat teknis kultur jaringan;
d. Widyaiswara Utama mengikuti diklat teknis teknologi transgenik.
Contoh 2: Widyaiswara yang mengampu spesialisasi Kesehatan hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner (bidang reproduksi ternak):
a. Widyaiswara Pertama mengikuti diklat teknis dasar reproduksi ternak;
b. Widyaiswara Muda mengikuti diklat teknis inseminasi buatan, pemeriksaan
kebuntingan, dan asisten teknis reproduksi;
c. Widyaiswara Madya mengikuti diklat teknis gangguan reproduksi;
d. Widyaiswara Utama mengikuti diklat teknis kontrol sterilitas.
Contoh 3: Widyaiswara yang mengampu spesialisasi penyuluhan pertanian:
a. Widyaiswara Pertama mengikuti diklat teknis metodologi penyuluhan;
b. Widyaiswara Muda mengikuti diklat teknis pengembangan materi penyuluhan;
c. Widyaiswara Madya mengikuti diklat teknis pengembangan multimedia penyuluhan;
d. Widyaiswara Utama mengikuti diklat teknis pengembangan model-model
pemberdayaan masyarakat tani.
2. Magang
Guna memperkaya dan memutakhirkan penguasaaan Widyaiswara terhadap ilmu
pengetahuan dan teknologi terkini, Widyaiswara perlu mengikuti kegiatan penelitian
pada lembaga penelitian, perusahaan swasta dan petani maju, sesuai dengan spesialisasi
yang diampu. Setiap Widyaiswara berkewajiban mengikuti magang paling kurang satu
kali dalam satu tahun.
12
3. Studi Banding
Guna memperluas wawasan dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi pada
suatu daerah yang dapat diterapkan pada wilayah kerja UPT Pelatihan Pertanian Pusat,
Widyaiswara perlu mengikuti studi banding di dalam negeri maupun di luar negeri.
Setiap Widyaiswara berkewajiban mengikuti studi banding paling kurang satu kali
dalam dua tahun.
4. Kajiwidya/Penulisan KTI
Melalui kegiatan kajiwidya, Widyaiswara pertanian didorong untuk membiasakan diri
dan menambah pengalaman dalam melakukan pengkajian berdasarkan kaidah-kaidah
ilmiah akademis yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selain itu,
kegiatan kajiwidya ini sekaligus bermanfaat bagi Widyaiswara dalam mencoba,
mengalami, mengolah, menganalisis, menyimpulkan dan mengaplikasikan materi
belajar yang akan dilatihkan serta mengembangkan spesialisasi dan kompetensi yang
diampunya. Kajiwidya/penulisan KTI dilakukan paling kurang satu kali dalam satu
tahun.
5. Forum Widyaiswara
Forum Widyaiswara (temu profesi/spesialisasi, workshop) merupakan media pertukaran
informasi dan pengalaman diantara Widyaiswara dalam rangka meningkatkan
profesionalisme. Forum Widyaiswara wajib dilaksanakan paling kurang dua kali dalam
satu tahun di lingkup UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan paling kurang satu kali dua
tahun lingkup nasional. Pelaksanaan Forum Widyaiswara di UPT Pelatihan Pertanian
Pusat dilaksanakan oleh UPT yang bersangkutan sedangkan Forum Widyaiswara tingkat
nasional dapat dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Pusat Pelatihan
Pertanian.
Kegiatan pada Forum Widyaiswara berupa temu profesi/spesialisasi, workshop
(penulisan KTI, penyusunan kurikulum dan bahan diklat, penyusunan evaluasi hasil
belajar, bimbingan lanjutan dan pasca diklat), seminar proposal dan/atau hasil
kajiwidya/KTI, dan sosialisasi kebijakan tentang pengembangan pertanian,
pengembangan SDM dan profesionalisme Widyaiswara.
Hasil Forum Widyaiswara di UPT Pelatihan Pertanian Pusat menjadi bahan masukan
pada kegiatan Forum Widyaiswara tingkat nasional.
