peraturan menteri tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha minerba (permen...
TRANSCRIPT
PERATURAN MENTERI TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
(PERMEN 07/2014)
Dr. LANA SARIA, M.Si
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DAFTAR ISI
1. PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
3. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
4. JAMINAN REKLAMASI
5. JAMINAN PASCATAMBANG
6. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
7. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG
2
HAL-HAL YANG DIATUR DALAM PERMEN 07/2014
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
2. Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3. Penyusunan Rencana Pascatambang
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
4
Penyelidikan
UmumEksplorasi FS
IUP/IUPK EKSPLORASI
Rencana ReklamasiTahap Eksplorasi
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui
Pengajuan45 hari sebelum
kegiatan
sebelum melakukan kegiataneksplorasi yang dapat menyebabkanlahan terganggu meliputi antara lainlubang pengeboran, sumur uji, parituji, dan/atau sarana penunjangeksplorasi.
sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan.
Rencana reklamasi tahap eksplorasi meliputi:a. tata guna lahan;b. rencana pembukaan lahan untuk
kegiatan eksplorasic. program reklamasi;d. rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi; dane. kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi dan penyelesaian akhir. (lampiran VI)
Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi dihitung berdasarkan biaya:a.biaya langsung, antara lain:
1. penatagunaan lahan; dan2. revegetasi;
b.biaya tidak langsung, antara lain:1. mobilisasi dan demobilisasi;2. perencanaan kegiatan;3. administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
4. supervisi.Penyusunan Rencana Reklamasi mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi (lampiran I)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
FSIUP/IUPK OPERASI
PRODUKSI
mempertimbangkan:
a. prinsip-prinsip reklamasi
b. sistem dan metode
penambangan berdasarkan hasil
studi kelayakan;
• tambang terbuka; dan
• tambang bawah tanah.
c. kondisi spesifik wilayah
setempat; dan
d. ketentuan peraturan perundang-
undangan.
IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI
Rencana ReklamasiTahap OP
Disusun berdasarkan
dokumen lingkungan hidup YANG TELAH DISETUJUI
Pengajuan
kegiatan operasi pertambangan yang dapatmengakibatkan lahan terganggu meliputi antaralain areal penambangan, areal penimbunantanah penutup, areal penimbunan komoditastambang, jalan tambang dan non tambang,pabrik atau instalasi pengolahan danpemurnian, dan/atau sarana penunjang.
sesuai dengan jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan.
Rencana reklamasi tahap operasi produksii meliputi: (Lampiran II)a. tata guna lahan sebelum dan
sesudah kegiatan operasi produksi; (*)
b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan operasi produksi
c. program reklamasi;d. rencana biaya reklamasi tahap
operasi; dane. kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir. (Lampiran X)
bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.
a.status lahan;b.bentuk ekosistem;c.kondisi keanekaragaman hayati; dand.kondisi sosial dan budaya.
5
(*) termasuk bukaan lahan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang IUP OP
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI DILAUT
6
(*) termasuk bukaan lahan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang IUP OP
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi berada di laut maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:
pengelolaan kualitas air laut
penanggulangan terhadap abrasi
dan/atau pendangkalan
pantai
perlindungan keanekaragaman
hayati
PROGRAM REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI(*)
7
Program reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau
peruntukan lainnya, berupa:
a. area permukiman;
b. pariwisata;
c. sumber air; atau
d. budidaya.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tambang secara teknis meninggalkan lubang
bekas tambang maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang
meliputi:
a. stabilisasi lereng;
b. pengamanan lubang bekas tambang;
c. pemulihan kualitas dan pengelolaan air sesuai peruntukannya;
d. manfaat;
e. pemeliharaan dan pemantauan.
Dalam hal kegiatan reklamasi berada di laut maka rencana reklamasi tahap
operasi produksi wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:
a. pengelolaan kualitas air laut;b. penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; danc. perlindungan keanekaragaman hayati;
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BIAYA REKLAMASI & PERIODE RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
8
Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi harus menutup
seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi termasuk
pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(*) Penentuan biaya reklamasi tahap operasi produksi pada periode
lima tahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas
lahan yang dibuka pada periode lima tahun pertama.
