7/23/2019 PERATURAN PERUNDANGAN K3

1/2

PERATURAN PERUNDANGAN K3

Undang-undang

1. Undang-undang Uap Tahun 1930,mengatur tentang keselamatan dalam pemakaian pesawat

uap. Pesawat uap menurut Undangundang ini adalah ketel uap, dan alat-alat lain yang

bersambungan dengan ketel uap, dan bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan

udara. Undang-undang ini melarang menjalankan atau mempergunakan pesawat uap yang tidak

mempunyai ijin yang diberikan oleh kepala jawatan pengawasan keselamatan kerja (sekarang

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Ketenaga Kerjaan dan Pengawasan orma Kerja-

Departemen !enaga Kerja". !erhadap pesawat uap yang dimintakan ijinnya akan dilakukan

pemeriksaan dan pengujian dan apabila memenuhi persyaratan yang diatur peraturan Pemerintah

diberikan #kte $jin.

Undang-undang ini juga mengatur prosedur pelaporan peledakan

pesawat uap, serta proses berita a%ara pelanggaran ketentuan undang-undang ini.

2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1969 tntang Pr!tu"uan Kon#n!$ %rgan$!a!$

Pr&uruhan 'ntrna!$ona( nomor 120 mngna$ )$g$n da(am Prn$agaan dan Kantor-

*antor.Undang-undang ini memberlakukan Kon&ensi $' nomor )*+, yang berlaku bagibadanbadan perniagaan, jasa, dan bagian bagiannya yang pekerjanya terutama melakukan

pekerjaan kantor. Dalam aas umum kon&ensi ini diatur syarat kebersihan, penerangan yang

%ukup dan sedapat mungkin mendapat penerangan alam, suhu yang nyaman, tempat kerja dan

tempat duduk, air minum, perlengkapan saniter, tempat

ganti pakaian, persyaratan bangunan dibawah tanah, keselamatan terhadap bahan, proses dan

teknik yang berbahaya, perlindungan terhadap kebisingan dan getaran, dan perlengkapan PK.

3. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tntang K!hatan,terdiri dari )* ab dan /+

pasal. 0enurut undang-undang ini setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan yang

optimal, dan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan meningkatkan

derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan. Dari )1 upaya kesehatan, salah satunya

adalah upaya kesehatan kerja.

Pada pasal * dinyatakan2

- kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produkti&itas

kerja yang optimal3

- kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pen%egahan

penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja3

- setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja3

- Ketentuan mengenai kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7/23/2019 PERATURAN PERUNDANGAN K3

2/2

+. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tntang Ktnaga*r"aanyang antara lain mengatur

tentang 'andasan, #sas dan !ujuan, Kesempatan dan perlakuan yang sama, Peren%anaan tenaga

kerja dan in4ormasi ketenagakerjan, Pelatihan kerja, Penempatan tenaga kerja,Perluasan

kesempatan kerja, Penggunaan tenaga kerja asing,

Hubungan kerja, Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan,Hubungan industrial, Pemutusan

hubungan kerja, Pembinaan, Pengawasan,Penyidikan Ketentuan pidana dan sanksi administrati4,

dan Ketentuan peralihan.

Dalam Undang5undang ini K diatur dalam ab 6 Perlindungan, Pengupahan dan kesejahteraan

agian $ Perlindungan Paragra4 1 Keselamatan dan kesehatan kerja pasal 78 dan 79.

Dalam pasal 78 disebutkan bahwa setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat

dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna

mewujudkan produkti&itas kerja yang optimal diselenggarakan

upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 79 disebutkan bahwa setiap perusahaan

wajib menerapkan sistem manajemen K yang terintegrasi dengan sistem manajemen

perusahaan.

. Praturan Pmr$ntah R.' nomor 19 Tahun 193 tntang Pngaturan dan Pngaa!an

K!(amatan Kr"a d$ /$dangPrtam&angan,mengatur pengaturan keselamatan kerja di

bidang pertambangan dilakukan oleh 0enteri Pertambangan setelah

mendengar pertimbangan 0enteri !enaga Kerja. 0enteri Pertambangan melakukan pengawasan

keselamatan kerja berpedoman kepadan Undang-undang nomor ) !ahun )/9+ serta Peraturan

pelaksanaannya. Pengangkatan pejabat pegawasan keselamatan kerja setelah mendengar

pertimbangan 0enteri !enaga Kerja. Pejabat tersebut mengadakan kerjasama dengan pejabat

pengawasan keselamatan kerja dari departemen !enaga Kerja baik di Pusat dan di Daerah. Juga

diatur pelaporan pelaksanaan pengawasan serta penge%ualian pengaturan dan pengawasan ketel

uap dari PeraturanPemerintah ini.