peraturan pemerintah republik indonesia - waralaba

5/28/2018 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia - Waralaba

1/

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan

usaha nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (! "ndang#"ndang $asar %egara &epublik 'ndonesia ahun 1)*5;. +itab "ndang#"ndang ukum Perdata (-urgelike Wetboek, /taatblads 10* %omor 2!;2. "ndang#"ndang Penyaluran Perusahaan 1)2* (-edri3s &eglementerings 4rdonantie 1)2*, /taatblads1)20 %omor 0!;

*. "ndang#"ndang %omor ) ahun 1))5 tentang "saha +ecil (6embaran %egara &epublik 'ndonesia ahun1))5 %omor *, ambahan 6embaran %egara &epublik 'ndonesia %omor 211!;

M7M""/+8%:Menetapkan : P7&8"&8% P7M7&'%8 7%8%9 W8&868-8.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

$alam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistembisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang danatau asa yang telah terbuktiberhasil dan dapat diman3aatkan danatau digunakan oleh pihak lain berdasarkan peranian waralaba.. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk

meman3aatkan danatau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.2. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh PemberiWaralaba untuk meman3aatkan danatau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.*. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal

Waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah 'ndonesia.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. memiliki ciri khas usaha;b. terbukti sudah memberikan keuntungan;c. memiliki standar atas pelayanan dan barang danatau asa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;

d. mudah diaarkan dan diaplikasikan;e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan3. ak +ekayaan 'ntelektual yang telah terda3tar.

BAB III

PERJANJIAN WARALABA

Pasal *


2/

(1! Waralaba diselenggarakan berdasarkan peranian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan PenerimaWaralaba dengan memperhatikan hukum 'ndonesia.(! $alam hal peranian sebagaimana dimaksud pada ayat (1! ditulis dalam bahasa asing, peraniantersebut harus diteremahkan ke dalam bahasa 'ndonesia.

Pasal 5

Peranian Waralaba memuat klausula paling sedikit :a. nama dan alamat para pihak;b. enis ak +ekayaan 'ntelektual;c. kegiatan usaha;d. hak dan kewaiban para pihak;e. bantuan, 3asilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralabakepada Penerima Waralaba;

3. wilayah usaha;g. angka waktu peranian;h. tata cara pembayaran imbalan;i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;

. penyelesaian sengketa; dank. tata cara perpanangan, pengakhiran, dan pemutusan peranian.

Pasal

(1! Peranian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunukPenerima Waralaba lain.

(! Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki danmelaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu! tempat usaha Waralaba.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA

Pasal

(1! Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon PenerimaWaralaba pada saat melakukan penawaran.(! Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1! memuat paling sedikitmengenai :a. data identitas Pemberi Waralaba;

b. legalitas usaha Pemberi Waralaba;c. searah kegiatan usahanya;d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;

e. laporan keuangan (dua! tahun terakhir;3. umlah tempat usaha;g. da3tar Penerima Waralaba; danh. hak dan kewaiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Pasal 0

Pemberi Waralaba waib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasionalmanaemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secaraberkesinambungan.

Pasal )

(1! Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang danatau asa hasilproduksi dalam negeri sepanang memenuhi standar mutu barang danatau asa yang ditetapkan secaratertulis oleh Pemberi Waralaba.(! Pemberi Waralaba harus bekerasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat

sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang danatau asa sepanang memenuhi ketentuanpersyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 1

(1! Pemberi Waralaba waib menda3tarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat peranianWaralaba dengan Penerima Waralaba.(! Penda3taran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dapat dilakukanoleh pihak lain yang diberi kuasa.


3/

Pasal 11

(1! Penerima Waralaba waib menda3tarkan peranian Waralaba.(! Penda3taran peranian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dapat dilakukan oleh pihak lainyang diberi kuasa.

Pasal 1

(1! Permohonan penda3taran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

diaukan dengan melampirkan dokumen :a. 3otokopi prospektus penawaran Waralaba; danb. 3otokopi legalitas usaha.(! Permohonan penda3taran peranian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaukan denganmelampirkan dokumen:a. 3otokopi legalitas usaha;b. 3otokopi peranian Waralaba;c. 3otokopi prospektus penawaran Waralaba; dand. 3otokopi +artu anda Penduduk pemilikpengurus perusahaan.(2! Permohonan penda3taran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dan ayat (! diaukankepada Menteri.(*! Menteri menerbitkan /urat anda Penda3taran Waralaba apabila permohonan penda3taran Waralaba

telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dan ayat (!.(5! /urat anda Penda3taran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (*! berlaku untuk angka waktu5 (lima! tahun.(! $alam hal peranian Waralaba belum berakhir, /urat anda Penda3taran Waralaba dapat diperpanang

untuk angka waktu 5 (lima! tahun.(! Proses permohonan dan penerbitan /urat anda Penda3taran Waralaba tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

+etentuan lebih lanut mengenai tata cara penda3taran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 1*

(1! Pemerintah dan Pemerintah $aerah melakukan pembinaan Waralaba.(! Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1! antara lain berupa pemberian :

a. pendidikan dan pelatihan Waralaba;b. rekomendasi untuk meman3aatkan sarana perpasaran;

c. rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;e. penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; danatau3. bantuan perkuatan permodalan.

Pasal 15

(1! Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba.(! Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1!.

BAB VII

SANKSI

Pasal 1

(1! Menteri, 9ubernur, -upatiWalikota sesuai kewenangannya masing#masing dapat mengenakan sanksi

administrati3 bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 0, Pasal 1, danatau Pasal 11.(! /anksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. denda; danatau

c. pencabutan /urat anda Penda3taran Waralaba.

Pasal 1

(1! /anksi administrati3 berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (! huru3a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 0, Pasal 1, dan Pasal 11.


4/

(! Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dapat diberikan paling banyak 2 (tiga! kalidalam tenggang waktu (dua! minggu terhitung seak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 10

(1! /anksi administrati3 berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (! huru3 b, dikenakankepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan penda3taran prospektus penawaran Waralabasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan penda3taranperanian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatantertulis ketiga.(! $enda sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dikenakan paling banyak &p1.., (seratus utarupiah!.(2! /anksi administrati3 berupa pencabutan /urat anda Penda3taran Waralaba sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (! huru3 c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan

kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 setelah diterbitkannya surat peringatantertulis ketiga.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1)

(1! Peranian Waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini harus dida3tarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1!.

(! Penda3taran sebagaimana dimaksud pada ayat (1! dilakukan paling lambat 1 (satu! tahun seaktanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah %omor 1 ahun 1)) tentangWaralaba (6embaran %egara &epublik 'ndonesia ahun 1)) %omor *), ambahan 6embaran %egara&epublik 'ndonesia %omor 2)! dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang#undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah %omor 1 ahun 1)) tentang Waralaba (6embaran %egara&epublik 'ndonesia ahun 1)) %omor *), ambahan 6embaran %egara &epublik 'ndonesia %omor 2)!

dinyatakan masih tetap berlaku sepanang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.8gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam 6embaran %egara &epublik 'ndonesia.

$itetapkan di

peraturan pemerintah republik indonesia - waralaba

Documents