UNIVERSITAS NUSA CENDANA2019

PERATURAN REKTORNOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANGTATA CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PIMPINAN DI LINGKUNGANUNIVERSITAS NUSA CENDANA

PERATURAN REKTORUNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR6TAHUN2019TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINANDI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal20 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 yang telah diubahdengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi No. 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan danPemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi, perlu mengatur

pengangkatan dan pemberhentian pimpinan di lingkunganUniversitas Nusa Cendana;

b.bahwa Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor

18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan danPemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas NusaCendana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanganpelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dilingkungan Universitas Nusa Cendana, sehingga perludiganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanRektor Universitas Nusa Cendana tentang Tata CaraPengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di LingkunganUniversitas Nusa Cendana.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);

3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4586);

4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336);

5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia^Nomor 5494);/

6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 16);

10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 0180/0/1995 tentang Organisasi dan TataKerja Universitas Nusa Cendana;

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas NusaCendana;

12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi;

13.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan TinggiNegeri;

14.Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 477/M.MPK/KP/2017 TentangPengangkatan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, MSi., Ph.D.sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Masa JabatanTahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DI

LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1.Universitas adalah Universitas Nusa Cendana;2.Rektor adalah Rektor Universitas Nusa Cendana;3.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdianmasyarakat;

4.Pengangkatan adalah pengangkatan dekan dan pimpinanjurusan/bagian/program studi yang terdiri atas tahapan penjaringan,penyaringan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan, pengangkatan wakil rektordan wakil dekan yang terdiri atas tahapan pencalonan, pemberian pertimbangansenat universitas, penetapan, dan pelantikan, pengangkatan pimpinan programpascasarjana dan program studi pascasarjana, pimpinan lembaga dan pusat,pimpinan laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, serta pimpinan unitpelaksana teknis yang terdiri atas tahapan pencalonan, penetapan, dan/pelantikan;

5.Pemberhentian adalah pemberhentian pimpinan di lingkungan Universitas NusaCendana;

6.Pimpinan adalah Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Jurusan/Bagian/ProgramStudi dan Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Pimpinan ProgramPascasarjana dan Program Studi Pascasarjana, Pimpinan Lembaga dan Pusat,serta Pimpinan Unit Pelaksana Teknis;

7.Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan,pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik padatingkat universitas dan tingkat fakultas;

8.Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkanmenurut Jurusan/Bagian/Program Studi yang menyelenggarakan dan mengelolapendidikan akademik strata satu, strata dua, dan strata tiga, pendidikan vokasi,dan pendidikan profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmupengetahuan,teknologi, seni dan/atau olahraga;

9.Penjaringan adalah penjaringan Bakal Calon Dekan dan Bakal Calon KetuaJurusan/Bagian/Program Studi;

lO.Penyaringan adalah penjaringan Calon Dekan dan Calon Ketua

Jurusan/Bagian/Program Studi;ll.Pemilihan adalah Pemilihan Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi;12. Pertimbangan Senat adalah rapat Senat Universitas untuk memberikan

pertimbangan terhadap Calon Wakil Rektor atau rapat Senat Fakultas untukmemberikan pertimbangan terhadap Calon Wakil Dekan;

13.Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Dekanadalah panitia tingkat fakultas yang membantu Senat Fakultas dalammelaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon dan penyaringan dan pemilihan

Calon Dekan;14. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Pit adalah pejabat yang ditunjuk

menempati posisi jabatan yang bersifat sementara untuk menjalankan sisa masa

jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun;15.Penjabat adalah seorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang

sama dengan pejabat yang digantikan untuk menjalankan sisa masa jabatanlebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal2(1)Rektor berwenang mengangkat dosen di lingkungan universitas untuk

menduduki jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas,Jurusan/Bagian/Program Studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio/KebunPercobaan, Pimpinan Program Pascasarjana dan Program Studi Pascasarjana,

Pimpinan Lembaga dan Pusat,dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis;(2)Pengangkatan Pimpinan Dewan Pengawas, Pimpinan Satuan Pengawas Internal,

dan Pimpinan Badan Pengelola Usaha diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

(3)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi selanjutnya disebut

Wakil Rektor I;b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebut

Wakil Rektor II;c.Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selanjutnya disebut Wakil

Rektor III; dand.Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama selanjutnya disebut Wakil

Rektor IV.(4)Pimpinan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Direktur Program Pascasarjana;b.Wakil Direktur Bidang Akademik selanjutnya disebut Wakil Direktur I; danc.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebut

Wakil Direktur II;(5)Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Dekan;

b.Wakil Dekan Bidang Akademik selanjutnya disebut Wakil Dekan l-J-

c.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebutWakil Dekan II; dan

d.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selanjutnya disebut WakilDekan III;

(6)Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a.Ketua Lembaga; danb.Sekretaris Lembaga.