6. Seminar
Guna mengembangkan pemahaman dan penguasaan Widyaiswara terhadap isu terkini
pada bidang pertanian, pengembangan SDM, pengelolaan pembelajaran dan manajemen,
Widyaiswara berkewajiban mengikuti seminar lokal/institusi dan nasional. Seminar
internasional diikuti sesuai dengan kompetensi masing-masing Widyaiswara. Pengaturan
kegiatan seminar dilakukan sebagai berikut:
Tabel 3. Frekuensi Keikutsertaan Widyaiswara pada Kegiatan Seminar Berdasarkan
Jenjang Jabatan Widyaiswara
No Seminar Frekuensi Paling Kurang
Pertama Muda Madya Utama 1. Lokal/instansi
13
a. Sebagai Peserta 1kali/thn 1kali/thn 1kali/thn 1kali/thn b. Sebagai Pembahas * * 1kali/2 thn 1kali/ 2 thn c. Sebagai Penyaji 1kali/thn 1kali/thn 1kali/thn 1kali/thn
2. Nasional a. Sebagai Peserta 1kali/ 2 thn 1kali/ 2 thn 1kali/ 2 thn 1kali/ 2 thn b. Sebagai Pembahas * * * 1kali/ 2 thn c. Sebagai Penyaji * * 1kali/ 4 thn 1kali/ 4 thn
3. Internasional a. Sebagai Peserta
Sesuai dengan kompetensi b. Sebagai Pembahas c. Sebagai Penyaji
Keterangan :*)dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki atau permintaan dari pihak penyelenggara seminar, setiap Widyaiswara dapat mengikuti seminar baik sebagai peserta, pembahas maupun penyaji atas penugasan Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat.
7. Bedah Buku
Guna memperdalam penguasaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait erat dengan pengembangan profesionalisme sesuai dengan spesialisasinya, Widyaiswara harus melakukan bedah buku baik atas inisiatif sendiri maupun penugasan Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat. Widyaiswara dalam satu kelompok spesialisasi wajib melaksanakan bedah buku sesuai dengan spesialisasinya di UPT Pelatihan Pertanian Pusat paling kurang satu kali dalam dua tahun.
BAB IV
PENDAYAGUNAAN KOMPETENSI WIDYAISWARA
Pengembangan kompetensi Widyaiswara perlu ditindaklanjuti dengan pendayagunaan
kompetensi Widyaiswara melalui penugasan untuk melaksanakan kegiatan diklat dan
pendampingan. Penugasan ini dilakukan oleh pimpinan lembaga diklat pemerintah kepada
Widyaiswara dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, kompetensi dan spesialisasi yang
diampu, dan/atau usulan dari Widyaiswara yang bersangkutan.
A. Penugasan Diklat
Penugasan Widyaiswara dalam pelaksanaan diklat prajabatan dan diklat struktural mengacu
pada Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, sedangkan pelaksanaan Diklat Fungsional
Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) dan diklat teknis pertanian diatur seperti pada tabel 4,
berikut ini:
Tabel 4. Penugasan Widyaiswara dalam Pelaksanaan Diklat
No Jenjang Diklat Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara
Pertama Muda Madya Utama
1. Diklat Fungsional RIHP
a. Diklat Fungsional Dasar Terampil
b. Diklat Fungsional Dasar Ahli
c. Diklat Fungsional Alih Kelompok
khusus
III/d
14
2. Diklat Teknis Pertanian
a. Diklat Teknis Dasar
b. Diklat Teknis Terampil
khusus
III/b
c. Diklat Teknis Ahli
khusus
III/d
Keterangan : ditugaskan
Penugasan Widyaiswara dalam pengembangan dan pelaksanaan diklat tersebut merupakan
satu kesatuan paket kegiatan yang dimulai dari penganalisisan kebutuhan diklat, penyusunan
kurikulum diklat, penyusunan bahan ajar, pelaksanaan tatap muka, pemeriksaan jawaban
ujian diklat, pembimbingan peserta diklat, pengelolaan program dan pengevaluasian
program diklat.
Penugasan untuk melaksanakan diklat fungsional dan teknis sesuai dengan kompetensi dan
spesialisasi yang diampu. Dalam hal kompetensi dan spesialisasi Widyaiswara tidak
memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan diklat, UPT Pelatihan Pertanian Pusat dapat
berkerjasama dengan sesama UPT Pelatihan Pertanian atau instansi lain. Widyaiswara dapat
melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat dalam Team Teaching.
B. Penugasan Pendampingan
Selain penugasan diklat, kompetensi Widyaiswara juga perlu didayagunakan untuk
melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya antara
lain dalam rangka penguatan kapasitas Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S),
penguatan kapasitas inkubator agribisnis (in wall dan out wall), dalam membimbing tenant
di Wilayah kerja masing-masing serta pemberdayaan petani melalui kerjasama kemitraan
dengan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
BAB V
PEMBINAAN WIDYAISWARA
Dalam rangka memotivasi Widyaiswara untuk meningkatkan secara terus-menerus kinerja
pelaksanaan tugasnya, perlu dilakukan pembinaan secara terencana, berjenjang, dan
berkelanjutan. Pembinaan dilakukan oleh Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat, Kepala Pusat
Pelatihan Pertanian, Sekretaris BPPSDMP, serta Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
Pembinaan dilakukan dengan mengacu pada kinerja Widyaiswara yang antara lain diketahui dari
hasil rekapitulasi dan analisis hasil penilaian pelaksanaan tugas Widyaiswara. Salah satu upaya
pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi Widyaiswara yang
dinilai berprestasi.