(*) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode
lima tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum
berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun sebelumnya.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rencana Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi
Rencana Biaya Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Biaya Langsung1. Penatagunaan lahan2. Revegetasi
Biaya Langsung1. Penatagunaan lahan2. Revegetasi3. Pencegahan dan penanggulangan
Air Asam Tambang4. Pekerjaan Sipil
Biaya Tidak Langsung1. Mobilisasi dan Demobilisasi2. Perencanaan kegiatan3. Administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi
4. Supervisi
Biaya Tidak Langsung1. Mobilisasi dan demobilisasi2. Perencanaan Kegiatan3. Administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi
4. Supervisi
RENCANA BIAYA REKLAMASI
9
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penyelidikan
UmumEksplorasi FS
IUP/IUPK EKSPLORASI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI
Pengajuan Bersamaandgn Pengajuan IUP OP
Rencana Pascatambang
PENYUSUNAN DAN TATA LAKSANA RENCANA PASCATAMBANG
10
Disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup YANG TELAH DISETUJUI
Rencana pascatambang memuat (Lampiran III):1. Profil WIUP atau WIUPK, meliputi lokasi dan
aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukanlahan, dan kegiatan usaha lain di sekitar WIUP atauWIUPK;
2. Rona lingkungan awal meliputi peruntukan lahan,morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatikdan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomisesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telahdisetujui.
3. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaancadangan awal, sistem dan metode penambangan,pengolahan dan/atau pemurnian serta fasilitaspenunjang;
4. Rona lingkungan akhir, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaandan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
5. program pascatambang, meliputi:1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;2. pemeliharaan dan perawatan hasil reklamasi;3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan4. pemantauan.
6. Organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;7. Kriteria keberhasilan pascatambang (Lampiran XIV)8. Rencana biaya pascatambang.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rencana biaya pascatambang dihitung berdasarkan biaya:
a. biaya langsung, antara lain:1. pembongkaran;2. reklamasi;3. penanganan bahan berbahaya dan
beracun (B3) serta limbah B3;4. pemeliharaan dan perawatan;5. pemantauan; dan6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi(*);
b. biaya tidak langsung, antara lain:1. mobilisasi dan demobilisasi;2. perencanaan pascatambang;3. administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
4. supervisi.
RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
11
(*)Biaya aspek sosial, budaya, dan ekonomi diatur dalam rangka meningkatkan kewirausahaan setelah memasuki pascatambang
(*)Biaya jaminan pascatambang harus memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan pascatambang.
Rencana biaya pascatambang harusmenutup seluruh biaya pelaksanaankegiatan pascatambang termasuk pelaksanaan kegiatan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga
• (*)Biaya jaminan pascatambang harus memperhitungkan NILAI UANG MASA DEPAN selamaperiode pelaksanaan pascatambang.
• (*)Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah dan/atau suku obligasi dolar Amerika Serikat bila mata uang dolar Amerika Serikat.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN(*)
12
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana
pascatambang harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan terdiri atas:
a. instansi Pemerintah, dinas/instansi pemerintah provinsi, dan/atau
dinas/instansi kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan
batubara;
b. instansi terkait lainnya(mis. Bappeda, BLHD, PU, Kehutanan, sektor
pertanian dll); dan
c. masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha
pertambangan.
Hasil konsultasi wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani
oleh para pemangku kepentingan
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana
pascatambang disertai dengan berita acara hasil konsultasi bersamaan dengan
pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
1. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Eksplorasi
2. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Operasi Produksi
3. Penilaian dan Persetujuan Rencana
Pascatambang
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
14
Menteri/Gub/BupIUP EKSPLORASI
Evaluasi
≤ 30 hari
≤ 30 hari
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
> 30 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan
Penyempurnaan Rencana
Reklamasi
Jika terdapat Perubahan:
1. rencana eksplorasi;
2. dokumen lingkungan.