(7)Pimpinan Jurusan/Bagian/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:a.Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi; danb.Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian.

(8)Pimpinan Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/KebunPercobaan;

(9)Pimpinan Program Studi Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Ketua Program Studi Pascasarjana;

(10)Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala Pusat; dan(11)Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Kepala UPT;

BAB IISYARAT-SYARAT CALON

Pasal 3(1)Dosen yang akan diangkat sebagai Wakil Rektor, Pimpinan Program

Pascasarjana, Pimpinan Fakultas, Jurusan/Program Studi/Bagian, danLaboratorium, Pimpinan Lembaga, dan Pimpinan UPT harus memenuhi

persyaratan;(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen denganjenjang jabatan akademik:1.bagi calon wakil rektor, dekan, direktur program pascasarjana, dan ketua

lembaga paling rendah lektor kepala; atau2.Calon Dekan bagi Fakultas yang sumber daya dosennya belum ada atau

kurang yang memenuhi jabatan Lektor Kepala, dapat diberi kesempatanbagi dosen yang menduduki jabatan lektor untuk menjadi calon dandiangkat menjadi Dekan dengan status Pelaksana Tugas (Pit) ; atau

3.bagi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, KetuaJurusan/Bagian/Program Studi, Ketua Program Studi Pascasarjana,Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio/Kebun Percobaan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis paling rendah lektor.

b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa

jabatan pimpinan yang sedang menjabat;d.memiliki pengalaman manajerial:

1.paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, KepalaPusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di PTN atau Eselon Ha dilingkungan instansi pemerintah dengan pengalaman paling singkat selama2 (dua) tahun di PTN bagi Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana,Dekan, dan Ketua Lembaga; dan

2.paling rendah sebagai sekretaris jurusan/bagian/program studi, kepalapusat, dan kepala unit pelaksana teknis paling singkat selama 1 (satu)tahun di PTN bagi Asisten Direktur Program Pascasarjana, Wakil Dekan,dan Sekretaris Lembaga.

e.bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan;f.sehat jasmani dan rohani;g.bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik^

dalam 2 (dua) tahun terakhir;y

i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulanyang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap;1. berpendidikan paling rendah:

1.Magister (S2) bagi Calon Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Jurusan/Bagian/Program Studi pada jenjang pendidikan SI, dan Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, Pimpinan Lembaga dan Pusat, danPimpinan Unit Pelaksana Teknis; dan

2.Doktor (S3) bagi Calon Pimpinan Program Pascasarjana dan Calon KetuaProgram Studi jenjang Pascasarjana;

3.Doktor (S3) bagi Fakultas yang memiliki Program Pasca sarjana.m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundangundangan; dann. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke

Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IIIPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR

Bagian KesatuPengajuan Calon dan Pemberian Pertimbangan

Pasal4

(1)Rektor berwenang mengajukan Calon Wakil Rektor pada rapat Senat Universitasuntuk mendapatkan pertimbangan Senat Universitas;

(2)Pemberian pertimbangan senat Universitas tidak dalam bentuk pemberian haksuara.

Bagian KeduaPenetapan dan Pelantikan

Pasal 5(1)Rektor berwenang menetapkan dan melantik 1 (satu) orang Calon Wakil Rektor

menjadi Wakil Rektor definitif;(2)Penetapan dan pelantikan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas;(3)Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan

diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang samalebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;

(4)Penetapan dan pelantikan Wakil Rektor definitif dituangkan dalam SuratKeputusan Rektor.

Bagian KetigaPemberhentian

Pasal 6(1)Rektor berwenang memberhentikan Wakil Rektor dari jabatannya sebelum masa

jabatan berakhir;(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a.permohonan sendiri;b.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;c.masa jabatan berakhir;d.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;e.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai peraturan

perundang-undangan;f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki/

kekuatan hukum tetap;'

(1) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan/Pasal 10

lilaksanakasebelum masa jabatan Dekan yang sedang menjabat berakhir;

g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;h. diberhentikan dari jabatan dosen;i. berhalangan tetap;j. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6

(enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atauk. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau1. tersangkut kasus hukum.