A. Pembinaan
1. Pembinaan oleh Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat dilakukan paling kurang enam
bulan sekali. Pembinaan meliputi aspek kemampuan dalam memenuhi pencapaian angka
kredit serta aspek kepribadian dan sosial. Adapun dalam pelaksanaan pembinaan
pengelolaan pembelajaran dan penguasaan substantif Kepala UPT Pelatihan Pertanian
Pusat dapat dibantu oleh Widyaiswara dalam bentuk bimbingan:
a. Pembimbingan pengelolaan pembelajaran dilaksanakan oleh Widyaiswara yang
memiliki jenjang jabatan lebih tinggi kepada Widyaiswara jenjang jabatan
dibawahnya;
15
b. Pembimbingan penguasaan substantif dilakukan melalui kelompok pembelajaran
berdasarkan spesialisasi Widyaiswara pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat atau antar
UPT Pelatihan Pertanian Pusat;
c. Pembimbingan pengelolaan pembelajaran dan penguasaan substantif dapat
dikoordinasikan oleh koordinator Widyaiswara pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat.
2. Pembinaan aspek kepribadian dan sosial dilakukan oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Sekretaris BPPSDMP, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian paling kurang satu tahun sekali, setelah diperolehnya hasil capaian angka kredit dari Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Instansi;
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesionalisme Widyaiswara, UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Pusat Pelatihan Pertanian diharapkan dapat memberi dukungan fasilitas, antara lain:
1. Ruang kerja yang memenuhi standar;
2. Perpustakaan yang dilengkapi dengan buku referensi, majalah, jurnal, leaflet, brosur, dan CD tentang metodologi diklat, substansi diklat, dan pengetahuan umum lainnya yang diperbaharui secara periodik;
3. Majalah/buletin UPT Pelatihan Pertanian yang memiliki ISSN;
4. Sarana pembelajaran berupa laptop, LCD projector, handycam, alat bantu/peraga dan kamera digital;
5. Jaringan internet yang dapat mengakses perpustakaan secara nasional;
6. Bahan dan peralatan untuk melaksanakan kajiwidya, laboratorium lapangan, laboratorium manajemen usahatani, laboratorium agribisnis, pembinaan desa mitra, pembinaan tenant melalui inkubator agribisnis, dan klinik keliling.
B. Penghargaan
Dalam upaya memotivasi dan mengembangkan profesionalisme Widyaiswara, UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Instansi Pembina lingkup Kementerian Pertanian memberikan penghargaan kepada Widyaiswara melalui berbagai kegiatan, antara lain:
1. Lomba KTI dan teknologi terapan tingkat Nasional setiap dua tahun;
2. Penghargaan kepada Widyaiswara berprestasi tingkat Nasional seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/ KP.500/J/04/13 tentang Pedoman Penilaian Widyaiswara Pertanian Berprestasi.
BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi
Keberhasilan pengembangan profesionalisme Widyaiswara diukur dari pencapaian beberapa aspek sebagai berikut:
1. Hasil evaluasi peserta diklat terhadap Widyaiswara; 2. Hasil pencapaian angka kredit; 3. Hasil penulisan karya tulis ilmiah; 4. Keikutsertaan dalam kegiatan diklat, magang, kajiwidya, forum widyaiswara, seminar
lokal, nasional dan internasional, bedah buku; 5. Keikutsertaan dalam lomba KTI dan teknologi terapan;