Menyampaikan
Perubahan Dokumen
Rencana Reklamasi
≤ 180 hari
Persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan
reklamasi tahap eksplorasi sesuai jangka waktu eksplorasi dengan rincian tahunan. (Lampiran I, tabel 1
hanya contoh)
Menyampaikan Rencana
Reklamasi pada saat akan
memulai kegiatan ekslporasi
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
15
Persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan
reklamasi tahap operasi produksi sesuai jangka waktu eksplorasi dengan rincian tahunan. (Lampiran II,
tabel 1 hanya contoh)
Menteri/Gub/BupIUP/IUPK
OPERASI PRODUKSI
Evaluasi
≤ 30 hari
≤ 30 hari
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
> 30 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan Revisi
Rencana Reklamasi
Jika terdapat Perubahan:
1. sistem dan metoda penambangan;
2. kapasitas produksi;
3. umur tambang;
4. tata guna lahan; dan/atau
5.dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui
Menyampaikan
Perubahan Dokumen
Rencana Reklamasi
≤ 180 hari
Penerbitan
IUP/IUPK
Operasi
Produksi
Menyampaikan Rencana Reklamasi bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Menteri/Gub/BupIUP/IUPKOPERASI PRODUKSI
Evaluasi
≤ 60 hari
≤ 30 hari
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG
16
> 60 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan Dok
Revisi Rencana
Pascatambang
Jika terdapat Perubahan:
1. Perubahan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
2. Perubahan jadwal pascatambang
Menyampaikan
Perubahan Dokumen
Rencana Reklamasi
paling lambat 2 tahun
sebelum akhir kegiatan
penambangan
Persetujuan rencana pascatambang termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan pascatambangdan jangka waktu penempatannya.
Penerbitan
IUP/IUPK
Operasi
Produksi
≤ 90 hari
Menyampaikan Rencana Pascatambang bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP
proses Jika ada perubahan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN1. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi
2. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3. Pelaksanaan Pascatambang
4. Pelaporan Reklamasi Tahap Eksplorasi
5. Pelaporan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
6. Pelaporan Pascatambang
7. Peninjauan Lapangan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI (*)
18
Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu
oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang.
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi
tahap eksplorasi yang telah disetujui pada lahan terganggu akibat kegiatan
eksplorasi yang tidak digunakan lagi, antara lain:
a. lahan bekas eksplorasi (lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji)
b. lahan bekas sarana penunjang eksplorasi (akses jalan eksplorasi, base camp,
helipad, dan/atau workshop yang tidak digunakan lagi)
Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu
Pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
reklamasi tahap eksplorasi disertai dengan permohonan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI (*)
19
Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh
petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap operasi
produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi meliputi lahan bekas
tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi
Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka antara lain:
a. tempat penimbunan tanah penutup;
b. tempat penimbunan bahan tambang;
c. jalan tambang dan/atau jalan angkut;
d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
f. kantor dan perumahan;
g. pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.
Lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah antara lain shaft, raise,
stope, adit, decline, pit, tunnel, dan/atau final void.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI....lanjutan
20
(*) Dalam hal areal yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan
penambangan, pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan
rencana kegiatan penambangan untuk mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(*) Rencana kegiatan penambangan wajib memperhitungkan nilai keekonomian
reklamasi yang telah dilaksanakan.
Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu.
(*) Bilamana tidak ada kegiatan namun akan direncanakan untuk dilanjutkan
kembali, maka reklamasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian kualitas air
permukaan, erosi, dan sedimentasi.
Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan reklamasi tahap operasi produksi disertai dengan permohonan
pencairan jaminan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dapat melakukan peninjauan lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi
Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaiankeberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana tercantum dalamLampiran VIII
PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI (*)
21
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi/Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(*) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi
(*) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi/operasi produksi wajib melakukan peninjauan lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi
(*)Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuatpenilaian keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana tercantumdalam Lampiran XII
PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
22
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PASCATAMBANG
Pascatambang wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau
pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pasctambang yang disetujui.