Pasal 7(1)Rektor berwenang mengangkat Wakil Rektor baru sebagai Pelaksana Tugas (Pit)

dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan Wakil Rektor yang berhenti ataudiberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;

(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatpertimbangan dari Senat Universitas;

(3)Pengangkatan Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisamasa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai 1(satu) masa jabatan;

(4)Pengangkatan Penjabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskansisa masa jabatan yang lebih dari 1 (satu} tahun, dihitung sebagai 1 (satu} masajabatan.

BAB IVPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS,

JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI, DANLABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO/KEBUNPERCOBAAN

Bagian PertamaPenjaringan, Penyaringan, Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Dekan

Paragraf KesatuPanitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Dekan

Pasal 8(1)Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Dekan

berwenang membantu Senat Fakultas melaksanakan penjaringan Bakal CalonDekan serta melakukan penyaringan dan pemilihan Calon Dekan;

(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dekan setelahmendapat pertimbangan Senat Fakultas;

(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankantugasnya bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 9(1)Panitia Penjaringan Bakal Calon serta Penyaringan dan Pemilihan Calon Dekan

terdiri dari wakil dosen yang bukan anggota Senat Fakultas;(2)Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menjadi Bakal Calon

Dekan;(3)Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua,

seorang sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota;(4)Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Senat

Fakultas melaksanakan penjaringan Bakal Calon serta penyaringan danpemilihan Calon Dekan.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Dekan sertaPenyaringan dan Pemilihan Calon Dekan

(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:a.Mendaftar Bakal Calon Dekan;b.Meminta kelengkapan administrasi dari dosen yang ingin mencalonkan diri

sebagai Bakal Calon Dekan;c.Meminta dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Dekan untuk

mengisi formulir kesediaan menjadi Bakal Calon Dekan; dand.Memperpanjang waktu pendaftaran selama 1x24 jam, bila Bakal Calon Dekan

yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) bakal calon.

Pasal 11(1)Penyaringan Bakal Calon Dekan dilaksanakan untuk memperoleh 3 (tiga) Calon

Dekan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a.Bakal Calon Dekan telah mendaftar;b.Bakal Calon Dekan telah melengkapi syarat administrasi; danc.Bakal Calon Dekan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3;(2)Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita

acara rapat panitia penyaringan;(3)Panitia menyampaikan hasil penyaringan Calon Dekan kepada Senat Fakultas

melalui Ketua Senat;

Pasal 12(1)Ketua Senat Fakultas memimpin rapat pemilihan Calon Dekan, yang dihadiri

oleh rektor atau penjabat yang ditunjuk oleh rektor;(2)Dalam hal Ketua Senat Fakultas adalah termasuk Calon Dekan maka pimpinan

rapat adalah Sekretaris Senat Fakultas atas persetujuan rapat senat, sedangkandalam hal Sekretaris Senat Fakultas juga termasuk Calon Dekan maka pimpinanrapat adalah salah seorang anggota Senat atas persetujuan Senat Fakultas;

(3)Rapat Senat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota Senat Fakultas;

(4)Pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipemungutan suara dengan ketentuan :a.Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara;b.Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan

masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama;c.Cara menghitung 35 % hak suara rektor sebagai berikut : misalnya pada

Fakultas A memiliki 15 orang anggota senat. Jika semuanya hadir, maka 35% suara rektor = (15X 0,35) : 0.65 = 8,07 atau 8 suara.

(5)Dekan mengajukan 3 (tiga) Calon Dekan terpilih berdasarkan urutan jumlahperolehan suara kepada Rektor disertai dengan Berita Acara sebagai lampiran;

(6)Pengajuan nama-nama Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) palinglama 1 (satu) minggu setelah pemilihan.

Paragraf KetigaPenetapan dan Pelantikan

Pasal 13(1)Rektor berwenang menetapkan dan melantik 1 (satu) Calon Dekan sebagai Dekan

definitif;(2)Sebelum menetapkan dan melantik Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Rektor dapat meminta ketiga Calon Dekan untuk memaparkan programkerja di hadapan Pimpinan Universitas;

(3)Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan hasil rapat pemberian pertimbangan Senat Fakultas dan35 % (tiga puluh lima persen) suara rektor;

(4)Masa jabatan dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkatkembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut;

(5)Penetapan dan pelantikan Dekan terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan^Rektor.'

Pasal 14(1)Rektor berwenang mengangkat Dekan baru sebagai Pelaksana Tugas (Pit)

dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan Dekan yang berhenti ataudiberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;

(2)Pengangkatan Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisamasa jabatan sampai pengangkatan pejabat dekan definitif.

Bagian KeduaPencalonan, Pemberian Pertimbangan, Penetapan, dan Pelantikan Wakil Dekan

Paragraf KesatuPencalonan dan Pemberian Pertimbangan

Pasal 15(1)Dekan berwenang mengajukan Calon Wakil Dekan pada rapat Senat Fakultas

untuk mendapatkan pertimbangan;

(2)Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 2(dua) orang calon untuk masing-masing jabatan.

Pasal 16(1)Senat Fakultas menyelenggarakan Rapat Pemberian Pertimbangan terhadap

calon Wakil dekan tanpa melalui pemberian suara;(2)Ketua Senat Fakultas mengajukan nama-nama Calon Wakil Dekan kepada

Rektor untuk diangkat dan ditetapkan 1 (satu) orang Wakil Dekan definitif;(3)Pengajuan nama-nama calon Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 1 (satu) minggu setelah senat memberikan pertimbangan.

Paragraf KeduaPenetapan dan Pelantikan Wakil Dekan

Pasal 17(1)Rektor berwenang menetapkan dan melantik 1 (satu) orang dari 2 (dua) orang

nama calon Wakil Dekan yang diajukan;(2)Penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

pelaksanaannya, dapat meminta pertimbangan Pimpinan Universitas;(3)Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat

kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2(dua) kali masa jabatan berturut-turut;

(4)Penetapan dan pelantikan Wakil Dekan terpilih dituangkan dalam SuratKeputusan Rektor.

Bagian KetigaPengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian/Program Studi

Pasal 18(1)Rektor berwenang menetapkan dan melantik pimpinan Jurusan/Bagian/Program

studi;(2)Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas

usul Dekan setelah mendapat hasil pemilihan di tingkat Jurusan/Program Studidan mendapat pertimbangan Senat Fakultas;

(3)Dalam melaksanakan tugas pimpinan Jurusan/Bagian/Program studibertanggung jawab kepada Dekan;

(4)Masa jabatan pimpinan Jurusan/Bagian/Program studi adalah 4 (empat) tahundan dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempatijabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;

(5)Persyaratan, kriteria, dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pimpinanJurusan/Bagian/ Program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dalam ketentuantersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku^"

Bagian KeempatPengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan

Pasal 19(1)Rektor berwenang menetapkan dan melantik Kepala Laboratorium/Bengkel/

Studio/Kebun Percobaan;(2)Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a.Atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi yang bersangkutan; dan

b.Dengan mempertimbangkan dosen yang memiliki kompetensi di bidangkeilmuannya, diprioritaskan yang bergelar akademik doktor diJurusan/Bagian/ Program Studi yang bersangkutan.

Bagian KelimaPemberhentian Pimpinan Fakultas, Jurusan/Bagian/Program Studi, dan

Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan

Pasal 20(1)RektorberwenangmemberhentikanPimpinanFakultas,

Jurusan/Bagian/Program Studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio/KebunPercobaan dari jabatannya sebelum masajabatan berakhir;

(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} karena:a.permohonan sendiri;b.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;c.masajabatan berakhir;d.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;e.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai peraturan

perundang-undangan;f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap;g.diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;h. Diberhentikan dari jabatan dosen;i. berhalangan tetap;j. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6

(enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atauk. cuti di luar tanggungan Negara;

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas;m. Penggabungan dan atau Perubahan nama/nomenklatur sebagaimana diatur

dalam Organisasi dan tata kerja;n. tersangkut kasus hukum.

Pasal 21(1)Rektor berwenang mengangkat Pimpinan Fakultas, Jurusan/Bagian/Program

Studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan baru sebagaiPelaksana Tugas (Pit) dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan Pimpinanyang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannyaberakhir;

(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatpertimbangan dari Senat Fakultas;

(3)Pengangkatan Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisamasa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai 1(satu) masajabatan;

(4)Pengangkatan Penjabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskansisa masajabatan yang lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu)jabatan.

BAB VPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PIMPINAN PROGRAM DAN PROGRAM STUDI PASCA SARJANA SERTAPIMPINAN LEMBAGA DAN PUSAT

Bagian PertamaPencalonan, Penetapan, dan Pelantikan

Pasal 22(1)Rektor berwenang mencalonkan, menetapkan, dan melantik Pimpinan Program

dan Program Studi Pascasarjana serta Pimpinan Lembaga dan Pusat;

(2)Penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a.Dengan meminta pertimbangan Pimpinan Universitas; danb.Dengan mempertimbangkan dosen bergelar akademik doktor yang memiliki

kompetensi di bidang keilmuannya.

Bagian KeduaPemberhentian

Pasal 23(1)Rektor berwenang memberhentikan Pimpinan Program dan Program Studi

Pascasarjana serta Pimpinan Lembaga dan Pusat dari jabatannya sebelum masajabatan berakhir;

(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :a.permohonan sendiri;b.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;c.masa jabatan berakhir;d.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;e.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai peraturan

perundang-undangan;f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap;g.diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;h. diberhentikan dari jabatan dosen;i. berhalangan tetap;j. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau tugas Iain lebih dari 6

(enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atauk. cuti di luar tanggungan Negara;1. perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas;m. penggabungan dan atau Perubahan nama/nomenklatur sebagaimana diatur

dalam Organisasi dan tata kerja;n. tersangkut masalah hukum.

Pasal 24(1)Rektor berwenang mengangkat Pimpinan Program dan Program Studi Pasca

sarjana serta Pimpinan Lembaga dan Pusat baru sebagai Pelaksana Tugas (Pit)dan/atau sebagai Penjabat untuk meneruskan jabatan Pimpinan yang berhentiatau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;

(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatpertimbangan dari Pimpinan Universitas;

(3)Pengangkatan Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisamasa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai 1(satu) masa jabatan;

(4)Pengangkatan Penjabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskansisa masa jabatan yang lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa/jabatan.•

BAB VIPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Bagian PertamaPencalonan, Penetapan, dan Pelantikan

Pasal 25(1)Rektor berwenang mencalonkan, menetapkan, dan melantik Kepaia Unit

Pelaksana Teknis (UPT);(2)Pencalonan, penetapan, dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:a.Dengan meminta pertimbangan Pimpinan Universitas; danb.dengan mempertimbangkan dosen yang memiliki kompetensi di bidang

keilmuannya, diprioritaskan bergelar akademik tertinggi bergelar akademikDoktor.

Bagian KeduaPemberhentian

Pasal 26(1)Rektor berwenang memberhentikan Kepaia Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari

jabatannya sebelum masa jabatan berakhir;(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a.permohonan sendiri;b.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;c.masa jabatan berakhir;d.diangkat dalam jabatan negeri yang lain;e.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai peraturan

perundang-undangan;f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap;g.diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;h. diberhentikan dari jabatan dosen;i. berhalangan tetap;j. sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar atau tugas lain lebih dari 6

(enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atauk. cuti di luar tanggungan Negara;1. perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas;m. penggabungan dan atau Perubahan nama/nomenklatur sebagaimana diatur

dalam Organisasi dan Tata Kerja;n. tersangkut masalah hukum.

Pasal 27(1)Rektor berwenang mencalonkan, menetapkan, dan melantik Kepaia Unit

Pelaksana Teknis (UPT) baru sebagai Pelaksana Tugas (Pit) dan/atau sebagaiPenjabat untuk meneruskan jabatan Kepaia yang berhenti atau diberhentikandari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;

(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatpertimbangan dari Pimpinan Universitas;

(3)Pengangkatan Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisamasa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai 1(satu) masa jabatan;

(4)Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskansisa masa jabatan yang lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu} masa^-jabatan.v

^rof. Ir. Fredrtk L. Benu, M.Si.,

^JIP. 19651119 199003 1 002 ^

Ditetapkan di KupangPada tanggal 25 Juni 2019

REKTOR,

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 28Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas NusaCendana Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianPimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.

Pasal 29Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.