16
6. Keikutsertaan dalam tugas-tugas pendampingan.
Indikator dan alat ukur yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pengembangan profesionalisme Widyaiswara, sebagai berikut:
Tabel 5. Aspek, Indikator dan Alat Ukur dalam Evaluasi Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara
No Aspek Indikator Alat Ukur
1. Hasil evaluasi peserta diklat terhadap Widyaiswara
Kepuasan peserta diklat Instrumen Evaluasi Diklat
2. Hasil pencapaian angka kredit
a. Perolehan angka kredit b. Jumlah Widyaiswara
yang mendapat surat peringatan
a. PAK dari TPI dan TPP
b. Surat peringatan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian selaku Ketua Tim Penilai Instansi Kementerian Pertanian
3. Hasil penulisan karya tulis
ilmiah
Jumlah KTI dalam satu
tahun
Nilai KTI pada PAK
4. Keikutsertaan dalam
kegiatan diklat, magang,
kajiwidya, forum
widyaiswara, seminar lokal,
nasional dan internasional,
bedah buku
Frekuensi kegiatan diklat,
magang, kajiwidya, forum
widyaiswara, seminar lokal,
nasional dan internasional,
bedah buku yang diikuti
Laporan kegiatan
diklat, magang,
kajiwidya, forum
widyaiswara, seminar
lokal, nasional dan
internasional, bedah
buku
5. Keikutsertaan dalam lomba
KTI dan teknologi terapan
Frekuensi lomba KTI dan
teknologi terapan yang
diikuti
Laporan lomba KTI
dan teknologi terapan
6. Keikutsertaan dalam
kegiatan pendampingan
Frekuensi kegiatan
pendampingan yang
dilakukan
Jenis kegiatan dan
surat penugasan
Hasil evaluasi pengembangan profesionalisme Widyaiswara sesuai dengan aspek, indikator
dan alat ukur seperti pada tabel 5 di atas, digunakan oleh Kepala UPT Pelatihan Pertanian
Pusat selaku pembina Widyaiswara pada UPT yang bersangkutan dalam rangka pembinaan.
B. Pelaporan
Pelaporan perkembangan profesionalisme Widyaiswara disampaikan oleh Kepala UPT
Pelatihan Pertanian Pusat kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian up. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian setiap tahun.
Laporan kemajuan pengembangan profesionalisme Widyaiswara disusun dengan
menggunakan format sebagaimana terlampir.
17
BAB VII PEMBIAYAAN
1. Biaya pengembangan profesionalisme Widyaiswara dapat berasal dari APBN, APBD dan swasta yang tidak mengikat;
2. BPPSDMP dan/atau UPT Pelatihan Pertanian Pusat memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pengembangan profesionalisme Widyaiswara;
3. Pengalokasian anggaran pengembangan profesionalisme Widyaiswara dipisahkan dari pengembangan profesionalisme staf dan fungsional umum lainnya.
BAB VIII
PENUTUP
1. Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian ini bersifat dinamis;
2. Pelaksanaan Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian hanya dapat terwujud apabila memperoleh dukungan dari jajaran pimpinan UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Instansi Pembina lingkup Kementerian Pertanian;
3. Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian ini merupakan acuan bagi UPT Pelatihan Pertanian Pusat untuk dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis;
4. Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara lingkup Kementerian Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSWONO
18
Format 1
FORMAT LAPORAN PERORANGAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
PROFESIONALISME WIDYAISWARA
Nama :
NIP :
UPT :
Tahun :
1. Hasil evaluasi peserta diklat terhadap Widyaiswara
No. A S P E K
Hasil Penilaian terhadap Mata Diklat
yang diampu
Rata-
rata
Diklat
.....
Diklat
.....
Diklat
.....
Diklat
.....
Diklat
.....
1. Penguasaan Materi (Pengetahuan,
Keterampilan, Sikap)
2. Penguasaan Metoda (Kemampuan
Penyajian (Berkomunikasi,
Kemampuan Menjawab, Nada &
Suara, Kerjasama))
3. Kemampuan Menggunakan Alat
Bantu (Penggunaan Sarana)
4. Penegakan Disiplin
(Kehadiran, Kerapihan Berpakaian,
Sikap & Perilaku)
5. Tujuan Pembelajaran
(Relevansi Materi Dengan TIK,
Pencapaian Tujuan Pembelajaran)
Rata-rata
2. Pencapaian angka kredit
No.
Aspek
Jumlah Perolehan Angka Kredit dan Surat
Peringatan
Periode
Oktober - Maret
Periode
April – September
1. Perolehan Angka Kredit
a. Pendidikan dan Diklat
b. Pengembangan dan Pelaksanaan
Diklat
c. Pengembangan Profesi
d. Unsur Penunjang
2. Surat Peringatan dari Kepala Pusat
Pelatihan Pertanian selaku Ketua Tim
Penilai Instansi Kementerian Pertanian
19
3. SK Pembebasan Sementara dari
Kementerian Pertanian
3. Karya tulis ilmiah yang dihasilkan
No. Judul Jumlah KTI Per Periode
Oktober - Maret April – September
4. Kegiatan diklat, magang, kajiwidya, forum widyaiswara, seminar lokal, nasional dan
internasional, bedah buku
No. Nama Kegiatan Judul/Jenis Jumlah
Kegiatan
Jumlah
JP
Penyelenggara Tempat
dan
Tanggal
Pelaksana
an
1. Diklat
a.
b.
c. dst.
2. Magang
a.
b.
c. dst.
3. Kajiwidya
a.
b.
c. dst.
4. Forum
Widyaiswara
5. Seminar Lokal
a.
b.
c. dst.
6. Seminar
Nasional
a.
b.
20
c. dst.
7. Seminar
Internasional
a.
b.
c. dst.
8. Bedah Buku a.
b.
c. dst.
5. Lomba KTI dan Teknologi Terapan
No. Judul KTI dan Teknologi Terapan
Jumlah KTI dan Teknologi Terapan
Per Periode
April - September Oktober - Maret
A Judul KTI:
1.
2.
dst
B Judul Teknologi Terapan:
1.
2.
dst
6. Kegiatan Pendampingan
No. Jenis Kegiatan Pendampingan
Frekuensi Penugasan untuk
Melakukan Pendampingan
(kali per Tahun)
1. Penguatan kapasitas Pusat Pelatihan Pertanian
Perdesaan Swadaya (P4S)
2. Penguatan kapasitas inkubator agribisnis (in
wall dan out wall)
3. Pemberdayaan petani melalui kerjasama kemitraan
dengan kelembagaan penyuluhan pertanian di
tingkat kecamatan
..................., .......................... 20....
Yang bersangkutan,
..........................................
NIP.
21
Format 2
FORMAT REKAP LAPORAN PER KELOMPOK SPESIALISASI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME WIDYAISWARA
Spesialisasi :
UPT :
Tahun :
1. Hasil evaluasi peserta diklat terhadap Widyaiswara per kelompok spesialisasi
No. A S P E K Rata-rata
Nilai
1. Penguasan Materi (Pengetahuan, Keterampilan, Sikap)
2. Penguasaan Metoda (Kemampuan Penyajian,
(Berkomunikasi, Kemampuan Menjawab, Nada & Suara,
Kerjasama))
3. Kemampuan Menggunakan Alat Bantu
(Penggunaan Sarana)
4. Penegakan Disiplin
(Kehadiran, Kerapihan Berpakaian, Sikap & Perilaku)
5. Tujuan Pembelajaran
(Relevansi Materi Dengan TIK, Pencapaian Tujuan
Pembelajaran)
Rata-rata
2. Kinerja kelompok spesialisasi terkait dengan pencapaian angka kredit per kelompok
spesialisasi
No. Aspek
Jumlah Surat Peringatan dan SK Pembebasan
per Kelompok Spesialisasi
Periode
Oktober - Maret
Periode
April - September
1. Surat Peringatan dari Kepala Pusat
Pelatihan Pertanian selaku Ketua
Tim Penilai Instansi Kementerian
Pertanian
2. SK Pembebasan Sementara dari
Kementerian Pertanian
3. Karya tulis ilmiah yang dihasilkan per kelompok spesialisasi
No. Judul Jumlah KTI Per Periode per Kelompok
Spesialisasi
Oktober - Maret April – September
22
4. Kegiatan diklat, magang, kajiwidya, forum widyaiswara, seminar lokal, nasional dan
internasional, bedah buku per kelompok spesialisasi
No. Nama Kegiatan Kegiatan per Kelompok Spesialisasi
Jumlah Kegiatan Jumlah JP
1. Diklat
2. Magang
3. Kajiwidya
4. Forum Widyaiswara
5. Seminar Lokal
6. Seminar Nasional
7. Seminar Internasional
8. Bedah Buku
5. Lomba KTI dan Teknologi Terapan per kelompok spesialisasi
No. KTI dan Teknologi Terapan
Jumlah KTI dan Teknologi Terapan
Per Periode per Kelompok Spesialisasi
Oktober - Maret April – September
A KTI
B Teknologi Terapan
6. Kegiatan Pendampingan per kelompok spesialisasi
No. Jenis Kegiatan Pendampingan Jumlah Widyaiswara yang Ditugaskan
Per Tahun
1. Penguatan kapasitas Pusat Pelatihan
Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)
2. Penguatan kapasitas inkubator
agribisnis (in wall dan out wall)
3. Pemberdayaan petani melalui
23
kerjasama kemitraan dengan
kelembagaan penyuluhan pertanian di
tingkat kecamatan
.................., ............................. 20....
Mengetahui Koordinator Widyaiswara,
Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat
.......................................... ..........................................
NIP. NIP.