Pemegang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan pascatambang disertai permohonan pencairan
jaminan pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
(*) Permohonan pencairan jaminan pascatambang berisi rincian program
dan rencana biaya pascatambang yang telah dilaksanakan dan yang akan
dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan RPT yang disetujui
(*) Pelaksanaan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik
Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukan peninjauan lapangan paling lambat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan pascatambang
Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaiankeberhasilan pelaksanaan pascatambang sebagaimana tercantum dalamLampiran XVI
(*) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang.
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan.
PENINJAUAN LAPANGAN TERHADAP PELAKSANAANPASCATAMBANG
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JAMINAN REKLAMASI1. Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi
2. Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan
Jaminan Reklamasi
4. Penetapan Pihak ketiga
JAMINAN PASCATAMBANG1. Jaminan Pascatambang
2. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan
Pascatambang
3. Penetapan pihak ketiga
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI (*)
•Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
• Dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi tahunan
• Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejakrencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui
• Ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama DirekturJenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasiatau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktupenjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
• Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untukmelaksanakan Reklamasi
26
BENTUK JAMINAN
DEPOSITO BERJANGKA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
•Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolarAmerika Serikat.
•(*)Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima)tahun pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun sekaligus sesuai jangka waktu reklamasi.
•(*) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima)tahun berikutnya dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun sekaligus sesuai jangka waktu reklamasi atau setiap tahun.
•(*) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksitahunan.
•Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejakrencana reklamasi tahap operasi produksi disetujui
•(*) Penempatan jaminan reklamasi setiap tahun untuk tahunberikutnya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan.
•Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untukmelaksanakan Reklamasi
27
BENTUK JAMINAN
1. Rekening bersama pada bank Pemerintah2. Deposito Berjangka 3. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia 4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERSYARATAN UNTUK PENEMPATAN DALAM BENTUK Accounting Reserve (*)
• Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkanapabila Pemegang IUP atau IUPK tersebut memenuhi salah satupersyaratan sebagai berikut:• terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di
luar Indonesia dan telah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari40% dari total saham yang dimiliki; dan
• mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US $ 50.000.000,00(lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantumdalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkanoleh notaris.
• Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang menempatkanjaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), wajibmenyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi yangdisahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) harikalender sejak penetapan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
• Surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan laporankeuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
28
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Perubahan Jaminan Reklamasi
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyadapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksiuntuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi berdasarkanpertimbangan:
kinerja pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/atau
kemampuan keuangan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi
29
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi Produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap operasiproduksi apabila:
terjadi perubahan rencana reklamasi; atau
biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi..
(*) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi atau
IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi
apabila:
terjadi perubahan rencana eksplorasi; atau
biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana
reklamasi.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kewajiban Melaksanakan Reklamasi
30
Penempatan jaminan reklamasi tidak
menghilangkan kewajiban Pemegang
IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi.
Kekurangan biaya untuk menyelesaikan
reklamasi dari jaminan yang telah
ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab
Pemegang IUP/IUPK.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JAMINAN PASCATAMBANG
• dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksitahunan
• Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencanapascatambang disetujui
• Penempatan jaminan pascatambang harus sudah selesai dilakukan 2(dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang
• ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama DirekturJenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi,IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksiyang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai denganjadwal pascatambang
• ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar AmerikaSerikat.
• Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajibanPemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untukmelaksanakan pascatambang
• Kekurangan biaya untuk menyelesaikan pascatambang dari jaminanyang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUPOperasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
31
BENTUK JAMINAN
DEPOSITO BERJANGKA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI
•Penentuan besaran pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi meliputi:
a. Paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasiproduksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri dari:
1. pengaturan permukaan lahan;
2. penyebaran tanah pucuk (tanah zona pengakaran);
3. pengendalian erosi dan pengelolaan air;
b. Paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahapoperasi produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan pekerjaan revegetasi, yang terdiri dari:
1. penanaman tanaman penutup (cover crop);
2. penanaman tanaman cepat tumbuh;
3. penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
4. pengendalian air asam tambang.
c. 100 % (seratus persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi setelahkegiatan reklamasi memenuhi penyelesaian akhir dari kriteria keberhasilan reklamasi tahapoperasi produksi
32
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum
memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi,
selain melakukan evaluasi melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan jaminan
reklamasi tahap operasi produksi.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak
memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahap
eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan, penilaian pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi, dan/atau penilaian
lapangan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan
reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi dengan
menggunakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi
Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun pelaksanaanreklamasi tidak mencapai kriteria keberhasilan 60%
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI (*)
33
Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:
a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau
IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha
Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
34
Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi
dilarang melakukan kegiatan penambangansebelum reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga dinyatakan memenuhi kriteriakeberhasilan reklamasi minimal 80% (delapan
puluh persen) oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI (*)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(*) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukanpermohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setiap triwulankepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuaikewenangannya dengan melampirkan:
a. realisasi biaya pelaksanaan program pascatambang setiap 3 (tiga) bulan; dan
b. rencana biaya dan program 3 (tiga) bulan berikutnya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG
35
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapatmemberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya, setelahmemenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang
(*) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelummemberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukan evaluasidan peninjauan lapangan.
Peninjauan lapangan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelahditerimanya laporan pelaksanaan pascatambang dan Hasil peninjauan lapangansebagaimana harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilanpascatambang
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak memenuhikriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasi laporandan/atau penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen) setelahberakhirnya jangka waktu kegiatan pascatambang maka Pemegang IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjanganjangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang yang belum memenuhikriteria keberhasilan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG .........lanjutan
36
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapatmenyetujui perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnyakegiatan pascatambang tanpa disertai dengan pencairan sisa jaminan pascatambangnya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan
pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian
lapangan kurang dari 60% setelah berakhirnya jangka waktu
perpanjangan kegiatan pascatambang, maka Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan
pihak ketiga untuk melaksanaan pascatambang
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI PASCATAMBANG (*)
37
Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara:
a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau
IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha
Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
2. PENYERAHAN LAHAN
PASCATAMBANG
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI (*)
Penyerahan lahan merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagian
WIUP Operasi Produksi
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang
telah direklamasi dan Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentuk
berita acara
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam
menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:
a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan
dan kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan batubara
b. 100% (seratus persen) kriteria keberhasilan reklamasi
Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh
pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir
setelah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG (*)
Penyerahan lahan merupakan keseluruhan dari pascatambang di seluruh WIUP
Operasi Produksi.
Penyerahan lahan dilakukan setelah memenuhi :
a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan
dan kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan
b. 100% (seratus persen) kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana
tercantum dalam rencana pascatambang yang disetujui
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai
melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada
pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri,
gubernur
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang
telah dilakukan pascatambang dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam
berita acara
Dalam hal masa berlaku IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi telah
berakhir, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melaksanakan pascatambang
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Berakhirnya masa berlaku
• IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telahberakhir masa berlakunya, tidak menghilangkan kewajibanpemegang IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi Produksiuntuk melaksanakan Pascatambang
• dalam rangka pelaksanaan pascatambang sebagaimanadimaksud, direktur jenderal atas nama menteri, gubernur,bupati/walikota sesuai dengan kewengangannyamenerbitkan surat mengenai pelaksanaan pasctambang padapemegang IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi Produksi
41
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SANKSI
42
1
Peringatantertulis
2
Penghentian sebagian atau
seluruh kegiatan
penambangan
3
Pencabutanizin
Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi,atau IUPK Operasi Produksi, dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP OperasiProduksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajibansampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagianatau seluruh kegiatan pertambangan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
www.minerba.esdm.go.id
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL